Koes )

MERINTAH KABUPATEN SLEMAN BAGIAN HUMAS Release : Penyerahan Bendera Merah Putih Dalam Rangka HUT RI Menjadi keprihatinan kita bersama bahwa makin hari makin adanya kemunduran semangat untuk bersatu bagi bangsa dan negara. Untuk itu perlu disadari bahwa, kemerdekaan RI merupakan suatu hal yang sangat luar biasa karena kemerdekaan RI ditempuh dengan biaya yang sangat mahal serta perjuangan yang keras. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Sleman Drs. Ibnu Subiyanto, Akt pada penyerahan Bendera Merah Putih secara simbolis dari Bupati Sleman kepada perwakilan tokoh masyarakat di 4 kecamatan yang meliputi kecamatan Tempel, Gamping, Prambanan dan Depok (Senin, 11 Agustus 2008) di Jl. Solo-Jogja depan pasar Prambanan. Lebih lanjut Bupati Sleman mengatakan bahwa, kemerdekaan juga merupakan jembatan emas bagi bangsa indonesia untuk meraih cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang biasa, mudah dan simple namun kemerdekaan adalah sesuatu yang luar biasa dan perlu dijaga serta dipertahankan. Untuk itu perlu adanya kegiatan-kegiatan yang mendorong agar masyarakat Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang tidak bisa diraih dengan mudah. Sudah menjadi tugas bersama untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjaga serta melestarikan gerakan untuk memaknai 63 tahun kemerdekaan RI. Semetara itu Kapolres Sleman AKBP Suharsono, SH dalam sambutannya mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerjasama bahu-menbahu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI dengan menumbuhkan rasa nasionalisme, memperkokoh wawasan kebangsaan serta cinta kepada tanah air yang merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dipupuk secara terus-menerus. Dalam memperingati HUT kemerdekaan RI Ke-63 para senior bangsa dengan dimonitori pimpinan pusat PP Polri bekerjasama dengan Kapolri dan Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri mengambil tema “Gerakan Merah Putih Dalam Rangka Memperkokoh Wawasan Nusantara dan Cinta Tanah Air”. Pimpinan Pusat PP Polri dan Mabes Polri serta Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri pada hari Senin, 11 Agustus 2008 sampai dengan 13 Agustus 2008 menyebarkan Bendera Merah Putih didaerah-daerah khusus perbatasan Negara antara lain Propinsi Nangro Aceh Darusalam, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Papua. Peogram tersebut didukung oleh Propinsi-Propinsi seluruh Indonesia sampai dengan tingkat Kabupaten atau Kota. Untuk Kabupaten Sleman telah melakukan langkah-langkah untuk mensukseskan program tersebut dengan kerjasama yang baik antara Polres Sleman dengan Pemda Sleman serta PP Polri Sleman untuk mengibarkan Bendera Merah Putih sebanyak 1000 (Seribu) Bendera yang akan dikibarkan di 4 (Empat) kecamatan (Prambanan. Depok, Gamping dan Tempel). Dalam kesempatan tersebut Kapolri juga mengajak kepada semua pihak untuk berperan aktif keseluruh lapisan masyarakat didalam upaya menumbuhkan rasa cinta Tanah Air dan memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi sebagai wujud untuk mempertahankan Negara Kesatuan RI. Sleman, 11 Agustus 2008 Kepala Bagian Humas

EKRETARIAT KABUPATEN SLEMAN Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman. Telp. (0274) 868404 Psw. 1149, 1150 REALESE : PEMBUKAAN PELATIHAN PENGINDRAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI

Pada dasarnya setiap pelaksanaan pembangunan harus berbasis data. Data yang salah maka mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan juga akan salah. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala BAPPEDA Kab. Sleman Drs. P Suyanto pada pembukaan Pelatihan Penginderaan Jauh dan Sistematika Geografi (Rabu, 6 Agustus 2007) di Aula Lantai III Pemda. Sleman. Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa, sering kali keberadaan data masih dianggap sebagai hal yang remeh dan tidak penting. Padahal data-data tersebut harus senantiasa diperbaharui atau di up date, sehingga data yang ada benar-benar akurat. Kebutuhan adanya data yang up to date secara terus menerus dibutuhkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam semua aktivitas pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam Sambutan tersebut Bupati berharap agar pelatihan tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga aparat Pemerintah benar-benar mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh secara maksimal. Selain itu dengan pelatihan tersebut, aparat Pemerintah akan memiliki kemampuan dan fasilitas dalam melakukan change detection atau melakukan deteksi perubahan yang terjadi di wilayah Sleman. Dengan demikian kebijakan yang disusun oleh Pemerintah terutama Pemkab Sleman dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Sementara itu dalam laporannya Dra. Sri Hartati Kep. Bid. Diklat Badan Kepegawaian Daerah selaku panitia penyelenggara, mengatakan tujuan diselenggarakannya pelatihan tersebut untuk memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG). Karena dengan pengelolaan data yang berbasis geografi akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Selain itu pemerintah sendiri juga akan sangat terbantu dalam pengelolaan data-data pembangunan. Pelatihan tersebut diikuti oleh 27 peserta meliputi 20 orang PNS di lingkungan Kab. Sleman, 2 orang dari Kabupaten Purworejo dan Kebumen dan 1 orang dari BPN Sleman. Pelatihan tersebut akan akan dimulai tanggal 6-15 Agustus 20008 di Laboratorium computer Kantor Telematika Komplek Stda Kabupaten. Kepala Pusat Pengindraan Jauh Dra. Ratih Dewanti, MSc dalam sambutannya mengharapkan dalam pelatihan tersebut data yang dieksplor dan divalidasi nantinya dapat menjadi informasi yang valid yang dapat bemanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman. Sleman,6 Agustus 2008 Kepala Bagian Humas

BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN SLEMAN JL. PARASAMYA BERAN TRIDADI SLEMAN TELPON : 868405 FAX : 868945 H a l : Sosialisasi UU Anti Korupsi. Kepada Yth : Pimpinan Redaksi……… Di Yogyakarta. Pertemuan rutin Anggota Dharma Wanita Kabupaten Sleman, diisi dengan kegiatan Sosialisasi UU No 20 tahun 2001. Kegiatan ini dilaksanakan Sabtu, 2 Agustus 2008 di Aula Unit I dengan menghadirkan aparat dari Kejaksaan Negeri Sleman Tri Subandiman, SH dan Murni, SH. Dalam kesempatan ini Ketua Dharma Wanita Sleman Ny. Sutrisno, mengharapkan kepada anggota Dharma Wanita untuk dapat mengikuti sosialisasi agar dapat memahami apa itu korupsi sehingga sebagai anggota Dharma Wanita sedikit banyak dapat ikut serta mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi yang akhir-akhir ini sedang marak diberitakan di media massa. Sementara banyak pihak yang juga belum tahu bahwa apa yang dilakukan itu melanggar dan termasuk tindak pidana korupsi dan setelah tahu maka segala perbuatan dan tindakannya dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum. Sementara Tri Subandiman, SH mengemukakan bahwa korupsi mengandung unsur-unsur adanya kerugian negara, suap, penggelapan, meminta paksa, pemborongan yang dilakukan aparat sendiri, dan menghalangi proses hukum. Tri menegaskan jadi seberapapun uang negara itu harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, harus ada bukti bahwa uang itu benar-benar digunakan untuk kepentingan negara. Sementara itu juga dikatakan bahwa hukum di Indonesia menganut praduga tak bersalah, maka jangan apriori terhadap orang yang sedang terkena kasus hukum sebagai tersangka sebelum ada kekuatan hukum/putusan pengadilan. Jangan mudah mencemooh dan mencibir seseorang yang tersangkut kasus hukum karena belum tentu mereka bersalah. Dan jangan takut menghadapi proses hukum kalau benar-benar tidak bersalah, yakinlah bahwa hukum masih bisa ditegakkan di negeri ini. Tri juga menyinggung masalah adanya kewajiban bagi pejabat untuk melaporkan ke KPK meyangkut pemberian/hadiah bila lebih dari 5 juta sebelum 30 hari, untuk diadakan penilaian apakah itu bisa dikatakan uang gratifikasi atau tidak. Untuk itu Tri berpesan sebaiknya jangan sampai terkena kasus hukum karena akan repot sendiri dan menyarankan untuk hidup sederhana agar bisa tenang dan bisa tidur nyenyak tanpa harus berurusan dengan penegak hukum karena tersangkut masalah korupsi. Pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum baik itu Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK bersumber dari adanya laporan masyarakat, hasil pengawasan dari BPK/BPKP/Bawasda maupun dari penyidik sendiri dan bahkan dari berita di media massa. Hal itu dikatakan Marni, SH dari Kejaksaan Negeri Sleman yang juga memberikan paparan di depan Anggota Dharma Wanita Sleman. Marni menjelaskan juga mengenai penanganan korupsi secara teknis setelah ada indikasi adanya tindak pidana korupsi.

