Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan ( Materi Pkn Xi )

BY : TEAM 1 XI IA 4

Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Makna Keterbukaan dalam Pembangunan Nasional a. Ciri-ciri Kebijaksaan Negara a. Kebijakan Negara yang Berbasis Keterbukaan

Terbuka adalah sikap yang jujur, rendah hati, dan adil menerima pendapat orang lain. Keadilan adalah sikap yang tidak berat sebelah, netral, jujur, serta tidak memihak.

Asas Adil dan Merata Artinya, pembangunan nasional yang diselenggarakan itu pada dasarnya merupakan usaha bersama yang harus merata di semua lapisan masyarakat. Setiap warga negara berhak menikmati hasilnya secara adil sesuai nilai kemanuasiaan dan darma bakti untuk bangsa. 1.

2. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan Perikehidupan Hal ini berarti dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut adalah kepentingan dunia dan akhirat, materiil, dan spiritual.

Menurut David Easton, ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan negara adalah dirumuskan oleh orang yang berwenang yakni para tetua adat, kepala suku, para eksekutif, legislator, hakim, administrator dan para monarki.

Menurut Easton, mereka inilah orang-orang yang salam kesehariannya terlibat dalam urusanurusan politik dan dianggap sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik. Selain itu mereka juga berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan – tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.

1.

2.

Kebijaksanaan negara bukan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan dalam sistem politik modern. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait, berpola, dan mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah serta bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Kebijaksanaan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam bidangbidang tertentu. 2. Kebijaksanaan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif Positif artinya tindakan pemerintah dimaksud mempengaruhi masalah tertentu. Negatif artinya pemerintah tidak bertindak/campur tangan dalam suatu masalah. 1.

Kebijakan yang dibuat para pejabat semuanya demi kebaikan publik. Dalam hal ini, Fisterbusch membagi kebaikan publik menjadi 5 unsur yaitu : 2. Keamanan ( security ) 3. Hukum dan Ketertiban Umum ( law and order ) 4. Keadilan ( justice ) 5. Kebebasan ( Liberty ) 6. Kesejahteraan ( Walfare )

Keamanan, hukum, dan ketertiban sudah lama tidak lagi menjadi isu penting di negara maju. Oleh karena itu, J. Rawls mengajukan teori keadilan ( Theory of Justice ), yang berisikan 2 prinsip yaitu : 2. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak yang sama untuk menggunakan seluruh sistem yang sama dan mengatur kebebasan bagi semua orang. 3. Ketimpangan – ketimpangan sosial ekonomi harus dapat diatur sehingga dapat memberikan manfaat :

a)

b)

Manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, sejalan dengan penerapan prinsip penabungan yang adil ( just saving principle ) Kesempatan yang terbuka pada semua orang untuk menduduki jabatan dan posisi benarbenar berlangsung dalam situasi yang adil

1.

Akibat Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Transparan a) Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. b) Upaya pencegahan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan.

1.

2.

Nilai – nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalah gunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

1.

2.

3.

Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, budaya, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah serta masyarakat. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaanya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik KKN serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar.

1.

2.

3.

4.

Sistem politik otoriter tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antar kelompok di masyarakat. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi. Pemerintah yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antar pemerintah pusat dan daerah.

1.

2.

3.

Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat. Pelaksanaan peran sosial politik TNI disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai dapat memberikan dampak negatif

Untuk menghindari terulangnya kembali penyalahgunaan wewenang, Indonesia telah memiliki UU no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

1. Sikap Positif dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara b. Kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa. c. Arah kebijakan nasional yang transparan.

1. Sikap Positif terhadap Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan b. Konsep Keadilan 3. Teori Keadilan Menurut Aristoteles 4. Teori Keadilan Menurut Plato 5. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes f. Ajaran keadilan sebagai sikap positif g. Asas Etika administrasi pemerintah dalam mewujudkan peningkatan jaminan keadilan h. Asas-asas pemerintah yang baik dan menjamin keadilan

1. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan b. c. d. e.

Partisipasi dalam bentuk pengawasan Peranan masyarakat sipil dalam memberantas korupsi UU RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Badan Antikorupsi

a)

c)

e)

Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa yang telah dibuatnya. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita

a.

c.

Keadilan Konvensional adalah jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundangundangan yang telah dikeluarkan. Keadilan Perbaikan adalah menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

1.

3.

Keadilan Moral adalah suatu perbuatan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang, antara hak dan kewajiban Keadilan Prosedural adalah suatu perbuatan apabila telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Beberapa ajaran keadilan yang berkembang dalam bidang etika 2. Ajaran berbuat baik 3. Ajaran tidak berbuat salah 4. Tidak berbuat salah dengan mengingkari keuntungan orang lain 5. Kaidah-kaidah moral 6. Bertindak untuk kebaikan bersama.

1.

3.

5.

7.

Pertanggungjawaban petugas pemerintah harus punya hasrat besar memenuhi tugasnya Pengabdian hasrat keras untuk menjalankan tugas dengan sepenuh tenaga dan hati tanpa pamrih Kesetiaan kesadaran seorang petugas patuh terhadap tujuan bangsa Kepekaan kemauan dan kemampuan untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai situasi dan kondisi

1.

3.

Persamaan adalah perbuatan yang tidak pilih kasih, adil dan tidak memihak dalam melayani semua pihak. Kepantasan mengacu pada suatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan moral atau nilai etis suatu masyarakat.

1.

Asas Kepastian Hukum asas ini menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasinegara tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum atau status hukum

3.

Asas Keseimbangan asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplin yang dijatuhkan harus seimbang dengan kesalah yang dibuat.

5.

Asas Kesamaan asas ini menyatakan dalam penjatuhan keputusan harus tanpa pandang bulu

1.

Asas Larangan Kesewenang-wenangan keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan

3.

Asas larangan Penyalahgunaan Wewenang kebijakan yang diambil jangan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan undang-undang

5. 6. 7. 8. 9.

Asas bertindak cermat Asas motivasi Asas perlakuan yang jujur Asas menanggapi pengharapan yang wajar Asas perlindungan atas pandangan hidup

1. 2.

3.

Asas kebijakan Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal Asas penyelenggaraan kepentingan umum

A.

Partisipasi dalam bentuk pengawasan partisipasi dalam bentuk pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku.

Hakikat dari pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan mencapai tujuan

B. Peranan masyarakat sipil dalam memberantas Korupsi Masyarakat sipil diharapkan melakukan pengawasan dalam membantu kinerja pemerintah memberantas korupsi.

C. UU RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya kordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat yang diatur dalam undangundang.

Badan antikorupsi adalah badan independen yang dibentuk pemerintah untuk memberantas tindakan korupsi.