Kasus Bisnis Akibat Kapitalisme

Kapitalisme membawa bencana Kasus bisnis akibat kapitalisme A. Penyalahgunaan Formalin Penyalahgunaan produk atau bahan tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya sering sekali terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Namun sering kali pula upaya mengatasinya lebih-lebih untuk mencegahnya sangat terlambat. Lama kelamaan masyarakat pun cenderung menjadi terbiasa dengan kondisi seperti itu yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi bersikap apatis terhadap berbagai fenomena yang terjadi. Kondisi itu pula lah yang kurang lebih terjadi pada kasus penyalahgunaan formalin yang sempat mencuat ke permukaan dalam beberapa waktu terakhir ini. Formalin yang banyak digunakan sebagai bahan pengawet mayat ini ternyata banyak juga digunakan dalam berbagai produk makanan sebagai bahan pengawet. Namun yang lebih menyesakkan lagi, produk yang tergolong sebagai bahan berbahaya atau B2 ini ternyata sudah puluhan tahun lamanya digunakan kalangan produsen makanan, khusus-nya industry kecil dan menengah di tanah air sebagai bahan pengawet makanan. Kasus penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan muncul ke permukaan dan menjadi isu yang sangat menghebohkan masyarakat setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merilis hasil pemeriksaannya terhadap berbagai jenis makanan yang beredar di masyarakat beberapa bulan lalu. Produk-produk makanan tersebut terbukti mengandung bahan pengawet formalin setelah diuji di laboratorium BPOM. Tidak pelak lagi, kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran yang sangat luas di masyarakat untuk mengkonsumsi bahan makanan tertentu yang oleh BPOM dinyatakan terbukti banyak mengandung formalin. Produk-produk tersebut antara lain mi basah, tahu, bakso, ikan segar dan juga ayam potong segar. Kekhawatiran akan terjadinya gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin telah mendorong masyarakat untuk mengambil sikap safety dengan mengurangi, bahkan menghindari konsumsi produk-produk tersebut. Akibatnya, omset para produsen dan pedagang produk-produk itu mengalami penurunan drastis. Sejumlah produsen ‘tahu’ anggota Koperasi Produsen Tempe Tahu Indoensia (KOPTI) misalnya, sejak merebaknya kasus formalin itu omsetnya mengalami penurunan hingga 50%. Demikian juga kalangan perajin dan penjaja mi ayam anggota Paguyuban Mie Tunggal Rasa Indonesia mengaku mengalami penurunan omset 50% sampai 60%. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis guna menyelesaikan kasus tersebut termasuk di dalamnya upaya pemulihan industri makanan yang tidak menggunakan formalin namun turut terkena imbas kasus tersebut.

HOKIE AULIA H

Page 1

Kapitalisme membawa bencana Pelaksanaan langkah-langkah kongkritnya dilakukan melalui tim yang dibentuk pemerintah. Salah satu tim itu adalah tim pengawasan produksi dan peredaran di bawah koordinasi Menteri Perdagangan. Formalin digunakan dalam berbagai proses produksi pada bermacam-macam industri, baik sebagai bahan penolong maupun sebagai bahan baku. Masalahnya ketika formalin digunakan pada industri makanan secara tidak terkontrol dan memang terlarang karena dalam ketentuannya formalin tidak boleh digunakan pada bahan makanan. Seluruh aparat pemerintah telah sepakat untuk secara bersamasama mencegah terjadinya penyalahgunaan ini. Ada empat langkah yang akan dilakukan pemerintah. 1. Pertama, penyuluhan kepada masyarakat, kepada produsen khususnya IKM, dan juga produsen besar pemakai formalin. 2. Kedua pengawasan khususnya dalam peredaran, produksi yang menyalahi ketentuan. Pengawasan ditujukan kepada produsen dan importir. 3. Ketiga, tindakan hukum bagi para pelanggar dan 4. Keempat, bagaimana melindungi industri kecil menengah dari penyalahgunaan zat berbahaya, bukan hanya formalin saja tapi juga terhadap zat berbahaya lainnya. Efek Formalin Bagi Kesehatan Formalin merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi, akan bereaksi secara kimia dengan hampir semua zat di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan pada tubuh. Pada prinsipnya, senyawa Formalin yang biasanya digunakan sebagai bahan pengawet mayat dapat bereaksi dengan asam amino yang menyebabkan protein terdenaturasi, sehingga Formalin akan bereaksi cepat dengan lapisan lendir saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Dari segi fisiknya, uap formalin yang terkontak secara langsung akan mengakibatkan iritasi mata, hidung, esophagus dan saluran pernafasan. Dalam konsentrasi yang tinggi akan mengakibatkan kejang-kejang di sekitar pangkal tenggorokan. Yang menjadi masalah adalah kandungan bahan pengawet Formalin akan segera bereaksi dengan cepat dalam saluran dan organ pencernaan apabila kondisi perut dalam keadaan kosong. Selain itu, pemakaian formalin dalam makanan dapat menyebabkan keracunan pada organ fungsional tubuh manusia. Hal tersebut ditandai dengan gejala sukar menelan, nafsu makan berkurang, mual sebagai reaksi penolakan dari lambung, sakit perut yang akut sebagai reaksi penolakan dari hati, lambung dan usus besar, diare dan pada akhirnya disertai dengan muntah-muntah. Pada tingkat yang parah HOKIE AULIA H

Page 2

Kapitalisme membawa bencana akan mengakibatkan depresi pada susunan syaraf atau gangguan peredaran darah. Beberapa penelitian pada tikus percobaan sangat mendukung dampak negative asupan Formalin terhadap organ pencernaan. Jika pada mamalia tingkat rendah saja dapat berakibat fatal, apalagi pada manusia. Berdasarkan sifatnya yang karsinogenik, jika konsentrasi Formalin dalam tubuh tinggi, maka akan bereaksi secara kimia dengan hampir seluruh sel penyusun tubuh sehingga menyebabkan kerusakan sel dan bahkan mutasi sel yang memicu berkembangnya kanker, setelah terakumulasi dalam waktu yang relative lama dalam tubuh. Selain itu, kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh juga menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan bersifat mutagen (menyebabkan perubahan fungsi sel/jaringan).

