Lpj-dpr.docx

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara manusia sebagai mahluk sosial, zoon politicon tidak akan terlepas dari dinamika atau platform politik baik secara nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka pendidikan politik dan political Will sangat urgen bagi setiap warga negara demi mewujudkan cita cita suatu bangsa tersebut. Pendidikan politik bagi warga negara merupakan sebuah proses pembelajaran, pemahaman tentang hak dan kewajiban individu sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat urgensinitas pendidikan politik pada suatu negara maka, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat melalui menteri pendidikan membuat kurikulum nasional yang di dalamnya terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan sejarah. Madrasah Aliyah merupakan lembaga pendidikan tingkat atas yang berada dibawah kementrian agama Republik Indonesia. Madrasah Aliyah Al-oesmaniyah Yapis Jakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementrian agama yang menggunakan kurikulum nasional dan di dalaminya terdapat perpustakaan dengan nomor induk 31700211200000 telah mengadakan kunjungan studi politik ke DPR RI yang di dalamnya terdapat museum DPR RI Manusia merupakan mahluk yang tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kami menyadari dalam pelaksanaan studi politik ke DPR RI mengalami kekurangan atau tidak terlepas dari kelemahan/ kekurangan oleh karenanya hal itu laporan pertanggung jawaban ini sebagai referensi, evaluasi menuju perubahan yang lebih baik.

II. Nama Kegiatan Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI III. Tema Kegiatan Tema Kegiatan " Studi Politik Tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia"

IV. Tujuan Kegiatan 1. Memahami palatform politik nasional 2. Mengetahui tugas dan fungsi anggapan dewan perwakilan rakyat Indonesia 3. Memahami mekanisme pengambilan keputusan dewan perwakilan rakya Indonesia 4. Membuka

cakrawala pikir siswa/siswi Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah

Jakarta V. Sasaran Siswa dan siswi Madrasah Aliyah YAPIS Al- Oesmaniyah Jakarta Utara VI. Indikator Keberhasila 1.

Siswa Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah Jakarta memahami flatform politik Nasional

2.

Siswa Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah Jakarta tugas dan fungsi DPR RI

3.

Siswa Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah Jakarta memahai mekanisme pengambilan keputusan DPR RI

4.

Siswa Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah Jakarta telah trebuka cakra pikirnya sehingga dapat menyebutkan tupoksi, jenis-jenis sidang serta jenis-jenis rapat di DPR RI.

BAB II PELAKSANAAN

I. Pelaksanaan Acara Alhamdulillah Tuhan Yang Maha Esa Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI dengan tema " Studi Politik Tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia" dapat terselenggara pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di awali dengan persiapan dan briefing panitia dilanjutkan pengarahan dan sambutan oleh wakil kepala Madrasasah Madrsah Aliyah Yapis Jakarta. Secara umum Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI - yang di awali dengan briefing hingga kembali ke Madrasah Aliyah Yapis Jakara berjalan dengan baik.

II.

Waktu, Tanggal dan Tempat Hari

: Selasa

Tanggal

: 31 Juli 2018

Waktu

: 09:00 – selesai

Tempat

: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

Acara

: Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI

Tema

: Studi Politik Tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia

III.

Susunan Kepanitiaan Terlampir 1

IV.

Susunan Acara Terlampir 2

V.

Realisasi Dana Terlampir 3

VI.

Hasil Studi Terlampir 4

VII.

Dokumentasi/Foto Terlampir 5

VIII. Penutup

Demikian laporan pertanggung jawaban Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI dengan tema Studi Politik Tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia kami susun dan kami sampaikan.

Terimakasih kami ucapkan atas dukungan dan kerjasama yang diberikan demi kelancaran dan kesuksesan acara tersebut. Semoga Allah ‘Aza wa Jalla Tuhan yang maha esa meridloi dan menerima segala amal perbuatan kita serta membalasnya dengan balasan yang baik.

