BAB I PENDAHULUAN
I. Latar Belakang Dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara manusia sebagai mahluk sosial, zoon politicon tidak akan terlepas dari dinamika atau platform politik baik secara nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka pendidikan politik dan political Will sangat urgen bagi setiap warga negara demi mewujudkan cita cita suatu bangsa tersebut. Pendidikan politik bagi warga negara merupakan sebuah proses pembelajaran, pemahaman tentang hak dan kewajiban individu sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat urgensinitas pendidikan politik pada suatu negara maka, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat melalui menteri pendidikan membuat kurikulum nasional yang di dalamnya terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan sejarah. Madrasah Aliyah merupakan lembaga pendidikan tingkat atas yang berada dibawah kementrian agama Republik Indonesia. Madrasah Aliyah Al-oesmaniyah Yapis Jakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementrian agama yang menggunakan kurikulum nasional dan di dalaminya terdapat perpustakaan dengan nomor induk 31700211200000 telah mengadakan kunjungan studi politik ke DPR RI yang di dalamnya terdapat museum DPR RI Manusia merupakan mahluk yang tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu kami menyadari dalam pelaksanaan studi politik ke DPR RI mengalami kekurangan atau tidak terlepas dari kelemahan/ kekurangan oleh karenanya hal itu laporan pertanggung jawaban ini sebagai referensi, evaluasi menuju perubahan yang lebih baik.
II. Nama Kegiatan Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI III. Tema Kegiatan Tema Kegiatan " Studi Politik Tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia"
IV. Tujuan Kegiatan 1. Memahami palatform politik nasional 2. Mengetahui tugas dan fungsi anggapan dewan perwakilan rakyat Indonesia 3. Memahami mekanisme pengambilan keputusan dewan perwakilan rakya Indonesia 4. Membuka
cakrawala pikir siswa/siswi Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah
Jakarta V. Sasaran Siswa dan siswi Madrasah Aliyah YAPIS Al- Oesmaniyah Jakarta Utara VI. Indikator Keberhasila 1.
Siswa Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah Jakarta memahami flatform politik Nasional
2.
Siswa Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah Jakarta tugas dan fungsi DPR RI
3.
Siswa Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah Jakarta memahai mekanisme pengambilan keputusan DPR RI
4.
Siswa Madrasah Aliyah Yapis Oesmaniyah Jakarta telah trebuka cakra pikirnya sehingga dapat menyebutkan tupoksi, jenis-jenis sidang serta jenis-jenis rapat di DPR RI.
BAB II PELAKSANAAN
I. Pelaksanaan Acara Alhamdulillah Tuhan Yang Maha Esa Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI dengan tema " Studi Politik Tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia" dapat terselenggara pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 di awali dengan persiapan dan briefing panitia dilanjutkan pengarahan dan sambutan oleh wakil kepala Madrasasah Madrsah Aliyah Yapis Jakarta. Secara umum Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI - yang di awali dengan briefing hingga kembali ke Madrasah Aliyah Yapis Jakara berjalan dengan baik.
II.
Waktu, Tanggal dan Tempat Hari
: Selasa
Tanggal
: 31 Juli 2018
Waktu
: 09:00 – selesai
Tempat
: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
Acara
: Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI
Tema
: Studi Politik Tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia
III.
Susunan Kepanitiaan Terlampir 1
IV.
Susunan Acara Terlampir 2
V.
Realisasi Dana Terlampir 3
VI.
Hasil Studi Terlampir 4
VII.
Dokumentasi/Foto Terlampir 5
VIII. Penutup
Demikian laporan pertanggung jawaban Pembelajaran Politik Siswa MA Yapis Jakarta Ke DPR RI dengan tema Studi Politik Tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia kami susun dan kami sampaikan.
Terimakasih kami ucapkan atas dukungan dan kerjasama yang diberikan demi kelancaran dan kesuksesan acara tersebut. Semoga Allah ‘Aza wa Jalla Tuhan yang maha esa meridloi dan menerima segala amal perbuatan kita serta membalasnya dengan balasan yang baik.