Peran Pemerintah Pembentukan Tim oleh Pemerintah 1. Pertama, Tim penanggulangan penyalah gunaan formalin. Tanggung jawab ini diserahkan ke Mendag. 2. Kedua, Tim Penyelamatan IKM atas imbas penyalahgunaan formalin terutama bagi mereka yang selama ini tidak memakai formalin tetapi terkena imbas dari masalah ini. Untuk melaksanakan tugas ini Menperin ditugaskan untuk membentuk tim tersebut. 3. Ketiga, Tim Pembinaan. Tim ini lebih banyak melakukan sosialisasi informasi seluas- luasnya tentang masalah formalin. Menkominfo ditugaskan untuk melaksanakan tugas ini. Tugas tim adalah membuat rencana aksi nasional sesuai penugasan masing-masing. Masingmasing tim kini sedang menyusun rencananya dan akan segera diserahkan kepada Menko Kesra. Ditjen Industri Agro dan Kimia Deperin bersama Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Depdag akan menyusun aturan peredarannya. Memang selama ini sekitar 3% dari produksi formalin didistribusikan ke distributor. Distributornya pun ada yang mendistribusikan ke apotik, yang salah adalah ritelnya sehingga formalin diecerkan. Berkaitan dengan adanya sinyal elemen penggunaan formalin oleh kalangan industri makanan skala kecil menengah, Dirjen Industri Kecil Menengah Deperin, mengatakan saat ini terdapat 67.000 industri kecil menengah yang bergerak dalam industry makanan dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 290.000 orang. Dengan mencuatnya kasus formalin yang merupakan bahan berbahaya (B2) Ditjen IKM telah mengambil langkah-langkah penyelamatan khususnya bagi IKM yang tidak menggunakan B2 seperti formalin. Untuk IKM yang menggunakan B2 sudah ada kerjasama pengaturan dengan Departemen Perdagangan dan Badan HOKIE AULIA H

Page 3

Kapitalisme membawa bencana POM untuk mengatur tata niaga formalin. Juga dilakukan koordinasi dengan dinas-dinas di wilayah. Badan POM menjelaskan langkah-langkah untuk penyelamatan industry yang tidak menggunakan B2 serta pembinaan bagi industri kecil agar tidak memakai B2. Penggunaan formalin sebagai bahan pengawet, juga tidak terlepas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah mengakibatkan naiknya biaya produksi es, sehingga banyak IKM yang memakai formalin sebagai pengganti bahan pengawet. Untuk mengatasinya Deperin telah menggali bahan-bahan pengawet alami seperti kunyit dan nigari (zat penggumpal tahu) yang merupakan produk baru yang dihasilkan dari proses pemasakan air laut. Saat ini sudah diproduksi di Indonesia dan akan dikaji untuk produksi masal. Terkait dengan upaya menciptakan bahan pengawet makanan alternative yang aman bagi konsumen, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Deperin, mengatakan Balai Riset dan Standardisasi (Baristan) serta balai-balai di lingkungan Deperin sudah bergerak memberikan penyuluhan kepada IKM. Baristan dan Balai juga sudah melakukan berbagai percobaan untuk penggunaan Kalium Nitrat, Kalium Nitrit dan Kalium Bikarbonat sebagai bahan pengawet dengan dosis penggunaan yang sangat rendah, yaitu 150 mg/liter untuk tahu. Dengan hanya 12 gr bahan pengawet alternatif ini dapat dihasilkan larutan pengawet sebanyak 100 liter dan kalau dipergunakan dengan baik bisa membuat produk tahu tahan sampai 4 hari. Tata Niaga Formalin Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, mengatakan formalin impor selama ini sudah ditataniagakan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/2000 tanggal 4 Juli 2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu melalui penunjukkan sebagai Importir Terdaftar (IT-B2) dan Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP-B2) dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Impor formalin selama ini hanya dilakukan oleh 2 IP-B2 dan 1 IT-B2 sehingga formalin impor sangat terbatas perdagangannya karena sudah ditentukan importirnya. IT-B2 mengimpor formalin untuk kemudian mendistribusikannya kepada pengguna akhir dalam hal ini pengguna yang membutuhkan formalin sebagai bahan baku industrinya. Perusahaan yang ditunjuk sebagai IT-B2 berdasarkan Keputusan Menperindag No. 254/ MPP/Kep/7/2000 adalah PT Dharma Niaga (kini telah berubah menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia). IP-B2 mengimpor formalin untuk digunakan sendiri semata-mata untuk bahan baku industrinya dan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan produksinya sendiri, serta tidak untuk diperjualbelikan maupun dipindahtangankan. Selama ini banyak beredar di pasar dalam negeri adalah justru formalin produksi dalam negeri yang dijual dalam berbagai merek seperti formol, morbicid, methanal, formic aldehyde, methyl oxide, oxymethylene, methylene aldehyde, oxomethane, formoform, formalith, HOKIE AULIA H

