Laporan Harian Mentee (rabu, 6 Maret 2019).docx

Lampiran 2.1A.: FORMULIR LAPORAN HARIAN MENTEE KEGIATAN MAGANG II – PANITERA PENGGANTI LAPORAN HARIAN 1 2 3 4 5 6 7 NO 1

3.

NAMA MENTEE NIP PPC ANGKATAN PENGADILAN MAGANG BAGIAN MINGGU KE NAMA MENTOR

: : : :

AGRINA IKA CAHYANI, S.H. 199505312017122001 III PENGADILAN NEGERI SALATIGA

: PANITERA PENGGANTI : 11 (SEBELAS) : IBU DIAN ARIMBI, S.H.

HARI/ URAIAN KEGIATAN TANGGAL Kode Rabu/ Briefing Pagi 06/03/2019 Tugas Pukul: Deskripsi singkat: 08.00-09.00 Seluruh Mentee berkumpul untuk mempersiapkan diri melaksanakan kode tugas pada hari ini.

Pukul: 13.00-16.30

Kode Tugas

PP.I.B.-8

Mengikuti proses diversi (berhasil/gagal)

PP.I.B.-9

Membuat penetapan kesepakatan perdamaian

PRODUK



Deskripsi singkat: Mentee mengikuti proses diversi dan membuat penetapan kesepakatan perdamaian, berikut uraiannya: 1. Dikarenakan tidak adanya proses diversi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Salatiga sampai dengan saat dibuatnya laporan harian ini maka disini Mentee melakukan observasi terhadap proses diversi pada perkara pidana anak dengan register Nomor: 3/Pid.SusAnak/2015/PN Slt. atas nama Terdakwa ANak Tanlis Dewi Kurnia Binti TY. Tanumiharja dan perkara pidana anak dengan register Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn Slt. atas nama Terdakwa ANak Ferriq Syamsul Maarif alias Pethuk Bin Zaenuri dan Prayoga Aji Saputra alias Penthol Bin Sujarmin. 2. Perkara dengan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slt. diperiksa oleh Hakim Tunggal Bapak Andri Sufari, S.H., M.Hum., sedangkan perkara dengan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn Slt. diperiksa 1

Penetapan

NO

HARI/ TANGGAL

URAIAN KEGIATAN oleh Majelis Hakim dengan Ibu Indirawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ibu Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Anggota I dan Ibu Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Anggota II. 3. Proses diversi pada persidangan pidana anak sebagaimana pada objek observasi Mentee berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak harus/wajib dilakukan upaya diversi (Pasal 5 ayat (2) dan (3)). Bab mengenai diversi siatur pada BAB II Pasal 6 s/d Pasal 15. Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUSPPA, proses diversi hanya diilaksanakan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Lebih lanjut ketentuan mengenai proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. 4. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, diversi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). Diversi juga wajib diupayakan dalam hal Anak didakwa dengan pasal yang ancaman pidananyakurang dari 7 (tujuh) tahun atau lebih dari 7 (tujuh) tahun dalam bentuk surat dakwaan sbsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). 5. Pada perkara ini Terdakwa anak pada perkara Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slt. didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun, sedangkan Terdakwa anak pada perkara dengan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2015/Pn Slt. didakwa dengan jenis dakwaan subsidiaritas, primer: Pasal 368 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP atau subsidier: Pasal 480 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) 2

PRODUK

NO

HARI/ TANGGAL

URAIAN KEGIATAN ke-1 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun. 6. Berdasarkan ancaman pidananya maka kedua perkara pidana anak tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUSPPA dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 maka harus/wajib dilaksanakan diversi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pada proses pemeriksaan perkara di persidangan. 7. Proses diversi atau yang disebut dengan musyawarah diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative (Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2014) 8. Proses diversi dilaksanakan dengan bantuan seorang Fasilitator Diversi yang mana merupakan Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk mengangani perkara anak yang bersangkutan. 9. Hakim yang menerima penetapan wajib untuk mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi. 10. Dalam berkas yang Mentee observasi, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Andri Sufari, S.H., M.Hum. sebagai fasilitator diversi dalam perkara Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slt berdasarkan Penetapan nomor: 03/Pid.SusAnak/2015/PN Slt. tertanggal 5 November 2015. 11. Proses diversi perkara Nomor: 03/Pid.SusAnak/2015/PN Slt. dilaksanakan pada tanggal 9 November 2015 di ruang mediasi Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan Penetapan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Slt tertanggal 5 November 2015 yang ditetapkan oleh Hakim Ketua (berdasarkan penetapan Nomor: 03/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/Pn Slt. tertanggal 04 November 2015 yang menetapkan Andri Sufari, S.H. sebagai Hakim Ketua Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa dengan register pidana Nomor: 03/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/Pn Slt.) yang berperan sebagai fasilitator diversi. Dalam 3

