Lakip Dikes 2016.pdf

Perjanjian Kinerja

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Uraian singkat organisasi 1.3 Sumberdaya organisasi 1.4 Isu-isu strategis 1.5 Sistematika Penulisan

1 3 4 8 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis

11

2.2 Indikator Kinerja Utama

26

2.3 Perjanjian Kinerja

33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

46

3.2 Analisis Capaian Kinerja

55

3.3 Evaluasi

102

BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan

105

4.2 Permasalahan dan pemecahan masalah

106

4.3 Saran

107

11

Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN A. B. C. D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2017 RENCANA KERJA TAHUNAN 2017 PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2017

12

Perjanjian Kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR Jalan Maruti No. 8 Lt III Telp (0361) 423503 Fax. 425369 Denpasar

13

Perjanjian Kinerja

Kata pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa

karena

berkat

dan

perkenannya

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat disusun dan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan. LKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan

Kota

Denpasar

selama

tahun

2016

sebagaimana

dirumuskan dalam rencana strategis. Masih banyak kekurangan dan hambatan yang kami temui dalam

penyusunan

LKIP

dan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

kesehatan di Kota Denpasar, kami berharap mendapatkan masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan LKIP ini, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa Asung Kertha Wara Nugraha kepada kita semua.

Denpasar, Kepala

Pebruari 2017

Dinas

Kesehatan

Kota

Denpasar

dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes

14

Perjanjian Kinerja NIP. 196204191988032007

BAB

PENDAHULUAN

I

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

merupakan

bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi

pemerintah

atas

mempertanggungjawabkan

penggunaan

keberhasilan

/

anggaran kegagalan

serta

untuk

pelaksanaan

misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir anggaran. Memperhatikan Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penetapan Kinerja (PK) Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar Menyusun Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016. Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

Dikes

Kota

Denpasar

merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah adalah: 1. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai 2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

15

Perjanjian Kinerja Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah: -

Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

-

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah

-

Undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;

-

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan amntara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

-

Instruksi

PresidenNomor

7

tahun

1999

tentang

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah; -

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia

Nomor

53

tahun

2014

tentang

Pedoman

Teknis

Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. -

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar tahun 2016-2021.

-

Keputusan

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kota

050/7525/Dikes/2016 tentang Rencana Strategis

Denpasar

Nomor

Dinas Kesehatan Kota

Denpasar Tahun 2016-2021

1.2 URAIAN SINGKAT ORGANISASI

16

Perjanjian Kinerja Mengacu

pada

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun

2008

dan

Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa kesehatan merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7 th 2008 dan perubahannya No. 2 Th 2009 maka Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Kedudukan a.

Dinas

kesehatan

merupakan

unsur

pelaksana

Pemerintah

Kota

Denpasar. b. Dinas Kesehatan

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 2. Tugas Pokok Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dalam bidang kesehatan

dalam

rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. 3. Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pemberian, perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya. 4. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh satu (1) Sekretaris dan dan (4) Bidang yaitu : 1. Sekretariat terdiri dari :

17

Perjanjian Kinerja 1. Subag. Perencanaan dan Informasi Kesehatan 2. Subag. Umum dan Kepegawaian 3. Subag. Keuangan 2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Kesehatan 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan 3. Seksi Pelayanan Perijinan dan Perbekalan Kesehatan 3. Bidang Bina Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari: 1. Seksi Surveilans Pencegahan Penyakit 2. Seksi Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang 3. Seksi Penanggulangan Penyakit Menular Langsung 4 . Bidang Bina Penyehatan Lingkungan terdiri

dari :

1. Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum 2. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan kualitas air 5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri dari: 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat 2. Seksi Kesehatan Keluarga 3. Seksi Gizi

1.3 SUMBER DAYA ORGANISASI Berjalannya organisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia material maupun dana. a.

Sumber daya manusia

18

Perjanjian Kinerja Sumber daya manusia yang ada pada sarana pelayanan di dinas kesehatan Kota Denpasar : TABEL 1.1 REKAPITULASI TENAGA BERDASARKAN PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2016 JUMLAH NO

Medis

Perawat, perawat gigi & Bidan

Farma si

Gizi

Teknisi Medis

Sanita si

Kesm as

UNIT KERJA

1

Puskesmas I Denpasar Selatan

6

12

2

1

1

1

1

2

Puskesmas II Denpasar Selatan

5

20

2

1

1

2

4

3

Puskesmas III Denpasar Selatan

6

11

2

2

0

1

2

4

Puskesmas IV Denpasar Selatan

10

19

3

1

1

1

1

5

Puskesmas I Denpasar Timur

9

21

3

1

1

1

1

6

Puskesmas II Denpasar Timur

4

17

3

2

1

1

3

7

Puskesmas I Denpasar Utara

6

13

2

1

1

1

1

8

Puskesmas II Denpasar Utara

6

14

3

1

1

1

1

9

Puskesmas III Denpasar Utara

6

17

2

1

1

3

4

10

Puskesmas I Denpasar Barat

7

17

1

1

1

2

3

11

Puskesmas II Denpasar Barat

7

25

1

1

1

1

2

71

196

29

14

10

27

44

SUB JUMLAH I (PUSKESMAS)

Sumber daya manusia berdasarkan golongan pada dinas kesehatan kota Denpasar: Tabel 1.2 REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2016 GOLONGAN

DKK

UPT PFM

DS I

DS II

DS III

DS IV

DT I

DT II

DU I

DU II

DU III

DB I

DB II

1

I/c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

I/d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

II/a

2

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

4

II/b

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

19

Perjanjian Kinerja 5

II/c

5

2

1

1

3

2

3

2

1

2

2

1

4

6

II/d

10

2

5

4

4

2

9

3

1

4

2

2

4

7

III/a

4

0

2

7

3

11

3

4

1

1

0

3

3

8

III/b

22

1

2

3

3

4

4

6

9

4

8

6

4

9

III/c

12

1

3

5

3

8

5

1

2

5

5

7

5

10

III/d

16

1

14

12

9

6

12

15

10

10

14

15

16

11

IV/a

6

0

1

4

2

4

2

1

2

2

1

2

5

12

IV/b

3

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

13

IV/c

1

0

1

0

0

1

0

0

2

0

3

0

1

14

IV/d

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

JUMLAH

82

7

29

37

29

39

41

35

31

30

35

36

475

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2016

b. Sumber daya material Sumber

daya

material

dimiliki

Pemkot

Denpasar

baik

dari

Dinas

Kesehatan, Puskesmas, RSU Pemerintah maupun RSU Swasta adalah sebagai berikut : 1. Rasio

Puskesmas

terhadap

100.000

penduduk

adalah

2

(dua)

Puskesmas melayani 100.000 penduduk. 2. Rasio Puskesmas pembantu (Pustu) terhadap 100.000 penduduk adalah 4 (empat) Pustu melayani 100.000 penduduk. 3. Rasio Puskesmas Keliling (Pusling) terhadap 100.000 penduduk adalah 2 (dua) Pusling melayani 100.000 penduduk. Tingginya

rasio

sarana

kesehatan

terhadap

penduduk

membantu

meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari wilayah kerja Kecamatan, jumlah rumah sakit, puskesmas dan pustu dapat dilihat tabel berikut :

20

Perjanjian Kinerja Tabel 1.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kecamatan di Kota Denpasar tahun 2016 No

Kecamatan

Rumah sakit

Puskesmas

Pustu

1

Denpasar Selatan

1

4

6

2

Denpasar Timur

2

2

6

3

Denpasar Barat

10

2

7

4

Denpasar Utara

3

3

6

16

11

25

Jumlah

Sumber : Bidang bina Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan tabel diatas jumlah fasilitas kesehatan di Kota Denpasar sudah cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan.

c. Sumber daya Informasi Pemerintah daerah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap penyediaan informasi kesehatan, hal ini terbukti dengan telah terpasangnya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas sehingga pelayanan dasar kesehatan di Puskesmas lebih lancar.

d. Dana

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar, direalisasikan melalui 19

program dan

42

kegiatan dengan mengalokasikan belanja

sebagai berikut : 1.Belanja tidak langsung

: Rp. 50.602.070.439,40 (46,12%)

21

Perjanjian Kinerja

Belanja Pegawai

: Rp. 50.602.070.439,40

2.Belanja Langsung Belanja Pegawai

: Rp. 58.660.596.350 (53,88%) : Rp. 363.120.000

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 43.4343282.681 Belanja Modal

: Rp. 14.863.193.669

3.Total belanja langsung dan Tak langsung

: RP. 109.262.666.789,4 (100 %)

Realisasi : 1.Belanja tidak langsung

: Rp. 48.889.425.257

2.Belanja Langsung

: Rp. 47.026.605.734,44

Belanja Pegawai

: Rp. 277.894.000

Belanja Barang dan Jasa

: Rp. 35.525.861.455,44

Belanja Modal

: Rp. 11.222.850.279

3.Total belanja langsung dan Tak langsung

: Rp. 95.916.030.991,5 (87,78%)

1.4 ISU-ISU STRATEGIS 22

Perjanjian Kinerja

Isu strategis

penting yang menjadi permasalahan kesehatan

Kota

Denpasar adalah:

a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Puskesmas dan Dinas kesehatan

b.

Peningkatan kualitas data kesehatan melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi

c.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

d.

Peningkatan ketersediaan keterjangkauan pemerataan dan kualitas farmasi dan alkes

e.

Peningkatan Pengawasan obat dan makanan

f.

Peningkatan jumlah puskesmas agar terjadi rasio ideal antara sarana dengan jumlah penduduk

g.

Peningkatan status gizi

h.

Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok usia

i.

Angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita

j.

Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

k.

Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan

l.

Masih tingginya angka kejadian penyakit menular seperti DBD, HIV, dan TBC

m. Mulai meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti Diabetes, Kanker, Tekanan darah tinggi dan jantung n.

Pencapaian standar minimal di bidang kesehatan

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 23

Perjanjian Kinerja

Sistematika penulasan dalam LKIP Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencakup: BAB I

Pendahuluan Pada Bab ini diuraikan tentang penjelasan umum organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja Pada Bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016 BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016 B. Realisasi Anggaran Tahun 2016 BAB IV Penutup Diuraiakan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016 serta langkah dimasa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Lampiran: 1. Penetapan Kinerja 2016 2. Indikator Kinerja Utama 2016 3. RKT 2016

24

Perjanjian Kinerja

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 20102015 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat

berbagai

program

pembangunan

kesehatan

yang

akan

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 5 tahun (20102015), dengan penekanan pada pencapaian sasran prioritas nasional dan pemerintah daerah yaitu standar pelayanan minimal (SPM) serta sasaran sesuai

dengan

RPJM

Pemerintah

Kota

Denpasar

telah

disusun,

berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar nomor: 050/7525/Dikes/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar

meliputi Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran dan cara mencapai sasaran dijabarkan dalam kebijakan, Program, serta kegiatan. 2.1.1 Pernyataan Visi Sesuai dengan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang

25

DENPASAR SEHAT YANG KREATIF, MANDIRI DAN

Perjanjian Kinerja yang ada di Kota Denpasar

maka visi yang hendak dicapai dalam periode

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah:

Yaitu

suatu

kondisi

yang

merupakan

gambaran

masyarakat

Kota

Denpasar di masa depan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya kreatif, sehingga mampu meningkatkan kualitas dirinya, menjaga keseimbangan hubungan dengan lingkungan hidupnya serta menciptakan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan bathin. 2.1.2 Pernyataan Misi Dalam rangka mewujudkan Denpasar

Sehat yang kreatif, mandiri dan

berkeadilan, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang selama 5 (lima) tahun sebelumnya, maka misi Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat dirumuskan sbb:

1. Mengoptimalkan

sumber

daya

kesehatan

untuk

peningkatan

pelayanan kesehatan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik . 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan. 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. 4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berprilaku hidup bersih dan sehat. 5. Menggerakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan dan berperan aktif menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berskala nasional. 26

Perjanjian Kinerja

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja)Dinas kesehatan Kota Denpasar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun 2.1.3 Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai – nilai luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik, yang menjadi arah perjalanan dinas dengan berdasarkan pada kreteria –kreteria dan kewenangan yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. 2.1.3.1

Tujuan:

2.1.3.1.1 Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan dengan indikator tujuan: 1) Terwujudnya

pengadaan,

peningkatan,

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana di dinas, puskesmas dan jaringannya 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 3) Peningkatan kualitas data kesehatan melalui system informasi kesehatan yang terintegrasi

2.1.3.1.2

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kesehatan

dengan

indikator

tujuan: 1) 100% Puskesmas terakreditasi pada 2021 2) Persentase ketersediaan obat di puskesmas 95% pada tahun 2021 3) Penggunaan obat rasional (POR) 100% di Puskesmas 4) 100% Penduduk miskin terlayani 5) Persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) 100% pada tahun 2021

27

Perjanjian Kinerja

2.1.3.1.3

Meningkatkan status kesehatan ibu anak dan lansia dengan

indikator tujuan: 1) Menurunkan angka kematian ibu menjadi 90 per 100.000 KH pada tahun 2021 2) Menurunkan angka kematian bayi menjadi 8 per 1000 KH 3) Menurunkan persentase bayi BBLR menjadi < 5 % pada 2021 4) Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan 100% pada 2021 5) Persentase KB Aktif 70% pada 2021 6) Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% pada 2021

2.1.3.1.4

Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator tujuan:

1) 100% balita gizi buruk mendapatkan perawatan 2) Menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk menjadi 4% pada 2021 3) 99% Bumil KEK memperoleh tablet tambah darah 4) Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eklusif

2.1.3.1.5 Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dengan indikator tujuan: 1) Meningkatnya posyandu aktif menjadi 75% pada 2021 2) Meningkatnya promosi kesehatan di satuan pendidikan dasar, puskesmas dan pustu menjadi 100% pada 2021 3) Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS menjadi 85% pada 2021 4) Persentase siswa SD dan remaja (15-19 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

28

Perjanjian Kinerja 2.1.3.1.6 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan indikator tujuan: 1) Menurunkan IR penyakit DBD menjadi 195/100.000 penduduk 2) Menurunkan

prevalensi

HIV/AIDS

menjadi

<

0,5%

Meningkatnya

kewaspadaan dan penanggulangan wabah 3) Meningkatnya bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 100% pada 2021 4) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar

2.1.3.1.7 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dengan indikator tujuan: 1) Persentase desa/kelurahan STBM 80% pada 2020 2) Meningkatnya akses masyarakat terhapat sanitasi dasar sebesar 75% pada 2021 3) Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan (45%) 4) Persentase desa/kelurahan menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

2.1.3.2 Sasaran Strategis Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah: 2.1.3.2.1

Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasana di dinas dan puskesmas dengan indikator sasaran:

1)

Penyediaan jasa komunisasi, sumberdaya air, listrik dan alat tulis kantor

2)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan gedung kantor

3)

Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas

4)

Terpenuhinya mobil puskesmas keliling

29

Perjanjian Kinerja 5)

Pembangunan puskesmas rawat inap terakreditasi

2.1.3.2.2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dengan

indikator sasaran: 1) Pelaksanaan kursus singkat/ pelatihan 2) Persentase terpenuhinya usulan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di puskesmas dan puskesmas pembantu 3) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi tepat waktu.