Page 4

Kapitalisme membawa bencana karsan, methylene glycol, paraforin, polyxymethylene glycols, superlysoform, tetraoxymethylene dan trioxane. Selama ini terdapat indikasi bahwa sekitar 3% - 4% dari produksi formalin masuk ke pasar. Yang ingin dibatasi adalah penggunaan yang salah untuk pengawet bahan makanan. Dari sisi suplai akan diperketat agar tidak masuk ke pasar. Toko-toko akan diregistrasi, juga pembeli akan diregistrasi. Pengawasan terhadap penggunanya juga akan diperketat. BPOM akan melakukan langkah-langkah yang lebih baik agar formalin tidak digunakan pada campuran makanan. Toko penjual formalin juga akan diregistrasi dan pembeli harus menunjukkan identitasnya. Bagi para pelanggar, terdapat dua Undang-Undang yang bisa digunakan untuk menjerat para pelanggar atau penyalahguna formalin khususnya di industry makanan, yaitu UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam kedua undang-undang tersebut terdapat sanksi yang cukup berat bagi para pelanggarnya. Pengawasan Distribusi Diperketat Sebagai tindak lanjut dari ‘Rencana Aksi Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya untuk Pangan’ yang dibentuk pemerintah belum lama ini dalam rangka menanggulangi penggunaan formalin, boraks dan bahan berbahaya lainnya pada makanan dan minuman, Menteri Perdagangan telah mener-bitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 04/M-DAG/ PER/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Menteri Perdagangan (Mendag) mengatakan Permendag tersebut diterbitkan setelah Departemen Perdagangan berkonsultasi dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan. Peraturan baru tersebut diterbitkan dengan tujuan agar penggunaan formalin, boraks dan bahan berbahaya lainnya dapat lebih diawasi, namun industri yang menggunakannya (seperti industri pupuk dan lem) untuk peruntukan dan penggunaan yang sah dan benar tetap dapat terjamin. “Walaupun penemuan Badan POM atas penggunaan formalin di berbagai jenis makanan menunjukan penurunan, pemerintah prihatin dengan merebaknya kasus penggunaan formalin, boraks dan lainnya yang membahayakan pada produk-produk makanan beberapa waktu lalu. Karena itu, pemerintah memutuskan agar pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi bahan-bahan ini diperketat. Namun kita juga perlu memperhatikan keberadaan industri atau sektor yang memerlukan bahanbahan itu untuk tujuan yang sah dan penggunaan yang aman. Pemerintah, telah mengidentifikasi 54 jenis bahan yang dapat dikategorikan sebagai bahan berbahaya, termasuk diantaranya formalin, boraks, methanil yellow dan rhodamin- B. Distribusi bahan-bahan berbahaya ini diatur secara ketat mulai dari produsen hingga pengguna akhir. Pengguna akhir juga dilarang mendistribusikan atau memindahtangankan bahan berbahaya ini kepada siapapun dan pendistribusian bahan berbahaya harus atau wajib memenuhi prosedur dan ketentuan serta dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau Safety Data Sheet yang mengacu pada HOKIE AULIA H

Page 5

Kapitalisme membawa bencana format Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Dalam Permendag tersebut juga terdapat ketentuan mengenai kewajiban para distributor dan pengecer bahan berbahaya untuk melaporkan kegiatannya. Hal itu ditujukan agar distribusi bahan berbahaya di setiap lini dapat dilacak atau dilacak balik. Para Produsen, Distributor Terdaftar dan Pengecer Terdaftar wajib melaporkan data distribusi dan perdagangan termasuk identitas pengguna akhir dan tujuan peruntukan bahan berbahaya yang didistribusikannya. Sementara itu, Pengguna Akhir harus melaporkan perolehan bahan berbahaya baik dari Produsen, Distributor Terdaftar, atau pun dari Importir Terdaftar. Mekanisme pelacakan antar lini ini juga diterapkan dalam proses perizinan. Izin untuk distributor, misalnya, selain harus memenuhi syarat-syarat tertentu juga harus ada penunjukkan oleh Produsen Terdaftar. Demikian pula untuk pengecer, harus lebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari hanya satu Distributor Terdaftar.

B. Penyalahgunaan Napza Latar Belakang Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/ Obat berbahanya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15–24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Penyebab Penyalahguanaan NAPZA Penyebab penyalahgunaan NAPZA sangat kompleks akibat interaksi antara factor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat (NAPZA). Tidak terdapat adanya penyebab tunggal (single cause) FaktorHOKIE AULIA H

