Konstitusi Kpmdb

AD/ART KPMDB 2008-2010

Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

ANGGARAN DASAR KELUARGA PELAJAR MAHASISWA DAERAH BREBES (KPMDB) BAB I NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal I Organisasi ini bernama Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes, yang kemudian disingkat KPMDB. Didirikan pada tanggal 19 Desember 1964 untuk waktu yang tidak terbatas. Pasal 2 Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB)

berpusat di Brebes dan

masing-masing wilayah kepengurusan. Pasal 3 Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) berkedudukan sebagai organisasi intelektual. BAB II AZAS Pasal 4 Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) berasaskan Pancasila dan UUD 1945 BAB III SIFAT DAN FUNGSI SIFAT Pasal 5 Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) bersifat keterpelajaran, kekeluargaan, kemasyarakatan dan mandiri (independen). FUNGSI Pasal 6 Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) berfungsi sebagai : 1. Wadah Pelajar dan Mahasiswa dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

2. Media komunikasi, aktualisasi, dan partisipasi dalam pelaksanaan dan pengembangan organisasi yang profesional. 3. Wadah kaderisasi pelajar dan mahasiswa Brebes untuk mempersiapkan kaderkader bangsa pada umumnya dan daerah pada khususnya. 4. Kontrol sosial dalam pelaksanaan pembangunan di daerah Brebes 5. Sosial learning pada masyarakat di daerah Brebes maupun di luar Brebes. BAB IV TUJUAN DAN USAHA Pasal 7 Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) ini bertujuan untuk : 1. Menyiapkan kader-kader intelektual yang bertanggungjawab dan berperan dalam kemajuan pembangunan daerah. 2. Meningkatkan dan mempererat rasa kekeluargaan dalam menuju kedewasaan berfikir. 3. Menjalin keselarasan hubungan atau pelayanan terhadap masyarakaat secara aktif melalui kegiatan yang terarah dan kreatif dalam pelaksanaan pengalaman ilmu. 4. Ikut berperan serta aktif dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Pasal 8 Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) berusaha untuk : 1. Menghimpun dan membina pelajar dan mahasiswa dalam wadah organisasi Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) 2. Membangun kesadaran sebayang turut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerah. 3. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. 4. membangun kesadaran dalam berorganisasi dan peran serta daerah 5. Melaksanakan segala usaha dan aktifitas yang tidak bertentangan dengan aZas, sifat dan tujuan organisasi.

Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

BAB V LAMBANG Pasal 9 Lambang Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) adalah : 1. Buku yang terbuka, terletak di tengah-tengah dengan warna putih. 2. Bawang yang menyatu dengan buku berwarna merah. 3. Mata rantai berjumlah delapan, berjajar saling mengikat, terletak didasar berwana hitam. 4. Segilima tidak lancip yang mengelilingi lambang dengan garis pemisah yang berbeda di tengah-tengah dengan warna biru laut (gambar visual lambang terlampir). 5. Semboyan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) adalah “Agama, Ilmu dan Amal”. 6. Mars Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) 7. Warna bendera Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) PUSAT adalah hijau telor asin. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 10 Anggota Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) terdiri dari : 1. Anggota Biasa 2. Anggota Kehormatan 3. Anggota Luar biasa Penjelasan mengenai struktur organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KPMDB. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11 Hak dan kewajiban anggoata diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KPMDB.

Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

BAB VIII STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI Pasal 12 Struktur organisasi KPMDB terdiri dari : 1. KPMDB Pusat 2. KPMDB Wilayah 3. KPMDB Komisariat Penjelasan mengenai struktur organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KPMDB

Pasal 13 Perangkat organisasi berbentuk lembaga BAB IX KEPENGURUSAN Pasal 14 Kepengurusan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) terdiri dari : 1. Pengurus Harian 2. Majelis Pertimbangan Organisai (MPO) yang terdiri dari mantan pengurus harian pusat. 3. Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) yang terdiri dari matan pengurus harian wilayah. 4. Pengurus Departemen yang dipih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) 5. Pengurus Bidang yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah (MUSWIL) 6. Pengurus Seksi yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Komisariat (MUSKOM). Pasal 15 1. Masa jabatan pengurus KPMDB Pusat adalah dua tahun. 2. Masa jabatan pengurus KPMDB Wilayah adalah satu tahun. 3. Masa jabatan pengurus KPMDB Komisariat adalah satu tahun. Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