BAB III EVALUASI
Tidak ada gading yang tak retak, mungkin ungkapan ini dapat di jadikan rujukan/referensi dalam pembelajaran politik MA YAPIS ke DPR RI, dan tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, dalam konteks ini ( pembelajaran politik MA YAPIS ke DPR RI ) pelaksanaan acara tersebut tidak terlepas atau tidak dapat terhindar dari kekurangan dan kelebihan akan tetapi kelemahan atau kekurangan bukan penghambat untuk kita berfikir ke arah yang lebih efektif, efisien dan produktif untuk menatap masa depan yang genilang.
1. Ketua Panitia a. Faktor Pendukung
Didukung oleh kepala Kepala Madrasah MA Yapis secara moral
Wakil kepala Madrasah dan kesiswaan sekaligus sebagai Stering Commite (SC) dalam kepanitiaan berperan Aktif membantu setiap divisi
b. Faktor Penghambat
Keterbatasan keilmuan yang dimiliki
Tidak berkerjanga/mandulnya devisi/sie kecuali devisi dokumentasi dalam kepanitiaan
2. Sekretaris a. Faktor Pendukung
Adanya kesekretariatan panitia dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
Tersedianya fasilitas dalam kebutuhan kesekretariatan dan perlengkapan lainnya yang mendukung berlangsungnya acara ini
Lancarnya Komonikasi dengan ketua panitia
b. Faktor Penghambat
Kesulitan dalam menjalankan tugas belajar sebagai siswa di satu sisi dan sebagai sekretaris disini lain
Sering sekali mengalami komputer tidak berfungsi, frin out tidak ada tintanya dalam melaksanakan tugas kesekretariatan
Kesulitan dalam mengatur waktu
3. Bendahara a. Faktor pendukung
Adanya kerjasama dengan Stering Comete ( SC) dalam penarikan uang terhadap siswa dalam pendanaan kegiatan
Adanya kerjasama yang harmonis antara stering comete (SC), sekretaris dan ketua panitia
b. Faktor Penghambat
Sulitnya penagihan pembayayaran pada siswa
Kurang berfungsinya bendahra di sektor kelas masing masing
Kuranya kesadaran siswa untuk memenuhi kewajibannya
4. Sie Acara a. Faktor Pendukung Alokasi waktu yang cukup, sehingga kegiatan berjalan cukup optimal. Dewan guru mendukung kegiatan outing class Fasilitas mendukung
b. Faktor Penghambat Tidak berfungsinya sie acara Tidak pedulinya anggota panitia dalam acara tersebut. Tidak adanya koordinasi dan persiapan mengenai acara tersebut walaupun informasi sudah sampai pada yang bersangkutan. 5. Sie Konsumsi 1. Faktor Pendukung Adanya kerjasama panitia setiap sie membantu kesuksesan bagian konsumsi Adanya pembagian makan siang dan sore 2. Faktor Penghambat Tidak berfungsinya sie komsumsi Tidak adanya konsistensi untuk menjalankan tupoksinya Tidak bertanggung jawab atas amanat yang diberikan
6. Sie Perlengkapan 1. Faktor Pendukung Adanya kerjasama dengan sesama panitia dan bantuan berbagai pihak Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai
2. Faktor Penghambat Kurangnya koordinasi antar anggota sie Tidaka adanya konsistensi dalam menjalankan tupoksinya
5. Divisi Humas a. Faktor Pendukung Adanya kerjasama antar panitia yang lainnya dan saling membantu dalam pengurusan surat- surat dan lainnya
b. Faktor Penghambat Tidaka adanya konsistensi dalam menjalankan tupoksinya 6.
