Integrasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Melalui Siskesda.ppt

INTEGRASI PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN MELALUI SISKESDA DI KABUPATEN WONOSOBO

Dasar • UU 32/2004 Pasal 136 : Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kab/Kota dan tugas pembantuan • UU 23/2014 Pasal 236: Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. • Desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah Pusat kepada Daerah • Otonomi: penerimaan urusan pemerintahan yg diserahkan oleh Daerah

Latar belakang pemikiran Sinergi Dinkes, RSU, & Puskesmas belum optimal: (disharmoni?) • Belum ada pembagian tugas antara Dinkes, RSU, & Puskesmas selaku penyelenggara urusan kesehatan di Daerah • RSU terkesan berdiri sendiri, ‘terlepas’ dari Dinkes selaku penanggung jawab urusan kesehatan • Puskesmas tergantung Dinkes: pelaksana kegiatan dinkes, tidak dapat memanfaatkan pendapatan secara langsung

Pelaksanaan JKN mulai 1 Januari 2014 • Fokus pada Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang notabene "private goods" • Perhatian pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang merupakan 'public goods" minimum • Menggunakan sistem kapitasi, sementara puskesmas belum punya pos anggaran sendiri (Permendagri 59/2007) • Mayoritas alokasi dana kesehatan untuk UKP (DAK, DBHCHT, TP, APBD I, APBD II) • Puskesmas bisa mengelola pendapatannya bila ditetapkan sebagai BLUD secara penuh

SKN (Perpres 72/2012) cenderung ‘general’ • Belum mengakomodir kondisi & kebutuhan spesifik daerah • Daerah tidak punya guidance bagaimana mengoperasionalkan SKN di wilayah

Desentralisasi vs Otonomi • Proses desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah • Proses otonomi: penerimaan urusan pemerintahan yg diserahkan oleh Pemerntah Pusat oleh Pemerintah Daerah • UU 32/2004 Pasal 136 : Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kab/Kota dan tugas pembantuan • Inisiatif menyusun SISKESDA: urusan kesehatan lebih tertata dan dapat ditangani lebih sistematik

UU 32/2004 direvisi UU 23/2014 mengamanahkan kesehatan sebagai urusan wajib/ konkuren

Inisiatif menyusun SISKESDA (Perda No. 6/2014

PP 38/2007 menjelaskan secara garis besar porsi urusan kesehatan Kab/Kota

SK Menkes 922/2008 lebih memperjelas tentang urusan kesehatan di Kab/Kota

Kab/Kota tidak punya guidance bagaimana mengoperasionalkan SKN di Daerah

Perpres 72/2012 memperjelas bagaimana mewujudkan UU Kesehatan dengan SKN

Maksud • Sebagai pedoman dan memberikan arah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta.

Tujuan • Terselenggaranya urusan kesehatan oleh semua potensi yang ada di Daerah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Arah Wonosobo ke Depan • • • •

industri pariwisata alam berbasis pedesaan orientasi pertanian antisipasi pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional • antisipasi pelaksanaan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Arah SISKESDA Wonosobo • Mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untuk mendukung industri pariwisata • Memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama di pedesaan • Antisipasi penggunaan bahan kimia dalam industri pertanian yang berdampak pada kesehatan • Menyesuaikan fasilitas pelayanan kesehatan dengan standar yang diminta oleh kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional • Peningkatan pemantauan dan pengendalian terhadap masuknya sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan makanan.

