I.docx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Salah satu masalah kesehatan yang kini sedang dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah HIV dan AIDS. Menurut Kementerian Kesehatan RI, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang/menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Kota Semarang, merupakan salah satu kota besar di Indonesia tentu tidak lepas dari masalah HIV dan AIDS. Jumlah penemuan kasus pada tahun 2015 yaitu sebesar 456 kasus. Sedangkan data untuk kasus HIV tahun 2015 untuk Kota Semarang saja sebanyak 151 orang, dengan kondisi 51 orang sudah pada stadium AIDS. Jumlah kasus HIV terbanyak hingga tahun 2016 terdapat di Kecamatan Semarang Utara yaitu 97 kasus. Semarang Utara merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang letaknya di pesisir pantai Kota Semarang dan merupakan jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Semarang Utara juga merupakan daerah pemukiman kaum urban. Sehingga tidak menutup kemungkinan wilayah Semarang Utara menjadi wilayah Kota Semarang yang memiliki kasus HIV/AIDS paling tinggi.

B. Tujuan dan Manfaat Untuk mendeskripsikan dan manganalisis keberhasilan layanan sosialisasi HIV dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Semarang Utara.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai layanan sosialisasi HIV/AIDS dalam mengidentifikasi potensi masalah yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan mendorong warga yang beresiko masalah HIV/AIDS untuk periksa ke puskesmas.

1

BAB II MEKANISME PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS Langkah pertama dalam mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas adalah dengan menyusun RUK yang meliputi usulan kegiatan wajib dan usulan kegiatan pengembangan. Penyusunan RUK Puskesmas harus memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku baik secara global, Nasional maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di Puskesmas. Dokumen pendukung yang dimaksud berupa RPJMD, Renstra Dinkes, dan RSB Puskesmas.

Puskesmas perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui Forum

Kesehatan Desa. RUK harus dilengkapi pula dengan usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana, prasarana dan operasional Puskesmas. RUK yang disusun merupakan RUK tahun mendatang (H+1). Penyusunan RUK tersebut disusun pada bulan Januari tahun berjalan (H), berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan tahun sebelumnya (H-1), dan diharapkan proses penyusunan RUK telah selesai dilaksanakan di Puskesmas pada akhir bulan Januaritahun berjalan (H). RUK yang telah disusun dibahas di Dinas Kesehatan Kabupaten, diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten. Selanjutnya RUK Puskesmas yang terangkum dalam usulan Dinas Kesehatan Kabupaten akan diajukan ke DPRD untuk memperoleh persetujuan pembiayaan dan dukungan politis. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, selanjutnya di serahkan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi biaya yang telah disetujui tersebut, Puskesmas menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan. Sumber pembiayaan Puskesmas selain dari anggaran daerah (DAU) adalah dari pusat yang dialokasikan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten. RPK disusun dengan melakukan penyesuaian dan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan, oleh karena RPK yang disusun adalah persetujuan atas RUK tahun yang lalu

(H-1), alokasi yang diterima tidak selalu sesuai dengan yang

diusulkan, adanya perubahan sasaran kegiatan, tambahan anggaran (selain DAU) dan lainlainnya.

2

BAB III TAHAP PENYUSUNAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS A. Tahap Persiapan Berdasarkan pedoman perencanaan puskesmas yang dikeluarkan oleh Depkes tahun 2006, tahap awal dalam menyusun perencanaan tingkat puskesmas adalah tahap persiapan yakni salah satu diantaranya kepala puskesmas membentuk tim penyusun perencanaan tingkat puskesmas yang anggotanya terdiri dari staf puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7 informan yang diwawancarai memiliki jawaban yang berbeda ketika ditanyakan tentang adanya staf yang ditunjuk sebagai tim penyusun perencanaan tingkat puskesmas. 3 informan mengatakan ada, 2 informan mengatakan tidak ada dan 2 informan mengatakan mengerjakan bersama-sama. Menurut mereka pada dasarnya ada atau tidak staf atau tim penyusun dalam perencanaan tingkat puskesmas tidak mempengaruhi pelaksanaan penyusunan perencanaan tingkat puskesmas yang ada di Kota Semarang Utara, semua tetap berjalan dengan baik.

