Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri - 2006

Laporan Tahunan 2006

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



VISI MAHKAMAH AGUNG Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

MISI MAHKAMAH AGUNG 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain; Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat; Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan; Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati; Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

WEWENANG MAHKAMAH AGUNG Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970, maka kewenangan Mahkamah Agung adalah: 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. 3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.







KATA PENGANTAR Sejak Tahun 2004, Mahkamah Agung telah memulai tradisi Penyampaian Laporan Tahunan yang dibacakan di hadapan publik. Sebelumnya, Laporan Tahunan Mahkamah Agung serta jajaran peradilan di bawahnya hanya disampaikan dalam sidang MPR/DPR. Penyampaian Laporan Tahunan dalam sidang terbuka untuk publik ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan Tahunan berisi pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Mahkamah Agung beserta jajaran peradilan di bawahnya. Laporan Tahunan 2006 berisikan beberapa pokok bahasan yang disajikan dalam bentuk yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain bentuk narasi, Laporan Tahunan 2006 juga menyajikan data dalam bentuk statistika berupa tabel atau pie chart. Penyusunan Laporan Tahunan merupakan kerja yang tidak terlalu mudah. Sejak satu atap maka pusat pelaksanaan fungsi teknis dan administratif ditangani oleh Mahkamah Agung sebagai puncak pengadilan tertinggi. Mahkamah Agung mengorganisasikan 67 pengadilan tingkat banding dan 706 pengadilan tingkat pertama bagi 4 (empat) lingkungan Peradilan yang sudah bernanung dalam satu atap, dan Pengadilan Pajak yang belum satu atap (organisasi, administrasi, dan ketenagaan Pengadilan Pajak masih dikelola oleh Departemen Keuangan). Merupakan suatu cerita lama namun fakta yang sebenar-benarnya apabila kondisi sarana dan prasarana seluruh pengadilan di Indonesia sangat tidak memadai. Sebagian besar Kantor Pengadilan tidak memuaskan, bahkan diperlukan bangunan baru. Perumahan tidak mencukupi, dan yang telah ada tidak memenuhi kelayakan. Demikian alat perlengkapan kantor seperti komputer, mesin fax, dan lain sebagainya serba kurang. Meskipun demikian, kerja harus tetap terlaksana. Untuk itulah saya hendak menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya mulai dari tingkat pimpinan hingga tingkat pelaksana atas kerja kerasnya dalam penyusunan Laporan Tahunan ini. Manusia tiada yang sempurna, untuk itu angin kencang kritikan atas kinerja Mahkamah Agung serta jajaran Pengadilan di bawahnya akan selalu dianggap sebagai pemacu semangat untuk terus berkarya.

Jakarta, 24 April 2007

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL Ketua Mahkamah Agung RI 

DAFTAR ISI 2

Visi dan Misi

3-4

Daftar Isi

5-6

Kata Pengantar

9 - 11

Bagian Pertama Kebijakan Reformasi Peradilan

13 - 19

Bagian Kedua Keadaan Perkara

21 - 26

Bagian Ketiga Pengawasan Internal

29 - 34

Bagian Keempat Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

37 - 43

Bagian Kelima Pembinaan Karir

45 - 47

Bagian Keenam Sistem Teknologi Informasi

49 - 53

Bagian Ketujuh Alokasi Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan 2006 serta Rencana Program 2007

55-57

Bagian Kedelapan Penutup

Lampiran 1. Pengembangan Hukum mengenai ”Kewenangan Baru Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006” oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH. (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama). 2. Program Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan. 3. Pemetaan Program Donor. 4. Statistika Keadaan Perkara. 5. Daftar Peraturan MA, Surat Edaran MA, SK Ka MA, dan Surat-surat lainnya pada kurun waktu 2006. 6. Realisasi Program dan Anggaran 2006. 7. Pembentukan Pengadilan Baru dan Peningkatan Kelas Pengadilan selama tahun 2006. 8. Rencana Program Mahkamah Agung periode 2007. 

ISBN 01-23-45-67 Penerbit: Sumber Jaya Tahun Cetakan: 2007 Editor: Lorem Ipsum Dolor Sit Amet Kontributor: Lorem Ipsum



Bagian Pertama

KEBIJAKAN UMUM REFORMASI PERADILAN 

Pada Tahun 2003, Mahkamah Agung telah menyelesaikan penyusunan beberapa Cetak Biru (BluePrint) untuk mengawali program Pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya. Cetak Biru ini merupakan sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Penyusunan Cetak Biru dilakukan melalui suatu studi yang mendalam selama beberapa waktu yang berisikan diagnostik atas suatu lingkup permasalahan dan sumber permasalahan tertentu yang dihadapi selama ini, rekomendasi teknis untuk memperbaikinya, kerangka waktu pelaksanaan serta indikator-indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rekomendasi tersebut. 1. Tim Pembaruan Peradilan Salah satu rekomendasi yang tertuang dalam Cetak Biru adalah Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan. Tim Pembaruan Peradilan dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan seluruh pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung. Tim Pembaruan Peradilan beranggotakan seluruh pimpinan MA dan pihak di luar Mahkamah Agung yang telah turut sejak penyusunan Cetak Biru dan memiliki tugas mendorong percepatan pelaksanaan rencana Cetak Biru melalui upaya koordinasi antar instansi dan donor, monitoring, publikasi perkembangan kerja pembaruan yang dilakukan melalui Newsletter dan Website. Pelaksanaan rencana yang tertuang dalam Cetak Biru dilakukan melalui dua sumber pendanaan, yaitu melalui APBN dan melalui bantuan donor.

Pengelolaan dana yang berasal dari donor dilakukan melalui suatu institusi yang ditunjuk melalui proses tender yang diadakan oleh lembaga donor yang bersangkutan. Institusi biasanya berupa perusahaan konsultan yang berkantor pusat di negara lembaga donor berasal. Dengan demikian, Mahkamah Agung selalu mempunyai kebijakan untuk tidak melakukan pengelolaan dana donor. Selama perjalanannya, sejumlah rencana dan program dalam Cetak Biru telah diselesaikan dan sedang dikerjakan. Beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain adalah penyelesaian tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang diikuti dengan sistem manajemen perkara yang efisien, penyusunan aturan akses publik pada putusan pengadilan, penataan sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang peningkatan kinerja, serta penataan sistem pengawasan yang kuat dan efektif. Untuk lebih mengoptimalkan programprogram yang telah diprioritaskan di atas, maka dibentuklah kelompok kerja yang berasal dari anggota Tim Pembaruan Peradilan dan pejabat struktural di Mahkamah Agung RI. Kelompok Kerja kemudian menyusun program masing-



mesing dengan mengembangkan program prioritas sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kelompok Kerja bertugas untuk mengembangkan strategi, mengkoordinir berbagai kegiatan terkait, mengawasi serta mengevaluasi program-program terkait. Sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung menetapkan 6 kelompok kerja, yaitu (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara, (2) Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi, (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (4) Kelompok Kerja sumber Daya Manusia (5) Kelompok Kerja Perencanaan dan Anggaran serta (6) Kelompok Kerja Pengawasan. Program-program kelompok kerja dan capaian-capaiannya dapat dilihat pada lampiran 2. Pada saat dilaksanakannya Pertemuan Koordinasi Donor, maka Tim Pembaruan Peradilan juga meluncurkan suatu halaman khusus (webpage) Pembaruan Peradilan yang berada pada situs resmi Mahkamah Agung yaitu, www. mahkamahagung.go.id. Halaman tersebut menjelaskan mengenai peran Tim Pembaruan Peradilan, kegiatan-kegiatannya, pemetaan donor (terdapat juga pada lampiran 3), serta program kelompok kerja Pembaruan Peradilan beserta capaian dan outputnya. 2. Program Reformasi Birokrasi Program Reformasi Birokrasi ini berkenaan dengan upaya memperbaiki dukungan terhadap Pengadilan dalam meningkatkan kinerjanya. Program Reformasi Birokrasi pada pokoknya terdiri dari Reformasi Manajemen SDM, Reformasi Manajemen Keuangan, Penelusuran Aset, dan Reformasi Manajemen Dukungan Teknologi Informasi. Program ini diawali dengan adanya kunjungan Presiden RI ke Mahkamah Agung RI dalam menghadiri Acara Tatap Muka dengan Ketua Mahkamah Agung

10

RI serta Empat Lingkungan Peradilan pada 20 Desember 2005, yang dihadiri kementrian terkait, seperti Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), Kementrian Keuangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasioanal (Bappenas), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, perwakilan kedutaan negara sahabat, komunitas donor, komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta tentunya warga peradilan. Acara Tatap Muka tersebut kemudian ditindaklanjuti

dengan pembentukan Tim Kerja yang beranggotakan perwakilan dari MA, Departemen PAN, Departemen Keuangan, BPK, KPK, dan Bappenas. Mahkamah Agung telah menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam Reformasi Birokrasi yang berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja, pengembangan sumber daya (Capacity Building), perbaikan Sistem Remunerasi, dan manajemen dukungan Teknologi Informasi. Perbaikan Tata Kerja telah dimulai dengan memperbaharui Struktur Organisasi Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung untuk kemudian ditindaklanjuti dengan disahkannya Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/ III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Struktur Organisasi ditindaklanjuti dengan mulai melakukan perbaikan pedoman SOP (standar operation procedure) dan analisa jabatan, yang dilakukan dengan cara inventarisasi jenis pekerjaan, pejabat fungsionil (hakim dan panitera) maupun pejabat struktural untuk dipergunakan sebagai input dalam menyusun Sistem Analisis Beban Kerja. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, dan persiapan usulan perbaikan renumerasi kerja. Pengembangan SDM meliputi suatu proses rekruitmen, proses seleksi, penempatan, pelatihan dan pengembangan, pemeliharaan, kompensasi (remunerasi), dan pengakhiran hubungan kerja (misal:pensiun). Sejauh ini telah banyak pengembangan SDM yang berupa pendidikan dan pelatihan serta sistem pengawasan dan penindakan. Programprogram yang lebih rinci dapat dilihat pada masing – masing bagian yaitu Bagian Pendidikan dan Pelatihan serta Bagian Pengawasan.

jabatan dan beban kerja hasil dari sistem penilaian personil (Personnel Assessment System) dengan melakukan penyusunan pedoman pola mutasi. Dengan telah tertatanya struktur organisasi, tatakerja, dan pengembangan SDM dengan baik dan memadai, maka diperlukan remunerasi yang memadai pula. Untuk itu diperlukan kompilasi hasil evaluasi/assessment system atas jabatan (peringkat jabatan, tanggung jawab dan beban kerja, masa kerja) sebagai masukkan dalam penysusunan remunerasi yang sesuai, penetapan remunerasi yang sesuai dengan tupoksi Organisasi, Tatakerja, pengembangan SDM yang adil/fair sesuai dengan variabel jabatan, pangkat, masa kerja, tanggung jawab dan beban kerja, dan DP3. Pada saat ini pertemuan Tim Kerja tersebut di atas terus berlangsung secara intensif dalam mengidentifikasi kendala-kendala, serta mempersiapkan kebijakan ataupun aturan-aturan yang harus direvisi ataupun disusun dalam mendukung Program Reformasi Birokrasi tersebut.

Pengembangan SDM dilakukan dengan melakukan penyelarasan dan pembaruan (updating) data pegawai antara Biro Kepegawaian (Badan Urusan Administrasi – Mahkamah Agung RI) dengan SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI), pengembangan Sistem Penilaian Pegawai dengan menyusun Standar Kompetensi Pegawai dan menetapkan Materi dan Metode Penilaian, peningkatan disiplin pegawai dengan perbaikan peraturan disiplin pegawai dan perbaikan kode etik pegawai, penyempurnaan pola Mutasi berdasarkan data DP3, masa kerja, pelatihan, pangkat/golongan, peringkat

11

Bagian Kedua

KEADAAN PERKARA 12

Proses penyelesaian perkara di pengadilan pada prinsipnya melewati tiga tingkatan, yaitu tingkat pertama (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama/Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Militer) tingkat banding (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama) dan tingkat kasasi serta peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dalam penyelesaian perkara tersebut secara garis besar terdapat dua proses penting yang dilakukan, yang pertama proses administrasi perkara dan yang kedua proses pemeriksaan perkara itu sendiri. Kedua proses tersebut hakekatnya saling melengkapi satu sama lain. Tanpa administrasi perkara yang baik, para hakim di pengadilan tentunya sulit untuk memeriksa perkara dengan maksimal. Proses pemberkasan perkara mulai dari penerimaan, pencatatan, penyusunan jadwal persidangan, penyerahan berkas perkara kepada para hakim, panitera pengganti termasuk juga para pihak merupakan proses penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung jo SK Ketua MA No. KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan MA secara umum saat ini struktur Kepaniteraan bertugas untuk melaksanakan administrasi perkara yaitu pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung jo Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/07/SK/ III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI maka tugas dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer adalah merumuskan dan

melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan terkait. Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada prinsipnya berada di bawah koordinasi Sekretariat Mahkamah Agung. Pasal 10 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undangundang. Hal ini tentunya sejauh tidak mengurangi independensi dari pengadilan itu sendiri. Mengingat kedudukan dan kewenangannya tersebut, dalam laporan tahunan kali ini Mahkamah Agung mencoba untuk menyajikan tidak hanya keadaan perkara di lingkup Mahkamah Agung namun juga keadaan perkara pada lingkungan peradilan di bawahnya. Berikut ini data penyelesaian perkara baik di tingkat Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan tingkat pertama dan banding di Empat Lingkungan Peradilan yang berhasil dikumpulkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk periode 2006 (Januari – Desember 2006):

13

I. Keadaan Perkara A. Keadaan Perkara di Mahkamah Agung RI Jumlah perkara yang saat ini ditangani oleh Mahkamah Agung baik perkara kasasi maupun perkara peninjauan kembali sampai dengan bulan Maret 2007 adalah sebagai berikut: Sisa Perkara tahun 2005

14.3666 perkara

Perkara Masuk 2006

10.460 perkara

Putus

15.245 perkara

Sisa Akhir

9. 681 perkara

Melihat tabel di atas maka terlihat bahwa sisa perkara yang masih harus ditangani oleh Mahkamah Agung adalah sebanyak 9.681 perkara. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan besar Mahkamah Agung dalam mengikis tunggakan perkara. Selain itu, dari tabel di atas terlihat juga bahwa Mahkamah Agung dapat menyelesaikan perkara melebihi dari perkara yang masuk. Penyelesaian perkara di Mahkamah Agung di atas tentunya merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI rata-rata sebanyak 7000 perkara tiap tahunnya. Hal ini terkait dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman dimana peradilan tertinggi berada sehingga menyebabkan sebagian besar upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak bermuara pada Mahkamah Agung. Upaya penyelesaian tunggakan perkara di atas pada hakekatnya merupakan upaya yang terus menerus dan sistematis. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah tunggakan perkara secara signifikan dalam tiga tahun terakhir yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Upaya lain yang sejalan dengan peningkatan efektifitas pengikisan tunggakan perkara adalah kegiatan audit perkara yang dilaksanakan pada tahun 2006. Kegiatan audit tersebut dapat memberikan data yang akurat mengenai keadaan perkara di Mahkamah Agung dan kecenderungan kinerja administrasi perkara, Hasil dari audit diharapkan dapat membantu

14

Mahkamah Agung menyusun dan menerapkan strategi yang terstruktur serta efektif dalam mengikis tunggakan perkara. B. Keadaan Perkara padaTingkat Banding (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama,Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama) Serupa dengan pengadilan tingkat pertama, dalam periode 2006 ini sebagian besar perkara yang banding adalah perkara yang berasal dari peradilan umum yaitu sebesar 73,23% disusul Peradilan agama sebesar 17, 43%, perkara pada peradilan tata usaha negara sebesar 5,54%. Sedangkan perkara pada peradilan militer di tahun 2006 adalah sebesar 3,81% dari keseluruhan perkara pada tingkat banding. Tingkat penyelesaian perkara yang dicapai oleh pengadilan di tingkat banding rata-rata mencapai 70% dari total perkara yang ada (baik perkara masuk maupun sisa perkara dari tahun 2005. C. Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer) Dalam periode 2006 ini jumlah perkara terbesar adalah perkara yang ada di peradilan umum yaitu sebesar 92,54 % dari total perkara pada tingkat pertama di empat lingkungan peradilan. Jumlah ini disusul oleh perkara yang ada di Peradilan agama yaitu sebesar 7,20%, perkara pada peradilan militer sebesar 0,16% peradilan dan jumlah perkara pada peradilan tata usaha negara sebanyak sebesar 0,10 % dari total perkara yang ada pada pengadilan tingkat pertama.

15

Dari jumlah perkara di atas ternyata tingkat penyelesaian perkara yang dicapai oleh pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan sangat membanggakan. Hal ini mengingat rata-rata tingkat penyelesaian keseluruhan perkara pada tingkat pertama kurang lebih 75% dari total perkara yang ada (baik perkara masuk maupun sisa perkara dari tahun 2005.

II. Beban Kerja Hakim Untuk melihat secara jelas mengenai beban kerja Pengadilan, maka dalam Laporan Tahun 2006 kali ini Mahkamah Agung berupaya untuk menyajikan rata-rata perbandingan perkara yang ada dengan tenaga hakim yang tersedia. Berikut ini adalah data beban kerja hakim selama tahun 2006 baik hakim di tingkat Mahkamah Agung, tingkat pengadilan banding dan pengadilan tingkat pertama:

16

A. Beban Kerja Hakim Mahkamah Agung RI Dari data yang diperoleh diketahui bahwa hakim agung menangani jumlah perkara yang terbesar dengan rata-rata 540 perkara per orang nya, Tingkat beban perkara per hakim yang sangat mencengangkan mengingat saat ini jumlah hakim agung yang ada hanya 46 orang

17

dari jumlah maksimal 60 orang yang ditentukan oleh Undang-undang No. 4 tahun 2004. Beban Perkara Hakim Agung dalam penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali mulai bulan Januari 2006 hingga bulan Maret 2007 adalah: Jumlah Perkara : 15 bulan = Beban Kerja Per Bulan 24.826 perkara : 15 bulan = 2069 perkara per bulan Sedangkan rata-rata beban kerja masing-masing hakim agung adalah: Jumlah Perkara

Jumlah Hakim Agung

Rata-rata Beban Kerja Hakim per Bulan

24. 826 perkara

46 orang

540 perkara per Hakim Agung

B. Beban Kerja Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding di Empat Lingkungan Peradilan di Indonesia Rata-rata beban perkara yang dicapai oleh hakim tingkat banding dalam tahun 2006 ini adalah 946 perkara per hakim untuk lingkup peradilan umum. Hakim pada peradilan agama menangani sebanyak 93 perkara. Sedangkan untuk hakim pada peradilan tata usaha negara menangani sebanyak 6 perkara dan Pengadilan Militer sebanayk 61 perkara. Beban Perkara para Hakim tingkat banding pada empat lingkungan peradilan antara bulan Januari 2006 hingga bulan Maret 2007 adalah: PENGADILAN TINGKAT PERTAMA NO

PERADILAN

Sisa 2005

1.

UMUM

29.787

2.

AGAMA

30.977

3

TATA USAHA NEGARA  

4.

MILITER

Masuk 2006

Jmlh Perkara

Jmlh Hakim

Rata2 Beban Kerja

2.636.689

2.787

946 perkara

175.803

206.78

2.203

294

909

1.203

180

6 perkara

1.189

3.439

4.628

73

64 perkara

2.606.902

93 perkara

C. Beban Kerja Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan di Indonesia Rata-rata beban kerja terbanyak kedua setelah beban perkara di Mahkamah Agung adalah beban kerja para hakim pada pengadilan tingkat pertama. Khusus untuk pengadilan tingkat pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini: PENGADILAN TINGKAT BANDING NO

PERADILAN

Sisa 2005

Masuk 2006

Jmlh Perkara

Jmlh Hakim

Rata2 Beban Kerja

1

UMUM

2.006

6.196

8.202

334

24 perkara

2

AGAMA

187

1.765

1.952

239

8 perkara

3

TATA USAHA NEGARA   MILITER

103

518

621

30

20 perkara

101

324

425

9

47 perkara

4

18

Laporan Tahunan kali ini juga menampilkan keadaan perkara pidana khusus serta keadaan perkara pajak di tingkat Mahkamah Agung. Lebih lanjut Mahkamah Agung selama tahun 2006 telah memutus perkara korupsi di tingkat kasasi sebanyak 307 perkara dengan 239 perkara dinyatakan bersalah dan 68 perkara dinyatakan bebas. Selain itu pengadilan pada tingkat pertama memutus sebanyak 428 perkara korupsi sedangkan pengadilan tingkat banding memutus perkara sebanyak 376 perkara. (Untuk penjelasan lebih rinci lihat lampiran 4). D. Rekomendasi Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan untuk dilakukan, yaitu: 1) Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumberdaya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat pengadilan di empat lingkungan peradilan. 2) Perlu pembatasan pelimpahan kewenangan penyelesaian perkara-perkara khusus ke Mahkamah Agung. 3) Menetapkan tenggat waktu penyelesaian perkara (dan pendefinisian tumpukan perkara) pada tingkat Mahkamah Agung. 4) Pembuatan standar putusan (template putusan) untuk seluruh jenis perkara.

19

Bagian Ketiga

PENGAWASAN INTERNAL 20

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung RI

pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Fungsi pengawasan Mahkamah Agung RI dipegang oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang dalam hal ini adalah Ketua Muda Pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi ini pada Mahkamah Agung telah dibentuk satuan kerja pengawasan fungsional. Satuan kerja ini semula dalam bentuk supporting unit yakni Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan. Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung, maka dibentuk satuan kerja Badan Pengawasan. Dengan demikian unit kerja Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan ( Eselon II ) ditingkatkan menjadi satuan kerja Eselon I. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi yang dituangkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung.

2. Langkah-Langkah Strategis Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI Dalam Tahun Anggaran 2006

Pada tanggal 24 April 2006 dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Badan Pengawasan sebagai eselon I yang kemudian beberapa bulan dilaksanakan pula pengambilan sumpah dan pelantikan Eselon II dan III. Untuk itu Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan resmi berubah menjadi Badan Pengawasan. Namun demikian pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawasan masih dalam masa transisi, karena belum lengkapnya pengisian posisi pejabat-pejabat struktural pada Eselon IV. Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan di Indonesia merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi control/

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Mahkamah Agung RI tetap berpegang teguh pada kebijakan dalam upaya untuk mengoptimalkan pengawasan melekat, dan mengintensifkan pengawasan fungsional. Sebagai realisasinya, Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah strategis secara sistematis yang meliputi : 1. Pencanangan Tahun 2006 sebagai Tahun Pengawasan, yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung di dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Januari 2006. Dengan pencanangan ini diharapkan munculnya kesadaran dari setiap insan peradilan akan arti pentingnya fungsi pengawasan internal bagi suatu lembaga publik. 2. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan Tahun Pengawasan tersebut diterbitkanlah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen dalam melaksanakan pengawasan melekat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung, serta oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan fungsional. 3. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Batam pada tanggal 11 sampai dengan 14 September 2006 yang menitikberatkan pada topik pengawasan dengan mengambil tema “Memantapkan Fungsi Pengawasan Sebagai Upaya

21

4. 5.

Penyeimbang Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Peradilan”. Di dalam Rapat Kerja Nasional ini, di samping dilakukannya sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/ SK/VIII/2006 tersebut, juga telah dibahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan, serta dilakukannya pembahasan mengenai Pedoman Perilaku Hakim ( Code of Conduct ). Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional tersebut, diterbitkanlah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/096/ SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan. Surat Keputusan ini di samping menekankan tugas dan wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk menjalankan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku hakim di wilayah hukumnya masing-masing, juga memberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan sementara apabila terjadi penyimpangan. Berdasarkan pembahasan, masukan, dan kesepakatan pada Rapat Kerja Nasional tersebut di atas, maka diterbitkanlah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/104A/ SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim, yang merupakan hasil dari Kelopok Kerja Penyempurnaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikianlah lima langkah strategis yang telah diambil oleh Mahkamah Agung selama kurun waktu tahun 2006, yang juga menjadi landasan operasional bagi Badan Pengawasan dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana akan dipaparkan dalam bab berikutnya. 3. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2006 a. Review Atas Laporan Keuangan dan Neraca Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2005

22

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga harus di-review oleh Satuan Kerja Pengawasan Internal Kementerian Negara / Lembaga yang bersangkutan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan . Pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2006, Badan Pengawasan telah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Neraca Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2005. Laporan Keuangan Mahkamah Agung meliputi realisasi anggaran dari seluruh satuan kerja pengadilan se-Indonesia sebanyak 724 ( tujuh ratus dua puluh empat ) satuan kerja yang meliputi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari keempat lingkungan peradilan yaitu Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengawasan telah melakukan pula review di daerah dengan mengambil sample di tiga Propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak 71 (tujuh puluh satu) satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. b. Pelaksanaan Pengawasan Reguler Selama Tahun Anggaran 2006 Badan Pengawasan telah melaksanakan pengawasan reguler terhadap 113 ( seratus tiga belas ) Pengadilan Tingkat Pertama pada 17 ( tujuh belas ) daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum, Agama, dan Militer. Dengan dapat dilaksanakannya pengawasan reguler terhadap 113 (seratus tiga belas) satuan kerja pengadilan di daerah, hal ini merupakan kenaikan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2005 yang hanya dapat dilaksanakan pada 42 (empat puluh dua) satuan kerja, sehingga terjadi kenaikan sebesar 269,04% ( dua ratus enam puluh sembilan koma nol empat persen ). Pelaksanaan pengawasan reguler ini dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup keseluruhan aspek administrasi dan manajemen peradilan. 1) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Pada bulan Juni 2006 di lingkungan Badan Pengawasan telah dibentuk empat Kelompok Kerja yang bertugas untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyusunan ini merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Pengawasan Oleh Mahkamah Agung RI yang sudah disusun pada bulan Juli tahun 2004 dan telah pula disosialisasikan pada Rapat Kerja Nasional pada bulan September 2004 di Semarang. Hasil penyempurnaan dan pengembangan inilah yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang telah disosialisasikan pada Rapat Kerja Nasional pada bulan September 2006 di Batam. 2) Pembekalan terhadap para Hakim Tinggi Pengawas baru pada Badan Pengawasan Pembekalan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2006 yang diikuti oleh sebanyak 15 ( lima belas ) orang Hakim Tinggi Pengawas yang baru disumpah dan dilantik. Para Hakim Tinggi Pengawas yang baru ini, diberikan pemaparan tugas Hakim Tinggi Pengawas, norma-norma yang harus ditaati, serta pengetahuan tentang sistem pengawasan dan teknik pemeriksaan. Pada acara ini turut serta pula narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) untuk memberikan pengetahuan mengenai dasar dan teknik audit keuangan. 3) Pendidikan dan Pelatihan Pada bulan Desember 2006, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar Auditing bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) yang diikuti oleh para Hakim Tinggi Pengawas baru, para Pejabat Struktural, dan Staff di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

4) Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Program ini diikuti oleh seluruh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari keempat lingkungan peradilan yang diselenggarakan di Bogor pada bulan Desember 2006. Kegiatan ini meliputi : 1. Sosialisasikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 2. Sosialisasikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA / 096 / SK / X / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan ; 3. Penyampaian materi mengenai sistem pengawasan dan teknik pemeriksaan ; 4. Penyampaian ceramah-ceramah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, teknik-teknik auditing, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan oleh : Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI ; Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK ) ; Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) ; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) ; Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ; Para pensiunan Hakim Agung dan Hakim Tinggi. 5) Lanjutan Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan di Daerah Hasil dari pelaksanaan Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan di Bogor tersebut telah disosialisasikan ke berbagai daerah di 18 ( delapan belas ) Ibu Kota Propinsi, yang diikuti oleh para Hakim Tingkat Banding, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Ibu Kota Propinsi. Para Wakil Pengadilan Tingkat Banding yang mengikuti pembinaan di Bogor menyampaikan hasil-hasil pembinaan tersebut kepada para peserta, dan para Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan

23

bertindak selaku narasumber.

7) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana daya serap dan tingkat pemahaman peserta, di samping untuk mengembangkan budaya pengawasan di semua lini dari pusat sampai ke daerah.

Selama tahun 2006 telah diterima pengaduan masyarakat, baik mengenai tingkah laku aparat pengadilan, maupun mengenai jalannya peradilan sebanyak 505 ( lima ratus lima ) pengaduan.

6) Pembentukan Kelompok-Kelompok Kerja

Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 (seratus enam) pengaduan ditangani oleh Mahkamah Agung dengan membentuk tim pemeriksa, dan sebanyak 254 ( dua ratus lima puluh empat ) pengaduan dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Banding / Tingkat Pertama, dan pihak yang berkompeten dalam hal materi pengaduan tersebut menyangkut masalah teknis perkara, atau materi pengaduan tersebut merupakan kewenangan dari Satuan Kerja lainnya. Sedangkan sisanya sebanyak 145 ( seratus empat puluh lima ) pengaduan masih dalam pencarian informasi, penelitian, dan penelaahan.

Guna memenuhi kebutuhan, dan mengantisipasi perkembangan ke depan, di lingkungan Badan Pengawasan telah dibentuk beberapa Kelompok Kerja yang bertugas membahas, mengkaji, dan mempersiapkan materi-materi sebagai berikut ; 1. Penyusunan Standard Operational Procedure ( SOP ) ; 2. Penyusunan langkah-langkah strategis pengawasan ; 3. Mempersiapkan pembentukan organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV ) ; 4. Penyusunan formasi Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan ; 5. Pengkajian untuk membentuk Sistem Pengendalian Internal yang efektif di lingkungan kantor Mahkamah Agung RI ; 6. Penghimpunan data-base Hakim empat lingkungan peradilan dari seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan selama tahun 2006, telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 53 ( lima puluh tiga) personil termasuk 17 ( tujuh belas) orang Hakim, yang keseluruhannya adalah sebagai berikut:

No

Posisi

Jenis Hukuman

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hakim PT Kepala Pengadilan Militer Ketua PN Ketua PN Ketua PN Ketua PN

7.

Hakim PN

8.

Hakim PN

9.

Hakim PN

10. 11

Hakim PN Panitera/Sekretaris PN

12.

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama

Pembatalan promosi Pemberhentian dari jabatan Penurunan pangkat satu tingkat Penundaan kenaikan pangkat Teguran tertulis Demosi menjadi hakim Pemberhentian sementara dari jabatan PNS/ hakim Mutasi ke PT dengan tugas yustisial (sedang dalam proses perkara pidana di Pengadilan, apabila terbukti bersalah maka hukuman lebih lanjut akan dikenakan) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun Teguran tertulis penundaan kenaikan pangkat selama setahun Diberhentikan dari jabatan dan dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai panitera pengganti.

24

Jumlah 1 1 1 1 2 1 1

1

1 5 1 1

No

Posisi

Jenis Hukuman

13.

Panitera/Sekretaris PN

14.

Panitera/Sekretaris PN

15.

Panitera/Sekretaris PN

16. 17.

Wakil PN Wakil Sekretaris PN

18.

Pejabat Struktural Pengadilan Militer ( Kataud

19. 20. 21. 22. 23.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Negeri

24.

Kepala Urusan Pengadilan Agama

Umum

25.

Tenaga Peneliti Mahkamah Agung

pada

26.

Staff Pengadilan Negeri

27.

Staff Pengadilan Negeri

28.

Staff pada Mahkamah Agung

29.

Staff pada Mahkamah Agung Staff pada Pengadilan Tinggi Agama

30. 31.

Staff pada Pengadilan Negeri

32.

Staff pada Pengadilan Negeri

33. 34. 35.

Bintara Urusan Dalam pada Pengadilan Militer Bintara Urusan Dalam pada Pengadilan Militer Tamtama Provost pada Pengadilan Militer

Diberhentikan sementara dari jabatan PNS (sedang dalam proses perkara pidana di Pengadilan, apabila terbukti bersalah maka hukuman lebih lanjut akan dikenakan) pembatalan promosi dan dimutasikan sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Dibebaskan sementara dari jabatannya (sedang dalam proses perkara pidana di Pengadilan, apabila terbukti bersalah maka hukuman lebih lanjut akan dikenakan) Pembebasan dari jabatan Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 hari (perkara dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil. penundaan kenaikan pangkat selama 1 ( satu ) tahun. dimutasikan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri lain. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pembebasan dari jabatan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 ( satu ) tahun. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Penundaan kenaikan pangkatselama 1 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. penahanan 20 ( dua puluh ) hari dan dalam proses penyidikan Detasemen Polisi Militer.

Jumlah 1

1

1 1 1 1 2 3 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 7 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang

Pengenaan hukuman teguran.

1 orang

Pelimpahan berkas ke oditur militer

1 orang

4. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2006 adalah merupakan tahun ketiga keberadaan pengawasan fungsional pada lembaga peradilan. Rentang waktu

tiga tahun sudah cukup memadai bila digunakan sebagai patokan untuk melakukan evaluasi guna mengetahui sudah sejauh mana dampak positif dari keberadaan pengawasan fungsional

25

tersebut. Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan tugas tiga tahun ini terlihat bahwa pada aparat peradilan secara perlahan telah mulai tumbuh rasa bahwa adanya pengawasan pada setiap gerak dan langkah pelaksanaan tugas, dan sebaliknyapun telah berkembang pula rasa terlindungi dalam pengertian yang positif. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan reguler ke daerah, terasa sekali bahwa aparat peradilan di daerah sangat membutuhkan dialog, komunikasi, dan pembinaan dari pusat. Pengawasan terhadap lembaga peradilan haruslah dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kebebasan hakim dan menurunkan kewibawaan hakim. Oleh karena itu seyogianyalah pemeriksaan terhadap hakim dapat dilakukan apabila benar-benar telah ada bukti-bukti permulaan. Banyak sekali pengaduan-pengaduan yang masuk hanya didasari dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan, dan asumsi sematamata. Apabila pengaduan yang semacam ini langsung ditindaklanjuti dengan memeriksa para hakim, dan kemudian memang ternyata tidak bisa dibuktikan, hal ini sangat mengganggu kewibawaan hakim. Diharapkan dengan optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat, dan intensifnya pengawasan fungsional, para hakim akan melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, cermat dan seksama.

26

5. Rekomendasi Berkenaan dengan beberapa hal yang telah disampaikan di atas, maka untuk perbaikan terhadap pengawasan internal, rekomendasi-rekomendasi di bawah ini dapat dijadikan sebagai acuan: a. Perlu dirumuskan pola pembinaan terhadap aparat peradilan secara terarah dan berkesinambungan, baik dibidang teknis maupun administrasi. b. Perlu dilakukan revitalisasi peranan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengawasi dan membina Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya. c. Perlu dirumuskan payung hukum untuk penjatuhan hukuman dan tindakan (treatment) terhadap para hakim di luar hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintan Nomor 30 Tahun 1980, begitu pula aturan mengenai bentuk-bentuk reward terhadap mereka yang berprestasi.

27

Bagian Keempat

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN 28

Setelah berlakunya Undang-Undang No, 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, keberadaan Pusdiklat dan Puslitbang sekarang menjadi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, menjadi ujung tombak dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan Profesional. Badan Litbang Diklat Kumdil sebagai unit kerja yang baru mengemban tugas baik dibidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, juga sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan bagi para Penegak Hukum, khususnya para Hakim, Panitera dan Jurusita dari semua Lingkungan Peradilan.

integral dari sistem Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melaksanakan, membina, mengkoordinasikan membina pendidikan dan pelatihan teknis peradilann kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan Pendidikan dan Pelatihan mencakup dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan mengelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pembinaan, penyusunan

Badan Penelitian Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Sekretariat Balitbang Diklat

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Sesuai dengan fungsinya Badan Litbang Diklat Kumdil mempunyai tugas; Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang Hukum dan Peradilan, Kerjasama antar Lembaga di dalam dan luar negeri serta melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Administrasi Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

b. c.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

pedoman pendidikan dan pelatihan tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan, pelaksanaan penyusunan program, kurikulum, dan silabus serta metode dan standarisasi diklat teknis peradilan; pelaksanaan urusan tata usaha. Pusdiklatnis terdiri dari Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Pelaksanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan (Pusdiklatnis) merupakan bagian

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari Subbidang Program dan Kerjasama yang bertugas untuk melakukan penyusunan program kurikulum dan silabus serta metode dan standarisasi pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kerjsama di

29

bidang teknis peradilan kepada tenaga teknis yudisial, tenaga administrasi pengadilan, dan tenaga pengajar. Adapun Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan evaluasi dan laporan pendididikan dan pelatihan tenaga teknis peradilan. Bidang penyelenggaraan diklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan diklat tenaga teknis yudisial dan administrasi pengadilan yang didukung oleh Subbidang Pengajaran dan Subbidang Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan. Sementara itu Kelompok Jabatan Fungsional disebut juga sebagai Kelompok Jabatan Widyaiswara yang mempunyai tugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan serta pengkajian yang berkaitan dengan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan serta materi bahan ajar. Untuk jumlah Widyaiswara ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Penempatan jenis dan jenjang jabatan tenaga Widyaiswara ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan diklat selama ini, Pusdiklat Mahkamah Agung RI selalu melibatkan tenaga-tenaga pengajar baik dari dalam (intern Mahkamah Agung) maupun dari luar yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Tenaga pengajar yang berasal dari dalam terdiri dari para Hakim Agung dan Hakim Tinggi dari empat lingkungan peradilan yang dinilai mempunyai kualifikasi untuk memberikan materi pelatihan. Beberapa mantan Hakim Agung yang masih memiliki komitmen terhadap pengembangan SDM di lingkungan peradilan juga diminta menyampaikan materi berdasarkan pengalaman-pengalamannya selama menjalani karir sebagai hakim, khususnya dalam menangani berbagai perkara di pengadilan. Sementara itu tenaga pengajar dari luar MA terdiri dari para pakar hukum, akademisi dan praktisi hukum yang mempunyai kecakapan dibidangnya. Pada Tahun Anggaran 2006 melalui DIPA Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional adalah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga teknis dan non Teknis Peradilan sebanyak 1084 (seribu delapan puluh empat) orang. Realisasi Kegiatan Pelatihan bagi Tenaga Teknis Peradilan adalah : Lingkungan Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan TUN Total

Hakim 500 277 30 50 867

Tempat

Panitera Muda 33 (PHI) 33

Calon Hakim 126 99 20 245

Sesuai dengan alokasi DIPA yang ada dihubungkan dengan lama waktu pelatihan, tingkat kebutuhan prioritas yang diperlukan oleh peserta pelatihan maka metode dalam Pelatihan diberikan dalam bentuk Ceramah, Tanya Jawab, Presentasi Makalah, Membangun Pengawasan Dalam Diri Sendiri, Diskusi, Physikotest dan Ujian Materi. Dalam setiap pelatihan para peserta diharuskan untuk menyusun makalah mengenai permasalahan-permasalahan didaerah masing-masing untuk kemudian didiskusikan. Permasalahannya adalah adanya kesenjangan antara Teori dan Praktek dilapangan mengingat para peserta berasal dari daerah-daerah yang berbeda dimana sering terjadi penerapan teori sering tidak sesuai dilapangan.

30

Selain itu Diklat MA juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan lain dalam melakukan Rintisan Pendidikan Gelar dan Non Gelar. Peserta Tiga Hakim Yustisial Pejabat Eselon Dua, Staf Biro Perencanaan, Staf Tim F 17 orang pejabat dan pegawai MA 14 orang pejabat dan pegawai MA 20 orang pejabat dan pegawai MA

Dasar Kerjasama Surat Perjanjian Kerjasama No. 189B/DP-S/IX/2006, tanggal 7 September 2006

Institusi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri

Surat Perjanjian Kerjasama No. 144A/DP-S/VII/ 2006,tanggal 28 Juli 2006 dan No. 79/PT02.H6.FH/ UI/2006, tanggal 28 Juli 2006

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Magister Hukum (S-2)

PPs Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta

Magister Manajemen (S-2)

PPs Magister Ilmu Hukum Universitas Islam

Magister Ilmu Hukum (S-2)

George Mason University Jakarta

Kursus Bahasa Inggris Non gelar

Surat Perjanjian Kerjasama No. 144A/DP-S/VII/2006, tanggal 28 Juli 2006 dan No. 79/PT02.H6.FH/U/2006, tanggal 28 Juli 2006 Surat Perjanjian Kerjasama No. 188B/DP-S/IX/2006 tanggal 7 September 2006, dan No. 361/Y.S2/HK/UIJ/ IX/2006, tanggal 7 September 2006 . Surat Perjanjian Kerjasama Pusdiklat MA No. 194B/ DP-S/IX/2006, tanggal 12 September 2006 tentang Pendidikan Bahasa Inggris (Level Low Internmediate 2) dan Surat Direktur Executive English Language George Mason Institute Jakarta No. 288/INH/GMU/IX-06, Tanggal 12 September 2006

Gelar Doktor (S-3)

Disamping kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan dengan beban biaya DIPA, terdapat pula Program dan Kerjasama Pusdiklat Teknis Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung-RI, dengan beberapa Instansi yang telah dilaksanakan selama tahun 2006 sebagai berikut : No

1.

2.

3.

Institusi

Bank Indonesia (BI)

Departemen Kelautan dan Perikanan RI

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI

Kegiatan Penyelenggaraan Temu Wicara Tentang “Sosialisasi Undang-Undang Perbankan dan Permasalahan yang timbul dan Perbankan Syari’ah Penyelenggaraan Temu Wicara Tentang “Sosialisasi Undang-Undang Perbankan dan Permasalahan yang timbul dan Perbankan Syari’ah” Penyelenggaraan Temu Wicara Tentang “Oreintasi Tentang Perbankan dan Sosialisasi UndangUndang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989” Penyelenggaraan Temu Wicara Tentang “Perbankan” Penyelenggaraan Temu Wicara Tentang “Perbankan” Penyelenggaraan Temu Wicara Tentang “Perbankan” Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Karier Pengadilan Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Panitera Pengadilan Perikanan Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan

Pelatihan Pajak bagi Penegak Hukum

Waktu

Lokasi

3 s.d 4 Mei 2006

Semarang

17 s.d 18 Mei 2006

Medan

7 Juni 2006

Jakarta

14 s.d 15 Juni 2006

Banjarmasin

26 s.d 27 Juli 2006

Surabaya.

23 s.d 24 Agustus 2006

Bandung

17 Juli s.d. 26 Agustus 2006

Jakarta

14 s.d. 26 Agustus 2006

Jakarta

17 Juli s.d. 26 Agustus 2006

Jakarta

2 s.d. 28 Nopember 2006

Jakarta

Jakarta

31

Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan diluar dana Mahkamaha Agung yang dilakukan dalam rangka kerjasama MA dengan donor: No

Institusi

1.

ELSAM (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat)

2.

IASTP III (Indonesia Australia Specialised Training Program Phase III) & Sucopindo

Pelatihan regular dalam bidang Hukum Lingkungan

3.

IOM (International Organization for Migration)

Pelatihan Reguler mengenai Traffiking

4.

PMN (Pusat Mediasi Nasional)

Pelatihan Reguler mengenai Mediasi

5.

IICT (Indonesian Institute for Conflict Transformation )

6.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

7.

8.

Kegiatan Pelatihan Regular dan Advance serta Round Table Disscusion

Lokasi Jakarta Sumatera Selatan Sumatera Utara Surabaya Kendari Surabaya Mataram Surabaya Ternate Jayapura Kupang Jakarta Jakarta Surabaya Batam Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur

Waktu 24 – 28 Juli 2006 3 – 6 September 2006 12 – 15 September 2006 22 – 25 September 2006 20 – 24 Pebruari 2006 3 – 7 April 2006 28 Agustus 2006 4 – 9 September 2006 11–16 September 2006 18 – 23 September 2006 27Nov–2 Desember 2006 6 – 7 Juni 2006 26 Juni 2006 10 – 11 Juli 2006 31 Juli – 1 Agustus 2006 10 – 14 Januari 2006 22– 26 Februari 2006 4 Juni 2006

Pelatihan Reguler Mediasi

Semarang

15 – 19 Juni 2006

Pelatihan Reguler dan Advance mengenai Persaingan Usaha

Makassar

27 – 28 April 2006

Pekanbaru Banten dan Lampung Sumatera Barat dan Jambi Jawa Tengah Riau di Batam

28 – 29 Agustus 2006

Pontianak

4 - 5 Desember 2006

Jakarta

1-3 Mei 2006

GTZ-ICL (Deutsche Gesellschaft fuer technische Zusammenarbeit, Project Implementation of Competition Law)

Pelatihan Reguler

US Department of Justice

Pelatihan Reguler Cyber Crime

Pusdiklatnis selalu mengadakan evaluasi setiap selesai penyelenggaraan sebuah pelatihan. Hasil evaluasi inilah yang kemudian menjadi bahan rekomendasi yang diberikan kepada pemegang kebijakan di lingkungan badan peradilan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan mendasar terhadap pembangunan hukum secara nasional. Karena sifatnya hanya sebagai masukan, rekomendasi hasil evaluasi diklat ini tidak mutlak harus dilaksanakan. Namun dalam prakteknya rekomendasirekomendasi yang diberikan selama ini

32

29 – 30 Agustus 2006 27 – 28 November 2006 7 – 8 November 2006 27 – 28 November 2006

sering dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan antara lain untuk promosi dan mutasi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pusat Pendidian dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklatmenpim) ini baru setahun berfungsi setelah adanya Struktur Organisasi yang baru. Pusdiklatmenpim ini mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina pendidikan dan pelatihan teknis

administrasi peradilan kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan yang berhubungan dengan penjengjangan pangkat dan jabatan. Pusdiklatmenpim menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pembinaan, penyusunan pedoman pendidikan, dan pelatihan teknis dan administrasi peradilan kepada tenaga teknsi yudisial dan administrasi peradilan. b. Pelaksanaan penyusunan program, kurikulum, silabus serta metode dan standarisasi diklat teknsi dan administrasi peradilan. c. Pelaksanaan urusan tata usaha. Pusdiklatmenpim terdiri dari Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang-bidang tersebut menyelenggarakan fungsi yang sama dengan Pusdiklatnis. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan telah menyelenggarakan: 1. Pelatihan Komputer Tingkat Pemula di selenggarakan di kota Jakarta. 2. Pelatihan Komputer Tingkat Lanjutan di selenggarakan di kota Jakarta. 3. Pelatihan Analisis Jabatan di selenggarakan di kota Bogor. 4. Pelatihan Kearsipan selenggarakan di kota Bogor. 5. Pelatihan Auditing Tingkat Dasar di selenggarakan di kota Bogor. Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri. Ketika melaksanakan tugas Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan program penelitian dan pengembangan. b. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

c. Pelaksanaan kerjasama dan publikasi di bidang penelitian dan pengembangan. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI terdiri dari Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Publikasi dan Kerjasama, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti. Bidang Program dan Evaluasi didukung oleh Subbidang Program dan Subbidang Evaluasi yang bertugas melakukan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan serta melakukan pemantauan evaluasi serta dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan. Bidang Publikasi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan publikasi kegiatan penelitian dan pengembangan dan kerjasama antar lembaga, baik di dalam maupupun luar negeri di bidang hukum dan peradilan. Adapun Kelompok Jabatan Peneliti terdiri dari asisten peneliti hingga dengan peneliti di lingkungan Puslitbang Hukum dan Peradilan yang bertugas melakukan pengkajian, uji kelayakan rencana kebijakan, dan pengembangan model di bidang hukum dan peradilan. Pada kurun waktu 2006, Pusat Penelitian dan Pengembangan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: Penelitian/Pengkajian tentang: Hukum Lingkungan dan Perlindungan Konsumen dengan keterlibatan Puslitbang sebagai peneliti 1.

Penelitian/Pengkajian tentang Hukum Lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang menyangkut lingkungan hidup yang menjadi perhatian masyarakat ditingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan Tingkat Banding, sehingga muncul putusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan bagi upayaupaya pembenahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

33

2.

Penelitian/Pengkajian tentang Hukum Lingkungan. Untuk mengetahu bagaimana pengetahuan Hakim didalam memahami dan menerapkan hokum sebagaimana yang tertuangkan dalam Undangundang tentang Perlindungan Konsumen dan PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

3.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung-RI (Pejabat Struktural, Hakim Tinggi, Para Asisten Peneliti dan Staff ) dengan mengadakan pengumpulan data melalui

wawasan bagi pembacanya. B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan : Mahkamah Agung sampai saat ini belum mempunyai gedung Pusdiklat tersendiri. Namun pembangunan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2006 dan direncaknakan akan diselesaikan pada tahun 2009. Hal ini menyebabkan adanya dengan amat terpaksa pelatihan-pelatihan tersebut diselengarakan di Hotel atau Diklat Daerah, hal mana menambah kesulitan dalam pengaturan anggaran yang memang sangat terbatas. Sampai saat ini belum semua jabatan dalam BalitbangDiklat Kumdil terisi, terutama pada Puslitbang. Hal ini tentunya perlu untuk segera dilengkapi untuk menunjang efisiensi dan efektifitas kerja. C. Rekomendasi



pengisian kwesioner dan diskusi di 15 (lima belas) daerah/lokasi, yaitu : Manado, Jayapura, Medan, Pekanbaru, Semarang, Denpasar, Mataram, Padang, Kupang, Pontianak, Surabaya, Banjarmasin, Yogyakarta, Bandung dan Lampung

4.

Hasil dari kegiatan tersebut berupa laporan naskah akademis yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan di 15 (lima belas) daerah dan informasi tambahan lainnya dari tiap-tiap program yang dilaksanakan, diambil dari literature dalam negeri dan luar negeri sebagai tambahan

34

Mengingat strategi Mahkamah Agung RI dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam era Hukum adalah sudah semestinya apabila sarana dan prasarana sesuai standar serta pengisian personil pada jabatanjabatan yang masih kosong dapat dipenuhi untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

35

Bagian Kelima

PEMBINAAN KARIR 36

A. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar hukum atas perluasan dari tanggung jawab Mahkamah Agung. Berdasarkan mandat tersebut maka Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap empat lingkungan peradilan termasuk di dalamnya pengaturan organisatoris, administratif, dan finansial. Proses pengalihan kekuasaan dari hanya mengatur tubuh Mahkamah Agung menjadi mengatur juga empat lingkungan peradilan untuk disatukan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dikenal dengan sebutan proses ”Satu Atap”. Untuk itu Mahkamah Agung bertanggung jawab melakukan pembinaan personalia, organisasi, administrasi dan finansial ke 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung juga melakukan pengembangan dan re-strukturisasi organisasi Mahkamah Agung sendiri mulai dan Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Panitera dan Sekretaris serta Unit Penunjang (Supporting Unit) yang ada dibawahnya. 1. Pembinaan Karir Hakim Pembinaan Karir Hakim dilakukan melalui sistem mutasi dan promosi. Pada prinsipnya mutasi dan promosi dimaksudkan untuk pengembangan karir hakim sekaligus untuk memenuhi kebutuhan organisasi pengadilan agar pengadilan tersebut mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Mutasi dan promosi disamping mempertimbangan persyaratanpersyaratan kepangkatan dan pengalaman, juga harus mempertimbangkan faktorfaktor kemampuan teknis, kepemimpinan, dan integritas pribadi. Mutasi dan promosi juga harus memperhatikan formasi hakim atau beban kerja (jumlah perkara) pada pengadilan yang bersangkutan.

Prosedur untuk melakukan mutasi ataupun promosi dilakukan dengan cara adanya pengusulan mutasi dan promosi yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding kepada Direktorat Jenderal terkait setelah melalui proses penyaringan untuk selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam forum rapat TPM. Namun untuk kepentingan dinas, forum rapat TPM dapat memutuskan mutasi hakim tanpa usul dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Surat Keputusan Mutasi kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Mahkamah Agung. Mutasi dan promosi harus sudah dilaksanakan oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terbitnya surat keputusan mutasi promosi. Standar untuk melakukan mutasi dan promosi selain mengikuti ketentuanketentuan tentang pengangkatan/promosi yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum juga mengikuti peraturan internal, sebagai berikut: 1. Penempatan pertama bagi calon hakim yang diangkat sebagai hakim, ditugaskan pada pengadilan tingkat pertama kelas II di luar Pulau Jawa dan Madura; 2. Mutasi hakim anggota pada tingkat pertama paling lama 5 (lima) tahun dan untuk daerah terpencil paling lama 3 tahun; 3. Untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan tingkat pertama minimal masa kerja hakim telah 10 (sepuluh) tahun; 4. Untuk menjadi hakim pengadilan negeri kelas I.A (khusus) di wilayah hukum PT Jakarta pada prinsipnya sudah pernah menjabat KPN/WKPN dan berpangkat/ golongan ruang minimal Pembina (IV/a senior); 5. Untuk menduduki jabatan Ketua Pengadilan tingkat pertama kelas I.A (khusus) akan diadakan fit and proper test oleh Mahkamah Agung.

