Kwn Uas.docx

Pendidikan Kewarganegaraan Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. • Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan : 1. nilai-nilai cinta tanah air; 2. kesadaran berbangsa dan bernegara; 3. keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara; 4. nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 5. kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta 6. kemampuan awal bela negara. • Pengembangan standar isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan. • Rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi dan kegiatan bersifat fisik dan nonfisik. • Pengembangan rambu-rambu materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai lingkup penyelenggara pendidikan kewarganegaraan. Hal yang diharapkan akan timbul dari pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab. Sikap ini ditsertai dengan : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai–nilai falsafah bangsa 2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. 5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu “memahami, menganalisa, dan menjawab masalah–masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita–cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 “.Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.Negara yang akan melangkah maju membutuhkan daya dukung besar dari masyarakat, membutuhkan tenaga kerja yang lebih berkualitas, dengan semangat loyalitas yang tinggi. Negara didorong untuk menggugah masyarakat agar dapat tercipta rasa persatuan dan kesatuan serta rasa turut memiliki. Masyarakat harus disadarkan untuk segera mengabdikan.

Ancaman yaitu usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional (terencana dan terarah) baik melalui tindak kriminal maupun politis. Ancaman dibedakan menjadi 2 yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer.

Ancaman militer merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai mampu membahayakan negara ( baik itu keutuhan negara, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa). Ancaman non-militer (nirmiliter) adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata namun jika tetap dibiarkan akan merugikan negara, bahkan dapat membahayakan negara. Ancaman militer dan ancaman non-militer sejatinya dapat berasal dari negara itu sendiri (internal) dan dari luar negeri (eksternal). Adapun contoh ancaman militer dan non-militer tersebut antara lain : a.) Dari dalam negeri        

Gerakan separatisme (ingin memisahkan diri dan membuat negara baru). Pengrusakan lingkungan secara besar-besaran. Sabotase dari dalam negeri. Aksi terorisme dari dalam negeri. Konflik horizontal. Konflik komunal. Pemberontakan bersenjata. Aksi kekerasan dan kejahatan yang berbau SARA.

b.) Dari luar negeri     

Agresi. Spionase. Sabotase. Pelanggaran wilayah oleh negara lain. Aksi teror melalui jaringan internasional.

Tantangan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan suatu bangsa atau negara. Hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam dengan tujuan untuk melemahkan/menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah). Gangguan yaitu usaha yang berasal dari luar dengan tujuan melemahkan/menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman : Pengaruh media sosial dan internet, arus globalisasi, maraknya seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Tantangan : Dituntut menjadi pelajar yang berpikir kritis dan cerdas, persaingan antar pelajar untuk berprestasi dan persaingan setelah lulus kelak.

Media sosial terus datang secara bergelombang. Berbagai penelitian tentang positif dan negatif bertebaran. Lalu, apa yang dilakukan sosial media terhadap remaja pada 2020? Manusia dengan otak kabel. Apa maksudnya? Manusia dengan otak kabel bukanlah cerita fiksi ilmiah. Seperti dirilis PRDaily, "kabelilasi" otak ini merupakan prediksi pengaruh media sosial terhadap remaja di bawah 20-an tahun dalam

mengkonsumsi informasi. Pembahasan dampak media sosial terhadap remaja pada 2020 itu digelar Elon University and Pew Internet. Sekitar 1.000 pemangku kepentingan teknologi --dosen, peneliti sampai pekerja di bidang teknologi informasi-- berkumpul dan mendiskusikan masa depan remaja. Kesimpulannya: remaja kurang mampu melakukan pembahasan mendalam, analisa kritis dan menggali informasi. Peneliti Microsoft Danah Boyd mengatakan, telah menemukan menurunnya kemampuan remaja untuk fokus, sabar dan berpikir mendalam. Beberapa ahli memperlihatkan kekhawatiran tren ini akan terbawa sampai masa depan dimana orang mengkonsumsi informasi dangkal sehingga membahayakan mayarakat.

