Makalah Arbitrase Prosedur Mediasi

1

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasiliator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Di dalam mediasi terdapat prosedur dan prosesproses saat akan melakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya proses mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam perundangundangan, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman para praktisi. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang proses dan teknik-teknik mediasi dapat diperoleh melalui karyakarya tulis para praktisi mediasi, khususnya para praktisi mediasi di negara-negara yang berbahasa inggris, terutama Amerika Serikat dan Australia. Kepustakaan dalam Bahasa Inggris yang membahas prinsip-prinsip, teknik-teknik, dan keterampilan mediasi tersedia luas dan relatif mudah diakses. Dengan kata lain, proses mediasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Dalam makalah ini penulis akan membahas dan menjelaskan mengenai prosedur mediasi. . B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Prosedur yang dilakukan dalam Mediasi diluar Pengadilan untuk Menyelesaikan Permasalahan Sengketa ? 2. Bagaimana Apabila Mediasi Gagal?

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Menyelenggarakan Forum Proses mediasi diawali dengan menyelenggarakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan dihadiri mediator sebagai pihak netral yang bertugas mencari formulasi damai bagi para pihak. Menciptakan forum diawali dengan menentukan jadwal pertemuan yang dihadiri para pihak serta mediator. Pada beberapa mediasi biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Mediator akan mengkonsultasikan pada para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, durasi waktu yang ditetapkan, dan lain-lain. Supaya mediator mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai permasalahan yang menjadi pokok sengketa, maka para pihak harus menyerahkan kepada mediator hal-hal, antara lain : 1. Fotokopi dokumen yang terkait dengan duduknya perkara 2. Fotokopi surat-surat yang diperlukan 3. Dan hal-hal yang terkait dengan sengketa Untuk efisiensi waktu pelaksanaan mediasi, seorang mediator juga diperkenankan membuat kesepakatan mengenai jadwal mediasi, lebih baik lagi apabila jadwal pelaksanaan mediasi ditandatangani para pihak serta diberikan salinan jadwal tersebut pada para pihak tersebut ( Pasal 14 huruf f Perma No. 1 Tahun 2016)1. B. Presentasi Para Pihak atau Penyerahan Resume Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu pandangan mereka tentang sengketa kepada mediator. Meskipun biasanya pihak yang mengajukan kasus memulai presentasi namun hal itu bukanlah hal yang tidak dapat diubah. Tujan dari presentasi ini adalah untuk memberi informasi kepada mediator tentang situasi perkara serta keinginan dan harapan para pihak. Pada tahap ini sebaiknya para pihak tidak berinteraksi secara langsung. Apabila suatu pihak diwakili secara hukum, biasanya presentasi tersebut dibawakan oleh

1

Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma no. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 100

3

pengacara dan mediator meminta kepada klien untuk ikut memberi tambahan. Mediator boleh memberikan waktu presentasi secara langsung kepada pricipal atau pihak bersengketa. Kalau ada kuasa hukum, maka boleh memberi tambahan. Selanjutnya mediator membuat ringkasan presentasi masing-masing pihak guna memastikan bahwa pihak lain telah mendengar dan mengerti. Dalam tahap ini mediator bisa mulai membangun kedekatan dengan pihak yang bersengketa. Dengan membangun kedekatan pribadi, maka diharapkan akan timbul rasa percaya dari pihak yang bersengketa terhadap mediator. Apa bila rasa percaya sudah terbangun, maka dalam hal ada saran dari mediator akan lebih mudah dicerna serta diterima. Penyerahan resume perkara tersebut bertujuan agar masing-masing pihak dan juga mediator memahami sengketa yang akan dimediasi. Pada saat mediasi baik para pihak maupun mediator telah memahami perkara. Hal ini juga akan membantu kelancaran proses mediasi.2 Masing-masing pihak bebas untuk menyampaikan resume perkaranya berdasarkan sudut pandang masing-masing, resume tersebut akan dipelajari oleh mediator untuk mencari dan menentukan akar permasalahan yang ada, namun bukan untuk mempertajam perbedaan yang terjadi. Pemahaman terhadap suatu persoalan yang dihadapi oleh para pihak merupakan modal yang sangat penting bagi mediator, ibarat seorang dokter dalam memberikan resep kepada pasiennya harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang diderita melalui diagnosa medis, setelah diketahui jenis penyakitnya, maka dokter akan menentukan obat dan metode pengobatan yang paling tepat untuk dilakukan3

