Konstiusie

UUD RIS mengakibatkan perpecahan bangsa maka keluarlah UU no 7 tahun 1950 yang isinya UUDS sebagai perubahan konstitusi RIS dan berlaku mulai tanggal 17 agustus 1950 UUDS bersifat sementara, hal ini sesuai dengan pasal 134 dimana ditentukan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekasnya menetapkan UUDRI yang akan menggantikan UUDS KONSTITUANTE terbentuk berdasarkan pemilu yang diselenggarakan pada bulan desember 1955, tetapi kenyataanya tidak menghasilkan uud melihat kondisi rawan. Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang memutuskan 1. Pembubaran konstituante 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tdk berlakunya lagi UUDS 3. Pembentukan MPRS dan DPAS Pada masa orla UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Mengingat kondisi negara yang belum mapan dan pembentukan lembaga negara belum sesuai dengan harapan rakyat. Berbagai penyimpangan terhadap uud 1945, memberikan kesempatan emas atas berkembangnya komunis di indonesia sehingga memuncak dengan meletusnya G 30S/PKI Runtuhnya orla mengakibatkan lahirnya orba tahun 1966 yang bercita-cita ingin melaksanakan pancasila secara murni dan konsekuen namun demikian tidaklah berhasil disebabkan merebaknya KKN. Orba berakhir 1998. Sejak th 1998 indonesia memasuki era reformasi di segala bidang kehidupan termasuk penerapan konstitusi. Pada era reformasi uud 1945 mengalami amandemen sampai 4 kali sehingga menghasilkan uud 1945 amandemen seperti yg berlaku sekarang ini. Penyimpanmgan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di indonesia 1. Indonesia negara konstitusional Artinya pemerintah indonesia berdasarkan kepada konstitusi / UUD tidak bersifat absolutisme Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yaitu • Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Kendali berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. • Pasal 4 ayat 1 yg berbunyi presiden indonesia memengang kekuasan pemerintahan menurut UUD. Negara konstitusional memiliki konstitusi yang bercirikan • Membatasi kekuasaan pemerintahan. • Menjamin ham dan hak warga negara 2. Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku UUD 1945 Bentuk neg indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Negara indonesia adalah negara hukum psl 1 ayat 3 Negara indonesia adalah negara demokrasi. Sistem pemerintahan adalah presidensil. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wapres dipilih rakyat secara langsung dlm satu paket Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tugas dan peranan: 1. Memengang kekuasan pemerintahan menurut undang-undang dasar [pasal 4 ayat 1] 2. Mengajukan RUU kepada DPR [pasal 5 ayat 1]

3. Menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya [pasal 5 ayat 1] 4. Bersama-sama DPR membentuk undang-undang [pasl 20 ] 5. Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama DPR [pasal 20 ayat 4 ] 6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [pasal 17 ayat 2 ] Sebagai kepala negara seorang presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa Tugas dan wewenang antara lain: 1. Presiden memegang kekuasan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara [pasal 10 ] 2. Menyatakan perang ,membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [pasal 11 ayat1 ] 3. Menyatakan keadaan bahaya [pasal 12 ] 4. Mengangkat duta dan konsul [pasal 13 /1 ] 5. Memberi grasi, rehabilitasi ,amnesti, dan abolisi [pasal 14 ayat 1 ] 6. Memberi gelar, tanda jasa dll tanda kehormatan [pasal 15 ] 7. Membentuk suatu dewan pertimbangan yg bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden [ pasal 16 ] Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Artinya kekuasaan kepala negara, walaupun besar tetap ada batas- batasnya, yaitu UUD dan berbagai bentuk peraturan perundangan lainnya. Berkedudukan sebagai kepala negara, presiden membentuk kabinet. DPD merupakan perwakilan daerah provinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. DPR,DPD, dan MPR memiliki masa jabatan 5 tahun. DPR berkuasa membentuk UU, menetapkan APBN ,dan mengawasi pemerintahan. Kekuasaan yudikatif berada pada MA, serta badan peradilan dibawahnya, disamping itu terdapat KY dan MK Sistem kepartaian adalah Multi Partai PEMILU diselenggarakan untuk memilih paket presiden dan wapres, anggota DPR,DPD provinsi ,dan DPRD kabupaten atau kota. Pemda terdapat di daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Negara indonesia menjalankan otoda yang nyata, luas dan bertanggung-jawab.