Laporan_praktik_kerja_lapangan_pkl. Ako.docx

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) ANALISA SISTEM PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP MASYARAKAT DI KANTOR KELURAHAN KUTOANYAR KABUPATEN TULUNGAGUNG

Oleh Sella Ria Purwanti 14.1.02.01.0180

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2017

Laporan Praktik Kerja Lapangan

1

HALAMAN PENGESAHAN Laporan ini telah disetujui oleh Pembimbing lapangan dari tempat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan serta Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Hari

:......................................

Tanggal

:...................................... ............................2017

Mengetahui Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

FAISOL, M.M

LUKMAN WIDIONO, SH Penata TK I NIP. 19610215 198508 1 001

Menyetujui, Kaprodi

BADRUZ ZAMAN, SE.,M.Ak

Laporan Praktik Kerja Lapangan

2

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Alloh SWT serta shalawat dan salam kami sampaikan hanya bagi tokoh dan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Diantara sekian banyak nikmat Alloh SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang member hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga oleh karenanya saya dapat menyelesaikan tugas Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam proses penyusunan tugas ini saya menjumpai hambatan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan cukup baik. Segala sesuatu yang salah datangnya hanya dari manusia dan seluruh hal yang benar datangnya hanya dari agama berkat adanya nikmat iman dari Alloh SWT, meski begitu tentu tugas ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan. Harapan saya semoga tugas ini bermanfaat bagi saya dan bagi pembaca lain umumnya

Penyusun

Laporan Praktik Kerja Lapangan

3

DAFTAR ISI SAMPUL..................................................................................................................1 HALAMAN PENGESAHAN..................................................................................2 KATA PENGANTAR.............................................................................................3 DAFTAR ISI............................................................................................................4 BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 1.1 LATAR BELAKANG...........................................................................5 1.2 TUJUAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN........................................8 BAB II TEMUAN DATA.......................................................................................... 2.1 Bidang Manajemen dan Organisasi.......................................................9 2.2 Bidang Manajemen SDM / Personalia.................................................14 2.3 Bidang Manajemen Keuangan / Finansial...........................................18 BAB III ANALISIS DATA....................................................................................... 3.1 Bidang Manajemen dan Organisasi.....................................................21 3.2 Bidang Manajemen SDM / Personalia ................................................34 3.3 Bidang Manajemen Keuangan / Finansial...........................................37 BAB IV PENUTUP................................................................................................... 4.1 Kesimpulan..........................................................................................45 4.2 Saran.....................................................................................................46 DAFTAR PUSTAKA............................................................................................47 Lampiran – lampiran 1 Surat Ijin PKL dari LPKM.......................................................................... 2 Surat Keterangan PKL dari Institusi...........................................................

Laporan Praktik Kerja Lapangan

4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada

dasarnya

manusia

membutuhkan

pelayanan,

bahkan

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak “melayani” bukan yang dilayani. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berisi kriteria-kriteria pelayanan prima yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu. Dalam organisasi pemerintahan, palayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalahmasalah yang sering dihadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala exstern yakni kendala yang datangnya dari masyarakat pengguna jasa dalam kaitannya

Laporan Praktik Kerja Lapangan

5

dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui sacara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berbuhungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah disebutkan sebagai bahwa pemerintah mempunyai kewenangan, tanggungjawab, dan menentukan standar pelayanan minimal. Hal ini menjadi tuntutan pada kinrja penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang profesional telah menjadi bagian dari tugas pemerintah pusat maupun daerah.kita ketahui semua bahwa orintasi utama kelembagaan pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Sebagai

suatu

organisasi

formal

dalam

tugas

sehari-harinya

menyelenggarakan Diklat sebagai bagian dari penyelenggara kepentingan publik diharapkan dan haruslah bekerja dengan mencapai hasil yang baik efisien dan transparan saling mendukung dengan adanya saling hubungan kerja yang saling menunjang antara satu dengan lainnya, sebagai mana fungsi pokok dan tugasnya. Dengan demikian diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari institusi diklat demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya dibidang pengembangan aparatur yang kompetitif. Kinerja institusi diklat sebagai organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja

Laporan Praktik Kerja Lapangan

6

maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal dalam mewujudkan SDM Aparatur. Kinerja organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian tertentu tersebut seharusnya sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Untuk mendukung dan mewujudkan diklat berbasis kompetensi yang menghasilkan aparatur kompeten dibutuhkan komitmen semua pihak (stackholder) bukan saja pelaksanaannya yang memenuhi standarisasi lebih dukungan anggaran, sehingga diharapkan menghasilkan semua unsur dalam peningkatan, dan pengembangan aparatur. Dengan adanya undang – undang ini membawa perubahan bagi aparatur pemerintah yaitu dapat merubahmind-set ( pola pikir ) dan cultural set ( pola budaya ) khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Kondisi objektif yang dihadapi, apakah tidak munkin berubah, pemerintah memiliki politik untuk melakukan reformasi birokrasi dan itu akan menjadi budaya yang normatif dan konsisten.yang dijalankan landasan hkum menjadi reformasi birokrasi untuk membentuk tentang pelayanan masyarakat dimana pengaturan pejabat pemerintahan jelas sumber hukumnya yaitu konstitusi negara yang diamanatkan pemrintah pusat. Yang telah di delegatif dan mandat kewenangan atribut, dan diatur dengan undang-undang.sehinnga citra pelayanan di mata publik dari tahun ke tahun meningkat. Untuk itu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan masyarakat atau aparatur desa di kecamatan seram utara barat kabupaten maluku tengah. Dalam implementasi program – program pelayanan, para aparatur pemerintah ini mampu bekerja secara profesional,efisien, ekonomis, dan efektif. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau daerah kota di bawah kecamatan. Sehubungan dengan hal

Laporan Praktik Kerja Lapangan

7

tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten. Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik kemampuan dalam mengambil inisiatif,

prakarsa, perencanaan,

pelaksanaan

maupun

pengawasan,

sehingga diperoleh pelayanan bidang pemerintah yang baik. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan

kerja

kecamatan

dengan

kelurahan

bersifat

hierarki.

Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan

pemerintahan

kelurahan

secara

berdayaguna,

berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Praktek kerja lapangan laksanakan dengan tujuan : 1. Membekali dengan pengalaman yang sebenarnya dalam dunia kerja sebagai Persiapan menyesuaikan diri dengan dunia kerja dan masyarakat. 2. Meningkatkan keterampilan yang diperoleh dari latihan praktik di Lapangan.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

8

BAB II TEMUAN DATA

2.1 Bidang Manajemen dan Organisasi 2.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kelurahan Kutoanyar KUTOANYAR adalah nama sebuah Kelurahan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang berada di sebelah barat Wilayah Kecamatan Tulungagung berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Kauman. Bahwa pada masa lampau, waktu itu Ibukota Kabupaten Tulungagung yang ditandai dengan berdirinya sebuah Pendopo Agung. Semasa Tulungagung masih dalam kondisi banjir yang bersifat terus menerus tiap tahun, maka Ibukota Kabupaten Tulungagung berada di Kalangbret Kecamatan Kauman. Kemudian beberapa masa

berikutnya Ibukota Kabupaten

Tulungagung berpindah ke Timur, dan menurut cerita letaknya berada di Tepi Sungai Ngrowo sehingga wilayah tersebut diberi nama Kutoanyar dan yang menjabat Bupati waktu itu Pringgodiningrat. Namun kedudukan Ibukota Kabupaten tersebut tidak beredar langsung lama yang kemudian berpindah di Kampungdalem sampai saat ini. Maka kalau menilik dari cerita tersebut, munculnya kata KUTOANYAR sepertinya sesuai dengan uraian diatas, namun informasi atau cerita tersebut tidak didasarkan atas bukti/peninggalan yang ada dan hanya bersumber cerita dari mulut ke mulut yang beredar di masyarakat. Dan Desa KUTOANYAR yang sekarang ini awalnya adalah gabungan dari 2 Desa yaitu Dandangan dan Kutoanyar itu sendiri yang menurut cerita terjadi pada tahun 1933.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

9

Tahun 1948 sampai dengan 1963 Desa KUTOANYAR dipimpin oleh Kepala Desa bernama KASAN MURSIT Tahun 1964 sampai dengan 1995 dipimpin oleh Kepala Desa bernama WIGIHANTO DARMOSOEWITO Tahun 1982 Desa KUTOANYAR dijadikan Kelurahan dan Kepala Kelurahan dan Perangkatnya adalah PNS. Tahun 1996 sampai dengan 2000 dipimpin oleh Lurah bernama WARDI Tahun 2000 sampai dengan 2008 dipimpin oleh Lurah bernama SANTOSO, SE Tahun 2009 sampai dengan 2013 dipimpin oleh Lurah bernama HARTONO, S.Sos. Tahun

2013

sampai

dengan

2015

dipimpin

oleh

Lurah

sampai

dengan

2017

dipimpin

oleh

Lurah

ERNAWI,S.Sos. Tahun

2015

GATOT SUBROTO, SH. Tahun 2017 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Lurah LUKMAN WIDIONO, SH.  Monografi Kelurahan I. Umum KEPENDUDUKAN 1. Jumlah Penduduk menurut : a. Jenis Kelamin : 1) Laki – laki

: 2.855 Orang

2)

Perempuan

: 2.885 Orang

Jumlah

: 5.740 Orang

Laporan Praktik Kerja Lapangan

10

2. Luas dan Batas Wilayah a. Luas Desa/Kelurahan

: 1.153.600 m2

b. Batas Wilayah 1) Sebelah Utara

: Kelurahan Sembung

2) Sebelah Selatan

: Kelurahan Tertek

3) Sebelah Barat

: Kelurahan Panggungrejo

4) Sebelah Timur

: Kelurahan Kauman

3. Kondisi geografis a. Ketinggian tanah dari permukaan laut

: 85 M

b. Banyaknya curah hujan

: 67

c. Topografi (dataran rendah,tinggi,pantai)

:-

d. Suhu Udara rata-rata

: 37 c

4. Orbitasi (jarak dari pusat Pemerintahan) a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan

: 2

Km

b. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota

: 2

Km

c. Jarak dari Ibukota Propinsi

: 160 Km

d. Jarak dari Ibukota Negara

: 800 Km

Laporan Praktik Kerja Lapangan

11

2.1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kutoanyar KEPALA KELURAHAN LUKMAN WIDIONO, SH

SEKRETARIS KELURAHAN DJUBAIDI, SH PELAYANAN PUBLIK SELLA RIA

KELOMPOK PERANGKAT PPKBD - THERESIA - ENDRI - KARMINI

KEPEGAWAIAN PINUDJI,SE BENDAHARA SUPARMI, SE

KASI PEMERINTAHAN SUNARMI SH

STAFF ROJIKIN

KASI PEMBERDAYAAN HASYIM, S.Sos

KASI TRANTIB FATONI, SE

STAFF ALI MUCHSIN

STAFF DARSONO

Laporan Praktik Kerja Lapangan

12

TUGAS – TUGAS a. Kepala Kelurahan Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang mempunyai tugas pokok

membantu

Camat

menyelenggarakan

kewenangan

bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/ atau berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi membantu mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya, meliputi : a. Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban b. Pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya d. Pembinaan dan pengarahan aparat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan waskat e. Pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (aset), dan keuangan Kelurahan f. Pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas aparat Kelurahan

