Makalah Garry Daniels.docx

MAKALAH BAHASA INDONESIA STRATEGI TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA (TII) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Dosen Pembimbing : Drs. Haryanto, M.SI. Disusun oleh : Garry Daniels Genola 11181110000071 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018

ABSTRAKSI Makalah ini membahas skripsi yang menganalisa strategi yang digunakan oleh Transparency International Indonesia (TII) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penulisan makalah ini bertujuan menjelaskan strategi yang digunakan oleh TII dalam ikut serta memberantas korupsi di Indonesia. Skripsi yang dimakalahkan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive di dalamnya. Subjek penelitiannya sebanyak lima belas informan terdiri dari staff (board) TII, anggota (volunteer) TII, dan masyarakat umum. Kemudian data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan strategi gerakan sosial (resource mobilization) terkait teori rekrutmen David Snow. Teori rekrutmen Snow digunakan untuk menjelaskan cara yang dilakukan oleh TII dalam mengajak partisipan untuk ikut dalam sebuah identitas kolektif melawan korupsi. Dalam analisa teori ini TII menggunakan empat strategi dalam upaya memberantas korupsi, diantaranya: public face to face, private face to face, public mediated, dan private mediated. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa TII menggunakan keempat unsur yang ditemukan oleh Snow untuk menjaring partisipan dalam sebuah kampanye. TII memberikan kampanye anti korupsi secara masal ataupun personal dan dengan cara bertemu langsung ataupun melalui media, diantaranya pelatihan, workshop, aksi dukungan terhadap KPK dan pengembangan organisasi masyarakat, pembentukkan agen-agen lapangan, film antikorupsi, twitter, web dan lain-lain. Cara tersebut digunakan oleh TII agar secara bersama-sama masyarakat mampu melawan korupsi dan menutup celah korupsi. Kampanye antikorupsi TII menyasar pada tiga element, yaitu para pelaku bisnis, pemerintah dan masyarakat. Adapun faktor yang mendorong TII menggunakan strategi tersebut adalah adanya dinamika dan tantangan yang berkembang dan pelajaran yang diambil dari pengalaman sebelumnya.

Kata Kunci : Anti korupsi, Transparency International Indonesia

DAFTAR ISI

ABSTRAK DAFTAR ISI KATA PENGANTAR I.

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. RUMUSAN MASALAH C. TUJUAN PEMBAHASAN

II. PEMBAHASAN III. KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang skripsi yang berjudul ‘Strategi Transparency International Indonesia (TII) dalam Pemberantasan Korupsi di Indoneisa’. Tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Korupsi merupakan bentuk tindakan pidana yang selalu menjadi perhatian masyarakat baik ditingkat nasional maupun daerah karena menjadi penghambat pembangunan bangsa. Karena sebagai penghambat pembangunan nasional korupsi menjadi musuh bersama untuk diberantas oleh pemerintah maupun LSM (civil society). Transparency International Indonesia merupakan pengejewantahan LSM (civil society) untuk melawan korupsi ketika pemerintah perlu dukungan unsur- unsur lain. Atas dasar itu penelitian di dalam skripsi ini menjelaskan strategi Transparency International Indonesia dalam melawan korupsi. Yaitu dengan menganalisis menggunakan teori Snow untuk mengajak partisipan dalam sebuah identitas kolektif melawan korupsi.

