Latihan Soal Kup

b. c.

Latihan Soal KUP Perkembangan UU KUP 1.

Jelaskan Pokok-pokok pembahasan dalam KUP !

Jawab :

No.

Ketentuan umum dan tatacara di bidang perpajakan diatur dalam UU KUP (UU No. 28 Tahun 2007) yang dijelaskan pada tabel berikut.

1.

Pasal I

Bab 1 2

3 4 5 6 7 8 9 -

II

Perihal Ketentuan Umum NPWP, Pengukuhan PKP, Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak Penetapan dan Ketetapan Pajak Penagihan Pajak Keberatan dan Banding Pembukuan dan Pemeriksaan Ketentuan Khusus Ketentuan Pidana Penyidikan Pasal ini mengatur daluwarsa pajak pada masa transisi undangundang dan saat mulai berlaku UU No. 28 Tahun 2007 pada 1 Januari 2008

12-17 18-24 25-27 28-31 32-37A 38-43B 44-44B

2.

d. e. 3.

9.000.000 0 9.000.000 72.000.000

108.000.000

Tidak menjalankan usaha bebas

Badan

Batas Waktu Pendaftaran Akhir bulan berikutnya setelah penghasilan disetahunkan melebihi PTKP 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan 1 bulan setelah saat pendirian.

Jadi si A wajib mendaftarkan diri akhir bulan berikutnya atau paling lambat 30 Juni 2016. Anggi membuka jasa usaha salon sejak 5 Agustus 2016, ia adalah seorang subjek pajak tanpa tanggungan. Pada 31 Desember 2016 penghasilan bersihnya mencapai Rp6.000.000,- maka kapankah bagi Anggi batas waktu paling lambat untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP?

Jawab : Sesuai tabel berikut No. Wajib Cakupan WP Pajak 1. Orang Menjalankan Pribadi usaha bebas

Batas Waktu Pendaftaran 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan

Karena Anggi merupakan orang pribadi yang mengerjakan usaha bebas maka batas waktu pendaftaran adalah paling lambat satu bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan yaitu 31 Januari 2017.

Jawab : PKP yang disetahunkan Penghasilan sebulan Biaya Jabatan Penghasilan Netto Penghasilan Netto Setahun ( Penghasilan Netto x 8 (Mei sampai Desember) ) Penghasilan Disetahunkan (Penghasilan Netto setahun x 12 / 8) PTKP Penghasilan Kena Pajak disetahunkan

Cakupan WP

Menjalankan usaha bebas

Si A adalah seorang karyawan (TK/-) di sebuah perusahaan B. Si A mendapatkan gaji pertamanya pada 1 Mei 2016 dengan penghasilan netto Rp. 9.000.000 sebulan. Tentukan jumlah penghasilan kena pajak disetahunkan dan kapan Si A diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ! a.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Pasal 1 2-11

NPWP dan Surat Pengukuhan PKP 2.

Sedangkan Jangka waktu pendaftaran NPWP bisa dilihat pada ringkasan tabel jangka waktu pendaftaran NPWP berikut.

4.

Sebuah perusahaan A didirikan didepan notaris dengan akte pendirian tertanggal 2 September 2018. Sedangkan kegiatan usaha dilaksanakan secara aktif pada tanggal 2 Januari 2019. Pada tanggal berapakah perusahaan A wajib mendaftar diri agar mendapatkan NPWP ?

Jawab: No. 54.000.000 108.000.000 – 54.000.000 = 54.000.000

1.

Wajib Pajak Badan

Cakupan WP

Batas Waktu Pendaftaran 1 bulan setelah saat pendirian.

1

Karena perusahaan A didirikan pada tanggal 2 September 2018 maka perusahaan A wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lambat 2 Oktober 2018 dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum penyerahan BKP yaitu pada 2 Januari 2019. 5.