Laporan Praktik Kerja Lapangan

13

g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan tugas i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya j. Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidangtugasnya. b. Sekretaris Kelurahan tugas pokok membantu lurah melakukan koordinasi dan/ atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi, kepegawaian dan pengelolaan keuangan; Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/ atau memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya, meliputi : a. Penyusunan rencana kerja, pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan b. Pemberian layanan administratif di lingkungan Pemerintah Kelurahan c. Penyusunan dan pelaksanaan administrasi keuangan d. Penyusunan dan pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga a. Pelaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

14

c. Bendahara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei

2008

pasal

3

ayat

(4)

menyebutkan

bahwa

Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Kabupaten/ Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi: 1. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya 2. Mempelajari dan menyiapkan segala ketentuan yang berkaitan dengan penggajian 3. Menyiapkan semua data PNS yang akan dibayarkan gajinya setiap awal tahun anggaran dalam rangka penyusunan rencana 4. Mengajukan SPP Gaji 5. Menerima SP2D Gaji, membukukan dan mebayarkan gaji tepat pada waktunya 6. Menyiapkan SPJ Gaji untuk dilaporkan setiap bulan 7. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan kegiatan 8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Kepegawaian Tugas pokok kepegawaian adalah : 1. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya

Laporan Praktik Kerja Lapangan

15

2. Menyiapkan semua data PNS dari yg berkala / kenaikan pangkat 3. Membuat laporan kepegawaian dan dikumpulkan di kantor Badan Kepegawaian Daerah pada setiap bulannya

e. Pelayanan Publik 1. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan secara seksama agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya 2. Mempelajari semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas 3. Menerima, mencatat dan mendistribusikan data / naskah dinas untuk diproses lebih lanjut 4. Menyimpan arsip dan memberikan pelayanan publik naskah dinas / Data pemberdayan masyarakat di kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 5. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan untuk memberikan gambaran akhir pelaksanaan kegiatan 6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

16

f. Kasi Pemerintahan Membantu Lurah dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan, pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Tata Pemerintahan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian Tugas : 1. Merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik 2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas 3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas

masing-masing

dengan

memberikan

arahan

agar

terlaksana secara baik dan benar 4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan untuk meningkatkan motivasi kerja 5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional Seksi Tata Pemerintahan,

pelaksanaan

pengumpulan,

pengolahan,

penganalisaan data pada Seksi Tata Pemerintahan, penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang tata pemerintahan, pelaksanaan pelaksanaan

tugas-tugas

pemerintahan

pembinaan

administrasi

di

Kelurahan, pemerintahan,

pelaksanaan administrasi pertanahan, pelaksanaan administrasi kependudukan, serta pelaksanaan pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), dengan teliti sehingga tugas dapat dilaksanakan secara benar

Laporan Praktik Kerja Lapangan

17

6. Mengoreksi tugas yang diberikan kepada bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis da operasional Seksi Tata Pemerintahan,

pelaksanaan

pengumpulan,

pengolahan,

penganalisaan data pada Seksi Tata Pemerintahan, penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang tata pemerintahan, pelaksanaan pelaksanaan

tugas-tugas pembinaan

pemerintahan

di

administrasi

Kelurahan, pemerintahan,

pelaksanaan administrasi pertanahan, pelaksanaan administrasi kependudukan, serta pelaksanaan pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan 7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional Seksi Tata Pemerintahan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Tata Pemerintahan, penyiapan bahan pelayanan tata pemerintahan, pelaksanaan pelaksanaan

tugas-tugas pembinaan

pemerintahan administrasi

di

Kelurahan, pemerintahan,

pelaksanaan administrasi pertanahan, pelaksanaan administrasi kependudukan, serta pelaksanaan pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), dengan mengawasi agar efektif dan efisien 8. Melaporkan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Lurah dengan menyusun laporan untuk diketahui tingkat kinerja yang telah dilaksanakan 9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Membantu Lurah dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan

Laporan Praktik Kerja Lapangan

18

mengoreksi

hasil

kerja

bawahan,

dan

membuat

laporan

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian Tugas : 1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik 2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas 3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas

masing-masing

dengan

memberikan

arahan

agar

terlaksana secara baik dan benar 4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan untuk meningkatkan motivasi kerja 5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan Pemberdayaan

kebijakan

teknis

Masyarakat,

dan

operasional

pelaksanaan

Seksi

pengumpulan,

pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan, serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan, dengan teliti sehingga tugas dapat dilaksanakan secara benar 6. Mengoreksi tugas yang diberikan kepada bawahan meliputi pelaksanaan Pemberdayaan

kebijakan

teknis

Masyarakat,

dan

operasional

pelaksanaan

Seksi

pengumpulan,

pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan di

Laporan Praktik Kerja Lapangan

19

bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan, serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan, dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan 7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, penyiapan bahan pelayanan

penyelenggaraan

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat, pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat

di

wilayah

Kelurahan,

serta

pelaksanaan

pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan dengan mengawasi agar efektif dan efisien 8. Melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat kepada Lurah dengan menyusun laporan untuk diketahui tingkat kinerja yang telah dilksanakan 9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan / fungsinya.

h. Kasi Trantib Membantu Lurah dalam merencanakan dan mengontrol perumusan kebijakan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan, dan membuat laporan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