2.1.3.2.3

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk mengukur

keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ditetapkan

indikator

sasaran: 1) Persentase puskesmas terakreditasi 2) Persentase puskesmas dengan nilai indeks kepuasan Konsumen > 80 3) Puskesmas berprestasi 4) Tenaga kesehatan teladan 5) Persentase penduduk ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak

2.1.3.2.4

Persentase ketersediaan obat dan alkes di puskesmas. Indikator

sasaran yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah: 1) Persentase ketersediaan obat di puskesmas 2) Terpenuhinya kebutuhan alat–alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 3) Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas

2.1.3.2.5

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan indikator sasaran:

1) Terlayaninya penduduk miskin melalui JKBM dan JKN 2) Persentase penduduk dengan gangguan jiwa dirujuk

2.1.3.2.6

Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan

tingkat pertama/puskesmas dengan indikator sasaran:

30

Perjanjian Kinerja 1) Persentase peserta BPJS yang terlayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama/puskesmas 2) Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2.1.3.2.7

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu,

bayi, anak, remaja dan lansia. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sassaran strategis ini adalah: 1) Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil 2) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1 3) Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K4 4) Persentase

puskesmas

melakukan

orientasi

program

perencanaan

persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 5) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 6) Persentase ibu bersalin dan nifas mendapatkan pelayanan 7) Persalinan dan nifas sesuai standar di puskesmas dan jaringannya 8) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani 9) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan 10)

Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1)

11)

Cakupan pelayanan ibu nifas ketiga (KF3)

12)

Menurunkan angka kematian ibu melahirkan

13)

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

14)

Persentase bayi dengan BBLR

15)

Cakupan kunjungan neonates pertama kali (KN1)

16)

Cakupan kunjungan neonates lengkap (KN3)

17)

Cakupan kunjungan neonatal dengan komplikasi ditangani

18)

Cakupan pelayanan bayi

19)

Menurunkan angka kematian bayi

20)

Persentase KB aktif

21)

Cakupan pelayanan balita

22)

Persentase usia balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

23)

cakupan kunjungan balita

31

Perjanjian Kinerja 24)

Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap anak (KTA)

25)

Persentase puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita

26)

Persentase anak balita di stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)

27)

Persentase puskesmas melaksanakan manajemen terpadu balita sakit (MTBS dan manajemen terpadu balita muda (MTBM)

28)

Menurunkan angka kematian balita

29)

Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan

30)

Persentase puskesmas ramah lansia

31)

Persentase usia 60 tahun keatas memdapatkan skrining kesehatan sesuai standar

2.1.3.2.8

Meningkatnya status gizi bayi, balita dan ibu hamil (bumil) dengan

indikator sasaran: 1) Cakupan gizi buruk mendapat perawatan 2) Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang 3) Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah 4) Persentase bumil dengan kurang energy kronik mendapat makanan tambahan 5) Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan 6) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI ekslusif 7) Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul vitamin A 8) Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD) 9) Persentase puskesmas melaksanakan surveylans gizi 10) Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu

2.1.3.2.9

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan

dengan indikator: 1) Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat

32

Perjanjian Kinerja 2) Persentase desa/kelurahan TOGA memenuhi syarat 3) Persentase desa siaga aktif 4) Persentase posyandu aktif

2.1.3.2.10

Meningkatnya upaya promosi kesehatan di tingkat pendidikan dasar

dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan indikator kinerja: 1) Persentase satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi kesehatan 2) Persentase puskesmas dan puskesmas pembantu melaksanakan promosi kesehatan 3) Persentase promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

2.1.3.2.11

Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS

1) persentase rumah tangga ber PHBS

2.1.3.2.12

Persentase anak dan remaja mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar 1) Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 2) Persentase usia 15-19 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 3) Persentase puskesmas melaksanakan upaya kesehatan kerja 4) Persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga

2.1.3.2.13

Menurunnya

angka

kesakitan

dan

kematian

akibat

penyakit

menular. Terdapat 7 indikator kinerja yang dipakai untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini yaitu: 1)

Incidence rate penyakit DBD

33

Perjanjian Kinerja 2)

CFR penyakit DBD

3)

Prevalensi HIV/AIDS

4)

Persentase angka kasus HIV yang diobati

5)

Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan sesuai standar

6)

Angka kesembuhan penderita TB

7) Persentase terduga TB mendapatkan pemeriksaan TB sesuai standar 8) Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan sesuai standar

2.1.3.2.14

Meningkatnya upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak

menular 1) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu (Pos Bindu) PTM 2) Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok 3) Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar 4) jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks 5) Persentase

puskesmas

melaksanakan

pelayanan

PKPR

(Pelayanan

kesehatan peduli remaja) 6) Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP

2.1.3.2.15

Meningkatnya kewaspadaan dini dan penanggulangan wabah

34

Perjanjian Kinerja 1) Persentase respon verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24 jam 2) Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam

2.1.3.2.16

Meningkatnya

persentase

bayi

mendapatkan

imunisasi

dasar

lengkap 1) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2) Persentase desa yang mencapai universal child imunisation (UCI)

2.1.3.2.17

Meningkatnya kualitas lingkungan

1) Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan 2) Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis 3) persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan 4) Persentase desa/kel STBM 5) Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar pestisida memenuhi syarat 6) Persentase tempat pengelolaan pestidida memenuhi syarat 7) Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS

2.1.3.2.18

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dasar

1) Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat 2) Persentase rumah sehat 3) Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan

2.1.3.2.19

Persentase

tempat

pengelolaan

makanan

memenuhi

syarat

kesehatan 1) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan 2) Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

2.1.3.2.20

Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan

sehat 1) Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

35

Perjanjian Kinerja 2) Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN Tingkat Kota Denpasar

2.1.4 Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan yang ditempuh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam menangani masalah kesehatan di Kota Denpasar mengacu pada strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan bidang urusan kesehatan periode 2016-2021 antara lain: 1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) di Puskesmas

pembantu,

puskesmas

dan

rumah

sakit

yang

meliputi

pemerataan mutu pelayanan dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan ketekhnisian, penunjang medic, sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui: a. Optimalisasi sumberdaya manusia melalui kerjasama pelatihan dan pendidikan pada bidang kesehatan b. Menciptakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) untuk menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat c. Menciptakan iklim budaya sehat melalui paradigma sehat dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bidang kesehatan 2. Meningkatkan mutu system informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, penyehatan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan. 3. Meningkatkan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita remaja, usia kerja dan usia lanjut, kesehatan kerja dan olahraga, pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer

36

Perjanjian Kinerja 4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan meningkatkan dan meningkatkan kualitas lingkungan, menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan meningkatkan

surveillance,

karantina

pencegahan

dan

kesehatan,

dan

penanggulangan

kesehatan

penyakit

matra,

bersumber

binatang 5. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan melalui pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan, persediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, meningkatkan pengendalian pra dan pasca pemasaran alat kesehatan dan PKRT 6. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan 7. Meningkatkan

pemberdayaan

kesehatan

masyarakat

bidang

kesehatan

melalui tokoh masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha.

2.1.5 Program dan Kegiatan Untuk tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Denpasar melaksanakan 19 program dengan 44 kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

37

Perjanjian Kinerja 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 4.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 4.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 5.1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya 5.2. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 5.3.

Pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

dan

prasarana

puskesmas dan jaringannya 5.4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5.5. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 5.6. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 6. Program Pengawasan Obat dan Makanan 6.1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 7. Program pengembangan obat asli Indonesia 7.1. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negari 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 8.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 8.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. 8.3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan. 9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

38

Perjanjian Kinerja 9.1.Penanggulangan Gangguan

akibat

kurang

energy

kurang

protein

yodium

(KEP),

(GAKY),

Anemia

kurang

Gizi

vitamin

A,

Besi, dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya. 9.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. 10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 10.1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 10.2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 11.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk. 11.2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging. 11.3. Pengadaan vaksin penyakit menular 11.4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. 11.5. Pelayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular. 11.6. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah. 11.7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemik. 11.8. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS 11.9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosa (TBC) 11.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan Pembrantasan penyakit . 12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 12.1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 13. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 13.1. Pelayanan operasi katarak

39

Perjanjian Kinerja 14. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. 14.1. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu. 15. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 15.1 Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 16.Program Peningkatan pelayanan kesehatan untuk balita. 16.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita. 17. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. 17.1. Pelayanan kesehatan. 17.2. Pelayanan Pemeliharaan kesehatan (lansia) 18. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan. 18.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga. 18.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant. 18.3 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan kantin sekolah 19. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 19.1. Pelayanan kesesehatan ibu dan anak secara terpadu. 19.2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

40

Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna,maka indikator sasaran kesehatan utama yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar sampai pada akhir tahun 2016 adalah :

41

Perjanjian Kinerja

NO

Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA

CARA PERHITUNGAN

TARGET

UTAMA

1

2016

2017

2018

2019

2010

2021

50

70

85

100

100

100

Menciptakan jaminan pemeliharaan

Persentase kepesertaan

Jml kepesertaan masyarakat dalam JKN/ jumlah

kesehatan masyarakat (JPKM) untuk

masyarakat dalam JKN

penduduk x 100%

Persentase RT ber PHBS

Jml RT ber PHBS/ jml rumah dipantau x 100%

79

80

81

82

85

85

Persentase satuan

Jml satuan pendidikan dasar mendapatkan promosi

100

100

100

100

100

100

pendidikan dasar

kesehatan/ seluruh satuan pendidikan dasar yang ada x

mendapatkan promosi

100%

100

100

100

100

100

100

menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat

2

Menciptakan iklim budaya sehat melalui paradigma sehat dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan bidang kesehatan

kesehatan

Persentase puskesmas

Jml

dan puskesmas pembantu

melaksanakan promosi kesehatan/

puskesmas

dan

puskesmas

pembantu

melaksanakan promosi

puskesmas dan puskesmas pembantu x 100%

Jml seluruh

kesehatan

27

Perjanjian Kinerja

3

Meningkatkan mutu system informasi

Nilai LKIP

Hasil penilaian dari inspektorat

B

B

B

B

B

B

masyarakat, pemantauan, penyehatan

Cakupan pelayanan

Jumlah Puskesmas yang menggunakan sistem informasi

90

100

100

100

100

100

dan pengawasan kualitas kesehatan

system informasi

terintegrasi dengan dinas kesehatan/ jumlah seluruh

lingkungan.

terintegrasi

puskemas yang ada x 100 %

Persentase siswa

Jml siswa pendidikan dasar mendapatkan promosi

100

100

100

100

100

100

pendidikan dasar

kesehatan/ Jml seluruh siswa pendidikan dasar x 100%

Jml Desa/kel memiliki Posbindu/ Jml desa/kel yang ada

17

24

31

38

43

43

Persentase Usia 20 – 59

Jml Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining

100

100

100

100

100

100

Tahun Mendapatkan

Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Skrining Kesehatan dan

Sesuai Standar/ Penduduk Usia 20 – 59 Tahun

75

80

80

80

80

80

kesehatan, mutu perencanaan di tingkat puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan

mendapatkan promosi kesehatan Jumlah Desa/kel memiliki Posbindu

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar

Jml desa/ kelurahan

Jml desa/ kelurahan melaksanakan STBM/ Jml desa/

melaksanakan STBM

kelurahan yang ada

28

Perjanjian Kinerja Persentase sarana air

Jml sarana air minum dilaksanakan pengawasan/Jml

75

75

75

75

75

75

minum dilaksanakan

sarana air minum

95

95

95

95

95

95

25

30

35

40

45

45

Jumlah Desa/ kel melaksanakan tatanan kawasan sehat

43

43

43

43

43

43

98

98

98

98

98

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

pengawasan

Persentase tempat-tempat

Jml tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan/

umum memenuhi syarat

Jumlah tempat-tempat umum yang ada

kesehatan Persentase TPM

Jml TPM memenuhi syarat kesehatan/ Jumlah TPM yang

memenuhi syarat

ada x 100

kesehatan Jumlah Desa/ kel melaksanakan tatanan kawasan sehat

4

Meningkatkan cakupan, mutu, dan

Cakupan ibu hamil

Jml ibu hamil mendapatkan pelayanan K4/jml seluruh ibu

keberlangsungan upaya pencegahan

mendapatkan pelayanan

hamil x 100

penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,

K4

bayi, balita remaja, usia kerja dan usia lanjut, kesehatan kerja dan olahraga, pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer

Persentase persalinan di

Jml persalinan di fasilitas kesehatan/jml seluruh

fasilitas kesehatan

persalinan

Persentase ibu nifas

Jml ibu nifas mendapatkan pelayanan kes/jml ibu nifas x

mendapatkan pelayanan

100

kes

29

Perjanjian Kinerja Jumlah puskesmas

Jumlah puskesmas terakreditasi

2

5

4

0

0

0

Angka kematian

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan

100

98

96

94

92

90

ibu/100.000 KH

nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ jumlah

15

12

10

8

8

8

15

12

10

8

8

8

50

65

70

75

80

80

terakreditasi

kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 KH Angka kematian bayi/1000

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu

KH

wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah

kelahiran

hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1000 Angka kematian

Jumlah anak usia 12-59 bulan yang meninggal di suatu

balita/1000 KH

wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah

kelahiran

hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1000 Persentase bumil KEK

Jumlah bumil KEK mendapatkan PMT/Jumlah bumil x

mendapatkan PMT

100%

Persentase balita gizi

Jml balita gizi kurang/jumlah balita x 100

8

8

6

5

4

4

Persentase puskesmas

Jml puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga/ jml

10

10

20

20

20

20

melaksanakan kesehatan

seluruh Puskesmas x 100%

kurang

30

Perjanjian Kinerja olah raga Persentase puskesmas

Jml puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan

10

10

20

20

20

20

melaksanakan pelayanan

tradisional/ jml seluruh Puskesmas x 100%

Jml kasus DBD/Jml penduduk x 100%

215

210

205

200

195

195

Jumlah penderita HIV/jml penduduk x 100%

<0,5%

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

%

%

%

%

%

75

76

77

78

79

79

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

kesehatan tradisional 5

Meningkatkan mutu penyelenggaraan

IR DBD per 100.000

penanggulangan penyakit menular dan

penduduk

tidak menular untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya

Prevalensi HIV/AIDS

penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan meningkatkan dan meningkatkan kualitas lingkungan, menurunkan

Angka kesembuhan

Jumlah pasien TB Paru BTA + yang sembuh di suatu

penderita TB

wilayah selama periode tertentu/ Jumlaj Pasien TB Paru BTA + yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu

angka kesakitan akibat penyakit yang

yang sama x 100%

dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveillance, karantina

Persentase Respons

Jumlah signal kewaspadaan dini yang direspon oleh

kesehatan, dan kesehatan matra,

Verifikasi terhadap SKDR

dinas kesehatan dalam waktu kurang dari 24 jam/jumlah

meningkatkan pencegahan dan

dalam Waktu Kurang dari

signal kewaspadaan dini yang muncul x 100%

penanggulangan penyakit bersumber

24 Jam

binatang

Persentase bayi usia 0-11

Jumlah bayi yang mendapat satu kali imunisasi hepatitis

bulan

B, satu kali imunisasi BCG, Tiga kali imunisasi DPT,HB

yang

mendapat

imunisasi dasar lengkap

dan Hib, empat kali imunisasi polio dan satu kali imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun / jumlah bayi dalam kurun waktu yang sama x 100%