BAB X PERMUSYAWARATAN Pasal 16 1. Musyawarah Nasional (MUNAS) diadakan dua tahun sekali. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan bila dianggap perlu. 3. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) satu tahun sekali. 4. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diadakan bila dianggap di tingkat wilayah. 5. Musyawarah Komisariat (MUSKOM) diadakan satu tahun sekali di tingkat komisariat. 6. Musyawarah Komisariat Luar Biasa (MUSKOMLUB) diadakan bila perlu di tingkat komisariat. 7. Rapat Kerja (RAKER). BAB XI KEUANGAN Pasal 17 1. Keuangan KPMDB bersumber dari : a. Iuaran anggota biasa. b. Sumbangan donatur dan alumni. c. Subsidi pemerintah yang tidak mengikat. d. Usaha-usaha yang sah, halal, dan tidak mengikat. 2. Penggunaan Rencana Anggaran Belanja Ketua Pusat, terdiri dari : a. Biaya tetap 70% b. Biaya operasioanal 30% 3. Penentuan biaya operasional dan biaya tetap RAB Ketua Wilayah dan Komisariat ditentukan oleh masing-masing Wilayah dan Komisariat. BAB XII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 18 Peraturan dasar KPMDB hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) dengan dukungan minimal 2/3 suara dari jumlah Pengurus Wilayah yang sah. Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

Pasal 19 1. KPMDB hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB). 2. Apabila KPMDB dibabarkan, maka segla hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehluan atau ke badan wakaf.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan dasar lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KPMDB. 2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

ANGGARAN RUMAH TANGGA KELUARGA PELAJAR MAHASISWA DAERAH BREBES (KPMDB) BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 1. Anggota biasa terdiri atas pelajar dan mahasiswa daerah Brebes yang berada di tempat kedudukan organisasi masing-masing KPMDB Wilayah yang berasal dari Daerah Brebes. 2. Anggota Kehormatan terdiri dari alumni, penasehat, dan pembina. 3. Anggota Luar Biasa terdiri dari donator, simpatisan warga masyarakat yang berada di tempat kedudukan organisasi masing-masing KPMDB Wilayah yang berasal dari Brebes. Pasal 2 1. Anggota biasa diterima melalui KPMDB di Wilayah anggota melakukan studinya. 2. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Wilayah yang ada bisa menggabungkan diri dengan KPMDB Wilayah terdekat dan pengelolaan administrasinya ditangani noleh KPMDB Wilayah tersebut. 3. Persayaratn menjadi anggota biasa adalah : a. Pelajar dan Mahasiswa. b. Menyatakan kesediaan secara tertulis. 4. Pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti PAB (Penerimaan Anggota Baru) KPMDB. 5. Bagi anggota yang telah disahkan, diberikan kartu tanda anggota oleh KPMDB Wilayah, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 3 Setiap anggota berkewajiban : 1. Menjaga almamater organisasi. 2. Menaati peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. 3. Membayar iuran anggota. Pasal 4 1. Setiap anggota berhak : a. Memperoleh perlakuan yang sama dari dan untuk organisasi. b. Mengeluarkan usul, saran dan pendapat. c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi. 2. Setiap anggota kehormatan dan anggota luar biasa berhak : a. Memberikan usulan. b. Memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anggota pengurus. c. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan organisasi. Pasal 5 Anggota KPMDB tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi yang mempunyai asas, tujuan serta usaha yang bertentangan dengan asas, tujuan dan usaha KPMDB atau yang akan merugikan KPMDB. Pasal 6 Seseorang gugur keanggotaannya karena : 1. Atas permintaan sendiri yang diajukan pada pengurus KPMDB secara tertulis. 2. Melanggar displin organisasi. 3. Meninggal dunia.

Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

BAB III STRUKTUR PERANGKAT ORGANISASI Pasal 7 1. Pengurus KPMDB Pusat terdiri dari MPO, Ketua Umum, Beberapa Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, beberapa wakil bendahara umum serta beberapa Departemen sesuai kebutuhan. 2. Ketua Umum KPMDB Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional (MUNAS), untuk masa bhakti 2 tahun, dan bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya. 3. Ketua Umum KPMDB maksimal 2 kali periode kepengurusan, setelah itu tidak bisa dipilih kembali. 4. Ketua

Umum

bertanggungjawab

kepada

forum

Musyawarah

Nasional

(MUNAS). Pasal 8 1. Pengurus KPMDB Wilayah terdiri dari DPO, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan. 2. Ketua Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah (MUSWIL) untuk masa bhakti 1 tahun dan tidak boleh dipilih untuk kembali untuk periode berikutnya. 3. Pengurus Wilayah dilantik dan disahkan oleh Ketua Umum KPMDB Pusat yang disetujui oleh anggota Wilayah yang ada. 4. Ketua Wilayah bertanggungjawab kepada forum Musyawarah Wilayah (MUSWIL). Pasal 9 1. Pengurus KPMDB Komisariat berkedudukan di masing-masing Perguruan Tinggi di Wilayah kerja KPMDB Wilayah. 2. Pengurus KPMDB Komisariat terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan. 3. Pengurus Komisariat dilantik dan disahkan oleh pengurus KPMDB Wilayah. 4. Ketua Komisariat dipilih oleh Musyawarah Komisariat (MUSKOM) untuk masa bhakti 1 tahun dan tidak dipilih kembali pada periode berikutnya. 5. Ketua Komisariat bertanggungjawab kepada forum Musyawarh Komisariat (MUSKOM). Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

