Kronologis Perkara Tanah

Kronologis Perkara Tanah Di Desa Cahaya Batin Kaur Bengkulu Selatan. Sebelum Kronologis perkara ini disampaikan, ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan dahulu diantaranya : 1. Perkara ini dimulai dengan niat Pemkab Kaur untuk membangun RSUD Kaur dengan membebaskan 10 Ha tanah rakyat. (Kep. Bupati Kaur, dokumen no 07) 2. Nilai penggantian tanah kepada rakyat yang memang hidup dari tanah tersebut sangat tidak berperikemanusiaan: Rp 1000/m2 untuk tanah kering dan Rp 2000/m2 untuk tanah sawah. (Berita Acara Musyawarah, dokumen no 06) 3. Pengukuran tanah yang merugikan rakyat, dimana diukur (?) 11 Ha dari rakyat (dokumen no 10), tetapi ternyata sebenarnya 15,4 Ha yg diperoleh Pemkab (tercantum di Peta Bidang Tanah untuk pembangunan RSUD, dokumen no 12) 4. 2 orang : Ibu Asnawati dan Bpk Busran yang menolak harga penggantian tersebut, mengalami perlakuan tidak adil dimana: a. Luas tanah Ibu Asnawati seluas 17.160 m2 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik a.n. Heri Fahrudin (putra Ibu Asnawati), diukur BPN tanpa ijin & kehadiran Ibu Asnawati, menjadi hanya seluas 7.050 m2. b. Kemenangan Ibu Asnawati dan Bpk Busran di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Manna serta kemenangan di tingkat Mahkamah Agung (MA) tidak digubris Pemkab. c. Pemkab bertransaksi atas tanah Ibu Asnawati berdasarkan surat keterangan waris palsu (Surat Pernyataan Palsu, dokumen no 11) d. Tidak ada pernyataan baik di Penetapan PN Manna, Penetapan MA maupun peraturan2 yang mengatur pembebasan tanah rakyat yang menyatakan Pemkab berhak menggusur dan membangun di atas tanah Ibu Asnawati, tetapi ternyata Pemkab tetap melakukan pembuldoseran tanah yang masih sah sebagai milik Ibu Asnawati. e. Apalagi keluar Perpres no 65 th 2006 yang tidak menyertakan RSUD di dalamnya, sehingga RSUD bukan lagi pembangunan untuk kepentingan umum. (Perpres no 65 2006, dokumen no 15) Jadi pembebasan tanahnya merupakan jual beli biasa. f. Kebohongan publik yang terus menerus di koran setempat yang menyebutkan bahwa pihak Pemkab memenangkan perkara di PN maupun di MA. (Berita2 di Koran, dokumen no 28) g. Pihak PN yang meneruskan permohonan Kasasi yg berbeda (walaupun akhirnya Pemohon Kasasi -Ibu As & Bp Bus- tetap menang), PN mengeluarkan penetapan yg berbeda dengan penetapan MA (Penetapan yg Menyimpang, dokumen no 25), serta tidak menyerahkan salinan keputusan MA sebelum diminta, Pemkab dan polisi yang seringkali tidak menunjukkan surat perintah, serta kebenaran2 lainnya yang ditutup-tutupi ke Ibu Asnawati dan Bpk Busran sebagai pemilik tanah juga sangat merugikan dan menghambat Ibu Asnawati dan Bpk Busran untuk mempertahankan hak atas tanah mereka tersebut. 5. Yang patut disyukuri adalah pihak Ibu Asnawati masih beruntung memiliki keluarga dan teman2 yang dapat diandalkan, sehingga berhasil memperoleh dokumen2 penting untuk mendukung kronologis kejadian ini.