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di negara berkembang seperti Indonesia permasalahan korupsi menjadi momok yang sulit untuk dihindari. Keinginan untuk terhindar dari tindak korupsi tidak disertai oleh pejabat negeri yang justru terlibat dalam kasus korupsi itu sendiri. Di setiap rezim sejak kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, korupsi selalu menghinggapi pemerintah dan dianggap telah membudaya. Menurut Mansyur Semma dalam bukunya Negara dan Korupsi menyebutkan bahwa korupsi membudaya dalam masyarakat karena masyarakat memandang sebagai suatu kewajaran yang telah terjadi sejak dahulu, terwariskan, dan par excellence (harus diterima). (Mansyur : 2008 : 195) Tingkat korupsi di Indonesia terhitung sangat tinggi. Berdasarkan data yang dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis bahwa keseluruhan jumlah penanganan perkara tahun 2013 meliputi 76 kegiatan penyelidikan, 102 penyidikan, dan 66 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Dari sejumlah perkara yang ditangani, KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 1,196 triliun rupiah, dengan perincian 1,178 triliun rupiah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara dan 18,568 miliar rupiah dari lelang gratifikasi.

(Diambil

dari

situs http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1601-jumlah-

korupsi-meningkat-dua-kali-lipat-pada-2013 yang di akses pada tanggal 16 juni 2014). Berdasarkan data yang disajikan diatas, Indonesia menjadi negara yang masih dikhawatirkan dalam tindak korupsi. Kenaikan tingkat korupsi dari tahun 2012 hingga 2013 menggambarkan betapa Indonesia harus punya pengawasan lebih dalam

meminimalisir tingkat korupsi selain itu juga menumbuhkan moral bahwa korupsi menjadi common enemy dalam kehidupan berbangsa. Meski Indonesia mempunyai lembaga negara untuk pengawasan korupsi namun tetap saja seakan kewalahan menghadapinya. Lembaga negara yang menangani tindak korupsi masih tetap tunduk pada penguasa negara, bagaimanapun juga masih berada di bawah negara. Ketika masalah korupsi sudah tidak mampu di berantas pada tingkat pemerintahan maka harapan terbesa saat ini berada pada Civil Society dan gerakan yang dibangunnya. Salah satu elemen dari Civil Society yang berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut Damsar kemunculan civil society di Indonesia ditandai dengan pesatnya perkembangan lembaga swadaya masyarakat bermula pada awal era reformasi (Damsar: 2012: 128). Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini bermaksud untuk mengkaji salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memperjuangkan agenda pemberantasan korupsi dengan mengambil kasus Transparency International

Indonesia

yang

memperjuangkan isu pemberantasan korupsi. Menarik bagi peneliti untuk menemukan strategi gerakan yang dipakai oleh lembaga Transparency International Indonesia dalam mengkampanyekan pemberantas korupsi di Indonesia serta cara yang digunakan oleh TII dalam mengajak dan menjaring masyarakat agar terlibat dalam aktivitas melawan korupsi. Berbeda dengan LSM lain, TII tidak melakukan pengawasan dan penyelidikan korupsi, namun bekerjasama dengan organisasi yang melakukannya. TII secara rutin merilis indeks persepsi korupsi tiap tahunnya, melakukan riset korupsi, dan juga aktif mengadvokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda Jakarta. ( profil TII dalam www.tii.or.id )

B. Rumusan Masalah Makalah ini akan membahas Transparency International Indonesia (TII) dan gerakan pemberantasan korupsi. Untuk memperjelas permasalahan yang di angkat maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana strategi TII dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ? 2. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan strategi tersebut ?

C. Tujuan Penulisan Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi yang dipakai oleh lembaga Transparency International Indonesia dalam upaya memberantas dan mengkampanyekan tindak anti korupsi serta gerakan sosial anti korupsi. selain itu ada beberapa tujuan lain yang bisa diketahui dari penelitian ini di antaranya: 1. Menjelaskan strategi yang digunakan TII dalam ikut membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. 2. Menjelaskan

faktor

yang

mendorong

TII

melakukan

strateginya

dalam

pemberantasan korupsi. Berdasarkan tujuan yang ingin di capai tersebut maka manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat akademik: penelitian ini bisa menambah khasanah keilmuan dalam bidang gerakan sosial guna menunjang referensi dan landasan dalam kajian gerakan anti korupsi khususnya di jurusan sosiologi. 2. Manfaat Praktis: bagi lembaga TII penelitian ini bisa menjadi acuan guna menambah khasanah dalam meningkatkan gerakan anti korupsi