B. Analisis Situasi Melalui hasil observasi dan wawancara, diperoleh data bahwa puskesmas juga telah melakukan tahapan yang kedua yaitu analisis situasi dimana puskesmas telah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan tingkat puskesmas, baik data umum maupun data khusus. Misalnya data wilayah kerja, data penduduk, data sumber daya, data sekolah, data kematian, data kunjungan kesakitan, data KLB (Kejadian Luar Biasa), dan data lainnya. Jumlah penemuan kasus pada tahun 2015 yaitu sebesar 456 kasus. Sedangkan data untuk kasus HIV tahun 2015 untuk Kota Semarang saja sebanyak 151 orang, dengan kondisi 51 orang sudah pada stadium AIDS. Jumlah kasus HIV terbanyak hingga tahun 2016 terdapat di Kecamatan Semarang Utara yaitu 97 kasus.

3

C. Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) 1. Sosialisasi HIV pada masyarakat Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS (pencegahan dan pengendaliannya) seluruh masyarakat kelompok berisiko, pasangan usia libur, suspek HIV 2. Penggerakan masyarakat dalam pembentukan Warga Peduli AIDS Agar para Warga Peduli AIDS (WPA) mampu mengidentifikasi potensi masalah yang berkaitan dengan HIV/AIDS dan mendorong warga yang beresiko masalah HIV/AIDS untuk periksa ke puskesmas. 3. Sosialisasi HIV pada ibu hamil Untuk mencegah transmisi lewat ibu hamil 4. Penyuluhan HIV ke anak sekolahan Setelah dilakukan penyuluhan, peserta mengerti tentang HIV/AIDS 5. Pemeriksaan Hb pada remaja putri disekolah Untuk diketahui pemeriksaan Hb yang rendah D. Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) 1. Melaksanakan pelayanan medis di ruang pemeriksaan umum a. Memeriksa dan memberikan terapi b. Konseling pada pasien 2. PUSLING (Puskesmas Keliling) Memeriksa dan memberikan terapi pada pasien diluar gedung 3. Penyuluhan di Puskesmas sebelum pemeriksaan Memberikan penyuluhan kepada pasien sebelum pelayanan 4. Pembinaan kesehatan tradisional Meningkatkan kepada masyarakat tentang pengurusan dan cara pengobatan 5. Penyuluhan dan pembinaan desa Meningkatkan kepada masyarakat tentang pengurusan dan cara pengobatan tradisional

4

BAB IV DUKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROSES PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS Di tingkat kabupaten/kota, dinas kesehatan bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan proses dan kegiatan perencanaan kesehatan di kabupaten/ kota, dalam hal ini termasuk Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP). Perencanaan tingkat Puskesmas juga harus dapat mengakomodasikan hasil diskusi pembangunan tingkat desa dan tingkat kecamatan. Dukungan dinas kesehatan kabupaten/ kota dalam proses perencanaan tingkat Puskesmas adalah sebagai berikut : 1. Mengajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota agar diterbitkan Surat Edaran Bupati/ Walikota tentang Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas dan diinformasikan ke seluruh Puskesmas serta semua instansi kesehatan maupun non kesehatan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 2. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar proses perencanaan, pembahasan dan persetujuan terhadap rencana usulan kegiatan dapat diselenggarakan tepat waktu. Sehingga realisasi anggaran dapat tepat waktu, dan_ selanjutnya Puskesmas dapat melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. 3. Pemberian tanda penghargaan kepada Puskesmas yang telah melaksanakan Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan baik dan kepada instansi non kesehatan yang telah memberikan peran_ aktif dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar. 4.

Meningkatkan kerjasama_ lintas sektor dalam _ proses Perencanaan Tingkat Puskesmas melalui forum resmi, seperti rapat tim perencanaan kesehatan kabupaten/ kota maupun kegiatan lainnya dalam rangkaian proses Perencanaan Tingkat Puskesmas. Dalam hal ini dapat ditempuh dengan membentuk Tim Perencanaan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota yang beranggotakan lintas program dan lintas sektor .

5.