Page 6

Kapitalisme membawa bencana faktor yang mempengaruhi sebagian berikut :

terjadinya

penyalagunaan

NAPZA

adalah

1. Faktor individu : Kebanyakan penyalahgunaan NAPZA dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan NAPZA. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna NAPZA. Ciri-ciri tersebut antara lain : • Cenderung memberontak dan menolak otoritas. • Cenderung memiliki gangguan jiwa lain (komorbiditas) seperti Depresi,Ccemas, Psikotik, Kepribadian dissosial. • Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku. • Rasa kurang percaya diri (low selw-confidence), rendah diri dan memiliki citra diri negative (low self-esteem). • Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif. • Mudah murung,pemalu, pendiam. • Mudah mertsa bosan dan jenuh. • Keingintahuan yang besar untuk mencoba atau penasaran. • Keinginan untuk bersenang-senang (just for fun). • Keinginan untuk mengikuti mode,karena dianggap sebagai lambing keperkasaan dan kehidupan modern. • Keinginan untuk diterima dalam pergaulan. • Identitas diri yang kabur, sehingga merasa diri kurang “jantan”. • Tidak siap mental untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga sulit mengambil keputusan untuk menolak tawaran NAPZA dengan tegas. • Kemampuan komunikasi rendah. • Melarikan diri sesuatu (kebosanan,kegagalan, kekecewaan, ketidakmampuan, kesepian dan kegetiran hidup, malu dan lain-lain). • Putus sekolah. • Kurang menghayati iman kepercayaannya 2. Faktor Lingkungan : Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor keluarga,terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna NAPZA antara lain adalah : a. Lingkungan Keluarga • Komunikasi orang tua-anak kurang baik/efektif • Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga • Orang tua bercerai,berselingkuh atau kawin lagi • Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh HOKIE AULIA H

Page 7

Kapitalisme membawa bencana • • • • • • •

Orang tua otoriter atau serba melarang Orang tua yang serba membolehkan (permisif) Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah NAPZA Tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah (kurang konsisten) Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga Orang tua atau anggota keluarga yang menjadi penyalahguna NAPZA

b. Lingkungan Sekolah • Sekolah yang kurang disiplin • Sekolah yang terletak dekat tempat hiburan dan penjual NAPZA • Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa mengembangkan diri secara kreatif dan positif • Adanya murid pengguna NAPZA

untuk

c. Lingkungan Teman Sebaya • Berteman dengan penyalahguna • Tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar d. Lingkungan masyarakat/sosial • Lemahnya penegakan hukum • Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung 3. Faktor Napza • Mudahnya NAPZA didapat dimana-mana dengan harga “terjangkau” • Banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba • Khasiat farakologik NAPZA yang menenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat euforia/fly/stone/high/teler dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut diatas memang tidak selau membuat seseorang kelak menjadi penyalahguna NAPZA. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor diatas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna NAPZA. Penyalahguna NAPZA harus dipelajari kasus demi kasus.Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan NAPZA. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup kominikatif menjadi penyalahguna NAPZA. Peran Pemerintah Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yang meliputi berbagai aspek, baik HOKIE AULIA H

Page 8

Kapitalisme membawa bencana kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka untuk itu pemerintah membentuk suatu badan, yaitu Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) yang berfungsi untuk menanggulangi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan berpedoman bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah masalah bersama antara pemerintah dan masyarakat. Lalu ditetapkan kebijakan dari BNN sebagai berikut : 1. Peningkatan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sumber Daya Manusia, untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan profesionalisme sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kemampuan profesional tersebut perlu dilakukan upaya pembinaan dan peningkatan dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, baik bagi personil BNK, aparat pemerintah maupun masyarakat. Pencegahan, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multi dimensional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. Sosialisasi, berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Demikian juga berusaha menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah aib keluarga, tetapi dijadikan sebagai musibah nasional. Koordinasi, pemerintah perlu melakukan upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen, perlu memiliki komitmtn yang sama, serta melakukan upaya secara konsisten dan sungguh – sungguh. Kerjasama Internasional, masalah narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan internasional secara lebih intensif, dengan membangun kesepakatan – kesepakatan bersama, baik bilateral maupun multirateral. Peran Serta Masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan berbasis masyarakat, termasuk didalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan menggugah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat. Penegakan Hukum, pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh – sungguh sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan peraturan – peraturan yang berlaku. Perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang – undang ditetapkan sanki hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi

HOKIE AULIA H

Page 9

Kapitalisme membawa bencana maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. 8. Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi, dalam upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba, selain menjadi tanggung jawab pemerintah, diberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi dengan berpedoman pada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan. Perlu dibentuk suatu balai penelitian terpadu yang berguna untuk penelitian dan pengembangan sistem dan metode terapi dan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. 9. Komunikasi, Informasi dan Edukasi, media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. 10. Pengawasan dan Pengendalian, pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan ke pasaran gelap.

C. Peredaran VCD Porno Maraknya peredaran VCD porno di masyarakat bukanlah hal baru. Hampir di semua daerah dapat ditemui penjualan VCD porno. Ada yang dijual secara terang-terangan dan ada pula dengan cara sembunyi, tidak dipajang di etalas, tetapi kalau ditanya konsumen si pedagang mengambilnya dari tempat yang tersembunyi. Media massa cetak pun melakukan hal yang sama, di mana hanya sebagian media saja yang tetap konsisten menjalankan fungsi pers. Kebanyakan hanya mementingkan keuntungan, komersialnya, dengan berita dan gambar yang menjurus cabul/porno. Hemat kita, di televisi pun banyak tayangan pornonya, dari penampilan bintang sinetron maupun atraksi penyanyi yang berpakaian seksi. Tentu saja hal itu sangat tidak mendidik dan sangat berbahaya bagi generasi muda karena merusak perkembangan jiwanya. Belum lagi lewat media maya (internet), di mana gambar-gambar porno bertabur dan mudah diakses lewat situs-situs pornonya. Lantas, apa yang harus diperbuat agar keruntuhan bangsa ini tidak sampai terjadi? Yang pasti, semua pihak harus menyadari bahwa dekadensi moral anak muda kita semakin parah belakangan ini dan itu berarti mengancam masa depan bangsa. Kita perlu melakukan antisipasi untuk mencegahnya. Kabar baik datang dari KPI, di mana setelah sekian tahun dikeluhkan masyarakat, akhirnya Komisi Penyiaran Indonesia sadar untuk berbuat sesuatu yang ditunggu-tunggu publik. KPI berusaha membuat terobosan HOKIE AULIA H