Ruang Lingkup • Upaya Kesehatan • Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan • Sumber Daya Manusia. Kesehatan • Pembiayaan Kesehatan • Manajemen Kesehatan

Upaya Kesehatan Prioritas • • • • • • • • • • • • • • • •

Kesehatan ibu, anak, remaja dan KB Perbaikan Gizi masyarakat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Perawatan kesehatan masyarakat Kesehatan sekolah Kesehatan Kerja Kesehatan Usia Lanjut Kesehatan jiwa Pelayanan kesehatan pada bencana Kesehatan gigi dan mulut Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran Pengembangan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer Pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat

Penguatan UKM hingga Tingkat Desa • UKM Tingkat Pertama • UKM Tingkat Desa • UKM Tingkat Kecamatan

: Pos UKM Desa : Puskesmas

• UKM Tingkat Kedua

: Dinas Kesehatan

Penguatan Jaringan UKP: milik daerah maupun swasta • UKP Tingkat Pertama: puskesmas, klinik pratama, praktek dokter/dokter gigi, praktek perawat/home care, praktek bidan, praktek fisioterapis, pengobatan tradisional. • UKP Tingkat Kedua: RS setara kelas C dan D, praktek dokter/dokter gigi spesialis, praktek perawat spesialis, klinik utama. • Penetapan RSUD dan puskesmas menjadi BLUD

Sediaan Farmasi, Perbekes, dan Makanan • Ketersediaan dan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan • Pengelolaan pelayanan kefarmasian • Pembinaan dan pengawasan peredaran sediaan farmasi & perbekalan kesehatan • Pembinaan dan pengawasan produksi pangan industri rumah tangga, makanan jajanan, jasa boga, rumah makan dan restoran.

SDM Kesehatan • Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui: uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, pemberian izin praktek/izin kerja, remunerasi, insentif, penghargaan, dan sanksi. • Penyediaan anggaran untuk pendidikan berkelanjutan pada tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik Daerah dan swasta. • Pengadaan tenaga kesehatan non PNS untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua PPK- BLUD.

Pembiayaan Kesehatan • Alokasi anggaran kesehatan minimal 10 % APBD di luar gaji. • Sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi: • UKM tingkat pertama dan tingkat kedua. • UKP bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar yang tidak terdaftar sebagai peserta PBI BPJS. • 1/3 anggaran kesehatan digunakan untuk: • Belanja modal UKP tingkat pertama & kedua milik Daerah • Belanja modal fasilitas kesehatan tingkat pertama milik desa

Manajemen Kesehatan      

Perencanaan Pembagian tugas otonomi kesehatan Penganggaran Evaluasi Data Kesehatan/ Informasi Kesehatan Perlindungan hukum tenaga kesehatan

Pembagian Tugas Otonomi Kesehatan • Dinas Kesehatan adalah penanggung jawab penyelenggaraan otonomi kabupaten bidang kesehatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). • Rumah Sakit Umum Daerah adalah fasilitas kesehatan yang bertugas melaksanakan UKP tingkat kedua/ketiga dengan status PPK-BLUD. • Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang bertugas melaksanakan UKP dan UKM tingkat pertama dengan status PPK-BLUD. • Pos Kesehatan Masyarakat Desa (Pos UKM Desa) adalah fasilitas kesehatan yang bertugas melaksanakan UKM tingkat pertama yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Tanggung Jawab Dinas Kesehatan • Mengatur penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten • Meyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Kedua • Memimpin dan menggerakkan seluruh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pada situasi KLB/bencana • Mengelola data kesehatan yang bersumber dari kegiatan pelayanan kesehatan perorangan/masyarakat di wilayah kerja kabupaten

Tanggung Jawab RSUD • Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat kedua/ketiga; • Menerima dan mengembalikan rujukan dari fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama; • Memberikan bimbingan teknis pada tenaga kesehatan fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama; • Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana.

Tanggung Jawab Puskesmas • Menyelenggarakan UKP tingkat pertama; • Menyelenggarakan UKM tingkat pertama; • Mengkoordinasikan fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah kerja puskesmas; • Mengelola data yang bersumber dari data pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam wilayah kerjanya; • Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap Pos UKM Desa dan UKBM dalam wilayah kerjanya.

Tanggung Jawab Pos UKM Desa • Melaksanakan UKM Tingkat Pertama di wilayah desa: peningkatan dan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar, pengamatan dan mitigasi bencana, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kapasitas lokal. • Melaksanakan surveilans, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang.

Terima kasih