37

6. Pengangkatan hakim tinggi dimungkinkan sebelum berumur 60 tahun (terhitung sejak forum Pra TPM) dan disetujui oleh forum Pra TPM/TPM; 7. Untuk menjadi hakim tinggi pada pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum minimal berpangkat/ golongan ruang Pembina Tk. I (IV/b) senior yang pernah menduduki jabatan pimpinan atau yang berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kelas I.A (khusus) minimal 2 (dua) tahun. 8. Penempatan pertama hakim tinggi harus di luar pulau Jawa dengan memperhatikan jabatan yang dijabat sebelumnya; 9. Mutasi hakim tinggi dilakukan secara berjenjang ke pengadilan tingkat banding yang kelas (type)nya lebih tinggi apabila telah bertugas selama 2 s/d 3 tahun. 10. Untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding seorang hakim harus berpengalaman sebagai hakim pengadilan tingkat banding sekurang-kurangnya selama 4 (empat)

tahun atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tingkat banding yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. 11. Untuk menduduki jabatan Ketua Pengadilan tingkat Banding seorang hakim harus berpengalaman sebagai hakim pengadilan tingkat banding sekurang kurangnya selama 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tingkat banding yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tingkat Pertama; 12. Untuk menduduki jabatan Ketua Pengadilan tingkat Banding harus melalui Wakil Ketua pengadilan Tingkat banding atau jabatan- jabatan tertentu di Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk itu. Peraturan Internal tersebut diatas dapat dikesampingkan apabila terdapat penghargaan atau penjatuhan hukuman disiplin serta adanya alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan (misalnya sakit, dsb)

Mutasi dan Promosi yang dilakukan pada kurun waktu 2006.

1

2.

38

Peradilan Umum

Peradilan Agama

Pembinaan Karir Pengangkatan Calon Hakim menjadi Hakim Mutasi Hakim Pengadilan Tk. I Pengangkatan Wakil Pengadilan Tk. I Pengangkatan Ketua Pengadilan Tk. I Pengangkatan Ketua/Wakil/Hakim Pengadilan Tk. I menjadi Hakim Tk. Banding Mutasi Hakim Tk. Banding Pengangkatan Wakil Pengadilan Tk. Banding Pengangkatan Ketua Pengadilan Tk. Banding Promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Promosi menjadi Ketua Pengadilan Agama Promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Promosi menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Promosi menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Agama Mutasi Ketua Pengadilan Agama Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mutasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mutasi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mutasi Hakim Hakim Yustisial Hakim Pengadilan Tinggi Agama diperbantukan di Mahkamah Agung

Jumlah 247 orang 613 orang 145 orang 138 orang 45 orang 102 orang 9 orang 14 orang 104 orang 84 orang 14 orang 6 orang 65 orang 50 orang 70 orang 4 orang 8 orang 8 orang 271 orang 4 orang 10 orang

3.

Peradilan Tata Usaha

4.

Peradilan Militer

Pembinaan Karir Promosi menjadi Ketua Pengadilan TUN Promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan TUN Promosi menjadi Hakim Tinggi TUN Pengangkatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pengangkatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mutasi Hakim Tinggi Mutasi Hakim PTUN Pengangkatan Hakim Yustisial Pengangkatan calon hakim menjadi Hakim Promosi menjadi Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) Promosi menjadi Wakil Kepala Pengadilan Militer (Wakadilmil) Promosi menjadi Hakim Militer Golongan IV Promosi menjadi Hakim Militer Golongan VI Promosi Panitera dari Letnan Satu ke Kapten Mutasi Hakim Mutasi Panitera

Jumlah 12 orang 9 orang 6 orang 7 orang 6 orang 3 orang 30 orang 1 orang 19 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang 3 orang 32 orang 12 orang

Jumlah Hakim pada Kurun Waktu 2006: No

Lingkungan

1.

Peradilan Umum

2.

Peradilan Agama

3.

Peradilan Tata Usaha Negara

4.

Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Pertama Banding Pertama Banding Pertama Banding Pertama Banding (Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi)

Jumlah 3126 orang 361 orang 2637 orang 304 orang 207 orang 30 orang 73 orang 9 orang

Sedangkan jumlah keseluruhan hakim pada empat lingkungan peradilan untuk pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah: No

Lingkungan Peradilan

1.

Peradilan Umum

2.

Peradilan Agama

3.

Peradilan Tata Usaha Negara

4.

Peradilan Militer

Posisi Hakim Panitera Juru Sita Hakim Panitera Juru Sita Hakim Panitera Hakim Panitera

Pada Bulan Februari 2007 telah diselesaikan pula draft Aturan Promosi dan Mutasi yang disusun bersama oleh Tim yang beranggotakan personil MA dan Pengadilan di bawahnya serta perwakilan LSM yaitu LeIP (Lembaga Independesi Peradilan). Untuk sementara draft aturan ini mengenai aturan promosi dan mutasi bagi Peradilan Umum, Peradilan TUN, dan Peradilan Agama. Untuk Peradilan Militer masih harus menyesuaikan dengan kebijakan Tentara

Jumlah 3487 orang 5741 orang 601 orang 2941 orang 3414 orang 1062 orang 237 orang 414 orang 82 orang 64 orang

Nasional Indonesia (TNI). Draft aturan ini berisikan hal-hal yang baru, yaitu: 1.

Perubahan nomenklatur kepangkatan hakim Kepangkatan hakim saat ini diatur oleh PP No. 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim. Dalam PP tersebut kepangkatan hakim, khususnya pada Bagian Pangkat dan Golongan/Ruang masih menggunakan nomenklatur dan sistem dasar yang

39

sama dengan yang berlaku bagi PNS pada umumnya.

Mengingat telah disepakati bahwa setidaknya status hakim kedepan tidak lagi sebagai PNS, maka dalam draft aturan diusulkan agar nomenklatur kepangkatan hakim diubah. Dalam draft ini kepangkatan hakim dibagi menjadi dua, yaitu pangkat dan golongan. Nomenkaltur pangkat pada dasarnya mengadopsi nomenklatur jabatan hakim yang terdapat dalam PP No. 41/2002 namun dengan sedikit modifikasi yaitu

3. Uji Kelayakan sebagai metode pengisian jabatan pengadilan tertentu yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. 4. a. b.

Pemberlakuan sistem regional/wilayah dalam pemutasian hakim. Dalam draft aturan diusulkan agar sampai jenjang kepangkatan tertentu mutasi hakim dilakukan secara regional. Pembagian region atau wilayah tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: Region atau Wilayah Sumatera dan Kalimantan Region atau Wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua c. Region atau Wilayah Jawa, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara Namun khusus untuk pengadilanpengadilan yang terdapat dalam Provinsi DKI Jakarta tidak termasuk dalam salah satu region yang ada. Tujuannya



menggunakan nomenklatur Hakim Pratama, Hakim Madya dan Hakim Utama. Dalam draft aturan diusulkan adanya pembedaan pangkat yang berlaku bagi hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding (tinggi). Dengan adanya pembedaan tersebut maka tidak dimungkinkan lagi adanya hakim tingkat pertama yang berpangkat sama dengan hakim tingkat banding (tinggi).

2.

Pengedepanan sistem prestasi kerja dibandingkan dengan sistem karir. Pikiran pokok ini diturunkan menjadi beberapa isu, yaitu penerapan kembali ujian kenaikan golongan, perubahan jangka waktu kenaikan pangkat reguler, dan pembatasan-pembatasan usia maksimum untuk jabatan atau posisiposisi tertentu.

40

adalah untuk menjadikan pengadilan-pengadilan yang ada di DKI Jakarta sebagai tempat bagi hakim-hakim terbaik yang berasal dari ketiga region yang ada. Dengan sistem region ini maka hakim yang ditempatkan dalam Pengadilan yang termasuk dalam salah satu region, hingga pangkat tertentu hanya dapat dimutasikan ke pengadilan lainnya yang berada dalam region tersebut. Untuk mengefektifkan sistem region ini maka sistem region harus juga berlaku semenjak tahap pendaftaran calon hakim, dalam artian jika calon hakim mendaftar di tempat pendaftaran yang termasuk dalam salah satu region, maka penempatan calon hakim tersebut pertama kali juga harus mengikuti aturan region ini.

1. Pembinaan Karir Pegawai Lainnya Prosedur Rekruitmen Pegawai di Mahkamah Agung RI mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/235/M.Pan/12/2006 tahun anggaran 2006. Prosedur rekruitmen pegawai dilakukan melalui Penyusunan Formasi. Penyusunan Formasi didasarkan atas data-data pegawai atau formasi pegawai yang ada di 4 lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung RI. Hasil penyusunan tersebut kemudian dianalisa berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada di 4 lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung yang terdiri dari formasi Hakim, Panitera, Juru sita, Pegawai Negeri Sipil Hasil penyusunan formasi tersebut diajukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mendapatkan penetapan jumlah formasi yang disetujui. Dari jumlah yang disetujui, Mahkamah Agung RI melaksanakan rekruitmen di 30 wilayah Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, dengan jumlah formasi masingmasing yang telah ditentukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI. Kepaniteraan dalam rangka rekruitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Untuk tahun 2006 formasi yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk Mahkamah Agung RI sebanyak 613 orang yang terdiri dari Hakim sebanyak 500 orang, Panitera, dan Juru sita sebanyak 113 orang. Formasi ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2007

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Tahun 2006 di Empat Lingkungan Peradilan adalah sebagai berikut: - Promosi dan Mutasi untuk menjadi wakil Sekretaris sebanyak 57 Orang - Promosi dan Mutasi untuk menjadi Kasubbag sebanyak 72 Orang - Promosi dan Mutasi untuk menjadi Kepala Urusan sebanyak 87 Orang - Mutasi PNS antar wilayah Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 102 Orang

Pada saat ini di Mahkamah Agung jumlah Pimpinan dan Hakim Agung adalah sebanyak 46 orang, Pejabat Eselon I adalah sebanyak 7 orang, Pejabat Eselon II adalah sebanyak 38 orang, Pejabat Eselon III adalah sebanyak 94 orang, Pejabat Eselon IV adalah sebanyak 275 orang. Adapun jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil di 4 lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung RI adalah 11025 orang. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan dan Gender per Februari 2007:

Pelaksanaan Mutasi dan Promoso bagi Pegawai berdasarkan pada Undang-

41

S3

S2

S1

D3

SLA

SLP

SD

No.

Unit Kerja

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

1

Mahkamah Agung

9

2

109

21

397

177

16

17

412

213

34

7

58

-

2

Peradilan Umum

-

-

12

-

1235

655

82

80

2917

1152

26

8

296

8

3

Peradilan Agama

-

-

14

6

828

475

27

11

478

294

20

4

14

2

4

Peradilan TUN

-

-

-

-

176

106

18

20

152

115

5

10

1

-

5

Peradilan Militer

-

-

-

-

5

4

-

-

112

56

9

1

7

2

Jumlah hakim dan pegawai Mahkamah Agung lainnya berdasarkan Gender dan Latar Belakang Pendidikan 450 400 350 300 250 200 15 0 10 0 50 0

Lk Pr

S3

S1

S LA

SD

Jumlah hakim dan pegawai Peradilan Umum lainnya berdasarkan Gender dan Latar Belakang Pendidikan 3000 2500 2000 1500

Lk

1000

Pr

500 0

42

S3

S2

S1

D3

SLA SLP

SD

Jumlah hakim dan pegawai Peradilan Agama lainnya berdasarkan Gender dan Latar Belakang Pendidikan

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Lk Pr

S3

S1

SLA

SD

Jumlah hakim dan pegawai Peradilan TUN lainnya berdasarkan Gender dan Latar Belakang Pendidikan

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Lk Pr

S3

S2

S1

D3 SLA SLP SD

Jumlah hakim dan pegawai Peradilan Militer lainnya berdasarkan Gender dan Latar Belakang Pendidikan 12 0 10 0 80 Lk

60

Pr

40 20 0

S3

S1

SL A

SD

43

Bagian Keenam

SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORMASI 44

Teknologi umumnya digunakan untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Arus perpindahan informasi yang pada masa lalu terbatas ruang dan waktu saat ini perlahan lenyap dengan berkembangnya teknologi informasi. Media komunikasi seperti internet misalnya mampu mempersingkat proses pengiriman data dari satu tempat ke tempat yang lain, selain itu juga memberikan berbagai jenis informasi pada publik secara luas. Dukungan Teknologi Informasi di lingkungan peradilan saat ini juga telah menjadi kebutuhan yang bersifat strategis dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sudah sepatutnya manajemen organisasi peradilan termasuk Manajemen sumber daya Manusia, Manajemen Logistik, Manajemen Keuangan serta Manajemen Perencanaan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Pelaksanaan berbagai fungsi manajemen tersebut yang dahulu bersifat manual perlu dikembangkan dengan berbasis pada teknologi informasi. Selain bertujuan meningkatkan kualitas kinerja peradilan, teknologi informasi juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. 1. Pelaksanaan Pengembangan Teknonogi Informasi Pengembangan teknologi informasi di pengadilan merupakan salah satu program prioritas dalam upaya pembaruan peradilan. Sejak tahun 1998 Mahkamah Agung telah berusaha mengembangkan sistem informasi bagi publik yang dinamakan Akses 121 untuk pelayanan publik via telepon dan pada tahun 2003 telah dikembangkan sistem informasi Mahkamah Agung RI disingkat SIMARI. Tahun demi tahun dikembangkan terus akhirnya sampai tahun 2006 ini SIMARI telah dapat berjalan dengan memiliki 8 sistem aplikasi untuk Mahkamah Agung Pusat yakni Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), Sistem Informasi Administrasi Hukum (SIAH), Sistem Informasi Kepegawaian MA (SIKMA), Sistem Informasi Logistik (SILog), Sistem Informasi Perencanaan (SIRen), Sistem Informasi Keuangan (SIKeu), Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan (SIWasbin), dan Portal Internet Mahkamah Agung dengan nama domain www. mahkamahagung.go.id. Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) pada prinsipnya dikembangkan untuk merekam perjalanan berkas perkara mulai dari

penerimaan berkas oleh Tata Usaha (TU), Biro Umum, lalu ke direktorat terkait dan Tim yang ditunjuk sampai pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan asal oleh TU direktorat terkait. Beberapa fitur yang ada dalam SIAP yang menunjang kinerja internal Mahkamah Agung antara lain adalah pencari nomor kirim pengadilan asal, nomer agenda, nomer register dan pencarian alur berkas, informasi mengenai nama majelis hakim, Buku register, putusan MA, dsb. Selain untuk kepentingan internal Mahkamah Agung, informasi SIAP juga dapat diakses masyarakat diantaranya melalui layar sentuh (Touch Screen), Penjawab Telepon Interaktif/IVR (Interactive Voice Response), pesan teks/sms, dan web portal dengan memasukan nomor kirim pengadilan asal dan nomer register. Sistem Informasi Administrasi Hukum (SIAH) merupakan manajemen pustaka yang bersifat elektronik untuk membantu penyajian dokumen dan literatur hukum bagi para Hakim Agung. Melalui sistem ini, para Hakim dapat mencari, melihat dan mendownload dokumen berbagai peraturan seperti Undang-undang, Peraturan MA, Surat Edaran MA, dan juga yurisprudensi putusan. Sistem ini juga memungkinkan adanya integrasi dengan Modul Perpustakaan sehingga dapat melihat ketersediaan dokumen secara fisik. Sistem Informasi Kepegawaian MA (SIKMA) Sistem Informasi Logistik (SILog), Sistem Informasi Perencanaan (SIRen), Sistem Informasi Keuangan (SIKeu), Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan (SIWasbin) merupakan sistem aplikasi pendukung atas kedua sistem aplikasi teknis yang telah diuraikan di atas. SIKMA misalnya merupakan suatu sistem pengelolaan data personal kepegawaian dari tingkat Mahkamah Agung hingga instansi peradilan daerah. SIWasbin dirancang untuk membantu unit pengawasan dan pembinaan dalam melakukan tugas pemeriksaan mulai perencanaan hingga pembuatan laporan kerja. SILog diharapkan dapat membantu Biro Umum dalam mengatur dan menginventarisasi semua aset yang dimiliki Mahkamah Agung, sedangkan SIRen dapat membantu Biro Perencanaan dalam menyusun perencanaan anggaran kebutuhan seluruh unit yang ada di Mahkamah Agung, sedangkan SIKeu membantu Biro Keuangan dalam menyusun anggaran dan melaksanakan anggaran Mahkamah Agung. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masyarakat juga dapat mengakses beberapa

45

informasi penting melalui portal Internet Mahkamah Agung www.mahkamahagung. go.id. Beberapa menu utama dalam website ini misalnya info aktual seputar berita hukum, uraian singkat mengenai empat lingkungan peradilan, profil organisasi dan pimpinan, direktori pengadilan, menu peraturan internal MA, informasi perkara, pengaduan masyarakat, dan lain sebagainya. Di samping itu untuk Pengadilan di bawah MA yang berlokasi di tingkat daerah telah dikembangkan SIMARI dengan 4 sistem aplikasi yakni SIAP, SIKMA, SIKeu dan SILog untuk peningkatan kinerja Pengadilan tingkat daerah. Upaya untuk menyelenggarakan kegiatan dan layanan Teknologi Informasi yang baik telah dilakukan melalui berbagai kegiatan selama Tahun Anggaran 2006 antara lain: a) Di lingkungan Mahkamah Agung • Peningkatan infrastruktur SIMARI yakni peningkatan jaringan, dan peningkatan teknologi komunikasi maupun kemampuan server dan menginstalasi jaringan SIMARI di beberapa satuan kerja (satker), memberikan bimbingan teknis dan training operator untuk menjamin keberlanjutan dan kemandirian jalannya SIMARI khususnya di setiap satker. • Peresmian (launching) SIMARI dan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Eksekutif (SIE) di depan anggota rapat pleno Mahkamah Agung dimana dengan aplikasi SIE para Hakim Agung dapat melihat kinerja MA khususnya dalam menyelesaikan masalah perkara. • Dalam hal peningkatan pelayanan masyarakat, untuk mengetahui informasi perkara di tingkat Mahkamah Agung disediakan 4 media pelayanan informasi yakni: via telepon, via SMS, via Internet, dan Touch Screen yang berada di lobi utama gedung Mahkamah Agung pusat sebanyak 4 unit. • Diangkatnya pejabat setingkat eselon III yang berada dibawah Biro Hukum dan Humas yang bertanggung jawab dalam masalah penerapan sistem IT dalam hal pengembangan dan pemeliharaan system informasi Mahkamah Agung RI. • Untuk mengetahui secara jelas kondisi terkini kapasitas teknologi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2006 juga dilakukan tahapan awal dari program audit sistem komputerisasi di MA dan lingkungan pengadilan di bawahnya. Kegiatan ini dirancang untuk menginventarisasi/

46

audit aset (hard & softwares) teknologi, memetakan kebutuhan informasi masingmasing unit organisasi MA dan antara unit-unit tsb, mengetahui kemampuan SDM untuk manajemen informasi terkomputerisasi serta memperbaiki perencanaan sistim manajemen informasi terkomputerisasi yang komprehensif dan terintegrasi. Melalui program ini diharapkan dukungan teknologi informasi yang saat ini sudah dikembangkan di MA dan pengadilan di bawanya dapat berjalan lebih maksimal mengingat data yang dihasilkan oleh audit sangat berpengaruh pada proses pengembangan teknologi informasi pengadilan ke depannya. b) Di Daerah • Memperluas Instalasi jaringan dan sistem aplikasi SIMARI di 25 Pengadilan Tingkat I dan Pengadilan Tingkat II di 5 daerah yakni : Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, dan Surabaya, sehingga ke 25 Pengadilan tersebut dengan menggunakan SIMARI diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya sesuai tuntutan masyarakat dan terkoneksi ke server pusat MA Jakarta untuk mengirim dan menerima data/informasi. • Dalam hal peningkatan pelayanan masyarakat, untuk mengetahui informasi perkara di 25 pengadilan tersebut disediakan juga sebuah media Touch Screen yang ditempatkan di lobi utama gedung pengadilan tersebut. SIMARI bukanlah merupakan satu-satunya proyek pengembangan sistem informasi yang ada di Mahkamah Agung. Beberapa unit kerja lain juga berusaha mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhannya baik dengan swadaya maupun dengan bantuan dari negara donor seperti Sistem Informasi Administrasi Perkara dengan sistem pemindaian menggunakan kode bar (bar code) yang dibiayai oleh ADB, proyek ini telah selesai dan hingga saat ini pengumpulan database yang berhasil dilakukan pada proyek ini adalah sebanyak 6000 perkara termasuk putusan perkara dengan format pdf melalui proses pemindaian. Demikian pula halnya dengan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) yang telah meresmikan portal internetnya dengan nama www. badilag.net. Website Badilag ini telah berhasil dimanfaatkan oleh jajaran peradilan agama yang berada dibawahnya untuk pertukaran data dan informasi seperti laporan-laporan perencanaan, keuangan, forum diskusi, kelompok milis, dan lain-

lain. Badilag juga mengembangkan Sistem Aplikasi Kepaniteraan Peradilan Agama (SIAPDA) yang sampai saat ini telah digunakan oleh 98 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. 2. Kendala Pelaksanaan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Beberapa kendala dalam penerapan SIMARI diantaranya belum optimalnya pengoperasian SIMARI di jajaran Mahkamah Agung. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya motivasi operator yang sudah terlatih dalam menjalankan SIMARI karena kurangnya dukungan manajemen terhadap operator itu sendiri. Perlu disadari semua pihak bahwa keberhasilan penerapan teknologi informasi di Mahkamah Agung tidak akan tercapai tanpa dukungan pengguna/ user (operator) dan pimpinan Mahkamah Agung dimulai saat perencanaan sampai pengembangan sistemnya. Sampai tahun 2006 jumlah pengadilan daerah yang sudah tersambungkan dengan SIMARI baru sebanyak 37 pengadilan, sedangkan jumlah seluruh pengadilan yang ada saat ini di seluruh Indonesia hampir 800 pengadilan. Jadi sampai tahun 2006 baru sekitar 5% jumlah pengadilan yang tersambung dengan SIMARI. Untuk itu perlu dilakukan usaha percepatan perluasan penerapan sistem TI atau SIMARI ke pengadilan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia dengan menambah alokasi anggaran di bidang pengembangan Sistem IT MA pada tahun anggaran yang akan datang.

Agung RI termasuk seluruh pengadilan akan memiliki portal intranet sendiri-sendiri yang merupakan sub domain dari portal internet Mahkamah Agung pusat yang pengelolaannya mandiri dan terkoordinasi di bawah Mahkamah Agung, sehingga semua sumber daya (resources) sistem informasi, baik data maupun komponen lainnya yang ada pada Mahkamah Agung pusat maupun tiap-tiap unit kerja dapat tersambung satu sama lain (online) sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

3. Rekomendasi Sebagai dampak dari sistem satu atap (one roof system) dan adanya struktur organisasi baru, terjadi banyak perubahan yang akan mempengaruhi sistem SIMARI terutama pada prosedur dan infrastruktur sistem TI lainnya, sehingga pada SIMARI yang akan datang harus dilakukan penyesuaian terhadap perubahanperubahan tersebut. Harapan kedepan fitur SIMARI dan websitenya akan terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dan semua unit kerja Mahkamah

47

Bagian Ketujuh ALOKASI ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 2006 SERTA RENCANA PROGRAM 2007 48

Saat ini dengan adanya kebijakan sistem peradilan satu atap atau ”one roof system”, tanggung jawab pengelolaan anggaran dan keuangan pengadilan beralih dari tangan Departemen Hukum dan HAM ke Mahkamah Agung RI. Tanggung jawab Mahkamah Agung tidak lagi terbatas pada pengelolaan anggaran di lingkup Mahkamah Agung sendiri namun juga atas seluruh pengadilan di semua tingkatan pada empat lingkungan peradilan di Indonesia. Dua struktur pada organisasi Mahkamah Agung yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan pengadilan di tingkat pusat adalah Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Hal ini telah diatur dalam pasal 368 dan Pasal 414 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretaris Mahkamah Agung. Biro perencanaan pada prinsipnya memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan. Sesuai pasal 369, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program. b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang penyusunan rencana dan anggaran. c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang bimbingan dan monitoring. d. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang organisasi dan tata laksana. e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Sedangkan Biro Keuangan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan. Beberapa fungsi yang diselenggarakan oleh Biro ini: 1. pelaksanaan pembukuan dan penghitungan anggaran, pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan,

2. 3. 4. 5. 6. 7.

pedoman pelaksanaan penghitungan anggaran, pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan, pedoman pelaksanaan penghitungan anggaran, dan tuntutan ganti rugi, pengelolaan pembendaharaan dan pengelolaan urusan pembayaran gaji serta penyusunan perencanaan, pemantauan, dan perkembangan penerimaan negara bukan pajak di Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Badan Peradilan; pelaksanaan pembinaan pembukuan dan penghitungan anggaran; pelaksanaan pembinaan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan; pelaksanaan pembinaan penghitungan anggaran dan tuntutan ganti rugi; pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan pembayaran gaji Kesekretariatan dan Kepaniteraan MA RI; pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, dan perkembangan penerimaan negara bukan pajak; pelaksanaan urusan tata usaha Biro

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Biro Perencanaan dan Organisasi mengambil peranan dalam proses penganggaran dan alokasi anggaran organisasi, sedangkan Biro Keuangan bertanggung jawab dalam realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan organisasi. Anggaran Mahkamah tahun 2006 merupakan bagian dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2006 yang telah disahkan melalui persetujuan DPR dalam Undang-undang No.13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2006. Mahkamah Agung mendapat anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 2.182.196.000.000,- (Dua triliun seratus delapan puluh dua milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk tahun anggaran 2006. Pada pertengahan tahun 2006 Mahkamah Agung memperoleh tambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk mendukung beberapa kegiatan yang perlu segera

49

dilaksanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah). Mengingat pengalaman tahun lalu dimana pengesahan DIPA perubahan (APBN/P) baru diterima MA pada menjelang akhir tahun anggaran, sehingga sangat sulit untuk merealisasikan/menyerap anggaran tambahan tersebut, khususnya untuk satuan kerja di daerah. Oleh karena itu pada tahun 2006 MA hanya mengalokasikan ABT ini untuk kebutuhan berdasarkan skala prioritas yaitu penyelesaian pembangunan gedung dan perlengkapan sarana serta prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebesar Rp. Rp. 4.790.900.000,00 (Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ratus ribu rupiah). Penyelesaian gedung Pengadilan Tinggi dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung karena kegiatan pembangunan merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Selain itu tambahan anggaran juga dialokasikan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan dinas operasional para Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA. Ketua Pengadilan Agama Kelas IA dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Kelas I yang belum memiliki kendaraan dinas operasional yaitu sebanyak 86 unit x Rp. 176.850.000,00 = Rp. 15.209.100.000 (Lima belas milyar dua ratus sembilan seratus ribu rupiah). Pengadaannya dilakukan melalui DIPA Pusat (Badan Urusan Administrasi MA) dengan cara government sales operation (GSO)/Pelayanan Penjualan Kendaraan Khusus untuk instansi pemerintah. A. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2006 Mengingat bahwa titik tolak dan sebagian besar pelayanan peradilan bagi masyarakat adalah pelayanan peradilan oleh pengadilan-pengadilan di daerah, maka Mahkamah Agung berupaya untuk semakin memperlancar dan mempercepat proses peradilan di seluruh tanah air, baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Untuk itu, dari total keseluruhan anggaran Mahkamah Agung sebesar 2.182.196.000.000,- (Dua triliun seratus delapan puluh dua milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) maka anggaran daerah adalah sebesar Rp. 1.757.528.744.000,- (Satu triliun tujuh ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh

50

delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 80,00 persen yang dialokasikan ke satuan–satuan kerja di daerah. Alokasi anggaran tersebut adalah dalam bentuk belanja pegawai dan belanja barang untuk membiayai kelancaran operasional pengadilan, dan belanja modal serta untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana pengadilan baik pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara (TUN) maupun pengadilan militer. DIPA daerah tersebut terbagi atas: - Lingkungan Peradilan Umum Rp. 1.068.553.401.000,- (60,80 %) - Lingkungan Peradilan Agama Rp. 568.847.073.000,- (32,37 %) - Lingkungan Peradilan TUN Rp. 57.717.269.000,- ( 3,28 %) - Lingkungan Peradilan Militer Rp. 62.411.001.000,- ( 3,55 %) Sedangkan untuk DIPA pusat sebesar Rp. 424.667.265.000,- (Empat ratus dua puluh empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau 19 % yang terbagi atas: - Satker Kepaniteraan Rp. 77.042.393.000,- (18,14 %). - Satker Badan Urusan Administrasi Rp. 247.398.503.000,- (58,25 %) - Satker Diklat Litbang Rp. 10.465.347.000,- ( 2,46 %) - Satker Pengawasan Rp. 6.395.666.000,- ( 1,51 %) - Satker Ditjen Badan Peradilan Umum Rp. 52.654.282.000,- (12,40 %) - Satker Ditjen Badan Peradilan Agama Rp. 26.230.827.000,- ( 6,18 %) - Satker Ditjen Badan Peradilan Militer &TUN Rp. 4.480.238.000,- ( 1,05 %) Anggaran Mahkamah Agung tersebut dalam DIPA tahun 2006 sebesar Rp. 2.182.196.000.000,- (Dua triliun seratus delapan puluh dua milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), terbagi dalam 10 (sepuluh) program *(lihat juga perinciannya dalam lampiran 6 ) , yaitu: Dari 10 (sepuluh) program tersebut, untuk alokasi daerah terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan dan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum

lainnya yang kegiatannya dilaksanakan pada pokoknya antara lain:

1. 2. 3. 4.

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2006 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Program Perencanaan Hukum Program Pembentukan Hukum

5.

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya

6.

Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

7.

Program Peningkatan Kesadaran hukum dan HAM

8.

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

9.

Program Penegakan Hukum dan HAM

10.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1. 2. - - - - - - 3. 4. 5.

Belanja barang untuk pelaksanaan Tupoksi. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti: Pengadaan tanah untuk gedung kantor, rumah dinas pengadilan. Pengadaan kendaraan operasional bagi Mahakamah Agung dan pengadilan. Pengadaan alat pengolah data, seperti: komputer, lap top, dll. Perawatan gedung kantor dan rumah dinas. Pengadaan meubelair. Perawatan sarana gedung, dll. Pembinaan dan konsultasi, seperti pengawasan, hakim terbang/detasiring. Bantuan hukum, seperti bantuan biaya saksi, pengacara dan penyelesaian perkara lainnya. Operasi pelayanan hukum, seperti biaya pengamanan perkara.

B. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2006 Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/ PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang.

.............................

Rp. 133.124.030.000,-

............................. ............................. .............................

Rp. 4.877.622.000,Rp. 7.982.685.000,Rp. 3.788.970.000,-

.............................

Rp. 1.987.413.269.000,-

.............................

Rp. 19.300.942.000,-

.............................

Rp.

1.775.650.000,-

.............................

Rp.

4.937.952.000,-

.............................

Rp. 17.994.880.000,-

.............................

Rp.

1.000.000.000,-

atas Laporan Keuangan yang disusun secara desentralisasi dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Laporan keuangan tahun anggaran 2006 ini telah dikaji ulang (review) oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku badan pengawasan internal. Namun saat ini masih dilakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi Akuntansi dan dalam proses pemeriksaan oleh badan pengawas eksternal Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Realisasi pendapatan negara dan hibah selama Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp 5.935.921.593,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau mencapai 7.650,70% dari pagu anggarannya. Sedangkan Realisasi anggaran pada TA 2006 adalah Rp 1.669.712.747.826,- atau mencapai 83,36% dari anggarannya. Jumlah aset per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 453.197.366.095,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 15.785.500.052,-, aset tetap sebesar Rp 437.411.866.552,-. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 7.935.156.552,- yang

51

terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 7.934.409.602,-; dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 746.950,-. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 445.262.209.543,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 7.850.343.500,-; ekuitas dana investasi sebesar Rp 437.411.866.043,-. Dalam membelanjakan penerimaan, Mahkamah Agung senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip pembelanjaan yang efektif and efisien, yaitu sasaran tercapai namun tetap dalam batasbatas penghematan yang rasionil. Dana hanya digunakan untuk kepentingan publik dan sesuai dengan otorisasinya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran untuk Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk Mahkamah Agung. Dengan ditunjuknya satuan kerja unit pelaksana teknis sebagai Koordinator Wilayah yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) melalui SK Sekretaris MA RI No. MA/SEK/210A/SK/VI/2006, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun ke depannya diharapkan dapat berjalan secara desentralisasi. Kendala yang dihadapi tahun-tahun sebelumnya dalam penyusunan laporan keuangan di Mahkamah Agung termasuk laporan keuangan seluruh pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan di Indonesia sedikit banyak dapat teratasi. Namun pelaksanaan sistem yang baru ini belum berjalan dengam maksimal karena tentunya memerlukan waktu. Berdasarkan sistem yang baru, proses pelaporan realisasi anggaran dan neraca dikoordinasikan oleh Koordinator Wilayah yang berperan dalam melakukan rekonsiliasi data akuntansi yang diterima dari satuan

52

kerja di wilayah/propinsi yang bersangkutan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Selain itu dengan adanya Koordinator Wilayah ini maka tindak lanjut dan proses penyempurnaan data akuntansi dapat dilakukan di tingkat daerah sebelum dikirim ke Mahkamah Agung dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI. Dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 ini masih terdapat berbagai kendala, terutama menyangkut belanja barang dan belanja modal. Kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan belanja barang berkaitan dengan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan. Jumlah anggaran untuk belanja barang yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan lebih kecil dari kebutuhan Mahkamah Agung yang sesungguhnya, sehingga tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan jumlah anggaran tersebut. Kendala lain dalam pelaksanaan anggaran antara lain adalah faktor tingkat inflasi. Hal ini tampak dari perbedaan standar harga yang ditetapkan pada saat perencanaan dengan harga sesungguhnya atau harga riil pada saat pelaksanaan anggaran. Selain itu Aplikasi RKA-KL dari Departemen Keuangan RI tiap tahun selalu ada perubahan sehingga perlu penyesuaian dalam hal pemahaman untuk para operator.

C. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Salah satu prioritas dalam program Mahkamah Agung bagi seluruh wilayah Pengadilan adalah penyediaan sarana dan prasarana pengadilan yang layak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan dari semua lingkungan peradilan di Indonesia. Selama ini dukungan sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai sehingga Mahkamah Agung berupaya terus menerus untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar seimbang dengan beban tugas yang diemban, tuntutan masyarakat terhadap kinerja pengadilan, dan penegakan supremasi hukum. Sejalan dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 dan tahun-tahun sebelumnya, maka di tahun 2006 ini upaya peningkatan sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdiri dari peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor pengadilan, pembangunan perumahan dinas, pengadaan kendaraan operasional, pengadaan perlengkapan kantor dan pengadaan fungsional peradilan.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada seluruh jajaran peradilan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Penambahan tenaga atau staf yang berlatar belakang keuangan, khususnya di bidang akuntansi. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan khususnya bagi pimpinan pengadilan di daerah mulai dari penetapan sasaran anggaran hingga realisasi anggaran, Peningkatan kemampuan unit pengelola keuangan di bidang penyusunan RAB, TOR dan kelengkapan lainnya. Masih perlunya dilaksanakan sosialisasi tentang aplikasi Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL).Peningkatan monitoring pelaksanaan anggaran oleh pusat ke daerah-daerah Diharapkan ke depannya melalui SIMARI yang terhubung antara pusat dan daerah, usulan RKA-KL dari setiap satker dapat diakses secara online. Peningkatan kemampuan penyusunan usulan rencana dan anggaran berdasarkan teknis penyusunan RKA-KL menurut aplikasi RKA-KL

Berikut ini bagan peningkatan sarana dan prasarana pengadilan yang telah dilakukan selama tahun 2006: Bentuk Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Perumahan Dinas

Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Fungsional Peradilan

Rincian Pengadaan pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor seluas 83792 m2 untuk pembangunan 40 kantor a. pembangunan rumah baru sebanyak 61 unit b. untuk 53 pengadilan c. Rehabilitasi/renovasi sebanyak 136 unit a. kendaraan roda empat sebanyak 90 unit b. kendaraan roda dua sebanyak 28 unit Perlengkapan mebel kantor pada sejumlah 53 kantor Pengadaan toga, palu, laken hijau, kalung jabatan hakim, jas panitera, lencana jabatan, lambang negara, gambar Presiden dan Wakil Presiden, Bendera, dan sebagainya untuk 53 kantor.

D. Rekomendasi

D. Perencanaan Program 2007

Beberapa hal yang yang menjadi rekomendasi dalam penyusunan angggaran, realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan antara lain adalah: 1. Perlunya peningkatan sosialisasi

Rencana Program berdasarkan Anggaran Belanja Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2007 menurut jenis belanja dapat dilihat lebih rinci pada Lampiran 7

53

Bagian Kedelapan PENUTUP 54

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip-prinsip untuk mendukung Kepemerintahan yang Baik (Good Governance). Untuk itu Mahkamah Agung telah memulai tradisi penyusunan Buku Laporan Tahunan yang dapat diperoleh publik sejak tahun 2005. Harapannya adalah institusi lain dan masyarakat pada umumnya dapat lebih mengetahui kinerja dan kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Agung beserta seluruh tingkatan Pengadilan di bawahnya. Sistematika Laporan Tahunan selalu diperbaiki setiap tahun untuk lebih menyesuaikan dengan harapan masyarakat. Pada edisi ini, Perkembangan Hukum menjadi annex tersendiri, dan adanya Bab khusus yang membahas mengenai Pengembangan Sistem Informasi di Mahkamah Agung serta seluruh tingkatan Pengadilan di bawahnya. Sebagai tindak lanjut Cetak Biru Pembaruan Peradilan, maka Mahkamah Agung sejak Tahun 2004 telah membentuk Tim Pembaruan Peradilan. Tim Pembaruan Peradilan kemudian menyusun program prioritas pembaruan peradilan. Untuk lebih mengoptimalkan program-program prioritas, maka dibentuklah kelompok kerja yang berasal dari anggota Tim Pembaruan Peradilan dan pejabat struktural di Mahkamah Agung RI. Kelompok Kerja kemudian menyusun program masingmesing dengan mengembangkan program prioritas sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kelompok Kerja bertugas untuk mengembangkan strategi, mengkoordinir berbagai kegiatan terkait, mengawasi serta mengevaluasi program-program terkait. Sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung menetapkan 6 kelompok kerja, yaitu (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara, (2) Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi, (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (4) Kelompok Kerja sumber Daya Manusia (5) Kelompok Kerja Perencanaan dan Anggaran serta (6) Kelompok Kerja Pengawasan.

Kebijakan reformasi peradilan lainnya adalah dengan mendukung Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah pada akhir tahun 2005. Khusus untuk pengadilan, maka Program Reformasi Birokrasi berkenaan dengan upaya perbaikan dukungan bagi personil pengadilan dalam meningkatkan kinerjanya. Program Reformasi Birokrasi pada pokoknya terdiri dari Reformasi Manajemen SDM, Reformasi Manajemen Keuangan, Penelusuran Aset, dan Reformasi Manajemen Dukungan Teknologi Informasi. Diawali dengan kunjungan Presiden RI ke Mahkamah Agung RI dalam menghadiri Acara Tatap Muka dengan Ketua Mahkamah Agung RI serta Empat Lingkungan Peradilan pada 20 Desember 2005 yang lalu dalam hal Program Reformasi Birokrasi, maka dilakukan pertemuan-pertemuan Tim Kerja yang terdiri perwakilan dari MA, Departemen PAN, Departemen Keuangan, BPK, KPK, dan Bappenas yang diadakan secara intensif untuk mengidentifikasi kendala-kendala, serta mempersiapkan kebijakan ataupun aturan-aturan yang harus direvisi ataupun disusun dalam mendukung Program Reformasi Birokrasi tersebut. Salah satu yang menjadi fokus perhatian masyarakat adalah upaya pengikisan tumpukan perkara yang ada di Mahkamah Agung. Sejak Tahun 2005, Mahkamah Agung telah berusaha untuk dapat mengikis tunggakan perkara. Terdapat dua tahap yang menjadi titik perhatian dalam mengikis tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Pertama adalah proses memutus perkara dan proses minutasi. Pada kurun waktu hingga bulan Maret 2007 Mahkamah Agung telah memutus perkara sebanyak 10.460 perkara dan menyisakan 9.681 perkara. Dengan Hakim Agung yang berjumlah 46 orang kecepatan memutus perkara rata-rata perbulan adalah 2069 perkara per bulan. Kecepatan memutus perkara ini tentunya harus juga diimbangi dengan kecepatan minutasi. Untuk menunjang percepatan minutasi Mahkamah Agung mengadakan program pelatihan-pelatihan bagi operator

55

minutasi dalam mendorong peningkatan kinerja. Adapun pada pengadilan tingkat pertama, dalam periode 2006 ini jumlah perkara terbesar adalah perkara yang ada di peradilan umum yaitu sebesar 92,54 % dari total perkara pada tingkat pertama di empat lingkungan peradilan. Jumlah ini disusul oleh perkara yang ada di Peradilan agama yaitu sebesar 7,20%, perkara pada peradilan militer sebesar 0,16% peradilan dan jumlah perkara pada peradilan tata usaha negara sebanyak sebesar 0,10 % dari total perkara yang ada pada pengadilan tingkat pertama. Dari jumlah perkara di atas ternyata tingkat penyelesaian perkara yang dicapai oleh pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan sangat membanggakan. Hal ini mengingat rata-rata tingkat penyelesaian keseluruhan perkara pada tingkat pertama kurang lebih 75% dari total perkara yang ada. Serupa dengan pengadilan tingkat pertama, dalam periode 2006 ini sebagian besar perkara yang banding adalah perkara yang berasal dari peradilan umum yaitu sebesar 73,23% disusul Peradilan agama sebesar 17, 43%, perkara pada peradilan tata usaha negara sebesar 5,54%. Sedangkan perkara pada peradilan militer di tahun 2006 adalah sebesar 3,81% dari keseluruhan perkara pada tingkat banding. Tingkat penyelesaian perkara yang dicapai oleh pengadilan di tingkat banding rata-rata mencapai 70% dari total perkara yang ada (baik perkara masuk maupun sisa perkara dari tahun 2005. Tahun 2006 merupakan tahun yang dicanangkan sebagai Tahun Pengawasan dan Pembinaan. Badan Pengawasan yang berada pada level Eselon Satu, mulai aktif bekerja setelah disahkannya Struktur Organisasi MA yang baru. Untuk itu peletakan sistem serta pembenahan terus dilakukan Badan Pengawasan untuk menyempurnakan serta lebih mengefektifkan mekanisme pengawasan internal institusi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga harus di-review oleh Satuan Kerja Pengawasan Internal Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan sebelum disampaikan

56

kepada Menteri Keuangan. Pada triwulan pertama Tahun Anggaran 2006, Badan Pengawasan telah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Neraca Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2005. Laporan Keuangan Mahkamah Agung meliputi realisasi anggaran dari seluruh satuan kerja pengadilan se-Indonesia sebanyak 724 ( tujuh ratus dua puluh empat ) satuan kerja yang meliputi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari keempat lingkungan peradilan yaitu Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengawasan telah melakukan pula review di daerah dengan mengambil sample di tiga Propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sebanyak 71 ( tujuh puluh satu ) satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Selama Tahun Anggaran 2006 Badan Pengawasan telah melaksanakan pengawasan reguler terhadap 113 ( seratus tiga belas ) Pengadilan Tingkat Pertama pada 17 ( tujuh belas ) daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum, Agama, dan Militer. Dengan dapat dilaksanakannya pengawasan reguler terhadap 113 ( seratus tiga belas ) satuan kerja pengadilan di daerah, hal ini merupakan kenaikan yang luar biasa apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2005 yang hanya dapat dilaksanakan pada 42 ( empat puluh dua ) satuan kerja, sehingga terjadi kenaikan sebesar 269,04% ( dua ratus enam puluh sembilan koma nol empat persen ). Sumber daya manusia yang dapat bekerja secara efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi. Untuk itu mekanisme pendidikan dan pelatihan pada personil pengadilan tentunya harus terus ditingkatkan dalam mendorong perbaikan kinerja. Sepanjang Tahun 2006 Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan telah menyelenggarakan pelatihan bukan hanya bagi hakim, namun juga bagi panitera, juru sita, pegawai administrasi, operator, dan personil pengadilan lainnya. Pembinaan Karir bagi personil pengadilan dilakukan oleh masing-masing Direktorat Jenderal. Sebagai salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik,

mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama dibandingkan dengan masa kerja. Hal ini untuk memacu setiap SDM dalam menunjukan kinerja terbaiknya bagi institusi. Dukungan Teknologi Informasi di lingkungan peradilan saat ini juga telah menjadi kebutuhan yang bersifat strategis dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sudah sepatutnya manajemen organisasi peradilan termasuk Manajemen sumber daya Manusia, Manajemen Logistik, Manajemen Keuangan serta Manajemen Perencanaan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Pelaksanaan berbagai fungsi manajemen tersebut yang dahulu bersifat manual perlu dikembangkan dengan berbasis pada teknologi informasi. Selain bertujuan meningkatkan kualitas kinerja peradilan, teknologi informasi juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Pengembangan teknologi informasi di pengadilan merupakan salah satu program prioritas dalam upaya pembaruan peradilan. Sejak tahun 1998 Mahkamah Agung telah berusaha mengembangkan sistem informasi bagi publik yang dinamakan Akses 121 untuk pelayanan publik via telepon dan pada tahun 2003 telah dikembangkan sistem informasi Mahkamah Agung RI disingkat Simari. Tahun demi tahun dikembangkan terus akhirnya sampai tahun 2006 ini Simari telah dapat berjalan dengan memiliki 8 sistem aplikasi untuk Mahkamah Agung Pusat yakni Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), Sistem Informasi Administrasi Hukum (SIAH), Sistem Informasi Kepegawaian MA (SIKMA), Sistem Informasi Logistik (SILog), Sistem Informasi Perencanaan (SIRen), Sistem Informasi Keuangan (SIKeu), Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan (SIWasbin), dan Portal Internet Mahkamah Agung dengan nama domain www.mahkamahagung.go.id. Tanggung jawab Mahkamah Agung tidak lagi terbatas pada pengelolaan anggaran di lingkup Mahkamah Agung sendiri namun juga atas seluruh pengadilan di semua tingkatan pada empat lingkungan peradilan di Indonesia. Dua struktur pada organisasi

Mahkamah Agung yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan pengadilan di tingkat pusat adalah Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Biro Perencanaan dan Organisasi mengambil peranan dalam proses penganggaran dan alokasi anggaran organisasi, sedangkan Biro Keuangan bertanggung jawab dalam realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan organisasi. Dengan ditunjuknya satuan kerja unit pelaksana teknis sebagai Koordinator Wilayah yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) melalui SK Sekretaris MA RI No. MA/SEK/210A/SK/VI/2006, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun ke depannya diharapkan dapat berjalan secara desentralisasi. Kendala yang dihadapi tahun-tahun sebelumnya dengan tersentralisirnya penyusunan laporan keuangan di Mahkamah Agung sedikit banyak dapat teratasi. Namun pelaksanaan sistem yang baru ini belum berjalan dengam maksimal karena tentunya memerlukan waktu. Berdasarkan sistem yang baru, proses pelaporan realisasi anggaran dan neraca dikoordinasikan oleh Koordinator Wilayah yang berperan dalam melakukan rekonsiliasi data akuntansi yang diterima dari satuan kerja di wilayah/propinsi yang bersangkutan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. Selain itu dengan adanya Koordinator Wilayah ini maka tindak lanjut dan proses penyempurnaan data akuntansi dapat dilakukan di tingkat daerah sebelum dikirim ke Mahkamah Agung dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI. Pepatah lama mengatakan bahwa sesuatu tidak ada yang sempurna. Saran dan kritik atas Laporan Tahunan ini tentunya akan diterima, karena dengan demikian mekanisme akuntabilitas telah bekerja. Namun kerja belum usai, untuk itu penyempurnaan-penyempuraan harus terus dilakukan. Semoga informasi-informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini dapat dijadikan sebagai media informasi sebagai jembatan antara institusi dengan masyarakat pada umumnya.

57

LAMPIRAN I PENGEMBANGAN HUKUM ”Kewenangan baru Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006”

Naskah ini disiapkan oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH., (Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama). Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan nama Peradilan Agama pada pasal 24, bahkan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, Undang-Undang ini telah memberikan kewenangan baru yaitu : - Mengadili sengketa tentang zakat. - Mengadili sengketa tentang infaq. - Mengadili sengketa dibidang ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” menurut penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006, adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah; Selain itu Peradilan Agama diberi wewenang Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui penetapan (Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf a no. 20). Soal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah persoalan baru

58

di Indonesia yang selama ini tidak ada dilingkungan Peradilan Umum, sedangkan hal itu merupakan tuntutan umat Islam akibat lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang melembagakan pengangkatan anak atau anak angkat. Masalah anak angkat kriterianya sangat spesifik menurut ketentuan Hukum Islam, misalnya saja : - anak angkat bukan ahli waris dari bapak angkatnya, ia hanya berhak memperoleh bahagian wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan. - anak angkat perempuan boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. - ayah angkat tidak boleh menjadi wali nikah dari anak angkat perempuan. - anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya. - anak angkat tidak boleh diputuskan nasabnya dengan orang tua aslinya. - panggilan (bin/binti) harus kepada ayah kandungnya. Demikian pula persoalan ekonomi syariah, adalah merupakan masalah baru di Indonesia, yang penyelesaian sengketanya diserahkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 kepada Peradilan Agama (pasal 49). Pilihan hukum (opsi) pada sengketa ekonomi syariah tidak dikenal, termasuk pada sengketa kewarisan. Pilihan hukum yang dikenal pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 telah dihapus oleh UndangUndang No. 3 Tahun 2006. Adapun sengketa hak milik atau keperdataan lain pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, seperti waris, harta bersama, wakaf dan lain-lain pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 50 harus menunggu putusan

Peradilan Umum. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 harus diselesaikan oleh Peradilan Agama sendiri, sepanjang yang berperkara itu adalah orang Islam. Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 juga memberi kewenangan baru berupa itsbat kesaksian rukyat hilal pemantauan awal bulan pada tahun Hijriyah untuk membantu umat Islam menetapkan hari raya. Pasal 2 juga mengalami perubahan, yakni pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bunyinya adalah sebagai berikut : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 bunyinya menjadi: ”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dengan demikian kewenangan tidak lagi dibatasi pada perkara perdata tertentu, akan tetapi sudah diperluas dan apa yang mendasarinya dijelaskan pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagai berikut : ”Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan qanun.” Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan dilingkungan Peradilan

Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Demikian pula mengenai produk penetapan ahli waris yang bersifat voluntair yang selama ini dilarang oleh Mahkamah Agung melalui SURAT EDARAN, setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 hal itu sudah dibolehkan berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf b. Adapun diwilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tidak dipakai nama Pengadilan Agama, akan tetapi Mahkamah Syar’iyah untuk pengadilan tingkat pertama, sedangkan untuk tingkat banding dipakai nama Mahkamah Syar’iyah Provinsi (pasal 130 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Sedangkan kewenangannya, meliputi bidang-bidang : - ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga); - muamalah (hukum perdata); - jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. (Pasal 128 ayat 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Mengenai hukum acara Mahkamah Syar’iyah, adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Sebelum Qanun Aceh terbentuk, maka yang berlaku adalah : - Sepanjang mengenai ahwal al syakhsiyah dan muamalah (hukum keluarga dan hukum perdata) berlaku Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, kecuali yang sudah diatur khusus oleh Undang Undang Pemerintahan Aceh. - sepanjang mengenai jinayah (hukum pidana) berlaku Hukum Acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkupnya peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang

59

Pemerintahan Aceh. (Pasal 132 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Tentang tugas penyelidikan dan penyidikan sepanjang mengenai jinayah (hukum pidana) dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 133 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh). Adapun mengenai pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Syar’iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 136 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa kewenangan antara Mahkamah Syar’iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain? Jika hal seperti itu terjadi, maka sengketa itu menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir (Pasal 137 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).

60

61

1.