Page 10

Kapitalisme membawa bencana dengan melakukan pengelompokan atas sejumlah tayangan televisi yang dinilai baik untuk masyarakat dan juga sebaliknya tayangan buruk untuk tidak ditonton pemirsa khususnya anak-anak. Nantinya, KPI akan memberi nilai bagi setiap tayangan di televisi. Mana tayangan yang baik untuk ditonton, khususnya bagi kalangan anak-anak, dan mana pula tayangan yang negatif sehingga disarankan agar masyarakat tidak menontonnya karena memberi pelajaran negatif. Justru itu kita perlu mendukung terobosan KPI dan semua pihak hendaknya memberi support kepada KPI. Antisipasi KPI itu baru salah satu upaya, tetapi masih banyak cara lainnya yang juga harus menjadi perhatian dari pemerintah, terutama aparat keamanan dan instansi terkait. Khusus penjualan VCD porno, media cetak porno diharapkan sekali perhatian aparat keamanan untuk melakukan razia para pedagangnya. Kalau razia dilakukan secara intensif dipastikan pedagang VCD dan media porno takut. Apalagi kalau aparat penegak hukum berani menjatuhkan hukuman berat kepada para pelakunya tanpa pilih kasih. Kita masih yakin peredaran VCD dan media porno dapat diatasi. Mata rantai barang haram itu harus diputus dengan menangkap semua pelakunya. Mulai dari orang-orang yang membuatnya, pengedar/penjualnya dan pembelinya. Selama ini, tayangan yang ratingnya tinggi berdasarkan hasil survei adalah tayangan yang nilai edukasinya buruk, tidak mendidik masyarakat, sarat kekerasan, pornografi, dan sebagainya. Oleh karena itu, terobosan KPI patut diberi apresiasi. Terobosan KPI positif dan hendaknya diikuti oleh semua pihak yang terkait, terutama aparat keamanan, para pendidik, ulama, orang tua sehingga kekhawatiran Indonesia bakal runtuh tidak sampai terjadi. Semakin kita peduli dengan ancaman lewat pornografi dan pornoaksi tentunya kita dapat menyelamatkan generasi muda bangsa kita dari kehancuran. Kemungkinan gagal juga besar bila masyarakat ternyata sudah "bebal" tidak mau dibimbing lagi, disebabkan mental dan pola pikirnya sudah rusak, cuek dengan situasi yang seperti sekarang ini.

D.

Perdagangan Manusia atau Trafficking

Latar Belakang Perdagangan manusia didefinisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau menjual baik di dalam negeri ataupun antar negara melalui mekanisme paksaaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya, atau menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti prostitusi paksa, perbudakan dalam kerja domestik, belitan utang atau praktek-praktek perbudakan lainnya. Selain definisi ini pada kasus menyangkut anak diterapkan juga definisi bahwa perdagangan manusia anak juga berlaku baik secara paksaan maupun dengan sukarela. Rentang masalah HOKIE AULIA H

Page 11

Kapitalisme membawa bencana Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak untuk prostitusi dan tenaga kerja paksa adalah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang paling cepat di dunia. Walaupun laki-laki juga termasuk sebagai korban, mayoritas dari keseluruhan yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak. Menurut perkiraan resmi, antara 1 sampai 2 juta orang perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahun di seluruh dunia untuk dijadikan buruh paksa, pekerja rumah tangga, atau dieksploitasi secara seksual. Perdagangan manusia saat ini menjadi sumber keuntungan (ilegal) terbesar ketiga di dunia dalam hal kejahatan yang terorganisir, setelah obatobat terlarang dan bisnis senjata, kejahatan yang menghasilkan ratusan trilyun rupiah setiap tahun. Perdagangan manusia adalah permasalahan semua bangsa di dunia, umumnya aliran perdagangan manusia ini berasal dari dari negara yang belum berkembang atau miskin ke negara-negara industrial dan negaranegara yang mempunyai standar mutu kehidupan yang lebih tinggi. Sejak persoalan perdagangan manusia ini terungkap dari bawah tanah, tidak ada data statistik yang cukup pasti mengenai perluasan masalah ini maupun perkiraan terkini. Tapi walaupun menggunakan metode konservatif untuk membuat perkiraan, rentang masalah ini tetap mencengangkan. Jumlah terbesar korban yang diperdagangkan masih berasal dari Asia, sekitar lebih dari 225.000 korban tiap tahun datang dari Asia Tenggara dan lebih dari 150.000 orang dari Asia Selatan. Dari negara bekas Uni Sovyet saat ini diyakini sebagai sumber korban baru untuk prostitusi dan industri sex yang terbesar, lebih dari 100.000 didatangkan dari wilayah-wilayah dalam bekas Uni Sovyet. Sebagai tambahan, ada sekitar 75.000 datang dari Eropa Timur. Lebih dari 100.000 datang dari Amerika Latin dan Karibia, dan 50.000 korban dari Afrika. Kebanyakan dari korban-korban ini dikirim ke Asia, Timur Tengah, Eropa Barat, dan Amerika Utara. Mereka biasanya berakhir di kota besar, daerah wisata atau turisme atau dekat pangkalan militer, dimana kebutuhan untuk itu paling besar. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Trafficking Alasan muncul dan meningkatnya perdagangan manusia ada banyak tapi umumnya , bisnis kriminal timbul dan subur pada wilayah dimana ada kemiskinan, keputusasaan, perang, krisis atau daerah terlantar. Globalisasi pada perekonomian dunia juga telah memberikan kontribusi untuk memudahkan aktivitas lintas perbatasan, baik legal maupun ilegal, khusunya dari negara yang lebih miskin ke negara yang lebih sejahtera. Kondisi aliran massa, uang, kebutuhan, dan kebutuhan jasa ini menguntungkan organisasi kriminal internasional untuk memperluas jangkauannya. Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi adalah : 1. Merupakan produk langsung dari subordinasi terhadap perempuan di banyak negara yang terreflesikan dalam hubungan ekonomi, pendidikan dan kesenjangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Banyak masyarakat masih lebih memilih punya anak lakiHOKIE AULIA H