31

Perjanjian Kinerja

Persentase

desa

yang

mencapai universal child

Jumlah desa yang mencapai universal child imunisation

100

100

100

100

100

100

91

92

93

94

95

95

100

100

100

100

100

100

0

25

30

35

40

45

(UCI)/jumlah seluruh desa yg ada x 100%

imunisation (UCI)

6

Meningkatkan akses, kemandirian dan

Persentase ketersediaan

Jumlah obat/vaksin sesuai satuannya di suatu wilayah

mutu sediaan farmasi dan alat

obat, vaksin dan alkes di

pada kurun waktu tertentu/jumlah kebutuhan di wilayah

kesehatan melalui pelayanan

puskesmas

yang sama

kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan, persediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkaU di pelayanan

Persentase

penggunaan

obat rasional (POR) di puskesmas

P(A)ISPA: Persentase penggunaan antibiotik pada kasus ispa non penumonia

kesehatan pemerintah, meningkatkan

P(A) Diare Persentase penggunaan antibiotik pada diare

pengendalian pra dan pasca

non spesifik

pemasaran alat kesehatan dan PKRT

P(A) Myalgia: Persentase penggunaan injeksi pada kasus Myalgia R(T) Rerata item jenis obat perlembar resep pada tiga kasus Persentase

pengawasan

produk alkes dan PKRT

Jumlah pengawasan produk alkes dan PKRT/Jumlah Produk alkes dan PKRT yang ada

32

Perjanjian Kinerja Persentase

7

Meningkatkan pemberdayaan

tenaga

Jumlah tenaga kesehatan memiliki STR/ Jumlah Seluruh

kesehatan memiliki STR

Tenaga yang seharusnya memiliki STR x 100%

Persentase posyandu aktif

Jumlah posyandu Purnama + Mandiri /jumlah seluruh

kesehatan masyarakat bidang

70

70

75

75

80

85

65

68

70

72

75

75

Posyandu yang ada x 100%

kesehatan melalui tokoh masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha

Jumlah

LSM

yang

Jumlah LSM yang berperan aktif di bidang kesehatan

berperan aktif di bidang kesehatan

33

Perjanjian Kinerja

34

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dinas kesehatan Kota Denpasar melaksanakan 19 Program dengan pendanaan:

No

PROGRAM

ANGGARAN

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.419.758.817

II.

Program Aparatur

Peningkatan

Sarana

6.419.138.240

III

Program Aparatur

Peningkatan

Kapasitas

IV.

Program Pengadaan Kesehatan

V

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

VI

Program Pengawasan Obat dan Makanan

27.410.000

VII

Program pengembangan Obat asli Indonesia

81.604.500

VIII

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

IX

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

227.392.800

X

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

507.744.300

XI

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

19.326.575.947

XII

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.349.109.600

XIII

Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

XIV

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

XV

Program Kemitraan Kesehatan

Pelayanan

8.832.429.894

XVI

Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

94.149.000

Obat

dan

Prasarana

Sumber

dan

Peningkatan

Daya

168.340.000

Perbekalan

2.969.595.202

7.159.254.500

3.103.591.850

6.400.000 26.256.400

32

Perjanjian Kinerja XVII

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

610.630.000

XVIII

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

265.968.300

XIX

Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak

69.358.300

33

Perjanjian Kinerja

2.2 PERJANJIAN KINERJA

TUJUAN URAIAN 1

Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan

INDIKATOR TUJUAN 1

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH

SASARAN

Terwujudnya pengadaan peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dikes puskesmas dan jaringannya

INDIKATOR

URAIAN 1

Terwujudnya pengadaan peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dikes puskesmas dan jaringannya

2016

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dan alat tulis kantor

100%

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas, dan perlengkapan gedung kantor

100%

3

Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas

100%

4

Terpenuhinya mobil puskesmas keliling

6 bh

5

Pembangunan puskesmas rawat inap terakreditasi

1

Rp

6,419.7

6,419.1

0 -

34

Perjanjian Kinerja 2

3

1

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar

1

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

1

Peningkatan kualitas data kesehatan melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi

1

Meningkatnya jumlah puskesmas terakreditasi menjadi 100% pada 2020

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1

2

Terpenuhinya usulan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di puskesmas pembantu, puskesmas dan puskesmas rawat inap

60%

Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi

1

Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi tepat waktu

100%

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan standarisasi dan akreditasi

1

Persentase puskesmas terakreditasi

2

Pelaksanaan kursus singkat/pelatihan

7 kali 168.3

-

1,327.1 2

Persentase puskesmas dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) > 80

100%

3

Puskesmas berprestasi

1 Pusk

4

Tenaga kesehatan teladan

5

Persentase penduduk ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak

4 Nakes

100% 6.4

35

Perjanjian Kinerja 6

7

2

Persentase Ketersediaan obat 95% di puskesmas pada tahun 2020

1

2

3

4

100% penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam

1

Persentase penduduk dengan gangguan jiwa dirujuk

100%

Persentase tenaga dan sarana kesehatan dibina

100%

Persentase ketersediaan obat di puskesmas

91%

160.2

32.1

Ketersediaan obat dan alat kesehatan di puskesmas

1

Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas

1

Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas

100%

1

Terpenuhinya kebutuhan alat - alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di pusk

100%

Terlayaninya penduduk miskin melalui JKBM dan JKN

100%

Persentase peserta BPJK yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)

100%

Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin

Persentase peserta BPJK yang terlayani di Fasilitas kesehatan

1

1,659.3

1,310.3

55.0

36

Perjanjian Kinerja pembiayaan pembangunan kesehatan 1

Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan lansia

1

Menurunkan angka kematian ibu melahirkan menjadi 90 per 100.000 KH pada tahun 2021

tingkat pertama (Puskesmas)

1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak remaja dan lansia

1

Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

50%

Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

100% 916.7

2

Menurunkan angka kematian bayi menjadi 8 per 1000 pada tahun 2021

2

cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1

100%

3

Menurunkan persentase bayi berat lahir rendah (BBLR) menjadi < 5% pada tahun 2021

3

cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K4

98%

4

Meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan menjadi 100% pada 2021

4

Persentase puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)

100%

5

Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar

100%

37

Perjanjian Kinerja 6

Persentase Ibu Bersalin dan Nifas Mendapatkan Pelayanan

100%

7

Persalinan dan Nifas Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya

100%

8

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani

9

persentase persalinan di fasilitas kesehatan

80%

100%

10

Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1)

98%

11

Cakupan pelayanan ibu nifas Ke 3 (KF3)

98%

12

Menurunkan angka kematian ibu melahirkan

100/100.000 KH

13

Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

14

Persentase bayi dengan BBLR

15

Cakupan kunjungan neonatus pertama kali (KN1)

100%

<5% 100%

38

Perjanjian Kinerja 16

Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3)

98%

17

Cakupan Neonatal dengan komplikasi ditangani

80%

18

Cakupan pelayanan bayi

92% 65.9

19

Menurunkan angka kematian bayi

15/1000 KH

20

Persentase KB Aktif

70%

21

Cakupan pelayanan balita

80% 94.2

22

Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

100%

23

cakupan kunjungan balita

91%

24

Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan KTA (kekerasan terhadap anak)

100%

25

Persentase puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita

100%

39

Perjanjian Kinerja 26

persentase anak balita di SDIDTK (Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang)

92%

27

Persentase puskesmas melaksanakan manjemen terpadu balita sakit (MTBS dan Manajemen terpadu balita muda (MTBM)

100%

28

Menurunkan angka kematian Balita

29

Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan

30

31

1

Mengatasi masalah gizi di masyarakat terutama pada kelompok rentan

1

100 % Balita Gizi buruk mendapatkan perawatan

1

Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan

Persentase puskesmas ramah lansia

15/1000 KH

72% 584.3

100%

Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

100%

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

82.7

158.9

40

Perjanjian Kinerja 2

Menurunkan prevalensi Balita Gizi kurang dan gizi buruk menjadi 4% pada 2021

2

Menurunkan prevalensi Balita Gizi kurang dan gizi buruk

Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk

8%

3

Meningkatnya status gizi ibu hamil dan balita

3

Meningkatnya status gizi balita dan bumil KEK

Persentase bumil mendapat tablet tambah darah (TTD)

99%

Persentase ibu hamil dengan kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)

50%

Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

75%

Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif

42%

Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul Vit A

99%

Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD)

41%

4

Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif

68.6

41

Perjanjian Kinerja

1

Meningkatnya promosi kesehatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

1

2

Meningkatnya persentase posyandu aktif 75% pada tahun 2020

meningkatnya promosi kesehatan di SD, Puskesmas dan Puskesmas pembantu

1

persentase puskesmas melaksanakan surveilans gizi

100%

Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu

83%

Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat

55%

26.3

Meningkatnya Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat

1

2

Persentase Desa/Kel dengan TOGA memenuhi syarat

60%

meningkatnya promosi kesehatan di SD, Puskesmas dan Puskesmas pembantu

1

Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan

100%

2

Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan

100%

3

Persentase Promosi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

100%

81.6

2,599.8

42

Perjanjian Kinerja 3

4

1

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan

1

Meningkatnya Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi 85% ditahun 2021

Persentase siswa SD dan Remaja (15-19 tahun) Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 100% pada 2020

Menurunkan Incidence rate penyakit DBD menjadi 195/100.000

1

1

1

Meningkatnya Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Menurunnya angka kematian dan kesakitan akibat penyakit bersumber

Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

79%

2

Persentase desa siaga aktif

100%

3

Persentase posyandu aktif

65%

1

Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

100%

2

Persentase Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

1

287.8

100%

3

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja

10%

4

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga

10%

1

Incidence rate penyakit DBD

2

CFR penyakit DBD

215/100000 pddk

1,834.1

< 1% 1,498.2

43

Perjanjian Kinerja tidak menular

penduduk

2

3

4

Menurunkan prevalensi HIV/AIDS menjadi <5%

Meningkatnya kewaspadaan dan penanggulangan wabah

binatang

2

1

1

menurunnya angka kematian dan kesakitan akibat penyakit menular langsung

Meningkatnya kewaspadaan dan penanggulangan wabah

Meningkatnya upaya pencegahan dan deteksi dini

3

1

Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan Prevalensi HIV /AIDS

80 710.1

<0, 5 1,919.2

Persentase angka kasus HIV yang diobati

47%

3

Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS Sesuai Standar

100%

4

Angka kesembuhan penderita TB

75%

5

Persentase terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis Sesuai Standar

100%

Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam

100%

4

Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam

100%

1

JUMLAH desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu (Pos Bindu) PTM

17 DESA/KEL

2

3

897.7

451.1

131.3

44

Perjanjian Kinerja penyakit tidak menular

2

3

5

2

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan

1

Meningkatnya bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap menjadi 100%

1

Persentase desa/kelurahan STBM 80% pada tahun 2020

1

Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok

6 Pusk

Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar

100%

4

jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks

5

Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan PKPR (Pelayanan kesehatan peduli remaja)

6

Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP

Meningkatnya persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap

1

Meningkatnya kualitas lingkungan

418.3

615.6

1600 orang 100%

15 sekolah

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

100%

2

Persentase desa yang mencapai universal child imunisation (UCI)

100%

1

Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

95%

3,173.4

1,131.3

45

Perjanjian Kinerja sehat

2

2

Persentase tempat pengelolaan makanan

1

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dasar

Persentase tempat pengelolaan makanan

2

Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis

100%

3

persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan

80%

4

Persentase desa/kel STBM

75%

5

Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar pestisida memenuhi syarat

100%

6

Persentase tempat pengelolaan pestidida memenuhi syarat

100%

7

Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS

100%

1

Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat

75%

2

Persentase rumah sehat

98%

3

Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan

62%

1

Persentase hasil produksi Rumah Tangga tidak mengandung bahan berbahaya

100% 27.4

46

Perjanjian Kinerja

3

memenuhi syarat kesehatan

memenuhi syarat kesehatan

2

Seluruh Desa/kelurahan di Kota Denpasar menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

1

2

Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

25%

Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

100%

Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN Tingkat Kota Denpasar

4 desa/kel di 4 kec

80.5

578.8

103.7

47

Perjanjian Kinerja

BAB AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

III

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran berdasarkan

kinerja

Dinas

Kesehatan

Kota

Denpasar

dilakukan

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 serta dokumen

perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016. Pengukuran tingkat capaian kinerja dimaksud,dilakukan dengan cara membandingkan antara Target

pencapaian

realisasinya.Dasar

indikator hukum

kinerja

yang

yang

dipergunakan

telah dalam

ditetapkan penilaian

dengan adalah

berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut: digunakan skala ordinal sbb :

a. > 90 % Sangat Tinggi (sangat berhasil) b. 75% s/d 90% Tinggi (berhasil) c. 65% s/d 75% Sedang (cukup berhasil)

48

Perjanjian Kinerja d. 50% s/d 65% Rendah (kurang Berhasil e. < 50 % Sangat Rendah (tidak berhasil)

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2016

SASARAN

INDIKATOR

URAIAN

Realisasi

Kinerja

2016

2016

2016

1

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dan alat tulis kantor

100%

100%

100%

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas, dan perlengkapan gedung kantor

100%

100%

100%

3

Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas

100%

100%

100%

4

Terpenuhinya mobil puskesmas keliling

6 bh

6 bh

100%

5

Pembangunan puskesmas rawat inap terakreditasi

0

0

0

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

6

Pelaksanaan kursus singkat/pelatihan

7 kali

7 kali

100

7

Terpenuhinya usulan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di puskesmas pembantu, puskesmas dan puskesmas rawat inap

60%

60%

100%

1

Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi

8

Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi tepat waktu

100%

100%

100%

1

Meningkatnya mutu pelayanan

9

Persentase puskesmas terakreditasi

2

2

100%

1

1

Terwujudnya pengadaan peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dikes puskesmas dan jaringannya

Target

49

Perjanjian Kinerja kesehatan standarisasi dan akreditasi

10

Persentase puskesmas dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) > 80

100%

100%

100%

11

Puskesmas berprestasi

1 Pusk

1 Pusk

100%

12

Tenaga kesehatan teladan

4 Nakes

4 nakes

100%

13

Persentase penduduk ditemukan katarak dilaksanakan operasi katarak

100%

100%

100%

14

Persentase penduduk dengan gangguan jiwa dirujuk

100%

100%

100%

15

Persentase tenaga dan sarana kesehatan dibina

100%

100%

100%

1

Ketersediaan obat dan alat kesehatan di puskesmas

16

Persentase ketersediaan obat di puskesmas

91%

90%

99%

2

Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas

17

Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas

100%

100%

100%

18

Terpenuhinya kebutuhan alat alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di pusk

100%

100%

100%

Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin

19

Terlayaninya penduduk miskin melalui JKBM dan JKN

100%

100%

100%

Persentase peserta BPJK yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)

20

Persentase peserta BPJK yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)

100%

100%

100%

21

Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

50%

50%

100%

22

Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

100%

100%

100%

1

1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan

50

Perjanjian Kinerja kesehatan bagi ibu, bayi, anak remaja dan lansia

23

cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K1

100%

101%

101%

24

cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan K4

98%

99%

101%

25

Persentase puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)