BAB II PEMBAHASAN A. Berbagai Strategi Transparency International Indonesia (TII) dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia Perjuangan melawan korupsi merupakan agenda berat yang harus dipikul bersama, dengan menyadari bahwa upaya melawan korupsi harus dilakukan dari berbagai arah. Semua aspek masyarakat (civil society), para pelaku bisnis, juga elit pemerintah harus ikut serta dalam pembangunan pemerintahan yang bersih. Guna membangun Indonesia yang bersih dari korupsi meskipun sebuah Negara mustahil untuk terbebas dari korupsi, Transparency International Indonesia (TII) membangun sebuah desain strategi pemberantasan korupsi. Hal ini adalah upaya sebuah gerakan sosial anti korupsi yang dilakukan sesuai dengan tujuan TII. Strategi tersebut seperti yang diuraikan oleh “IL” direktur program TII adalah; “strategi TII adalah menggalang gerakan sosial agar secara bersama-sama setiap orang itu saling mengkontrol, setiap orang-orang itu maksudnya lembaga Negara, masyarakat sipil, pebisnis, dan anggota DPR itu semuanya memberikan kontrol sehingga ruang gerak korupsi itu lebih kecil, jadi bukan cuma pendekatannya efek jera. Kalo kita berusaha saling check and balances sehingga setiap orang mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan dan menutup celah korupsi.” (wawancara “IL”, direktur program TII di Jakarta pada 8 Mei 2015)

Secara garis besar, gerakan sosial antikorupsi adalah bentuk strategi TII dalam melawan korupsi. TII berupaya melawan korupsi dari berbagai sektor dalam sebuah kerangka gerakan sosial antikorupsi. Bentuknya, menurut “DH” sebagai Deputi Sekjen, TII berusaha melakukan monitoring terhadap pemerintah maupun sektor

bisnis. Dan juga membentuk kesadaran masyarakat dengan pelatihan dan workshop. Strategi yang digunakan TII bersangkutan dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan sebuah program. Untuk itu menarik bagi peneliti melihat sejauhmana TII mampu mengajak pemerintah dan masyarakat untuk menjadi partisipan agar mampu mengaktivasi jaringan dalam merekrut para partisipan gerakan anti korupsi dan menjadikan isu melawan korupsi menjadi isu bersama atau menjadi sebuah identitas kolektif. Dalam usaha menuju tujuan besar tersebut dan membentuk kesadaran untuk memberantas korupsi juga upaya kontroling, TII membangun strategi tersebut dengan empat langkah seperti organized citizen (masyarakat yang terorganisir), empowered participatory governance (pemerintah yang partisipatif), corporate active citizenship (perusahaan yang berkewarganegaraan), dan law and justice (hukum dan keadilan). Dengan keempat strategi tersebut TII menganggap bahwa Indonesia akan mencapai keadaan yang terbebas dari korupsi, demokratis, dan berkeadilan sosial. (Strategy TI Indonesia 2012-2017). Berikut penjelasannya; a.

Meningkatkan kapasitas masyarakat, yaitu dengan memberikan

pendidikan yang baik untuk masyarakat agar sadar tentang dampak korupsi yang merusak sendi kehidupan. Dalam hal ini TII mendorong masyarakat, memberi dukungan, dan mengorganisir masyarakat melawan korupsi. b.

Participatory govenance, yaitu strategi untuk membuat masyarakat

terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam strategi ini salah satunya TII mengembangkan pakta integritas. Dengan pakta integritas pemerintah bersedia diawasi dalam pengambilan kebijakan publik.

c.