1

Kronologis Kejadiannya : Rabu,1 Desember 2004 Panitia Pengadaan Tanah mengundang rakyat yang tanahnya masuk dalam lokasi pembangunan RSUD Kaur di rumah kepala Desa Cahaya Batin sdr Amri Hasan dalam rangka penyuluhan.Acara ini diadakan setelah Ibu Asnawati pergi ke Jakarta dan tidak ada undangan untuk Ibu Asnawati yang berkenaan dengan acara tersebut. Acara ini dihadiri 13 dari 15 anggota Panitia Pengadaaan Tanah. (Dok no 02 & 03) 2 s/d 7 Desember 2004 Bupati Kaur menugaskan 10 orang, 2 diantaranya adalah orang BPN dengan jabatan juru ukur BPN untuk mengukur dan menginvetarisasi atas tanah lokasi RSUD. Tanah Ibu Asnawati yang terkena proyek RSUD seluas 7.050m2, diukur tanpa ijin dan tanpa disaksikan oleh pemilik tanah. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah yg dikeluarkan Kepala Desa total luas tanah Ibu Asnawati 17.160m2 jadi pemilik tidak tahu bagian tanah yang mana yang panitia 9 ukur. (Dok no 04) Jum’at 10 Desember 2004 Undangan Musyarah di tempat masjid Taqwa Desa Cahaya Batin yang isinya mengenai penetapan uang ganti rugi atas tanah dan tanaman tumbuh di lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Kaur. Rapat ini yang dipimpin oleh ketua Panitia Sdr Warman Suwardi. yang sekarang menjabat sebagai Bupati Kaur menggantikan Alm Syaukani dan dikawal dari Kepolisian, menghasilkan kesimpulan sbb : Rp 1000,-/M2 adalah besarnya uang pengganti untuk tanah kering Rp 2000,-/M2 adalah besarnya uang pengganti untuk tanah sawah Sedang tanaman tumbuh sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 95 tahun 2000 Ibu Asnawati tidak hadir lagi karena tidak adanya undangan rapat untuknya secara lisan maupun tertulis. (Dok no 05 & 06) 2 Januari 2005 Pejabat bupati Kaur H. Syaukani Saleh menandatangani Keputusa Bupati Kaur nomor 213 tahun 2004 salah satunya menetapkan tanah lokasi utk pembangunan RSUD kabupaten Kaur dengan luas 10 Ha terletak dipinggir jalan lintas barat dalam wilayah Desa Cahaya Batin Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. (Dok no 07) 2 Januari 2005 Rapat pertama dalam rangka menetapkan ganti rugi tanaman tumbuh dan tanah di lokasi RSUD kaur dan menetapkan bahwa setiap warga yang menyerahkan tanahnya akan mendapat kompensasi berupa tanah kavling masih diares tanah yang dibebaskan seluas 10 m x 20 m. Rapat inipun dikawal oleh polisi setempat. Ibu Asnawati tidak hadir lagi karena tidak adanya undangan rapat untuknya secara lisan dan tulisan. (Dok no 08 & 09) 7 Januari 2005 Rapat kedua menindak lanjuti rapat pertama pada tanggal 2 Januari 2005 juga dikawal oleh polisi setempat. Ibu Asnawati tidak hadir lagi karena tidak adanya undangan rapat untuknya secara lisan dan tulisan.

2

14 Januari 2005 Pembayaran tahap pertama kepada masyarakat yang tanahnya terkena lokasi RSUD Kaur (Dok no 10) 15 Mei 2005 Panitia pembebasan tanah RSUD Kaur membayar atas sebidang tanah seluas 5000 m2 kepada Mustafa Salam dengan menunjukkan bukti kepemilikan lahan diatas tanah Ibu Asnawati yang belakangan diketahui bahwa bukti-bukti tersebut PALSU. Hal ini bisa diketahui dari materai yang digunakan : Rp 3000 bertahun 20__ ditempel pada surat yang menurut isinya dikeluarkan pada tahun 1994!. (Dok no 11 & 12) Akhir 2005 Kantor Pertanahan Bengkulu Selatan mengeluarkan Peta Bidang Tanah yg akan digunakan untuk pembangunan RSUD dengan luas lahan TERNYATA 15,4 Ha. Ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan. (Dok no 13) Pertengahan 2006 Serah terima TANAH 10 Ha dari Pemkab Kaur ke Dinkes Kab Kaur (Dok no 14) 5 Juni 2006 Keluarnya Peraturan Presiden no.65 tahun 2006 yang merubah Peraturan Presiden no 36 tahun 2005 yang TIDAK MEMASUKKAN RSUD SEBAGAI PROYEK PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. (Dok no 15) 26 Juni 2005 Pihak Ibu Asnawati melaporkan ke Polsek Kaur Tengah tentang adanya tindakan pemalsuan surat waris tanah yang dilakukan oleh Sdr Mustafa Salam (Dok no 16) Agustus 2006 Sdr Fauzi Nafis sebagai sekretaris asisten bidang pemerintahan menitipkan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna di Manna untuk 2 orang penduduk yang menolak uang ganti rugi yaitu 1. Ibu Asnawati luas tanah 2.050m2 dengan jumlah Rp 4.100.000,2. Bapak Busran luas tanah 6.513m2 dengan jumlah Rp 13.026.000,(Dok no 17) 2 September 2006 Sdr Fauzi Nafis mengundang Asnawati dan Busran untuk menyelesaikan masalah tanah dilokasi RSUD Kaur pada tanggal 4 September 2006. (Dok no 18) 4 September 2006 Ternyata bukan Sdr Fauzi Nafis yang bermusyawarah dengan Asnawati dan Busran tetapi Sdr Sumitro yang merupakan pengacara Pemkab. Inti pembicaraan dia mendesak agar 2 orang undangan ini menerima uang ganti rugi bila tidak dia akan membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Manna