CV XYZ yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga kerja didirikan pada tanggal 15 Oktober 2013 dan mulai melakukan pengiriman tenaga kerjanya ke klien pada tanggal 20 November 2013. CV XYZ wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat ?

dianggap tidak diajukan apabila dokumen yang disyarakatkan belum diterima oleh KPP dalam jangka waktu ?

Jawab: 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik. 8.

Jawab: Menurut SE-60/PJ/2013 No. Perihal Deskripsi 1. Kriteria 1. Wajib Pajak Orang Pajak Non Pribadi yang Efektif yang menjalankan usaha dikecualikan bebas tetapi secara dari nyata tidak lagi pengawasan menjalankan kegiatan rutin usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya dibawah PTKP. 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan tetapi tidak bermaksud meninggalkan Indonesia selamalamanya. 4. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan. 5. Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Jawab: No. 1.

Wajib Pajak Badan

Cakupan WP

Batas Waktu Pendaftaran 1 bulan setelah saat pendirian.

Karena CV XYZ didirikan pada tanggal 15 Oktober 2013 maka CV XYZ wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian yaitu 15 November 2013. 6.

Putri menikah dengan Putra dan telah memiliki 1 anak. Selama ini Putri belum memiiki NPWP karena memang belum memiliki penghasilan. Pada tanggal 5 Januari 2014 Putri memulai usaha dengan membuka toko produk tekstil di ruko yang menjadi tempat tinggalnya. Putra merupakan manajer sebuah perusahaan dan telah memiliki NPWP. Putri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Pernyataan berikut yang benar terkait Putri adalah

Jawab : Peraturan Dirjen Pajak No. Per-20/PJ/2013 menegaskan bahwa wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Jadi putri harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami. No. 1.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Cakupan WP Menjalankan usaha bebas

Batas Waktu Pendaftaran 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas nyatanyata mulai dilakukan

Sedangkan jangka waktu paling lambat untuk mendaftarkan diri adalah 5 Februari 2014. 7.

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran NPWP melalui e-Registration berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 20/PJ/2013, permohonan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Nomor 20/PJ/2013, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif apabila memenuhi kriteriakriteria berikut yaitu

9.

PT ABC yang berstatus pusat merupakan Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Madya Jakarta Timur sejak 1 April 2012 dan PT ini memiliki beberapa cabang di Jakarta dan Bandung. Seluruh tempat kegiatan usahanya telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan hanya kantor pusat saja yang saat ini terdaftar di KPP Madya. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT ABC pada KPP Madya Jakarta Timur di antaranya sebagai berikut 2

Jawab:

Sanksi Administrasi: Tidak ada.

Surat Pemberitahuan (SPT) 10. Syarat yang harus dipenuhi oleh PT DEF apabila ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang atas pembetulan tersebut menyebabkan adanya kerugian fiskal yaitu

Jawab: PT DEF dapat melakukan pembetulan SPT asalkan memenuhi persyaratan di dalam Pasal 8 UU KUP. Ada empat jenis mekanisme pembetulan yang diatur di dalam Pasal 8 UU KUP. Yaitu: 1. Pembetulan SPT sebelum pemeriksaan. Syarat : a. Direktur Jenderal Belum melakukan tindakan pemeriksaan. b. Pembetulan SPT disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluarsa penetapan. Sanksi Administrasi: Bunga 2% perbulan. 2.

Pembetulan SPT saat pemeriksaan. Syarat: Dirjen Pajak belum menerbitkan ketetapan pajak (SKP).

surat

Sanksi administrasi: Kenaikan sebesar 50%. 3.

Pembetulan SPT setelah pemeriksaan, tetapi sebelum penyidikan yang terkait dengan indikasi pidana fiskal karena Kealpaan Wajib Pajak. Syarat: 1. Belum dilakukan penyidikan. 2. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sanksi Administrasi: Denda sebesar 150%.

4.

Pembetulan SPT karena ada perubahan kompensasi Rugi Fiskal. Syarat: 1. Menerima Surat Ketatapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan paling lama 3 bulan.

11. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar mengenai penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya bersumber dari usaha/pekerjaan bebas hanya boleh melaporkan SPT Tahunan PPh-nya menggunakan formulir 1770 2. Selama tahun 2013 Andy memperoleh penghasilan bruto sebagai pegawai tetap pada PT C senilai Rp 59.000.000,00 dan penghasilan bruto berasal dari bunga bank sebesar Rp 2.000.000,00 sehingga Andy masih dapat menggunakan formulir 1770 SS ketika melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-nya. 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan bersumber dari dua pemberi kerja selama tahun pajak 2013 dengan jumlah seluruh penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 dapat menggunakan formulir 1770 SS ketika melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013-nya 4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013 menggunakan formulir 1770 SS tidak perlu melampirkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 atau 1721-A2) 5. Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan PPh dan menyampaikannya paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir. Pilihlah salah satu dari pernyataan diatas serta jelaskan alasannya !

Jawab : Penjelasan untuk tiap-tiap pernyataan. 1. Pernyataan benar. Formulir SPT 1770 dilaporkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai sumber penghasilan dari: a. Usaha dan atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas misalnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris. b. Dikenakan PPh final. Berdasarkan pasal 4 ayat(2) UU Pajak Penghasilan terdapat 5 jenis penghasilan yaitu 1. Bunga Deposito 2. Hadiah Undian 3. Keuntungan dari saham dan sekuritas. 4. Laba dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate dan persewaan tanah sertqa bangunan.

3

5.

2.

3.

4.

5.

Penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh Pemerintah misalnya Usaha Kecil Menengah (UKM). Pernyataan salah Karena andi memiliki lebih dari satu pekerjaan yaitu PT. C dan instansi dengan PPH final dalam negeri (bunga deposito). Jadi Andy termasuk ke dalam Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) sehingga diharuskan menggunakan SPT 1770. Pernyataan Benar. Misal karyawan bekerja di perusahaan A dari Januari sampai September dan bekerja di perusahaan B dari Oktober sampai Desember. Maka, karyawan wajib meminta SPT dari kedua perusahaan tersebut untuk digabungkan penghasilannya dalam setahun dan dikurangi dengan PTKP. Karena penghasilan dari karyawan belum sampai 60 juta maka Jenis SPT yang digunakan adalah SPT 1770 SS. Pernyataan Benar. Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunnan menggunakan jenis SPT 1770 SS tidak wajib melampirkan PPh Pasal 21 (1721 A1 atau 1721 A2). Pernyataan Benar. Berikut ini akan diperlihatkan tabel Batas Waktu penyampaian SPT.

No.

Jenis SPT

1.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi SPT Tahunan PPh Badan

2.

3.

4.

5. 6. 7.

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri SPT Masa PPh Pasal 21/26 SPT Masa PPh Pasal 23/26 SPT Masa PPh Pasal 15 yang dipotong

Yang Menyampai kan WP yang bersangkut an WP yang bersangkut an Pemotong PPh

8.

PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri PPh Pasal 25 yang diabayar SPT Masa PPh Pasal 22

WP yang bersangkut an

11.

PPh PPh 22

Masa Pasal

Pemungut PPh atas Impor

12.

SPT PPh 22

Masa Pasal

Pemungut Lainnya

13.

SPT Masa PPN dan PPnBM SPT Masa PPN dan PPnBM SSP Lembar ketiga atas PPN yang telah atas kegiatan membangu n sendiri

Pengusaha Kena Pajak

Ssp Lembar ketiga atas PPn yang telah disetor atas pemanfaat an BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah Pabean. SPT Masa, yang terdiri dari beberapa masa pajak

Orang Pribadi atau badan yang Non-PKP

9. 10.

14. 15.

Batas Akhir Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak

16.

WP yang bersangkut an Pemotong PPh Pemotong PPh Pemotong PPh

Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak

17.