Dokumentasi a. Faktor Pendukung
Adanya sarana yang mendukung
Profesionalitas sie
b. Faktor Penghambat
Tidak tersedianya teempat untuk dokumenter atau wartawan di ruang acara (DPR/MPR)
Kurang profesionalitasnya anggota dokumentesi sehingga hal hal yang tidak pantas yang didokumentasikan.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Dengan seluruh kerja keras dan usaha yang telah dilakukan selama waktu yang siggkat, Allah memberikan kesempatan kepada kami dalam melaksanakan studi politik Madrasah Aliyah YAPIS Jakarta ke DPR RI Kekhilafan dan kesalahan pasti ada dalam setiap perbuatan, namun kekhilafan tersebut tertutup oleh indahnya pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil hikmahnya. Acara ini Alhamdulillah dapat terlaksana dengan lancar. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi sivitas MA YAPIS Jakarta yang mana kita semua semoga bisa mengambil pelajaran bahwa auting class dapat membuka cakrawala pikir kearah produktif. . 2. Saran a. Diharapkan dapat mempersiapkan acara ini dengan matang sehingga kekurangan dan kesalahan lebih mudah diatasi b. Menciptakan dan menjalin komunikasi antar panitia yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan tindakan c. Diharap untuk bisa menghargai waktu dengan datang tepat waktu saat diadakan rapat panitia d. Tumbuhkan rasa memiliki acara ini agar dapat fokus dalam menjalankan tugas divisi masing-masing e. Semua panitia diharap untuk selalu aktif dalam pelaksanaan kepanitiaan Jakarta, 9 Agustus 2018 Ketua Panitia
Sekretaris Panitia
YUSUF. M.Ag
KAMILA AL-CHARIS Mengesahkan
Kepala Madrasah Aliayah Yapis Jakarta
Drs. MUSLIMI
Lampiran: I
SUSUNAN KEPANITIAAN
Penanggung Jawab
:
Kepala MA Yapis
: Drs. Muslimin
Stering Commete
:
Wakamad
: Basuki. S.Si
Keiswaan
: Ali Helmi St
Organising Commete : Ketua Panitia
: Yusuf. M.Ag
Sekretaris
: Kamila AL-charis
Bendahara
: Sondang Nauli
Divisi Acara
:
Koordinator
: Esti
Anggota
1. Farahana Zahra Jamila 2. Rio
Komsumsi
:
Koordinator
: Faradibah
Anggota
1. Agung 2. Mayang Nur Afifah 3. Islami Kaffah Amilia
Dokumentasi
:
Koordinator
: Achmad 1. Mella Rizkika 2. Prayogi
Humas
:
Koordinator
: zaki AL bantani
Anghota
1. Desi 2. Azizah
Lampiran. II
SUSUNAN ACARA STUDI POLITIK MA YAPIS KE DPR RI
Hari/Tanggal Selasa 31 Juli 2018
Jam
Kegiatan
07.00 S/d 07:30 Pengarahan dari pihak madrasah
Penanggung Jawab Acara
07:30 S/d 08:00 Memasuki bus dan cek peserta Acara 08:00 S/D 08:50 Perjalanan menuju gedung DPR Acara RI 08:50 S/D 09:00 Persiapan Masuk gedung DPR/MPR RI
Acara
09:00 S/D 12:00 Studi politik tupoksi anggota DPR RI
petugas DPR RI
12:00 S/D 13:30 ISOMA
Acara
13:30 S/D 14:30 Perjalanan menuju Istiqlal
Acara
14:30 S/D 15:30 Santai dan sholat ashar
Acara
15:30 S/D 16:50 Perjalanan menuju yapis
Acara
16:50 S/d 17:15 Pembagian nasi
Komsumsi
LAMPIRAN III
REALISASI DANA
1. PEMASUKAN 2. 2.
Lampiran. IV HASIL STUDI DI DPR RI
BAB I TUGAS DAN WEWENANG DPR
I.
Fungsi legislasi DPR memiliki tugas dan wewenang:
II.
Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan UU bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU Fungsi anggaran DPR memiliki tugas dan wewenang:
III.
Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Fungsi pengawasan DPR memiliki tugas dan wewenang: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
IV.Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden
Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi DPR RI) adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap. Jumlah Komisi DPR RI ditetapkan oleh DPR pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.
BAB II KOMISI KOMISI DPR RI
Pada periode 2014–2019, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing. A.
Komisi I Mengurus pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Komisi ini bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Dewan Ketahanan Nasional;
B.
Komisi II Mengurus pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Komisi ini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet
C.
Komisi III Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjad pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejaksaan Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Komisi Hukum Nasional Setjen Mahkamah Agung Setjen Mahkamah Konstitusi Setjen Komisi Yudisial Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Setjen MPR Setjen DPD
Daftar Pimpinan Komisi III No
Nama
Partai Politik
Jabatan
1
Bambang Soesatyo
Partai Golongan Karya
Ketua
2
Muhfachri Harahap
Partai Amanat Nasional
Wakil Ketua
3 4
Benny Kabur Harman Partai Demokrat Desmond Djunaedi Mahesa Partai Gerakan Indonesia Raya
Wakil Ketua Wakil Ketua
5
D.