Pasal 10 1. Dalam satu wilayah yang mempunyai sedikitnya dua Perguruan Tinggi dapat didirikan KPMDB Kepengurusan KPMDB Wilayah. 2. Dalam satu wilayah mempunyai sedikitnya 1 Perguruan Tinggi dapat membentuk KPMDB Komisariat. 3. Pendirian KPMDB Wilayah yang baru mengajukan surat permohonan pendirian KPMDB Wilayah dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Mengajukan Surat Permohonan Pendirian Wilayah yang baru yang disetujui oleh minimal 2 perwakilan Perguruan Tinggi. b. Dalam satu wilayah minimal ada 10 orang atau lebih. c. Mengikuti uji verifikasi.

Pasal 11 DEWAN PEMBINA 1. Dewan Pembina KPMDB adalah orang yang dapat membina KPMDB secara kontinue. 2. Fungsi Dewan Pembina adalah : a. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada Organisasi. b. Memberikan dorongan, saran, dan bantuan moril maupun materil. Pasal 12 DEWAN PENASEHAT 1. Dewan Penasehat KPMDB adalah : a. Alumni KPMDB yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS). b. Orang-orang yang mempunyai hubungan moril dan berjasa terhadap pembinaan KPMDB. 2. Struktur Dewan Penasehat KPMDB terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Anggota. 3. Fungsi Dewan Penasehat KPMDB adalah : a. Memberikan pembinaan secara kontinue dan memberikan nasehat baik diminta maupun tidak diminta. b. Memberikan dorongan moril maupun ametril kepada organisasi. Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

Pasal 13 MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO) Dan DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT 1. MPO adalah pengurus harian demisioner KPMDB PUSAT yang berfungsi : a. Memberikan pengarahan, saran dan masukan secara langsung kepada Pengurus Harian KPMDB Pusat. b. Memberikan dorongan moril dan materil kepada KPMDB Pusat. 2. DPO adalah pengurus harian demisioner KPMDB Wilayah yang berfungsi : a. Memberikan pengarahan, saran dan masukan secara langsung kepada Pengurus Harian KPMDB Wilayah. b. Memberikan dorongan moril dan materil kepada KPMDB Wilayah. Pasal 14 KEPENGURUSAN 1. Syarat menjadi pengurus KPMDB Pusat adalah : a. Masih aktif atau masih dalam proses penyelesaian studi (kuliah) ketika awal menjabat. b. Berdomisili di Brebes. c. Pengalaman organisasi : -

Sekurang-kurangnya tiga tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi

-

Pernah menjadi Pengurus Pusat dan atau Wilayah dan atau Komisariat dan pernah mengikuti diklat Kepemimpinan.

2. Syarat menjadi pengurus KPMDB Wilayah : a. Masih aktif atau masih dalam proses penyelesaian studi (kuliah/SLTA) ketika awal menjabat. b. Pendidikan serenda-rendahnya SLTA. c. Pengalaman organisasi : -

Sekurang-kurangnya satu tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi

-

Pernah menjadi Pengurus Wilayah dan atau Komisariat.

3. Pengurus Komisariat : a. Masih aktif atau masih dalam proses penyelesaian studi (kuliah/SLTA) ketika awal menjabat. b. Pendidikan serenda-rendahnya SLTA. Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

c. Pengalaman organisasi : -

Sekurang-kurangnya satu tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi.

Pasal 15 1. Sebelum masa bhakti berakhir pergantian pengurus dapat dilakukan apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai pengurus. 2. Tata cara penggantian pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IV RANGKAP JABATAN Pasal 16 1. Rangkap jabatan adalah merangkap dua atau lebih jabatan dalam pengurus harian di lingkungan organisasi politik dan atau organisasi kemayarakatan dan atau organisasi kepemudaan pada semua tingkatan. 2. Ranglap jabatan sebagaimana ayat 1 tidak diperbolehkan untuk jabatan Ketua Umum pada masing-masing tingkatan pengurus KPMDB. 3. Untuk Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum KPMDB Pusat tidak diperbolehkan dirangkap oleh Ketua Wilayah dan atau Ketua Komisariat. BAB V PERGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 17 1. Pergantian jabatan antar waktu adalah pengisian lowongan jabatan karena alasan : a. Meninggal dunia b. Berhalangan tetap c. Melanggar AD/ART. d. Melanggar Disiplin Organisasi. 2. Tata cara pergantian jabatan antar waktu diatur dengan peraturan organisasi. Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