3

13 September 2006 Sidang pertama yang dilakukan pengadilan Negeri Manna dimana Sumitro memohon kepada Bapak Hakim agar mengabulkan permohonannya. Selanjutnya dimulailah sidang-sidang berikutnya (Dok no 19) 22 Nopember 2006 Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan penetapan yaitu : Penetapan NO.01/Pdt.P/2006 PN.MN yang isinya (Dok no 20): 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk menawarkan kepada Asmawati (termohon 1) dan Busran (termohon II)untuk menerima kompensasi atau ganti rugi yang telah ditetapkan atau jika Asmawati (termohon I)dan Busran (termohon II) tidak mau menerima uang ganti rugi tersebut,maka Panitera Pengadilan Negeri Manna diperintahkan untuk menerima uang titipan Pemohon sebagai kompensasi atau ganti rugi atas lahan yang terkena proyek pembangunan RSUD Kaur,untuk Asmawati (Termohon I) sebesar Rp 4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) dan untuk Busran (Termohon II) sebesar Rp 13.026.000,-(tiga belas juta dua puluh enam ribu rupiah) 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya 4. Menghukum Pemohon (Pemkab) untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) 5 Desember 2006 Karena isi penetapan yang kurang jelas, maka Termohon I dan Termohon II (Ibu Asnawati & Bpk Busran) mengajukan kasasi secara lisan 12 Desember 2006 Para termohon mengajukan memori kasasi tertulis yang memuat alasan-alasan beserta permohonannya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna. (Dok no 21). Tetapi ternyata permohonan Ibu Asnawati & Bpk Busran, TIDAK DITERUSKAN SECARA LENGKAP OLEH PANITERA KE MA DENGAN TIDAK MENULISKAN PERMOHONAN IBU ASNAWATI & BPK BUSRAN (walaupun akhirnya pemohon Kasasi, Ibu Asnawati & Saudara Busran tetap memenangkan Kasasi tersebut) 26 Desember 2006 Pemberitahuan kepada Pemohon (pihak Pemkab) tentang memori kasasi dari para termohon. 17 Januari 2007 Jawaban memori kasasi dari pihak Pemohon (Pemkab) yang diterima oleh pihak PN MANNA 6 Pebruari 2008