No

Perbaikan Sistem Manajemen Perkara MA

Program

• Riset sistem manajemen perkara • Penyusunan rekomendasi sementara • Pilot Project atas pilihan-pilihan pembaruan yang • Penyusunan SK KMA (revisi buku III) • Penyesuaian SIMARI untuk kebutuhan manajemen perkara

Kegiatan

• Rekomendasi Kebijakan • SK KMA tentang Revisi Buku III • Penggunaan BAR code system; • SIMARI yang sesuai dengan kebutuhan manajemen perkara

Output dan Indikator Keberhasilan

• IALDF dan MA • JICA • ADB-TAF

Dana & Pelaksana

• Buku III telah direvisi (program bench book) namun karena ada kelemahan harus direvisi lagi (JICA, 2004/6); • BAR code system telah diusulkan dan diinstalasi oleh Program ADB-TAF namun belum sempat diuji coba (2005/2006). Status terakhir : Perangkat terpasang, tapi tidak aktif. • Program IALDF yang dimaksudkan untuk menyempurnakan semua kegiatan yang telah dilakukan (JICA, ADB) akan dilakukan segera (Maret 2007)

Status Pelaksanaan

MaretDesember 2007

Waktu

Ketua: Panitera MA Anggota: Sekretaris Kepaniteraan MA, Panitera Muda Pidana MA, Panitera Muda TUN MA, Panitera Muda Perdata Niaga MA, Panitera Muda Perdata MA, Panitera Muda Pidana Militer MA, Panitera Muda Perdata Agama, Rifqi S. Assegaf, Aria Sujudi, Wiiwek Awiati.

I. Program KEgiaTan KElompok KErja Manajemen Perkara dan keterbukaan informasi

PROGRAM KELOMPOK KERJA PEMBARUAN PERADILAN

LAMPIRAN 2

62

2

No

Perbaikan Sistem Manajemen Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan banding

Program

• Mengembangkan suatu sistem baru untuk mengevaluasi kinerja hakim

• Mengembangkan suatu Sistem Manajemen Perkara di Enam Pengadilan Percontohan (Mahkamah Agung, PT Jakarta, PN Padang, PN Makassar, PN Mataram, PN Bekasi dan PN Pontianak)

• Riset sistem manajemen perkara

Kegiatan

• Adanya uji coba tentang alternatif sistem manajemen perkara pada Pengadilanpengadilan Percontohan tersebut. • Instalasi infrastruktur TI pada pengadilan percontohan • Akses internet pada pengadilan-pengadilan tersebut

- Riset penyempurnaan Buku 1, 2 dan 3

Output dan Indikator Keberhasilan

EU

EU

JICA

Dana & Pelaksana

• Persiapan

• Tahap uji coba pada Pengadilan Laboratorium, PT DKI dan PN Bekasi

• Buku I dan II telah direvisi (program bench book) namun karena ada kelemahan harus direvisi lagi;

Status Pelaksanaan

s/d 2008

Waktu

63

3.

No

Pengikisan Tumpukan Perkara (& Audit)

Program

Output dan Indikator Keberhasilan

• Data Hasil Audit • Analisis statistik untuk menemukan trend kinerja administrasi perkara. • List perkara yang diregister dibawah tahun 2003 telah dihasilkan. • List perkara hilang • Sistem komputer untuk kepaniteraan • Standar minimum pengetik • Sistem kontrol pengikisan perkara • Peningkatan jumlah putusan yang diketik

• Peningkatan jumlah putusan yang diketik • Keberlanjutan dukungan dari IALDF

Kegiatan

• Penghitungan jumlah perkara di MA (Audit) • Mencari perkara yang ’hilang’ • Memasang sistem komputer sederhana di kepaniteraan (untuk meningkatkan efektivitas pelaporan, pemantauan, serta penelusuran perkara dll) dan pelatihan pengunaannya; • Mempekerjakan pengetik profesional untuk mempercepat pengetikan-1. • Penyusunan standar produktifitas pengetik • Penyusunan sistem kontrol pengikisan perkara (ad hoc)

• Penggunaan pengetik profesional-2

MCC

IALDF dan MA

Dana & Pelaksana

Menunggu pelaksanaan program

• Penyusunan template putusan untuk perdata telah dilakukan;

• Presentasi temuan audit dan rekomendasi di muka pimpinan Mahkamah Agung;

• Audit perkara di Mahkamah Agung telah selesai dilaksanakan;

Status Pelaksanaan

2007

Juli 2006September 2007

Waktu

64

4.

No

Meningkatkan Akses Informasi pada Publik

Program

• Adanya dokumen putusan MA dalam format elektronik

• Putusan MA terpublikasi di internet

• Publikasi putusan MA di internet

• Publikasi putusan-putusan penting Mahkamah Agung • Distribusi putusan tersebut ke Pengadilanpengadilan di daerah

• SK KMA tentang keterbukaan akses informasi pengadilan; • SK Panitera tentang prosedur publikasi putusan MA (dan PN, PT)

Output dan Indikator Keberhasilan

• Digitalisasi putusan MA

• Menerbitkan Putusanputusan hukum Mahkamah Agung dalam versi cetak

• Penyusunan draft hak publik untuk mengakses informasi tertentu di pengadilan; • Penyusunan prosedur publikasi putusan pengadilan di internet

Kegiatan

MCC

TAF

EU

Dana & Pelaksana IALDF

Menunggu pelaksanaan program

Telah ada lebih dari 5000 putusan MA dalam format elektonik.

Dalam proses pembentukan tim seleksi yurisprudensi.

1. SK Pokja Akses Informasi pada Publik telah ditanda tangani . Rapat awal telah dilaksanakan

Status Pelaksanaan

2007-2008

2004 (hingga saat ini masih dijalankan MA dengan dana sendiri)

s/d April 2008

Februari –Juli 2007

Waktu

65

PROGRAM KEGIATAN KELOMPOK KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN AKSES PUBLIK PADA PUTUSAN PENGADILAN

a.

SIAP Sistem Informasi Administrasi Perkara (otomatisasi administrasi berkas perkara)

Pengecekan dan pemenuhan kekurangan infrastruktur sistem di masing-masing unit.

Penunjukan para operator pada masing-masing unit, disertai pelatihan ulang.

Sosialisasi, evaluasi, pelatihan, pendampingan

SISTEM APLIKASI TEKNIS

1.

Kegiatan

Program

No

Adanya hasil Pengecekan dan pemenuhan kekurangan infrastruktur sistem di masingmasing unit.

Ditunjuknya para operator di masingmasing unit, disertai pelatihan ulang.

Sosialisasi, evaluasi, pelatihan, pendampingan dalam mengoperasikan SIAP

Output

APBN MA

Dana & Pelaksana

Data perkara tahun 1998 – hingga awal 2007 telah dimasukan Sedang dikembangkan untuk integrasi dengan sistem administrasi perkara pengadilan dari 4 lingkungan peradilan  SIAP adalah sistem ‘work flow’ / alur kerja mencatat proses perjalanan berkas perkara mulai dari bagian Tata Usaha Biro Umum, Direktorat terkait (Tata Usaha, Penelaahan dan Registrasi), Tim terkait (Majelis Hakim), sampai proses pengiriman kembali ke pengadilan pengaju.  Fasilitas pencetakan Advisblad, Buku Register Besar, Roll putusan dan Kartu Kendali. EIS  Terdapat modul (Executive Information System), untuk memonitor berkas perkara dan kinerja masing-masing unit yang dilalui berkas perkara, juga untuk kinerja Tim dan Hakim Agung.

Sudah dilaksanakan pada 16 – 24 Januari 2007

Sudah dilaksanakan

Status Pelaksanaan

2007

2007

2007

2007

Waktu

Ketua: Ketua Muda Pembinaan MA Anggota: Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Kepala Bagian Hukum dan Humas, Kasubbag Pengembangan IT, Kasubag Pemeliharaan IT, Ibrahim S. Assegaf, Wiwiek Awiati, Meissy Sabardiah

II.

66

c.

SIAP- Pelayanan Publik Satu Atap

b.

SIAH Sistem Informasi Administrasi Hukum

Pengembangan Modul SIAP untuk pelayanan masyarakat yang terdiri dari: - Layanan Layar Sentuh/ Touch Screen - Layanan via Telpon/ Hot Line - Layanan via Internet - Layanan via SMS/HP

Pengembangan Portal Internet MA

Pendelegasian ke unit terkait menunggu struktur organisasi MA yang baru.

Proses pemasangan, sosialisasi, evaluasi dan pelatihan segera dimulai.

Kegiatan

Program

No

APBN MA

APBN MA

APBN MA

 Adanya Touch Screen terdapat 4 unit di lobby.  Adanya Hot Line terdapat 4 saluran telpon. (kapasitas riil 12 saluran)  Adanya Internet dapat diakses di www.mahkamahagung.go.id. Di menu Info perkara  Adanya SMS yang dapat diakses melalui 0856-9111-9999 (dalam pengurusan untuk mendapatkan 4 digit nomor panggil yang mudah diingat)

Terpasangnya SIAH, adanya sosialisasi, evaluasi dan pelatihan dalam menggunakan SIAH

Dana & Pelaksana

Output

Untuk pengayaan data diperlukan pendelegasian ke unit terkait dan menunggu struktur organisasi MA yang baru. Portal internet MA memuat profil Mahkamah Agung, berita-berita seputar MA dan Hukum, produk-produk hukum, dan fasilitas publik yaitu info perkara dan pengaduan masyarakat. Alamat www.mahkamahagung.go.id

Data/informasi sedang dalam proses pengumpulan dan pemasukan/ digitalisasi. SIAH memuat informasi-informasi yang berguna bagi para hakim agung seperti yurisprudensi, kaidah hukum, dan sumber-sumber informasi yang lain yang berkaitan dengan hukum yang tersedia di perpustakaan MA.

Dalam rangka menuju Pelayanan Satu Atap nantinya semua informasi yang dapat diakses dari semua layanan tidak hanya memuat informasi perkara yang di MA saja tetapi juga informasi perkara dari keempat lingkungan peradilan di bawah MA.

Status Pelaksanaan

2007

2007

2007

Waktu

67

SIKeu Sistem Informasi Keuangan

SILog Sistem Informasi Logistik/Sarana Prasarana

SIWasbin Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan

c.

d.

e.

b.

a.

Proses pemasangan, sosialisasi, evaluasi dan pelatihan, pendampingan secara terus menerus. Proses pemasangan, sosialisasi, evaluasi dan pelatihan, pendampingan segera dimulai.

Data inventaris MA diperbaharui dan dimasukkan ke dalam SILog

Proses pemasangan, sosialisasi, evaluasi dan pelatihan, pendampingan segera dimulai.

SISTEM APLIKASI PENDUKUNG Proses pemasangan, sosialisasi, evaluasi dan pelatihan, pendampingan secara terus SIKMA menerus. Sistem Informasi Kepegawaian Pengiriman lembar kepegawaian ke Mahkamah seluruh pengadilan dan penerimaan Agung kembali lembar kepegawaian yang belum seluruhnya terkumpul, hanya kurang lebih 30% dokumen kembali. Proses pemasangan, sosialisasi, SIRen evaluasi dan pelatihan, Sistem Informasi pendampingan segera dimulai. Perencanaan

2.

Kegiatan

Program

No

Output

APBN MA

APBN MA

APBN MA

APBN MA

APBN MA

APBN MA

APBN MA

Dana & Pelaksana

SIWasbin membantu Tim pengawasan dan pembinaan dalam melakukan tugas pemeriksaan mulai perencanaan hingga pembuatan laporan

SILog membantu Biro Umum dalam mengatur dan menginventarisasi semua aset Mahkamah Agung.

SIRen membantu Biro Perencanaan dalam menyusun perencanaan anggaran kebutuhan seluruh unit Mahkamah Agung. Setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang dilakukan BAKUN Sesuai dengan sistem BAKUN hanya dipermudah dan diperkaya fiturfiturnya seperti:

Data hampir semua pegawai telah dimasukan akan tetapi yang komplit riwayat penempatannya hanya kurang lebih 30% dari sekitar 28.000 pegawai.

Status Pelaksanaan

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2008

Waktu

68

IV

III.

No

SIAP Reload

SISTEM APLIKASI Peradilan di daerah (SIAP Peradilan, SIKMA Peradilan, SIKeu Peradilan, SILog Peradilan)

Program

Untuk program tahun 2006, telah dipasang di 25 pengadilan di keempat lingkungan peradilan di Surabaya, Semarang, Bandung, Banten dan Jakarta : Untuk program tahun 2007, akan diupayakan penambahan pc sebanyak masing-masing pengadilan 5 unit di 12 lokasi prototype di jakarta sehingga diharapkan dapat berjalan secara operasional SIAP Reload adalah pengembangan dari SIAP yang ada beserta SIAP Peradilan yang semakin diintegrasikan, jadi database Perkara mulai dari Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat Banding dan MA akan semakin menyatu.

Untuk program tahun 2005, prototype sistem aplikasi daerah akan diujicobakan untuk : - lingkungan peradilan umum DKI (5 PN dan 1 PT) - lingkungan peradilan Agama DKI (5 PA dan 1 PTA) - masih ada kekurangan jumlah komputer sehingga belum bisa dijalankan dengan semestinya (karena hanya disertai pendistribusian 1 server dan 2 pc saja)

Kegiatan

Output

APBN MA

2008

2008

APBN MA

2008

Waktu

2008

Dalam pengembangan

Diharapkan bulan Juni 2007 sudah operasional secara online ke MA pusat. Penambahan 10 lokasi pengadilan yang akan dionline-kan lagi di luar jawa Sistem aplikasi peradilan atau daerah mengacu pada azas pembinaan MA yaitu Integrasi, Singkronisasi dan Koordinasi dalam keempat unsur (4 M) yaitu: - Man/ SDM (Sistem Kepegawaian) - Material (Sistem Logistik) - Money (Sistem Keuangan) - Methode (Sistem Administrasi Perkara)

Status Pelaksanaan

APBN MA

APBN MA

Dana & Pelaksana

69

Modul-modul Komunikasi dan Perawatan Jarak Jauh.

Peremajaan Portal Internet:

VI.

VII.

X.

Pembangunan Rack Server untuk BACKUP Lisensi Operating System

SIPustaka

V.

IX.

Program

No

Peremajaan Desain Tampilan Penambahan Fitur Halaman dan Ruang bagi seluruh pengadilan yang bisa diupdate dari masing-masing pengadilan Penambahan Halaman dan Ruang bagi Tim Pembaharuan MA Penambahan Fitur Pelaporan DIPA dan realisasinya

SIPustaka sudah dimulai untuk mengakomodir Perpustakaan di MA dan rencananya akan diintegrasikan dengan SIAH (Sistem Informasi Administrasi Hukum) Untuk optimalisasi komunikasi dan perawatan jaringan ‘online’ secara jarak jauh.

Kegiatan

Output

APBN MA

APBN MA

APBN MA

APBN MA

APBN MA

Dana & Pelaksana

Dalam perencanaan

Dalam pengembangan

Dalam pengembangan

Dalam pengembangan

Dalam pengembangan

Status Pelaksanaan

2007

2007

2007

2007

2008

Waktu

70

PROGRAM KEGIATAN KELOMPOK KERJA SDM (REKRUITMEN, MUTASI, DAN PROMOSI, DATABASE HAKIM, STANDAR PENILAIAN KINERJA)

Kegiatan

1. Penyusunan aturan tentang Pembinaan Karir Hakim (penilaian kebutuhan, Rekrutmen, Mutasi dan Promosi serta Evaluasi Hakim); 2. Pengusulan usulan aturan tertentu ke Pemerintah (dalam rangka perubahan PP terkait); 3. Penetapan aturan oleh Pimpinan MA

1. Menghitung jumlah hakim yang dibutuhkan setiap pengadilan di Indonesia berdasarkan beban kerja. 2. Menetapkan jumlah Hakim yang ideal di setiap pengadilan

Program

Perbaikan Sistem Pembinaan Karir Hakim (penilaian kebutuhan, Rekrutmen, Mutasi dan Promosi serta Evaluasi Hakim)

Penentuan Jumlah Hakim yang Ideal

No

1.

2

Output/ Indikator Keberhasilan Draft PP dan SK Ketua tentang Pola Pembinaan Karir Hakim, termasuk di dalamnya, antara lain: Sistem penilaian setiap tahap pengujian dilakukan secara terbuka dan setiap calon dapat mengetahui alasan dari penilaian yang diberikan Adanya metode penilain yang obyektif, misalnya tes tertulis, psikologi, magang dan sebagainya; Rekrutmen melibatkan pihak ketiga yang kompeten dan independen (akademisi, pakar sumber daya manusia, ahli psikologi, dll); Sistem pembinaan karir lebih menggunakan sistem merit based (waktu kerja tetap dipertimbangkan namun tidak dominan) Tour of area tidak terlalu sering (sehingga cost tidak besar dan hakim lebih akuntabel) dan polanya menggunakan sistem region; Sistem kelas dan tingkatan pengadilan dalam penentuan promosi harus diubah dan disesuaikan dengan daya tarik daerah (misal agar gaji dan ‘status’ hakim PN Jakarta/kota besar lainnya dapat lebih tinggi dari hakim tinggi/KPN di daerah). Selengkapnya, lihat Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan Karir Hakim. Adanya data kebutuhan hakim yang riil Diterbitkannya SK KMA tentang jumlah hakim di setiap pengadilan secara rinci (setiap pengadilan ditentukan secara spesifik sesuai dengan beban kerjanya) Tidak adanya pengalokasian hakim yang timpang antar pengadilan Sudah masuk dalam Proposal kepada MCC

MCC

TAF-Denmark, PGRI dan APBN (MA, LeIP).

Dana & Pelaksana

 Konsep sistem evaluasi Hakim telah disusun MA-LeIP dengan dukungan pendanaan dari PGRI (2005).  Penyusunan Draft Aturan Rekruitmen dan Mutasi/Promosi melalui APBN dipresentasikan pada Rakernas 2006.  Penyusunan Draft aturan Rekruitmen dan Mutasi/Promosi yang didanai TAF baru selesai dan saat ini tengah diintegrasikan dengan konsep sistem evaluasi hakim yang disusun tahun 2005.

Status Pelaksanaan

Mei 2007 diharapkan telah dihasilkan draft SK Ketua MA dan draft PP telah diusulkan ke Pemerintah

Waktu

Ketua: Dirjen Badan Peradilan Umum Anggota: Dirjen Badan Peradilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN, Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Kepala Biro Kepegawaian, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badan Peradilan Umum, Rifqi S. Assegaf, Arsil, Nisa Istiani.

III.

71

Jumlah SDM pegawai dialokasikan sesuai kebutuhan Adanya standar minimum kualifikasi untuk keperluan rekruitmen dan promosi Adanya deskripsi pekerjaan yang jelas dan tidak tumpang tindik untuk meningkatkan efisiensi kinerja Adanya aturan yang berisikan hasil analisa kebutuhan SDM diatas.

1. Melakukan penilaian kebutuhan jumlah SDM Pegawai 2. Menyusun deskripsi pekerjaan dan standar minimum kualifikasi yang dibutuhkan untuk menduduki posisi pegawai di MA dan Pengadilan di Bawahnya 3. Penyusunan Aturan berdasarkan hasil analisa kebutuhan SDM di atas

Penyusunan Analisa Kebutuhan SDM Pegawai

Penyusunan Data Base Hakim dan Pegawai yang Lengkap

3.

4.

Adanya data base yang menggabungkan informasi yang berhubungan dengan data, antara lain: hasil evaluasi kinerja, hasil pengawasan, dan hasil kepesertaan dan evaluasi diklat.

Output/ Indikator Keberhasilan

Kegiatan

Program

No

MCC

MCC

Dana & Pelaksana

Belum dilaksanakan

Belum dilaksanakan

Status Pelaksanaan

Program, diharapkan dimulai paling lambat April 2007

Program, diharapkan dimulai paling lambat April 2007

Waktu

72

PROGRAM KEGIATAN KELOMPOK KERJA DIKLAT DAN LIBANG

Kegiatan

Melakukan Identifikasi kebutuhan diklat

Program

Program Strategi Pengembangan Diklat MA

No

1

Dana & Pelaksana

• APBN 2007 (berkenaan dengan studi perbandingan pengelolaan diklat di negara-negara yang telah maju) • GGIJ-EU.

Output/Indikator Keberhasilan Tersusunnya aturan mengenai strategi pengembangan diklat MA yang dibuat dengan melibatkan ahli pendidikan, psikologi, lawyer, akademisi hukum dan pihak-pihak lain yang kompeten, yang memperhatikan: - Perumusan tujuan diklat - Perlu tidaknya untuk tetap mengikuti dikla-diklat wajib PNS yang tidak relevan - jenis-jenis diklat yang dibutuhkan Hakim dan Non Hakim - jenis-jenis kurikulum yang disesuaikan dengan jenis diklat yang dibutuhkan - kualifikasi peserta berdasarkan penilaian kinerja - kualifikasi serta renumerasi yang memadai bagi pelatih atau widyaiswara sesuai dengan keahlian atas materi yang dibutuhkan dalam diklat - prosedur evaluasi dan monitoring penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil diklat - prosedur menempuh pendidikan hukum lanjutan bagi Hakim dan Non Hakim baik secara mandiri maupun insitusi - prosedur pendistribusian perkara yang disesuaikan dengan kemampuan hasil diklat Hakim dan Non Hakim (dihubungkan dengan sertifikasi diklat kepada hakim) - kriteria penerimaan pembiayaan eksternal (donor, dll) bagi penyelenggaraan diklat. - Metode diklat sertifikasi dan non sertifikasi

Pada tahap konsultasi dengan pimpinan

Status Pelaksanaan

Januari 2008

Waktu

Ketua : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan MA (BalitbangDiklatKumdil) Anggota: Sekretaris Balitbang Diklat Kumdil MA, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Peradilan MA, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MA, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Nisa Istiani, Wiwiek Awiati.

IV.

73

Kegiatan

Identifikasi kurikulum yang sesuai kebutuhan peningkatan kinerja

Program

Pengembangan Kurikulum Diklat Teknis Fungsional Hakim, Panitera, JuruSita,

No

2.

Jenis Kurikulum yang disesuaikan dengan jenis-jenis diklat yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja

Output/Indikator Keberhasilan

Dana & Pelaksana • APBN 2007 • GGIJ-EU (khusus untuk hakim peradilan umum) , InAcce (khusus hakim niaga dan Hakim Tipikor), LDF (khusus untuk manajemen perkara, IT, hakim agama, dan manjemen perubahan), GTZ (untuk perkara persaingan usaha), JAICA (untuk mediasi)

Sedang dilakukan melalui rapat-rapat pada Balitbang Diklat

Status Pelaksanaan

2007-2008

Waktu

74

No

Program

Output/Indikator Keberhasilan Tersusunnya kurikulum pelatihan penyegaran bagi Hakim Agung (Refreshement) yang memperhatikan: - Orientasi dilakukan minimal 1 kali dalam setahun bagi setiap hakim agung yang dilaksanakan secara bergantian. - Materi dikhususkan pada perkembangan hukum baru dan pendalaman materi-materi hukum dengan intensitas kesalahan pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung yang cukup tinggi (misal eksekusi) - pemberian contoh dan analisa kasus-kasus kompleks. - materi dipadatkan agar waktu pelatihan dapat singkat (max. 1 minggu). - modul kuliah simpel yang berorientasi pada praktik penanganan kasus.

Tersusunnya kurikulum pendidikan berkelanjutan (continuing legal education) bagi Hakim Tingkat Banding pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer yang memperhatikan: - materi pendalaman mengenai penanganan perkara dan teori hukum sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing - pemberian contoh dan analisa kasus-kasus kompleks baik pada tingkat kasasi, PK, atau banding. - materi dipadatkan (max. 2 minggu). - modul kuliah simpel yang berorientasi pada praktik penanganan kasus.

Kegiatan

Penyusunan kurikulum dan silabus orientasi Hakim Agung

Penyusunan kurikulum dan silabus diklat Teknis Hakim Tingkat Banding pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer

- APBN 2007 - GGIJ-EU (khusus untuk hakim peradilan umum) , InAcce (khusus hakim niaga dan Hakim Tipikor), LDF (khusus untuk manajemen perkara, IT, hakim agama, dan manjemen perubahan), GTZ (untuk perkara persaingan usaha), JAICA (untuk mediasi)

Belum masuk APBN 2007

Dana & Pelaksana

Akan dibentuk Tim

masih mengikuti pola orientasi yang lama (hakim agung diundang untuk mendengarkan paparan)

Status Pelaksanaan

Agustus 2007

2008

Waktu

75

No

Program

Penyusunan kurikulum dan silabus diklat Teknis Hakim Tingkat Pertama pada Peradilan Umum, Peradilan TUN, Peradilan Agama, Peradilan Militer

Kegiatan

Tersusunnya kurikulum pendidikan berkelanjutan (continuing legal education) bagi Hakim Tingkat Pertama pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer yang memperhatikan: - materi pendalaman mengenai penanganan perkara dan teori hukum sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing - pemberian contoh dan analisa kasus-kasus kompleks baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK. - materi dipadatkan (max. 2 minggu). - modul kuliah simpel yang berorientasi pada praktik penanganan kasus.

Output/Indikator Keberhasilan

Dana & Pelaksana - APBN 2007 - GGIJ-EU (khusus untuk hakim peradilan umum) , InAcce (khusus hakim niaga dan Hakim Tipikor), LDF (khusus untuk manajemen perkara, IT, hakim agama, dan manjemen perubahan), GTZ (untuk perkara persaingan usaha), JAICA (untuk mediasi)

Akan dibentuk Tim

Status Pelaksanaan

April 2007

Waktu

76

Program

Penyusunan Kurikulum Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pengadilan

No

4.

Penyusunan kurikulum dan silabus diklat Teknis Panitera

Identifikasi kebutuhan kurikulum Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pengadilan disemua tingkat

Penyusunan kurikulum dan silabus calon hakim

Penyusunan kurikulum dan silabus diklat Teknis JuruSita

Tersusunnya kurikulum pendidikan berkelanjutan bagi Panitera yang memperhatikan: - prosedur beracara pada masing-masing lingkungan peradilan - contoh-contoh kasus kompleks dalam kaitannya dengan tugas kepaniteraan untuk peningkatan keterampilan dan profesional

Jenis kurikulum yang disesuaikan dengan jenis-jenis Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pengadilan di semua tingkat yang disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kinerja (penekanan yang bersifat praktek dengan ciri khas manajemen pengadilan

Tersusunnya kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi calon hakim yang memperhatikan: - praktek prosedur penanganan perkara

Tersusunnya kurikulum pendidikan berkelanjutan bagi Juru Sita yang memperhatikan: - prosedur beracara pada masing-masing lingkungan peradilan contoh-contoh kasus kompleks dalam kaitannya dengan tugas kejurusitaan untuk peningkatan keterampilam dan professional

Output/Indikator Keberhasilan

Kegiatan

- APBN 2007 - IALDF (khusus pelatihan manajemen perubahan di Australia dan

APBN 2007

APBN 2007

Dana & Pelaksana - APBN 2007 - GGIJ-EU (khusus Peradilan Umum mengenai untuk manajemen perkara dan IT), In-Acce (khusus Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Niaga untuk manajemen perkara dan IT)

Agustus 2007

April 2007

Akan dibentuk Tim untuk merevisi silabus dan kurikulum yang telah ada

Sedang dilakukan

Juli 2007

Juli 2007

Waktu

Akan dibentuk Tim Kurikulum

Akan dibentuk Tim Kurikulum

Status Pelaksanaan

77

Program

Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Diklat

Pembangunan database diklat

No

5.