BAB VI PERMUSYAWARATAN Pasal 18 1. Musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat KPMDB Pusat. 2. Musyawarah Nasional (MUNAS) diadakan setiap dua tahun sekali oleh KPMDB Pusat dan dihadiri oleh Pengurus Pusat, Ketua Wilayah dan Delegasi masingmasing Wilayah. 3. Musyawarah Nasional (MUNAS) menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, GBHO serta pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. 4. Musyawarah Nasional (MUNAS) dilakukan untuk memilih Ketua Umum KPMDB Pusat. 5. Musyawarah Nasional diadakan untuk mengevaluasi dan menilai laporan pertangungjawaban pengurus KPMDB Pusat demisoner.

Pasal 19

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan bila dianggap perlu dan kedudukannya setara dengan MUNAS. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dapat dilaksanakan pada sewaktu-waktu atas susulan 2/3 jumlah KPMDB Wilayah yang sah. 3. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 delegas KPMDB Wilayah yang sah. Pasal 20

1. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat KPMDB Wilayah. 2. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) diadakan setiap satu tahun sekali oleh KPMDB Wilayah dan dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Ketua Komisariat dan Delegasi masing-masing Komisariat. 3. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai laporan pertangungjawaban pengurus KPMDB wilayah demisioner. Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

4. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) dilakukan untuk memilih Ketua KPMDB Wilayah. Pasal 21

1. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) diadakan bila dianggap perlu dan kedudukannya setara dengan MUSWIL. 2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) dapat dilaksanakan pada sewaktu-waktu atas susulan 2/3 jumlah KPMDB Komisariat yang sah. 3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 delegasi KPMDB Komisariat yang sah. Pasal 22

1

Musyawarah Komisariat (MUSKOM) merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat KPMDB Komisariat.

2

Musyawarah Komisariat (MUSKOM) diadakan setiap satu tahun sekali oleh KPMDB Wilayah dan dihadiri oleh Pengurus Komiariat dan anggota KPMDB Komisariat bersangkutan.

3

Musyawarah Komisariat (MUSKOM) dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai laporan pertangungjawaban pengurus KPMDB komisariat demisioner.

5. Musyawarah Komisariat (MUSKOM) dilakukan untuk memilih Ketua KPMDB Komisariat. Pasal 23

1. Musyawarah Komisariat Luar Biasa (MUKOMILUB) diadakan bila dianggap perlu dan kedudukannya setara dengan MUSKOM. 2. Musyawarah Komisariat Luar Biasa (MUSKOMLUB) dapat dilaksanakan pada sewaktu-waktu atas susulan 2/3 jumlah ANGGOTA KPMDB Komisariat. 3. Musyawarah Komisariat Luar Biasa (MUSKOMLUB) dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 anggota KPMDB Komisariat yang sah.

Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

pasal 24 Rapat Kerja (RAKER) KPMDB merupakan forum permusyawaratan untuk merumuskan program kerja selama satu periode kepengurusan pada masing-masing tingkatan kepengurusan. BAB VII KESEKRETARIATAN ORGANISASI

Pasal 25 1. Sekretariat adalah tempat pusat kegiatan organisasi yang diberi nama SEKRETARIAT KPMDB. 2. Penghuni sekreteriat adalah anggota KPMDB yang bersedia memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang berlaku. Pasal 26

Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan kesekrteriatan diatur dalam peraturan KPMDB Pusat. BAB VIII PERBENDAHARAAN ORGANISASI Pasal 27 Harta benda yang diperoleh organisasi dan atau atas nama organisasi adalah milik organisasi. Pasal 28 Harta benda organisasi digunakan sebenar-benarnya untuk terlaksananya tujuan organisasi. Pasal 29 Pertanggungjawaban harta benda organisasi dan keadaannya adalah kewajiban pengurus harian. Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB

Pasal 30 Bila organisasi ini bubar maka harta benda organisasi diserahkan kepada badan sosial atau kepada anggota oleh pengurus yang demisioner.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 31

Anggaran Rumah Tangga organisasi ini hanya dapat dirubah dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Wilayah yang hadir. BAB XI ATURAN PERALIHAN Pasal 32 1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART akan diatur dalam ketentuanketentuan atau peraturan-peraturan lainnya. 2. Segala peraturan yang berlaku pada masing-masing KPMDB Wilayah dan atau Komisariat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Pasal 33 AD/ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan dalam MUNAS KPMDB.

Ditetapkan di Villa Guci Indah, 16 Februari 2008

Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga KPMDB