Hukum Perdata Kel 7.docx

MAKALAH HUKUM ORANG DALAM ILMU HUKUM PERDATA Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata

Disusun oleh: Moh. Ainul yakin

(C91217063)

Muh. Riza Nehru Al-Badry

(C91218123)

Nailatus Salamiyah

(C91218129)

Syafaatul Fausiani

(C91218139)

Dosen Pengampu: Muhaki, M. HI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya makalah ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Semua itu tidak terlepas dari pertolongan-Nya, sehingga semua hambatan dan kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata sebagai bahan presentasi. Dalam makalah ini membahas tentang Hukum Orang dalam Ilmu Hukum Perdata. Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk menyempurnakan makalah ini.

Surabaya, 26 Februari 2019

Kelompok 7

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................i DAFTAR ISI ......................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................1 B. Rumusan Masalah ...................................................................................2 C. Tujuan Penelitian ....................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN A. Subjek Hukum Perdata ............................................................................3 1. Pengertian ....................................................................................3 2. Pembagian subjek hukum perdata ...............................................3 B. Kecakapan bertindak dalam hukum perdata ...........................................5 C. Domisili dan keadaan tidak hadir ............................................................6 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................................8

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................9

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum mengatur setiap manusia sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Hukum juga di klasifikasikan menjadi beberapa macam, antara lain adalah Hukum Perdata. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum Perdata sendiri memiliki berbagai macam sistematika, salah satunya adalah Hukum Orang. Istilah Hukum Orang berasal dari terjemahan kata Personenrecht (Belanda) atau Personal Law (Inggris). Hukum Orang yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Definisi ini difokuskan pada wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan Hukum Orang. Subjek hukum sendiri ialah pendukung hak dan kewajiban hukum yang secara kodrati telah dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai mati dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum. Sehingga pada dasarnya semua orang memliki hak, namun tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum. Orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah kebangsaannya, umurnya, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakuannya, dan domisili.

1

B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum perdata? 2. Bagaimana penjelasan kecakapan bertindak dalam hukum perdata? 3. Bagaimana dengan domisili dan keadaan tidak hadir? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui arti dari hukum orang dan subjek hukum 2. Agar kita paham bagaimana kecakapan bertindak dalam hukum 3. Supaya kita mengetahui kedudukan wanita yg sudah menikah dalam bertindak hukum 4. Untuk mengetahui arti dari domisili dan macam-macamnya

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Subjek Hukum Perdata 1. Pengertian subjek hukum Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan recht subject (Belanda) atau law of subject (Inggris). Pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum menurut Algra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum.1 Sedangkan secara artian luas subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban hukum yang secara kodrati telah dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai mati dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum. 2. Pembagian subjek hukum Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum. Di dalam berbagai literatur dikenal dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. (1) Manusia Manusia atau orang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Berlakunya sesorang sebagai pembawa hak dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia,2 kecuali : a. Berdasarkan pasal 2 BW Setiap anak dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingannya

menghendakinya,

apabila

anak

tersebut

meninggal pada saat dilahirkan maka dianggap tidak pernah ada. Contoh : Dalam hal harta warisan. b. Berdasarkan pasal 467 BW 1 2

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 23. Anisa, Subyek dan Obyek Hukum, Gunadarma Uneversity, Jakarta, hlm. 2.

3

Seseorang yang meningalkan tempat kediamannya selama waktu ditentukan minimal 5 tahun dan tidak ada kepastian bahwa dia masih hidup, maka oleh pengadilan dapat dinyatakan bahwa ia telah mati.3 (2) Badan Hukum Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut “Rechtpersoon”, ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.4 Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersamasama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan, dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan.5

Klasifikasi badan hukum : a. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan negara dalam menjalankan pemerintahan. Contohnya lembagalembaga negara, departemen pemerintahan, BUMN, dll. b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu. Contohnya koperasi dan perseroan terbatas. c. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Contohnya yayasan pendidikan dan yayasan keagamaan.6

3

Mala Rahman, Subjek dan Objek Hukum Perdata, diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http:/p/repository.unimal.ac.id/2176 /1/Revisi%2520bab, pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 7.40 4 Soemitro, 1993:10 5 Sri Soedewi Masjchoen, tt: 29 6 Diakses dari pawestrikartini.blogspot.com/2016/03/badan-hukum-sebagai-subjekhukum.html?m=1, pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 8.15

