Kewarganegaraan Kasus

KASUS Kekeacauan Stok Beras Indonesia LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara agraria yang seharusnya mandiri dalam masalah pangan khususnya beras. Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Dahulu Indonesia merupakan produsen beras yang mampu mengekspor beras ke luar negeri. Untuk menjaga agar harga beras dapat stabil maka Indonesia memiliki sebuah lembaga yang mengatur persedian dan perputaran beras di Indonesia. Lembaga tersebut adalah BULOG. BULOG mengawasi persedian beras di Indonesia dan melakukan operasi pasar bila diperlukan. Saat ini harga beras terus beranjak naik. Walaupun telah dilakukan operasi pasar di beberapa daerah namun masih tidak dapat mengendalikan harga beras di pasaran. Persediaan beras yang dianggap aman oleh pemerintah tetap tidak mampu menahan kenaikan harga beras. Pernyataan pemerintah mengenai keadaan stok beras tidak mampu dibuktikan, hal ini ditunjukan dengan masih tidak stabilnya harga beras di pasaran. Program beras untuk rakyat miskin atau populer dengan beras raskin sudah tidak dijalankan lagi oleh pemerintah. Ada kecurigaan program tersebut sarat dengan korupsi. Tidak jalannya program beras raskin makin menyulitkan masyarakat miskin. Dengan naiknya harga beras maka makin berat pula masyarakat miskin untuk memperoleh beras. FAKTA Pemerintah menyatakan bahwa stok beras hingga awal 2007 ini masih aman. Yaitu 4 juta ton dan ditambah prediksi panen pada bulan Januari sebanyak 1,1 juta ton. Dengan demikin total persedian beras yang dimiliki negara sebesar 5,1 juta ton. Apabila konsumsi beras bulanan masyarakat sebesar 2,6 juta ton maka masih ada surplus beras 2,5 juta ton. Masalah yang dihadapi adalah apakah beras itu berada di pemerintah atau di petani. Untuk amannya seharusnya stok tersebut ada di pemerintah karena bila terjadi kenaikan harga beras maka pemerintah dapat membanjiri pasar untuk menstabilkan harga beras. Bila beras ada di petani maka perhitungannya dengan asumsi 60% stok untuk petani adalah

2,4juta ton beras untuk memenuhi 12 juta keluarga petani yang berarti jatahnya 200 kg per keluarga. Bila konsumsi perbulan tiap keluarga sekitar 30-40 kg maka stok tersebut hanya mampu menghidupi mereka selama 5 bulan. Masalahnya bagaimana dengan permintaan pasar? Dengan jatah 40% dari stok yaitu sekitar 1,6 juta ton dengan perhitungan konsumsi yang sama per keluarga maka stok tersebut hanya dapat memenuhi beberapa minggu saja. Akibatnya stok beras untuk permintaan pasar sangatlah kritis. Pengalaman membuktikan penggatian kepemimpinan nasional terjadi pada saat kenaikan harga beras mencapai 2 kali lipat. PENYEBAB MASALAH INTERNAL Masalah kenaikan harga beras dipicu oleh berbagai faktor. Untuk faktor internal dipicu oleh persedian beras dalam negeri yang tidak jelas keberadaannya. Apakah berada di pemerintah atau di petani.

Kemungkinan besar beras berada di petani sehingga

kemungkinan seperti yang dijelaskan di atas bisa saja terjadi. Karena bila ada di pemerintah seharusnya pemerintah dapat segera membanjiri pasar agar dapat menstabilkan harga beras. Dengan demikian kekurangan stok untuk memenuhi permintaan pasar menyebabkan harga beras di pasaran terus naik. PENYEBAB MASALAH EKSTERNAL Perubahan iklim menyebabkan terjadinya perubahan masa panen. Akibatnya masa tanam bergeser dari Oktober 2006 menjadi Januari-Februari 2007. Sehingga masa panen raya diperkirakan mundur menjadi April-Mei 2007. Dengan rentang waktu demikian bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pasar. Mungkin pemerintah dapat mengandalkan panen sporadis di bulan-bulan mendatang namun hasilnya tidaklah terlalu besar. HASIL ANALISA Masalah kenaikan beras merupakan masalah negara yang sangat penting. Harus sesegera mungkin ditangani. Ketidakstabilan harga beras dapat memicu ketidak stabilan