Sleman, 2 Agustus 2008 Kepala Bagian Humas

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT KABUPATEN SLEMAN Hal : Realese Penerimaan Audiensi Dari SD Muhammadiyah Condong Catur Wakil Bupati Drs Sri Purnomo Msi menerima audiensi dari SD Muhammadiyah Condong Catur Depok yang akan mengikuti Olympiade Sains tingkat SD dan SMP tingkat Nasional (Selasa, 5 Agustus 2008) di Ruang Rapat Bupati lantai II Pemda. Sleman. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati didampingi oleh Kabag. TU Dinas Pendidikan Arif Haryono SH, Kabag. Humas Dra. Endah Sri Widiastuti dan Kasubag. Pendidikan, Keagamaan, Mental dan Spiritual Drs. Bambang Maryanto. Wakil Bupati Berharap apa yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah Condong Catur dalam mengembangkan potensi-potensi yang baik tersebut dapat diimbangi dan disesuaikan dengan pengisian otak kanan, Sehingga kecerdasan anak-anak dapat berkembang dengan seimbang (cerdas namun juga santun). Karena bangsa indonesia saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang seimbang antara otak kiri dan otak kanan, dan dengan demikian dapat menjadikan kesejukan. Dalam kesempatan tersebut Pem. Kab Sleman juga memberikan uang pembinaan bagi 3 siswa yang akan mewakili Kab. Sleman untuk mengikuti Olympiade Sains tingkat nasional. Smentara itu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur Solikhin S.Ag mengatakan bahwa siswa SD Muhammadiyah Condong Catur yang akan mewakili Kabupaten Sleman untuk mengikuti olympiade sains tingkat nasional berjumlah 3 orang. 3 wakil sleman tersebut adalah Hanif Omar Faried siswa kelas 6 mewakili olympiade bidang studi sains, Mohammad Hafiz Farizi mewakili olympiade bidang studi matematika dan Selma Mutiara Hani mewakili olympiade bidang studi sains. Kepala sekolah memohon dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang akan mewakili Sleman untuk mengikuti olympiade tingkat nasinal pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2008 di Makasar. Pada tahun 2008 ini Kabupaten Sleman Berhasil mengirimkan 8 wakil SD untuk maju dalam kancah olympiade sains tingkat nasional. Diantaranya SD Muhammadiyah Condong Catur Depok, SD Muhammadiyah Sleman, SD Muhammadiyah Pakem, SD Kanisius Demangan, SD Kalasan I. Sleman, 5 Agustus 2008 Kepala Bagian Humas

Dra. Endah Sri Widiastuti

RELEASE

HAL : Tidak semua sekolah dasar yang kekurangan murid diregrouping.

Hasil evaluasi penerimaan siswa baru sekolah dasar tahun 2008 ini menunjukkan bahwa terdapat 24 sekolah yang siswa kelas 1 (satu)-nya kurang dari 10 siswa. Dari jumlah sekolah tersebut, 16 sekolah merupakan SD negeri dan 8 SD swasta yang terdapat di 11 Kecamatan. Ke sebelas kecamatan tersebut adalah kecamatan Sleman, Mlati, Godean, Moyudan, Seyegan, Tempel, Pakem, Cangkringan, Kalsan, Prambanan dan Turi. Jumlah SD yang terbanyak kekurangan murid adalah di kecamatan Seyegan yaitu 4 buah SD.

Menurut Plh Ka. Dinas Pendidikan, Sunartono, kondisi tersebut akan dikaji lebih lanjut, untuk melihat apakah keberadaan sekolah tersebut harus diregrouping atau tidak. Lebih lanjut Sunartono menjelaskan bahwa, sekolah dasar yang kekurangan murid tidak harus diregrouping. Keberdaaan sd tersebut harus dilihat apakah, keberadaannya memang harus tetap dipertahankan karena sebagai fungsi fasilitasi sarana pendidikan bagi masyarakat di lingkungan tersebut yang harus diselenggarakan pemerintah ataukah dapat di regrouping. Sebagai contoh beberapa sekolah di sd prambanan yang walaupun jumlah murid sedikit tetapi harus dipertahankan untuk memberikan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat, karena di daerah tersebut jumlah SD tidak banyak.Secara umum syarat regrouping adalah 6 kelas (kelas I - kelas VI) pada satu SD siswanya kurang dari 70 siswa, dan kondisi lingkungan SD tersebut telah banyak SD yang berdekatan. Pada saat ini di Kabupaten Sleman terdapat SD dengan daya tampung kurang lebih 160 ribu siswa, tetapi untuk tahun 2008 jumlah target siswa hanya 80 rb siswa. Dengan demikian jumlah sd negeri, swasta dan MI yang terdapat di kabupaten Sleman sangat mencukupi, dan bahkan berada di atas target siswa usia sekolah. Rata-rata untuk Sd di Sleman 1 kelasnya 20 siswa. Menurut Sunartono, terjadinya SD yang kekurangan murid dikarenakan saat ini adalah karena image pemilihan sekolah yang dilakukan masyarakat. Masyarakat memiliki keleluasaan dan kekritisan dalam memilih sekolah bagi putra putrinya. Untuk SD swasta yang muridnya kurang, kebijakannya dikembalikan pada sekolah itu sendiri. 12-7-08/20.30/WW.049/POL.