Page 12

Kapitalisme membawa bencana

2.

3.

4.

5.

6.

laki dan menganggap anak perempuan sebagai beban ekonomi. Bahkan pada beberapa negara yang berada di bawah standar garis kemiskinan, keluarga yang sudah putus asa menjual anak perempuan mereka ke rumah bordil atau dijual ke agen pedagang manusia di sekitar daerahnya untuk mendapatkan uang secara cepat dan menghindari membayar mas kawin bila menikahkan anak perempuannya. Kesulitan ekonomi dan dislokasi ekonomi dikarenakan situasi transisi setelah jatuhya Komunisme di Uni Sovyet dan Eropa Timur, seperti juga perang di Yugoslavia. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya kesempatan dan semangat untuk hidup pada banyak perempuan dan anak perempuan, dan ini menjadikan mereka rapuh dan mudah terperangkap dalam jebakan para pedagang manusia. Lemahnya daya paksa hukum (Law Enforcement) pada masyarakat pasca-komunis dan negara-negara miskin lain telah menyuburkan dan memudahkan organisasi kriminal internasional untuk beroperasi dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa dipungut pajak dan terus memeras korban namun dengan resiko yang sangat kecil. Organisasi kriminal ini cepat dan terus berkembang, mengirim tenaga kerja paksa sebagai : pekerja sex, objek pornografi, tenaga kerja murah, dan pekerja rumah tangga. Kurang layaknya instrumen hukum dan lemahnya enforcement di negara asal, negara transit maupun negara tujuan menghalangi usaha-usaha penghapusan praktek perdagangan manusia ini, dan bilapun ada hukuman bagi pelaku perdagangan manusia hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan kriminalitas lain seperti obat bius dan perdagangan senjata. Dibeberapa negara, persoalan perdagangan manusia ditempatkan sebagai permasalahan imigran ilegal, sehingga perlakuan yang sering terjadi justru menyalahkan dan memperlakukan korban sebagai kriminal. Ketika polisi melakukan penggerebekan di rumah-rumah bordil, para perempuan disana di tangkapi, dijebloskan ke penjara atau dideportasi secara paksa. Walau ada beberapa tindakan telah dilakukan untuk menyediakan dukungan, pelayanan kesehatan dan akses untuk mendapat keadilan dan beberapa orang korban berani untuk membuat testimoni untuk melawan para pedagang atau yang selama ini ?menampung? mereka walaupun harus beresiko pada diri dan keluarganya, dan walaupun tidak ada perlindungan saksi dari pemerintah. Kondisi ini diperparah dimana di beberapa negara, polisi dan aparat pemerintah menerima suap dan bekerjasama dengan para sindikat perdagangan manusia, salah satunya dengan menyediakan dokumendokumen palsu, atau kasus lain polisi lokal mendapat ancaman dari sindikat ini sehingga mereka lebih memilih menyangkal keberadaan praktek trafficking didaerah mereka. Atau dibeberapa negara tidak mempunyai instrumen hukum yang spesifik mengatur tentang penanganan perdagangan manusia.