20

Rincian Tugas : 1. Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik 2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas; 3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas

masing-masing

dengan

memberikan

arahan

agar

terlaksana secara baik dan benar 4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan untuk meningkatkan motivasi kerja 5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan

kebijakan

teknis

dan

operasional

Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum, pelaksanaan 6. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum,

penyiapan

bahan

pelayanan penyelenggaraan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan pelaksanaan

perundang-undangan pembinaan

anggota

wilayah polisi

Kelurahan,

pamong

praja

Kelurahan, pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan, pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pengendalian ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat (linmas) di wilayah Kelurahan, serta pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan, dengan teliti sehingga tugas dapat dilaksanakan secara benar 7. Mengoreksi tugas yang diberikan kepada bawahan meliputi pelaksanaan Ketentraman

kebijakan dan

teknis Ketertiban

dan

operasional

Umum,

Seksi

pelaksanaan

pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi

Laporan Praktik Kerja Lapangan

21

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum,

penyiapan

bahan

pelayanan penyelenggaraan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan pelaksanaan

perundang-undangan pembinaan

anggota

wilayah polisi

Kelurahan,

pamong

praja

Kelurahan, pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan, pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pengendalian ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat (linmas) di wilayah Kelurahan, serta pelaksanaan kegitan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan, dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan; 8. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan pelaksanaan

perundang-undangan pembinaan

anggota

wilayah polisi

Kelurahan,

pamong

praja

Kelurahan, pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan, pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pengendalian ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat (linmas) di wilayah Kelurahan, serta pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan, dengan mengawasi agar efektif dan efisien 9. Melaporkan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Lurah dengan menyusun laporan untuk diketahui tingkat kinerja yang telah dilaksanakan 10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

22

i.

Perangkat PPKBD Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/K) merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat. Oleh sebab itulah peran mereka harus diberi perhatian dan dukungan agar lebih maksimal membantu masyarakat dalam melaksanakan program KB. Para petugas itu setiap bulan harus melaporkan kegiatannya kepada PKB/PLKB (Penyuluh

Lapangan Keluarga Berencana, red). Mereka dari

masyarakat, dan bukan kita dari BKBPM yang memilih. Mereka sejauh ini sudah bekerja dengan baik, sering komunikasi dengan PLKB, dan mengadakan pertemuan-pertemuan serta pembinaan secara intens. PPKBD/K dan Sub PPKBD/K ini mempunyai tugas atau peran di masyarakat untuk memberikan informasi kepada pasangan usia subur agar menjadi keluarga berencana. Dan yang belum berkeluarga bisa

dimotivasi

untuk

mengarah

ke

tujuan

yang

Laporan Praktik Kerja Lapangan

sama.

23

2.1.3

Program Kelurahan a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan b) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat c) Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan d) Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah e) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan f) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kelurahan g) Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan h) Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat i) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

24

2.1.4 Sistem Pengawasan Kelurahan Kutoanyar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat di Kantor Kelurahan Kutoanyar, meliputi : 1.Memfasilitasi penyusunan peraturan kelurahan dan peraturan Kepala kelurahan 2.Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan 3.Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset kelurahan 4.Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan Perundangundangan 5.Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan 6.Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 7.Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan 8.Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif 9.Memfasilitasi kerjasama antar kelurahan dan kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga 10.Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan 11.Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan Kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga 12.Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga kemasyarakatan 13.Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

25

Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan Kutoanyar, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra kelurahan, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

26

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia / Personalia 2.2.1

Pola Rekrutmen / Penerimaan Pegawai di Kelurahan Kutoanyar Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik

oleh pemerintah, diperlukan aparat pemerintah yang memiliki mobilitas tinggi untuk berkerja dengan penuh kesadaran sebagai pelayan masyarakat. Salah satu abdi masyarakat adalah pegawai negeri sipil. Sebagai bagian Aparatur Negara, Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada pada posisi yang sangat sentral dan strategis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Kelancaran

penyelenggaraan

tugas-tugas

pembangunan

selain

tergantung pada partisipasi masyarakat, tergantung pula pada disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). Sistem Rekrutmen, rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Seperti halnya lulusan harus minimal SLTA karena di setiap lulusan tersebut sudah dibekali pengaplikasian penggunaan komputer. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 197 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan yang dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS).

Laporan Praktik Kerja Lapangan

27

2.2.2

Pembinaan karir Pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan pada

SDM aparatur (PNS) melalui pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja. Sistem karir pada umumnya melalui diklat pegawai, kenaikan pangkat, mutasi jabatan serta promosi (pengangkatan ke jabatan lain). Dan diklat pegawai Kelurahan Kutoanyar dilakukan untuk melihat seberapa jauh dan kompeten pegawai terhadap pencapaian tugas yang telah diembanya dalam pelayanan publik.

2.2.3

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih

dan berwibawa (good gavernance) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung

adanya

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

aparatur

Kelurahan khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya. Untuk mewujudkan SDM aparatur (PNS) yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem

prestasi kerja dan karir, maka

Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik Berdasarkan

hasil

pengamatan

kinerja

pegawai

belum

dilaksanakan secara optimal hal ini terlihat dari :

Laporan Praktik Kerja Lapangan

28



Disiplin waktu , karena Pegawai sering datang terlambat dan kadang sering ada bebearapa pegawai yang bolos kerja tanpa ijin.



Dalam praktek pelayanan publik di kantor kelurahan Kutoanyar, Pegawai Negeri Sipil belum mampu untuk memberikan jasanya secara maksimal



Tidak semua pegawai bisa mengaplikasikan komputer dikarenakan usia menjadi suatu alasan malas dalam belajar komputer

Hal yang perlu dilakukan oleh seorang Kepala kelurahan kutoanyar atau Camat sebagai atasan adalah untuk selalu melakukan pembinaan semua pegawai agar taat terhadap jam kerja, taat terhadap prosedur dan metode kerja.