100%

100%

100%

26

Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar

100%

99%

99%

27

Persentase Ibu Bersalin dan Nifas Mendapatkan Pelayanan

100%

99%

99%

28

Persalinan dan Nifas Sesuai Standar di Puskesmas dan Jaringannya

100%

101%

101%

29

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi tertangani

30

persentase persalinan di fasilitas kesehatan

31

80%

80%

100%

100%

101%

101%

Cakupan pelayanan ibu nifas (KF1)

98%

101%

32

Cakupan pelayanan ibu nifas Ke 3 (KF3)

98%

99%

110%

33

Menurunkan angka kematian ibu melahirkan

100/100.000 KH

48/100.000 KH

100%

34

Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

100%

95%

35

Persentase bayi dengan BBLR

<5%

1.6%

100%

95%

100%

51

Perjanjian Kinerja 36

Cakupan kunjungan neonatus pertama kali (KN1)

100%

95%

95%

37

Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3)

98%

95%

95%

38

Cakupan Neonatal dengan komplikasi ditangani

80%

77%

90%

39

Cakupan pelayanan bayi

92%

89%

90%

40

Menurunkan angka kematian bayi

41

Persentase KB Aktif

70%

77,7%

100%

42

Cakupan pelayanan balita

80%

89%

110%

43

Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

100%

89%

90%

44

cakupan kunjungan balita

91%

89%

98%

45

Persentase puskesmas mampu melaksanakan penanganan KTA (kekerasan terhadap anak)

100%

100%

100%

46

Persentase puskesmas menyelenggarakan kelas ibu balita

100%

100%

100%

47

persentase anak balita di SDIDTK (Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang)

92%

90%

99%

48

Persentase puskesmas melaksanakan manjemen terpadu balita sakit (MTBS dan Manajemen terpadu balita muda (MTBM)

100%

100%

100%

49

Menurunkan angka kematian Balita

15/1000 KH

15/1000 KH

1/1000 KH

1/1000 KH

100%

100

52

Perjanjian Kinerja 50

Persentase lansia memperoleh pelayanan kesehatan

51

Persentase puskesmas ramah lansia

52

72%

70%

98%

100%

100%

100%

Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan

53

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

2

Menurunkan 31,60prevalensi Balita Gizi kurang dan gizi buruk

54

Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk

8%

0.15%

100%

3

Meningkatnya status gizi balita dan bumil KEK

55

Persentase bumil mendapat tablet tambah darah (TTD)

99%

99%

100%

56

Persentase ibu hamil dengan kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)

50%

15,8%

31,6%

57

Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

75%

100%

100%

58

Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif

42%

43%

100%

59

Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul Vit A

99%

94%

98%

60

Persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusu dini (IMD)

41%

36,78%

89,71

61

persentase puskesmas melaksanakan surveilans gizi

100%

100%

100%

4

Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif

53

Perjanjian Kinerja

1

Meningkatnya Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat

meningkatnya promosi kesehatan di SD, Puskesmas dan Puskesmas pembantu

1

Meningkatnya Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

62

Persentase balita ditimbang berat badannya di posyandu

83%

84%

100%

63

Persentase pengobat tradisional memenuhi syarat

55%

100%

100%

64

Persentase Desa/Kel dengan TOGA memenuhi syarat

60%

100%

100%

65

Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan

100%

100%

100%

66

Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan

100%

100%

100%

67

Persentase Promosi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

100%

100%

100%

68

Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

79%

83%

110%

69

Persentase desa siaga aktif

100%

100%

100%

70

Persentase posyandu aktif

65%

54%

80%

54

Perjanjian Kinerja 1

Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

71

Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

100%

72

Persentase Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

100%

73 74

1

2

100%

100%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja

10%

100%

100%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga

10%

100%

100%

215/100000 pddk

317/100000 pddk

60%

< 1%

0,6

100%

Menurunnya angka kematian dan kesakitan akibat penyakit bersumber binatang

75

Incidence rate penyakit DBD

76

CFR penyakit DBD

77

Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan

80

100

100

menurunnya angka kematian dan kesakitan akibat penyakit menular langsung

78

Prevalensi HIV /AIDS

<5

<5%

100

79

Persentase angka kasus HIV yang diobati

47%

74.36%

100

80

Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIVAIDS Sesuai Standar

100%

100%

100%

81

Angka kesembuhan penderita TB

75%

75%

100%

55

Perjanjian Kinerja 82

1

1

1

Meningkatnya kewaspadaan dan penanggulangan wabah

Meningkatnya upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular

Meningkatnya persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap

Persentase terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis Sesuai Standar

100%

100%

100%

83

Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam

100%

100%

100%

84

Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam

100%

100%

100%

85

JUMLAH desa/kelurahan yang melaksanakan pos pembinaan terpadu (Pos Bindu) PTM

17 DESA/KEL

50 desa/kel

100%

86

Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok

6 Pusk

4 Pusk

80%

87

Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar

100%

100%

100%

88

jumlah wanita usia 30-50 tahun dilakukan deteksi dini kanker serviks

1600 orang

1607 ORANG

100%

89

Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan PKPR (Pelayanan kesehatan peduli remaja)

100%

100%

100%

90

Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP

15 sekolah

15 sekolah

100%

91

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

100%

100%

100%

92

Persentase desa yang mencapai universal child imunisation (UCI)

100%

100%

100%

56

Perjanjian Kinerja 1

2

Meningkatnya kualitas lingkungan

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dasar

93

Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

95%

96%

100%

94

Persentase puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis

100%

100%

100%

95

persentase desa/kel yang ODF/stop buang air besar sembarangan

80%

69%

90%

96

Persentase desa/kel STBM

75%

23%

30%

97

Persentase cholinesterase darah masyarakat yang berpotensi terpapar pestisida memenuhi syarat

100%

100%

100%

98

Persentase tempat pengelolaan pestidida memenuhi syarat

100%

100%

100%

99

Cakupan pengendalian vektor lalat di TPS

100%

100%

100%

100

Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat

75%

77%

100%

101

Persentase rumah sehat

98%

98,55%

100%

57

Perjanjian Kinerja

Persentase sumber air minum memenuhi syarat kesehatan

62%

77,5%

100%

103

Persentase hasil produksi Rumah Tangga tidak mengandung bahan berbahaya

100%

100%

100%

104

Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

25%

25,23%

100%

105

Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

100%

100%

100%

106

Jumlah Desa/kelurahan yang mengikuti lomba kebersihan dan PSN Tingkat Kota Denpasar

32

1

Persentase tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan

Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

4 desa/kel di 4 kec

4 desa/kel di 4 kec

100%

Dari 106 indikator yang ditetapkan pada perjanjian kinerja seluruhnya sudah dapat dilaksanakan oleh dinas kesehatan Kota Denpasar beserta jajarannya dengan nilai kinerja sangat baik.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran strategis 58

Perjanjian Kinerja

3.2.1 Hasil Pencapaian sasaran I

3.2.1 Sasaran 1: Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dinas dan puskesmas Ada 5 indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran Pengadaan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana di dinas dan puskesmas dan seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan.

3.2.2 sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Ada 2 indikator yang ditetapkan pasa sasaran strategis ini dan seluruhnya sudah mencapai target yang diperjanjikan 3.2.3 Sasaran 3 Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi, dengan 1 indikator sasaran dan sudah mencapai target 3.2.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Untuk mengukur keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis ini ditetapkan lima indikator 1. Tahun 2016 ditargetkan 2 puskesmas terakreditasi, realisasinya 4 puskesmas sudah terakreditasi yaitu Puskesmas II Denpasar Barat terakreditasi paripurna, Puskesmas IV Densel terakreditasi madya, Puskesmas III Denut terakreditasi madya, Puskesmas I Denpasar Timur Terakreditasi Utama 2. Hasil survey kepuasan konsumen di 11 Puskesmas se Kota Denpasar menunjukkan nilai indeks kepuasan konsumen > 80% dicapai oleh seluruh puskesmas 3. Untuk tahun 2016 Puskesmas yang maju berprestasi adalah Puskesmas II Denpasar Barat Dengan memperoleh juara I di tingkat Nasioanal 4. Tenaga kesehatan yang mewakili Kota Denpasar dalam lomba tenaga teladan tingkat provinsi :

59

Perjanjian Kinerja - Tenaga gizi pusk I Denpasar Timur juara I tingkat Provinsi - Tanaga dokter, kesehatan masyarakat dan bidan berhasil memperoleh juara II tingkat provinsi 3.2.5 Persentase ketersediaan obat dan alkes di Puskesmas. Untuk sasaran strategis ini disepakati 3 indikator yang seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kinerja baik. 3.2.6 Pelayanan kesehatan penduduk miskin, Ada 2 indikator pada sasaran meningkatkan upaya kesehatan dasar dan rujukan yaitu cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan penduduk dengan gangguan jiwa dirujuk. Masyarakat miskin yang ada di Kota Denpasar berjumlah 69.165 jiwa, seluruhnya (100%)

sudah tercakup dalam Jaminan Kesehatan nasional

sebagai Penerima bantuan iuran (PBI) APBN. Seluruh masyarakat miskin yang memerlukan

pelayanan

kesehatan

dasar

dan

rujukan

sudah

dilayani

di

puskesmas. Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah: 1. Adanya dukungan kebijakan anggaran yang cukup untuk menjamin kesehatan penduduk miskin di wilayah kota Denpasar 2. Adanya kemudahan masyarakat untuk mengaskes fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer 3.2.7 Persentase peserta BPJS dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Untuk sasaran strategis ini ditetapkan 2 indikator. Seluruh peserta BPJS yang memerlukan pelayanan kesehatan di FKTP sudah terlayani. Kepesertaan JKN ditargetkan 50% ditahun 2016 realisasinya sudah mencapai 58% yang terdiri dari Penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebanyak 69.165 orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 293.552 orang, Pekerja bukan penerima upah sebanyak 139.167 orang dan bukan pekerja (BP) sebanyak 25.787 orang.

3.2.8

Meningkatnya

ketersediaan

dan

keterjangkauan

pelayanan

kesehatan yang bermutu bagi ibu dan anak

60

Perjanjian Kinerja Ada tiga puluh satu

indikator yang ditetapkan untuk mencapai sasaran

strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi ibu dan anak, seluruh indikator pada sasaran strategis ini sudah berhasil dengan baik (seluruh indikator capaiannya kinerjanya diatas 90%). Beberapa indikator yang merupakan indikator

derajat kesehatan

masyarakat Kota Denpasar diantaranya

a. Angka Kematian Ibu Angka kematian ibu ( AKI ) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, dan pelayanan kesehatan waktu melahirkan.

Grafik 3.1 AKI Kota Denpasar Tahun 2012-2016

60

59.7

56

54

40 21.8

20

16.1

AKI Per 100.000 KH

0 2012

2013

2014

2015

2016

Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun terakhir angka kematian ibu di Kota Denpasar cenderung berfluktuasi cukup besar. Pada tahun 2013 dan 2014 AKI di Kota Denpasar sudah dapat ditekan namun meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2015 dan 2016 Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2016 (54 per 100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2016 (100 per 100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target

61

Perjanjian Kinerja Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Selama tahun 2016 di Kota Denpasar terjadi 7 kematian ibu yang terdiri dari 5 kematian ibu hamil dan dan 2 orang ibu nifas. Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian. Kegiatan lain juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu adalah dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa setelah melahirkan (Nifas) dengan gerakan sayang ibu. Melalui upaya – upaya ini

di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota

Denpasar dapat di tekan.

b. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu

daerah.

AKB

merupakan

indikator

yang

sangat

mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan

berguna

untuk

dapat mencerminkan

tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. AKB

merupakan salah satu indikator yang sensitive

terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kwalitas pelayanan perinantal.

AKB

juga mempunyai asosiasi dengan GNP (Gross National Product) perkapita : pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pelendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dapat juga di gambarkan seperti pada grafik di bawah ini.

62

Perjanjian Kinerja Grafik 3.2 Angka Kematian Bayi tahun 2012-2016

1

1 0.7

0.5

0.5

0.6

0.56 AKB

0 2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Dps

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima

tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dan

meningkat di tahun 2016 namun masih dibawa target renstra dinas kesehatan kota Denpasar 2016-2021.

Pada tahun 2016 terjadi 14 kematian bayi dari 14.689 lahir hidup.

Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi meliputi imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata, ASI dini dan eksklusif dan pemberian antibiotika untuk penyebab kematian

63

Perjanjian Kinerja karena infeksi. Kemudian untuk penyebab kematian karena asfiksia dan trauma kelahiran dilakukan upaya berupa resusitasi dan penghangatan. Sedangkan untuk mencegah kematian bayi karena kelainan kongenital dilakukan upaya yang meliputi terapi spilis bagi WUS penderita spilis dan suplementasi Folat pada ibu hamil.

Dari segi promosi kesehatan, telah dilaksanakan Penyuluhan

kesehatan kepada remaja putri dan peningkatan pengetahuan kader.

Lebih dari 90% kematian bayi di Kota Denpasar pada tahun 2016 terjadi pada usia kurang dari 28 hari dan 50% lebih kematian disebabkan oleh BBLR. Hal ini mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam perkembangan kesehatan janin.

Kematian bayi di Kota Denpasar lebih banyak terjadi pada bayi laki-laki (1,7 /1000 KH) dibandingkan bayi perempuan (0,1/1000 KH).

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar untuk tahun 2016 sudah di bawah target yang ditetapkanpada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk tahun 2016 (15/1000KH). Bila kita bandingkan dengan realisasi tahun 2015 (0,6 per 1000 KH) maka angka kematian bayi

tahun 2016 mengalami sedikit

peningkatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencantumkan target kematian bayi 15 per 1000 kelahiran hidup untuk tahun 2016, sedangkan Kematian Bayi di Kota Denpasar

Angka

sudah dibawah target dan ini menunjukan

bahwa pelayanan kesehatan bagi bayi di Kota Denpasar sudah cukup baik karena petugas dan sarana kesehatan sudah menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan yang ada di Kota Denpasar.

64

Perjanjian Kinerja c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2016 seluruh persalinan sudah ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

d. Cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan

oleh

tenaga

kesehatan.

Pelayanan

kunjungan

nifas

didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan (termasuk bidan di

desa/

polindes/

poskesdes)

dan

kunjungan

rumah.

Pelayanan

kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan

darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri; 3)

pemeriksaan

lokhia

dan

pengeluaran

pervagina

lainnya;

4)

pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan; 5) pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB pasca persalinan Gambar 3.4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar Tahun 2012 sampai dengan 2016

65

Perjanjian Kinerja 99.1

99.1

99

99 98.9

98.8

98.8 98.7 98.6

98.8

98.6

98.5 98.4 98.3 2012

2013

2014

2015

2016

Cakupan pelayanan ibu nifas

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf-3). Indikator ini menilai

kemampuan

pemerintah

dalam

menyediakan

pelayanan

kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar. Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 99%

sedikit

meningkat

bila

dibandingkan

2016 adalah sebesar

tahun

2015

(98,8%).

Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas berdasarkan target Renstra 2016-2021 adalah 98%. Jadi capaian pelayanan ibu nifas Kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan. Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan ibu nifas adalah pemberian vitamin A. Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A selama tahun 2016 sebesar 99,44%. Gambar 3.5 Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A Menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2016

66

Perjanjian Kinerja

99 Pusk II Den Bar

99.7 97

Pusk IV Den Sel

106 101

Pusk II Den Sel

103 101

Pusk I Den Tim

98.3 98.7

Pusk III Den Ut

101 95

Pusk I Den Ut

98 88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

e. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan K1 dan persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil oleh petugas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Pelayanan antenatal yang sesuai standar meliputi timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas), tinggi fundus uteri, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, test laboratorium (rutin dan khusus), tatalaksana kasus, serta temu wicara (konseling), termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), serta KB Pasca persalinan. Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar yang ditetapkan. Ditetapkan pula bahwa distribusi frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan, dengan ketentuan waktu pemberian pelayanan yang dianjurkan yaitu: minimal 1 kali pada triwulan pertama, 1 kali pada 67

Perjanjian Kinerja triwulan kedua dan 2 kali pada triwulan ketiga. Standar waktu pelayanan antenatal tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan kepada ibu hamil, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan komplikasi. Cakupan K1 menggambarkan besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Cakupan K4 menggambarkan besaran ibu hamil mendapatkan pelayanan

yang

antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali

kunjungan yaitu sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga.Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Gambar dibawah ini memperlihatkan cakupan kunjungan K1 dan K4 pada ibu hamil selama lima tahun terakhir :

Gambar 3.6 Cakupan K1 dan K4 Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016

68

Perjanjian Kinerja 102 101

101

100

100

100.17

100.4 100 % Cakupan K1

99

98.8 98.4

98

98.13

98.2

% Cakupan K4

98

97 96 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 menunjukkan angka droup out K1-K4, dengan kata lain jika kesenjangan K1 dan K4 kecil maka hampir semua ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal meneruskan hingga kunjungan keempat pada triwulan 3, sehingga kehamilannya dapat terus dipantau oleh petugas kesehatan. Pada tahun 2016 kesenjangan antara K1 dan K4 sebesar 2,2% hal ini berarti terdapat 2,2% ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan K1 pada trimester I, namun tidak melakukan pemeriksaan sampai K4. Bila kita bandingkan dengan target renstra dikes kota Denpasar 2016-2021 maka cakupan K1 dan K4 di Kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan 100% ibu hamil di Kota Denpasar

sudah

memeriksakan

kehamilannya,

namun

kelemahan

Riskesdas 2007 ini tidak ditanyakan lebih lanjut frekuensi pemeriksaan dan pada trimester berapa pemeriksaan dilaksanakan. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pemeriksaan kehamilan K4 adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan ibu, dan tingkat sosial ekonomi (Dep Kes, 2009).

69

Perjanjian Kinerja

d. Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani

Komplikasi kebidanan adalah keadaan penyimpangan dari normal, yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Komplikasi kebidanan antara lain ketuban pecah dini, perdarahan per vagina, hipertensi dalam kehamilan (sistole > 140 mm Hg, diastole > 90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan premature, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju), dan infeksi masa nifas (Depkes, 2010). Jumlah sasaran bumil risti/ komplikasi diperoleh dari proyeksi supas yaitu sebesar 20% dari seluruh sasaran ibu hamil. Jumlah seluruh ibu hamil di Kota Denpasar berdasarkan data proyeksi supas sebesar 16.855 orang, sehingga jumlah bumil risti/komplikasinya diprediksi sebesar 3.371 orang. Selama periode tahun 2016 ditemukan ibu hamil dengan komplikasi sebesar 2.426 orang dan seluruhnya sudah ditangani. Namun bila hasil penanganan ibu hamil dengan komplikasi ini dibandingkan dengan target berdasarkan hasil supas maka pencapaian Kota di Denpasar baru sebesar 80%. Renstra Dikes Kota Denpasar 2016-2021 menetapkan 80% ibu hamil dengan risti/komplikasi di tahun 2016 harus tertangani. KInerja untuk indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan

Gambar 3.7 Cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut Puskesmas Di Kota Denpasar Tahun 2016

70

Perjanjian Kinerja Kota Denpasar Pusk II Den Bar Pusk I Den Bar Pusk IV Den Sel Pusk III Den Sel Pusk II Den Sel Pusk I Den Sel Pusk II Den Tim Pusk I Den Tim Pusk III Den Ut Pusk II Den Ut Pusk I Den Ut

80 81.1 86 83 82.3 81.7 74.4 83.9 85.2 80.7 63.4 80.6 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Untuk tahun 2016 seluruh puskesmas capaiannya sudah diatas 80% hanya puskesmas II Denpasar Utara capaiannya masih di bawah 80%. Kedepannnya perlu ditingkatkan

upaya penemuan dini ibu hamil risti/komplikasi oleh

Puskesmas melalui system surveilans aktif sehingga Puskesmas tidak hanya bersikap pasif menunggu pasien datang berkunjung.

e. Cakupan kunjungan bayi

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (Dokter, Bidan, dan Perawat) minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio1-4, dan campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang penilaian terhadap upaya peningkatan akses bayi memperolah pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini

71

Perjanjian Kinerja mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar pada tahun 2016 sebesar 89,3% mengalami sedikit Peningkatan dari tahun 2015 (85%), sedangkan target pelayanan kesehatan bayi pada renstra Kota Denpasar untuk tahun 2016 adalah 92%. Dengan demikian target cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar belum

terpenuhi,

kedepannya perlu kerja keras semua pihak dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kota Denpasar. Gambar 3.8 Cakupan Pelayan Kesehatan bayi Di Kota Denpasar Menurut Puskesmas Tahun 2016 KOTA DENPASAR Pusk II Den bar Pusk I Den Bar Pusk IV Den Sel Pusk III Den Sel Pusk II Den Sel Pusk I Den Sel Pusk II Den Tim Pusk I Den Tim Pusk III Den Ut Pusk II Den Ut Pusk I Den Ut

89.3 91.4 90.5 82.7 93.1 82.2 83.4 87.2 90.1 83.1 99.9 91.4 0

20

40

60

80

100

120

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Puskesmas dengan cakupan kunjungan bayi tertinggi adalah Puskesmas I Denpasar Utara sedangkan terendah di Puskesmas II Denpasar Selatan. Terpenuhinya target cakupan kunjungan bayi sangat dipengaruhi oleh keaktifan posyandu tiap bulannya, peran kader dan partisipasi keluarga untuk membawa bayi ke posyandu serta keaktifan tenaga puskesmas dalam membina posyandu.

72

Perjanjian Kinerja f. Cakupan peserta KB Aktif Program keluarga berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititik beratkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS). Wanita usia subur adalah wanita yang berusia antara 15-49 tahun. Untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran wanita usia

subur

atau

pasangannya

diprioritaskan

untuk

menggunakan

alat

kontrasepsi. Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari cakupan peserta KB aktif (peserta KB yang sedang menggunakan alat/metode kontrasepsi),

cakupan

peserta

KB

yang

baru

menggunakan

alat/metode

kontrasepsi, tempat pelayanan KB dan jenis kontrasepsi yang digunakan akseptor.

Gambar 3.9 Persentase KB Aktif dan KB Baru Menurut Puskesmas Tahun 2016 90

81.4

80

80.2 71.2

81.9

82

82.8

85

85

75.1

71.7

74.9

77.9

70 60 50 40

29.9

30 20 10

23.3 13.4

11.9

10.7

23.9 11.9

11.1

10.7 3.1

2.7

5

0

KB Aktif KB Baru

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

73

Perjanjian Kinerja

Jumlah PUS di Kota Denpasar tahun 2016 sebesar 81.124, dari jumlah ini 11,9,9 % merupakan peserta KB baru dan 77,9% merupakan peserta KB Aktif. Rata-rata cakupan peserta KB aktif pada tahun 2016 adalah 77,9%, mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (80,9%). Target Renstra Kota Denpasar untuk persentase

peserta KB aktif pada tahun

2016 adalah 70% sehingga capaian Kota Denpasar sudah memenuhi target. Pada Tahun 2016,

peserta KB aktif yang menggunakan metode

kontrasespi jangka panjang (MKJP) sebesar 51,8% dan peserta KB aktif yang menggunakan non MKJP 48,2%.

Gambar 3.10 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Alat/Metode Kontrasepsi Tahun 2016

12.3

4.7 IUD

42.8

MOP MOW

Implan

IUD 34,5

suntik pil

1.8

7.1

kondom

0.1

Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

Sebagian besar peserta KB Aktif adalah wanita (95,2%), hanya 4,7% peserta KB aktif berjenis kelamin laki-laki. Terdapat kesenjangan yang tinggi antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi penggunaan alat KB. Untuk itu

74

Perjanjian Kinerja perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki terhadap penggunaan metode/alat KB.

g. Angka Kematian Balita(AKABA) AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun dan dinyatakan per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita dihitung dengan menjumlahkan kematian bayi dengan kematian balita. Berdasarkan pedoman MDGs disebutkan bahwa nilai normatif >140 tinggi, 71-140 tinggi, 20-40 sedang dan <20 rendah. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak-anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini

Gambar 3.11 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 KH Di Kota Denpasar Th 2012 sampai dengan Th 2016

1.5 1.1

1 0.5

0.7

0.6

0.8

0.68 AKABA/1000 KH

0 2012

2013

2014

2015

2016

75

Perjanjian Kinerja Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar Tahun 2016

Secara Nasional ditetapkan AKABA sebesar 40/1000 KH. Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2016-2021menetapkan target AKABA Kota Denpasar sebesar 15/1000 KH. Pada tahun 2016 terdapat 16 kematian balita (14 kematian bayi dan 2 kematian anak balita). Angka kematian balita di Kota Denpasar tergolong rendah (<20). Rendahnya angka kematian balita (AKABA) di Kota Denpasar disebabkan karena baiknya gizi balita, rendahnya faktor risiko yang mengakibatkan kematian bagi balita, perilaku orang tua dalam pemberian gizi anak cukup baik serta peranan dari petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah: 1. Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Denpasar sangat mudah, sudah tersedia Puskesmas yang melayani 24 jam dan fasilitas puskesmas rawat inap 2. Tersedia buku KIA untuk ibu hamil yang merupakan penghubung bagi semua tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil, sehingga kemanapun ibu hamil memeriksakan kehamilan dan melahirkan riwayat kesehatannya tetap bisa dipantau 3. Tersedianya pedoman rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahirSedangkan Strategi pemecahan masalah yang telah dilaksanakan: 1. Meningkatkan promosi kesehatan 2. Meningkatkan kepesertaan KB 3. Melaksanakan penjaringan kasus anemia dan KEK pada remaja putrid 4. Mengoptimalkan

peran

lintas

sector

dalam

mendukung

program

kesehatan

3.2.8 Meningkatnya status gizi bayi, balita dan ibu hamil dengan 10 indikator sasaran.

76

Perjanjian Kinerja a. Cakupan gizi buruk mendapatkan perawatan: 100% balita yang menderita Gizi buruk sudah mendapatkan perawatan. b. Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil merupakan upaya untuk menekan anemia pada ibu hamil. Selama ini upaya penanggulangan anemia gizi difokuskan kepada sasaran ibu hamil dengan suplementasi tablet besi folat (200 mg feSO4 dan 0,25 mg asam folat) dengan memberikan setiap hari 1 tablet selama minimal 90 hari berturut-turut. Cakupan pemberian tablet besi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terutama pada ibu hamil seperti pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.12 Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Fe 1 & Fe 3 Di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016

102 101 100

101 100

100

99.99

98.09

98.13

98.23

100.4

99 98

98.6 97.99

97 96 2012

2013

2014

2015

Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar

2016

Fe1 Fe3

2016-2021 ditetapkan

target Fe1 dan Fe 3 sebesar 99%. Data pada grafik 4.9 di atas menunjukkan bahwa cakupan Fe 1 dan Fe 3 pada tahun 2016 sudah

melebihi target yang

telah ditetapkan pada renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

77

Perjanjian Kinerja c. Persentase bayi usia 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif ditargetkan sebesar 42% tahun 2016 sedangkan capainnya sebesar 43,9% Pengaturan pemberian ASI ekslusif bertujuan untuk: -

Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Ekslusif sejak dilahirkan

sampai

berumur

enam

bulan,

dengan

memperhatikan

pertumbuhan dan perkembangannya. -

Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Ekslusif kepada bayinya

-

Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah terhadap ASI Ekslusif (Kemenkes, 2015)

Kebijakan

global

(WHO

dan

Unicef)

dan

kebijakan

nasional

merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai umur 6 bulan, kemudian diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak berumur 6 bulan dan meneruskan pemberian ASI selama 2 tahun. ASI eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) saja pada bayi mulai dari lahir sampai berumur 6 bulan tanpa diberi makanan tambahan apapun karena sampai umur tersebut kebutuhan zat gizi bayi bisa dipenuhi dari ASI atau air susu ibu saja. Indonesia memiliki komitmen

untuk

melaksanakan

“Deklarasi

Innocenti”

tahun

1990

yang

menyatakan bahwa setiap Negara diharuskan memberikan perlindungan dan dorongan kepada ibu, agar berhasil memberikan ASI secara ekslusif kepada bayinya (Pedoman pengelolaan air susu ibu di tempat kerja, 2011). ASI

mengandung

kolostrum

yang

kaya

akan

antibody

karena

mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah yang tinggi sehingga pemberian ASI Ekslusif dapat mengurangi resiko kematian pada bayi.

Gambaran

cakupan

ASI

Eksklusif

berdasarkan

Puskesmas

di

Kota

Denpasar tahun 2016 seperti pada grafik di bawah ini :

78

Perjanjian Kinerja

Gambar 3.13 Persentase cakupan ASI Ekslusif berdasarkan Puskesmas Tahun 2016

% ASI Ekslusif Pusk IV Densel

41.2

Pusk III Densel

42.1

Pusk II Densel

38.2

Pusk I Densel

41.5

Pusk III Denut

33.9

Pusk II Denut

45.4

Pusk I Denut

71.6

Pusk II Dentim

39.2

Pusk I Dentim

66.1

Pusk II Denbar

71.6

Pusk I Denbar

33.8 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sumber: Seksi Gizi Bidang Bina Kesehatan Keluarga Dikes Kota Denpasar

Cakupan ASI Ekslusif terendah di Puskesmas I Denpasar Barat dan Puskesmas III Denpasar Utara, perlu adanya berbagai upaya yang mampu

79

Perjanjian Kinerja meningkatkan capaian ASI Ekslusif di Kota Denpasar sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena kebanyakan ibu-ibu yang memiliki bayi bekerja mencari nafkah untuk menunjang kebutuhan keluarga sehingga tidak ada kesempatan untuk memberikan ASI secara eksklusif mulai sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan dan lebih banyak memberikan susu formula pada bayinya. Langkah yang telah dilakukan meningkatkan cakupan ASI Ekslusif di Kota Denpasar adalah meningkatkan promosi tentang pentingnya ASI Ekslusif dan teknik penyimpanan ASI yang dapat dilakukan oleh ibu bekerja sehingga ASI nya tetap bisa dinikmati bayi dan ibu tidak perlu berhenti bekerja. Selain itu perlu

dilakukan

sosialisasi

ke

instansi

pemerintah

dan

swasta

tentang

pentingnya menyiapkan ruangan sebagai pojok ASI.

d. Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan kapsul Vit A Target capaian kinerja untuk indikator Cakupan balita mendapatkan kapsul vitamin A adalah 99%, realisasinya sebesar 94,76% sehingga capaian kinerjanya sebesar 95,7% (sangat baik). Pemberian kapsul vit A dilaksanakan dalam rangka mencegah dan menurunkan prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) pada balita. Cakupan yang tinggi dari pemberian kapsul vit A berperan terhadap penurunan angka kematian,pencegahan kebutaan serta pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak. Upaya penanggulangan masalah kurang vitamin A masih bertumpu pada pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada anak balita pada bulan Pebruari dan Agustus. Distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi diintegrasikan melalui posyandu dan Puskesmas. Cakupan pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita di Kota Denpasar seperti pada grafik di bawah ini :

80

Perjanjian Kinerja

Gambar 3.14 Cakupan Pemberian Vitamin A Di Kota Denpasar Tahun 2012 s.d 2016

100

99.9

100

99.62

Cakupan Vit A Balita

98.29

99 98 97 96 95

94.76

94 93 92 2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: Seksi Gizi Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar Pada gambar diatas terlihat cakupan pemberian Vitamin A dosis tinggi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga perlu usaha yang lebih keras dalam meningkatkan partisipasi balita ke posyandu.