politik juga. Bila mencapai kenaikan harga hingga dua kali lipat besar kemungkinan masyarakat akan marah dan meminta penggantian pemerintah yang sekarang. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menahan laju kenaikan harga beras. Langkah-langkah tersebut antara lain pemerintah harus menutup eksport beras dimana eksport beras justru akan mengurangi persedian beras dalam negeri. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan import beras untuk memenuhi permintaan pasar. Pemerintah mungkin bisa mengandalkan panen di bulan-bulan mendatang yang sifatnya sporadis namun hasilnya tidaklah terlalu besar. Pemerintah juga bisa mengandalkan persedian beras BULOG yang sebagian sudah digunakan untuk operasi pasar. Namun untuk mencegah imbas kenaikan harga beras terhadap masyarakat miskin maka pemerintah dapat segera menjalankan kembali program beras raskin. Selain untuk dengan melakukan operasi pasar di daerah-daerah walaupun daerah tersebut belum meminta adanya operasi pasar.

KASUS Pembajakan Software di Indonesia LATAR BELAKANG Software atau program komputer yang digunakan untuk membantu pekerjaan, tugas, dan kegiatan lainnya saat ini sebagian besar dibuat oleh produsen software luar. Tingginya angka pembajakan di Indonesia membuat produsen software enggan untuk membuat produk software yang berkualitas. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi software tidaklah sebanding dengan keuntungan yang diperoleh karena software tersebut lebih banyak yang dibajak daripada dibeli. Produsen software lokal lebih memilih mengembangkan software yang khusus dikembangkan untuk perusahaan tertentu, bukan mengembangkan software yang dapat menjadi sebuah produk yang bisa dimanfaatkan masyarakat umum. FAKTA Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dalam negara terbesar pelaku pembajakan HAKI. Hal ini sangatlah memalukan di mata dunia kita dipandang sebagai negara pembajak. Negara yang tidak menghargai hasil karya seseorang. Penetapan undang-undang kekayaan HAKI oleh pemerintah tidak dibarengi dengan sosialisasi dan penegakan hukum yang baik dan berkesinambungan. Pada awal penetapan undang-undang HAKI upaya penegakan gencar dilakukan namun seiring waktu upaya penegakan hukum tersebut berangsur turun. Akibatnya peredaran barang bajakan yang awalnya mulai menurun sekarang mulai naik lagi. Masyarakat kita masih berpikiran ekonomis yaitu lebih memilih membeli barang bajakan yang berkualitas hampir sama dengan barang asli tapi jauh lebih murah. Belum ada kesadaran untuk menghargai pemilik hasil karya tersebut dengan membeli barang yang asli. Padahal ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bila kita membeli produk yang asli seperti dukungan dari produsen dan layanan after sale yang dapat membantu dan menjamin konsumen dalam menggunakan produk asli tersebut.

