Isi_laprak_perbankan.docx

III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Bank Indonesia

Bank sentral sebagai bank milik pemerintah, adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan profit melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bank sentral adalah bank yang bertugas melaksanakn fungsi-fungsi pemerintah atau kepanjangan tangan dari pemerintah. Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank sentral pada awalnya berkembang dari suatu bank komersial yang ditugaskan dan bertanggung jawab untuk menerbitkan uang kertas dan bertindak sebagai agen dan bankir pemerintah atau lebih dikenal sebagai bank sirkulasi.Pada perkembangan selanjutnya bank sirkulasi tersebut mengalami perubahan dengan tujuan menjaga kestabilan moneter (diperlihatkan oleh kestabilan nilai uang yang beredar di masyarakat), yaitu dengan menjalankan fungsi-fungsi lain seperti mengelola kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pembayaran (Forest, 1994). Berikut perubahan fungsi dan tujuan bank sentral dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada era modern ini, tidak adal lagi bank sentral yang berfungsi sebagai bank komersial. Seluruh bank sentral berfungsi sebagai otoritas moneter, dan sebagian dari bank sentral memiliki fungsi tambahan sebagai pengatur dan pengawas bank, serta sebagai penanggungjawab terlaksananya sistem pembayaran. Menurut Malayu Hasibuan (2001) dalam rangka mencapai tujuannya Bank Indonesia mempunyai tugas sebagaimana dicantumkan dalam pasal 8 Undang – undang No.23 Tahun 199. Tugas tersebut terbagi dalam 3 pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia, yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran; (3) mengatur dan mengawasi bank. 1) Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Dalam pasal Undang – undang No. 23 Tahun 1999, ditegaskan bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan sasaran – sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang diterapkannya, serta melakukan pengendalian moneter dengan mempergunakan beberapa cara. Antara lain operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit pembiayaan. 2) Tugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, Bank Indonesia berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan atau izin

atas

penyelenggaraan

jasa

system

pembayaran,

mewajibkan

penyelenggara jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Sesuai dengan UUD 1945, Bank Indonesia merupakan satu - satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. 3) Tugas mengatur dan mengawasi bank Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 menyatakan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah pengaturan dan pengawasan bank. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Arsitektur

Perbankan

Indonesia (disingkat API)

adalah

kerangka

dasar

sistem perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tanggal 9 Januari 2004.API diluncurkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, di mana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut. Untuk mempermudah pencapaian API maka Bank Indonesia menetapkan enam sasaran yang ingin dicapai yang dituangkan ke dalam enam pilar yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. 3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. 4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. 5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. 6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

B. Prosedur Pengajuan Kredit

Syarat dan ketentuan untuk mengajukan kredit di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto adapun sebagai berikut: 

WNI dengan usia min 21 tahun atau telah menikah, memiliki status karyawan tetap/wiraswasta/professional



Lama bekerja karyawan min 1 tahun, lama usaha/profesi min 1 tahun



Usia Pemohon tidak melebihi 65 tahun



Pemohon wajib menutup asuransi (jiwa dan kebakaran) dengan syarat banker clause



Pemohon wajib menutup asuransi (jiwa dan kebakaran) dengan syarat banker clause



Pembayaran angsuran secara auto debet dari rekening Pemohon yang bersangkutan di Bank BTN Kelengkapan dokumen untuk mengajukan kredit di Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk Cabang Purwokerto adapun sebagai berikut: Tabel 1. Kelengkapan Dokumen. Dokumen Karyawan  Form Aplikasi Kredit  Fotokopi KTP Pemohon  Fotokopi KTP Suami/Istri  Fotokopi Kartu Keluarga  Fotokopi Surat Nikah/Cerai  Fotokopi NPWP/ SPT tahunan  Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap  Asli Slip Gaji satu bulan terakhir/Surat Keterangan Penghasilan Fotokopi SIUP Fotokopi TDP Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Fotokopi Akta Pengesahan Menteri Kehakiman Data Keuangan Perusahaan