3.2.9

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan, terdiri dari 4 indikator

Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Keberadaan posyandu sampai saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan 81

Perjanjian Kinerja derajat kesehatan masyarakat khususnya pada golongan balita. Posyandu memiliki lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersma masyarakat. Ratio posyandu dengan balita di kota denpasar adalah 1 posyandu melayani 100 balita. Tahun 2016 ditargetkan 65% persen posyandu aktif namun capaiannya baru 54% (kinerja =80%) Gambar 3.14 PERSENTASE POSYANDU BERDASARKAN STRATA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2016

5.23

0.22 45.75 Pratama Madya

48.8

Purnama Mandiri

Sumber: seksi promkes bidang bina kesmas dikes kota denpasar

Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi tertinggi adalah posyandu

purnama

dan

proporsi

terendah

adalah

posyandu

mandiri.

Lambatnya perkembangan posyandu ke arah posyandu mandiri tidak terlepas dari kurang berperan sertanya masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan posyandu terutama dalam hal dukungan dana untuk operasional kegiatan posyandu. Saat ini dana operasional posyandu sebagian besar masih berasal dari

bantuan

pemerintah.

Kedepannya

perlu

upaya

intensif

untuk

meningkatkan jumlah posyandu mandiri

82

Perjanjian Kinerja

3.2.10

Meningkatkan

upaya

promosi

kesehatan

di

tingkat

pendidikan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan indikator 3 kinerja yang seluruhnya sudah mencapai target dengan kinerja baik

3.2.11

Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS dengan

indikator sasaran persentase rumah tangga ber PHBS

Untuk menanggulangi rumah tangga yang rawan terhadap penyakit infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah tangga yang ada perlu diberdayakan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada rumah tangga di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah ini : Grafik 3.15 Tren persentase Rumah Tangga ber PHBS di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016

86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66

83.6 81.5 79.6

78.4

72.9

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber : Seksi Prom Kes Bidang Bina Kesmas Dikes Kota Denpasar

83

Perjanjian Kinerja

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir jumlah rumah tangga yang ber PHBS sudah cenderung mengalami

peningkatan

walaupun

sempat

mengalami

sedikit

penurunan di tahun 2014 namun sudah dapat ditingkatkan kembali pada tahun 2015. Capaian ini sangat baik mengingat peran PHBS yang begitu penting dalam membantu menumbuhkan budaya hidup yang baik dibidang kesehatan. Pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2016-2021 dicantumkan target rumah tangga ber PHBS untuk tahun 2016 sebesar 79%. Pencapaian Kota Denpasar sebesar 83,6 hal ini menunjukkan pencapaian Rumah tangga ber PHBS di tahun 2016 sudah mencapai target yang ditetapkan pada Renstra, untuk tahun selanjutnya perlu terus digalakkan upaya untuk meningkatkan cakupan rumah tangga ber PHBS

dengan meningkatkan pembinaan PHBS di

rumah tangga dengan menggerakkan dan memberdayakan keluarga atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat melalui penyuluhan baik secara individu maupun berkelompok agar setiap orang, kelompok atau keluarga tahu, mau dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan. Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS terdapat 10 perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu: 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 2. Memberi ASI ekslusif 3. Menimbang balita setiap bulan 84

Perjanjian Kinerja 4. Menggunakan air bersih 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 6. Menggunakan jamban sehat 7. Memberantas jentik di rumah seminggu sekali 8. Makan buah dan sayur setiap hari 9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari 10. Tidak merokok di dalam rumah

3.2.12

Persentase

anak

dan

remaja

mendapatkan

kesehatan sesuai standar. Terdapat 4 indikator untuk

skrining

mendukung

pencapaian sasaran ini, yang seluruhnya sudah mencapai target yang di perjanjikan

3.2.13

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular dengan delapan indikator. Indikator yang perlu dijelaskan:

a. Prevalensi kasus HIV/AIDS HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP). Di Kota Denpasar terdapat seluruh Puskesmas sudah melaksanakan layanan VCT.

Penyebaran

HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

85

Perjanjian Kinerja Grafik 5.3 Jumlah Kasus Baru HIV-AIDS Di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016 800

Kasus

600 400 200 0

2012

2013

2014

2015

2016

HIV

294

290

332

638

626

AIDS

310

326

379

601

796

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kasus baru HIV-AIDS meningkat secara signifikan. Penularan kasus HIV-AIDS dominan melalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV positif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran kasus HIV-AIDS di Kota Denpasar. Salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah. Pada tahun 2016 Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Cabang

Kota

Denpasar

yang

berkedudukan

di

RSUD

Wangaya

telah

melakukan skrining terhadap 4.151 pendonor darah . Dari jumlah tersebut sebanyak 11 sampel darah (0,26%) positif terinfeksi HIV-AIDS. Disamping itu juga Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar secara aktif melaksanakan penyuluhan/KIE ke tempat-tempat kerja/perusahaan terutama yang termasuk dalam kategori resiko tinggi seperti panti-panti pijat. Tujuan penyuluhan atau KIE tersebut adalah agar kelompok berisiko tersebut mau datang ke Klinik VCT untuk memeriksakan diri secara berkala. Prevalensi kasus HIV tahun 2016 masih dibawah 0,5% sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 100%

86

Perjanjian Kinerja

b. Incidence rate dan case fatality rate DBD Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue

dan

ditularkan

oleh

merupakan negara tropis yang

vector

nyamuk

aedes

aegypty.

Indonesia

secara umum mempunyai risiko terjangkit

penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Serangan penyakit DBD berimplikasi luas terhadap kerugian material dan moral berupa biaya rumah sakit dan pengobatan pasien, kehilangan produktivitas kerja dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Perjalanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia. Kota Denpasar merupakan dearah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama tiga tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD. Untuk daerah endemis kriteria kejadian luar biasa (KLB) DBD adalah terjadinya satu kematian akibat DBD dan terjadinya peningkatan kasus secara bermakna 2 kali lipat dari periode sebelumnya Jumlah kasus DBD pada tahun 2016 adalah 2.851 kasus, terdiri dari 1.644 penderita laki-laki dan 1.207 perempuan. Incidence rate DBD pada tahun 2016 adalah sebesar 317,7 per 100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan IR DBD tahun 2016

adalah sebesar 178,7 per 100.000 penduduk maka terjadi

peningkatan IR DBD yang cukup bermakna. Kematian akibat DBD pada tahun 2016 sebanyak 18 orang (CFR=0,6%). Grafik 3.31 IR DBD di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016

87

Perjanjian Kinerja 350 317.7

300 250

249.9 211.7

200

178.7

150

142.8

100

IR DBD

50 0 2012

2013

2014

2015

2016

Sumber seksi P2B2 Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3) peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras,menutup dan mengubur) plus menabur larvasida. Tingginya kasus DBD di Kota Denpasar disebabkan oleh lingkungan dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai, tingkat kepadatan penduduk serta tingkat kepadatan populasi nyamuk aedes aegypty yang tinggi, serta masih

rendahnya

peran

serta

masyarakat

dalam

pemberantasan

sarang

nyamuk. Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk menanggulangi penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah melalui Fogging massal maupun fokus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui program 3 M plus, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta peningkatan sanitasi lingkungan.

Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk menanggulangi penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah melalui penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melaksanakan kegiatan PSN dengan cara 3M-Plus serta peningkatan sanitasi lingkungan, Gertak Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), lomba Kebersihan, penggerakan

88

Perjanjian Kinerja Jumantik, fogging fokus, fogging massal dan ULV, Larvasidasi masal, MOS PSN, seminar dan workshop DBD, penelitian obat DBD, sosialisasi DBD dan program GEMA PETIK (Gerakan Mandiri Pemantau Jentik) oleh anggota keluarga di rumahnya sendiri sekurang – kurangnya seminggu sekali) Upaya-upaya

yang

telah

dilakukan

tersebut

tidak

akan

berhasil

menurunkan kasus DBD apabila tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan PSN-DBD minimal setiap satu minggu sekali, termasuk juga peran para tokoh-tokoh masyarakat dan penguasa wilayah (Camat, Kepala Desa/Lurah,

Kepala

Lingkungan,

dll)

unutk

memotivasi,

menggerakkan

masyarakat agar berpartisipasi dalam memberantas penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui peningkatan kebersihan lingkungan di masing-masing rumah tangga. Seluruh pasien DBD yang ditemukan sudah ditangani sesuai standar, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%.

c. Tahun 2016 terjadi 4.395 kasus gigitan hewan penular rabies, yang seluruhnya sudah mendapatkan penanganan sesuai tatalaksana kasus (100%) sehingga capaian kinerjanya 100%

Faktor pendukung pencapaian sasaran ini adalah:

1. Sistem kewaspadaan dini berjalan baik 2. Jejaring TB Berjalan baik 3. Peran swasta/LSM dalam penanggulangan penyakit HIV cukup besar 4. Adanya jumantik 5. Dukungan anggaran untuk sasaran ini cukup tinggi Strategi dalam meningkatkan pencapaian sasaran ini adalah 1. meningkatkan kerjasama dengan lintas sector terkait

89

Perjanjian Kinerja 3.2.14

Meningkatnya upaya deteksi dini penyakit tidak menular,

sasaran strategis ini dicapai dengan 6 indikator yang seluruhnya sudah tercapai sesuai target. Jumlah Posbindu di Kota Denpasar sudah mengalami peningkatan sesuai Target renstra Dikes Kota Denpasar 2016-2021.

3.2.15

Meningkatnya

kewaspadaan

dini

dan

penanggulangan

wabah. Sasaran ini diharapkan tercapai melalui 2 indikator yang seluruhnya sudah mencapai target kinerja 100%. Tahun 2016 terjadi 9 kejadian luar biasa yang seluruhnya sudah ditanggani dalam waktu kurang dari 24 jam

3.2.16

Meningkatnya

persentase

bayi

mendapatkan

imunisasi

dasar lengkap. Tahun 2016 dari 15.193 sasaran bayi survivan infant yang ditargetkan, sebanyak 14.249 bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap (93,8%). Renstra Dikes menargetkan 100% bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2016, sehingga capaian kinerja untuk indikator sasaran ini sebesar 93% sedangkan seluruh desa di Kota Denpasar sudah merupakan desa UCI.

Bayi dan anak-anak memiliki risiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat mematikan, seperti: Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Radang Selaput Otak, Radang Paru-Paru. Salah satu pencegahan yang terbaik dan sangat vital agar kelompok berisiko ini terlindungi adalah melalui imunisasi. Tujuan

program

imunisasi

adalah

menurunkaan

morbiditas

dan

mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Imunization (UCI) yaitu 80% sasaranmendapatkan imunisasi lengkap. Target keberhasilan program imunisasi adalah minimal 80% desa mencapai UCI. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Denpasar pada tahun 2015 sudah mencapai 100%. Program imunisasi dasar lengkap (LIL/Lima Imunisasi dasar lengkap) pada bayi yang dicanangkan pemerintah meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak.

90

Perjanjian Kinerja Campak merupakan penyebab utama kematian pada balita. Oleh karena itu pencegahan campak merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Di Indonesia imunisasi campak diberikan pada usia 9 bulan dan merupakan imunisasi terakhir yang diberikan kepada bayi diantara imunisasi wajib lainnya. Gambar 3.15 Persentase Capaian Imunisasi Di Kota Denpasar Tahun 2016

106

110 105 100 95

93.34

94

94.5

93.7

90 85

HB < 7hari

DPT3 + HB3 + Hib3

Campak

BCG

Polio 4

Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar

Idealnya seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal. Setiap bayi diharapkan agar mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap diukur dengan imunisasi dasar lengkap. Data capaian imunisasi dasar lengkap berdasarkan puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.16 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Puskesmas

91

Perjanjian Kinerja Di Kota Denpasar Tahun 2016 Pusk II Den Bar

93.9

Pusk I Den bar

94.2

Pusk IV Den Sel

93.9

Pusk III Den Sel

92.5

Pusk II Den Sel

94.3

Pusk I Den Sel

93.9

Pusk II Den Tim

93.6

Pusk I Den Tim

93.5

Pusk III Den Ut

93.8

Pusk II Den Ut

94.1

Pusk I Den Ut

93.1 91.5

92

92.5

93

93.5

94

94.5

Sumber: Seksi surveilans dan pencegahan penyakit Bidang Bina P2P Dikes Kota Denpasar

Pada grafik diatas tergambar bahwa capaian imunisasi dasar lengkap terendah di puskesmas I Denpasar Selatan dan tertinggi di Puskesmas II Denpasar Selatan. d. Cakupan desa/kelurahan UCI UCI desa/kel adalah gambaran suatu desa/ kel dimana ≥80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kel tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Seluruh Desa/kel yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2016 sudah mencapai Desa/kel UCI. Capaian kinerja Cakupan desa/kelurahan UCI

sebesar 100% (sangat baik).

3.2.17

Meningkatnya kualitas lingkungan. Pada sasaran ini ditetapkan

7 indikator sasaran.

92

Perjanjian Kinerja a. Persentase tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan Capaian

kinerja

untuk

indikator

Persentase

tempat-tempat

umum

memenuhi syarat kesehatan adalah sebesar 50% (rendah), baru 54% TTU sudah memenuhi syarat kesehatan dari 95% yang ditargetkan. Ada beberapa kegiatan dalam pemeriksaan tempat-tempat umum yaitu: - Pemeriksaan / Pembinaan Sanitasi Hotel dan sertifikat Laik

Sehat Hotel

Setiap hotel harus memiliki surat keterangan laik sehat hotel (Permenkes RI No. 80/ Menkes / Per / II / 1990 ). Kegiatan Pembinaan / pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dan gangguan kesehatan serta untuk mendorong pengembangan Pariwisata Nasional. Persyaratan Hiegiene bagi hotel adalah ketentuan – ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. - Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit merupakan penilaian pemeriksaan kesehatan

lingkungan

Rumah

sakit

menyangkut

Variabel

seperti

:

Konstruksi Umum, Ruang bangunan (Ruang perawatan, Ruang Operasi, Ruang Laboratorium, Ruang Sterilisasi dll) penyehatan makanan dan minuman, penyehatan air, penanganan sampah, penanganan tempat pencucian,

pengendalian

serangga

dan

tikus

penyehatan

kesehatan

lingkungan serta pengambilan Sampel air Limbah RS, makanan, air bersih dan bahan kimia

dilakukan swapantau oleh petugas instalasi RS setiap

bulan (Kep Men.Kes 1204/menkes/SK/X/2004). b.

