Indonesia Dalam Perangkap Kapitalisme Global

INDONESIA DALAM PERANGKAP NEOLIBERALISME DAN KAPITALISME GLOBAL OLEH: ANTIK BINTARI DISAMPAIKAN DALAM KAJIAN KONTEMPORER KRISIS EKONOMI GLOBAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK PEMERINTAHAN

 Tak

bisa dielakkan, krisis di AS ini jelas akan memberikan dampak negatif kepada Indonesia. Tinggal persoalannya, seberapa besar dampaknya sangat bergantung kepada bagaimana kita merespons krisis tersebut.

 Secara

teori, krisis di AS itu akan berpengaruh kepada Indonesia melalui tiga jalur atau transmisi: (i)

Krisis

ekonomi pada 1997-1998 adalah home grown but not home alone, ia tumbuh dan berkembang karena persoalan domestik, walaupun kita tidak sendiri. Sementara itu, gejolak saat ini sepenuhnya disebabkan oleh faktor eksternal yang terjadi di AS. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini (2008) betapapun kuatnya fundamental suatu negara, ia tidak

Banyak

informasi terkait krisis keuangan Amerika Serikat berikut dampaknya terhadap dunia. Indonesia sudah merasakan dampaknya meski terbatas, yakni dalam bentuk jatuhnya harga saham di pasar modal, turunnya nilai rupiah dan turunnya cadangan devisa karena arus modal keluar

Hal

tersebut di atas, bisa jadi salah satunya karena sesungguhnya secara struktural kita masih belum siap untuk memasuki pasar global. Karena struktur industri, baik manufaktur maupun jasa, masih mengalami ketergantungan tinggi terhadap produk impor. Selain itu keberpihakan terhadap liberalisasi perdagangan yang

Menurut

Chacholiades (1978) partisipasi dalam perdagangan internasional bersifat bebas (free) sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Di sisi internal, keputusan suatu negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan (choice) oleh sebab itu sering dikatakan perdagangan seharusnya

NEOLIBERALISME  istilah

neoliberalisme menunjuk pada gejala yang mirip dengan tata ekonomi 30 tahun terakhir dengan masa kejayaan liberalisme ekonomi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang ditandai dominasi financial capital dalam proses ekonomi.  Neoliberalisme berisi kecenderungan lepasnya kinerja pemodal dari kawalan, tetapi dalam bentuk yang lebih ekstrem. Neoliberalisme kadangkala dianggap sebagai cara para tuan besar pemodal untuk merebut kembali kekuasaan,

Paham

ekonomi neoliberal ,dikemudian hari dikembangkan oleh Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, prinsip utama bisnis ekonomi adalah mencari keuntungan. Tetapi, gagasan ini, kemudian banyak ditentang, karena bisnis tidak semata-mata hanya mencari keuntungan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial: memelihara

Farid Gaban, Inti Pandangan Neoliberalisme, http: //bagusalfa.blogspot.com/2006/12/inti-pandanganneoliberalisme.html

Gagasan

Filosofi (Konsep) Neoliberalisme Pertama, menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19   Kapitalisme abad ke-19 menghargai kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam urusan kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam

Kedua,

mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas: pasar yang berkuasa  Untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas, kaum neoliberalisme selalu mengusung “kebebasan” dan tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, perdagangan bebas adalah sebuah

Hal

tersebut sesuai dengan maksud Konsensus Washington: “untuk menghancurkan seluruh rintangan nasional terhadap perdagangan, mengakhiri proteksionisme, memperluas pasar dan zona bebas, dan memungkinkan mengalirnya modal kemana saja dengan kendala dan regulasi minimal .” (Garrison, Jim, America as Empire: Global

Ketiga,

menolak (mengurangi) campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestic  Gagasan ini terfokus pada metode pasar bebas, pembatasan campur tangan pemerintah yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hakhak milik pribadi.

