Independen Parpol Berbenah

  • November 2019
  • PDF
Download

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA

Overview

Download & View Independen Parpol Berbenah as PDF for free.

More details

  • Words: 793
  • Pages: 3
* * * *

home about sib email sib advertising

usxii print this post print this post kritik multipartai 2 gelombang unjuk rasa ke dprdsu minta usut dugaan korupsi di dispenda dan disdiksu jul 27 saatnya parpol berbenah tajuk rencana add comments <#respond> keputusan mahkamah konstitusi (mk) untuk mencabut sejumlah pasal dalam uu no 32 tahun 2004 khususnya pasal menyangkut pencalonan kepala daerah yang selama ini harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, telah membawa implikasi beragam. salah satunya adalah untuk menentukan pasangan calon yang bakal maju dalam pemilihan kepala daerah ke depan ini, tidak lagi semata-mata bergantung pada partai politik. padahal, salah satu butir dari hasil evaluasi penyelenggaraan pilkada, antara lain telah lebih dari 300 pilkada telah dilaksanakan di indonesia sejak tahun 2005 adalah, perlunya dibuka kran bagi calon independen. ketentuan dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagaimana diatur dalam pasal 59 uu no 32 tahun 2004 seringkali menjegal calon potensial kepala daerah, terutama yang tidak memiliki dukungan keuangan yang kuat. calon independen telah dimungkinkan muncul. jelas, ini suatu lompatan maju dalam demokrasi kita. memang benar, partai politik adalah salah satu pilar demokrasi, namun di masa-masa transisi seperti sekarang ini, kita butuh penguatan demokrasi. demokrasi intinya adalah bagaimana rakyat semakin dihargai dan diposisikan sebagai penentu dalam kebijakan politik. karena itu, calon independen diperlukan agar keseimbangan politik dari dominasi parpol. selama ini, penentu mutlak petarung dalam pilkada adalah parpol. parpol, khususnya pengurus di tingkat pusat, begitu berkuasa. bahkan tak heran, di tingkat internal parpol sendiri pun tak jarang terjadi ketidaksamaan pandangan. pengurus pusat sering memaksakan kehendak. maka selama ini sering kita dengar “instruksi pusat”. instruksi harus diamankan hingga ke tingkat bawah. kalau tidak, siap-siaplah mendapat sanksi dari parpol. keinginan untuk memunculkan calon independen memang menjadi tamparan bagi eksistensi parpol. sepanjang parpol tidak mau berbenah, maka kehadiran calon independen amat diperlukan. hal inilah yang sepatutnya disadari oleh pengurus parpol. jika mereka aspiratif, terbuka, dan merakyat, tentu apa yang disuguhkan parpol dalam pilkada akan mendapat tempat di hati rakyat. dan barangkali tidak perlu muncul tuntutan akan

hadirnya calon independen. apalagi selama ini ada, ajang pilkada menjadi momen untuk memeras para calon kandidat yang akan membeli parpol tertentu menjadi kendala politiknya. harapan kita adalah agar lahir pemimpin yang merakyat, reformatif, dan siap mengabdi pada kepentingan rakyat. oleh karena itu, pilkada harus lebih akomodatif. pilkada harus menjadi ajang politik rakyat. dalam pilkada, rakyat yang berkuasa dan berpesta. karena itu, keinginan rakyat harus didengar dan dijalankan, bila perlu termasuk dengan membuka ruang bagi munculnya calon independen. dengan demikian, demokrasi kita akan semakin bermakna. menguatnya tuntutan dan dukungan dari masyarakat sipil agar pintu bagi calon independen dibuka adalah pertarungan politik, seperti pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah salah satu diantaranya. rakyat menginginkan agar hak-hak mereka semakin dihargai, termasuk mencalonkan diri dalam pilkada, tanpa harus bergantung pada partai politik (parpol). tuntutan tersebut menguat seiring dengan penyelenggaraan pilkada gubernur dan wakil gubernur di provinsi dki. sebab, dengan munculnya, hanya dua pasangan yang akan bertarung dalam pilkada nanti, mengisyaratkan bahwa telah terjadi pemasungan hak-hak politik rakyat. apalagi ada satu pasangan calon yang memborong parpol dalam pencalonannya. jika tradisi seperti ini terus dipertahankan, akan menjadi preseden buruk bagi perjalanan demokrasi kita. untuk itu perlu dicari solusi yang lebih menghargai hak-hak politik dan membuka ruang yang segar bagi pertumbuhan demokrasi kita. demokrasi tidak lagi dikebiri dengan hegemoni politik dari segelintir elit parpol. karena itu, ke depan ini kita harus lebih serius dalam membangun demokrasi kita. elit politik jangan lagi terlalu arogan. yang patut kerjakan adalah bagaimana membangun partai yang benar-benar berfungsi sebagai jembatan aspirasi masyarakat. kalau tidak, partai politik akan ditinggal oleh rakyat. (*) stmik & amik logika leave a reply you must be logged in to post a comment. hariansib.com webhosting by stmiklogika.com webmaster by stmik & amik logika kategori * * * * * *

<javascript:void(null)>

berita utama daerah ekonomi & keuangan kriminal luar negeri marsipature hutanabe

* * * * * * * * *

medan kita olah raga parawisata pembaca menulis pendidikan rubrik sekolah sib polling tajuk rencana taut

* * * *

<javascript:void(null)>

stmik & amik logika hariansib photo login daftar recent comments:

<javascript:void(null)>

* edison : saat saya bertugas di tebing tinggi, tahun 1987, kasus banjir akibat meluapnya sungai... * edison : prihatin. prihatin dan memilukan, itulah kesan yang timbul setelah membaca berita ini.... * tobing : dengan hormat, kepada pak kapolres mohon sesegera mungkin tersangka pemerkosa di proses... * pontas : impor makanan cina yang terbukti mengandung formalin masih belum dilarang pemerintah.... * pontas : bapak anggota dewan yth! kami sbg warga senang dengan temuan bapak di daerah sumut,... ------------------------------------------------------------------------

Related Documents

Independen Parpol Berbenah
November 2019 20
Calon Independen
December 2019 49
Independen Espos
November 2019 23
Solusi Independen
November 2019 21
Profil Parpol
December 2019 14
Calon Independen (teddy, Edited)
November 2019 12

Copyright © 2024 PDFCOKE.