Sarana pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA Tahun 2016 pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar ditargetkan

75% Desa sudah STBM namun baru tercapai 23,3% (10 desa dari 43 desa yang ada). Namun untuk desa bebas buang air besar sembarangan sudah tercapai 69,8%). Sehingga kinerja untuk indikator ini baru sebesar 30%. Hal ini disebabkan karena dalam pencapaian sanitasi total berbasis masyarakat, ada 5 pilar yang kita monitoring 1.

Stop buang air besar sembarangan

93

Perjanjian Kinerja Seluruh penduduk di desa/kelurahan membuang air besar di jamban dan mempunyai septictank kenyataannya masih ada beberapa penduduk yang tidak mempunyai jamban atau punya jamban tapi tidak ada septictank dan kotoran disalurkan ke sungai. 2.

Cuci tangan pakai sabun

Diharapkan seluruh penduduk di desa/kelurahan cuci tangan sebelum makan, menyiapkan makanan dan setelah buang air dengan menggunakan sabun dan air mengalir, namun masih ada beberapa penduduk yang tidak melaksanakan 3.

Pengelolaan Makanan dan minuman dalam Rumah Tangga Pengelolaan

makanan

minuman

dalam

Rumah

tangga,

bagaimana

makanan ini disiapkan mulai dari bahan pengolahan dan penyajiannya namun masih ada beberapa yang pengolahannya belum baik. 4.

Pengelolaan sampah Pengelolaan sampah. Setiap Rumah Tangga harus mengelola sampah

dengan baik tidak boleh masih ada sampah berserahan dan tidak boleh membakar sampah 5.

Pengelolaan limbah cair. Limbah cair rumah RT harus dikelola da nada peresapannya. Nemun

kenyataannya masih ada penduduk yang tidak memiliki peresapan untuk limbah cairnya dan tidak berlangganan DSDP

3.2.18

Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar

Pada sasaran strategis meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar ada tiga indikator yang seluruhnya sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dengan capaian >90% (sangat baik). a. Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar. Kepemilikan jamban bagi keluarga merupakan sesuatu yang vital karena dengan adanya jamban di masing-masing rumah tangga berbagai penyakit yang penularannya melalui

94

Perjanjian Kinerja kotoran manusia seperti kecacingan, diare dan sebagainya dapat dicegah sedini mungkin. Persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak di Kota Denpasar tahun 2016 sebesar 77% sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2015 (83,3%). Untuk indikator ini ditargetkan 75% penduduk

Kota

Denpasar

memiliki

akses

sanitasi

dasar

yang

layak,

capaiannya sudah 77% b. Persentase rumah sehat Kondisi lingkungan di Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh perilaku hidup manusia dalam menata rumah dan alam sekitarnya. Data di awal tahun 2016 menunjukkan dari 144.250 rumah yang ada di Kota Denpasar, 139.199 (96,5%) sudah termasuk dalam katagori rumah sehat. Untuk tahun 2016 dibina 3.263 rumah yang masih termasuk dalam katagori rumah tidak sehat, dengan hasil 2.960 (90,7%) sudah masuk katagori rumah sehat. Sampai akhir tahun 2016 dari 144.250 rumah, 142.159 (98,55%) rumah yang ada dikota Denpasar sudah merupakan rumah sehat.

Grafik 3.13 Persentase Rumah Sehat di Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016

95

Perjanjian Kinerja

99.5 99 98.5 98 97.5 97 96.5 96 95.5 95

98.95

98.6

98.55

96.9 96.4

2012

2013

2014

2015

2016

Sumber seksi PLP dan Kualitas air bidang bina PL Dikes Kota Denpasar

Data pada grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa cakupan rumah sehat di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir sudah diatas target Renstra Dikes Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebesar 98%. c. Persentase keluarga memiliki akses air minum yang berkualitas. Cakupan keluarga yang memiliki akses air bersih di Kota Denpasar pada tahun 2016 mencapai 77,6% Dengan meningkatnya jumlah

masyarakat yang

sudah bisa mengakses air bersih di Kota Denpasar, diharapkan penyakitpenyakit menular melalui air (water borne desease) seperti diare, dapat dicegah atau sedapat mungkin diturunkan kasusnya. Renstra dinas kesehatan kota Denpasar menargetkan 62% keluarga memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas, sedangkan capaiannya sudah 77% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Penyelenggara air minum di Kota Denpasar adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar (PDAM Kota Denpasar), tahun 2016 sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap kualitas air minum (fisik, bakteriologi dan kimia) dengan hasil memenuhi syarat.

3.2.19 Persentase tempat

pengolahan

makanan

memenuhi syarat

kesehatan

96

Perjanjian Kinerja Sasaran strategis Persentase tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan

memiliki 2 indikator kinerja yaitu persentase Tempat

Pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan dan Persentase hasil produksi rumah tangga tidak mengandung bahan berbahaya. Kedua indikator ini sudah memenuhi target sehingga target kinerjanya sudah baik d. persentase Tempat Pengolahan makanan yang diawasi memenuhi syarat kesehatan Tahun 2016 dikota Denpasar terdapat 4.391 Tempat pengolahan makanan sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 1.108 (25,23%) yang terdiri dari jasa boga sebanyak 57 buah, rumah makanan/restoran sebanyak 372 buah, depot air minum sebanyak 140 buah, dan makanan jajanan sebanyak 539 buah. TPM yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3.282 TPM (67,61%) dari seluruh TPM yang ada dilanjutkan dengan pembinaan. Rendahnya persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan di tahun 2016 disebabkan karena adanya peraturan baru bahwa TPM dapat dikatagorikan memenuhi syarat kesehatan apabila sudah memiliki sertifikat laik sehat, hal ini sangat sulit dipenuhi terutama untuk pedagang makanan jajanan.

Faktor pendukung capaian sasaran ini adalah: 1. Adanya pembinaan terhadap industry rumah tangga diharapkan mampu memotivasi pengusaha untuk melaksakan proses produksi sesuai dengan standard hyegine sanitasi personal dan lingkungan yang baik sehingga hasil produksinya aman untuk dikonsumsi Strategi pencapaian sasaran ini adalah: 1. Meningkatkan pembinaan kepada industry rumah tangga

3.2.20 Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

97

Perjanjian Kinerja Pada

sasaran

ini

ada

dua

indikator

yaitu

desa/kelurahan

yang

menyelenggarakan tatanan kawasan sehat dengan capaian kinerja 100% dan jumlah desa yang mengikuti lomba kebersihan dengan capaian kinerja 100%

3.3

Akuntabilitas Keuangan Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota

Denpasar, direalisasikan melalui 19

program dan

42

kegiatan dengan

mengalokasikan belanja sebagai berikut : 1.Belanja tidak langsung

Belanja Pegawai

: Rp. 50.602.070.439,40 (46,12%)

: Rp. 50.602.070.439,40

2.Belanja Langsung

: Rp. 58.660.596.350 (53,88%)

Belanja Pegawai

: Rp. 363.120.000

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 43.4343282.681 Belanja Modal

: Rp. 14.863.193.669

3.Total belanja langsung dan Tak langsung

: RP. 109.262.666.789,4 (100 %)

Realisasi : 1.Belanja tidak langsung

: Rp. 48.889.425.257

2.Belanja Langsung

: Rp. 47.026.605.734,44

Belanja Pegawai

: Rp. 277.894.000

Belanja Barang dan Jasa

: Rp. 35.525.861.455,44

Belanja Modal

: Rp. 11.222.850.279

98

Perjanjian Kinerja 3.Total belanja langsung dan Tak langsung

: Rp. 95.916.030.991,5 (87,78%)

Urusan wajib kesehatan

yang dilaksanakan oleh puskesmas merencanakan

pendapatan asli berupa retribusi daerah sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.656.145.000, dan lain pendapatan asli daerah yang sah (Kapitasi JKN) ditargetkan sebesar Rp. 16.175.436.285 terealisasi sebesar Rp 12.402.936.480

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel IV.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2016

TARGET Fisik No

REALISASI

Keuangan

Fisik

Keuangan

Program/Kegiatan

DINAS KESEHATAN 1

2

Volume

Rp.

Volume

%

Volume

%

3

4

5

6

7

8

Pendapatan ( Retribusi Daerah) a.

Retribusi Kesehatan Pendapatan Lainnya b.

I

Pendapatan JKN

dana

pelayanan

12 bulan

5.000.000

12 bulan

100

5.656.145.000

113,12

kapitasi

12 bulan

16.175.436.285

12 bulan

100

12.402,936.480

76,67

58.660.596.350

43 keg

100

47.482.398.933,44

80,94

Belanja Tidak Langsung

12 bulan

BELANJA LANGSUNG

43 KEG

Program Pelayanan Perkantoran

Administrasi

6.419.758.817

6.116.794.828

95,28%

99

Perjanjian Kinerja 1

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

II

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

3

3.1

100%

100%

6.419.138.240

Program Pengadaan Perbekalan Kesehatan

4

4.1

Obat

7 orang

dan

97%

97%

168.340.000

6 orang

85,7%

1 buku

100%

2.969.595.202

6.116.794.828

95,28%

5.481.667.221

85,39%

5.481.667.221

85,39%

118.256.100

70,24%

118.256.100

70,24%

2.150.025.327

72,40%

1.234.136.492

74,37%

915.888.835

69,89%

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 100%

5

97%

168.340.000

1 buku IV.

97%

6.419.138.240

Kapasitas

Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan luar Prop. Bali Penyusunan Renstra Dikes Kota Denpasar tahun 20162021

6.419.758.817

a. Terpenuhinya bahan obat pelayanan kesehatan Dasar dan obat gigi b. Terpenuhinya bahan obat-obatan penunjang c. Terpenuhinya bahan obat-obatan klinik praja d. Terpenuhinya bahan reagen laboratorium e. Terpenuhinya bahan perbekalan kesehatan PKD f. Terpenuhinya bahan alat kerja penunjang 4.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan a. Terpenuhinya alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Alat kedokteran umum

1.659.296.060

90%

100%

80,4%

100%

75,86%

100%

97,30%

100%

100%

100%

82,6%

100%

96,9%

100%

1.310.299.142

100%

90%

100%

Alat kedokteran gigi

V

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6

5.1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Pusk dan jaringannya

9 Pusk

9 Pusk

100%

9 Pusk

9 Pusk

100%

184.138.000

177.235.845

55.000.000

55.000.000

100%

100

Perjanjian Kinerja a.

Terlayaninya penduduk miskin melalui progran JKBM dan JKN

100%

100%

100%

Sosialisasi Program JKN kepada masyarakat se Kota Denpasar 5.2.Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan.

100%

100%

100%

a.

35 orang

35 orang

100%

11 laporan

11 laporan

100%

15 sekehe

15 sekehe

100%

1 laporan

1 laporan

100%

b. 7

8

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan jiwa masyarakat b. Pemeliharaan kesehatan indera pengelihatan dan pendengaran masyarakat c. Pemeliharaan kesehatan sekehe kesenian d. Pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji 5.3 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1. 2. 3.

9

Pembangunan Puskesmas I Denpasar Selatan Pembangunan Puskesmas II Denpasar Selatan Penataan halaman UPT Pengawasan Farmasi dan makanan

184.138.000

5.070.900.000

1 paket

1 paket

100 %

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

5.4 Peningkatan kesehatan masyarakat a. b.

c. d. e. f. g. h. i.

Pelayanan PKPR di Puskesmas Pembinaan PKPR di sekolah

Pembinaan PKTP di Puskesmas Pelayanan pencegahan dan penanggulangan kanker Pelayanan Papsmaear Pelayanan IVA Pelayanan Krayo Terpilihnya juara PKTP untuk tk Kota Denpasar Terpilihnya juara PKTP untuk mewakili Kota Denpasar di Tk Prov Bali

656.777.000 11 pusk

11 pusk

100%

2 SMP 2 SMA

3 SMP 2 SMA

100%

4kec

4kec

177.235.845

96,25%

3.972.743.950

78,34%

624.540.400

95,09%

48.794.220

98,44%

100% 100%

400 org

400 org

2000 org

2000 org

200 org

200 org

12 sekolah

12 sekolah

100% 100% 100% 100%

3 sekolah

3 sekolah 100%

10

5.5

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

49.567.000

Terpenuhinya kebutuhan untuk pelayanan

101

Perjanjian Kinerja dan penanggulangan masalah kesehatan

11

360 kali

5.6. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

a. b.

c. d. e.

f. g.

Pengawasan sanitasi lingkungan pemukiman Pengawasan hygiene sanitasi air bersih dan air minum - Pengambilan sampel bakteri air minum - Pengambilan sampel bakteri air bersih - Pengambilan sampel kimia air bersih - Pengambilan sampel kimia air minum Pemantauan terhadap masyarakat yang berpotensi terpapar pestisida Pengawasan dan pengendalian vektor Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan - Rumah sakit - Puskesmas dan pustu - Pasar - Sanitasi Kolam renang - Sanitasi Hotel - Panti pijat

Monitoring sanitasi berbasis masyarakat Pengelolaan sampah medis puskesmas

1.142.872.500

1.000.233.000

11 pusk

11 pusk

100%

11 pusk

11 pusk

100%

360 sampel

360 sampel

100%

500 sampel

500 sampel

100%

90 sampel

90 sampel

100%

78 sampel

78 sampel

100%

50 sampel

50 sampel

100%

15 TPS, dan 1 TPA

15 TPS, dan 1 TPA

100%

19 sampel

19 sampel

36 sampel

36 sampel

60 lokasi

60 lokasi

7 lokasi

7 lokasi

200 lokasi

200 lokasi

30 lokasi

30 lokasi

87,52%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Desa STBM

10 Desa STBM

11 pusk

11 pusk

100%

100%

102

Perjanjian Kinerja

VI

Program Makanan

Pengawasan

Obat

dan

27.410.000

27.383.350

100%

12

6.1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

27.410.000

27.383.350

100%

a. Pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet pada makanan dan minuman b. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

120 sampel

120 sampel

100%

12 lokasi

12 lokasi

100%

VII

Program pengembangan Obat asli Indonesia

81.604.500

80.884.500

99,12%

13

7.1 Peningkatan promosi obat bahan Indonesia di dalam dan luar negeri

81.604.500

79.144.500

97%

a. b.

Pembinaan/lomba toga Pembinaan batra

VIII

Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat

14

8.1 a.

b. c. d.

