Ina_kebijakan Persampahan

Kebijakan PERSAMPAHAN

Permasalahan (1) 1.

Terjadinya stagnasi, bahkan penurunan, dalam penanganan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan • Disebabkan rendahnya kesadaran seluruh stakeholder terhadap peranan penanganan persampahan dalam mendukung kualitas lingkungan hidup yang baik

Permasalahan (2) 2.

3.

Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat meningkatnya sampah yang dibuang ke sungai atau dibakar Menurunnya kualitas pengelolaan TPA • Berubahnya sistem pengelolaan TPA dari sanitary landfill menjadi open dumping • Saat ini tidak ada satu kota pun di Indonesia yang mengelola TPA berdasarkan sanitary landfill

KONDISI PENGUMPULAN SAMPAH SAAT INI

Pengumpulan oleh masyarakat: dan pengangkutan oleh Dinas/PDKebersihan: masih belum memadai

Sumber: Studi GBWMC, 2005 Sumber foto: LES Kab Bandung, 2005

Fasilitas Sampah Publik +TPS belum memadai, truk terlambat datang Æ sampah bertumpuk Æ dibuang ke sungai

KONDISI PENGUMPULAN SAMPAH SAAT INI TPA Kuningan

Pengelolaan TPA belum memenuhi standard yang ditetapkan

TPA Indramayu

TPA Banjarmasih TPA Yogya

Perubahan Paradigma dalam Pengelolaan Persampahan „

Mendekatkan penyelenggaraan layanan ke masyarakat (preferensi individu) Æ konsep dasar desentralisasi layanan persampahan 1.

2.

„

Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya Mengedepankan peran dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah

Mengembangkan kemitraan dengan swasta Æ „

Pemisahan regulator dan operator: pemerintah Æ regulator; penyedia jasa Æ mitra swasta

“Prinsip Umum” dalam Pembangunan Persampahan 1.

2.

3.

4.

Pelayanan yang berpihak pada masyarakat miskin pro poor Menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan persampahan dan daya dukung lingkungan - pro lingkungan Meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam penyelenggaraan persampahan - partisipasi total Mengoptimalkan penerapan prinsip kepengusahaan yang baik dan prinsip pemulihan biaya dalam penyelenggaraan persampahan - good corporate governance

“Prinsip Umum” dalam Pembangunan Persmpahan 5.

6. 7.

Penyelenggaraan layanan berdasarkan kebutuhan nyata Æ “real demand survey” Mengefektifkan penegakan hukum Mengembangkan mekanisme kerjasama antardaerah dan antarsektor dalam penyelenggaraan persampahan - regionalisasi

KEBIJAKAN dan STRATEGI PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN

Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya Strategi: „ Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce- Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga „ Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsetif dalam pelaksanaan 3R

KEBIJAKAN dan STRATEGI PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan Strategi: „ Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah „ Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum „ Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah „ Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat „ Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta

KEBIJAKAN dan STRATEGI PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan Strategi: „ Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan „ Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan „ Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah Sanitary Landfill „ Meningkatkan pengelolaan TPA Regional „ Penelitian, pengembangan dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan

KEBIJAKAN dan STRATEGI PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan Strategi: „ Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola „ Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan „ Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator „ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain „ Meningkatkan kualitas SDM „ Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai lamdasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan „ Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

KEBIJAKAN dan STRATEGI PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN

Pengembangan alternatif sumber pembiayaan Strategi: „ Penyamaan persepsi para pengambil keputusan „ Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan

Sasaran RPJM 1.

Sasaran pembangunan dan pengelolaan persampahan: • Meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 75% hingga akhir tahun 2009 • Meningkatnya kinerja pengelolaan TPA yang ramah lingkungan

Arah Kebijakan RPJM 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Menciptakan kesadaran stakeholder Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam rangka mencapai target hingga akhir tahun 2009 Menciptakan iklim kondusif bagi swasta untuk aktif memberikan pelayanan persampahan Menciptakan peraturan perundangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta dalam pelayanan persampahan Mendorong terbentuknya regionalisasi pelayanan persampahan dan drainase Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundangan yang terkait Meningkatan kualitas sumber daya manusia

Program - Program (1) 1.

Pemberdayaan Masyarakat Tujuan: meningkatkan kesadaran masyarakat untuk „ mengurangi timbulan sampah, „ meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan persampahan

Program - Program (2) 2.

Pengembangan Kelembagaan Tujuan: mewujudkan tata kelembagaaan yang efektif, akuntabel, dan transparan agar: „ Tersedia perangkat perundangan yang mengatur hubungan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan persampahan dan drainase „ Tercipta sumber pembiayaan baru „ Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar wilayah

Program - Program (3) 3.

Peningkatan Kinerja Pelayanan Persampahan dan Drainase Tujuan: meningkatnya kinerja pengelolaan TPA yang ramah lingkungan agar: „ „ „

Cakupan pelayanan persampahan bertambah Pemanfaatan teknologi tepat guna meningkat Kinerja pengelola persampahan dan drainase meningkat

Sekian – Terima Kasih