C. Identifikasi Masalah Peran

mediator

yang

sangat

penting

adalah

mengidentifikasi

pokok

masalah/sengketa. Apabila pokok sengketa sudah diketahui, maka moderator dan para pihak bisa lebih fokus pada upaya mencari solusi yang tepat. Tahap identifikasi masalah juga merupakan tahap kesempatan bagi mediator untuk mengetahui hal yang bersifat prime atau pokok yang diminta oleh penggugat atau ditolak oleh tergugat. Hal yang dari awal bisa dikompromikan juga bisa diketahui setelah pemaparan oleh para pihak. 2

Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) h. 35 3 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 168

4

Identifikasi masalah akan membantu para pihak untuk melihat sisi negatif dan positif, aspek primer dan aspek sekunder dari permasalahan yang dihadapi. Dalam tahap identifikasi masalah mediator bisa mendorong para pihak untuk berfikir tentang sengketa dari berbagai segi. Yang paling penting adalah menjelaskan bahwa melanjutkan proses litigasi berarti ada yang kalah dan ada yang menang. Adapun bila sepakat berdamai, maka masing-masing pihak berada dalam level yang seimbang. Atau dengan kata lain, berbagi kekalahan dan kemenangan. Tahap ini juga mensyaratkan kecerdikan mediator untuk secara aktif terlibat dalam upaya konkret pencarian solusi atas sengketa. Bisa saja mediator berdasarkan pengalaman serta pengetahuan dalam bidang hukum yang dipunyainya menyodorkan beberapa skenario penyelesaian sengketa. Para pihak dipersilahkan memilih skenario mana yang bisa diterima dan dirasakan bermanfaat bagi masing-masing pihak. Skenario yang boleh diajukan masih bersifat umum. Atau apabila para pihak sudah mempunyai kemampuan serta upaya aktif dalam mencari solusi atas sengketa, maka mediator tinggal mendorong serta mengarahkan para pihak agar lebih fokus pada hal-hal yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai. Dalam hal misalnya pembicaraan dalam proses mediasi sudah dilandasi emosi, maka mediator harus mengarahkan dan mengembalikan fokus pembicaraan kearah logika untuk penyelesaian sengketa. Bisa juga mediator menghentikan mediasi dan membuka lagi ketika situasi emosional para pihak sudah lebih dingin. Dalam tahap ini mediator juga bisa berperan sebagai mediator yang mengarahkan sistem pembicaraan agar lebih sistematis dan terarah.

D. Kaukus Perihal kaukus diatur dalam Pasal 14 huruf e Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di pengadilan yaitu “ Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”.4 Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Bila memang diperlukan mediator bisa bertemu dengan para pihak secara terpisah di mana masing-masing pertemuan sifatnya adalah rahasia. Dalam setiap tahap mediasi para pihak bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Atau dengan kata lain, mediasi juga bisa