4

Keluarnya Penetapan MA No.1295 K/Pdt/2007 yang memenangkan pihak Pemohon (Ibu Asnawati & Bpk Busran) serta menghukum pihak Termohon (Pemkab) sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 500.000,- (Dok no 22) 25 Juli 2008 Pengiriman melalui pos satu berkas perkara dan satu salinan penetapan dengan tembusan kepada : Ibu Asnawati, Busran dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur, TETAPI TIDAK DIBERIKAN OLEH PIHAK PN MANNA KE PARA PEMOHON KASASI (IBU ASNAWATI & BPK BUSRAN) sampai para pemohon memintanya sendiri pada bulan November 2008 (Dok no 23) 16 Agustus 2008 Keluar Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi No.1295 K/PDT/2007 Kepada Pemohon I (Asnawati) dan Pemohon II (Busran) yang dilakukan oleh pihak Juru sita PN MANNA sdr Teguh Santoso NIP 040047148. (Dok no 24) 20 Agustus 2008 Pengacara Pemkab memohon untuk melaksanakan penetapan no 1295 K/Pdt/2007 24 September 2008 Peneguran pelaksanaan isi penetapan Kasasi no.1295 K/Pdt.P/07 (AAN MANING) kepada Asmawati dan Busran. 25 September 2008 Pada risalah pemberitahuan AAN MANING no.01/Pdt.P/2006/PN.MN dari sdr Joni Iskandar, SH, Panitera/Sekretaris PN MANNA, tetap menyertakan penetapan PN Manna th 2006 sebagai dasar, padahal Penetapan no.01/Pdt.P/2006/PN MN telah dibatalkan oleh Penetapan MA no 1295 KI/Pdt/2007. 16 Oktober 2008 PN MANNA mengeluarkan PENETAPAN nomor 01/Pdt.Eks/2008/PN.MN Yang isinya selain memberitahukan Ketetapan MA no 1295 K/Pdt/2007 juga menambahkan (SEHINGGA ISINYA TIDAK SESUAI PENETAPAN MA): “dengan menimbang bahwa permohonan Pemerintah Kaur tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang berdasarkan Pasal 208 ayat (1) Rbg tentang pelaksanaan eksekusi penawaran”. Padahal pada ketetapan MA tidak tertulis pernyataan tersebut dan tidak mencantumkan pasal 208 ayat (1) (isi pasal tersebut ttg permintaan eksekusi pada kasus utang piutang yang merupakan Keputusan Pengadilan dan bukan merupakan Ketetapan). (Dok no 25) 17 Oktober 2008 PN MANNA melakukan penawaran ganti rugi atas tanah Ibu Asnawati dan Bpk Busran yang ditolak oleh kedua pemilik tanah tersebut dan dibuatkan berita acaranya dengan no 01/Pdt.Eks/2008/PN.MN (Dok no 26)

5

5 November 2008 Pihak Pemkab yang diwakili oleh Kabag Pemerintahan Kota sdr Ersan Syafiri menelepon Kepala Desa Cahaya Batin untuk memberitahu kepada Asnawati dan Burhan jika mereka ingin datang ke rumah Ibu Asnawati membicarakan tentang tanah sdr Asnawati dan Bpk Busran. 6 November 2008 Pihak Pemkab sdr Ersan dan jajarannya yang dikawal oleh Polres/Polsek Kaur datang menuju RSUD yang sudah jadi lalu mereka MENGUKUR TANAH IBU ASNAWATI TANPA IJIN pemilik yang sah dan BUKAN membicarakan secara MUSYAWARAH tentang tanah Ibu Asnawati seperti yang dikatakan Ersan kepada Kepala Desa Cahaya Batin sehingga menimbulkan keributan karena pihak Pemkab merasa menang; permohonannya dikabulkan oleh PN MANNA berdasarkan Penetapan No.01/Pdt.Eks./2008/PN.MN. (PENETAPAN PN YG ISINYA MENYIMPANG dari Penetapan MA). 6 November 2008 Bupati Kaur Warman Suwardi mengeluarkan surat perintah yang memohon Pengerahan Personil Polisi Pamong Praja sebanyak 15 orang untuk pembersihan lahan Ibu Asnawati dan Busran pada tanggal 10 November 2008. (Dok no 27) 10 November 2008 Pihak Pemkab melakukan penggusuran dengan buldoser dilahan sdr Asnawati DIBAWAH TERIAKAN DAN TANGISAN IBU ASNAWATI dan menyuruh tukang untuk membuat fondasi di tanah tersebut. Ibu Asnawati mengadu kepada Polres Kaur tetapi karena listrik mati, laporan tidak dapat diproses lebih lanjut. 10 November 2008 Anak dari Ibu Asnawati berkunjung ke MA Jakarta dan diberitahukan bahwa seharusnya Ibu Asnawati diberi satu berkas penetapan yang sudah dikirim oleh MA pada tanggal 25 Juli 2008 ke PN MANNA. Bukan surat Penetapan yang dikeluarkan PN MANNA No.01/Pdt.Ekd/2008/PN MN yang isinya sudah ditambah & menyimpang dari Penetapan MA. 11 November 2008 Setelah Ibu Asnawati meminta kepada Sdr Joni Iskandar panitera PN MANNA untuk memberikan berkas Penetapan MA no 1295 K/Pdt/2007, maka Berkas tersebut baru diserahkan. Sehingga IBU ASNAWATI & BPK BUSRAN BARU MENGETAHUI STATUS KEMENANGANNYA DI TGL 11 NOVEMBER 2008 INI. 12 November 2008 Pihak Ibu Asnawati melaporkan perbuatan Pemkab kepada Polres Kaur dengan membuat surat tanda penerimaan laporan No. Pol : STPL/77/XI/2008/SPK mengenai penyerobotan/pengrusakan tanah miliknya. (Dok no 29)