HOKIE AULIA H

Page 13

Kapitalisme membawa bencana Peranan Pemerintah Terdapat tiga usaha ilegal yang konon memberi keuntungan menggiurkan, yakni bisnis senjata gelap, narkoba dan trafficking alias perdagangan manusia. Tak heran jika banyak pemilik modal besar dengan jaringan operasi begitu rumit terjun dalam bisnis-bisnis yang banyak melanggar nilai etika dan kemanusiaan ini. Seiring perkembangan zaman, praktik trafficking juga ikut berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya. Namun intinya tetap sama, yaitu eksploitasi manusia. Nasib korbannya mirip dengan budak dalam wajah baru di era modern ini karena hidupnya berada dalam kekuasaan orang lain. Pada banyak kasus, korban trafficking kerap dipaksa melacurkan diri, dijadikan pekerja dengan pemenuhan hak sangat minim, bahkan ada yang organ tubuhnya diambil atau dipakai untuk kepentingan komersil. Korban trafficking umumnya kaum perempuan dan anak-anak di bawah umur. Kejahatan ini berjalan di bawah ancaman atau bentuk-bentuk pemaksaan lain dari orang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Di Indonesia, aturan hukum untuk melindungi para pekerja dari ancaman eksploitasi sewenang-wenang bukannya tidak ada. Seperti disampaikan staf Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Belitung awal pekan lalu, perlindungan karyawan ada acuan berupa UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketenagakerjaan, atau Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 224 tahun 2003 yang memberi perlindungan kepada tenaga kerja perempuan. Pemerintah bahkan lebih spesifik lagi telah menerapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang untuk mencegah praktik-praktik trafficking. Berbagai peraturan semacam ini memberi rambu-rambu jelas yang mesti dipenuhi dalam mempekerjakan karyawan. Persoalannya, penanggulangan eksploitasi manusia yang mendapat perhatian khusus dari badan setingkat PBB dan berbagai negara di dunia ini tidak mudah karena banyak aspek terkait sebagai penyebabnya. Faktor paling dominan yang menjadi penyebab trafficking adalah masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Tekanan pemenuhan kebutuhan hidup yang biayanya semakin tinggi sampai sering kali menyebabkan korban trafficking masuk dalam praktik ini secara sukarela. Semakin rendah kesejahteraan masyarakat, semakin subur perdagangan manusia dalam segala bentuknya. Di samping itu, para oknum pemilik modal dan orang-orang berkuasa yang menikmati keuntungan besar dari bisnis ini juga sering berusaha dengan segala cara merintangi upaya penertiban trafficking. Sikap pemerintah yang lamban dan tidak tegas mengambil tindakan juga memberi pengaruh terhadap maraknya praktik perdagangan manusia. Trafficking telah merambah ke berbagai sudut dunia. Bangka Belitung pun bukan lagi daerah yang bisa dikatakan bebas dari kasus ini. Sejumlah kasus yang diindikasi sebagai praktik trafficking pernah ditemukan di wilayah Babel HOKIE AULIA H

Page 14

Kapitalisme membawa bencana melibatkan para pekerja tempat-tempat hiburan yang beberapa tahun terakhir jumlahnya menjamur. Polres Belitung misalnya, saat ini tengah menyelidiki dugaan kasus trafficking pada sebuah tempat hiburan di Tanjungpandan. Pemantauan kemungkinan adanya praktik trafficking, seperti misalnya di tempat-tempat hiburan atau perusahaan yang memiliki sejumlah pekerja, memang diperlukan sebagai langkah pencegahan. Namun itu saja tidak cukup. Pengawasan atau razia tanpa ada pemberdayaan kesejahteraan masyarakat akan percuma saja. Di tengah kompleksitas masalah kemiskinan, upaya-upaya pemberdayaan sangat penting untuk memberi bekal kemandirian bagi masyarakat. Ancaman trafficking dapat dieliminir dengan meningkatkan peran pemerintah, investor, dan masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja seluas mungkin. Dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak dan memberi kesejahteraan, keputusan memintas jalan yang kerap dilakukan warga miskin untuk mencari nafkah bisa diminimalkan. Trafficking merupakan pengingkaran terhadap penghormatan hak asasi manusia. Sebagai bangsa yang beradab, kita selayaknya ikut membantu mencegah praktik eksploitasi sesama manusia.

E.

Penjualan Daging “Glonggongan”

Sapi

dan

Daging

Ayam

Latar Belakang Seiring dengan permintaan yang meningkat, maka wajar jika harga-harga kebutuhan pokok melonjak jauh, sebagai contoh di bulan Ramadhan terlihat sekali betapa konsumtifnya masyarakat kita. Terutama untuk membelanjakan bahan kebutuhan pokok (pangan). Kenyataan di lapangan walaupun harga kebutuhan pokok naik ternyata tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli. Meningkatnya permintaan akan kebutuhna pokok tertama pangan terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar secara instan. Salah satunya adalah menjual bahan pangan asal hewan yang tidak sehat dan tidak aman. Hampir setiap Ramadan datang kita dihadapkan pada temuan seperti penjualan daging bangkai ayam, daging sapi "glonggongan" dan beberapa kasus lainnya. Selain faktor kehalalan tentu bahan pangan asal hewan tersebut membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini jelas merugikan masyarakat selaku pihak konsumen. Harga yang melonjak tinggi ternyata juga disertai kualitas pangan yang membahayakan kesehatan konsumen. Maraknya peredaran daging bermasalah di bulan Ramadhan, terlebih saat lebaran, bukanlah hal baru, selalu terjadi setiap tahun. Hal ini karena setiap HOKIE AULIA H

