Krisis Global, Tugas

DAMPAK KRISIS GLOBAL DALAM EKONOMI DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA -- 1 --

Dampak Krisis Global ----- 1 Implementasi Inpres Sektor Riil Diefektifkan

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan menerapkan peraturan yang mewajibkan aparatur birokrasi maupun masyarakat menggunakan produk dalam negeri sebagai upaya mengantisipasi krisis keuangan global. Peraturan tersebut adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Kita sudah bahas bagaimana mengimplementasikan inpres tentang sektor riil ini," kata Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, usai memberikan sambutan pada seminar "Mencari Model Pengelolaan Proses Kebijakan Pembangunan di Indonesia", kemarin, di Jakarta. Selama ini, inpres itu belum benar-benar diimplementasikan. Karena itu, di tengah gejolak sektor keuangan global yang tak terkecuali bisa mengimbas ke kehidupan ekonomi di dalam negeri, pemerintah merasa perlu mengefektifkan peraturan yang tertuang dalam Inpres No 6 Tahun 2007 ini. Menurut Paskah, pemerintah ingin agar Inpres No 6/2007 benar-benar menjadi stimulus sektor riil. "Bagi pemerintah, sektor fiskal harus sejalan dengan sektor riil," katanya. Dalam konteks implementasi Inpres No 6/2007, pemerintah berupaya mempertahankan target ekspor sebesar 13-14 persen, meski krisis finansial global jelas menghadang. Untuk itu, diversifikasi atau terobosan ekspor ke negara nontradisional akan dimaksimalkan. "Ekspor kita, terutama ke Singapura, Eropa, dan AS, pasti terkendala oleh krisis keuangan global. Jadi, kita harus melakukan diversifikasi pasar ekspor sehingga target ekpsor bisa dipertahankan tetap 13-14 persen," ujar Paskah. Dia mengakui, selama ini kegiatan ekspor terhambat oleh faktor regulasi, terutama menyangkut perizinan. Namun, katanya, beberapa perbaikan, terutama di daerah, sudah dan akan terus dilakukan. Dengan demikian, kegiatan ekspor diharapkan bisa lebih lancar. Di bagian lain, Paskah mengungkapkan bahwa pemerintah berharap imbas krisis keuangan global tidak melahirkan tindak pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri. Untuk itu, ujarnya, dunia usaha nasional harus dibuat kondusif. Untuk itu pula, penggunaan produk dalam negeri akan digalakkan. Pemerintah sudah bertekad bahwa soal itu tidak lagi boleh menjadi sebatas berupa political will, berupa peraturan, tapi tanpa implementasi nyata. "Harus ada langkah konkret," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika. Dia menyebutkan, peraturan yang hanya indah di atas kertas itu bukan hanya menyangkut soal penggunaan produk dalam negeri. ""Banyak kebijakan lain

pemerintah yang menjadi sia-sia karena tidak diimplementasikan dengan baik," ujarnya. Karena itu, sebelum memutuskan menerbitkan peraturan baru, pemerintah lebih baik terlebih dulu meninjau ulang efektivitas berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Jika ternyata belum diimplementasikan secara sungguhsungguh, penerbitan peraturan baru jelas kurang relevan. "Lebih baik implementasikan peraturan-peraturan yang sudah ada secara baik dan serius," kata Yustika. Kalaupun ternyata penerbitan peraturan baru dinilai urgen atau tak terhindarkan, pemerintah harus menunjuk regulator sebagai penanggung jawab pelaksana. Regulator perlu diberi terget-terget tertentu sehingga kelak pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan peraturan jelas terukur. "Jadi, peraturan yang dibuat juga harus dikawal dari waktu ke waktu. Dengan demikian, kemajuan yang dicapai bisa terus terpantau," kata Yustika. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Hasto Kristianto mengatakan, untuk meningkatkan produksi di dalam negeri, pemerintah tidak perlu sekadar mengeluarkan peraturan khusus, entah berupa inpres atau perpres. Kebijakan tersebut, katanya, juga harus disertai realokasi anggaran yang berdampak mendorong kapabilitas rakyat untuk berproduksi. "Pemerintah juga harus mempunyai keberpihakan terhadap industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sebab, tanpa melakukan itu, peningkatan produksi akan sulit diwujudkan," ujar Hasto. Dia mengatakan, harus ada perubahan-perubahan mata anggaran di setiap departemen guna mewujudkan peningkatan produksi. Sebab, ruang lingkup perpres peningkatan produksi harus menyetuh masalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Hasto juga mengatakan, saat ini ketergantungan impor Indonesia mencapai 20 miliar dolar AS. Dengan demikian, seharusnya pemerintah mendorong industri-industri substitusi impor yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis, seperti pertanian. "Untuk industri ini, Indonesia mempunyai ahliahli yang sangat banyak serta kapabilitas untuk membangun pabrik-pabrik, namun tentunya harus dengan dukungan pemerintah," katanya. Dengan pabrik yang ada, nantinya Indonesia dapat mengimpor pupuk lokal yang sudah dikembangkan secara masal. "Intinya, perpres ini harus menyentuh perkembangan industri kerakyatan," katanya. (Bayu/Indra)---1