Trimedya Panjaitan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Wakil Ketua
Komisi IV Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut:
Departemen Pertanian Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Badan Urusan Logistik Dewan Maritim Nasional
Daftar Pimpinan Komisi IV No
Nama
Partai Politik
Jabatan
1
Edhy Prabowo
Partai Gerakan Indonesia Raya
Ketua
2
Viva Yoga Mauladi
Partai Amanat Nasional
Wakil Ketua
3
Siti Hediati Harijadi
Partai Golongan Karya
Wakil Ketua
4 5
Ir. E Herman Khaeron, M.Si Daniel Johan
Partai Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa
Wakil Ketua Wakil Ketua
E. Komisi V Ruang lingkup Komisi V meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Yang menjadi pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:
Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perhubungan Menteri Negara Perumahan Rakyat Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan SAR Nasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
Daftar Pimpinan Komisi V No 1 2 3 4 5
Nama Fary Djemi Francis Muhidin Mohamad Said Sigit Sosiantomo Michael Wattimena Lazarus
Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
F. Komisi VI Ruang lingkup Komisi VI meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah sebagai berikut:
Departemen Perindustrian Departemen Perdagangan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menteri Negara BUMN Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Daftar Pimpinan Komisi VI No
Nama
Partai Politik
Jabatan
1
Achmad Hafidz Tohir
Partai Amanat Nasional
Ketua
2
Dodi Reza Alex Noerdin
Partai Golongan Karya
Wakil Ketua
3
Heri Gunawan
Partai Gerakan Indonesia Raya
Wakil Ketua
4
Azam Azman Natawijaya
Partai Demokrat
Wakil Ketua
5
Farid Al Fauzi
Partai Hati Nurani Rakyat
Wakil Ketua
G. Komisi VII Ruang lingkup Komisi VII meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VII adalah sebagai berikut:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Riset dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dewan Riset Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) PP IPTEK Lembaga EIKJMAN
Daftar Pimpinan Komisi VII No Nama 1 Gus Irawan Pasaribu
Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya
Jabatan Ketua
2 3 4 5
Fadel Muhammad Mulyadi Tansil Linrung Syaikhul Islam
Partai Golongan Karya Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa
Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
H. Komisi VIII Ruang lingkup Komisi VIII meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut:
Departemen Agama Departemen Sosial Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Amil Zakat Nasional
Daftar Pimpinan Komisi VIII No 1 2 3 4 5
Nama Ali Taher Deding Ishak DR. Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc Iskan Qolba Lubis, MA Malik Haramain
Partai Politik Partai Amanat Nasional Partai Golongan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa
Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
I. Komisi IX Ruang lingkup Komisi IX meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IX adalah sebagai berikut:
Kementerian Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawas Obat dan Makanan BNP2TKI BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan
Daftar Pimpinan Komisi IX No 1 2 3 4 5
Nama Dede Yusuf Syamsul Bachri Pius Lustrilanang Saleh Partaonan Daulay Ermalena
Partai Politik Partai Demokrat Partai Golongan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Pembangunan
Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
J. Komisi X Ruang lingkup Komisi X meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut:
Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Perpustakaan Nasional
Daftar Pimpinan Komisi X No 1 2 3 4 5
Nama Teuku Riefky Harsya A. R. Sutan Adil Hendra Ferdiansyah Abdul Fikri Faqih Utut Adianto
Partai Politik Partai Demokrat Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
K. Komisi XI Ruang lingkup Komisi XI meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah sebagai berikut:
Kementerian Keuangan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS Bank Indonesia Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pusat Statistik Setjen BPK RI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Otoritas jasa keuangan
Daftar Pimpinan Komisi XI No 1 2 3 4 5
Nama Melchias Markus Mekeng Soepriyanto Marwan Cik Asan Hafisz Tohir Muhammad Prakosa
Partai Politik Partai Golongan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jabatan Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
Lampiran Dokumentasi