PENGATURAN KAMPANYE. Partai politik di sleman, diminta mentaati peraturan daerah yang terkait ketertiban umum.// Sehingga tidak memasang atribut partai di sejumlah tempat terlarang, dalam kampanye mendatang.// Berikut Kusdiyanto Koestidjo, menyampaikan laporannya.//

Dari kata

:

Hingga kata

:……………………

………………………..

BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KAB. SLEMAN Release : Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2007 Wajar Dengan Pengecualian

Pada tanggal 29 Juli 2008, pemerintah Kabupaten Sleman telah menerima Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2007 Kabupaten Sleman dari BPK-RI Yogyakarta. Laporan hasil pemerikasaan (LHP) tersebut mendapat opini wajar dengan pengecualian. Terdapat 2 pengecualian yang harus ditindaklanjuti pemkab Sleman dari LHP tersebut. Walaupun hasil opini LHP belum sesuai target yang diinginkan pemkap Sleman yakni wajar tanpa pengecualian, namun dibandingkan dengan hasil pemeriksanaan laporan Keuangan Pemerintah daerah tahun 2006 telah mengalami peningkatan hasil kinerja. Hal tersebut terlihat dengan adanya pengecualian yang turun 66,66% (dari 6 pengecualian menjadi 2 penegcualian) Terhadap 2 pengecualian tersebut Pemkab sleman diberikan kesempatan melakukan tindak lanjut. Untuk pengecualian tentang penyajian aset, pemkab Sleman pada tahun 2008 melalui BPKKD telah melakukan sensus barang inventaris sejak bulan januari yang lalu, sehingga selisih angka dapat segera diketemukan. Demikian dengan pengecualian terhadap penyajian investasi non permanen, Pemkab Sleman telah menindaklanjuti dengan penerbitan SK Bupati tentang penguatan modal untuk KP2KS (Koperasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman) dan Koperasi Mekar Dinas Pendidikan Sleman. Memang untuk koperasi yang bersifat fungsional akan berbeda dengan koperasi yang lain, yakni perlu sk bupati khusus. Sementara untuk laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan hasil keuangan pemerintah kabupaten Sleman tahun 2007 terdapat 6 temuan administrasi yang perlu tindak lanjut. Untuk laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan terdapat 12 temuan yang perlu tindak lanjut atau turun 25 % dibanding dengan tahun sebelumnya (dari 16 temuan menjadi 12 temuan) dan tidak ada indikasi kerugian negara dan daerah. Terhadap temuan administrasi tersebut, setiap SKPDdiberikan kesempatan untuk menyelesaikannya dalam waktu 60 hari Beberapa temuan yang ada, kadang-kadang terjadi perbedaan dasar hukum yg dipakai antara auditor (pemeriksa) dan auditi (obyek yang diperiksa), misalnya tentang rekomendasi pembayaran honor panitia pengadaan tanah. Di dalam melakukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang menggunakan tanah kas desa mengacu pada peraturan yang berlaku di provinsi DIY. Yakni Keputusan guberrnur DIY no. 82 tahun 2003 tentang pedoman pelepasan, perubahan peruntukan,sewa-menyewa tanah kas desa di prop DIY yang salah satu pasalnya menegaskan bahwa pemohon memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab dan membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat proses pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah penggantinya. Implikasinya pemohon harus menanggung biaya panitia dalam pelepasan tanah kas desa (4%) dan biaya panitia dalam pengadaan tanah pengganti tanah kas desa (4%). Tetapi dari auditor menganggap bahwa kewajiban pemohon hanya 4% . Padahal setiap pelepasan tanah kas desa harus dilakukan penggantian dan untuk mendapatkan tanah pengganti tidak dapat dilakukan seketika tapi bertahap tergantung ketersediaan tanah penduduk yang akan dijual, jika luas bisa sampai 2 atau 3 tahun. Setiap pelepasan dan pengadaan tanah kas desa selalu diawasi oleh pengawas dari Prop DIY. Dengan demikian pelepasan dan pengadaan adalah 2 kali pekerjaan karena subyek, obyek , waktunya berbeda. Apabila hal tersebut dianggap auditor hanya 1 kali pekerjaan, seharusnya aturan tersebut juga diberlakukan di Kabupaten dan Kota yang lain di DIY serta perlu penyesuaian SK Gubernur, apakah hal tersebut juga menjadi temuan di kabupaten lain?

