Konstitusi Presentation.pptx

Kelompok 6  Ahmad Nasirin  Fitri  Sarah  Lutfiani Nov 2018

Secara Terminologi

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi terdiri atas “Konstitusi tertulis (UUD)” dan “Konstitusi Tidak tertulis (Konvensi)”.

Pengertian Konstitusi

2

Tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

Tujuan Konstitusi

• Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. • Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. • Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para 3 penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Sidang pengesahan UUD 1945

1. UUD 1945

(18 Agustus 1945–27 Desember 1949)

2. Kostitusi RIS

(27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

3. UUDS 1950

(17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

4. UUD 1945 (5 Juli1959 – Sekarang) a. Orde Lama (5 Juli 1959–11 Maret 1966) b. Orde Baru (11 Maret 1966–21 Mei 1998) c. Reformasi (21 Mei 1998–sekarang) UUD 1945 I (Pertama)

4

NO

ASPEK

1

BENTUK NEGARA

2

SUSUNAN NEGARA

3

SISTEM PEMERINTAHAN

UUD’ 45

RIS

UUDS’ 50

UUD’ 45

REPUBLIK

REPUBLIK

REPUBLIK

REPUBLIK

KESATUAN

SERIKAT

PRESIDENSIL

PARLEMENTER

KESATUAN

PARLEMENTER

KESATUAN

PRESIDENSIL 5

UUDS 1950

6

SUPERSEMAR

7

1. Dasar Pemikiran Amandemen a. UUD 1945 membentuk struktur kekuasaan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR sehingga tidak terjadi proses saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) pada institusiinstitusi kenegaraan. b. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada eksekutif (Presiden) untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) sehingga menyebabkan tidak berjalannya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Amandemen

8

1. Dasar Pemikiran Amandemen

c. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang “luwes” sehingga multitafsir (lebih dari satu tafsiran, beragam tafsiran). Kecenderungan pasal-pasal ditafsirkan berdasarkan keinginan pemegang kekuasaan pemerintahan.

d. UUD 1945 terlalu banyak memberikan kekuasaan kepada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang sehingga pengaturan lembaga-lembaga negara lainnya sepenuhnya disusun oleh kekuasaan presiden Amandemen

9

a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia Amandemen

10

c. Menyempurnakan negara

secara

pembagian

aturan

dasar

demokratis

kekuasaan

dan

yang

penyelenggaraan modern

Iebih

tegas,

melalui saling

mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan

lembaga-lembaga negara yang baru sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

11 Amandemen

d. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara terhadap warga negara. e. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. f. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara. 12 Amandemen

a. Perubahan pertama UUD 1945 hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999 (tanggal 14–21 Oktober 1999). b. Perubahan kedua UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7–14 Agustus 2000)

c. Perubahan ketiga UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1–9 Nopember 2001). d. Perubahan keempat UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1–11 Agustus 2002). Amandemen

13

• Apabila ditinjau dari aspek sistematika, UUD 1945 sebelum diubah terdiri atas:  Pembukaan  Batang Tubuh  Penjelasan

• Setelah mengalami proses perubahan, maka sistematika menjadi dua bagian yaitu:  Pembukaan  Pasal-Pasal (sebagai pengganti istilah Batang Tubuh) Amandemen

14

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan mencakup 21 Bab, 73 pasal, 170 Ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen

15

ADD A FOOTER

16

TERIMAKASIH