Klhs.docx

TUGAS MATA KULIAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Oleh : Ardelia Shelomita Teena 20170202014

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA 2019

MATRIKS DASAR PENYUSUNAN KLHS DASAR NO PENYUSUNAN

PERATURAN

KETERANGAN

1

UUD 1945

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

2

UUD 1945

Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945

3

Undang-Undang (UU)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

4

Undang-Undang (UU)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

6

Peraturan Pemerintah

Peraturan Indonesia

Pemerintah

Republik

Pada pasal ini diamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. KLHS merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan Telah diatur bahwa proses atau penyusunan perencanaan tata ruang harus diintegrasikan dengan kajian mengenai lingkungan hidup yang strategis KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan merupakan program wajib yang harus dibuat pemerintah dan pemerintah daerah dalam memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dan menjadi dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Diatur bahwa dalam proses atau penyusunan perencanaan tata ruang kita perlu memperhatikan mengenai daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis Mengatur tentang kewajiban membuat Kajian Lingkungan

Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Hidup Strategis (KLHS) dalam Tata Cara Penyelenggaraan Kajian pembangunan wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis berbagai kebijakan, rencana,

7

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

8

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis

9

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

10

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

maupun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terintegrasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditugaskan untuk membantu presiden dalam upaya menyelenggarakan urusan pemerintahan negara dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan KLHS merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menyaring dampak negatif dari pembangunan, kebijakan, rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup. Mengatur tentang penyelenggaran KLHS yang meliputi pengujian muatan kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang wajib dilakukan KLHS. Memuat berbagai pedoman atau teknis pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.