BAB III EVALUASI

Tidak ada gading yang tak retak, mungkin ungkapan ini dapat di jadikan rujukan/referensi dalam pembelajaran politik MA YAPIS ke DPR RI, dan tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, dalam konteks ini ( pembelajaran politik MA YAPIS ke DPR RI ) pelaksanaan acara tersebut tidak terlepas atau tidak dapat terhindar dari kekurangan dan kelebihan akan tetapi kelemahan atau kekurangan bukan penghambat untuk kita berfikir ke arah yang lebih efektif, efisien dan produktif untuk menatap masa depan yang genilang.

1. Ketua Panitia a. Faktor Pendukung 

Didukung oleh kepala Kepala Madrasah MA Yapis secara moral



Wakil kepala Madrasah dan kesiswaan sekaligus sebagai Stering Commite (SC) dalam kepanitiaan berperan Aktif membantu setiap divisi

b. Faktor Penghambat 

Keterbatasan keilmuan yang dimiliki



Tidak berkerjanga/mandulnya devisi/sie kecuali devisi dokumentasi dalam kepanitiaan

2. Sekretaris a. Faktor Pendukung 

Adanya kesekretariatan panitia dalam pelaksanaan kegiatan tersebut



Tersedianya fasilitas dalam kebutuhan kesekretariatan dan perlengkapan lainnya yang mendukung berlangsungnya acara ini



Lancarnya Komonikasi dengan ketua panitia

b. Faktor Penghambat 

Kesulitan dalam menjalankan tugas belajar sebagai siswa di satu sisi dan sebagai sekretaris disini lain



Sering sekali mengalami komputer tidak berfungsi, frin out tidak ada tintanya dalam melaksanakan tugas kesekretariatan



Kesulitan dalam mengatur waktu

3. Bendahara a. Faktor pendukung 

Adanya kerjasama dengan Stering Comete ( SC) dalam penarikan uang terhadap siswa dalam pendanaan kegiatan



Adanya kerjasama yang harmonis antara stering comete (SC), sekretaris dan ketua panitia

b. Faktor Penghambat 

Sulitnya penagihan pembayayaran pada siswa



Kurang berfungsinya bendahra di sektor kelas masing masing



Kuranya kesadaran siswa untuk memenuhi kewajibannya

4. Sie Acara a. Faktor Pendukung  Alokasi waktu yang cukup, sehingga kegiatan berjalan cukup optimal.  Dewan guru mendukung kegiatan outing class  Fasilitas mendukung

b. Faktor Penghambat  Tidak berfungsinya sie acara  Tidak pedulinya anggota panitia dalam acara tersebut.  Tidak adanya koordinasi dan persiapan mengenai acara tersebut walaupun informasi sudah sampai pada yang bersangkutan. 5. Sie Konsumsi 1. Faktor Pendukung  Adanya kerjasama panitia setiap sie membantu kesuksesan bagian konsumsi  Adanya pembagian makan siang dan sore 2. Faktor Penghambat  Tidak berfungsinya sie komsumsi  Tidak adanya konsistensi untuk menjalankan tupoksinya  Tidak bertanggung jawab atas amanat yang diberikan

6. Sie Perlengkapan 1. Faktor Pendukung  Adanya kerjasama dengan sesama panitia dan bantuan berbagai pihak  Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai

2. Faktor Penghambat  Kurangnya koordinasi antar anggota sie  Tidaka adanya konsistensi dalam menjalankan tupoksinya

5. Divisi Humas a. Faktor Pendukung Adanya kerjasama antar panitia yang lainnya dan saling membantu dalam pengurusan surat- surat dan lainnya

b. Faktor Penghambat Tidaka adanya konsistensi dalam menjalankan tupoksinya 6.

Dokumentasi a. Faktor Pendukung 

Adanya sarana yang mendukung



Profesionalitas sie

b. Faktor Penghambat 

Tidak tersedianya teempat untuk dokumenter atau wartawan di ruang acara (DPR/MPR)