Sleman, 09 Agustus 2008 Kabag Humas

Endah Sri Widiastuti

Naskah VR: atribut parpol. Memasuki masa kampanye partai politik dalam waktu dekat.// para pengurus parpol di sleman diminta mentaati peraturan dawerah sleman, yang terkait ketertiban umum.//

Karena jika

pengurus parpol tidak memperhatikan hal tersebut, menurut Asekwilda Satu sleman, SETYO BUDHI, pihaknya akan menurunkan atribut parpol.// tempat yang dilarang menurut undang-undang

terutama pada sejumlah lokasi atau

atau peraturan daerah----STATEMENT----.//

Menurut SETYO BUDHI, berdasarkan undang-undang pemilu dan ketentuan KPU yang dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten.//

sejumlah lokasi memang terlarang untuk

atribut parpol, seperti kantor pemerintah,tempat ibadah, tempat pendidikan atau rumahsakit serta pasar.// selain itu pembatas jalur jalan protocol juga terlarang bagi pemasangan atribut

parpol.// untuk pemkab sleman sendiri, menurut kasi operasional dinas Pol PP, SUKAMTO, pihaknya terus melakukan operasi bendera parpol.// sehingga atribut parpol yang beberapa hari lalu tampak terpasang di jalan lingkar barat, sudah ditunrunkan dan diamankan.//

12-7-08/17.00/WW.049/POL.

PENERTIBAN ATRIBUT PARPOL.

Pemkab sleman terus melakukan penertiban atribut parpol, terutama yang terpasang diberbagai tempat terlarang.// Menurut Kasi Operasional Dinas Pol PP dan Tibmas Sleman, SUKAMTO, operasi tersebut sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu.// terlebih sudah sejumlah parpol memasang bendera di jalan protocol dan pembatas jalan lingkar barat.// tindakan tersebut membahayakan keselamatan umum,

untuk itu, karena

ditegaskan SUKAMTO perlu

ditertibkan.// sementara memasuki masa kampanye, asekwilda satu sleman, SETYO BUDHI, minta para pengurus partai politik memperhatikan ketentuan larangan pemasangan atribut parpol di sejumlah lokasi.//

seperti komplek perkantoran, tempat ibadah, rumahsakit, serta

tempat pendidikan maupun pasar.// Jika ketentuan tersebut, dilanggar, maka pemkab sleman menurut SETYO BUDHI, akan bertindak tegas, dengan menurunkan atribut parpol yang terpasang dengan menyalahi undang-undang serta ketertiban umum.//

23-7-08/06.30/WW.049/POL.

WANITA DLM POLITIK.

Kaum wanita di kabupaten sleman, diminta lebih terbuka kesadarannya.// Sehingga mampu berkiprah sebagaimana kaum pria, dibidang politik.// Demikian dikatakan, wakil bupati sleman SRI PURNOMO, ketika membuka sosialisasi peningkatan partisipasi wanita dalam politik, di Beran kemarin.//

Menurutnya, dunia politik jangan sampai didominasi kaum pria, dan bukan

hanya mengedepankan perebutan kekuasaan.// Karena sebenarnya masuknya kaum wanita di ranah politik, mengandung misi luhur, untuk memperjuangkan, melindungi, dan menjamin hakhak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.// untuk itu, menurut wakil bupati

sleman, SRI PURNOMO, keterlibatan kaum perempuan dalam politik, saat ini sudah menjadi kaharusan,sehingga mampu mengontrol berbagai kebijakan public.//

Sosialisasi peningkatan

partisipasi wanita dalam politik, berlangsung sehari, diikuti 150 peserta dari Mlati dan seyegan.// Dengan menghadirkan pembicara

HARWANTO DAHLAN, MA, dari UMY, kemudian ESTY

WIJAYANTI anggota DPRD DIY, serta pembicara dari Pusat Studi Wanita UGM dan Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi DIY.//