2.2.4

Promosi, Mutasi Pengembangan karir melalui promosi (promotion) bagi PNS di

Kelurahan Kutoanyar merupakan suatu yang sangat diidamkan dan merupakan tujuan perencanaan karir. Promosi adalah perpindahan yang memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi, sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilan semakin besar (Malayu, 2000). Dengan promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Menurut Flippo (1995), promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji/ upah lainnya. Terkait dengan pengembangan

karir

PNS,

model

pengembangan

karir

Laporan Praktik Kerja Lapangan

yang

29

mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Mencakup : (1) Pendidikan : pendidikan dasar, pendidikan umum dan perguruan tinggi (2) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan : diklatpim (3) Masa kerja (4) Pangkat dan golongan (5) Jabatan

:

adalah

kedudukan

yang

menunjukkan

tugas,

tanggungjawab, wewenang hak seorang pegawai (6) DP3 meliputi : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan praktek kepemimpinan (7) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai yang lebih tinggi kepangkatannya diberi kesempatan lebih dulu untuk menduduki jabatan yang lowong. Sedangkan pengembangan karir berdasarkan Analisa Jabatan meliputi : a. uraian

jabatan

kondisi

fisik

kesehatan,

pendidikan,

pekerjaan yang dilaksanakan b. Spesifikasi jabatan : pendidikan, pengalaman, kemampuan, kualifikasi emosi dan syarat kesehatan. Mutasi di dalam lingkup Kelurahann Kutoanyar hanya bisa dilakukan atas ketetapan Surat Dinas dari Bupati. Mutasi mencakup semua perubahan posisi/pekerjaan/tempat karyawan, Mutasi ini merupakan penempatan kembali karyawan ke posisi tempat / jabatan yang baru. Beberapa alasan-alasan adanya mutasi : a. Mengurangi kejenuhan/kebosanan dari seorang tenaga kerja. Seorang pegawai berada

dalam

satu

yang secara terus menerus

jabatan

dapat

menimbulkan

kejenuhan, atau kebosanan terhadap tugas jabatannya. Adanya mutasi diharapkan mampu menjadi jalan keluar

Laporan Praktik Kerja Lapangan

30

dari suasana tersebut, sehingga lebih giat bekerja sesuai prosedur. b. Terkadang mutasi dilakukan untuk mengganti jabatan dari yang atasan menjadi bawahan karena kinerja pegawai yang kurang maksimal dan tidak sesuai prosedur kerja. c. Mutasi dilakukan pula jika kinerja pegawai sangat baik, mentaati prosedur yang ada, sehingga jabatan bisa naik lebih tinggi dari jabatan sebelumnya.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

31

2.3 Manajemen Keuangan / Finansial 2.3.1

Modal Kelurahan, Bantuan Pemerintah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Sumber pendapatan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, pasal 9 ayat (1) bahwa keuangan kelurahan bersumber dari: b. APBD

Kabupaten/Kota

yang

dialokasikan

sebagaimana

perangkat daerah lainnya; c.

Bantuan

pemerintah,

pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota dan bantuan pihak ketiga; d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan menyatakan bahwa alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a di atas, memperhatikan faktorfaktor sekurang-kurangnya

yaitu jumlah penduduk, kepadatan

penduduk, luas wilayah, kondisi geografis/karakteristik wilayah, jenis dan volume pelayanan serta besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

2.3.2

Pajak BESARNYA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN Pasal 2

(1). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah disisihkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagai subsidi/ sumbangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah

Laporan Praktik Kerja Lapangan

32

Kelurahan. (2). Dana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini oleh Pemerintah Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.

ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN Pasal 3 (1). Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini atas dasar klasifikasi yang disusun dengan: a. Pendapatan Asli Desa, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan. b. Pemerataan untuk membantu Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang pendapatannya masih rendah. c. Penghargaan/ perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan. d. Perimbangan Pembangunan Desa dan Kelurahan Perbatasan dengan Desa dan Kelurahan Daerah Tingkat II yang lain. (2). Alokasi Dana sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. (3). Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini melalui rekening Bendaharawan Desa/ Bendaharawan Kelurahan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN Pasal 4 (1). Subsidi sumbangan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa dicantumkan sebagi penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dan bagi Pemerintah Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan yang

Laporan Praktik Kerja Lapangan

33

bersangkutan pada setiap Tahun Anggaran. (2). Dana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini digunakan untuk biaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

2.3.3

Iuran Kas Kelurahan Kutoanyar Dana kas kelurahan kutoanyar berasal dari iuran / pendapatan

asli dari masyarakat yang dipungut dari setiap kali mencari pelayanan publik / surat-surat yang diperlukan masyarakat. Rincian dana tersebut yaitu : a. Pelayanan bidang identitas masyarakat seperti : Kartu Keluarga, KTP, SKCK dipungut biaya sebesar Rp 5.000,b. Pelayanan bidang Ijin Usaha, IMB, SIUP dll dipungut biaya sebesar Rp 25.000,c. Pelayanan di Bidang Petanahan dipungut biaya sebesar Rp 500.000,Selain itu Kelurahan Kutoanyar itu memiliki banyak sekali pengusaha-pengusaha di bidang konveksi dan perdagangan besar. Dan para pengusaha-pengusaha tersebut selalu menjadi donatur-donatur dana yang akan

dimanfaatkan untuk perkembangan gizi balita di bidang

posyandu Kelurahan Kutoanyar. Biasanya setiap pengusaha per bulan memberikan dana sebesar : @Rp 200.000,Dari pendapatan 1 (satu) bulan dari para donatur dibelanjakan untuk pembelian gizi yang akan diberikan kepada balita-balita dan kegiatan-kegiatan masyarakat dikelurahan kutoanyar diantaranya : a. Gizi balita seperti Bubur bayi, Roti, Susu Kaleng & susu kotak kemasan