Pengaruh negatif globalisasi terhadapp nilai-nilai nasionalisme, yaitu: 1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga tidak menutup kemungkinan Indonesia akan berubah arah dari ideologi pancasila ke ideologi liberalis, jika hal tersebut terjadi, akibat rasa nasionalisme banngsa akan hilang. 2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangny rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti McDonald,Coca Cola, Pizza Hut,dll) di Indonesia. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat. 3. Masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidup yang cenderung meniru budaya Barat yang dianggap sebagai kiblat oleh masyarakat dunia. 4. Mengakibatkan adanya kesenjangan social yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan miskin, sehingga dapat menggagu kehidupan nasional bangsa. 5. Munculnya sikap individualism yang menimbulkan ketidakpedulian antara perilaku sesama warga. Dengan adanya individualism, orang tidak akan peduli dengan kehidupan bangsa. Langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme : 1. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang terpengaruh, missal semangat mencintai produk dalam negri. 2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dengan sebaik-baiknya. 3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama denagn sebaik-baiknya. 4. Mewujudkan supremasi hokum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. 5. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideology, ekonomi, dan social budaya bangsa. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan, maka suatu negara perlu pertahanan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Di dasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah (trigatra) yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima aspek sosial (pancagatra) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk ikut serta mempertahankan ketahaan nasional negara kita ini, salah satu dari upaya tersebut misalnya kita ambil dari lingkungan kita sendiri atau dari kegiatan kita sehari-hari. Contoh yang sudah sering kita lihat yaitu industri pakaian, sepatu ataupun tas yang tak kalah kualitasnya dengan buatan luar negri. saya ambil contoh ya dari industri yang ada dikampung halaman saya, mungkin pada awalnya di kampung halaman saya ini banyaknya orang yang beternak sapi mereka berfikir untuk mencoba hal lain yang bisa dimanfaatkan dari ternak sapinya tersebut, selain yang menghasilkan daging dan susu, kulit dari sapi atau kerbau ini ternyata banyak juga manfaatya, ada yang memanfaatkannya untuk dijadikan krupuk kulit, ada juga yang memanfaatkannya untuk kerajinan berupa dompet, sabuk, sepatu, tas bahkan jaket kulit, banyak sekali manfaatnya. Contoh penyimpangan : money politik, intimidasi (oknum pegawai diintimidasi untuk mencoblos salah satu calon/kandidat) Tujuan pilkada : memilih pemimpin berkualitas, mewujudkan hak-hak rakyat, mewujudkan pemerintahan yang terbuka,mewujudkan demokrasi rakyat,

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber– sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi [1] dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal[3]. Ciri demokrasi Pancasila[3]:      

pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi adanya pemilu secara berkesinambungan adanya peran-peran kelompok kepentingan adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

untuk

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945[4]. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.[4]

Sedangkan secara umum ciri demokrasi Pancasila adalah: 1. Kedaulatan beada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. 5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. 6. Menghargai hak asasi manusia. 7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakilwakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak. 8. Tidak menganut sistem monopartai. 9. Pemilu dilaksanakan secara luber. 10. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. 11. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

Dalam demokrasi Pancasila terdapat 2 asas yang membentuk, yakni : a. Asas kerakyatan, yaitu asas atas kesadaran kecintaan terhadap rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau dalam arti menghayati kesadaran senasib dan secita-cita bersama rakyat. b. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan berbagai pendapat yang keluar serta mencapai mufakat yang dijalani dengan rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapat kebahgiaan bersama-sama

3. Tidak berjalannya fungsi partai politik Fungsi partai politik paling tidak ada tiga: penyalur aspirasi rakyat, pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama, dan sarana pendidikan politik masyarakat. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Fungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik yang konsisten dengan ideologinya. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kita melihat partai mengambil suara dari masyarakat bukan dengan pencerdasan terhadap visi, program

partai, atau kaderisasi, melainkan dengan uang, artis, kaos, yang sama sekali tidak mencerdaskan malah membodohi masyarakat. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: a. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada b. Rekrutmen politik yang tertutup c. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis d. Pengakuan HAM yang terbatas e. Tumbuhnya KKN yang merajalela f. Pada tahun 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilu, sedangkan dalam penjelasan UUD ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR g. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. h. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri / tidak independen karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman i. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. j. Sistem kepartaian yang tidak otonomi dan berat sebelah. k. Maraknya praktik kolusi ,korupsi dan nepotisme diberbagai bidang l. Menteri-menteri dan Gubernur diangkat menjadi anggota MPR HAM merupakan hak asasi yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak itu ,dimiliki oleh manusia semata. Hambatan :  



Faktor kondisi sosial-budaya Norma adat/budaya lokal, masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat Faktor komunikasi dan informasi Letak geografis indonesia yang luas dengan laut, sugai, hutan dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah, sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik dan mencakup seluruh wilayah indonesia, sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi masih sangat terbatas Faktor kebijakan pemerintah Tidak semua penguasa memliki kebijakan yang sama tentang dan bagaimana menjamin HAM, ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan HAM sering diabaikan