 Keempat,

memangkas anggaran publik untuk layanan sosial.  Kurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, karena semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah (seandainya hal ini berkurang berarti peran pemerintah juga berkurang). Kelima, deregulasi: hambatan dan hukum perdagangan harus dihapus. Keenam, privatisasi: aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta (non-pemerintah). Ketujuh,

(1) Beberapa contoh penerapan sistem ekonomi Neoliberalisme yang didukung oleh pemerintah Indonesia, seperti: atau penjualan BUMN Privatisasi

kepada pihak perusahaan swasta. Pencabutan subsidi terhadap pelayanan publik dilakukan secara pasti oleh pemerintah yang berkuasa pasca reformasi. Pencabutan subsidi ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan transnasional atau multinasional dapat bersaing dengan

(2) Liberalisasi

pasar yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dalam pertanian. Negara memilih kebijakan impor beras dari negara asing dengan dalih persediaan beras nasional tidak mencukupi, tetapi sebenarnya impor beras ini dilakukan agar beras-beras yang diproduksi oleh negara-negara lain dapat masuk ke Indonesia dan bersaing dengan beras nasional

(3) Penguasaan

sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing yang diterapkan oleh pemerintah melalui kebijakannya tentunya akan berdampak pada keuntungan yang semakin sedikit yang diperoleh oleh Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Utang Luar Negeri yang selama ini diterapkan oleh pemerintah ternyata telah menjadi alat untuk melemahkan dan membuat ketergantungan

(4) Regulasi

investasi yang diterapkan oleh pemerintah sebenarnya untuk membuat investor nyaman berinvestasi seperti intensif pajak, membangun iklim investasi yang kondusif yang berarti keamanan yang terjamin, serikat buruh yang “ramah” serta sistem tenaga kerja yang fleksibel tidak jarang hal ini dikuti dengan pola reprsesif Pemerintah dengan cara

Stiglitz

(mantan wkl presiden Bank Dunia) mengatakan bahwa ekonomi pasar bebas tidak pernah menghasilkan efisiensi karena adanya informasi asimetris dari pelaku pasar. Invisible Hand yang mengatur pasar, sejatinya tidak pernah ada. Yang ada adalah bahwa pelaku pasar yang menguasai informasi akan meneguk keuntungan atas kerugian mereka yang miskin informasi.

Stiglizt

juga mengungkapkan bahwa aturan perdagangan dunia cenderung menenggelamkan kedaulatan negara-negara miskin, menguntungkan negara-negara kaya dan korporasi. Model atau resep Amerika yang dipaksakan atas negara-negara miskin cenderung merusak dan menimbulkan kebencian atau perlawanan

PERLUNYA DIKEMBANGKAN SEBUAH KONSEP KAPASITAS OTONOM NEGARA, KONSEP INI DITARIK DARI GARIS BATAS ANTARA TEORI KETERGANTUNGAN DAN TEORI OTONOMI

Kapasitas Otonom Negaran Kapasitas

otonom negara mengacu pada kemampuan relatif negara untuk mendefinisikan, mengimplementasikan dan mencapai tujuan-tujuan alternatifnya sendiri dengan kebijakan-kebijakan, program-program dan tindakan yang mengatasi semua kelompok dan kelas di dalam juridiksi teritorialnya sendiri, dan dalam serangkaian manuvernya dalam sistem

1. Kapasitas atau kemampuan relatif negara dalam merumuskan masalah-masalah bangsa dan atas dasar itu melakukan program pembangunan yang komprehensif 2. Kapasitas atau kemampuan aktual negara untuk mengintegrasikan struktur industri dan menata transformasi industri dengan langkah-langkah pembangunan industri pendukung yang

3. Kapasitas atau kemampuan relatif negara untuk mencapai tujuan-tujuan sosial-ekonominya yang paling utama, dan mampu mengamankan dan mengontrol arah pembangunan dalam negeri dari ancaman tekanan-tekanan eksternal dan internal

“menjadi tergantung berarti menjadi relatif lemah; menjadi tidak tergantung berarti menjadi relatif kuat, powerful dan berpengaruh” (Robert Packenham, The Dependency Movement:Scholarship and Politics in Development Studies, 1992:133)

Kepustakaan:  Reclaiming

Development: An alternative Economic Policy Manual ( Ha-Joon Chang & Ilene Grabel, London:Zed Books, 2004)  The Dependency Movement: Scholarship and Politics in Development Studies, London:Harvard Univ Press, 1992)  Selamatkan Indonesia: Agenda Mendesak Bangsa ( Amien Rais, Yogyakarta: PPSK Press, 2008).  Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 19861992 (Rizal Mallarangeng, Jakarta: Freedom Institute, 2004)  Strategi Pembangunan Mahathir & Soeharto (Syamsul Hadi, Jakarta:Japan Foundation, 2005)  Krisis Pertama Indonesi (Theo F. Toemion, Jakarta: Royal Standar, 2006)