WP yang bersangkut an Bendahara wan

Pemungut PPN Orang Pribadi atau badan yang Non-PKP

Wajib Oayang dengan kriteria tertentu sesuai Pasal 3 ayat (3b) UU KUP

Paling lambat tanggal 14 setelah akhir masa pajak Laporan Mingguan Paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut Paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

4

12. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan apabila pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa

3.

Wajib Pajak 1. dikenai sanksi administrasi berupa bunga atau denda

Jawab : Sesuai dengan Pasal 8 UU KUP Pembetulan SPT saat pemeriksaan. Syarat: Dirjen Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

2.

Sanksi administrasi: Kenaikan sebesar 50%. 13. Sebutkan kondisi harus dipenuhi oleh pihak yang akan menjadi seorang kuasa Wajib Pajak berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 !

3.

Jawab : Menurut Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menyatakah bahwa seorang kuasa Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan diantaranya : 1. Menguasai ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan. 2. Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak. 3. Memiliki NPWP. 4. Telah menyampaika SPT Tahunan Tahun Pajak terakhir. 5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

4.

14. Jelaskan latar belakang terbitnya STP (Surat Tagihan Pajak) !

Jawab : Latar belakang terbitnya STP diperlihatkan pada tabel berikut No.

Deskripsi

1.

PPh dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar Dari hasil peneilitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari kesalahan tulis atau salah hitung

2.

Bentuk Sanksi Administrasi 1. Pasal 14 ayat(3) UU KUP terkait dengan sanksi bunga 2% perbulan untuk paling lama 24 bulan. 2. Sanksi bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak atau

5.

6.

Tahun Pajak sampai dengan saat STP terbit. Pasal 7 UU KUP terkait dengan sanksi denda karena SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan. Pasal 8 ayat (2) UU KUP terkait dengan pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Pasal 8 ayat (2a) UU KUP terkait dengan pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Pasal 9 ayat (2a) UU KUP terkait dengan sanksi bunga 2% per bulan karena pembayaran atau penyetoran pajak masa dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Pasal 9 ayat (2b) UU KUP terkait dengan sanksi bunga 2% perbulan karena pembayaran atau penyetoran pajak masa dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Pasal 19 ayat (3) UU KUP terkait dengan sanksi bunga 2% per bulan karena 5

7.

4.

5.

6.

Pengusaha yang 1. telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secata lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN selain : 1. Identitas sebagaimana Pasal 13 ayat (5) UU PPN 2. Identitas pembeli serta nama tanda tangan sebagaiamana pasal 13 ayat(5), dalam hal penyerahan yang dilakukan oleh pedagang eceran Pengusaha kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak

wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan terjadi kekurangan pembayaran pajak. Pasal 8 ayat (1) UU Bea Materai (UU No. 13 Tahun 1985) terkait dengan sanksi denda atas dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi. Pasal 14 ayat (4) UU PPN terkait dengan PPN terutang wajib disetor ditambah sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pasjak.

7.

Pengusaha kena pajak yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6a) UU PPN

1.

2.

3.

Pasal 14 ayat (5) UU KUP terkait dengan sanksi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali. Sanksi berupa bunga dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

15. Jelaskan persyaratan Persyaratan Perpanjangan SPT Tahunan PPh !

Jawab: Persyaratan Perpanjangan SPT Tahunan PPh dijelaskan pada tabel Syarat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan PPh dibawah ini No. 1.

2.

3.

4.

Deskripsi Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir. Pemberitahuan dilampiri dengan 1. Perhitungan sementara pajak terhutang dalam 1 satu Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. 2. Laporan keuangan sementara. 3. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. 4. Surat Pernyataan dari akuntan publik apabila audit laporan keuangan belum selesai, jika laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik. Pelaporan menggunakan Formulir 1. Formulir 1770 Y untuk SPT Tahunan Orang Pribadi 2. Formulir 1771 Y untuk SPT Tahunan Badan / Perusahaan 3. Formulir 1721 Y untuk SPT Tahunan PPh pasal 21 Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh WP atau Kuasa WP.