Laporan Praktik Kerja Lapangan

34

b. Pakaian balita untuk keluarga yang kurang mampu ekonominya c. Untuk pengobatan balita jika balita tersebut mengalami sakit/gizi buruk d. Untuk bersih desa setiap 1 tahun sekali di bulan Jawa ( Suro) e. Kegiatan memperingati HUT RI di setiap bulan Agustus untuk mengadakan Lomba-lomba dan Hiburan masyarakat yaitu Pentas seni

Laporan Praktik Kerja Lapangan

35

BAB III ANALISIS DATA 3.1 Bidang Manajemen dan Organisasi 3.1.1 Pelayanan Publik Hasil analisis saya tentang pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan membantu mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis – jenis Pelayanan Publik dan Proses Pelayanannya : a. Surat Pengantar Pembuatan E-KTP 1. Dasar Hukum

-

Undang-undang No 25

Tahun

2009 tentang pelayanan publik -

PP 9 Th 1975 ttg pelaksanaan UU No. 1Th 1974

-

PP No. 65 Tahun 2005 tentang standar pelayanan minimal

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KK

-

Foto 3x4

-

Surat pindah dari

daerah asal

( Bagi pendatang baru ) 3. Sistem

Mekanisme

&

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh pegawai

-

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

Laporan Praktik Kerja Lapangan

36

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Pengetikan formulir pendaftar

-

Penandatangan

surat

pengantar

pembuatan E-KTP pada Lurah -

Pengagendaan , penomoran, dan pemberian cap stempel

-

Penyerahan

surat

pengantar

E-KTP pada pemohon 4. Sarana

&

Prasarana/Fasilitas

5. Pengawasan Internal

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

-

Kepala Kelurahan

-

Sekretaris Lurah

b. Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran 1. Dasar Hukum

-

Undang-undang No 25

Tahun 2009

tentang pelayanan publik -

PP No. 65 Tahun 2005 tentang standar pelayanan minimal

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy Surat nikah

-

Fotocopy KK

-

Surat

keterangan

kelahiran

dari

Bidan/Rumah sakit yang membantu kelahiran

Laporan Praktik Kerja Lapangan

37

3. Sistem Mekanisme &

-

Pemohon membawa berkas persyaratan

Prosedur Pelayanan

-

Pemeriksaan kelengkapan berkas oleh pegawai

-

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Penandatangan surat pengantar Akta Kelahiran pada Lurah

-

Pengagendaan

,

penomoran,

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan surat pengantar

Akta

kelahiran pada pemohon 4. Sarana

&

Prasarana/Fasilitas

5. Pengawasan Internal

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

-

Kepala Kelurahan

-

Sekretaris Lurah

-

Undang-undang No 25 Tahun 2009

c. Surat Keterangan Domisili 1. Dasar Hukum

tentang pelayanan publik -

PP No. 65 Tahun 2005 tentang standar pelayanan minimal

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Surat pengantar Pindah dari daerah asal bagi pendatang baru

Laporan Praktik Kerja Lapangan

38

3. Sistem Mekanisme &

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Pengetikan Surat pengantar

-

Penandatangan

surat

pengantar

domisili pada Lurah -

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan surat pengantar domisili pada pemohon

4. Sarana Prasarana/Fasilitas

5. Pengawasan Internal

&

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

-

Kepala Kelurahan

-

Sekretaris Lurah

d.Surat pengantar Nikah (N1,N2,N3,N4) 1. Dasar Hukum

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun 2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

Laporan Praktik Kerja Lapangan

39

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KK, KTP, Akta Kelahiran

-

Surat pernyataan

belum pernah

menikah -

Surat

keterangan

sehat

dari

Dokter,puskesmas,Rumahsakit

3. Sistem Mekanisme &

-

Foto 3x4 : 5 lembar

-

Pemohon

Prosedur Pelayanan

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Pengetikan Surat pengantar

-

Penandatangan surat pengantar pada Lurah

-

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan

surat

pengantar pada

pemohon 4. Sarana Prasarana/Fasilitas

5. Pengawasan Internal

&

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

-

Kepala Kelurahan

-

Sekretaris Lurah

Laporan Praktik Kerja Lapangan

40

e.Surat keterangan belum /sudah menikah 1. Dasar Hukum

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun 2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KK, KTP

-

Surat

pernyataan

belum/sudah

menikah 3. Sistem Mekanisme &

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Pengetikan Surat pengantar

-

Penandatangan surat pengantar pada Lurah

-

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan

surat

pengantar pada

pemohon 4. Sarana Prasarana/Fasilitas

&

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

Laporan Praktik Kerja Lapangan

41

5. Pengawasan Internal

-

Kepala Kelurahan

-

Sekretaris Lurah

f. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) 1. Dasar Hukum

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun 2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

3. Sistem Mekanisme &

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KK,

-

Fotocopy KTP

-

Pemohon

Prosedur Pelayanan

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Pengetikan SKTM

-

Penandatangan SKTM pada Lurah

-

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel

4. Sarana Prasarana/Fasilitas

&

-

Penyerahan SKTM pada pemohon

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

Laporan Praktik Kerja Lapangan

42

5. Pengawasan Internal

-

ATK

-

Kepala Kelurahan

-

Sekretaris Lurah

g.Surat Keterangan Pindah Penduduk 1. Dasar Hukum

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun 2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KTP

-

Fotocopy KK

-

Pas Foto 4x6 : 10 Lembar

-

Pas Foto 3x4 : 5 Lembar

-

Fotocopy Surat nikah (bagi yg sudah menikah)

Laporan Praktik Kerja Lapangan

43

3. Sistem Mekanisme &

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Penandatangan Surat pindah pada Lurah

-

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan

Surat

pindah

pada

pemohon 4. Sarana

&

Prasarana/Fasilitas

5. Pengawasan Internal

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

-

Kepala Kelurahan

-

Sekretaris Lurah

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun

h. Surat pengantar IMB 1. Dasar Hukum

2005

tentang

standar

pelayanan

minimal 2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy Tanda Pelunasan PBB

