Jenis, Hirarkhi, Dan Materi Muatan

Jenis, Hirarki dan Materi Perundangundangan

Pokok Bahasan   

Fungsi Perundang-undangan Jenis Perundang-undangan Hirarki

Fungsi Perundangundangan 

Jaminan Perlindungan  memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing



Pembatasan Larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku

Bentuk Aturan Hukum 

Aturan  rules sifatnya tertulis jenisnya  legislation (melibatkan lembaga politik) regulation  dibuat oleh eksekutif

Hirarki Aturan Hukum  

 



Posisi Hukum pembentuk Mengikat terhadap aturan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferiori) Pengujian aturan hukum UU  UUD  oleh Mahkamah Konstitusi Peraturan dibawah UU  terhadap UU oleh Mahkamah Agung.

Jenis dan Herarkhi Perundangundangan TAP MPRS XX/1966 UUD 1945 KETETAPAN MPR/MPRS

UU/ PERPU Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden Peraturan Menteri/Kep Menteri

PERDA

Jenis dan Herarkhi Perundangundangan TAP MPR III/2000 UUD 1945 KETETAPAN MPR/MPRS

Undang-Undang PERPU

Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden PERDA

Herarkhi Peraturan Perundangundangan UU No. 10/2004

UUD 1945 UU/ PERPU Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden PERDA

Jenis Perundang-undangan Lainnya 





Peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia. Peraturan Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang Peraturan DPRD, Bupati/Walikota, Kepala Desa

Konsekwensi Hirarki dan Materi Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi Isi putusan  Pasal, Ayat UU bertentangan dengan UUD 1945  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Contoh : Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945. 

Konsekwensi Hirarki dan Materi Pengujian Peraturan Perundangundangan dibawah undang-undang terhadap UU oleh Mahkamah Agung Isi Putusan  batal demi hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dicabut dalam waktu 90 hari Contoh  PP 110 bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 1999 

Penerapan Dalam Praktik Hukum 





Lex specialis derogat legi generali (khusus mengalahkan yang umum) Lex superior derogat legi inferiori (yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah) Lex posterior derogar legi priori (yang terbelakang mengalahkan yang terdahulu)

PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANGUNDANGAN

PERENCANAAN

PERSIAPAN

UNDANG-UNDANG

Asas Formal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan a. b. c. d. e. f.

Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau organ pembentuk yg tepat Kesesuaian antara jenis dan materi muatan Kedayagunaan dan kehasilgunaan Kejelasan rumusan; dan keterbukaan

MATERI MUATAN PERUNDANG-UNDANGAN

Materi Muatan Umum

Bersifat Formil

1. Azas Pengayoman 2. Azas Kemanusiaan 3. Azas Kebangsaan 4. Azas Kekeluargaan 5. Azas Kenusantaraan 6. Azas Bhineka Tunggal Ika 7. Azas Keadilan 8. Azas Equality Before The Law 9. Azas Ketertiban dan Kepastian Hukum 10. Azas Keseimbangan, Keserasian, Keselarasan

Materi Muatan Khusus

Bersifat Material

Azas Yg Jadi dasar pengaturan terkait bidang hukum yang diatur -Azas Legalitas -Azas Kebebasan Berkontrak -dll

UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2004 BERTUJUAN -

-

-

Memenuhi Perintah Pasal 22 A UUD 1945 Menegaskan Pasal 6 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Membentuk Ketentuan Baku tentang Tata Cara Pembentukan Perundangundangan Pengaturan Komprehensif tentang Sistem, Azas, Jenis dan Materi muatan Perundang-undangan Sebagai dasar Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Di Pusat dan Daerah

MATERI MUATAN KHUSUS Menyangkut Kompetensi Pengaturan thd Persoalan yg secara substantif dapat dimuat dalam jenis perundangundangan tertentu UNDANG-UNDANG - HAM - Hak & Kewajiban WN - Pelaksanaan dan Penegakan Kedaulatan Negara serta pembagian Kekuasaan Negara - Wilayah Negara dan Pembagian Daerah - Kewarganegaraan dan Kependudukan - Keuangan Negara

- Pengaturan thd apa yang diperintahkan UU tertentu Contoh : UU No. 26 Th. 2000 tentang “Pengadilan HAM sebagai realisasi perintah UU No. 39 Th. 1999 tentang HAM

PERATURAN PEMERINTAH : Berisi Materi untuk Menjalankan UU sebagaimana mestinya Tidak Boleh Menyimpang dari materi muatan yang telah diatur oleh undang-undang yang bersangkutan

PERATURAN PRESIDEN : 1. Pengaturan Lebih Lanjut Perintah UU 2. Pengaturan Untuk Melaksanakan PP

MATERI MUATAN SUBSTANSIIL PERATURAN DAERAH

Persoalan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Urusan Rumah Tangga Daerah

1. Otonomi Daerah 2. Medebewind

Permasalahan Kondisi Khusus Daerah ybs

Penjabaran Lebih Lanjut thd Perundang-undangan yang lebih tinggi