INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KAJIAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Input Indicators
Process Indicato rs
Rencana Anggaran Rp.93.000.0 00,00
Pelaksana an Kegiatan Kajian Organisasi dan Manajeme n Investasi
Output Indicators 1.
BUKU 1 : Hasil Kegiatan Kajian Orga-nisasi dan Manajemen Inves-tasi Pemerintah Provinsi DIY
2.
BUKU 2 : Rumusan kebijakan penataan organisasi dan manajemen investasi Pemerintah dalam struktur organi-sasi perangkat daerah Provinsi DIY.
3.
BUKU 3 : Rekomendasi penataan orga-nisasi satuan kerja perangkat daerah
Outcome Indicators
Benefit Indicators
Impact Indicators
Pemprov DIY memiliki bahan pertimbangan untuk mengabil keputusan dan menetapkan kebijakan pembentukan organisasi dan manajemen badan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada pengelolaan barang daerah yang bernilai komersial, usaha daerah milik dan investasi Pemerintah
Pemvrov DIY memiliki sumber-sumber penerimaan PAD yang dikelola secara professional, dinamis, produktif dan efisien serta memiliki sistem pengem-bangan perekonomian lokal yang berbasis pada kebijakan kerja-sama investasi Pemerintah dan swasta yang dapat diarahkan untuk meningkatkan dan mem-perluas pembangunan perekono-mian masyarakat
Dapat meningkatnya produktivitas daerah yang meliputi indicator-indikator pertumbuhan ekonomi, pergeseran struktur eko-nomi, perluasan lapangan kerja, pendapatan perkapita, dan pemerataan hasil pembangunan
yang berwenang serta melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan investasi Pemerintah.
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KAJIAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Input Indicators
Process Indicato rs
Rencana Anggaran Rp.83 . 000.000,00
Pelaksana an Kegiatan Kajian Organisasi dan Manajeme n Investasi
Output Indicators
Outcome Indicators
Pemda Kabupaten Sragen memiliki bahan pertimbangan untuk mengabil keputusan dan menetapkan kebijakan pembentukan organisasi 5. BUKU 2 : ma-najemen Rumusan kebijakan dan pengempenataan organisasi badan dan manajemen bangan
4.
BUKU 1 : Hasil Kegiatan Kajian Orga-nisasi dan Manajemen Inves-tasi Pemerintah Kabupaten Sragen
Benefit Indicators
Impact Indicators
Pemda Kabupaten Sragen me-miliki sumber-sumber penerima-an PAD yang dikelola secara professional, dinamis, produktif dan efisien serta memiliki sistem pengembangan perekonomian lokal yang berbasis pada
Dapat meningkatkan produktivitas daerah yang meliputi indicator-indikator pertumbuhan ekonomi, pergeseran struktur eko-nomi, perluasan lapangan kerja,
investasi Pemerintah dalam struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sragen
6.
BUKU 3 : Rekomendasi penataan orga-nisasi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang serta melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan investasi Pemerintah.
perekonomian daerah yang berbasis pada penge-lolaan barang daerah yang bernilai komersial, usaha milik daerah dan investasi Peme-rintah
kebi-jakan kerjasama investasi Peme-rintah dan swasta yang dapat diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas pembangunan perekonomian masyarakat
pendapatan perkapita, dan pemerataan hasil pembangunan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KAJIAN KEBIJAKA PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA MENYIAPKAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Input Indicators
Process Indicato rs
Rencana Anggaran Rp.179.000.
Pelaksana an Kegiatan
Output Indicators BUKU 1 kegiatan kebijakan
:
Outcome Indicators
Benefit Indicators
Impact Indicators
Hasil Menteri Dalam Negeri Pemerintah Daerah Dapat kajian memiliki bahan dapat mengembangkan meningkatnya proyang pertimbangan untuk pola organisasi dan duktivitas daerah
000,00
Kajian Organisasi dan Manajeme n Investasi
mengatur Pena-taan organisasi perangkat dae-rah dalam rangka menyiapkan pelaksanaan peraturan Peme-rintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. BUKU 2 : Hasil Kegiatan Kajian Kebijakan yang mengatur pengelolaan barang daerah. BUKU 3 : Hasil kegiatan kajian kebijakan yang mengatur bentuk badan hukum usaha milik daerah. BUKU 4 : Rekomendasi kebi-jakan yang mengatur penataan organisasi perangkat daerah. BUKU 5 : Rekomendasi kebi-jakan yang mengatur penge-lolaan barang daerah. BUKU 6 : Rekomendasi kebi-jakan yang mengatur bentuk badan hukum usaha milik daerah.
mengabil keputusan dan menetapkan kebijakan yang mengatur penataan organisasi perangkat daerah, kebijakan yang mengetur pengelolaan barang daerah; dan kebijakan yang mengatur bentuk badan hukum usaha milik daerah
manajemen sumbersumber penerimaan PAD yang dikelola secara professional, dinamis, produktif dan efisien serta me-miliki sistem pengembangan perekonomian lokal yang ber-basis pada kebijakan kerjasama investasi Pemerintah dan swasta yang dapat diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas pembangunan perekonomian masyarakat
yang meliputi indicator-indikator pertumbuhan ekonomi, pergeseran struktur eko-nomi, perluasan lapangan kerja, pendapatan perkapita, dan pemerataan hasil pembangunan