6

12, 13, 14 November 2008 Di koran setempat, muncul pernyataan2 Sdr. Sumitro, kuasa hukum Pemkab yang menyatakan bahwa pihak Pemkab memenangkan perkara tersebut. Hal ini menyesatkan dan merupakan KEBOHONGAN PUBLIK. (Dok no 28) 17 November 2008 Ibu Asnawati mendatangi Polres Kaur dan memberikan foto copy Penetapan MA no 1295 K/Pdt/2007 26 November 2008 Ibu Asnawati mengambil uang penitipan biaya kasasi di PN MANNA karena pihak yang kalah (Pemkab) yang membayar biaya perkara kasasi. 26 November 2008 Pihak Pemkab (3 Orang) mendatangi rumah Ibu Asnawati tetapi hanya menemui anaknya karena Ibu Asnawati pergi ke PN MANNA 27 November 2008 Pihak Polres Kaur akhirnya memproses BAP Ibu Asnawati karena baru mengetahui bahwa pihak Pemkab adalah pihak yang kalah setelah Bareskrim Kaur berkunjung ke PN MANNA pada tgl 26 /11/2008. 3 Desember 2008 Berdasarkan data di buku tamu Polres Kaur, pihak Pemkab yang diwakili oleh Sdr. Bahrun Budiman sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Kaur datang ke Polres untuk koordinasi pembersihan dan pembangunan pagar di atas tanah Ibu Asnawati dan Bpk. Busran. 10 Desember 2008 Pihak Pemkab (SDR. BAHRUN BUDIMAN) BESERTA JAJARANNYA, Satpol PP dan dikawal Polisi setempat KEMBALI MERUSAK PAGAR DI ATAS TANAH IBU ASNAWATI (17.160 m2) dengan alasan : 1. Pemkab Kaur sudah menitipkan uang sebanyak Rp 4.100.000,- atas lahan seluas 2.050 m2 (padahal sudah ditolak Ibu Asnawati) 2. Undang-undang yang mengatakan bumi, air, tanah dan isinya adalah milik Negara sehingga tanpa persetujuan yang punya tanah pun Pemkab berhak memakai tanah siapa saja dan dalam hal ini tanah Ibu Asnawati dan Bpk Busran. 10 Desember 2008 Ibu Asnawati sekali lagi melaporkan tindakan pengrusakan atas pagar dan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Pemkab. Laporan diterima oleh Wakapolres. Semua laporan yang diadukan oleh Ibu Asnawati dari mulai pemalsuan surat waris, pengrusakan pagar dan penggalian fondasi pagar BELUM ADA YANG MENGALAMI KEMAJUAN BERARTI DI POLRES KAUR. Kenyataannya malahan Polisi masih

7

saja mengawal Pemkab dalam aksinya yang melawan hukum, dengan alasan karena tugas Polisi adalah melakukan apa yang diminta oleh Pemkab Kaur. Menurut hemat kami, tugas Polisi seharusnya adalah melindungi warga yang secara hukum merupakan pemilik sah tanah tersebut, dari tindakan melawan hukum Pemkab Kaur yang tidak mengindahkan : 1. Undang-undang no. 51 PRP tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya 2. Peraturan Presiden no 65 tahun 2006 yang tidak lagi mencantumkan pembangunan RSUD sebagai sarana untuk kepentingan umum 3. Ketetapan Mahkamah Agung no. 1295 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa MA mengabulkan permohonan Ibu Asnawati & Bpk Busran di tingkat Kasasi.

8