Membangun perusahaan yang berkewarganegaraan. Para pelaku bisnis,

dalam kajian TII merupakan salah satu penyuplai tinggi dalam perilaku korupsi seiring dengan banyaknya para pelaku bisnis yang ikut berpolitik praktis. Untuk itu melalui strategi ini TII berusaha membangun bisnis yang berkeinginan dalam melawan korupsi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh TII membantu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam pengelolaan perusahaan yang transparan, efektivitas, perbaikan layanan konsumen. d.

Hukum dan kebijakan. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang

mendukung pada agenda pemberantasan korupsi TII menjalaninya dalam tiga proses, pertama dengan kebijakan antikorupsi untuk mendorong reformasi kebijakan untuk melawan kekuatan oligarki ekonomi dan politik. Kedua, melawan patronase politik dan bisnis tujuannya yaitu memotong mata rantai oligarki politik dan bisnis. Ketiga mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penegakkan hukum dalam menjerat koruptor. Dalam hal ini TII mendukung KPK untuk menjaga stabilitas hukum dan kebijakan untuk pemberantasan korupsi.

B. Berbagai Faktor yang Mendorong Adopsi Strategi Antikorupsi Transparency International Indonesia (TII) 1. Dinamika dan Tantangan yang Berkembang Untuk bisa menyesuaikan strategi gerakan sosial antikorupsi dengan konteks zaman, TII mengambil sebuah langkah strategi berupa gerakan kreatif. Strategi yang dibangun oleh TII tersebut, merupakan hasil dari sebuah penglihatan kondisi sosial masyarakatnya. Strategi tersebut bertujuan agar dapat membuat masyarakat terlibat dalam sebuah gerakan yang menyenangkan.

Untuk membangun strategi kampanye yang kreatif, TII melakukan kampanye kreatif dengan cara bekerjasama dengan lembaga lain untuk melawan korupsi, dan juga menjalankan kampanye visual kreatif yang berupa penayangan film-film anti korupsi. 2. Pelajaran yang Diambil (Lesson Learned) dari Pengalaman Sebelumnya Pada pengalaman antikorupsi masa reformasi metode-metode yang digunakan oleh para pelaku gerakan antikorupsi atau non government organization (NGO) yang bergerak pada pemberantasan korupsi tertuju pada pengungkapan skandal korupsi sampai pada penyelesaian-penyelesaian kasus. Semangat untuk melawan korupsi dengan cara tersebut bisa saja berhasil namun akan banyak halangan dan tidak bisa melawan korupsi yang sudah membudaya. Bagi Muchtar Lubis untuk melawan korupsi di Indonesia kita harus berusaha merubah maindset bahwa korupsi sudah membudaya dalam masyarakat dan menyusupkan nilai-nilai dengan pendidikan upaya transformasi budaya, sehingga korupsi tidak lagi menjadi budaya. (Mansyur Semma: 2008: 207) Kemudian untuk merubah mainset tentang korupsi yang membudaya tersebut dan sebagai upaya kritis dari pengalaman sebelumnya, TII menggunakan strategi baru dalam melawan korupsi. TII dalam melawan korupsi berusaha memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa korupsi itu bukanlah budaya.