-

Fotocopy KTP

Laporan Praktik Kerja Lapangan

44

-

Surat pernyataan /keterangan dari pemilik tanah

-

Fotocopi Bukti kepemilikan tanah

-

Gambar situasi lokasi bangunan

-

Surat kuasa bagi yang menguasakan (materai 6000)

-

Fotocopy ijin lokasi (bagi lokasi yg berbadan hukum)

3. Sistem Mekanisme &

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Penandatangan Surat pengantar IMB pada Lurah

-

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan Surat pengantar IMB pada pemohon

4. Sarana Prasarana/Fasilitas

5. Pengawasan Internal

&

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

-

Kepala Kelurahan

-

Sekretaris Lurah

Laporan Praktik Kerja Lapangan

45

i.Surat keterangan Janda/Duda 1. Dasar Hukum

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun 2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KTP

-

Fotocopy KK

-

Fotocopy Akta Cerai/Surat keterangan kematian

3. Sistem Mekanisme &

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Penandatangan

Surat

keterangan

janda/duda pada Lurah -

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan

Surat

keterangan

janda/duda pada pemohon 4. Sarana Prasarana/Fasilitas

&

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

Laporan Praktik Kerja Lapangan

46

5. Pengawasan Internal

-

Kepala Kelurahan

-

Sekretaris Lurah

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun

j. Surat keterangan kematian 1. Dasar Hukum

2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KTP

-

Fotocopy KK

-

Surat

keterangan

kematian

dari

Rumah sakit (bagi yg meninggal di rumah sakit) 3. Sistem Mekanisme &

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Penandatangan

Surat

keterangan

kematian pada Lurah -

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan

Surat

keterangan

Laporan Praktik Kerja Lapangan

47

kematian pada pemohon 4. Sarana

&

Prasarana/Fasilitas

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

k. Surat Pengantar calon tenaga kerja 1. Dasar Hukum

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun 2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

3. Sistem Mekanisme &

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KTP

-

Fotocopy KK

-

Surat ijin keluarga

-

Pemohon

Prosedur Pelayanan

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Penandatangan Surat pengantar calon tenaga kerja pada Lurah

-

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel

Laporan Praktik Kerja Lapangan

48

-

Penyerahan Surat pengantar calon tenaga kerja pada pemohon

4. Sarana

&

Prasarana/Fasilitas

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun

l. Surat keterangan tanah 1. Dasar Hukum

2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Bukti pelunasan PBB

-

Fotocopy KTP

-

Fotocopy KK

-

Bukti kepemilikan tanah (Akte jual beli/hibah/surat keterangan ahli waris)

3. Sistem Mekanisme &

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Penandatangan

Surat

keterangan

Laporan Praktik Kerja Lapangan

49

tanah pada Lurah -

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan Surat keterangan tanah pada pemohon

4. Sarana

&

Prasarana/Fasilitas

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

m. Surat pengantar ijin keramaian 1. Dasar Hukum

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun 2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Bukti pelunasan PBB

-

Fotocopy

KTP

penanggungjawab

kegiatan 3. Sistem Mekanisme &

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

Laporan Praktik Kerja Lapangan

50

-

Penandatangan Surat keterangan ijin keramaian pada Lurah

-

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan Surat keterangan ijin keramaian pada pemohon

4. Sarana

&

Prasarana/Fasilitas

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun

n. Legalisir 1. Dasar Hukum

2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

3. Sistem Mekanisme &

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KTP

-

Pemohon

Prosedur Pelayanan

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Penandatangan

dokumen legalisir

Laporan Praktik Kerja Lapangan

51

pada Lurah -

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan dokumen legalisir pada pemohon

4. Sarana

&

Prasarana/Fasilitas

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

-

Peraturan pemerintah No 65 tahun

o. Surat Keterangan usaha 1. Dasar Hukum

2005

tentang

standar

pelayanan

minimal -

Undang-undang No 25 th2009 tentang Layanan publik

2. Persyaratan Pelayanan

-

Surat Pengantar dari RT/RW

-

Fotocopy KTP penanggung jawab usaha

3

Sistem Mekanisme &

-

Prosedur Pelayanan

Pemohon

membawa

berkas

persyaratan -

Pemeriksaan kelengkapan

berkas

oleh pegawai -

Jika berkas dinyatakan kurang / tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-

Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses

-

Penandatangan

Surat

keterangan

Laporan Praktik Kerja Lapangan

52

usaha pada Lurah -

Pengagendaan,penomoran

dan

pemberian cap stempel -

Penyerahan Surat keterangan usaha pada pemohon

4. Sarana Prasarana/Fasilitas

&

-

Ruang pelayanan

-

Komputer & printer

-

Meja & kursi

-

ATK

Laporan Praktik Kerja Lapangan

53

3.2 Bidang Manajemen SDM 3.2.1 Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kelurahan Kutoanyar dalam Pemberdayaan Masyarakat Rumusan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dapat

disimpulkan

bahwa

“kebijakan

pemberdayaan

masyarakat

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Didalam

UU.

Nomor

25

Tahun

2000

tentang

Program

Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

dinyatakan

bahwa

tujuan

pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan

kemiskinan

dan

perlindungan

sosial

masyarakat,

peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk

meningkatkan

kehidupan

ekonomi,

sosial

dan

politik

Laporan Praktik Kerja Lapangan

54

“.