Wiraswasta   

Profesional   

 

 





    

Fotokopi Izin Praktek Fotokopi Rekening Koran atau Tabungan 3 bulan terakhir Pas Foto Pemohon dan Pasangan (Apabila telah menikah)





 







Cara mendaftar untuk mengajukan kredit di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto adapun sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan kredit KAR ke Kantor Cabang Bank BTN terdekat 2. Mengisi formulir aplikasi permohonan dengan benar dan lengkap 3. Melengkapi seluruh berkas permohonan kredit KAR BTN dan menyerahkan kepada Petugas Loan Service yang ada pada Kantor Cabang 4. Apabila telah mendapatkan persetujuan kredit, segera mempersiapkan biaya pra realisasi kredit pada rekening tabungan pemohon 5. Menandatangani perjanjian kredit dan APHT

Keunggulan yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto antara lain adalah prosesnya yang cepat, persyaratan mudah, jangka waktu kredit sampai dengan 10 tahun, penggunaan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan hokum yang berlaku, kredit di-cover dengan Asuransi Kebakaran dan Asuransi Jiwa Kredit. Sesuai dengan standar operasional prosedur yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto dalam pengajuan kredit, maka

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto memiliki proses dan prosedur pengajuan kredit sebagai berikut: a.

Pemberkasan Pemberkasan merupakan suatu tahap awal dalam pengajuan kredit, pemberkasan

meliputi

berkas-berkas/dokumen-dokumen

yang dibutuhkan

sebagai syarat dalam pengajuan kredit, pada tahap pemberkasan ini merupakan tahap awal loan service berkenalan dengan calon debitur, sehingga pada kesempatan ini loan service bisa saja menyakan beberapa hal penting pada calon debitur. Kelengkapan syarat-syarat KPR pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto meliputi: 1) Syarat pengajuan kredit KPR untuk Pegawai : a) Form aplikasi pengajuan KPR b) Foto kopi bukti diri suami dan istri (KTP, NIP, NRP) c) Pas foto suami dan istri (3x4) d) Fotokopi Kartu Kelurga (KK) e) Fotokopi surat nikah/surat cerai. f) Fotokopi CPNS, SK I, SK terakhir dan TASPEN (CPNS, SK I, SK terakhir dan TASPEN asli g) Fotokopi Tabungan BATARA 2) Syarat pengajuan kredit KPR untuk wiraswasta : a) Form aplikasi pengajuan KPR b) Foto kopi bukti diri suami dan istri (KTP, NIP, NRP)

c) Pas foto suami dan istri (3x4) d) Fotokopi Kartu Kelurga (KK) e) Fotokopi surat nikah/surat cerai f) Fotokopi surat-surat ijin pendirian usaha (jika ada) g) Fotokopi Tabungan BATARA h) Keterangan perincian penghasilan. i) Kwitansi/Bukti transaksi usaha j) Surat keterangan dari instansi b. Wawancara Wawancara merupakan tahap kedua yang dilakukan dalam proses pengajuan kredit, wawancara bertujuan untuk mengetahui watak/karakter calon debitur guna mengenal calon debitur, untuk mangetahui kebenaran data yang telah di tulis calon debitur didalam form pengajuan kredit, serta informasi-informasi lain yang sekiranya dibutuhkan. Dalam wawancara pertanyaan-pertanyaan yang biasa di tanyakan oleh loan service meliputi: 1) Point-point penting yang ada pada form pengajuan kredit, seperti data pribadi pemohon, data suami/istri pemohon, data tentang pekerjaan, data penghasilan. 2) Menanyakan kebutuhan kredit yang dibutuhkan oleh calon debitur (berapa jumlah yang dibutuhkan oleh calon debitur, dipergunakan untuk apa kredit tersebut, serta jangka waktu yang diinginkan calon debitur).