4

Ibid, h. 103

5

dilaksanakan atau dihadiri para pihak secara langgsung dengan mediator tanpa kehadiran kuasa hukum. Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi dan merupakan sifat khas dalam mediasi. Mediator mempunyai alasan dan tujuan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya: 1. Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang dihadiri pihak lawan. 2. Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara para pihak dengan mediator. 3. Dalam tahap kaukus ini moderator bisa membaca sejauh mana kesungguhan pihak yang bersengketa untuk berdamai. 4. Untuk memberikan pendapat hukum tentang sengeketa yang dihadapi. 5. Untuk mengarahkan para pihak supaya fokus pada perundingan yang konstruktif dan menghindari hal-hal yang kontra produktif bagi perundingan. 6. Memungkinkan mediator dan pihak yang bersengketa mengembangkan dan mempertimbangkan model penyelesaian sengketa yang lebih variatif. Bagi pihak yang bersengketa pelaksanaan kaukus bisa memungkinkan mereka menyatakan harapan atau keinginan dengan nyaman karena tanpa adanya kehadiran pihak lawan. Dalam sesi ini para pihak juga bisa memberi usulan kepada mediator mengenai opsi penyelesaian sengketa (versi) para pihak yang bersengketa. Yang harus diperhatikan dalam kaukus adalah bahwa mengingat kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain, maka rawan terjadi kecurigaan. Jadi sebelumnya mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Caranya dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja. Walaupun tidak dilakukan secara bersama-sama tetapi pada akhirnya semua pihak akan melalui tahap kaukus. Mediator bisa memulai kaukus dengan pertemuan dengan pihak penggugat terlebih dahulu. Kemudian dengan pihak tergugat atau dalam keadaan yang khusus. Dengan penjelasan yang tepat, maka pihak yang bersengketa bisa memahami bahwa kaukus adalah forum yang tujuanya adalah melancarkan penyelesaian sengketa dan tidak ada niat dan tujuan untuk main mata antara mediator dengan salah satu pihak.

6

Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau tidak semata-mata tergantung pada penilaian mediator apakah ada urgensi dilaksanakannya kaukus atau tidak. Dalam tipe sengketa yang tidak terlalu rumit, antara pihak yang bersengketa sudah ada rasa saling menghormati dan rasa saling percaya, maka pelaksanaan kaukus tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya ketika tipe sengketa cukup rumit, disertai dengan sisi emosional dari salah satu atau semua pihak, maka kaukus sebaiknya dilaksanakan. E. Keterlibatan Ahli Atau Tokoh Masyarakat Untuk lebih meyakinkan para pihak mengenai hal-hal tertentu yang menjadi isu dalam sengketa maka mediator atas persetujuan para pihak bisa mendatangkan ahli atau tokoh masyarakat. Urgensi didatangkannya ahli atau tokoh masyarakat dalam sesi mediasi adalah supaya para pihak bisa mendapatkan pandangan mengenai hal tertentu terkaitr pokok sengketa sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran objektif karena disampaikan oleh ahli dalam bidang tertentu. Dalam hal ini, ketika mendatangkan seorang ahli atau tokoh masyarakat mediator harus benar-benar yakin bahwa kedatangan ahli dalam sesi mediasi akan membawa dampak positif bagi tercapainya penyelesaian sengketa dengan perdamaian5. Mendatangkan ahli dalam proses mediasi biasanya memerlukan biaya. Misalnya biaya transport maupun fee/ biaya untuk ahli tersebut, biaya dalam hal mendatangkan ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mendatangkan ahli bisa berperan dengan mengajukan surat permohonan kehadiran ahli dalam mediasi. Dalam surat tersebut juga dimuat mengenai kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari keterangan ahli yang akan didatangkan tersebut. Sehingga baik para pihak yang bersengketa maupun ahli yang didatangkan sama-sama mengetahui mengenai kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari keterangan yang akan disampaikan tersebut. Di dalam

tahap keterlibatan ahli, seorang mediator dapat bertindak seperti

layaknya moderator yang memberi kesempatan para pihak berinteraksi, bertanya, minta penjelasan kepada ahli. Dengan berlaku seperti moderator, maka moderator harus menjaga ritme sesi keterangan ahli supaya tidak keluar dari alur pokok masalah, menjaga supaya tidak keluar sisi emosional dari salah satu atau para pihak. Kemudian