Visi dan Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri “, melalui:

- Peningkatan keswadayaan masyarakat. - Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat. - Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. - Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

55

1. Bidang Partisipasi dan keswadayaan masyarakat a. Program perlombaan Kelurahan Lomba Kampung Bersih tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, dll : program ini bertujuan untuk meningkatkan sikap kegotong royongan dan kekompakan masyarakat agar tetap terjaga. Karena di era modern ini banyak masyarakat yang malas atau bahkan melupakan sikap-sikap kegotong royongan antar warga. 2. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) a. Program

Kampung

KB

:

program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya pasangan suami dan istri yang tertulis pada program PKK bahwa mempunyai 2 (dua) anak lebih baik. b. Lomba

Memasak

antar

Ibu-ibu

PKK

:

bertujuan

untuk

meningkatkan kreatifitas, kekompakan antar organisasi/kelompok, memberikan wawasan cara-cara memasak makanan yang sehat dan bergizi baik untuk tubuh. c. Pembentukan TIM POKJA Kelurahan yaitu TIM yang terdiri dari ibu-ibu anggota PKK Kelurahan yang memiliki visi dan misi untuk memajukan Kelurahan Kutoanyar yang tugasnya terdiri dari: 

Melaksanakan & Membudayakan kegiatan Gotong royong



Memberantas sarang nyamuk



Mensosialisasikan pentingnya belajar dari sejak dini dan mensosialisasikan wajib belajar 12Th



Melakukan pendataan kepada warga yang menyandang cacat buta huruf serta ikut berperan serta dalam pemberantasan buta huruf dalam kegiatan kesetaraan fungsional (KF) yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Tokoh Masyarakat



Membina

pelaksanaan

kelompok

usaha

untuk

meningkatkan pendapatan keluarga

Laporan Praktik Kerja Lapangan

56



Memberikan kredit lunak melalui program simpan pinjam usaha



Melaksanakan pelatihan tata cara pembuatan makanan sehat



Pelatihan tata rias



Peningkatan pengetahuan dan keterampilan cara membuat kue.



Sosialisasi PHBS ( Pola Hidup Bersih dan Sehat )



Penyuluhan pemanfaatan pekarangan rumah tangga yang hijau dan sehat.



Penataan rumah yang sehat dan bebas Polusi.



Monitoring Posyandu dan Pembinaan



Melaksanakan

kegiatan

Imunisasi

Nasional

yang

diselenggarakan oleh Pemerintah 

Mengupayakan Pemberian makanan tambahanbagi Balita rawan gizi



Membina dan membentuk GSI ( Gerakan Sayang Ibu ) di Posyandu. Inisiasi Menyusui Dini bagi bayi yang baru lahir.



Lomba Balita Sehat setiap tahun

3. Bidang Lembaga Kemasyarakatan a. Program penguatan organisasi masyarakat di Kelurahan Kutoanyar sudah

terbentuk

anggota

LPM

(Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat) yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

57

b. Pengadaan pelatihan kerja kepada masyarakat yang masih pengangguran c. Pengadaan program pendidikan di luar sekolah d. Meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dengan cara melakukan pelatihan berwirausaha e. Mengadakan lomba-lomba olahraga di acara HUT RI setiap bulan Agustus 4. Bidang Perpustakaan a. Menyiapkan berbagai buku panduan untuk masyarakat yang dapat dipergunakan untuk belajar membaca untuk masyarakat yang belum bisa membaca, buku panduan bercocok tanam yang baik dan benar, buku panduan berbagai cara memasak, buku panduan cara berwirausaha yang sukses dll yang sudah dipersiapkan lengkap di perpustakaan yang terletak di Kantor Kelurahan Kutoanyar b. Kantor Kelurahan juga memfasilitasi tempat bacaan yang nyaman untuk warga yang ingin membacanya di kantor Kelurahan kutoanyar 5. Bidang keamanan dan ketertiban a. Kantor Kelurahan kutoanyar sudah membangun dan memfasilitasi pos kampling di setiap RT lingkungan warga, sekaligus membentuk tim jaga malam demi keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. b. Kelurahan Kutoanyar sudah mempersiapkan Tim dari Kepolisian dan TNI yang biasa disebut BABINKAMTIBMAS & BABINSA yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam bahaya seperti hal nya ada Maling/Kerusuhan. 6. Bidang ekonomi Masyarakat a. Program simpan pinjam di Bank Kredit Desa, yang buka hanya setiap hari selasa, jadi setiap warga bisa melakukan simpan pinjam untuk kemajuan usahanya / untuk meningkatkan ekonomi warga.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

58

b. Program dana Hibah, dana dari pemerintah untuk masyarakat yang dihibahkan kepada yang kurang mampu yang dapat dipergunakan untuk membuka usaha dan bisa merubah taraf hidup masyarakat menjadi lebih layak. c. Program RASKIN (Beras untuk warga miskin) setiap bulan sekali selalu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. 7. Bidang Kesehatan Masyarakat a. Pemerintah Kelurahan Kutoanyar memberikan bantuan Kartu KIS / BPJS untuk masyarakat yang kurang mampu ekonominya secara gratis yang dapat dieprgunakan untuk berobat di Rumah sakit/Puskesmas b. Setiap 3 bulan sekali pemerintah Kelurahan Kutoanyar selalu mengadakan 8. Bidang Posyandu dan Lansia a. 9.

Laporan Praktik Kerja Lapangan

59

Laporan Praktik Kerja Lapangan

60

DAFTAR PUSTAKA

a. Moenir, H.A.S. (2002). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bandung: Bumi Aksara b. Mohamad, Ismail. (1999). “Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya”. Dalam Miftah Thoha (ed). Administrasi Negara, Demokrasi, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara c. Sinambela, Lijan Poltak, dkk.2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi Aksara d. Rohim, Nur. 2011. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa. Laporan Tugas Akhir – Jurusan Administrasi Negara. Universitas 17 Agustus 195. Semarang e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/Kelurahan Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102 tentang sistem pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa/Kelurahan

Laporan Praktik Kerja Lapangan

61