Menyusun petunjuk teknis tata cara penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas yang memuat : a. Kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahunan kabupaten/ kota, termasuk ketentuan prioritas upaya kesehatan untuk wilayah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

5

b. Perkiraan target cakupan tahunan masing-masing program dan Puskesmas, termasuk ketentuan-ketentuan pokok untuk pelayanan kesehatan swadaya masyarakat. c. Ketentuan-ketentuan tentang sumber daya (tenaga, peralatan dan pembiayaan). 6.

Supervisi dan bimbingan teknis. a. Melakukan _ pelatihnan bagi staf Puskesmas' dalam pengenalan dan penguasaan Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas serta berbagai kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan di kabupaten/ kota. b. Melakukan bimbingan teknis dalam proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas, untuk : 1)

Memberi penjelasan atas petunjuk teknis penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas sebagai masukan terhadap rencana usulan kegiatan puskesmas yang sedang disusun dan saran-saran perbaikan/umpan balik yang diperlukan.

2)

Membantu kemajuan kegiatan penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas, agar setiap Puskesmas dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan secara tepat waktu.

c. Supervisi dan bimbingan teknis dilakukan terpadu dengan melibatkan sektor non kesehatan yang terkait 7.

Menyusun rencana tahunan kesehatan kabupaten/ kota, dengan proses sebagai berikut : a.

Menyusun Pra-Rencana Tahunan Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil supervisi dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas.

b.

Melaksanakan pertemuan /pembahasan perencanaan kesehatan Kabupaten/Kota dengan membahas Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas.

c.

Menyusun rancangan Rencana Tahunan Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan Pra Rencana Tahunan Kesehatan Kabupaten/Kota dan hasil konsultasi Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas. Rancangan Rencana Tahunan ini dibahas dalam Pra-Rakorbang Kabupaten/Kota yang melibatkan sektor non kesehatan yang terkait.

d.

Menyusun dan menyampaikan Rencana Tahunan Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dibahas dalam Rakorbang Tingkat Kabupaten/Kota.

6

8.

Menyusun Rencana Operasional : a.

Rencana Operasional disusun secara terpadu dengan memperhatikan secara seksama semua kegiatan yang dibiayai dari berbagai sumber (DAU, DAK, APBD).

b.

Rencana operasional disusun dengan memperhatikan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas yang _ sudah diakomodasikan dalam Rencana Tahunan_ Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan Puskesmas dalam proses penyusunannya. Dengan demikian, alokasi kegiatan dan sumber pembiayaan untuk setiap Puskesmas telah termuat dalam Rencana Operasional ini.

7

BAB V PENUTUP

Kesimpulan Menurut Kementerian Kesehatan RI, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang/menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Kota Semarang, merupakan salah satu kota besar di Indonesia tentu tidak lepas dari masalah HIV dan AIDS. Jumlah penemuan kasus pada tahun 2015 yaitu sebesar 456 kasus. Sedangkan data untuk kasus HIV tahun 2015 untuk Kota Semarang saja sebanyak 151 orang, dengan kondisi 51 orang sudah pada stadium AIDS. Jumlah kasus HIV terbanyak hingga tahun 2016 terdapat di Kecamatan Semarang Utara yaitu 97 kasus.

Saran Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan cara pencegahan HIV, cara penularan HIV, pengobatan HIV dan bagaimana cara menghadapi orang yang terkena HIV positif melalui pamflet, banner, koran, dan media sosial. Selain itu juga diperlukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan konselor dalam menghadapi pasien. Kemampuan konselor meliputi kemampuan dalam membangun suasana nyaman agar pasien dapat terbuka mengenai informasi pribadinya.

8

DAFTAR PUSTAKA

https://www.academia.edu/34545630/RPK_RUK_.HIV (diakses tanggal 5 maret 2019 jam 12.00) https://www.slideshare.net/guest3643a1/hivstrategi-dan-rencana (diakses tanggal 5 maret 2019 jam 12.05)

https://www.coursehero.com/file/p2cit4b/RUK-ini-kemudian-diajukan-ke-DinasKabupatenKota-yang-penyebarannya-sudah/ (diakses tanggal 5 maret 2019 jam 12.10)

9