5

Ibid, h. 189

7

ketika para pihak sudah selesai dalam dialog dengan ahli yang dimaksud selanjutnya mediator mengerucutkan pada pokok masalah dan meminta ahli memberi pendapat yang nantinya akan digunakan untuk acuan penyelesaian sengketa yang ada. Ruang lingkup keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat dalam hal ini juga termasuk tokoh agama dan/atau tokoh adat (Pasal 26 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016).6 Terdapat perbedaan bentuk ruang lingkup keterangan yang diberikan oleh ahli dan tokoh masyarakat yang memberikan keterangan dalam sesi mediasi, yaitu: 1. Ahli: Memberikan penerapan atau penjelasan dalam sesi mediasi atas keinginan atau permintaan para pihak dengan materi penjelasan yang terkait dengan pengetahuan, pengalaman terkait profesi dan profesionalisme sang ahli yang terkait dengan sengketa yang berlangsung tersebut. Seorang ahli dibatasi pada satu jenis keahlian saja yang terkait pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki orang tersebut. Jadi apabila ada seseorang yang menyatakan memiliki keahlian untuk banyak bidang atau profesi serta dipanggil berkali-kali untuk memberikan keterangan dalam banyak bidang profesi, maka hal tersebut bukanlah termasuk dalam kategori keterangan ahli yang diperbolehkan. 2. Tokoh Masyarakat: Adalah pihak yang memberikan penerapan, penjelasan, anjuran, dorongan atas kemauan atau keinginan para pihak dalam sesi mediasi dengan berdasar atas pengalaman, ketokohan serta kewibawaan tokoh masyarakat tersebut. 3. Tokoh Agama: Adalah pihak yang memberikan penerangan, penjelasan, anjuran atas permintaan disputants karena ketokohan orang tersebut dibidang agama. Tokoh agama lebih banyak memberikan keterangan terkait dengan ketokohan tersebut jadi kewibawaan serta rasa hormat para disputants akan membuat suasana sengketa diharapkan lebih cepat terurai. 4. Tokoh Adat: Adalah pihak yang memberikan penerangan, penjelasan atas permintaan para pihak dalam sesi mediasi karena latar belakang yang bersangkutan sebagai tokoh adat. Terdapat jabatan (formal/nonformal) dalam ruang lingkup hukum atau organisasi adat yang dipangku oleh sang tokoh adat tersebut.7

6

Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) h. 108 7 Ibid, h. 137

8

F. Formulasi Kesepakatan Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak akan dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih terperinci. Mediator berperan untuk mengawasi atau memastikan bahwa seluruh pokok sengketa yang dipermasalahkan telah dibahas ketidakkesepakatan telah diatasi, para pihak merasa bisa menerima dengan hasil akhir dan mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasanya. Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mediator harus merumuskan kesepakatan dalam suatu formulasi yang tepat. Formulasi bahasa kesepakatan haruslah benar-benar mewakili kesepakatan yang dimaksud oleh para pihak karena pada dasarnya mediator adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan sengketa. Kesepakatan yang sudah diformulasikan tersebut haruslah diarahkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa para pihak benar-benar sepakat untuk menghentikan sengketa dan memilih jalan perdamaian. Klausul-klausul perdamaian dibacakan kembali oleh mediator di hadapan para pihak sebelum ditandatangani.

G. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian Apabila proses mediasi mencapai hasil akhir berupa kesepakatan para pihak untuk menghentikan sengketa dan memilih formulasi perdamaian sesuai dengan klausulklausul yang disepakati dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Bentuk kesepakatan perdamaian adalah memuat hal-hal antara lain8, yaitu: 1. Kepala surat betuliskan “kesepakatan Perdamaian” atau istilah lain yang sama arti dan maksudnya. 2. Waktu pembuatan kesepatan perdamaian. 3. Identitas pihak yang bersengketa. 4. Ketentuan atau klausul kesepakatan. 5. Ditandatangani ole para pihak serta mediator. 8