Dalam kesempatan ini loan service memberitahukan kepada calon debitur tabel setoran yang harus dibayarkan tiap bulan 3) Menanyakan agunan yang akan dijadikan jaminan utang. 4) Menanyakan jumlah tanggungan keluarga (anak, orang tua, ataupun saudara) 5) Menanyakan kekayaan dan hutang-hutang lain yang dimiliki oleh calon debitur di bank ataupun lembaga kauangan lainnya. 6) Menanyakan

perkembangan

usaha

calon

debitur

(jika

seorang

pengusaha). c. DUP (Daftar Usulan Pemohon) DUP (Daftar Usulan Pemohon) merupakan hasil keputusan sementara dari analisis yang dilakukan berdasarkan data yang ada, di dalam DUP memuat tentang keterangan tentang calon debitur (nama, alamat, No. rekening), jenis kredit/plafon kredit, jumlah kredit, serta jangka waktu kredit. d. SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit) SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit) merupakan keputusan final dari hasil analisis data yang telah dilakukan, SP3K di terbitkan setelah DUP disetujui dan ditandatangani secara syah oleh pejabat kredit (analis kredit, kepala unit ritel dan kepala cabang pembantu), begitu juga dengan SP3K yang nantinya disetujui dan ditandatangani oleh pejabat kredit. e. Pengikatan Kredit

Pengikatan kredit dilakukan dengan penandatangananan perjanjian kredit antara pihak calon debitur dengan pihak bank yang disaksikan oleh notaris dan developer rumah yang dibeli calon debitur. Sebelum menandatangani perjanjian kredit calon debitur diberi penjelasan secara detail tentang kredit yang calon debitur terima dari bank (seperti: plafon kredit/jenis kredit, jumlah kredit, angsuran kredit, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dll), kewajiban calon debitur dalam membayar angsuran kredit, konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit. Setelah calon debitur menyetujui semua penjelasan tersebut, maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, pada saat itu calon debitur resmi menjadi debitur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto. f. Realisasi kredit Realisasi kredit atau pencairan kredit dilakukan dengan cara pengkreditan No. rekening yang telah dibuka oleh debitur, realisasi dilakukan setelah penandatanganan surat pengikatan kredit selesai.

Gambar 1. Alur dan Prosedur Pengajuan Kredit. B. Perhitungan Kredit

Contoh Soal: Abel mendapat pinjaman KTA untuk kredit agunan rumah dari Bank BTN sebesar Rp 100.000.000 dengan bunga yang dikenakan sebesar 12% per tahun . Abel memilih untuk melunasinya dalam jangka 1 tahun. Abel akan menghitung menggunakan 3 jenis perhitungan bunga yaitu flat rate, sliding rate, dan anuitas. 1) Flat Rate Tabel 2. Perhitungan Flat Rate. Angsuran/ Bulan Saldo Akhir Bulan

Bunga

Total Angsuran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah

100.000.000 91.666.667 83.333.334 75.000.001 66.666.668 58.333.335 50.000.002 41.666.669 33.333.336 25.000.003 16.666.670 8.333.337

8.333.333 8.333.333 8.333.333 8.333.333 8.333.333 8.333.333 8.333.333 8.333.333 8.333.333 8.333.333 8.333.333 8.333.333 99.999.996

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000

9.333.333 9.333.333 9.333.333 9.333.333 9.333.333 9.333.333 9.333.333 9.333.333 9.333.333 9.333.333 9.333.333 9.333.333 111.999.996

Bunga 1.000.000 916.666,67 833.333,34 750.000,01 666.666,68 583.333,35 500.000,02 416.666,69 333.333,36 250.000,03 166.666,7 83.333,37 6.500.000,22

Total Angsuran 9.333.333 9.249.999,67 9.166.666,34 9.083.333,01 8.999.999,68 8.916.666,35 8.833.333,02 8.749.999,69 8.666.666,36 8.583.333,03 8.499.999,7 8.416.666,37 106.499.996,2