PRODUK

NO

HARI/ TANGGAL

URAIAN KEGIATAN penetapan tersebut selain ditetapkan hari pelaksanaan diversi juga ditetapkan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, Penasehat Hukum Anak, Anak, Wali Anak, Perwakilan Masyarakat (Wakil Kepala Sekolah), Tenaga Kerja Profesional (Dinas Sosial), dan Korban. 12. Proses diversi (musyawarah diversi) dihadiri oleh Hakim Anak, Panitera Pengganti, Penuntut Umum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, Penasehat Hukum Anak, Anak, Wali Anak, Perwakilan Masyarakat (Wakil Kepala Sekolah), Tenaga Kerja Profesional (Dinas Sosial), dan Korban. 13. Musyawarah diversi dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi (dalam perkara ini adalah Hakim Anak), lalu Hakim anak menanyakan kepada Anak, Wali, Penasihat Hukum kesediannya melakukan musyawarah, dan atas perntanyaan tersebut para pihak menyatakan setuju untuk dilakukan musyawarah. 14. Kemudian Hakim Anak juga menanyakan kepada korban kesediannya melakukan musyawarah, atas pertanyaan tersebut korban menyatakan menyetujui untuk dilakukan musyawarah. 15. Selanjutnya Hakim Anak memberi kesempatan Penuntut Umum membacakan pokok dakwaan dan Pembimbing kemasyarakatan membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, atas penjelasan materi dakwaan dan pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Anak membenarkan. 16. Kemudian Hakim Anak memberikan kesempatan kepada Anak untuk menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan Anak, pada pokoknya anak menerangkan bahwa dirinya melakukan perbuatan pencurian tersebut karena menginginkan barang tersebut dan tidak mengetahui risiko dari perbuatannya dapat diproses secara hukum. 17. Atas keterangan yang diberikan oleh Anak, Korban diberi kesempatan untuk menanggapi yang pada pokoknya menerangkan bagaimana kejadian yang terjadi sampai akhirnya Korban 4

PRODUK

NO

HARI/ TANGGAL

URAIAN KEGIATAN melaporkan anak ke Polisi. 18. Kemudian Hakim Anak memberikan kesempatan kepada Peksos/TKS/Pendamping untuk menginfromasikan tentang perilaku anak dan keadaan social anak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak saat ini tinggal bersama kakak dan adiknya di sebuah kos, ayahnya berada di Bandung menderita sakit stroke, dan Ibunya bekerja di Malaysia. Anak melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada perhatian dari orang tua/wali karena kakaknya yang tinggal bersama Anak bekerja di Salon dan jarang pulang ke kos. Saran yang diberikan dalah supaya anak dikembalikan kepada wali dan jangans ampai di penjara. 19. Hakim Anak kemudian memberikan kesepatan kepada perwakilan masyarakat yang dalam proses diversi ini adalah Wakil Kepala Sekolah dimana Anak bersekolah. Pada pokoknya perwakilan masyarakat menerangkan bahwa anak di sekolah baik didukung dengan nilai yang tidak terlalu jelek, namun setelah adanya kejadian ini nilai anak menjadi menurun. Saran yang diberikan suapaya anak dikembalikan kepada orang tua/wali atau ditempatkan di Pondok Pesantren sekolah. 20. Wali kemudian diberi kesempatan untuk menanggapi dan wali menyatakan, masih sangup untuk membina Anak. 21. Kemudian Hakim Anak memberi kesempatan kepada korban untuk memberikan tanggapan. Atas kesempatan yang diberikan, Korban menyatakan tidak setuju apabila Anak dikembalikan kepada orang tua/wali karena tidak akan merubah perilaku Anak, namun Korban setuju dengan pendapat petugas Bapas agar anak bias dibina di Balai Rehabilitasi Sosial untuk mendapatkan bimbingan dan latihan keterampilan kerja serta mendaptkan pengawasan dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan Bapas Semarang. 22. Berdasarkan diskusi dan musyawarah tersebut, akhirnya diperoleh kesepakatan yang dituangkan ke dalam 6 (enam) pasal. 23. Dengan dicapainya kesepakatan maka proses musyawarah artinya berhasil, proses 5