Ibid, h. 109

9

Adapun apabila kesepakatan perdamaian telah ditandatangani, maka selanjutnya oleh para pihak melalui mediator bisa diberitahukan kepada Majelis Hakim untuk dituangkan menjadi Akta Perdamaian atau putusan perdamaian. Isi akta perdamaian atau putusan perdamaian adalah akta secara lengkap yang dituangkan dalam suatu putusan perdata dengan keharusan untuk mencantumkan perintah majelis hakim untuk para pihak agar menepati persetujuan atau kesepakatan yang telah dimufakati tesebut. Dalam hal kesepakatan dilaksanakan diluar pengadilan dengan dibantu mediator bersertifikat dapat mengajukan kesepakatan damai tersebut ke pengadilan dengan jalan mengajukan gugatan. Gugatan tersebut dilampiri dengan kesepakatan perdamaian serta dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Hakim menguatkan hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani para pihak serta mediator apabila kesepakatan yang dilaksanakan di luar pengadilan tersebut memenuhi syarat-syarat, anatara lain : a.

Sesuai kehendak para pihak

b.

Tidak bertentangan dengan hukum

c.

Tidak merugikan pihak lain

d.

Dapat dieksekusi

e.

Dengan iktikad baik

H. Apabila Mediasi Gagal Apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di pengadilan. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah: 1. Pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. 2. Notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan9. Dua hal diatas merupakan penekanan bahwa proses mediasi meskipun terintegrasi kedalam proses beracara di pengadilan tetapi ketika tidak berhasil, maka proses pemeriksaan harus tetap dilaksanakan tanpa boleh dipengaruhi oleh hasil atau efek dari prosedur penyelesaian sengketa yang sudah dilaksanakan sebelumnya (mediasi). Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan. 9

Ibid, h. 110

10

Juga tidak dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi atau muatan kesepakatan perdamaian hasil dari mediasi. Jadi pemeriksaan perkata perdata setelah proses mediasi gagal benar-benar terlepas dari mediasi.

11

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Didalam mediasi diluar pengadilan, terdapat 7 prosedur dalam melaksanakan mediasi diantaranya, yaitu: 1. Menyelenggarakan Forum Proses mediasi diawali dengan menyelenggarakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan dihadiri mediator sebagai pihak netral yang bertugas mencari formulasi damai bagi para pihak. 2. Presentasi Para Pihak atau Penyerahan Resume Pada tahap ini sebaiknya para pihak tidak berinteraksi secara langsung. Apabila suatu pihak diwakili secara hukum, biasanya presentasi tersebut dibawakan oleh pengacara dan mediator meminta kepada klien untuk ikut memberi tambahan. 3. Identifikasi Masalah Tahap ini merupakan tahap kesempatan bagi mediator untuk mengetahui hal yang bersifat prime atau pokok yang diminta oleh penggugat atau ditolak oleh tergugat. 4. Kaukus Dalam sesi ini para pihak bisa memberi usulan kepada mediator mengenai opsi penyelesaian sengketa (versi) para pihak yang bersengketa. Yang harus diperhatikan dalam kaukus adalah bahwa mengingat kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain, maka rawan terjadi kecurigaan. Jadi sebelumnya mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Caranya dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja. 5. Keterlibatan Ahli atau Tokoh Masyarakat Mendatangkan ahli dalam proses mediasi biasanya memerlukan biaya. Misalnya biaya transport maupun fee/ biaya untuk ahli tersebut, biaya dalam hal mendatangkan ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mendatangkan ahli bisa berperan dengan mengajukan surat permohonan kehadiran ahli dalam mediasi. 6. Formulasi Kesepakatan

12

Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mediator harus merumuskan kesepakatan dalam suatu formulasi yang tepat. Formulasi bahasa kesepakatan haruslah benar-benar mewakili kesepakatan yang dimaksud oleh para pihak karena pada dasarnya mediator adalah pihak ketiga yang tidak terkait dengan sengketa. 7. Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian Apabila kesepakatan perdamaian telah ditandatangani, maka selanjutnya oleh para pihak melalui mediator bisa diberitahukan kepada Majelis Hakim untuk dituangkan menjadi Akta Perdamaian atau putusan perdamaian. Apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di pengadilan.

B. Saran Penulis menyadari bahwa makalah diatas banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai pembahasan makalah dalam kesimpulan di atas.