PENYEBAB MASALAH INTERNAL Masalah pembajakan software di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab utamanya adalah rendahnya daya beli masyarakat untuk memperoleh produk software berkualitas. Taraf ekonomi masyarakat kita rata-rata masih rendah dan tidak mampu untuk membeli software yang asli. Hal ini menyebabkan masyarakat berpikiran ekonomis yaitu membeli barang murah yang ada tanpa memperdulikan hak pemilik produk tersebut. Selain faktor ekonomi masalah tingginya pembajakan software di Indonesia juga disebabkan kurangnya penegakan hukum dan sosialisasi undang-undang HAKI. Beberapa perusahaan justru masih menggunakan software bajakan karena tidak terkena upaya penegakan undang-undang HAKI padahal dari segi ekonomi mereka masih mampu dalam membeli software yang asli. PENYEBAB MASALAH EKSTERNAL Pembajakan software juga disebabkan oleh faktor eksternal. Ketersediaan layanan internet memudahkan penyebaran software maupun produk bajakan. Kita dengan mudah dapat memperoleh software yang kita inginkan tanpa membeli software yang asli dengan mendownload software tersebut dari internet. Hal ini tidak dapat dicegah oleh pemerintah, hanya perlu kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk software yang asli. HASIL ANALISA Tingginya angka pembajakan di Indonesia sehingga Indonesia berada di peringkat ketiga menyebabkan buruknya nama Indonesia di mata dunia. Investor akan berpikir dua kali dalam melakukan investasi di bidang informasi teknologi karena tingginya angka pembajakan di Indonesia. Karena itu pemerintah dan masyarakat harus segera menanggulangi masalah ini untuk memperbaiki nama Indonesia di mata dunia. Kita dapat mengatasi masalah pembajakan ini dengan komitmen penuh dari tiap pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah harus melakukan sosialisasi serta penegakan hukum dan undang-undang HAKI secara berkesinambungan dan terus

menerus. Selain itu dengan penggunaan software yang bersifat Open-Source yaitu software yang bebas digunakan dan dimodifikasi tanpa harus mengeluarakan biaya dapat mengatasi permasalahan mahalnya software yang ada. Hanya perlu sosialisasi dalam penggunaan karena fungsi dan kualitas software Open Source tidaklah kalah dengan software komersil yang saat ini banyak digunakan. Pembajakan merupakan kegiatan yang melanggar hukum karena itu diperlukan penegakan hukum yang jelas untuk mengurangi peredaran produk bajakan di masyarakat. Penggunaan barang bajakan juga merupakan kejahatan karena sudah tidak menghargai HAKI sehingga dapat menyebabkan pengguna produk bajakan terkena sanksi hukum. Dengan berkurangnya tingkat pembajakan maka akan mendorong produsen software lokal untuk lebih berkarya dan menghasilkan produk yang tidak kalah dengan produk luar. Dengan demikian hal ini dapat meningkatkan produksi software lokal dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

KASUS Makin Berkurangnya Lahan Hutan Indonesia LATAR BELAKANG Hutan merupakan kekayaan alam Indonesia yang sangat penting perannya. Hutan merupakan kekayaan alam Indonesia yang dapat menghasilkan devisa bagi negara. Kayukayu yang dihasilkan hutan Indonesia banyak dieksport keluar negeri dan menambah persedian devisa negara. Hutan merupakan paru-paru dunia yang membantu dalam memproduksi udara yang sehat. Di Indonesia hutan sebagian besar berada di luar pulau Jawa. Hal ini dikarenan di Jawa industri dan kota berkembang sehingga hutan makin menipis. Berbeda dengan pulau seperti di Kalimantan dan Sumatra. Saat ini lahan hutan di Indonesia terus berkurang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Akibatnya dengan berkurangnya lahan hutan juga mengancam populasi satwa langka di Indonesia. FAKTA Berkurangnya lahan hutan di Indonesia disebabkan banyak faktor. Hutan di Kalimantan contohnya makin menipis dengan banyaknya penebangan hutan yang tidak diiringi dengan usaha untuk mengganti pohon yang telah ditebang. Banyaknya hutan yang terbakar juga membuat lahan hutan terus berkurang. Akibat dari berkurangnya lahan hutan di Indonesia maka menyebabkan satwa-satwa langka yang berdiam di hutan Indonesia terancam punah. Tidak adanya tempat tinggal bagi satwa-satwa ini menyebabkan populasi mereka terancam. Perubahan iklim yang sangat drastis saat ini juga bisa disebabkan oleh makin kurangnya lahan hutan di dunia. Hutan merupakan paru-paru dunia yang juga dapat membantu kesegaran udara dunia. Atmosfir yang tercemar dan menipisnya lapisan ozon berakibat naiknya suhu dan panas dunia. Dengan naiknya panas dunia maka mengakibatkan makin rawannya kebakaran hutan.