6.

Pembangunan sistem database yang terkomputerisasi Pelatihan sistem database bagi petugas terkait Input data

Pengumpulan data

Penyusunan Petunjuk Teknis berkaitan dengan sistem Penyelenggaraan Diklat berupa

Penyusunan Kurikulum dan silabus Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan disemua tingkat

Kegiatan

MCC

Adanya pelatihan penggunaan database terhadap petugas input data terkait

Belum ada

MCC

MCC

Tidak masuk anggaran 2007

Tidak Masuk APBN 2007

Dana & Pelaksana

Database diklat terkomputerisasi yang tersambungkan dengan sistem kepegawaian dan pengawasan

Pengumpulan database penyelenggaraan diklat , materi yang diajarkan dan peserta masing-masing diklat tersebut

Tersusunnya kurikulum pelatihan kepemimpinan bagi calon-calon pemimpin pengadilan di semua tingkat atau decision maker, yang memperhatikan materi: - materi manajemen organisasi pengadilan yang disesuaikan dengan tupoksi pengadilan di semua tingkat. - praktek –praktek pelaksanaan tugas struktural pengadilan di semua tingkat Tersusunnya sistem penyelenggaran diklat yang memperhatikan: • penentuan peserta yang memberikan kesempatan merata dan obyektif dan pengajar diklat yang sesuai dengan kebutuhan materi yang akan diajarkan. • mekanisme pengajaran interaktif yang baku (memperbanyak diskusi, studi kasus, simulasi dsb); • kriteria menerima/menolak bantuan/kerjasama dengan pihak luar; • sistem penilaian kelulusan diklat yang fair dan obyektif demi tersaringnya SDM yang benar-benar berkualitas

Output/Indikator Keberhasilan

Masih pada proses pemilihan kontraktor yang akan melaksanakan proyek

Masih menggunakan metode lama

Persiapan pembentukan Tim penyusun

Belum dilaksanakan

Status Pelaksanaan

2008

2008

2008

Agustus 2007

Juli 2007

Desember 2007

Waktu

78

Penyusuan pedoman penelitian dan pengembangan disertai dengan sistem pelaporan hasil penelitian

Penyusunan mekanisme sistem monitoring dan evaluasi (monev) Diklat

Penyempurnaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

8.

9.

Tersusunnya mekanisme monev untuk melihat efektifitas pemanfaatan hasil diklat dalam meningkatkan kinerja Tersusunnya pedoman penelitian dan pengembangan yang memperhatikan: 1. kriteria penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan MA dan sesuai dengan isu-isu hukum yang sedang berkembang di Indonesia, penelitian tentang hal-hal yang pengaturannya harus ada namun kita belum memiliki instrumennya sehingga perlu studi banding ke luar negeri. 2. kriteria peneliti 3. sistem pelaporan hasil penelitian dan pengembangan

Tersusunnya mekanisme monev untuk kontrol kualitas agar penyelenggaraan diklat betul-betul menjawab kebutuhan peningkatan kapasitasn SDM

Output/Indikator Keberhasilan

APBN 2007

APBN 2007

APBN 2007

Dana & Pelaksana

Pada proses perencanaan

Masih pada proses pemilihan kontraktor yang akan melaksanakan proyek

Status Pelaksanaan

Kegiatan

Penelitian dan Pengkajian Pedoman Pengawasan

Program

Penyusunan Pedoman Pengawasan

No

1.

Penelitian yang komprehensif tentang sistem pengawasan yang efektif

Output/Indikator Keberhasilan

Partnership for Governance Reform dan dana APBN MA

Dana & Pelaksana

Sudah dilaksanakan

Status Pelaksanaan

-

Waktu

Ketua: Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI Anggota: Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA-RI, Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan MA-RI, Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan MARIInspektur Wilayah IV Badan Pengawasan MA-RI, Meissy Sabardiah.

PROGRAM KEGIATAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN

Penyusunan mekanisme monev bagi penyelenggaraan diklat (kurikulum, sarana prasarana, dll) Penyusunan mekanisme monev bagi pemanfaatan hasil diklat

V.

Kegiatan

Program

No

November 2007

November 2007

November 2007

Waktu

79

No

Program

Sedang dilaksanakan

APBN

.

Sedang dibahas dan akan dikeluarkan Buku Pedoman Pengawasan yang cukup detil.

Sedang dilaksanakan

Penyusunan Pedoman Pengawasan

Sudah ada buku Pengawasan yang telah pula didistribusikan di Rakernas September 2006.

Status Pelaksanaan

APBN

APBN

• Adanya sistem pengawasan (melekat, struktural dll) • Adanya kriteria pengawasan yang jelas (teknis yustisial, perilaku di dalam dan di luar dinas) dan acuan bagi pengawas • Adanya metode pengawasan yang komprehensif pengamatan dari pemberitaan media atau penindaklanjutan laporan); • Ada kriteria yang jelas tentang laporan yang ditindaklanjuti/tidak; • Pelapor dan masyarakat (khusus pelanggaran berat) dapat mengetahui tindak lanjut laporan disertai publikasi periodik; • Adanya mekanisme pelaporan yang mudah (birokrasi sederhana, penilaian laporan yang berimbang); • Adanya aturan pelimpahan wewenang dan koordinasi pengawasan • Adanya aturan mengenai optimalisasi pengawasan di Daerah (oleh Pengadilan Tinggi)

Menyiapkan SOP Pengawasan Pembentukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di peradilan

Dana & Pelaksana

Output/Indikator Keberhasilan

Kegiatan

2007

2007

Bulan Maret/ April 2007

Waktu

80

Program

Penyusunan Aturan tentang Code of Conduct bagi Hakim

Sistem Informasi Pengawasan

No

2.

3.

APBN Tersedianya database yang akurat dan terkini mengenai hakim di 4 lingkungan peradilan APBN

Menyiapkan operasional modul pengawasan

Hakim tahu dengan jelas, tegas tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berikut sanksinya

Penelitian yang komprehensif mengenai Code of Conduct bagi Hakim yang efektif untuk diterapkan

Output/Indikator Keberhasilan

Penyusunan database hakim di 4 lingkungan peradilan

Penyusunan Aturan tentang Code of Conduct bagi Hakim.

Penelitian dan kajian mengenai Code of Conduct bagi Hakim

Mempersiapkan suatu bentuk sistem pengendalian internal di MA

Kegiatan

APBN

APBN

APBN

Dana & Pelaksana

Saat ini tengah dilaksanakan namun belum rampung.

Saat ini tengah dilaksanakan namun belum rampung.

TIM Penyusun telah meminta masukan dari semua Hakim Agung dan saat ini draft SK Code of Conduct telah dibakukan menjadi suatu aturan

Telah ada draft Code of Conduct (dilakukan oleh LeIP/Partnership dan Tim Peneliti beranggotakan Hakim Agung MA) dan sudah rampung. Draft Code of Conduct telah disosialisasikan kepada masyarakat. MA selanjutnya memutuskan untuk mengkaji kembali sebelum benar-benar disahkan.

Telah dilaksanakan.

Sedang dilaksanakan

Status Pelaksanaan

2007

2008

2006- Awal 2007

2006

2007

Waktu

81

4.

No

Output/Indikator Keberhasilan

• Hakim dan pegawai yang melakukan pelanggaran ditindak sesuai dengan berat ringannya pelanggaran • Setiap tahun/6 bulan MA publikasikan statistik (sebagai bagian dari laporan tahunan).

Adanya aturan mengenai bentuk hukuman yang layak yang diantaranya memuat - penghentian gaji dan tunjangan, disertai batasan waktu yang jelas bilamana hukuman itu berlaku dan bilamana hukuman itu dicabut. - Pembedaan antara hukuman dan tugas.

Kegiatan

Penjatuhan sanksi yang tegas dan terbuka bagi hakim, pejabat teknis peradilan dan tenaga adminitrasi lainnya yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (terutama terhadap hakim yang telah diusulkan untuk dijatuhkan sanksi ke departemen kehakiman dan ham sebelum penyatuan atap).

Penyusunan kajian mengenai bentuk hukuman yang layak, apakah bentuk hukuman yustisial masih cocok atau tidak. Perlu juga diperjelas mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan tugas.

Program

Penjatuhan Saksi Bagi Hakim yang Melakukan Pelanggaran

APBN

APBN

Dana & Pelaksana

Namun masih perlu dibahas dengan pihakpihak terkait, co: Biro Kepegawaian, BKN, dll.

Penjatuhan sanksi sepenuhnya merupakan kebijakan Pimpinan MA, Badan pengawasan hanya mengeluarkan rekomendasi saja Ada kebutuhan suatu kajian akan bentukbentuk tindakan hukuman lain selain jenis hukuman yang diatur oleh PP No. 30/1980.

Telah ada penyampaian statistik hakim atau pegawai yang telah melakukan pelanggaran dan telah ditindak dalam Buku Laporan Tahunan MA ke Publik sejak Laporan Tahunan 2005.

Status Pelaksanaan

Akhir tahun 2007

2006

Waktu

82

Program

Peningkatan Badan Pengawasan

No

5.

APBN

APBN

Adanya aturan jelas mengengai SKB

Mengubah SKB tentang MKH

APBN

Struktur organisasi yang lengkap sesuai dengan Struktur Baru MA

Terlatihnya SDM Badan Pengawasan baik dalam melakukan pengawasan maupun dalam administrasi dan pengelolaan anggaran.

Pelatihan bagi para hakim yang menjabat struktural dan para pengawas.

Dana & Pelaksana

Melengkapi struktur organisasi

Output/Indikator Keberhasilan

Kegiatan

Saat ini telah ada SK KA MA No. 057 tentang Majelis Kehormatan Hakim di tingkat pertama dan banding, serta SK KA MA No. 058 tentang Majelis Kehormatan Hakim Agung tertanggal 6 Juni `2006.

Saat ini sedang menunggu pengangkatan Eselon IV. . Telah dilaksanakan.

Telah dilaksanakan pelatihan auditor. Saat ini tengah dipersiapkan pelatihan investigasi, pelatihan pengadaan dan inventaris, pelatihan investigasi keuangan intelijen, dll. Eselon I hingga III telah diangkat dan telah mulai bekerja sejak Januari 2007.

Pelatihan telah dilakukan beberapa kali kepada para personil. .

Status Pelaksanaan

2006

Maret 2007

2007

Waktu

83

No

Program

Peningkatan Anggaran Pengawasan

Badan Pengawasan memperoleh anggaran yang cukup dalam melakukan kegiatannya.

-

-

Penyusunan kebijakan MA mengenai tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan dari Tim Pengawas, antara lain dengan melakukan identifikasi terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti untuk segera ditindaklanjuti

Adanya Daftar identifikasi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti Adanya tindak lanjut atas rekomendasi yang belum ditindak lanjuti

Output/Indikator Keberhasilan

Kegiatan

APBN

APBN

Dana & Pelaksana

Anggaran MA untuk pengawasan di tahun anggaran 2007 mengalami peningkatan yang signifikan..

Daftar rekomendasi sudah diidentifikasi oleh Badan Pengawasan, namun permasalahan tindak lanjut diserahkan kepada Pimpinan Hal ini tercakup dalam Buku Pedoman. Telah dilaksanakan.

Status Pelaksanaan

2007

Bulan Maret/ April 2007

Waktu

84

1.

No

Kontraktor: The Asia Foundation

USAID

Lembaga Donor & Kontraktor

Pembangunan Institusi dan Advokasi Reformasi Hukum di Indonesia, Institutional Development and Advocacy for Legal Reform in Indonesia (IdeAL)

Nama Proyek

Sudah dilaksanakan, program berakhir pada Maret 2006

Tiga hari pelatihan bagi hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas di Jakarta, Makassar, Medan, and Mataram.

Mendukung Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman dalam melaksanakan pelatihan 8 hari pada topik Hak Asasi Manusia

Membantu 6 workshop Mahkamah Agung, bekerjasama dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), yang focus pada topik pembahasan: (i) struktur dan organisasi MA; (ii) isu-isu prosedur, seperti pembatasan perkara yang ditangani di Mahkamah Agung, mediasi di pengadilan, hak uji materil, dan peran dari dissenting opinion, dan; (iii) mandate dan kewenangan Mahkamah Agung RI

Audit institusi Mahkamah Agung bekerjasama baik dengan Hakim Agung maupun pejabat structural lainnya, termasuk didalamnya memfasilitasi diskusidiskusi yang mengarah pada penyusunan Buku Cetak Biru bagi Mahkamah Agung RI

Status Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

PEMETAAN PROGRAM DONOR PADA TAHUN 2006

LAMPIRAN 3

Waktu Pelaksanaan: September 2000- Maret 2006

Dana Hibah dikelola langsung oleh Kontraktor untuk disalurkan dalam bentuk alat maupun kegiatan. MA tidak melakukan pengelolaan dana donor.

Catatan

85

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Status Pelaksanaan

Bantuan untuk perjalanan Hakim Agung Rifyal Ka’bah dan Hakim Satri Rusad untuk berpartisipasi dalam pelatihan 3 minggu Administrasi Peradilan Sudah dilaksanakan, program berakhir pada dan Pembaruan pada Forum Asia Pacific Pusat Maret 2006 Pelatihan Institusi Internasional Pengembangan Hukum, di Sydney, Australia. Bantuan untuk perjalanan bagi delegasi Mahkamah Agung untuk memfasilitasi diskusi berbagi pandangan dan pengalaman antara Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Philipina mengenai Perkembangan Pembaruan Peradilan. Mensponsori pelatihan 3 hari mengenai hukum internasional hak asasi manusia yang dilakukan dalam bentuk konsinyasi dengan tujuan untuk mendorong suasana yang intensive dan kolaborasi antara para peserta. Melaksanakan studi nasional empiric di 9 kota di empat pulau utama di Indonesia: Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yang mengeksplorasi keefektifan dan pasal 130, 131 Hukum Acara Perdata, pelatihan mediasi pada pengadilan, temasuk didalamnya studi komparasi ke Negara Singapura. Penilaian alat-alat, dan pelatihan pegawai MA, dan identifikasi publikasi putusan MA oleh pihak ketiga.

Melaksanakan studi bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam hal aplikasi pengajuan gugatan kelompok (class action) di Indonesia dan memformulasikan prosedur hokum yang tepat bagi penanganan perkara gugatan kelompok. Hal in termasuk studi komparasi 5 orang anggota Tim Penyusun Aturan Gugatan Kelompok ke Amerika Serikat.

Program dan Kegiatan

Catatan

86

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Status Pelaksanaan

Memberikan dukungan yang diperlukan pada Tim Pembaruan Peradilan yang dibentuk oleh Sudah dilaksanakan, program berakhir pada Mahkamah Agung, terutama dalam melakukan Maret 2006 koordinasi antara Mahkamah Agung, komunitas donor, dan perwakilan masyarakat. Memberikan dukungan pada Mahkamah Agung dalam mempersiapkan penelitian kebijakan atas kebebasan informasi di pengadilan, dalam rangka untuk meningkatkan transparansi di pengadilan. Bekerja erat dengan Mahkamah Agung dan DPR dalam menyusun peraturan yang berkaitan dengan peradilan, terutama, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Komisi Yudisial. Melakukan monitoring dan evaluasi pada impementasi Peraturan MA No. 2/2003 mengenai mediasi di pengadilan, pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Batu Sangkar, untuk mengawali implemtasi PerMA di pengadilan negeri lain. Bantuan untuk perjalanan Hakim Wildan Suyuthi and dan Haki, Rita Helina dari Pusdiklat Mahkamah Agung untuk berpartisipasi pada Konferensi Internasional Kedua mengenai Pelatihan bagi Peradilan di Ottawa, Canada. Menyusun pedoman administrasi bagi PengadilN Tindak Pidana Korupsi.

Mensponsori kunjungan Hakim Agung Clifford Wallace ke Mahkamah Agung RI untuk menunjukan bagaimana melakukan manajemen bagi pegawai baru dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan anggaran MA, dalam rangka persiapan pengalihan tugas administrasi dan kewenangan keuangan dari Departemen Hukum dan HAM ke Mahkamah Agung (sistem satu atap)

Program dan Kegiatan

Catatan

87

2.

No

Kontraktor: Booz Allen Hamilton

USAID

Lembaga Donor & Kontraktor

Peningkatan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Indonesian Anticorruption and Commercial Court Enhancement (InACCE)

Nama Proyek

Sedang dalam pengembangan

Rekomendasi ini akan diserahkan oleh Kelompok Kerja Bidang Pembaruan Hukum kepada Tim Khusus Implementasi Cetak Biru menjelang berakhirnya Tahun Pertama dan diuraikan dalam sebuah laporan, bersamaan dengan diserahkannya rekomendasi dari Kelompok Kerja Teknologi Informasi.

Awal tahun 2006, proyek ini melaksanakan Penilaian Awal bekerjasama dengan LeIP untuk mengetahui kondisi terkini dari imoplementasi Cetak Biru Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Niaga. Penilaian ini selanjutnya menjadi dasari penyusunan strategi implementasi yang disebut BISI (Blueprint Implementation Strategy) yang telah disepakati dalam Board Meeting yang selanjutnya dielaborasikan dalam Rencana Kerja 1 Tahun Proyek In-ACCE (Annual Workplan) berikut ini:

Status Pelaksanaan

Akses Publik atas Informasi Rekomendasi akan disertakan dalam Menyusun kajian dan rekomendasi atas peraturan rekomendasi Pembaruan Hukum pada akhir perundang-undangan yang mengatur akses Tahun Pertama. publik atas informasi.

A. Bidang Pembaruan Hukum Menyusun Sistem Perekaman Persidangan Menyusun kajian dan rekomendasi atas peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perekaman persidangan

Tahap Awal

Memberikan pelatihan bekerjasama dengan Mahkamah Agung, bagi hakim dan pegawai pengadilan lainnya mengenai standard keahlian teknis dan memperkenalkan lebih dalam mengenai isu-isu administrasi perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Program dan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan: Desember 2005 – September 2009

Dana Hibah sebesar kurang lebih $ 18 juta dollar, yang dikelola langsung oleh Kontraktor untuk disalurkan dalam bentuk alat maupun kegiatan. MA tidak melakukan pengelolaan dana donor.

Catatan

88

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Status Pelaksanaan

Kajian dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dan hasil sementara telah dipresentasikan dalam Workshop pada bulan Maret 2006. Hasil akhir kajian dan rekomendasi belum dilaporkan.

Masih dalam proses pengembangan

Melaksanakan Kajian dan Menyusun Rekomendasi tentang Koordinasi Antar Sektor Masih dalam proses pengembangan

Melakukan Kajian dan Menyusun Rekomendasi tentang Hakim Adhoc Meninjau kembali peraturan perundangundangan dan mengembangkan rekomendasi mengenai hakim ad hoc Kepailitan Melaksanakan Kajian dan menyusun rekomendasi mengenai Pemulihan Aset Kepailitan dan Lelang Publik

Yurisdiksi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 3.1. Melaksanakan Pelatihan tentang Studi Pengadilan 3.2. Melaksanakan Penelitian tentang Beban Saat ini tengah dilaksanakan penelitian Perkara di Pengadilan Umum dan Pengadilan bekerjasama dengan MaPPI FHUI mengenai Niaga yurisdiksi pengadilan niaga. 3.3. Melaksanakan Penelitian tentang Ketumpangtindihan Yurisdiksi di Pengadilan Niaga 3.4. Melaksanakan Kajian dan Menyusun Rekomendasi Peraturan Perundangan tentang Penambahan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Permasalahan ini akan dibahas melalui proses untuk mengidentifikasi peningkatan proses Melakukan Kajian dan menyusun rekomendasi pengadilan dan juga selama Lokakarya atas Peraturan mengenai Sumber Daya Sumber Daya Manusia di bawah Bidang Kerja Manusia Administrasi Pengadilan. Rekomendasi akhir (final) kemungkinan akan dikembangkan di Tahun Kedua. Melakukan Kajian dan Menyusun Rekomendasi Akan dikembangkan pada Tahun Kedua dan tentang Anggaran dan Pengelolaan Keuangan masih harus dikaji kembali.

Program dan Kegiatan

Catatan

89

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Studi Banding

Menyusun rekomendasi mengenai peningkatan proses alur perkara

Pembentukan Kelompok Kerja Manajemen Alur Perkara dan Pertemuan Kelompok Kerja Manajemen Alur Perkara

Manajemen Alur Perkara Lokakarya Manajemen Alur Perkara

Menyusun panduan administrasi

Kajian mengenai peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa pengadilan

Peningkatan Pelayanan kepada Pengguna Jasa Pengadilan

Pembentukan Kelompok Kerja Pembaruan Hukum B. Bidang Administrasi Pengadilan

Program dan Kegiatan

Masih dalam proses pengembangan

Kelompok kerja Manajemen Alur Perkara telah terbentuk

Lokakarya telah dilaksanakan pada bulan November 2006 yang dihadiri oleh para hakim dan pegawai pengadilan dari lima Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tipikor serta Mahkamah Agung.

Penyusunan panduan ditunda hingga pelaksanaan proyek pada Tahun Kedua dan Ketiga

Kajian ini telah dilaksanakan bekerjasama dengan PSHK. Hasil akhir dan rekomendasi dari kajian belum dilaporkan.

Kelompok Kerja ini belum terbentuk.

Status Pelaksanaan

Catatan

90

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Pembentukan Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Menyusun Rekomendasi tentang Sumber Daya Manusia Manajemen Keuangan dan Anggaran Pembentukan Kelompok Kerja Keuangan dan Anggaran dan Pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Menyusun Rekomendasi mengenai anggaran dan manajemen keuangan

Lokakarya Sumber Daya Manusia

Penanganan Persinggungan Kewenangan Pengadilan Meninjau kembali dan menyusun rekomendasi mengenai penanganan persinggungan kewenangan pengadilan Sumber Daya Manusia

Studi Banding Tindak Pidana Korupsi ke Hongkong dan Thailand

Studi Banding Kepailitan ke Amerika Serikat

Program dan Kegiatan

Rekomendasi akan diberikan pada bulan Mei 2007

Lokakarya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2007

Rekomendasi akan diberikan pada bulan Juli 2007

Kelompok kerja belum terbentuk menunggu hasil Lokakarya pada bulan April 2007.

Lokakarya Sumber Daya Manusia akan dilaksanakan pada bulan April 2007

Studi ini akan diselesaikan di Tahun Kedua.

Rangkaian Studi Banding direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2007 dengan memberangkatkan para hakim dan pegawai pengadilan yang menjadi peserta dari Lokakarya Manajemen Perkara namum peserta studi banding yang pertama berasal dari anggota Tim Pengarah Pengadilan Tipikor dan and Task Force Tindak Pidana Korupsi untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menyusun UU Tipikor yang baru

Studi Banding Kepailitan ditunda dari rencana sebelumnya yaitu bulan Februari 2007

Status Pelaksanaan

Catatan

91

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Status Pelaksanaan

Pelatihan mengenai komputer untuk para hakim dan pegawai pengadilan

Pengadaan Komputer dan Implementasi Jaringan Komputer Pengadaan dan pemasangan komputer dan jaringan komputer di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pelatihan akan menunggu hasil implementasi komputerisasi.

Pengadaan 36 laptop dan 41 komputer untuk para hakim dan pegawai pengadilan lainnya, 22 printer, server dan perangkat lunak terkait. Pengadaan komputer dan peralatan lainnya akan selesai pada bulan April 2007.

Kegiatan yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dalam sistem peradilan tersebut Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan akan meningkat di Tahun Pertama dan Tahun di Bidang Anggaran dan Manajemen Keuangan Kedua pada saat peningkatan proses mulai diimplementasikan. C. Bidang Teknologi Informasi Lokakarya telah dilaksanakan pada bulan Januari 2007 di Jakarta yang dihadiri oleh para perwakilan dai lima pengadilan niaga Lokakarya Teknologi Informasi dan pengadilan tipikor Jakarta, perwakilan dari Mahkamah Agung dan Kelompok Kerja Teknologi Informasi di Mahkamah Agung. Kelompok Kerja Teknologi Informasi Kelompok Kerja Teknologi Informasi telah Pembentukan Kelompok Kerja Teknologi Informasi terbentuk dan melakukan pertemuan yang dan pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja membahas rincian implementasi proses Teknologi Informasi (dengan Kelompok Kerja otomasi/komputerisasi Pengadilan Tipikor dan Manajemen Alur Perkara) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kelompok Kerja telah menyetujui rencana implementasi Menyusun Rekomendasi mengenai proses komputerisasi. Peningkatan (dengan Kelompok Kerja Manajemen Alur Perkara dan Kelompik Kerja Komunikasi) Masih dalam proses pengembangan

Program dan Kegiatan

Pengadaan perangkat komputer yang sama akan diberikan pada 4 Pengadilan Niaga lainnya di Indonesia lebih lanjut dalam masa berlangsungnya proyek.

Catatan

92

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Status Pelaksanaan

Mengembangkan database putusan Meningkatkan Akses Publik atas Informasi Kehumasan (public relation) ditingkatkan melalui bantuan teknis jangka pendek Meja informasi disiapkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implementasi kotak pengaduan masyarakat dan meninjau kembali dan proses tanggapan atas pengaduan Menentukan cara-cara lain dalam mendapatkan dan merespon/menanggapi pengaduan masyrarakat

D. Bidang Komunikasi Meningkatkan Akses Informasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Melakukan penilaian atas database yang ada dan proses penerbitan laporan hukum

Sistem Manajemen Perkara Survey mengenai sistem manajemen perkara yang ada

Pengembangan sistem manajemen perkara akan dimulai di Tahun Kedua melalui upaya Kelompok Kerja untuk menciptakan spesifikasi fungsional, misalnya mendefinisikan secara spesifik setiap fungsi yang dapat diberikan oleh sistem manajemen perkara yang baru (CMS), diikuti dengan pengembangannya di awal Tahun Ketiga. Masih dalam proses pengembangan

Telah dilakukan analisis kebutuhan awal oleh Otomatisasi Berkas Perkara (Administrasi Berkas seorang ahli bidang perekaman di pengadilan Pengadilan) dan dilanjutkan dengan analisis mendalam Menyusun Rekomendasi mengenai solusi teknologi untuk mendapatkan rekomendasi sebelum untuk otomatisasi berkas perkara dilakukan pengadaan alat perekaman pengadilan, Melengkapi Laporan

Program dan Kegiatan

Catatan

93

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Menentukan cara-cara lain dalam mendapatkan dan merespon/menanggapi pengaduan masyarakat Menentukan cara-cara lain dalam mendapatkan dan merespon/menanggapi pengaduan masyarakat Laporan Tahunan ditingkatkan melalui bantuan teknis jangka pendek (kemungkinan konsultan yang sama, sebagai kehumasan) Website di-design dan diimplementasikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Niaga Kelompok Kerja Bidang Komunikasi Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Komunikasi dan Pertemuan Kelompok Kerja E. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Kebutuhan Pelatihan Penilaian kebutuhan pelatihan untuk hakim dan hakim ad hoc Pelatihan Tersertifikasi bagi Hakim Pengadilan Niaga Pelatihan disusun dan diimplementasikan, bekerja sama dengan Mahkamah Agung Kelompok Kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan serta Pertemuan Kelompok Kerja

Program dan Kegiatan

Belum terbentuk

Belum dilaksanakan

Masih dalam proses pengembangan

Belum terbentuk

Status Pelaksanaan

Catatan

94

4.

3.

No

Kontraktor: The Asia Foundation

USAID

Kontraktor: The Asia Foundation

USAID

Lembaga Donor & Kontraktor

Program Reformasi pada Sektor Hukum, Justice Sector Reform Program (JRSP)

Bantuan bagi Wanita di Aceh, Support for Woman in Aceh

Nama Proyek

Status Pelaksanaan

Program ini memberikan bantuan teknis pada Masih dalam proses identifikasi dan analisa Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam kebutuhan, untuk itu belum ada program yang Rencana Kerja Institusi (RoadMap untuk Kejaksaan dilaksanakan. Agung dan BluePrint untuk Mahkamah Agung)

Program ini dirancang untuk memperkuat wanita di Aceh dalam area pendidikan, perekonomian, dan politik. Fokus utama program ini adalah untuk menghilangkan praktek perdagangan manusia dan bantuan terhadap pengembangan wanita melalui Pada Pelatihan Hukum, 67 hakim telah dilatih. lembaga swadaya masyarakat termasuk didalamnya Target hingga April 2007 adalah 144 hakim komponen pelatihan hukum. Komponen Pelatihan Hukum melakukan pelatihan telah dilatih. mengenai sensitifitas gender pada Mahkamah Syari’ah fokus pada kekerasan pada perempuan dan hak-hak perempuan menurut Hukum Islam.

Program dan Kegiatan

Dana Hibah sebesar kurang lebih $ 13 juta dollar untuk keseluruhan proyek, yang dikelola langsung oleh Kontraktor untuk disalurkan dalam bentuk alat maupun kegiatan. MA tidak melakukan pengelolaan dana donor. Waktu Pelaksanaan: Oktober 2006 – September 2009

Waktu Pelaksanaan: Oktober 2005 – September 2007

Dana Hibah dikelola langsung oleh Kontraktor untuk disalurkan dalam bentuk alat maupun kegiatan. MA tidak melakukan pengelolaan dana donor.

Catatan

95

5.

No

Nama Proyek

Kontrol pada Korupsi, MCC Program Millenium treshold bagi Challenge Indonesia, “Control of Corporation Corruption” (MCC) melalui Millennium Challenge USAID Corporation Threshold Country Kontraktor: Program for Chemonics Indonesia

Lembaga Donor & Kontraktor Status Pelaksanaan

Manajemen Aset dan Anggaran, Mengembangkan strategi perencanaan anggaran, persiapan anggaran, advokasi anggaran, melaksanakan penelusuran aset fisik dan membangun pusat data aset fisik Mahkamah Agung, Pengadilan di Bawahnya. Meningkatkan Keterbukaan Informasi pada Pengadilan, Melakukan publikasi putusan Mahkamah Agung secara online, membangun sistem penanganan pengaduan masyarakat, melatih pegawai pengadilan untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan media dan publik, meningkatkan akses pada informasi pengadilan dengan peningkatan kapasitas situs Mahkamah Agung, dan membangun prosedur bagi pemberian informasi pada publik oleh pengadilan

Manajemen Sumber Daya Manusia, Melakukan Pelatihan bagi Hakim di seluruh Indonesia akan Aturan Perilaku Hakim (Code of Conduct), pengumpulan laporan harta kekayaan Telah terpilih Kontraktor untuk melaksanakan bagi pejabat senior pengadilan, mengidentifikasi Proyek ini. Kontraktor akan segera memulai deskripsi pekerjaan, kualifikasi minimum pekerjaan, proyek pada Juni 2007. dan standar kinerja pada masing-masing unit, melaksanakan penilaian kebutuhan pegawai pengadilan, membangun pusat data SDM Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya.

Program dan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan: Selama 2 tahun yang akan dimulai pada pertengahan 2007

Dana Hibah untuk sektor peradilan sebesar kurang lebih $ 14 juta dikelola langsung oleh Kontraktor untuk disalurkan dalam bentuk alat maupun kegiatan. MA tidak melakukan pengelolaan dana donor.

Catatan

96

6.

No

Nama Proyek

Tata Kepemerintahan EUROPEAN yang Baik dalam UNION Sistem Peradilan Indonesia, Good Kontraktor: Governance in British Council Judiciary Project (GGIJ)

Lembaga Donor & Kontraktor

Untuk meningkatkan pelatihan dasar dan pelatihan yudisial lanjutan untuk hakim dan staf pengadilan Bantuan Teknis untuk pelatihan yudisial praktis bagi calon hakim Pembentukan dua pusdiklat daerah tambahan untuk pendidikan berkelanjutan Program pendidikan berkelanjutan yang dikembangkan untuk 1200 hakim dan 400 staf pengadilan Pelaksanaan Pelatihan untuk 1200 hakim dan 400 staf pengadilan Perbaikan Kapasitas Pusdiklat Mahkamah Agung dalam Pelatihan Awal untuk para calon hakim Untuk meningkatkan transparansi pengadilan dan akuntabilitas hakim Peningkatan manajemen perkara di 6 pengadilan percontohan Peningkatan pengadilan dan akses hakim pada materi hukum

Tahap Awal

Program dan Kegiatan

Masih dalam proses pengembangan

Masih dalam proses pengembangan

Masih dalam proses pengembangan

Akan dilaksanakan tahun 2007-2008

Telah dikembangkan, yang diawali dengan Pelatihan bagi Pelatih (Training of Trainer) pada akhir tahun 2006

Terlaksana pada tahun 2006

Masih dalam pengembangan

Melakukan persiapan dan penyesuaian akan sistem keuangan yang telah disepakati bersama yaitu adanya dana pendamping yang harus dikeluarkan MA setiap tahunnya untuk membiayai beberapa komponen.

Status Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan: Maret 2005 – Mei 2008

Dana Hibah sebesar kurang lebih 10,000,000 €, yang dikelola langsung oleh Kontraktor untuk disalurkan dalam bentuk alat maupun kegiatan. MA hanya mengelola dana pendamping yang berasal dari APBN MA untuk keseluruhan proyek kurang lebih sebesar 1,000,000 €.

Catatan

97

7.

No

Institusi Pelaksana: UNDP

EUROPEAN UNION

Lembaga Donor & Kontraktor

Bantuan Hukum pada Perdamaian dan Pengembangan di Aceh

Nama Proyek

Masih dalam proses pengembangan

Masih dalam proses pengembangan

Masih dalam proses pengembangan

Masih dalam proses pengembangan

Masih dalam proses pengembangan

Masih dalam proses pengembangan

Masih dalam proses pengembangan

Status Pelaksanaan

Deskripsi yang jelas atas kewenangan dan prosedur hukum adat Dasar-dasar diletakan untuk pembentukan Pengadilan HAM dan Komis Kebenaran dan Rekonsiliasi (dilaksanakan oleh Partnership for Governance Reform)

Untuk meningkatkan kerangka normatif hukum, prosedur, dan institusi pemerintak untuk Masih dalam proses pengembangan meningkatkan akses pada dan administrasi peradilan

Penerbitan dan diseminasi hard copy putusanputusan pengadilan Pengembangan sistem evaluasi baru untuk kinerja hakim Pengembangan panduan dan pelatihan untuk Komisi Yudisial Pengembangan program Pelatihan untuk Pelatih bagi staf Ombudsman Nasional Meningkatkan pemahaman publik atas sistem peradilan dan hak-hak sipil dasar serta meningkatkan akses pada keadilan. Peningkatan kesadaran public mengenai sistem peradilan dan hak-hak dasar warga negara Peningkatan akses pada keadilan untuk kaum miskin, perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya Peningkatan akses, ketersediaan dan penggunaan teknik-teknik mediasi

Program dan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan: Agustus 2006- Agustus 2009

Dana Hibah sebesar 4,400.000 €, yang dikelola langsung oleh Institusi Pelaksana untuk disalurkan dalam bentuk alat maupun kegiatan. MA tidak mengelola dana donor.

Catatan

98

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Status Pelaksanaan

Memperkuat kapasitas pemberantasan korupsi di Aceh (dilaksanakan oleh Partnership for Governance Reform) Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses hukum di antara daerah konflik dan Masih dalam proses pengembangan daerah yang terkena dampak tsunami Kesadaran Hukum dan Hak pada masyarakat dan prosedur untuk mengakses peradilan meningkat dengan adanya penyebaran informasi hukum dan pelatihan peningkatan kesadaran hukum dan hak Akses masyarakat pada bantuan hukum dan perwakilannya dengan memberikan fasilitas pada petugas bantuan hukum. Untuk meningkatkan kapasitas institusi (keahlian, system, dan infrastruktur) atas hukum informal dan formal untuk memberikan akses pada keadilan, menjunjung tinggi pelaksanaan Masih dalam proses pengembangan rule of law, melindungi hak asasi manusia dan mendorong dilaksanakannya system peradilan yang terintegrasi Penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas pada petugas pelaksana hukum secara formal dan informal Perencanaan pengembangan kapasitasCapacity development action plan dibangun dan diimplementasikan Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan monitoring dan advokasi haknya yang terlanggar, untuk menyebarluaskan informasi untuk Masih dalam proses pengembangan mempromosikan hak masyarakat dan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari system peradilan dan berperan sebagai akuntabilita publik Sebuah Pusat Pengembangan Keadilan dibentuk dan berjalan Fasilitas Small Grants untuk Organisasi Sipil terbentuk dan berjalan

Program dan Kegiatan

Catatan

99

8.

No

Kontraktor: IALDF

AUSAID

Lembaga Donor & Kontraktor

Mou dengan Federal Court of Australia (FCA)

Nama Proyek

Program Pengikisan Tumpukan Perkara

Pelatihan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Penyusunan Perma Perlindungan Konsumen

Program dan Kegiatan Perma Perlindungan Konsumen mengenai Tata Cara Keberatan dalam perkara konsumen telah selesai disusun dan disahkan melalui SK Ketua MA. Telah dilaksanakan pelatihan mediasi bekerjasama dengan IICT (yang dilaksanakan di Padang, Semarang, dan Bengkalis) dan PMN (dilaksanakan di Semarang dan Bandung). 1. Telah dilakukan kunjungan ke Australia untuk melihat langsung dan membandingkan sistem manajemen perkara. 2. Pada bulan November akan dilakukan juga kunjungan KMA ke Australia dalam hal pembahasan MoU. 3. Telah dilaksanakan program Audit Perkara yang telah selesai pada bulan Oktober 2006 mengaudit keseluruhan perkara yang ada termasuk perkara di kamar-kamar Hakim Agung. Hasil dan rekomendasi audit telah dipresentasikan di muka Ketua dan Pimpinan MA RI pada bulan April 2007, juga pembahasan dengan para hakim dan panitera di Mahkamah Agung. 4. Penempatan sistem pendaftaran perkara yang sederhana (aplikasi TI) untuk manajemen perkara. 5. Kunjungan ke AustLII (AsianLII – Asian Legal Information Institute www.asianlii.org ), Federal Court of Australia, Family Court of Australia, dan Judicial Commission of New South Wales untuk mengkaji praktek-praktik terbaik dalam transparansi peradilan dan informasi pengadilan. 6. Melaksanakan pertemuan Empat Bulanan dengan anggota Kelompok Kerja Manajemen Perkara MA dalam membahas tindak lanjut dari rekomendasi pengikisan tunggakan perkara dan meningkatkan transparansi peradilan.

Status Pelaksanaan

Catatan

100

No

Lembaga Donor & Kontraktor

Nama Proyek

Program Transparansi Peradilan

Program Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan (Leadership and Change Management Programme)

Program Bantuan Tenaga Teknis Pengelolaan Keuangan

Program dan Kegiatan

Telah dibentuk Tim Penyusun Peraturan Akses atas Putusan Pengadilan yang beranggotakan Hakim Agung dan pejabat struktural lainnya melalui SK Ketua MA. Tim ini telah melakukan beberapa pertemuan dan rekomendasi dari Tim ini akan dibahas dengan Pimpinan MA pada bulan Juni 2007.

1. Telah dilakukan interview calon Konsultan Keuangan dan konsultan tersebut telah bekerja membantu Badan Urusan Administrasi MA RI khususnya Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dalam merancang dan mengimplementasikan Anggaran Mahkamah Agung RI serta manajemen keuangan. 2. Dukungan dalam perencanaan anggaran dan pelatihannya pada para Hakim Pengadilan TInggi (Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum) 3. Pada bulan April 2007 dilaksanakan Kunjungan Dinas ke Pengadilan Federal Australia dalam bidang Anggaran dan Manajemen Keuangan yang memberangkatkan 10 personil dari Biro Perencanaan dan Biro Keuangan MA RI. Rincian rencana program ini sedang dibahas dengan pimpinan MA dan pihak Federal Court of Australia. Pelatihan akan dilaksanakan pada pertengahan 2007.

Status Pelaksanaan

Catatan

101

Institusi Pelaksana: IALDF

JICA

10.

IDLO

Lembaga Donor & Kontraktor

9.

No

Program Revisi Buku I, II dan III Mahkamah Agung RI

Program Bantuan pada Pengadilan di Aceh

Nama Proyek

Pelatihan pada bidang pertanahan, waris, dan jaminan, gender, kepemilikan pribadi, kepentingan bisnis, utang dan piutang termasuk didalamnya kredit mikro, asuransi dan skema kompensasi, perbaikan atas pelayanan publik, pelayanan bantuah hukum dan ADR, dll.

Program Penyusunan Manual Pusdiklat

Program Survey tentang Akses dan Keadilan di Pengadilan Agama

Program dan Kegiatan

Proposal Survey telah disetujui dan akan dilakukan survey pada responden hakim, pegawai pengadilan, pengguna pengadilan, LSM, advokat, mengenai persepsi yang ada atas kualitas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama pada para pengguna pengadilan dan mengetahui akses masyarakat ke Pengadilan Agama.

Survey dilaksanakan dengan jumlah responden sebanyak 1000 orang pengguna pengadilan di bulan Maret 2007 bekerjasama dengan konsultan Indonesia yaitu Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat – PPIM.

Baru pada tahap penyusunan proposal Penandatanganan MoU diminta diganti dengan Letter of Agrement sesuai saran KMA. Selain itu IDLO diharapkan memberikan surat persetujuan dari BRR terlebih dahulu agar MA yakin bahwa kegiatan IDLO masih dalam koordinasi BRR. Namun hingga kini, surat tersebut belum dikirimkan. Buku I, II, dan III telah selesai disahkan dan dicetak sebanyak 1400 eksemplar dan diserahterimakan secara resmi kepada MA di Bulan September 2006. Namun MA masih melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, untuk itu MA telah membentuk Tim yang akan menelaah kembali isi Buku I, II, dan III tersebut, yang diketuai oleh Bpk. Atja Sondjaja.

Catatan

Status Pelaksanaan

102

10.

No

Kontraktor: The Asia Foundation

Danish Institute of Human Rights

Lembaga Donor & Kontraktor

2. Program Revisi Perma Mediasi dan Pelatihan Mediasi selama jangka waktu 2 tahun (2005 – 2008)

1. Asistensi dan Pelatihan dalam Peningkatan Akuntabilitas Yudisial

Program dan Kegiatan

3. Mengembangkan manual prosedur, pedoman dalam kejahatan hak asasi manusia dilaksanakan oleh ELSAM

2. Pengembangan Cetak Biru Pengadilan HAM dilaksanakan oleh PSHK

Proyek Bantuan pada 1. Meningkatkan pengetahuan pada hak-hak Pengadilan HAM asasi dasar dan aplikasinya

Program Peningkatan Akuntabilitas Yudisial

Nama Proyek

Draft Pedoman Unsur-unsur Kejahatan Manusia dan Panduan Beracara di Pengadilan HAM sudah selesai dan sedang naik cetak dan menunggu tindak lanjut kebijakan atas pengesahan draft ini. Tiga alternatif yang ditawarkan adalah PERMA bersama antara MA, Kejaksaan AGung, dan Komnas HAM atau Amandemen UU Pengadilan HAM.

Cetak Biru Pengadilan HAM telah selesai pada bulan Juli 2006.

Telah dilakukan Pelatihan selama 8 hari di Denmark oleh Institusi Danish untuk Hak Asasi dan Empat program pelatihan di Indonesia oleh hakim agung/hakim terlatih serta Mentoring atas setiap Pengadilan HAM oleh Hakim Agung yang ditunjuk. Kegiatan ini telah selesai pada Bulan Januari 2006

Telah dibentuk Tim berdasarkan SK KMA.

Program pelatihan mediasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2005. Pelatihan ini dilakukan melalui studi banding mengenai Prosedur Mediasi pada bulan Juli 2006. Melalui Program ini JICA juga memberikan dukungan dalam pengembangan sistem Court Annex Mediation pada Pengadilan Syariah di Aceh.

Status Pelaksanaan

Catatan

103

GTZ-ICL

UNODC

13.

January 2006December 2007

Kontraktor: The Asia Foundation

Lembaga Donor & Kontraktor Danish Embassy

11.

11.

No

Status Pelaksanaan

Pelatihan bagi para Hakim dan Panitera. Untuk meningkatkan kemampuan personil dan institusi peradilan dalam menerapkan hukum persaingan usaha di Indonesia.

MoU telah ditandatangani oleh KaMA, KPPU, dan Director GTZ pada bulan April 2006. Program Pelatihan yang berjalan selama 2006 antara lain adalah seminar untuk para hakim pengadilan negeri di Jakarta (3 Hakim Agung, 34 Hakim PN), diskusi panel dengan 15 Hakim Agung di Jakarta, Seminar dengan 39 hakim PN di Makassar dan seminar-seminar lainnya di Bali, Semarang, Batam dan Pontianak.

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Perkara di Pengadilan Niaga 2. Penerapan Aturan Prosedural Rules untuk Pengadilan HAM oleh Mahkamah Agung Sedang dalam pengembangan. sebagai pedoman bagi para hakim di Bekerjasama ELSAM - Universitas Islam Negeri Pengadilan HAM PSW Sunan Kalijaga. 3. Pelatihan HAM bagi para hakim Pengadilan Agama mengenai gender dan HAM dalam Hukum Keluarga Islam.

Program dan Kegiatan

Pada bulan Juli 2006 dilakukan evaluasi atas pelaksanaan proyek yang dilakukan selama 2004-2006. Penguatan Integritas Hasil evaluasi tersebut disusun oleh seorang evaluaHasil dari Terminal Evaluation Report disdan Kapasita Sektor tor independen yang menghasilkan Terminal Evaluampaikan oleh pimpinan proyek kepada Pengadilan di ation Report. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah Mahkamah Agung, pada bulan Maret 2007 Indonesia untuk menyimpulkan manfaat dari proyek, serta pengalam yang diraih baik dari kinerja, manajemen dan desain program.

Program Pengembangan Kapasitas Personil Pengadilan dalam bidang Persaingan Usaha

Pengembangan Institusional secara Berkelanjutan di Pengadilan HAM Indonesia:

Nama Proyek

Catatan

LAMPIRAN 4 STATISTIKA KEADAAN PERKARA Lampiran 4. a. Rekapitulasi Perkara Kasasi Tindak Pidana Korupsi Bulan Januari 2006 sampai dengan Bulan Desember 2006

BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL

PERKARA MASUK

PUTUS

BELUM PUTUS

YANG DIHUKUM

BEBAS

40 33 42 52 54 40 38 44 42 25 43 46 499

25 18 29 40 45 32 30 35 19 7 13 14 307

15 15 13 12 9 8 8 9 23 18 30 32 192

16 14 23 31 31 22 23 33 15 6 13 12 239

9 4 5 9 14 10 7 2 4 1 2 68

Lampiran 4. b Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tingkat Pertama

TINDAK PIDANA NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA = 9.68 PERKARA (58,76%)

TINDAK PIDANA KEHUTANAN = 2.977 PERKARA (8,07%) TINDAK PIDANA ANAK = 2.829 PERKARA (7,7%)

TINDAK PIDANA KORUPSI = 940 PERKARA (5,7%)

TINDAK PIDANA TERORIS = 48 PERKARA (0,29%)

TINDAK PIDANA KORUPSI = 940 PERKARA (5,7%) TINDAK PIDANA NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA = 9.68 PERKARA (58,76%) TINDAK PIDANA KEHUTANAN = 2.977 PERKARA (8,07%) TINDAK PIDANA ANAK = 2.829 PERKARA (7,7%) TINDAK PIDANA TERORIS = 48 PERKARA (0,29%)

104

Lampiran 4.c. Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tingkat Banding

TINDAK PIDANA TERORIS = 0 PERKARA (0%)

TINDAK PIDANA ANAK = 69 PERKARA (2,04%)

TINDAK PIDANA KORUPSI = 32 PERKARA (23,04%)

TINDAK PIDANA KEHUTANAN = 47 PERKARA (25,65%) TINDAK PIDANA NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA = 225 PERKARA (39,27%)

TINDAK PIDANA KORUPSI = 32 PERKARA (23,04%) TINDAK PIDANA NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA = 225 PERKARA (39,27%) TINDAK PIDANA KEHUTANAN = 47 PERKARA (25,65%) TINDAK PIDANA ANAK = 69 PERKARA (2,04%) TINDAK PIDANA TERORIS = 0 PERKARA (0%)

Lampiran 4. d. Penyelesaian Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diterima Pengadilan Pajak dan Diteruskan kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 selama Tahun 2006

No 1. 2. 3. 4. 5.

Permohonan PK dari Pemohon PK dari Pemohon Banding Terbanding *) AC AB Jml Jumlah Permohonan yang diterima 54 115 169 36 205 Dikirim ke Mahkamah 37 101 138 28 166 Agung Belum dikirim ke MA 17 14 31 8 39 (menunggu kelengkapan) Putusan yang diterima dari MA Belum diterima 37 101 138 28 166 putusannya dari MA Uraian

*) semua Acara Biasa tidak ada Acara Cepat

105

106

12.

11.

10.

9.

8.

KMA/018/SK/III/2006 14 Maret 2006 KMA/032/SK/IV/2006 4 April 2006

KMA/014/SK/II/2006 27 Februari 2006 KMA/015/SK/II/2006 17 Februari 2006

KMA/012/SK/II/2006 15 Februari 2006

B. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK Ka MA) KMA/001/SK/I/2006 1. 2 Januari 2006 KMA/002/SK/I/2006 2. 2 Januari 2006 KMA/002A/SK/I/2006 3. 2 Januari 2006 KMA/006/SK/I/2006 4. 16 Januari 2006 KMA/007/SK/II/2006 5. 6 Februari 2006 KMA/008/SK/II/2006 6. 6 Februari 2006 KMA/009/SK/II/2006 7. 10 Februari 2006

No Nomer Peraturan A. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Perma No. 01 Tahun 2006

Pemberlakuan Buku I, II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Tim Teknis Penyusunan Petunjuk Pelaksaaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial (POKJA) – Ketua H. Atja Sondjaja, SH – Sekretaris Eddy Pramono, SH.MH Pencabutan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/034/SK/IV/2005 tentang Pemindahan Tempat Sidang Pengadilan Negeri Calang, Pengadilan Meolaboh ke gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan. Pembentukan Tim Persiapan Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2005/2006 – Ketua : Prof. Dr. Paulus E.L., SH – Sekretaris : Drs. H. M. Rum Ne Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Stabat.

Pembentukan Tim Sikronisasi Legislasi antara Mahkamah Agung RI dan Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

Penunjukan Juru Bicara Mahkamah Agung RI Sdr. DJOKO SARWOKO, SH

Pengangkatan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan serta Tanggung Jawab Dana Mahkamah Agung RI.

Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan serta Tanggung Jawab Dana Mahkamah Agung RI.

Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Tentang

PERATURAN MA, KEPUTUSAN KETUA MA DAN SURAT EDARAN MA ANTARA LAIN ADALAH:

LAMPIRAN 5

107

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

No

KMA/052A/SK/V/2006 29 Mei 2006 KMA/053/SK/VI/2006 2 Juni 2006

KMA/050/SK/V/2006 8 Mei 2006 KMA/051/SK/V/2006 19 Mei 2006

KMA/041/SK/IV/2006 20 April 2006 KMA/042/SK/IV/2006 20 April 2006 KMA/043/SK/IV/2006 20 April 2006 KMA/044/SK/IV/2006 20 April 2006 KMA/045/SK/IV/2006 20 April 2006 KMA/046/SK/IV/2006 20 April 2006 KMA/047/SK/IV/2006 20 April 2006 KMA/048/SK/IV/2006 28 April 2006

KMA/038/SK/IV/2006 19 April 2006

Nomer Peraturan KMA/033/SK/IV/2006 11 April 2006 KMA/034/SK/IV/2006 19 April 2006 KMA/035/SK/IV/2006 19 April 2006 KMA/037/SK/IV/2006 19 April 2006

Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional MARI dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2006 di Batam. Tanggal 10 September 2006 s.d. 14 September 2006.

Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan. – Ketua : Djoko Sarwoko, SH – Sekretaris : Suparno, SH Penunjukan Tim Peneliti Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi.

Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Bengkalis. – Romuel F. Tampubolon, SH

Penunjukan Hakim Yustisial untuk tugas di Majelis Tim sebagai Panitera Pengganti

Peraturan Tata Tertib pemilihan Calon Ketua Mahkamah Agung RI

Penunjukan Hakim Agung yang memeriksa Permohonan Kasasi dan PK perkara perselisihan Hubungan Industrial.

Pengangkatan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. – Muhammad Saleh, SH – Basocki, SH Administrasi Keuangan Penegakan dan HAM Pelaksanaan Hukum Bidang Keperdataan dalam Penyelesaian perkara hukum Kasasi dan PK untuk Minutasi berkas perkara. Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Keuangan Penegakan dan HAM dalam pelaksanaan hukum Bidang Keperdataan dalam penyelesaian perkara Hukum Kasasi dan PK Tahun 2005. Administrasi Keuangan Penegakan dan HAM dalam pelaksanaan Hukum Bidang Keperdataan dalam penyelesaian perkara hukum kasasi dan PK untuk minutasi berkas perkara Petunjuk pelaksanaan Administrasi Keuangan Penegakan dan HAM dalam pelaksanaan hukum Bidang Keperdataan dalam penyelesaian perkara Hukum Kasasi dan PK untuk minutasi berkas perkara. Perubahan susunan dan keanggotaan kelompok Kerja Bidang Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI POKJA Bidang TUN.

Pembentukan Kelompok Kerja pada Bidang Perdata Agama Mahkamah Agung Pokja Agama.

Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Petunjuk Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial.

Tentang Tim Penyaringan dan Penyelesaian serta menetapkan pengisian Jabatan Struktural dan Fungsional dalam Organisasi Baru pada Mahkamah Agung.

108

41.

40.

KMA/080/SK/VIII/2006 24 Agustus 2006 KMA/081/SK/VIII/2006 31 Agustus 2006 KMA/082/SK/IX/2006 05 September 2006

KMA/079/SK/VII/2006 25 Juli 2006

38.

39.

KMA/078/SK/VII/2006 25 Juli 2006

KMA/060/SK/VI/2006 29 Juni 2006 KMA/060A/SK/VI/2006 29 Juni 2006

KMA/055/SK/VI/2006 2 Juni 2006 KMA/056/SK/VI/2006 6 Juni 2006 KMA/057/SK/VI/2006 6 Juni 2006 KMA/058/SK/VI/2006 6 Juni 2006 KMA/059/SK/VI/2006 13 Juni 2006

Nomer Peraturan KMA/054/SK/VI/2006 2 Juni 2006

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

No

Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas, dan Bendera Pengadilan, Tata Ruang serta Tata Tertib Sidang Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer dalam Rangka Peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.

Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung.

Pembentukan Tim Evaluasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004. 1. Dr. H. Abdurrahman, SH Ketua 2. Harifin A. Tumpa, SH Anggota 3. Djoko Sarwoko, SH 4. Drs. H. Abdul Manan, SH 5. Ida Bagus Ngurah Adnyana, SH 6. H. Imam Soebechi, SH 7. Hirman Purmanasuma, SH Pembentukan Tim Perumus Tugas-tugas dan Pembinaan Calon Hakim (CAKIM) 1. H. Atja Sondjaja, SH Ketua 2. M. Bahaudin Qaudry, SH Anggota 3. Prof. Dr. HM. Ahmad Sukardja, SH 4. Timor P. Manurung, SH 5. Drs. H. Babiburahman, M.Hum 6. Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle 7. Edy Pramono, SH.MH. Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan Hakim dan para pejabat Eselon I dan II.

Pembentukan Kelompok Kerja Pengadilan Hubungan Industrial POKJA PHI. – Ketua Harifin A. Tumpa, SH – Wk/Sek. Prof. Dr. H. Muchsin, SH Penunjukan Majelis Hakim Agung pemeriksa dan Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali Tahun 2003 ke bawah.

Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim serta Tata Cara pembelaan diri Hakim.

Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.

Tentang Penunjukan penanggung jawab Rapat Kerja Nasional MA dengan Jajaran Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2006. Atas nama : Drs. H. Ahmad Kamil, SH.M.Hum. Penunjukan Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Ketua Penyelenggara (Organizing Committe) Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung. Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Rekrutmen, Promosi dan Mutasi Hakim serta Need Assessment Pengadilan Hak Asasi Manusia.

109

C. 53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

No

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) SEMA No. 01 Tahun 2006

KMA/097/SK/X/2006 17 Oktober 2006 KMA/101/SK/XI/2006 20 November 2006 KMA/102/SK/XII/2006 11 Desember 2006 KMA/104A/SK/XII/2006 22 Desember 2006

KMA/095/SK/X/2006 17 Oktober 2006 KMA/096/SK/X/2006

KMA/094/SK/X/2006 16 Oktober 2006

KMA/090/SK/IX/2006 28 September 2006 KMA/091/SK/X/2006 04 Oktober 2006

KMA/086/SK/IX/2006 08 September 2006

Nomer Peraturan KMA/083/SK/VIII/2006 07 September 2006

Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD

Pedoman Perilaku Hakim

Pengangkatan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

Penugasan Hakim Agung dan para Pejabat Pendamping pada Rapat Kerja Dalam Rangka Kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Mahkamah Agung RI.

Penunjukan Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Malaksanakan Tugas Pengawasan.

Penetapan Izin Sidang Itsbat Kesaksiak Rukhiyat Hilal dengan Hakim Tunggal kepada Mahkamah Syariah

Pengangkatan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. 1. Dwi Djanuwanto, SH 2. Yakub Ginting, SH.CH.MKn. Pembentukan kelompok Kerja Penyempurnaan Pedoman Perilaku Hakim. – Narasumber : Para Wakil – Ketua : Iskandar Kamil, SH – Wkl. Ketua : Drs. H. Ahmad Kamil, SH.M.Hum – Anggota : Gunanto Suryono, SH Harifin A. Tumpa, SH.MH. Prof. DR. Mieke Komar, SH.MCL Artidjo Alkostar, SH – Sekretaris : Min Trisnawaty, SH

Pembentuan Tim kerja Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 dan Pelatihan Mediator.

Tentang Pembagian kendaraan dinas roda empat untuk Operasional kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Pembentukan Tim Evaluasi Undang-undang No. 5 Tahun 2005 Tahun 2004 1. Dr. H. Abdurrahman, SH Ketua 2. Harifin A. Tumpa, SH Anggota 3. Hirman Purwanasuma, SH Sekretaris

110

2.

No 1.

Dalam monitoring dan evaluasi dilakukan pengumpulan data tentang SDM, keuangan dan sarana prasarana antara lain tanah dan bangunan. Selain itu kegiatan ini diharapkan bisa menjadi media komunikasi (two way traffic) antar pusat dan daerah dalam mendukung perencanaan di masa datang, dalam hal pemetaan/standarisasi tentang SDM, sarana prasarana, kebutuhan dan penyusunan anggaran/ RKA-K/L Mahkamah Agung dan badan peradilan serta struktur Mahkamah Agung dan melakukan klarifikasi data hasil kegiatan tersebut.

Rincian Beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah monitoring dan evaluasi di 30 provinsi di seluruh Indonesia pada semua lingkungan peradilan, dengan peserta para Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan petugas dari pusat terdiri dari Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Kepegawaian dan Biro Perlengkapan.

Pada tahun 2006, kegiatan yang telah dilakukan antara lain: 1. Telah dilakukan kunjungan ke pelatihan calon hakim di Malang dimana telah dibagikan kuesioner kepada para peserta dan telah dianalisa sebagai bagian dari evaluasi pelatihan calon hakim. 2. Telah dilakukan kunjungan ke Bukittinggi/ Padang dan Makassar sebagai calon tempat pusat pelatihan. 3. Peraturan calon pelatih dan pelatihan para instruktur telah dilakukan di Jakarta sebanyak 18 orang dan di Padang sebanyak 13 orang. 4. Dalam rangka perbaikan manajemen perkara pada 6 pengadilan percontohan, telah dilakukan kunjungan lokasi di Mataram, Padang, Pontianak dan Makassar, Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Dan prioritas telah dimulai dari Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Bekasi. 5. Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik akan sistem peradilan dan peningkatan akses pada keadilan, telah diselenggarakan diantaranya kegiatan Public Forum di Padang dan Makassar, dengan peserta LBH/ masyarakat/ LSM, Pelatihan para legal dari LSM dilatih memberikan nasehat hukum kepada kelompok masyarakat miskin/ lemah, Menyusun strategi dan strategi metodologi dan strategi pelatihan, Perekrutan para ahli kurikulum dan ahli gender, Perekrutan koodinator/ instruktur pelatihan paralegal regional dan membentuk tim mentor paralegal regional (1 tim yang terdiri dari 5 orang disetiap lokasi).dan Pelatihan bagi LSM dalam teknik mediasi.

Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam IV gelombang, yaitu: a) Gelombang I : wilayah Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Banten dan Tanjung Karang. b) Gelombang II : wilayah D.I. Aceh, Medan, Bangka Belitung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru dan Padang. c) Gelombang III : wilayah Ambon, Jayapura, Kupang, Makassar, Manado, Maluku Utara, Kendari dan Denpasar. d) Gelombang IV : wilayah Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Gorontalo, Palangkaraya, Samarinda dan Palu. Program Pengelolaan - Perencanaan dan Pelaksanaan Pendanaan Luar Negeri Bilateral. Sumber Daya Manusia Berdasarkan kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan komisi Uni Eropa, Mahkamah Agung mendapatkan bantuan hibah dari Aparatur Uni Eropa senilai € 10.000.000 (Sepuluh juta Europe) dengan nama proyek ”Good Governance in The Judiciary”. Untuk mendukung proyek tersebut, Mahkamah Agung menyediakan dana pendamping senilai Rp. 13.871.655.000,- (Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) terhitung untuk tahun 2006-2008.

Program Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan

LAMPIRAN 6 REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2006

111

3.

Program Perencanaan Hukum

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Sebagai bagian dari fungsi pembinaan, kegiatan yang dilakukan meliputi monitoring dan evaluasi, agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan seperti yang diharapkan dan hal ini sejalan dengan sistem anggaran yang berbasis kinerja sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Untuk itu kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan pembuatan penetapan kinerja Mahkamah Agung Tahun 2006 berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 10A/ST/BUA/V/2006 dan penyusunan LAKIP Mahkamah Agung Tahun 2005 berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 26A/ST/BUA/ VII/2006.

b. Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Administrasi Hukum. - Pemantauan dan evaluasi manfaat. Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap organisasi administrasi dan finansial badan peradilan, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap setiap usulan pembentukan pengadilan negeri dan pengadilan agama baru yang diusulkan sebagai akibat dari undang-undang otonomi daerah ataupun dalam rangka memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti memperdekat jarak ke pengadilan. Pada tahun 2006 telah terbentuk 11 pengadilan negeri baru.

- Pembentukan tim perumus jabatan fungsional pranata peradilan Mahkamah Agung dimana telah dihasilkan quesioner untuk 4 lingkungan peradilan dan hasil quesioner tersebut akan dipakai untuk pembuatan naskah akademis.

b) Pengembangan organisasi dan tata laksana pengadilan. Kegiatan yang telah dilakukan adalah: - Pembentukan tim pembahasan pengembangan organisasi dan tata laksana pengadilan yang menghasilkan:  (Draft) pola kelembagaan peradilan.  (Draft) jabatan fungsional peradilan.

a. Kegiatan Pembinaan Hukum dan Organisasi. a) Penyelesaian organisasi dan tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung Peraturan Presiden sebagai konsekuensi sistem peradilan satu atap (one roof system) di bawah Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyelesaian struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk dibentuk tim terpadu Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya, ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/111/2006 Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/08/SK/111/06 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

112 a)

Diperlukan suatu keterampilan aparat masing-masing pengadilan untuk dapat menyusun RKA-K/L dengan baik dan benar. Padahal selama ini kinerja aparat badan peradilan tidak pernah menyusun anggarannya sendiri (dilaksanakan oleh departemen terkait), untuk itu agar kendala tersebut dapat dikurangi, maka perlu dilakukan bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L pada aparat pengadilan pada semua lingkungan peradilan khususnya pejabat jajaran/ kesekretariatan pengadilan pada 30 propinsi termasuk pula tentang pembuatan RAB, pengusulan anggaran.

e. Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2004-2009.yang nantinya akan dijadikan acuan dalam Mahkamah Agung menjalankan program dan kegiatannya dengan pada blue print Mahkamah Agung. b) Mengajukan Usulan Anggaran Mahkamah Agung. Pada tahun 2006 pada waktu rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Mahkamah Agung mengajukan usulan anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 3.864.600.000.000,- (Tiga triliun delapan ratus enam puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai Rp. 1.210.796.301.800,-. 2. Belanja Barang Rp. 846.461.696.200,-. 3. Belanja Modal Rp. 1.807.342.002.000,-. Pagu definitif Mahkamah Agung tahun 2007 berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor: SE-546/MK.02/2006 Tanggal 6 Nopember 2006 adalah sebesar Rp. 3.091.726.309.000,- (Tiga triliun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah). c) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Mahkamah Agung Tahun 2007. Dengan berlakunya sistem peradilan satu atap (one roof system) di bawah Mahkamah Agung dan masih dalam masa transisi pengembangan struktur organisasi Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menyusun RKA-K/L tidak hanya untuk Mahkamah Agung (pusat) saja, tetapi juga kebutuhan anggaran pengadilan pada semua lingkungan peradilan . Bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L Mahkamah Agung Tahun 2007.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi AKIP dan LAKIP telah dilaksanakan dengan peserta para Wakil Sekretaris tingkat pertama di ibukota propinsi dan para Wakil Sekretaris pengadilan tingkat banding di semua lingkungan peradilan, di selenggarakan di Surabaya.

d. Kegiatan sosialisasi AKIP dan LAKIP. Karena pentingnya pembuatan AKIP dan LAKIP oleh Mahkamah Agung maka perlu disosialisasikan mengenai AKIP dan LAKIP kejajaran badan peradilan.Hal ini dilakukan karena penyusunan AKIP dan LAKIP Mahkamah Agung harus didukung oleh data-data dari badan peradilan antara lain mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang telah dicapai (kinerja badan peradilan), dll.

113

Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya

5.

Dengan berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung selain melakukan pembinaan teknis yudisial, juga melakukan pembinaan finansial, administrasi dan organisasi terhadap 4 (empat) lingkungan peradilan. Memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pengadilan yang memprihatinkan, maka Mahkamah Agung dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokoknya memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana badan peradilan secara bertahap dan berkesinambungan, maka kegiatan yang dilakukan antara lain: pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, pembangunan rumah dinas, rehab. gedung kantor, rehab. rumah dinas. (Rincian dapat dilihat pada Bagian Kedelapan tentang Alokasi Anggaran MA RI dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Program Kerja Mahkamah Agung 2007)

Program Kegiatan yang telah dilakukan adalah: Pembentukan Hukum Penunjukan tim pengkajian struktur organisasi dan tata kerja pengadilan, dengan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor MA/BUA/16B/S-Kep/VIII/2006. Tim telah menghasilkan draft struktur organisasi dan tata kerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Pengintegrasian Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja. - Pemantapan pengadaan tanah di lingkungan peradilan militer. Dalam melakukan pembinaan terkait hal ini Mahkamah Agung mengadakan kegiatan: • Pemantapan pengadaan tanah bagi gedung kantor pengadilan, khususnya pengadilan militer dan pengadilan agama. Dengan pertimbangan sejak pengalihan ke 2 (dua) pengadilan tersebut, pengalihan pengadilan militer tidak disertai pengalihan aset-asetnya, sehingga menjadi kewajiban Mahkamah Agung menjadikan saranasarana dan prasarananya, untuk itu langkah prioritas adalah pengadaan tanah bagi semua pengadilan militer. Pengadaan tanah tersebut bagi 23 (dua puluh tiga) pengadilan militer telah ditetapkan/ Pemantapan pengadaan tanah di pengadilan agama. Sedangkan pengadaan tanah bagi kantor pengadilan tersebut secara bertahap dan terus menerus, antara lain sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/229/SK/XI/2006 Tanggal 30 Nopember 2006, telah ditetapkan lokasi tanah bagi Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

4.

d)

114

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

Program Penegakan Hukum dan HAM

8.

9.

Pembinaan administrasi kepegawaian yaitu ujian dinas Tk. I dan II serta penyesuaian ijasah. Pelayanan dan bantuan hukum, dalam hal ini pembinaan pelayanan minimal (SPM).

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dengan waktu yang relatif cepat serta memberikan rasa keadilan. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi berkewajiban menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali yang berasal dari seluruh Indonesia/badan peradilan di bawahnya. Dalam mendukung penyelesaian perkara-perkara yang berada di Mahkamah Agung yang terus bertambah, diperlukan kerja keras dan dukungan finansial yang memadai. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan hukum dalam bidang keperdataan, dalam hal ini biaya pelaksanaan penyelesaian tunggakan putusan perkara sejumlah 10.000 perkara, dan penyelesaian perkara KKN dan HAM sejumlah 150 perkara.

Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan penyelenggaraan pembinaan hukum dan peradilan yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, pejabat Eselon I, II Mahkamah Agung ke pengadilan di daerah, dan pembinaan bantuan sosial dalam hal ini bantuan pelayanan masyarakat yaitu: a. Biaya pelaksanaan bantuan hukum/saksi/penterjemah/pengacara: 2. Biaya peradilan Tk. Banding 50 kasus. 3. Biaya peradilan Tk. Pertama 150 kasus. a. Penyelenggaraan pembinaan hukum dan peradilan yang dilakukan oleh Pimpinan, Hakim Agung, pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung kepada pengadilan di daerah.

Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping dituntut untuk dapat melaksankan tugas pokoknya dengan baik dalam menegakkan keadilan, diharapkan pula dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sesuai dengan azas peradilan yang cepat, sederhana dan murah, khususnya terhadap masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah memberikan bantuan pelayanan masyarakat, yang terdiri dari: 2. Biaya pelaksanaan bantuan hukum/ saksi/ penterjemah/ pengacara: 1. Biaya peradilan Tk. Banding 50 kasus. 2. Biaya peradilan Tk. Pertama 150 kasus. 3. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat, dalam hal ini penyuluhan dan penyebaran informasi terhadap 50 orang dalam 5 kegiatan dan dengar pendapat dengan organisasi/ lembaga/ tokoh masyarakat terhadap 40 orang dalam 5 kegiatan.

a. b.

Program Peningkatan Mahkamah Agung dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelaksanaan kekuasaan kehakiman, maka diperlukan tenaga aparatur Kualitas Profesi pengadilan (khususnya tenaga teknis dan non teknis) yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu diperlukan peningkatan Hukum kualitasnya antara lain melalui pendidikan dan pelatihan secara sistematis dan berkesinambungan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2006, antara lain: b. Pendidikan dan pelatihan teknis, yang telah dilakukan adalah: 1. Pelatihan pemandu : 40 orang. 2. Pelatihan untuk hakim : 90 orang. 3. Pelatihan untuk juru sita : 50 orang. 4. Pelatihan calon hakim : 500 orang.

7.

6.

115

10.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Dengan tersosialisasinya hal tersebut, diharapkan aparatur pengadilan dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004.

Hal ini terkait dengan program pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan, diskriminatif dan perdagangan terhadap perempuan dan anak (trafficking) karena merupakan pelanggaran HAM.

Sosialisasi Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 (1) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka dalam rangka mendukung keadilan dan kepastian hukum serta dalam mendukung program pemerintah dalam memasyarakatkan program pengarusutamaan gender, maka kegiatan yang dilakukan tahun 2006 adalah dengan sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kepada para pejabat/ aparatur pengadilan sejumlah 350 orang yang terbagi penyelenggaraannya di 10 kota yaitu Medan, Pekanbaru, Bandung, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar, Banjarmasin, Kendari dan Ambon.

116

Rancangan Keputusan Presiden (masih dalam pengesahan menjadi Keputusan Presiden)

Usulan Peningkatan kelas pengadilan negeri dan pengadilan agama (masih dalam proses), yaitu :

7.

Dasar Kebijakan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 (perubahan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 Tanggal 11 Mei 2006 yaitu Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 Tanggal 12 Desember 2006 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 12 Desember 2006 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 Tanggal 12 Desember 2006

6.

5.

4.

3.

2.

1.

No

Peningkatan kelas Pengadilan Agama Sampit, Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Tiga Raksa, Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Bangko, Pengadilan Agama Batu Raja, Pengadilan Agama Kab. Malang, Pengadilan Agama Slawi, Pengadilan Agama Kajen, Pengadilan Agama Tenggarong, Pengadilan Agama Balik Papan, Pengadilan Agama Tanah Grogot, Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Pengadilan Agama Palangkaraya, Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Kisaran, Pengadilan Agama Ternate, Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Pengadilan Agama Batu Sangkar, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Pangkal Pinang.

Pengadilan Agama Bener Meriah, Pengadilan Agama Kab. Tojo Una-una, Pengadilan Agama kab. Perigi Motong, Pengadilan Agama Rote Dao, Pengadilan Agama Kab. Dharmasraya, Pengadilan Agama Kab. Kepulauan Sula, Pengadilan Agama Kab. Halmahera Selatan, Pengadilan Agama Kab. Bangka Selatan, Pengadilan Agama Kab. Bangka Tengah, Pengadilan Agama Kab. Bangka Barat, Pengadilan Agama Kab. Seram Barat, Pengadilan Agama Seram Timur, Pengadilan Agama Kab. Kepihang, Pengadilan Agama Kab. Lebong, Pengadilan Agama Kab. Banyuasin, Pengadilan Agama Kab. Konawe Selatan, Pengadilan Agama Buton, Pengadilan Agama Kab. Keerom, Pengadilan Agama Kab. Bintuni, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Kab. Serdang Badage, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Kab. Halmahera Timur. Peningkatan kelas Pengadilan Negeri Pangkajene, Pengadilan Negeri Pare-Pare, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Ende, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Sibolga, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Pembentukan Pengadilan Negeri Airmandidi.

Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin.

Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa.

Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Pengadilan

LAMPIRAN 7 PEMBENTUKAN PENGADILAN BARU DAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN SELAMA TAHUN 2006

117

PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM

3.

Jenis Program PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN

2.

1.

No.

Peningkatan Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan Penyelesaian Minutasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan Penyelesaian Perkara yang menarik perhatian masyarakat Peningkatan Penyelesaian Perkara KKN dan HAM

a.

e.

d.

Sistem pemberian reward bagi tenaga teknis

Pengkajian sistem pembinaan karier tenaga teknis peradilan (Rekrutmen, Promosi, Mutasi dan seleksi calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) Pembuatan sistem penilaian kualitas hakim yang komprehensif Rasionalisasi penempatan hakim dan pejabat kepaniteraan

b.

c.

Peningkatan Profesionalisme Aparat Peradilan

a.

d.

c.

b.

Pelaksanaan Administrasi Umum Pelaksanaan Hukum dan Peradilan Tertinggi

a. b.

Kegiatan

-

- - -

Rincian Kegiatan

Pendidikan rintisan gelar bagi hakim dan tenaga teknis lainnya yang mempunya track record baik dan peningkatan kesejahteraan

penilaian track record hakim baik dari segi teknis keilmuan dan manajemen

Diklat Teknis Hakim Diklat Teknis Panitera dan Juru Sita Diklat Manajemen dan Kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll) Lokakarya kemampuan teknis Hakim

LAMPIRAN 8 RENCANA PROGRAM MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2007

118

7.

6.

5.

No. 4.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Jenis Program PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA

Penyempurnaan Sistem Manajemen Perkara Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kekuasaan Kehakiman

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadilan

c. d.

e.

Pembinaan dan Bimbingan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur/Non Teknis Pengadilan b. Pengkajian sistem pembinaan karier tenaga non teknis peradilan c. Rasionalisasi penempatan SDM tenaga non teknis peradilan d. Sistem pemberian reward bagi tenaga non teknis antara lain melalui Pendidikan rintisan gelar bagi tenaga non teknis lainnya yang mempunyao track record baik, dan peningkatan kesejahteraan Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum bagi golongan miskin atau tidak mampu baik laki-laki maupun perempuan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pengadilan

b.

a.

Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding (pelaksanaan tugas dan fungsinya

a.

Kegiatan

Sosialisasi tentang perlindungan terhadap wanita dan anak

Pembangunan gedung Pusdiklat, pengembangan dan perbaikan infrastruktur gedung Pengadilan serta sarana prasarana pejabat pengadilan, pembentukan pengadilan perikanan/pengadilan khusus, dll. Perbaikan pembakuan putusan badan peradilan seperti Putusan, Berita Acara, formulir, dll Peningkatan pembinaan dan pengawasan melekat maupun reguler dengan memberdayakan pengadilan tingkat banding selaku kawal depan Mahkamah Agung memberikan akses pelayanan kepada publik agar dengan cepat mengetahui proses penyelesaian perkara, pembangunan sistem administrasi perkara, administrasi umum, administrasi pengawasan dan pengembangan sistem informasi/internet Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme SDM )Teknis, manajemen dan kepemimpinan).

Rincian Kegiatan

119

PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM PERENCANAAN HUKUM

9.

10.

Jenis Program

8.

No.

k.

g. h. i. j.

f.

b. c. d. e.

c. a.

a. b.

c. d. e. f. g.

b.

a.

Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Penyiapan, penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan di bidang perlindungan HAM Sosialisasi pengarusutamaan gender dan bidang hukum Perencanaan dan pengendalian organisasi, administrasi dan finansial peradilan Pengkajian sarana dan prasarana fisik peradilan Pengkajian sistem administrasi peradilan Pengkajian sistem organisasi peradilan Pengkajian sistem penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran peradilan Pembinaan manajemen organisasi dan kelembagaan peradilan Pembinaan manajemen perlengkapan peradilan Pembinaan sistem administrasi peradilan Pembinaan manajemen kepegawaian peradilan Pembinaan manajemen perencanaan, penganggaran, dan laporan secara terpadu Pembinaan manajemen keuangan peradilan

Kegiatan Pengkodifikasian pengaturan tentang sistem manajemen terpadu Pembuatan pedoman pembinaan administrasi Badan Peradilan Penyusunan himpunan PERMA dan SEMA Kodifikasi putusan pengadilan Penyusunan himpunan putusan pengadilan Pencetakan himpunan putusan pengadilan Pengiriman himpunan putusan pengadilan

Rincian Kegiatan

120