15

10 desa/kel

10 desa/kel

100 %

33 batra

33 batra

100%

dan

3.103.591.850

2.977.038.685

95,90%

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Distribusi UKS KIT, leaflet, poster dan bener

2.593.742.500

2.482.501.050

95,71%

451.947.500

98,17%

Pembinaan uks sekolah Bintek sekretariat UKS kecamatan Distribusi KMS kesehatan anak sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA

8.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat a. Cetak kartu PHBS b. Pembinaan PHBS c. Siaran Keliling d. Informasi Kesehatan

TK,SD,SMP,d an SMA/SMK

TK,SD,SMP,d an SMA/SMK

20 sekolah 4 kec

21 sekolah 4 kec

16 sekolah

16 sekolah

460.379.350

10.000

10.000

100%

103

Perjanjian Kinerja

16

8.3 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan a. Proses perijinan tenaga dan sarana kesehatan b. Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan

1 tatanan

1 tatanan

100%

50 kali

50 kali

100%

16 sekolah

16 sekolah

100%

49.470.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

42.590.135

86,09%

IX

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

227.392.800

223.525.050

98,30%

17

9.1 Penanggulangan kurang energy (KEP), Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan keurangan Gizi mikro lainnya

158.842.300

156.738.350

98,67%

66.786.700

97,42%

a. Terintervensinya balita kurang gizi dan balita gizi kurang b. Terlaksananya pemberian MP ASI untuk gakin usia 6-24 bulan

19

9.2

90 orang

90 orang

100%

43 orang

43 orang

100%

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

68.550.500

a. Terselenggaranya Lomba Balita 1 kali

1 kali

(24 orang)

(24 orang)

X

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

507.744.300

404.202.350

79,60%

20

10.1 Pengkajian lingkungan sehat

404.056.500

300.586.250

74,39%

103.616.100

100%

pengembangan

Laporan kegiatan Penyelenggaraan Summit Kota Sehat

21

10.2 Penyuluhan lingkungan sehat

menciptakan

1 laporan

1 Laporan

103.687.800

100%

104

Perjanjian Kinerja Pembinaan dan penilaian lomba PSN dan kebersihan XI

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

22

11.1

Penyemprotan/fogging nyamuk

sarang

- Terpenuhinya kegiatan penyemprotan sarang nyamuk

23

24

4 desa/kel

4 desa/kel

11.724.873.965

16.505.706.543

1.833.977.000

1.541.446.900

84,05%

1.371.628.800

91,56%

100%

11.2.Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging

100%

97%

97%

1.498.020.000

- Terpenuhinya belanja bahan dan alat foging

100%

11.3.Pengadaan vaksin penyakit menular

100%

710.139.100

100%

4.675.621.000

97%

97%

30%

30%

100%

100%

904.500

0,1%

-Terlaksananya kegiatan penanggulangan Gigitan hewan penular rabies (GHPR) 25

11.4.Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah a. Terlaksananya kegiatan pelayanan vaksinasi bagi bayi, balita, dan anak sekolah di Kota Denpasar

26

11.5.Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular a. Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

27

100%

11.6.Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemic -

28

1.110.547.700

Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit

100%

11.7.Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah

99%

78,75%

751.232.900

67,64%

6.477.378.585

98,73%

101.734.480

77,48%

100%

6.560.742.147

100%

3.682.198.400

99%

131.299.000

a. Terlaksananya deteksi dini kejadian suatu penyakit 100%

100%

100%

105

Perjanjian Kinerja d. Penanggulangan KLB e. Penyelidikan epidemiologi sesuai jumlah kejadian DBD

29

31

20 kali

80%

100%

100%

100%

11.8 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa Terselenggaranya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tuberkulosa

30

30 kali

11.9 Pelayanan Pencegahan penanggulangan HIV dan AIDS

dan

Penyelenggaraan pencegahan penanggulangan HIV/AIDS

dan

451.006.300

100%

100%

11.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

100%

94,82 %

1.772.020.865

92,33%

379.512.000

87,03%

100%

1.919.168.200

100%

427.649.113

100%

436.055.500

Terlaksananya KIE Pencegahan penyakit 100%

90%

90%

XII

Program Standarisasi Kesehatan

Pelayanan

1.349.109.600

946.984.109

70,19%

32

12.1 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan a. Survey indeks kepuasan masyarakat thd pelayanan kesehatan b. Pembinaan/penilaian tenaga kesehatan teladan pusk c. Pembinaan Puskesmas di Kota Denpasar d. Pembinaan dan penilaian pusk berprestasi e. Kalibrasi alat-alat puskesmas dan Gudang farmasi f. Surveilans audit pemeliharaan sertifikat ISO 9001-2008

1.349.109.600

946.984.109

70,19%

11

pusk

11

pusk

11

Pusk

11 Pusk

100%

100% 11 Pusk 11 Pusk 100% 11 Pusk 12 Pusk 100%

12

usk dan 1 GF 4 Pusk

11 Pusk dan 1 GF 4 Pusk

100%

100% XIII

Program pelayanan Penduduk Miskin

33

13.1 Pelayanan Operasi Katarak

XIV

Kesehatan

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

6.400.000

3.200.000

50%

26.256.400

26.129.700

99,5%

40 orang

106

Perjanjian Kinerja puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

34

14.1.Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu

26.256.400

26.129.700

99,5%

4.995.204.849,44

56,55%

78.966.100

83,87%

387.037.256

63,38%

- Microtois 22 Buah

22 Buah

100%

23 buah

23 buah

100%

714 lbr

714 lbr

100%

- Food model - KMS Balita

XV

Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

35

15.1 Kemitraan Nasional (JKN)

Peningkatan

Jaminan

8.832.429.894

Kesehatan

Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dan Keluarganya di Pusk

XVI

Program Peningkatan kesehatan anak balita

36

16.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita.

100%

pelayanan

a. Terdeteksinya tumbuh kembang anak di Pusk, TK dan Posyandu

80,22%

100%

94.149.000

100 org

100 org

100%

1 kali

1 kali

100%

40 org

40 org

100%

30 org

30 org

100%

b. Terlaksananya seminar Hari anak c. Terlaksananya penyegaran kelas ibu balita d.Terlaksananya pelatihan kesehatan anak

software

XVI I

Program Peningkatan Kesehatan Lansia

Pelayanan

37

17.1.Pelayanan kesehatan lansia

610.630.000

a. pelayanan kes lansia/ sulinggih

194 Sulinggih

194 Sulinggih

100%

b. Pemberian PMT bagi klp rawan/resti

55 KK rawan/resti

55 KK rawan/resti

100%

107

Perjanjian Kinerja c. Safari kesehatan

22 desa/kel

22 desa/kel

100%

d. Pelayanan kesehatan di Pos Pelayanan kesehatan

52 kali

52 kali

100%

188 orang

64 orang

34,04%

e. Pemeriksaan medical check up anggota dewan 38

17.2.Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia)

82.714.000

82.362.400

99,57%

a. Pelayanan kesehatan lansia 1.400 orang

1.400 orang

100%

11 pusk

11 pusk

100%

b. Lomba senam lansia

XVI II

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

265.968.300

249.275.200

93,72 %

39

18.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil industri rumah tangga

80.460.000

80.436.500

99,97%

60.181.700

86,76 %

108.657.000

93,54 %

a. Pemeriksaan laboratorium pada tempat pengolahan makanan b. Pembinaan TPM/Tempat produksi pangan industry Rumah Tangga c.

40

258 Lokasi

100%

1.100 lokasi

1.100 lokasi

100%

18.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

a.

41

258 Lokasi

Pembinaan restaurant

dan

pengawasan

69.358.300

400 lokasi

18.3 Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan kantin sekolah a. b.

Pembinaan dan pemeriksaan kantin sekolah Lomba kantin sehat SD

400 lokasi

100%

116.150.000

220 kantin

220 Kantin

12 kantin SD

7 Kantin SD

XIX

Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak

982.533.000

831.570.350

84,63

42

19.1.Pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu

65.883.000

56.623.850

85%

- Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar

100%

100%

100%

- Audit Maternal Perinatal - Terbentuknya Tim Rujukan Maternal

108

Perjanjian Kinerja Neonatal

43

4 kali

4 kali

100%

1 Tim

1 Tim

100%

19.2.Pelayanan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir a. Ibu bersalin dengan aman dan bayi lahir sehat

916.650.000

774.946.500

100%

100%

100%

1 kali

1 kali

100%

11 orang

11 orang

100%

84,54 %

b. Pelatihan pelayanan antenatal c. Pembinaan bidan teladan

UPTD Puskesmas Pendapatan Asli Retribusi daerah)

Daerah

(

Hasil

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah delapan puluh persen (85%) antara lain : 1.

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal realisasi keuangan sebesar 70,24% hal ini disebabkan

karena pada penyusunan renstra narasumber yang awalnya direncanakan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta batal dan kita mencari narasumber di Politeknik Bali dan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali sehingga biaya transportasi dan akomodasi narasumber tidak diamprah. 2.

Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan realisasi fisik mencapai 90% namun

realisasi keuangan sebesar 74,37% hal ini disebabkan karena ada beberapa item barang tidak bisa direalisasikan/diadakan karena harga di e-katalog lebih mahal dari pada harga yang ditetapkan pada DPA, dan ada beberapa alat masih tersedia sehingga tidak diadakan 3.

Kegiatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan realisasi fisik sudah

mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 69,89%, hal ini disebabkan karena harga di e catalog lebih rendah dari harga yang tercantum pada DPA sehingga ada kelebihan dana 4.

Kegiatan Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya realisasi fisik sebesar 100% sedangkan keuangan 78,34% hal ini karena adanya sisa dana karena rekanan menawar lebih rendah dari anggaran yang kita pasang di DPA

109

Perjanjian Kinerja 5.

Kegiatan penyemprotan/foging sarang nyamuk realisasi fisik sebesar 97% sedangkan realisasi

keuangan sebesar 84,05% hal ini disebabkan karena pada dana perubahan 2016 adanya kesalahan kode rekening, yang seharusnya untuk makanan dan minuman rapat ditaruh pada kode rekening makanan dan minuman kegiatan sehingga tidak bisa diamprah. 6.

Kegiatan pengadaan vaksin penyakit menular realisasi fisik 30% dan realisasi keuangan 0,1% hal

ini disebabkan karena gagal lelang untuk pengadaan vaksin anti rabies, namun kegiatan penanggulangan gigitan hewan penular rabies di tahun 2016 tetap dapat diselenggarakan dengan baik karena ada bantuan VAR dari dinas kesehatan Provinsi Bali 7.

Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah realisasi fisik 100% sedangkan

realisasi keuangan 78,75% hal ini disebabkan karena sisa lelang pengadaan vaksin 8.

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Realisasi fisik sudah

mencapai 100% namun keuangan hanya 67,69% hal ini disebabkan karena sisa pengadaan dari bahan kimia (reagen untuk pemeriksaan HIV, Sphilis dan Tuberkolosis serta desinfektan /Kaporit) dari anggaran 551.101.500 terealisasi 303.857.000. namun semua item bahan kimia sudah terealisasi sesuai kebutuhan. 9.

Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah realisasi keuangan sebesar

77,48% hal ini disebabkan karena ada sisa dana penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dimana pada tahun 2016 terjadi 20 kali KLB dari prediksi 30 KLB 10. Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan realisasi keuangan sebesar 70,19% hal ini karena adanya sisa dana dari honor, akomodasi akomodasi dan transportasi narasumber. 11. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita reslisasi keuangan sebesar 83,87% hal ini disebabkan adanya sisa dana honor narasumber untuk golongan IV dengan pendidikan S2. 12. Kegiatan pelayanan kesehatan lansia realisasi fisik sebesar 86,8% realisasi keuangan 63,38% hal ini disebabkan karena anggota DPR banyak yang tidak hadir untuk medical check up. Dari 166 orang anggota dewan yang terdaftar tercatat 64 orang mengikuti pemeriksaan medical check up.

110

Perjanjian Kinerja

BAB PENUTUP

IV

4.1 KESIMPULAN

Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai instansi teknis yang melayani Kesehatan penduduk Kota Denpasar, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber daya manusia, dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan

tugas

seoptimal

mungkin.

Kegiatan

program-program

pembangunan kesehatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perencanaan Strategis

5

Tahun

yang

dijabarkan

dalam

rencana

kinerja

tahunan.

Pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 19 program pembangunan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagai pelaksana atau instansi teknis telah melaksanakan tugas/kegiatan, baik kegiatan yang didanai seperti yang telah di sampaikan di atas, maupun kegiatan yang tidak didanai sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point sebelumnya,

tingkat

keberhasilan

Kesehatan Kota Denpasar

pencapaian

pelaksanaan

tugas

Dinas

secara umum dapat dikatakan berhasil, karena

sebagian besar target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh Pencapaian 4 indikator penting yang mendukung pembangunan kesehatan seperti angka kematian Bayi, Angka kematian ibu dan prevalensi gizi buruk yang masih terus dapat ditekan sehingga berada dibawah target yang ditetapkan serta berada dibawah AKB dan AKI Provinsi Bali. Disamping itu lebih dari 80% indikator pelayanan kesehatan dasar, indikator kesehatan rujukan,

111

Perjanjian Kinerja indikator epidemiologi dan penanggulangan KLB serta indikator promkes dan pemberdayaan masyarakat sudah mencapai target yang ditetapkan. Bila dilihat dari aspek pendanaan, dari 44 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebagian besar

realisasinya sudah

mencapai lebih dari 80%. Kegiatan yang tidak mencapai 80% umumnya disebabkan karena adanya efesiensi, dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain pada saat penyusunan rencana anggaran. Dari 106 indikator pelayanan kesehatan dasar yang ditetapkan 1 indikator tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu persentase desa STBM baru mencapai 23,3% dari target 75% yang ditetapkan.

4.2 PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Kesehatan adalah bahwa masalah kesehatan merupakan permasalahan yang penyelesaiannya tidak bisa hanya dilakukan oleh instansi Kesehatan saja, tetapi memerlukan kerjasama lintas sektor, masyarakat dan LSM. Oleh karena itu dukungan peran serta masyarakat, LSM, sektor terkait seperti sektor pendidikan, Bappeda, Pertanian, Dinas PU dan lain-lain sangat dibutuhkan sehingga pembangunan di Bidang Kesehatan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kesehatan. Pembiasaan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat maupun kemandirian dalam pembiayaan pengobatan sangat diperlukan.

Disamping itu pembangunan yang kita laksanakan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan berwawasan kesehatan. Partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam bentuk Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesehatan adalah antara

lain

peran

serta

masyarakat

dibidang

kesehatan

masih

kurang,

112

Perjanjian Kinerja koordinasi lintas sektor maupun lintas program, dan masih adanya daerah kumuh. Untuk mengatasi masalah tersebut beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain : 1. Memberikan informasi / penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan. 2. Memberikan insentif bantuan kepada para kader kesehatan. 3. Secara terus menerus melaksanakan koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program 4. Koordinasi dalam upaya meningkatkan anggaran untuk bidang kesehatan. Dilihat dari aspek pendanaan yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dari 44 kegiatan yang dilaksanakan 13 kegiatan (13,6%) realisasi dananya dibawah 85%. Solusi atau pemecahannya yang dapat dilakukan adalah kedepannya agar serapan dana bisa lebih maksimal adalah: 1. Melaksanakan

koordinasi dengan pusat (Depkes) dalam penyusunan

rencana kegiatan yang dananya dari pusat. 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan yang dilaksanakan. 3. Menyiapkan sarana prasarana dan SDM (tenaga) yang matang sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

4.3 SARAN

2. Mengingat

masih

rendahnya

persentase

desa

STBM

maka

perlu

meningkatkan usaha promosi kesehatan 3. Meningkatkan

koordinasi

lintas

program

dan

lintas

sektor

dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan

113

Perjanjian Kinerja 4. Meningkatkan koordinasi dengan pusat (Depkes) dalam penyusunan rencana kegiatan

yang dananya dari pusat, terutama dalam hal juknis

sehingga perencanaan yang kita buat sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

114