Kurang profesionalitasnya anggota dokumentesi sehingga hal hal yang tidak pantas yang didokumentasikan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Dengan seluruh kerja keras dan usaha yang telah dilakukan selama waktu yang siggkat, Allah memberikan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan studi politik Madrasah Aliyah YAPIS Jakarta ke DPR RI Kekhilafan dan kesalahan pasti ada dalam setiap perbuatan, namun kekhilafan tersebut tertutup oleh indahnya pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil hikmahnya. Acara ini Alhamdulillah dapat terlaksana dengan lancar. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi sivitas MA YAPIS Jakarta yang mana kita semua semoga bisa mengambil pelajaran bahwa auting class dapat membuka cakrawala pikir kearah produktif. . 2. Saran a. Diharapkan dapat mempersiapkan acara ini dengan matang sehingga kekurangan dan kesalahan lebih mudah diatasi b. Menciptakan dan menjalin komunikasi antar panitia yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan tindakan c. Diharap untuk bisa menghargai waktu dengan datang tepat waktu saat diadakan rapat panitia d. Tumbuhkan rasa memiliki acara ini agar dapat fokus dalam menjalankan tugas divisi masing-masing e. Semua panitia diharap untuk selalu aktif dalam pelaksanaan kepanitiaan Jakarta, 9 Agustus 2018 Ketua Panitia

Sekretaris Panitia

YUSUF. M.Ag

KAMILA AL-CHARIS Mengesahkan

Kepala Madrasah Aliayah Yapis Jakarta

Drs. MUSLIMI

Lampiran: I

SUSUNAN KEPANITIAAN

Penanggung Jawab

:

Kepala MA Yapis

: Drs. Muslimin

Stering Commete

:

Wakamad

: Basuki. S.Si

Keiswaan

: Ali Helmi St

Organising Commete : Ketua Panitia

: Yusuf. M.Ag

Sekretaris

: Kamila AL-charis

Bendahara

: Sondang Nauli

Divisi Acara

:

Koordinator

: Esti

Anggota

1. Farahana Zahra Jamila 2. Rio

Komsumsi

:

Koordinator

: Faradibah

Anggota

1. Agung 2. Mayang Nur Afifah 3. Islami Kaffah Amilia

Dokumentasi

:

Koordinator

: Achmad 1. Mella Rizkika 2. Prayogi

Humas

:

Koordinator

: zaki AL bantani

Anghota

1. Desi 2. Azizah

Lampiran. II

SUSUNAN ACARA STUDI POLITIK MA YAPIS KE DPR RI

Hari/Tanggal Selasa 31 Juli 2018

Jam

Kegiatan

07.00 S/d 07:30 Pengarahan dari pihak madrasah

Penanggung Jawab Acara

07:30 S/d 08:00 Memasuki bus dan cek peserta Acara 08:00 S/D 08:50 Perjalanan menuju gedung DPR Acara RI 08:50 S/D 09:00 Persiapan Masuk gedung DPR/MPR RI

Acara

09:00 S/D 12:00 Studi politik tupoksi anggota DPR RI

petugas DPR RI

12:00 S/D 13:30 ISOMA

Acara

13:30 S/D 14:30 Perjalanan menuju Istiqlal

Acara

14:30 S/D 15:30 Santai dan sholat ashar

Acara

15:30 S/D 16:50 Perjalanan menuju yapis

Acara

16:50 S/d 17:15 Pembagian nasi

Komsumsi

LAMPIRAN III

REALISASI DANA

1. PEMASUKAN 2. 2.

Lampiran. IV HASIL STUDI DI DPR RI

BAB I TUGAS DAN WEWENANG DPR

I.

Fungsi legislasi DPR memiliki tugas dan wewenang:   

  

II.

Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan UU bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU Fungsi anggaran DPR memiliki tugas dan wewenang:

   

III.  

Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Fungsi pengawasan DPR memiliki tugas dan wewenang: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama

IV.Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:  



Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain

  

Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi DPR RI) adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap. Jumlah Komisi DPR RI ditetapkan oleh DPR pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.

BAB II KOMISI KOMISI DPR RI

Pada periode 2014–2019, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing. A.

Komisi I Mengurus pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Komisi ini bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Dewan Ketahanan Nasional;

B.

Komisi II Mengurus pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Komisi ini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet

C.

Komisi III Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjad pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut:               

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejaksaan Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Komisi Hukum Nasional Setjen Mahkamah Agung Setjen Mahkamah Konstitusi Setjen Komisi Yudisial Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Setjen MPR Setjen DPD

Daftar Pimpinan Komisi III No

Nama

Partai Politik

Jabatan

1

Bambang Soesatyo

Partai Golongan Karya

Ketua

2

Muhfachri Harahap

Partai Amanat Nasional

Wakil Ketua

3 4

Benny Kabur Harman Partai Demokrat Desmond Djunaedi Mahesa Partai Gerakan Indonesia Raya

Wakil Ketua Wakil Ketua

5

D.

Trimedya Panjaitan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Wakil Ketua

Komisi IV Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut:     

Departemen Pertanian Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Badan Urusan Logistik Dewan Maritim Nasional

Daftar Pimpinan Komisi IV No

Nama

Partai Politik

Jabatan

1

Edhy Prabowo

Partai Gerakan Indonesia Raya

Ketua

2

Viva Yoga Mauladi

Partai Amanat Nasional

Wakil Ketua

3

Siti Hediati Harijadi

Partai Golongan Karya

Wakil Ketua

4 5

Ir. E Herman Khaeron, M.Si Daniel Johan

Partai Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa

Wakil Ketua Wakil Ketua

E. Komisi V Ruang lingkup Komisi V meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Yang menjadi pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:       

Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perhubungan Menteri Negara Perumahan Rakyat Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan SAR Nasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

Daftar Pimpinan Komisi V No 1 2 3 4 5

Nama Fary Djemi Francis Muhidin Mohamad Said Sigit Sosiantomo Michael Wattimena Lazarus

Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

F. Komisi VI Ruang lingkup Komisi VI meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah sebagai berikut:        

Departemen Perindustrian Departemen Perdagangan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menteri Negara BUMN Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Daftar Pimpinan Komisi VI No

Nama

Partai Politik

Jabatan

1

Achmad Hafidz Tohir

Partai Amanat Nasional

Ketua

2

Dodi Reza Alex Noerdin

Partai Golongan Karya

Wakil Ketua

3

Heri Gunawan

Partai Gerakan Indonesia Raya

Wakil Ketua

4

Azam Azman Natawijaya

Partai Demokrat

Wakil Ketua

5

Farid Al Fauzi

Partai Hati Nurani Rakyat

Wakil Ketua

G. Komisi VII Ruang lingkup Komisi VII meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VII adalah sebagai berikut:              

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Riset dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dewan Riset Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) PP IPTEK Lembaga EIKJMAN

Daftar Pimpinan Komisi VII No Nama 1 Gus Irawan Pasaribu

Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya

Jabatan Ketua

2 3 4 5

Fadel Muhammad Mulyadi Tansil Linrung Syaikhul Islam

Partai Golongan Karya Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

H. Komisi VIII Ruang lingkup Komisi VIII meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut:      

Departemen Agama Departemen Sosial Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Amil Zakat Nasional

Daftar Pimpinan Komisi VIII No 1 2 3 4 5

Nama Ali Taher Deding Ishak DR. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc Iskan Qolba Lubis, MA Malik Haramain

Partai Politik Partai Amanat Nasional Partai Golongan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa

Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

I. Komisi IX Ruang lingkup Komisi IX meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IX adalah sebagai berikut:       

Kementerian Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawas Obat dan Makanan BNP2TKI BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan

Daftar Pimpinan Komisi IX No 1 2 3 4 5

Nama Dede Yusuf Syamsul Bachri Pius Lustrilanang Saleh Partaonan Daulay Ermalena

Partai Politik Partai Demokrat Partai Golongan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan

Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

J. Komisi X Ruang lingkup Komisi X meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut:    

Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Perpustakaan Nasional

Daftar Pimpinan Komisi X No 1 2 3 4 5

Nama Teuku Riefky Harsya A. R. Sutan Adil Hendra Ferdiansyah Abdul Fikri Faqih Utut Adianto

Partai Politik Partai Demokrat Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

K. Komisi XI Ruang lingkup Komisi XI meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah sebagai berikut:          

Kementerian Keuangan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS Bank Indonesia Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pusat Statistik Setjen BPK RI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Otoritas jasa keuangan

Daftar Pimpinan Komisi XI No 1 2 3 4 5

Nama Melchias Markus Mekeng Soepriyanto Marwan Cik Asan Hafisz Tohir Muhammad Prakosa

Partai Politik Partai Golongan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

Lampiran Dokumentasi