6

5.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan 1. Secara langsung 2. Melalui POS dengan bukti pengiriman surat 3. Perusahaan Jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Periksaan ulabg

b.

16. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKBT PPh Pasal 29 Badan berdasarkan temuan data baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan (sebelumnya Wajib Pajak sudah diterbitkan SKPKB). Data baru ini ditemukan oleh fiskus dan bukan atas kehendak sendiri Wajib Pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak pada penerbitan SKPKBT ini adalah

Jawab : Penjelasan mengenai SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan akan dijelaskan pada tabel Rangkuman Tata Cara Penerbitan SKPKBT No. 1.

Perihal Pengertian

2.

Jangka waktu penerbitan

3.

4.

Dasar Penerbitan

Penyebab Pemeriksaan atau

Deskripsi SKPKBT adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. a. Dalam jangka waktu 5 lima tahun saat setelah terutangnya pajak. Dirjen dapat menerbitkan SKPKBT. b. Dirjen pajak tetap dapat menerbitkan SKPKBT setelah 5 lima tahun telah lewat dikarenakan Dirjen Pajak mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. a. Pemeriksaan dalam hal SKP sebelum nya terbit tidak berdasarkan hasil pemeriksaan. b. Pemeriksaan ulang dalam hal SKP sebelum nya terbit berdasarkan hasil pemeriksaan. a. Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri

c.

d.

5.

Sanksi Administrasi

a.

b.

sesuai Pasal 15 ayat (3) UU KUP Data baru yang merupakan keterangan lain sebagaimana Pasal 13 ayat(1) UU KUP diantaranya 1. Hasil klarifikasi Faktur Pajak 2. Bukti pemotongan PPh 3. Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat diguanakan untuk menghitung kewajiban perpajakan. Data baru yang mengakibatkan penambahaan jumlah pajak yang terutang. Data baru dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan WP yang dipidana. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi kenaikan 100% tidak dikenakan apabila SKPKBT terbit atas kehendak WP sendiri sebelum Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan.

17. Siapakah Pengusaha Kena Pajak berikut diwajibkan melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik ?

Jawab : Menurut PMK No. 9/PMK.03/2018 menegaskan PKP kini diwajibkan melakukan e-Filing PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN Elektronik (SPT Masa 1111). Pelaporan PPN yang tidak diwajibkan yaitu PPN Nihil alias tidak ada transaksi PPN. eFilling wajib dilakukan jika hanya ada transaksi

7

18. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012 yang disampaikan pada tanggal 10 Maret 2013 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp 2.000.000,00. Atas kurang bayar tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan sebuah produk hukum pada tanggal 20 Juni 2013, maka sanksi administrasi berupa bunga yaitu sebesar ?

3.

Jawab : No.

Jenis SPT

1.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Yang Menyampai kan WP yang bersangkut an

Batas Akhir Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Dari tabel diatas diketahui bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak yaitu 31 Maret 2013. Sehingga sanksi administrasi mulai dihitung dalam rentang 1 April 2013 sampai dengan 20 Juni 2013. Terdapat 3 kali Masa Pajak. Kekurangan bayar pajak Rp.2.000.000 Bunga Pasal 14 ayat (3) 3 x 2% Jumlah yang harus dibayar 3 x 2% x 2.000.000 Rp. 120.000,Dikarenakan kesalahan tulis maka produk hukum pemeriksaan yang tepat digunakan adalah STP. 19. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) harus memiliki e-FIN. Sesuai PER-1/PJ/2014, untuk memperoleh e-FIN tersebut Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan ke

4.

5.

6.

Jawab: Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan eFiling. ( Pasal 1 ayat (7) PER01/PJ/2014 ) 20. Wajib Pajak wajib menyimpan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain di Indonesia selama ?