-- 2 --

Dampak Krisis Keuangan Global – 2 --

Ekspor Kayu Bisa Rugi US$ 6,2 Miliar

Jakarta-Krisis keuangan global dipastikan membawa dampak langsung dan dampak ikutan (direct and derived impacts) terhadap kinerja ekspor produk kayu Indonesia. Kemungkinan terburuk yang harus diantisipasi adalah moratorium impor terhadap produk kayu Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, Jumat (17/10). “Jika moratorium impor produk kayu Indonesia tersebut menjadi kenyataan, terutama di pasar Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, potensi kerugian Indonesia bisa mencapai angka US$ 6,2

miliar selama 2009-2010,” katanya. Menurut Elfian, produk kayu tersebut adalah panel, woodworking, dan mebel. Bubur kertas (pulp) dan kertas tidak termasuk dalam produk yang dimaksud. “Estimasi tersebut berdasarkan analisis proyeksi Greenomics terhadap data riil ekspor produk kayu Indonesia selama periode 2003-2008 yang tercatat pada Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK),” jelasnya. Elfian menegaskan jika terjadi moratorium impor produk kayu Indonesia oleh pasar Amerika Serikat selama dua tahun ke depan, kerugian potensial bisa mencapai angka US$ 1,82 miliar selama 2009-2010. Di samping itu, tandasnya, pasar ekspor produk kayu Indonesia di Eropa juga akan mengalami dampak ikutan secara langsung, terutama Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis. “Jika diasumsikan pasar utama Eropa tersebut memberlakukan moratorium impor produk kayu Indonesia dalam dua tahun ke depan, kerugian bisa mencapai angka US$ 2,24 miliar selama 2009-2010,” ujar Elfian. Ia menambahkan pasar Jepang harus mendapat antisipasi khusus akibat krisis keuangan global dalam melindungi kinerja ekspor produk kayu Indonesia. Hal itu karena Jepang merupakan pengimpor terbesar produk panel dan woodworking, dan pengimpor kedua terbesar produk mebel Indonesia. “Kami mengestimasi jika pasar Jepang juga memberlakukan moratorium impor ketiga produk kayu Indonesia tersebut, kerugian Indonesia sebesar US$ 2,1 miliar selama 2009-2010,” tandas Elfian. (effatha tamburian) – 2--

Copyright © Sinar Harapan 2008

-- 3 --

Dibentuk Tim Khusus Antisipasi Dampak Krisis Ekonomi Global – 3 -Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah membentuk tim khusus yang merupakan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan dunia usaha guna mengantisipasi dampak krisis ekonomi global terhadap Indonesia. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) MS Hidayat, usai bertemu selama dua jam dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, mengatakan tim khusus itu di bawah koordinasi langsung Presiden. Tim khusus itu, menurut Hidayat, melibatkan langsung menteri-menteri terkait agar program antisipasi krisis ekonomi global yang disusun pemerintah bersama dengan kalangan perbankan dan usaha dapat berjalan. "Presiden nanti menunjuk. Kalau misalnya nanti bicarakan ekspor, menteri-menterinya siapa, dan saya `supply` teman-teman dari bisnis," ujarnya. Pada pertemuan Selasa malam hadir antara lain Direktur Utama Bank Mandiri Agus

Martowarodyo, bankir senior Arwin Rasyid. Sedangkan dari kalangan pebisnis hadir antara lain James T Riady dan Tommy Winata. Menurut Ketua Kadin, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada Senin di Gedung Sekretariat Negara. Sedangkan para menteri yang hadir adalah Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eman Suparno, serta Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Jero Wacik. "Forumnya kemarin kan terlalu luas. Jadi, dipersempit lagi untuk bicarakan langkahlangkah kongkret," ujarnya. Menurut Hidayat, tim khusus akan bekerja setiap hari tanpa jeda waktu sampai programprogram disusun dapat berjalan. "Sekarang di tingkat menteri. Kita buat program bersama sekarang antara dunia swasta, perbankan, dan dengan pemerintah," ujarnya. Hanya integrasi antara tiga sektor itu, lanjut dia, dampak krisis ekonomi global dapat teratasi. Hidayat menjelaskan, kalangan usaha menginginkan pemerintah secara hati-hati mengendorkan kebijakan uang ketat dan membuat prioritas produk-produk andalan Indonesia yang tetap mendapat dukungan dari perbankan. "Sebab, kalau tidak begitu produktivitas kita jadi menurun dan akibatnya akan berentet nanti. Akan ada `unemployment` dan sebagainya," tuturnya. Ia berharap langkah diambil pemerintah untuk mengatur makro ekonomi sejalan dengan kebutuhan dunia usaha menumbuhkan sektor riil. Ia juga berharap investasi masuk ke Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran enam persen bukan dalam bentuk portofolio saja di bursa efek, tetapi merupakan investasi langsung. Selain itu, untuk mengantisipasi pasar di Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang anjlok, Kadin berharap pemerintah memikirkan diversifikasi pasar. Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah mencoba menerobos pasar Timur Tengah dan Rusia untuk diversifikasi ekspor. Indonesia, lanjut dia, juga menargetkan pasar Asia yang masih mengalami pertumbuhan seperti China, Korea, Taiwan, dan India.(*) – 3 -COPYRIGHT © 2008

Empat Cara Atasi Dampak Krisis Global (Senin, 09 Pebruari 2009) – 4 -Cetak Senin, 09 Pebruari 2009 07:41 Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KKSK) Raden Pardede mengungkapkan ada empat langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak krisis global yang mulai membekas pada beberapa sektor ekonomi di tanah air. Langkah pertama adalah menyentuh sektor keuangan dan pasar modal, yakni dengan memberikan fasilitas likuditas dan pelonggaran aturan. Kedua, kebijakan fiskal berupa konsolidasi fiskal dan pembiayaan stimulus. Ketiga, adalah sektor rill, yakni dengan pelaksanaan stimulus secara efektif khususnya di sektor infrastruktur dan pertanian. Sementara langkah keempat adalah program anti kemiskinan yakni, PNPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk perbankan, menurut dia, yang harus dilakukan adalah menjaga kepercayaan antara bank, juga antara kreditur dan debitur. Ia mencontohkan, kapitalisasi saham perusahaan keuangan terkemuka dunia, seperti Citigroup yang pada kuartal kedua mencapai USS 255 miliar, namun pada 20 Januari lalu menciut menjadi USS 79 milliar. "Ini menggambarkan penciutan. Menunjukkan kemampuan bank memberikan kredit tidak ada. Oleh karena itu, resesi dunia akan cukup panjang," ujarnya dalam sebuah seminar memperingati Hari Pers Nasional di Hotel Century, Jakarta, Minggu (8/2). Kesamaan Regulasi Sementara Anggota Komisi Xl Dradjad Wibowo di kesempatan yang sama mengatakan, yang perlu dilakukan dalam menopang pertumbuhan ekonomi saat ini adalah penguatan sektor swasta melalui dukungan regulasi baik di daerah maupun pusat. Pasalnya, lanjut Dradjat, regulasi yang dibuat pemerintah dan DPR yang semua dapat mendorong pertumbuhan sering sekali terhambat Contohnya keberadaan peraturan daerah soal pungutan lalu lintas arus barang, juga regulasi yang rumit bagi seorang investor untuk menindaklanjuti pembangunan infrastruktur, dengan menimbulkan banyak pos perijinan. "Yang sangat simple pendaftaran perusahaan sekarang ini yang jadi penghambat. Saya dapat banyak laporan, orang-orang yang baru mau buka perusahaan tidak bisa bergerak secara formal karena Sisminbankum diblokir. Padahal kalau ada kasus pidana, orangnya yang diambil dan sistemnya jangan sampai drop, atau sampai ditutup sistemnya," terangnya di kesempatan yang sama. Kemudahan regulasi lain adalah penghapusan pajak yang terkait dengan aktivitas sektor pertanian dan industri pengolahan. "Seperti pengolahan kedelai, coklat, dimudahkan saja, kalau perlu menghapuskan pajak mereka, luga regulasi yang menghapuskan persyaratanpersyaratan pendaftaran," ungkapnya.

Kemudahan regulasi juga bisa dinegosiasikan dengan Bank Indonesia (BI) melalui penghapusan bobot risiko untuk industri pengolahan, sehingga dampaknya ke pertanian akan semakin besar. "Ini jauh efektif dibandingkan dengan belanja anggaran saja," ungkapnya. Pasar Domestik Sementara itu Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom berharap pemerintah harus serius mengembangkan produk domestik dengan mengoptimalkan pasar dalam negeri. Pasalnya, dengan melihat kecenderungan penurunan ekspor beberapa bulan terakhir, maka ekspor tidak bisa diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi. "Pasar domestik dengan demand penduduknya yang banyak lebih bisa diharapkan" ujarnya. Selain itu, menurut Miranda masih ada satu cara lagi yaitu dengan stimulus fiskal. Namun saat ini, walau uangnya ada tetapi implementasinya belum tentu terjadi. "Kita tahu dana untuk menstimulasi ekonomi itu sudah tersedia tapi apakah itu dapat terimplementasikan tergantung dari kapasitas pemerintah daerah yang dapat membelanjakannya," ungkapnya. Secara terpisah Menkeu Sri Mulyani mengatakan, prediksi tren pertumbuhan ekonomi global hanya 0,5 % cukup memprihatinkan. Namun, pemerintah mencoba agar resesi global tidak berimbas ke Indonesia. Sumber : Harian Kontan – 4 --