PRODUK

NO

HARI/ TANGGAL

URAIAN KEGIATAN musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi yang ditandatangani oleh Hakim Anak dan Panitera Pengganti (Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2014). 24. Setelah dicapai kesepakatan dalam musyawarah diversi kemudian dibuat dalam Kesepatakan Diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi (Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2014). Kesepakatan diversi pada proses diversi perkara ini dibuat pada tanggal 11 November 2015 yang dilampirkan bersama dengan surat laporan hasil diversi. Dalam surat laporan hasil diversi tersebut berisi laporan atas pelaksanaan Diversi bahwa proses diversi telah berhasil sebagaimana terlampir dalam berita acara dan kesepakatan diversi, untuk itu mohon supaya diterbitkan Penetapan Diversi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Surat laporan hasil diversi ini ditandatangani oleh Hakim Anak selalu fasilitator diversi tertanggal 11 November 2015. 25. Format dari Kesepakatan Diversi terdapat dalam lampiran V Perma Nomor 4 Tahun 2014. Dalam proses diversi yang menjadi objek observasi Metee disini, kesepakatan diversi berisi: (i) identitas terdakwa; (ii) identitas korban, (iii) tanggal dan tempat pelaksanaan proses diversi, (iv) Hakim yang berperan sebagai fasilitator diversi, (v) nomor perkara pidana, (vi) kesepakatan-kesepakatan yang dicapai (dalam kesepakatan ini tertuang dalam 6 (enam) pasal ditambah pasal terakhir), kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak yang dalam kesepakatan ini adalah pihak-pihak yang hadir dalam proses musyawarah diversi, yaitu: Korban, Anak, Penuntut Umum Anak, Wali Anak, dengan saksi-saksi yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas Semarang), Penasihat Hukum Anak, Perwakilan Masyarakat (Wakil Kepala Sekolah), Pekerja Sosial Profesional/TKS, Tenaga Kerja Sosial, dengan mengetahui Hakim Anak yang berperan sebagai Fasilitator Diversi. 26. Atas Laporan Hasil Diversi, Ketua Pengadilan Negeri kemudian mengeluarkan Penetapan dengan Nomor: 03/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN Slt. sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2014. 6

PRODUK

NO

HARI/ TANGGAL

URAIAN KEGIATAN

PRODUK

27. Dalam Penetapan Nomor 03/Pen.Pid.SusAnak/2015/PN Slt. yang menjadi objek observasi Mentee, Ketua Pengadilan dengan mempertimbangkan laporan hasil diversi yang mana dicapai kesepakatan diversi tanggal 11 Novermber 2015 dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal1-6 dan Pasal terakhir dan juga berita acara diversi, Ketua berpendapat kesepakatan diversi telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan sehingga beralasan untuk dikabulkan. Amar dari penetapan tersebut sebagai berikut:  Mengabulkan Permohonan Pemohon;  Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;  Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan Penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksnakan sepenuhnya;  Menyatakan barang bukti berupa:  1 (satu) buah HP merk Samsung type GTE1205T warna putih  1 (satu) camera Digital merk canon powershot type A2300  1 (satu) buah tas rangsel warna orange  1 (satu) pasang sepatu warna merah muda merk City Sneaks  1 (satu) buah powerbank merk Vivan Dikembalikan kepada korban Gunawan Herdianto; Dalam penetapan tersebut juga diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak pelaku/ Orang tua, dan para Saksi. 28. Setelah dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan, Hakim kemudian menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara (Psal 6 ayat (5) Perma Nomor 4 Tahun 2014). Pukul: 16.30-17.00

Kode Tugas

-

Berdiskusi dan melaporkan kepada Mentor mengenai kegiatan yang dilaksanakan Mentee pada hari ini untuk diverifikasi oleh Mentor.

Deskripsi singkat:

Laporan yang telah diperiksa.

Mentee melaporkan kepada Mentor atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Mentee pada hari ini untuk dilakukan verifikasi oleh Mentor. 7

NO

HARI/ TANGGAL

URAIAN KEGIATAN

PRODUK

Salatiga, 06 / 03 / 2019 Mentee

Salatiga, 06 / 03 / 2019 Mentor

AGRINA IKA CAHYANI, S.H.

DIAN ARIMBI, S.H.

Catatan: 1. Laporan harian dibuat mentee dalam formulir tugas harian yang dapat diupload di sistem e_learning 2. Laporan harian tersebut diupload oleh mentee setiap hari – secara tertib

8