Made Sumanta

Setelah saya membaca dan mempelajari keibjakan tersebut, memberikan tanggapan beberapa hal antara lain : 1. Bila pengelolaan pembangunan wilayah terpadu wilayah perbatasan dihadapkan kepada Undang-undang RI N0 32 tentang pemerintahan daerah maka menurut hemat saya akan menemukan beberapa kendala di lapangan khususnya pada tataran kewenangan dalam pemeliharaan hasil pembangunan. Penentuan prioritas pembangunan perlu yang akan dilaksanakan perlu melibatkan badan badan pengkajian resmi pemerintah seperti BPPT,LIPI sehingga apa yang akan dibangun di daerah perbatasan wilayah seperti perbatasan di kalimantan menjadi tepat sasaran. Siswa berpendapat bahwa priorita pembangunan di masing-masing wilayah perbatasan tidak sama. Hal ini sangat ditentukan oleh kebutuhan dasar dan budaya masyarakat yang ada disana, karena jangan sampai nantinya proses pembangunan menjadi tidak tepat sasaran yang akhirnya kurang bermanfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Apabila perbatasan wilayah tersebut akan dijadikan sebagai halaman depan NKRI yang aman tertib maju dan sejahterayang berkelanjutan serta antisipatip terhadap perkembangan dunia harus berorientasi terhadap tuntutan dunia yang global saat ini antara lain: a. Demokrtatisasi b. Penegakan ham c. Lingkungan hidup d. Terrorisme 2. Bila ingin agar hasil pembangunan dapat menjadi full factor yang mendorong timbulnya sektor-sektor lain di wilayah perbatasan maka pembangunan dilakukan dengan prioritas sebagai berikut: e. Pembangunan infra dan supra struktur f. Pembangunan ekonomi mikro yang berorientasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. g. Pembangunan yang dilaksanakan dapat menstimulasi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lain yang saling terintegrasi dengan daerah-daerah di sekitarnya. h. Pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan 3. Bila kita perhatikan dalam tolak ukur keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan secara terpadu ada salah satu parameter yang ditetapkan antara lain meningkatnya kesejahteraan masyarakat diwilayah perbatasan akibat dari pembangunan infra dan supra struktur yang akan memperlancar perputana ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan penghasilan masyarakat yang menurut pendapat penulis bukan tolak ukur namun tujuan kebijakan pengelolaan wilayah terpadu perbatasan.demikian juga dengan meningkatnya semangat kebangsaan masyarakat wilauah perbatasan karena mereka bisa hidup lebih baik, merasakan kehadiran pemerintah lebih dekat dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia point ini juga bukan merupakan tolak ukur namun lebih tepat bila menjadi Tujuannya. 4. Dalam pelaksanaan pembanguna perbatasan perlu dilakukan tolak ukur, sehingga hasil pembangunan dapat dikatakan mengenai sasaran, penulis mencoba memberikan beberapa kriteria yang harus diuji sebagai alat ukurnya dengan kriteria sebagai berikut: a. Dapat diterima ( acceptable) maksudnya dibutuhkan dan bermanfaat kepada masyarakat setempat. b. Flexible maksudnya pembangunan menyesuaikan dengan perkembangan di wilayah perbatasan lain dan daerah lain di sekitarnya. c. Dapat diukur (measurable) d. Cocok (suitable) menyesuaikan dengan cultur masyarakat yang ada di daerah perbatasn. e. Dapat dipahami ( undersatandable) maksudnya Adanya saling pengertian antara pemerintahan pusat dan daerah. f. Dapat dicapai (achievable) Perencanaan Pembangunan menjadi sangat realistis g. Memotivasi ( Motivating ) maksudnya pembangunan yang terjadi dapat menstimulsi adanya pembangunan di sektor-sektor lain diwilayahnya. Demikian komentas saya, banak sedikitnya saya ucapkan terima kasih

Jakarta 14 Agustus 2008-08-14 I Made Sumanta Suspimjemen han III