FAKTOR PENYEBAB INTERNAL Ada beberapa faktor penyebab internal dari berkurangnya lahan hutan di Indonesia. Tingginya permintaan pasar atas kayu menyebabkan tingginya penebangan pohon di hutan. Hal ini tidak dibarengi dengan usaha penghijauan kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Dengan tingginya permintaan pasar maka makin muncul banyak penebanganpenebangan pohon ilegal dan tidak terkontrol. Kebiasaan masyarakat tradisional Indonesia dalam membuka lahan pertanian dengan pembakaran lahan menyebabkan makin berkurangnya lahan hutan di Indonesia. walaupun telah dihimbau agar tidak melakukan pembakaran lahan namun tetap saja ada masyarakat yang melakukannya. Selain pembakaran lahan, kebiasaan masyarakat tradisional dalam bercocok tanam yaitu ladang berpindah-pindah ikut menambah pengurangan lahan hutan Indonesia. Cara bercocok tanam yang masih tradisional menyebabkan masyarakat tidak dapat menghentikan cara ladang berpindah-pindah ini. FAKTOR PENYEBAB EKSTERNAL Untuk penyebab eksternal berkurangnya lahan hutan di Indonesia salah satunya adalah perubahan iklim dan panas bumi yang makin tinggi. Panas dan musim kemarau berkepanjangan berakibat keringnya beberapa lahan hutan dan mengakibatkan rentan terhadap kebakaran hutan. Di Kalimantan dan Sumatera misalanya, hampir tiap musim kemarau ratusan hektar hutan habis terbakar. Hal ini juga dipicu oleh kebiasaan petani dalam membuka lahan dengan membakar. Kekeringan dan kemarau menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa mereka belum tentu dapat mengendalikan pembakaran lahan dikarenakan hutan sangatlah mudah terbakar pada musim kemarau. Panas bumi yang terus meningkat menyulitkan pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan. Pemerintah hanya dapat memadamkan kebakaran bukan mencegahnya. HASIL ANALISA Berkurangnya lahan hutan di Indonesia mulai terasa. Adanya perubahan iklim dan suhu bumi, serta makin berkurangnya populasi satwa adalah dampak dari berkurangnya lahan

hutan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti disebabkan diatas. Faktor-faktor diatas bukan tidak mungkin untuk dicegah atau paling tidak dapat dikurangi. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat petani bagaimana bercocok tanam dan berladang yang baik. Sebisa mungkin masyarakat tidak berladang berpindah-pindah dan tidak membakar lahan dalam pembukaan ladang. Selain itu perlu adanya penegakan hukum dan pengawasan yang kontinu dalam kegiatan penebangan hutan untuk industri. Harus adanya usaha penghijauan kembali oleh pelaku penebangan. Pengawasan terhadap penebangan harus benar-benar dilakukan. Contohnya dalam menebang, pohon yang ditebang harus memenuhi kriteria diameter yang dibolehkan. Kebakaran hutan berdampak buruk bagi semua pihak. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dapat mengganggu penglihatan dan kesehatan masyarakat. Industri penerbangan terganggu karena jarak pandang yang berkurang. Masyarakat banyak mengalami gangguan pernafasan karena asap hasil kebakaran. Asap tersebut sudah sampai hingga wilayah negara-negara tetangga sehingga menimbulkan citra buruk di mata negaranegara tetangga Untuk itu pemerintah perlu memberi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia. Dengan saling membantu dengan masyarakat sebisa mungkin kebakaran dicegah misalnya dengan pelarangan pembukaan lahan dengan pembakaran hutan. Mencegah kebakaran hutan lebih meluas dengan melakukan usaha pemadaman kebakaran sesegera mungkin.