2) Sliding Rate Tabel 3. Perhitungan Sliding Rate. Angsuran/ Bulan Saldo Akhir Bulan 1 100.000.000 8.333.333 2 91.666.667 8.333.333 3 83.333.334 8.333.333 4 75.000.001 8.333.333 5 66.666.668 8.333.333 6 58.333.335 8.333.333 7 50.000.002 8.333.333 8 41.666.669 8.333.333 9 33.333.336 8.333.333 10 25.000.003 8.333.333 11 16.666.670 8.333.333 12 8.333.337 8.333.333 Jumlah 99.999.996

3) Anuitas Tabel 4. Perhitungan Anuitas. Bulan Saldo Akhir

Angsuran/

Bunga

Total Angsuran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah

100.000.000 92.160.000 84.241.600 76.244.016 68166.456,16 60.008.120,72 51.768.201,93 43.445.883,95 35.040.342,79 26.550.746,22 17.976.253,68 9.316.016,214

Bulan 7.840.000 7.918.400 7.997.584 8.077.559,84 8.158.335,438 8.239.918,793 8.322.317,981 8.405.541,161 8.489.596,572 8.574.492,538 8.660.237,463 8.746.839,838 99.430.823.62

1000000 921600 842416 762440.16 681664.562 600081.207 517682.019 434458.839 350403.428 265507.462 179762.537 93160.1621 6.649.176,38

8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 106.080.000

Dapat disimpulkan metode yang paling menguntungkan adalah dengan menggunakan metode sliding rate dengan bunga yang paling kecil yaitu Rp. 6.500.000,22.

Menurut

wawancara

kami

Bank

BTN

cabang

Purwokerto

menggunakan dua metode yaitu flat rate dan anuitas. Metode flat rate digunakan di awal dan ketika sudah berjalan kemudian menggunakan metode anuitas. C. Evaluasi Kredit

Sesuai dengan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengharuskan setiap bank mempunyai pedoman analisis guna menghindari adanya resiko, maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto menerapkan pedoman analisis dasar 5C yang kemudian dituangkan dalam laporan perangkat analisa kredit, dan laporan perhitungan kelayakan/skoring (credit scoring model).

Evaluasi yang dilakukan oleh loan service yang merupakan analis kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto berdasarkan atas data informasi yang telah diperoleh melalui berkas-berkas yang telah diajukan oleh pemohon/calon debitur. Namun terkadang ada beberapa pemohon yang memalsukan informasi pada berkas-berkas permohonan kredit, maka loan service yang merupakan analis kredit melakukan pencarian data informasi dengan beberapa metode lain. Berikut ini beberapa metode lain yang digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Purwokerto dalam memperoleh data informasi : a. Wawancara Wawancara dilakukan setelah calon debitur memasukan dokumen permohonan kredit kepada Loan Service. Wawancara bertujuan untuk mengetahui watak/karakter calon debitur guna mengenal calon debitur, untuk mangetahui kebenaran data yang telah di tulis calon debitur, didalam form pengajuan kredit, serta informasi-informasi lain yang sekiranya dibutuhkan. Hasil wawancara akan dituangkan dalam sebuah laporan wawancara. b. OTS (On The Spot) OTS (On The Spot) merupakan kegiatan penilaian agunan calon debitur yang dilakukan oleh petugas Loan Administration/Administrasi Kredit guna mengetahui kebenaran agunan, legalitas agunan, layak atau tidaknya barang dijadikan agunan serta mengetahui harga pasaran agunan/harga taksasi bank. Untuk kredit perumahan (KPR) agunan berupa sertifikat rumah yang akan

dibeli, selama kredit debitur belum lunas sertifikat tetap ditahan oleh pihak bank. c. Informasi Bank to Bank PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam mencari Informasi calon debitur melalui bank to bank dapat dilihat dari SID (Sistem Informasi Debitur) yang diperoleh dari BI (Bank Indonesia). Didalam SID bisa dilihat karakter calon debitur, antara orang yang mempunyai karakter baik dan orang yang mempunyai karakter kurang baik. Dalam pemberian kredit oleh bank, ada dua jenis karakter orang yang perlu diwaspadai dan dihindari guna mencegah adanya kredit bermasalah. Setelah dilakukan analisis dasar 5C, hasil analisis dituangkan kedalam dua laporan guna memudahkan pejabat kredit lain (kepala unit ritel, kepala cabang pembantu) melihat dan menganalisa permohonan kredit calon debitur, laporan tersebut meliputi : a. Perangkat Analisa Kredit Didalam perangkat analisa kredit terdapat beberapa informasi mengenai : 1) Data Pemohon Data pemohon diperoleh berdasarkan informasi dari berkas permohonan kredit yang kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara dan hasil survey/OTS (on the spot). 2) Permohonan Kredit

