Koran Tempo_3april09_bl_a6_media_media Boleh Beritakan Pemilu Di Masa Tenang

KORAN TEMPO › Print Article

Page 1 of 1

Edisi 03 April 2009

Serba-Serbi

Media Boleh Beritakan Pemilu di Masa Tenang JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers sepakat bahwa media massa dan lembaga penyiaran tetap bisa memberitakan tentang pemilu selama masa tenang. "Media massa dan lembaga penyiaran dapat menyiarkan, rekam jejak, atau bentuk lainnya dalam masa tenang sepanjang tidak mengarah pada kepentingan kampanye peserta pem tertentu, untuk kepentingan publik dan tidak melanggar kode etik jurnalistik," kata anggota Badan Pengawas Pemilu, Wahidah Syuaib Witoeng, kemarin. Ketiga lembaga itu juga sepakat bahwa media massa cetak dan lembaga penyiaran tetap dilarang menayangkan iklan kampanye pemilu selama masa tenang. GUNANTO ES

%LD\D3HPLOLKDQ8PXP7HUODOX0DKDO JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran dan Independen Monitoring Organization menilai biaya Pemilihan Umum 2009 terlalu tinggi. Koordinator Divisi Politik Anggaran Forum Arif Nur Alam mengatakan dana yang diperlukan untuk satu pemilih sebes US$ 13,64. "Biaya ini terhitung sangat tinggi. Di negara maju yang menerapkan sistem multipartai, biayanya hanya US$ 1-3 per pemilih kata Arif dalam jumpa pers di Jakarta kemarin. Perhitungan itu didasarkan pada alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp 21,93 triliun. Dana itu lalu dibagi dengan 171,2 juta pemilih dan dikonversikan dalam dolar Amerika, dengan asumsi 1 dolar Rp 9.400. Jumlah itu bisa lebih besar jika dana di lembaga negara lainnya, yang besarnya Rp 5,032 triliun, diperhitungkan. PRAMONO

6RHWULVQR%DQWDK3$1%DOL'LFRUHW JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir membantah kabar partainya dicoret di Bali. "Tidak ada yang dicoret ujarnya kepada wartawan saat berada di dalam pesawat pada rangkaian kampanyenya ke Lampung dan Bandung kemarin. Namun, dia mengaku bahwa di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, sempat ada laporan PAN dicoret karena belum menyerahkan laporan awal da kampanye. Pencoretan tak terjadi setelah partai menyerahkan laporan. Senin lalu, Komisi Pemilihan Umum pusat menyatakan ada puluhan partai di kabupaten dan kota yang dicoret karena tak melaporkan rekening awal dana kampanye. Pencoretan akan dilakukan KPU daerah paling lambat 3 April 2009. TITIS SETIANINGTYAS

http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2009/04/03/Nasional/krn.20090403.161370.id.h ... 4/6/2009