Letkol Rm Napitupulu Se, Mm.

KEAMANAN SELAT MALAKA Dari 13 selat paling strategis dan bernilai komersial sangat tinggi di dunia, ternyata selat Malaka termasuk jalur pelayaran terpenting, yang bisa di sejajarkan dengan Terusen Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka menjadi urat nadi strategis bagi lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia sehingga memicu desakan beberapa Negara yang berkepentingan untuk memaksa Indonesia membuka alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dari barat ke timur Selain itu, adanya sejumlah kerawanan dan bahkan ancaman yang saat ini sedang dan masih akan dihadapi Indonesia terutama dalam pengamanan Selat Malaka antara lain masalah keamanan, terorisme, sengketa batas laut dan penyelundupan senjata. .

Tingginya tindak kejahatan dilaut seperti perompakan dan pembajakan walaupun

intesitasnya menurun dari tahun ketahun ( tahun 2006 mencapai 61 kasus, sedangkan tahun 2007 mencapai 41 kasus) namun menunjukan bahwa masih ada celah bagi penjahat untuk melaksanakan aksinya dan masih ada kelemahan dalam postur Kerjasama Malsindo, sehingga hal ini harus terus dikaji dan disempurnakan guna menjamin keselamatan kapal yang melintasi selat Malaka. Kerjasama pengamanan Selat Malaka pada Negara-negara pantai yakni Thailand, Singapura, Malaysia dan Indonesia, yang digunakan untuk pelayaran internasional sudah dirumuskan dengan munculnya Protap MIST, namun karena padatnya lalu lintas komersial melewati selat ini menyebabkan banyaknya Negara lain merasa turut berkepentingan mengamankan selat ini demi kepentingan politik dan ekonomi nya. Selat Malaka menjadi selat yang amat strategis, sebagai urat nadi perekonomian yang menghubungkan samudera Hindia dan samudera Pasifik, tercatat tidak kurang dari 50.000 kapal bisnis termasuk tanker dengan muatan lebih dari 11 juta barel minyak perhari melintasi selat ini, sehingga sekaligus merupakan idola bagi kegiatan perompakan dilaut, peluang kegiatan illegal lainnya seperti penyelundupan senjata dan terorisme. Meningkatnya kekuatan ekonomi, politik dan pertahanan-keamanan sejumlah negara di berbagai kawasan, seperti China, Jepang dan India menyebabkan kepadatan lalu-lintas laut di sepanjang selat Malaka menjadi bertambah, dengan demikian perlu

ditingkatkan pengamanan maupun penambahan frekuensi patroli guna meminimalisir kegiatan kriminal dilaut. Komitmen Negara-negara pantai dalam mengamankan selat ini masih dirasa belum optimal mengingat keterbatasan kekuatan dan armada pengawal sepanjang 1500 mil laut selat Malaka. Sehingga Negara Negara besar seperti Amerika , China dan India terus berusaha terlibat dalam pengamanan Selat Malaka ini. Dalam konteks ini, Singapore memang berkeinginan menghadirkan sekutunya AS dengan pola PSI (Proliferation Security Initiative) dalam upaya peningkatan pengamanan di Selat Malaka. Sebagai Negara berdaulat yang tidak mau dicampuri urusan teritorinya oleh kehadiran militer asing maka Negara-negara pantai sepakat tidak akan menghadirkan militer asing namun hanya mau menerima bantuan dalam bentuk “Capacity building” berupa alat peralatan, training dan sarana penunjang lainnya. Upaya membentuk hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan kesepakatan bersama “Trilateral State” Malaysia , Indonesia dan Singapura melalui kegiatan Malsindo dan “Eye in the Sky” perlu dikedepankan,

dan diformulasikan

“Standard Operation Procedure” guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan patroli di Laut maupun udara sehingga memudahkan bagi pelaksana teknis dilapangan apabila dijumpai suatu permasalahan. Melihat situasi Keamanan di Selat Malaka diatas maka Pemerintah Indonesia harus konsisten dalam menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut aktif menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian apapun alasannya kita tetap berusaha menolak kehadiran pasukan asing dalam pengamanan Selat Malaka, walaupun Singapore berkeinginan menghadirkan sekutunya AS.

Kehadiran Amerika akan

membahayakan integritas bangsa dan sekali Amerika hadir maka akan sulit untuk mengusirnya. Sedangkan Negara-negara yang berkepentingan dengan Selat Malaka seperti Jepang, China, AS, India maupun Australia dapat membantu upaya peningkatan kemampuan pengamanan selat dengan memberikan “Capacity building” berupa sarana

dan prasarana maupun pelatihan bagi satuan pengamanan Negara-negara pantai tersebut tanpa harus menghadirkan pasukannya di sepanjang selat. Pelaksanaan pengamanan dengan Patroli terkoordinasi dan tidak dalam format patroli bersama sehingga akan sangat efektif dan tidak memerlukan satu komando pelaksanaan. dr Letkol RM Napitupulu, SE, MM