Artikel Kewarganegaraan

Pendahuluan Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan Negara. Sejalan dengan ini menurut Daryono Kewarganegaraan adalah isi pokok yang mencakup hak dan kewajiban warga Negara.Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus : Negara ) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga Negara. Dari beberapa pemahaman yang didapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kewarganegaraan merupakan sebuah tanda (identitas) yang menunjukan adanya suatu ikatan berupa hubungan hukum antara seorang warga negara (individu) dengan negara.Hubungan hukum tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum yang berupa munculnya hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Adapun yang dimaksud dengan hak konstitusional menurut (constitutional right) menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945 (konstitusi). Siapapun dia jika diakui secara sah sebagai warga negara secara yuridis memiliki hak konstitusional (constututional right) yang dijamin dalam konstitusi sebuah negara.Sebagai contoh hak-hak konstitusional adalah Misalnya, (i) hak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap Warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; (ii) Pasal 27 ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (iii) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dsb hak-hak yang diatur dalam konstitusi. Jika kita berbicara mengenai hak kurang lengkap rasanya jika belum disertai dengan berbicara mengenai kewajiban.Oleh karena itu selain daripada mendapat hak konstitusional seorang warga negara juga mempunyai kewajiban konstitusional.Adapun yang dimaksud oleh kewajiban konstitusional adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga

negara yang diatur dalam UUD 1945 (konstitusi).Sebagai contoh misalnya (i) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.(ii) Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(iii) kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945 dsb kewajiban yang diatur dalam konstitusi. Pada dasarnya arti penting kewarganegaraan terletak pada hak dan kewajiban konstitusionalnnya yang kemudian menjadi dasar bagi sebuah negara untuk memberikan perlindungan dan hak-hak nya kepada warga negaranya dan menjadi dasar juga bagi warga negara untuk melakukan sesuatu (kewajiban) negaranya.inilah kemudian yang menjadi pembeda antara seorang yang memiliki kewarganegaraan dan yang tidak memiliki kewarganegaraan , dimana seseorang yang tidak memilkik kewarganegaraan tidak akan pernah mendapat jaminan perlindungan dan hak dari negara manapun dan juga tidak memiliki kewajiban tertentu terhadap negara manapun. Adapun yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika ada seseorang yang memiliki lebih 2 kewarganegaraan (bipartride).Dwikewarganegaraan (bipartride) adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki 2 kewarganegaraan karena alasan-alasan tertentu, misalkan, karena merupakan anak hasil perkawinan campuran, atau karena lahir di negara asing sehingga mendapat kewarganegaraan.Dwikewaerganegaraan ini disebabkan karena sejumlah negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak eksklusif.Ssebagai contoh misalnya seorang anak lahir dari pasangan yang merupakan warga negara dari negara A yang menganut asas ius sanguinis (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) anaknya kemudian lahir di negara B yang berasaskan ius soli (kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran),maka secara otomatis si anak bisa berkewarganegaraan ganda. Terkait dengan persoalan kewarganegaraan ganda ini terdapat suatu kasus menarik terkait dengan persoalan kewarganegaran ganda ini.Kasus ini bermula. Menjelang peringatan hari Kemerdekaan RI, rakyat Indonesia dihebohkan oleh dua kasus terkait kewarganegaraan. Kasus ini menjadi sorotan lantaran menimpa orang penting yakni Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Arcandra Tahar, dan satu lagi menimpa seorang anggota Paskibraka nasional Gloria Natapradja Hamel. Heboh soal kewarganegaraan Arcandra terjadi sejak Sabtu 14 Agustus 2016. Tiba-tiba beredar kabar yang menyebutkan Menteri yang dilantik Presiden Jokowi 27 Juli 2016, untuk menggantikan Menteri ESDM sebelumnya Sudirman Said, berkewarganegaraan ganda. Disebutkan, Arcandra yang sebelumnya menjabat presiden pada perusahaan bidang energi dan perminyakan Petroneering Hoston di Texas, sudah menjadi warga negara Amerika Serikat melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 setelah oathof allegiance atau sumpah setia kepada negara Amerika Serikat. Namun, dia masih memegang paspor Indonesia.[4] Dari kasus ini terlihat dari pernyataan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, seolah-olah menyatakan bahwa kedua orang penting tersebut boleh memiliki kewarganegaraan ganda .Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah hal ini diperbolehkan dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia. Hal ini kemudian membuat penulis tertarik untuk membahas kasus ini dalam sebuah analisis

singkat

yang

mencoba

memaparkan

tentang

bolehkah

sesorang

memiliki

kewarganegaran ganda dalam perspektif UU no. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ? dan Bagaimana pandangan penulis maupun masyarakat jika di tinjau dari segi psikologis tentang kasus tersebut.

Kesimpulan Pada dasarnya aturan tentang kewarganegaran di indonesia yang diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipartide).Kewarganegaraan ganda hanya diperbolehkan secara terbatas untuk anak-anak sampai pada usia 18 tahun dimana setelah itu si anak wajib memilih kewarganegaraannya. Dalam kasus di atas dapat disimpulkan bahwa jika mengacu pada UU maka apa yang dilakukan pemerintah sangatlah tepat, namun jika ditinjau dari segi psikologis maka Pemerintah perlu meninjau kembali tentang isi dari UU kewarganegaraan mengingat apa yang dilakukan bak itu Gloria maupun Arcandra semata-mata untuk bangsa Indonesia.