Permohonan kredit berisi tentang kebutuhan kredit yang diperlukan oleh calon debitur, penggunaan kredit tersebut, dan angsuran

kredit.

Besarnya

permohonan

kredit

yang

dapat

direalisasikan oleh bank disesuaikan dengan besarnya nilai agunan dan jumlah pendapatan bersih yang diterima. 3) Data Penghasilan Data penghasilan yang dimaksud yaitu penghasilan yang diperoleh oleh calon debitur baik penghasilan suami maupun istri, serta data biaya-biaya hidup (biaya rumah tangga, biaya pendidikan, biaya tanggungan, dll) yang dikeluarkan oleh calon debitur guna mengetahui pendapatan bersih yang dimiliki oleh calon debitur. Penghitungan

pendapatan

bersih

bertujuan

untuk

mengetahui

kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran tiap bulan. 4) Legalitas Agunan Legalitas

agunan

merupakan

pengakuan

secara

hukum

kebenaran akan adanya agunan, hal ini bertujuan untuk memperoleh jaminan kepastian

atas agunan, karena agunan merupakan alat

pengaman bagi bank sehingga diperlukan adanya kepastian. 5) Evaluasi Kredit Evaluasi kredit dalam hal ini KPR, maka yang dinilai meliputi: lokasi perumahan, kenyamanan, lokasi agunan, jarak fasilitas sosial,

jenis jalan lingkungan,, kondisi jalan, resiko banjir, kondisi wilayah agunan, sarana dan prasarana, jumlah akses jalan keperumahan. b. Perhitungan Kelayakan/Skoring (Credit Skoring Model) Didalam perhitungan kelayakan, yang dinilai meliputi : 1) Kemampuan Membayar (Ability To Pay) Kemampuan

membayar

calon

debitur

diukur

dengan

mempertimbangkan pendidikan, usia, penghasilan calon debitur. Pendidikan kaitannya dalam memperoleh pekerjaan guna jaminan memperoleh penghasilan serta kesadaran dalam memenuhi kewajiban dari calon debitur untuk membayar hutang, usia kaitanya dengan seberapa lama calon debitur mampu membayar hutang (jika usia sudah rentan penyakit tidak dibolehkan memperoleh kredit jangka panjang), penghasilan kaitanya dengan penghasilan bersih yang diterima oleh calon debitur guna mengukur seberapa besar kemampuan membayar angsuran. 2) Kemauan Membayar Kembali (Willingness To Repay) Analisis terhadap kemauan membayar calon debitur diukur dari jarak tempat kerja dengan kantor Bank BTN, dan jarak antara tempat kerja dengan agunan, jarak dijadikan ukuran karena semakin jauh jaraknya semakin memakan waktu untuk menempuhnya maka dapat menyebabkan rendahnya kemauan calon debitur untuk membayar angsuran ke bank.

3) Kahandalan Agunan (Collateral) Kehandalan agunan dinilai secara ekonomis yaitu dapat dengan mudah dikonversikan dengan uang tunai (marketability) dan nilai agunan tersebut tidak mudah mengalami penurunan nilai/penyusutan secara drastis dan dinilai secara yuridis (legalitas) yaitu pengakuan secara hukum atas agunan, guna memperoleh kepastian secara hukum. Daftar Pustaka Tambahan Hasibuan, Malayu. 2001. Dasar – dasar Perbankan. Bumi Aksara. Jakarta.

IV. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran