Kompas_18feb09_bl_13_kb_prioritas Kontrasepsi Gratis Bagi Pus Miskin
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Kompas_18feb09_bl_13_kb_prioritas Kontrasepsi Gratis Bagi Pus Miskin as PDF for free.
More details
- Words: 313
- Pages: 1
Kompas.Com
Page 1 of 1
Print
Send
Close
Prioritas Kontrasepsi Gratis bagi PUS Miskin Rabu, 18 Februari 2009 | 00:06 WIB
Jakarta, Kompas - Terkait dengan target pemerintah untuk meningkatkan jumlah peserta program Keluarga Berencana dari pasangan usia subur miskin, maka hal tersebut harus didukung dengan penyediaan kontrasepsi gratis bagi sekitar 2,9 juta peserta KB baru dan 12,6 juta peserta KB aktif dari PUS miskin dan rentan. ”Ini harus menjadi prioritas utama, termasuk penyiapan alat kontrasepsi di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan dasar dengan perawatan,” kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief saat Seminar Advokasi ”Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi” di Jakarta, Selasa (17/2). Seminar diikuti peserta dari enam provinsi wilayah Program Bantuan United Nations Population Fund (UNFPA), yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini menurut perhitungan bisa memberikan kontribusi 21-33 persen dari pencapaian peserta KB baru. Upaya pemenuhan kontrasepsi erat kaitannya dengan manajemen logistik yang selama ini berjalan secara baku dan terpelihara dengan baik. ”Tanpa ada dukungan manajemen logistik yang andal mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten/kota, maka sulit diketahui stock kontrasepsi di setiap tingkatan wilayah,” kata Sugiri. Perwakilan UNFPA, Dr Zahidul Huque, menyatakan, sesuai Tujuan Pembangunan Milenium, Indonesia memiliki target nasional penggunaan 72 persen alat kontrasepsi modern dan kebutuhan yang tak terlayani turun menjadi 3 persen di tahun 2015. Sesuai Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2007, lima tahun terakhir program KB Nasional mengalami stagnasi. Total Fertility Rate tetap di angka 2,6 dan prevalensi pemakaian alat kontrasepsi baru sekitar 60 persen, pemakaian kontrasepsi modern hanya naik 0,7 persen. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dalam sambutan tertulisnya meminta komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota mengendalikan dan memonitor mulai dari perencanaan alat kontrasepsi, pengadaan dengan berbagai sumber dana, pendistribusian ke fasilitas pelayanan KB, pengendalian harga serta pemantauan penggunaan alat kontrasepsi. (LOK)
lok
Dapatkan artikel ini di URL: http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/02/18/00065959/Prioritas.Kontrasepsi.Gratis.bagi.PUS.Miskin
http://cetak.kompas.com/printnews/xml/2009/02/18/00065959/Prioritas.Kontrasepsi.Gratis.ba ... 2/23/2009
Page 1 of 1
Send
Close
Prioritas Kontrasepsi Gratis bagi PUS Miskin Rabu, 18 Februari 2009 | 00:06 WIB
Jakarta, Kompas - Terkait dengan target pemerintah untuk meningkatkan jumlah peserta program Keluarga Berencana dari pasangan usia subur miskin, maka hal tersebut harus didukung dengan penyediaan kontrasepsi gratis bagi sekitar 2,9 juta peserta KB baru dan 12,6 juta peserta KB aktif dari PUS miskin dan rentan. ”Ini harus menjadi prioritas utama, termasuk penyiapan alat kontrasepsi di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan dasar dengan perawatan,” kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief saat Seminar Advokasi ”Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi” di Jakarta, Selasa (17/2). Seminar diikuti peserta dari enam provinsi wilayah Program Bantuan United Nations Population Fund (UNFPA), yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini menurut perhitungan bisa memberikan kontribusi 21-33 persen dari pencapaian peserta KB baru. Upaya pemenuhan kontrasepsi erat kaitannya dengan manajemen logistik yang selama ini berjalan secara baku dan terpelihara dengan baik. ”Tanpa ada dukungan manajemen logistik yang andal mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten/kota, maka sulit diketahui stock kontrasepsi di setiap tingkatan wilayah,” kata Sugiri. Perwakilan UNFPA, Dr Zahidul Huque, menyatakan, sesuai Tujuan Pembangunan Milenium, Indonesia memiliki target nasional penggunaan 72 persen alat kontrasepsi modern dan kebutuhan yang tak terlayani turun menjadi 3 persen di tahun 2015. Sesuai Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2007, lima tahun terakhir program KB Nasional mengalami stagnasi. Total Fertility Rate tetap di angka 2,6 dan prevalensi pemakaian alat kontrasepsi baru sekitar 60 persen, pemakaian kontrasepsi modern hanya naik 0,7 persen. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dalam sambutan tertulisnya meminta komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota mengendalikan dan memonitor mulai dari perencanaan alat kontrasepsi, pengadaan dengan berbagai sumber dana, pendistribusian ke fasilitas pelayanan KB, pengendalian harga serta pemantauan penggunaan alat kontrasepsi. (LOK)
lok
Dapatkan artikel ini di URL: http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/02/18/00065959/Prioritas.Kontrasepsi.Gratis.bagi.PUS.Miskin
http://cetak.kompas.com/printnews/xml/2009/02/18/00065959/Prioritas.Kontrasepsi.Gratis.ba ... 2/23/2009
Related Documents
Pus
April 2020 2
Pus Pa
May 2020 5
Makalah Kontrasepsi
May 2020 16
Sap Kontrasepsi
July 2020 18