Jawab Kaidah pembukuan untuk tujuan perpajakan pada tabel dibawah ini No. Deskripsi Pasal 1. Pembukuan harus Pasal 28 diselenggarakan dengan ayat (3) memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya 2. Pembukuan diselenggarakan di Pasal 28 Indonesia dengan ayat (4) menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan di susun dalam

7.

bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan` Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas: 1. Taat asasmengandung pengertian harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya 2. Stelsel Akrual berarti suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilannya diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. 3. Stelsel kas mengandung arti suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang diabayar secara tunai. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan sekurangkurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan Buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau dokumen lain termasuk hasil dari pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia yaitu ditempat kedudukan Wajib Pajak badan

Pasal 28 ayat (5)

Pasal 28 ayat (6)

Pasal 28 ayat (7)

Pasal 28 ayat (8)

Pasal 28 ayat (11)

Jadi Wajib Pajak wajib menyimpan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain selama 10 Tahun di Indonesia. 21. Atas SPT Masa PPN yang terlambat disampaikan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar .Jawab

8

Jenis sanksi administrasi denda terkait penyampaian SPT dapat diatur dalam Pasal 7 UU KUP yang diperlihatkan dengan tabel berikut No. Denda Jenis SPT 1. 500.000 SPT Masa PPN 2. 100.000 1. SPT Masa Lainnya 2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 3. 1.000.000 SPT Tahunan PPh Badan Jadi menurut UU Pasal 7 sanksi administrasi yang dikenakan atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN adalah sebesar 500.000. 22. Sesuai Pasal 17D UU Nomor 28 Tahun 2007, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama

Jawab : Ringkasan Pasal 17 D UU KUP mengatur tentang SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) dengan restitusi dulu diperlihatkan pada tabel dibawah ini No. 1.

Perihal Jatuh Tempo

2.

Persyaratan

3.

Imbalan Bunga

Deskripsi 1. Paling lama 3 bulan untuk PPh 2. Paling lama 1 bulan untuk PPN Sejak permohonan diterima secara lengkap Wajib Pajak dengan pesyaratan tertentu antara lain : 1. WP OP tidak menjalankan usaha bebas 2. WP OP menjalankan usaha bebas dan jumlah lebih bayar sampai dengan 10 juta 3. WP Badan jumlah lebih bayar sampai dengan 100 juta. 4. PKP yang menyampaikan SPT dengan penyerahaan dan jumlah lebih bayar sampai dengan 100 juta. Imbalan bunga 2% per bulan dihitung sejak berakhir jatuh tempo aya(1)

Sehingga Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang direstitusi terlbih dahulu paling lama diterbitkan paling lama 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima secara lengkap. 23. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, PKP wajib membayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi sebesar .

Jawab: Terkait dengan restitusi terdapat dua skema yang diatur dalam UU KUP yaitu

No. 1.

Perihal Restitusi dulu

Skema Restitusi Deskripsi Pasal 17 C Wajib Pajak dengan kriteria tertentu antara lain 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturutturut. 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 5 tahun terakhir. Pasal 17 D Wajib Pajak

dengan

pesyaratan tertentu antara lain : 1. 2.

WP OP tidak menjalankan usaha bebas WP OP menjalankan usaha bebas dan

9

3. 4.

Sanksi administrasi 2.

Diperiksa dulu

Sanksi administrasi

jumlah lebih bayar sampai dengan 10 juta WP Badan jumlah lebih bayar sampai dengan 100 juta. PKP yang menyampaikan SPT dengan penyerahaan dan jumlah lebih

Kenaikan 100%, Apabila hasil post-audit adalah SKPKB. Wajib Pajak tidak memenuhi WP dengan kriteria atau persyaratan tertentu maka dikenakan pasal 17B dengan diterbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Bunga 2% per bulan sejak dokumen diterima secara Apabila hasil post-audit adalah SKPKB.

10