Page 15

Kapitalisme membawa bencana Ramadhan, pedagang memanfaatkan kesempatan dikala harga daging melonjak naik. Di beberapa tempat, harga daging naik menjadi Rp 60.000 per kg bahkan ada yang mencapai 65.000/kg. Untuk ayam potong menjadi Rp 26.000 hingga Rp.30.000/kg. Kenaikan harga daging terjadi sebagai akibat dari meningkatnya permintaan daging sedangkan pasokan tidak bertambah. Menurut Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, persedian daging sapi defisit akibat permintaan daging yang melebihi kemampuan penyediaan yang hanya sebesar 54.585 ton (Pelita, 8/9/2008). Di tengah tingginya harga daging, beberapa kalangan menganggap keberadaan daging bermasalah yang dijual murah, sebagai solusi. Omzet penjualan ayam suntik misalnya, terus meningkat. Jika sebelum puasa pedagang hanya menjual 20 - 25 ekor per hari, sejak memasuki puasa meningkat jadi 100 ekor/hari. Dari segi kesehatan, dapat dipastikan bila daging bermasalah itu akan mengganggu kesehatan. Daging glonggongan / ayam suntik mudah busuk karena telah terkontaminasi bakteri, yang bisa menyebabkan aneka penyakit. Cacing Fasciola yang ada dalam daging, sangat berbahaya bila terkonsumsi manusia, bisa menyebabkan sakit bahkan kematian. Demikian juga dengan formalin, bila dikonsumsi akan terakumulasi (bertumpuk) di dalam tubuh yang bisa menyebabkan iritasi lambung, diare, muntah bahkan kanker dan kematian. Yang lebih menguatirkan dari segi agama, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengharamkan jenis-jenis daging (sapi/ayam/ikan) yang seperti itu. Keberadaan perdagangan ragam daging yang bermasalah secara nyata membuka peluang bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan haram. Fatwa haram ini didasari oleh adanya perlakuan salah terhadap sapi / ayam sebelum dipotong / dijual. Untuk mendapatkan daging sapi gelonggongan, maka sapi hidup yang akan di potong diberi minum sebanyak satu drum air atau sekitar 100 liter, yang disalurkan melalui selang ke mulutnya. Tindakan ini dilakukan sampai sapi sudah tidak berdaya kemudian mati. Penyiksaan ini umumnya berlangsung selama enam jam. Setelah sapi mati baru dipotong. Penyiksaan ini bertujuan agar berat badan sapi bertambah, sehingga akan menambah keuntungan. Selain itu juga didasari oleh adanya unsur penipuan dalam penjualan. Untuk ayam suntik misalnya, ayam yang sudah dicabut bulu dan dipisahkan dari jeroannya, disuntik air pada bagian paha, dada, dan punggung agar air merata ke seluruh badan. Penyuntikan bisa dilakukan oleh pedagang sendiri atau menggunakan jasa rumah pemotongan ayam, dengan tujuan untuk menambah berat timbangan. Berdasarkan penelitian Dinas Peternakan, setiap 1 kg ayam suntik terisi air sekitar 1 ons. Tindakan Tegas Ketegasan, itulah yang menjadi kata kunci dalam menghentikan peredaran daging bermasalah. Semestinya, begitu ditemukan penjualan daging bermasalah, maka, semua rantai penjualan barang haram itu harus dikenai saksi. Tidak harus menunggu mereka melakukannya berulang kali, yang akan semakin merugikan konsumen. HOKIE AULIA H

Page 16

Kapitalisme membawa bencana Perlu kesediaan semua pihak mencegah semakin membanjirnya daging bermasalah. Tindakan tegas Ketegasan, itulah yang menjadi kata kunci dalam menghentikan peredaran daging bermasalah. Semestinya, begitu ditemukan penjualan daging bermasalah, maka, semua rantai penjualan barang haram itu harus dikenai saksi. Tidak harus menunggu mereka melakukannya berulang kali, yang akan semakin merugikan konsumen. Ironinya, justru hal inilah yang belum dilakukan oleh aparat Pemerintah. Selama ini Pemerintah belum bertindak tegas terhadap para pedagang barang-barang haram itu. Paling-paling hanya diberi teguran, penyuluhan dan pembinaan. Padahal, sudah ada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 4(c) diungkapkan bila menjadi hak konsumen untuk mengetahui informasi kualitas produk secara jujur. Di pasal 8 dan 9 diulas perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Bahkan di pasal 62, dijelaskan bila pelaku usaha yang melanggar bisa dikenai pidana denda hingga 2 milyar rupiah serta sanksi pidana kurungan paling lama 5 tahun. Pemerintah juga bisa mengacu pada Undang - Undang No 6 Tahun 1967 tentang pokok kesehatan. Yang pasti, pada pelaku perdagangan daging bermasalah bisa dikenakan pasal-pasal pidana yang diatur dalam Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP), khususnya dengan pasal pidana penipuan. Apalagi saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mempunyai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan daging bermasalah. Kota Semarang misalnya mempunyai Perda No 6/2007 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner. Di Perda tersebut pedagang daging bermasalah diancam hukuman denda maksimal Rp5 juta dan penjara selama lima tahun. Di Kab. Bantul ada Perda No 9 tahun 2000. Langkah tegas Pemerintah harus diikuti dengan kemauan untuk melakukan koordinasi antar kota/kab, karena bisa jadi daging bermasalah tersebut berasal dari luar daerahnya. Koordinasi juga harus dilakukan antara aparat kepolisian, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas kesehatan, Departemen Agama dan MUI. Pemerintah harus sering mengadakan pengawasan secara rutin, tidak hanya menjelang dan saat bulan Ramadhan. Juga tidak harus menunggu adanya pengaduan dari masyarakat. Pengawasan harus dimulai dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) baik yang dikelola pemerintah maupun swasta hingga ke pedagang di pasar. Jika mengetahui ada pedagang yang menjual daging di bawah harga normal, patut diduga telah menjual daging bermasalah, sehingga harus segera dilaporkan ke pihak berwenang. Yang tak boleh dilupakan, Pemerintah harus gencar menyosialisasikan kepada konsumen akan ciri-ciri dari daging bermasalah, baik di media massa maupun dengan menempelkan selebaran di pasar-pasar. Konsumen juga harus hati-hati dan jeli. Kalau perlu membeli ayam atau ikan hidup untuk memberikan jaminan keamanan.

HOKIE AULIA H

Page 17