BAB III KESIMPULAN Berdasarkan pada penelitian skripsi tentang strategi dan faktor yang mendorong melawan korupsi di lembaga Transparency International Indonesia (TII). Saya mendapatkan kesimpulan bahwa: 1. TII sebagai NGO antikorupsi bergerak pada penyadaran dan pendidikan tentang dampak korupsi yang bisa merugikan atau membunuh masyarakat. Untuk itu TII menggunakan empat strategi untuk melawan korupsi, diantaranya; a. Meningkatkan kapasitas masyarakat, yaitu dengan memberikan pendidikan yang baik untuk masyarakat agar sadar tentang dampak korupsi yang merusak sendi kehidupan. Dalam hal ini TII mendorong masyarakat, memberi dukungan, dan mengorganisir masyarakat melawan korupsi. b. Participatory govenance, yaitu strategi untuk membuat masyarakat terlibat dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam strategi ini salah satunya TII mengembangkan pakta integritas. Dengan pakta integritas pemerintah bersedia diawasi dalam pengambilan kebijakan publik. c. Membangun perusahaan yang berkewarganegaraan. Para pelaku bisnis, dalam kajian TII merupakan salah satu penyuplai tinggi dalam perilaku korupsi seiring dengan banyaknya para pelaku bisnis yang ikut berpolitik praktis. Untuk itu melalui strategi ini TII berusaha membangun bisnis yang berkeinginan dalam melawan korupsi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh TII membantu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam pengelolaan perusahaan yang transparan, efektivitas, perbaikan layanan konsumen. d. Hukum dan kebijakan. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang mendukung pada agenda pemberantasan korupsi TII menjalaninya dalam tiga proses, pertama dengan kebijakan antikorupsi untuk mendorong reformasi kebijakan untuk melawan kekuatan oligarki ekonomi dan politik. Kedua, melawan patronase politik dan bisnis tujuannya yaitu memotong mata rantai oligarki politik dan

bisnis. Ketiga mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penegakkan hukum dalam menjerat koruptor. Dalam hal ini TII mendukung KPK untuk menjaga stabilitas hukum dan kebijakan untuk pemberantasan korupsi. 2. Strategi tersebut tentu saja didorong atas dasar proses untuk melawan korupsi yang jauh dari harapan. Kemudian TII dalam merancang strategi tersebut didasari dengan pertama, dinamika dan tantangan yang berkembang, faktor pendorong ini didasari dengan bergulirnya era globalisasi dan menuntut strategi baru dalam melawan korupsi. Kedua, pelajaran yang diambil (lesson learned) dari pengalaman sebelumnya, bagi TII cara-cara lama dalam melawan korupsi akan sulit ketika cara pandang masyarakat belum berubah. Untuk itu pendekatan yang dipakai adalah dengan mengubah cara pandang dan menyebarkan isu melawan korupsi dengan budaya yang populer. 3. Kemudian untuk mampu menjalankan strategi diatas maka TII harus melibatkan berbagai element. Teori Snow tentang rekrutmen membantu peneliti dalam menganalisa bagaimana TII mampu menjaring para partisipan agar terlibat dalam strateginya tersebut. Analisis teori rekrutmen Snow tersebut meliputi; a. Private face to face yaitu memberikan informasi atau media kampanye bertemunya kedua belah pihak dan mempengaruhi yang lainnya. b. Publik face to face yaitu dilakukan dengan bertemunya dalam ruang publik yang lebih luas seperti parade, pementasan acara untuk konsumsi publik, gerakan konvensional dan festival. c. Private mediated, cara ini digunakan melalui media sebagai medium dalam rekrutmen seperti menggunakan email, sms, atau bbm. d. Publik mediated yaitu cara merekrut melalui media yang dikonsumsi secara umum, misalnya Koran, televisi, radio ataupun media online.

Daftar Pustaka Arifianto , Muhammad Haiqal. 2015. Strategi Transparency International Indonesia (TII) dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia [skripsi]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Semma, Mansyur. 2008. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Rosidi, Ajip. 2009. Korupsi dan Kebudayaan. Bogor: Grafika Mardi Yuana. Damsar. 2012. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Muhtadi, Burhanuddin. 2012. Dilema PKS Suara dan Syariah. Jakarta: Gramedia. Triwibowo,

Darmawan.

2006. Gerakan

Sosial Wahana

Civil

SocietyBagi Demokratisasi. Jakarta: LP3ES. Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Wiktorowicz, Quintan (ed). 2012. Aktivisme Islam Pendekatan Teori Gerakan Sosial. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Yin, K, Robert. 2004. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo. Faisal, Sanapiah. 2010. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. Tri, Iin dan Ardi Tristiadi. 2004. Observasi dan Wawancara. Malang: Banyumeda Publishing.