4

B. Kecakapan Bertindak Dalam Hukum Perdata Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah sudah berumur 21 tahun.7 Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Menurut pasal 1330 KUHPer, mereka yang dinyatakan oleh hukum tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum tersebut atau mungkin dalam pelaksanaan

perbuatan

hukumnya

membutuhkan

bantuan

pihak/orang/badan hukum lain, yaitu : 1. Orang yang belum dewasa Orang-orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajiban, dan tidak boleh bertindak di dalam hukum kecuali ada pendamping atau wali. 2. Orang yang ditaruh dibawah pengampu Dibawah ini adalah ketentuan-ketentuan orang yang di taruh di bawah pengampu, yaitu : (1) Seseorang yang karena ketidaksempurnaan akal ditaruh di bawah pengampu dan telah melibatkan dirinya dalam suatu perkawinan. (2) Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seseorang harus mempunyai akal atau tidak gila, tidak bodoh yang dapat memahami hukum. 3. Kedudukan wanita yang telah kawin Untuk wanita yang telah bersuami dinyatakan tidak cakap dalam perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, menghadap di muka hakim itu memerlukan bantuan dan izin dari suami.

7

Ibid (buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)) hlm. 24.

5

C. Domisili dan keadaan tidak hadir Setiap orang harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari sesuai dengan pasal 17 ayat 1 KUHPer. Domisili ialah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal di tempat lain.

Macam-macam domisili : 1. Tempat tinggal yang sesungguhnya Yaitu tempat tinggal dimana seseorang itu sesungguhnya berada. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu : (1) Tempat tinggal bebas Yaitu tempat tinggal yang tidak terikat dan tidak tergantung pada orang lain. Ia bebas untuk menentukan tempat tinggalnya sendiri. (2) Tempat tinggal tidak bebas Yaitu tempat tinggal yang terikat atau tergantung atau mengikuti orang lain. Seperti seorang istri yang mengikuti domisili suaminya, anak-anak yang belum dewasa mengikuti domisili orangtuanya, orang dewasa yang di taruh dibawah pengampu, dan pembantu yang mengikuti domisili majikannya jika mereka ikut tinggal dirumah majikannya.8 2. Tempat tinggal pilihan Yaitu tempat yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Misalnya : si A tinggal di Jombang membeli tanah si B yang ada di Malang namun ternyata tanah milik si B adalah tanah ilegal dan memiliki surat tanah palsu, dalam hal tersebut proses penyelesaian

8

Diakses dari https://www.sumbbu.com/2016/03/hukum-tentang-orang-hukumperdata.html?m=1, pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 9.15

6

sengketa bisa diselesaikan di Malang ataupun di Jombang tergantung persetujuan belah pihak.9

Keadaan tidak hadir yaitu keadaan dimana tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediaman, baik izin atau tanpa izin dan tidak diketahui dimana tempat ia berada.

9

Atita, Tempat Tinggal atau Domisili Menurut KUHPer, 2015

7

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Orang adalah subjek hukum, Subjek hukum adalah subjek yang mendukung hak dan kewajiban, orang dalam arti hukum dapat berupa person dan rechtspersoon. Persoon adalah subjek hukum dalam pengertian sebagai mahluk hidup ciptaan tuhan yang mempunyai akal pikiran, kehendak dan perasaan. Rechtspersoon adalah subjek hukum dalam pengertian yuridis, sebagai suatu organisasi yang di ciptakan oleh manusia. Oleh karena itu, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti manusia pribadi. Orang yang dapat melakukan kecakapan bertindak dalam hukum perdata ialah orang yang dapat melakukan perbuatan hukum. Yaitu, orangorang yang telah dewasa atau sudah kawin. Adapun orang yang tidak dapat melakukan kecakapan bertindak dalam hukum perdata ialah orang yang dalam pelaksanaan perbuatan hukumnya membutuhkan bantuan pihak/orang/badan hukum lain, yaitu : 1. Orang yang belum dewasa 2. Orang yang ditaruh dibawah pengampu 3. Wanita yang bersuami Domisili ialah tempat dimana sesorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibannya dalam setiap perbuatan hukum pencatatan peristiwa hukum. Sedangkan keadaan tidak hadir ialah keadaan dimana orang tersebut pergi meninggalkan tempat kediamannya baik dengan izin atau tanpa izin dan orang tersebut tidak diketahui dimana ia berada.

8

DAFTAR PUSTAKA Anisa, Subyek dan Obyek Hukum, Gunadarma Uneversity, Jakarta, hlm. 2. Atita, Tempat Tinggal atau Domisili Menurut KUHPer, 2015 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 23. Soemitro, 1993:10 Sri Soedewi Masjchoen, tt: 29 Diakses dari https://www.sumbbu.com/2016/03/hukum-tentang-oranghukum-perdata.html?m=1, pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 9.15 Diakses dari pawestrikartini.blogspot.com/2016/03/badan-hukum-sebagaisubjek-hukum.html?m=1, pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 8.15 Mala Rahman, Subjek dan Objek Hukum Perdata, diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http:/p/repository.un imal.ac.id/2176/1/Revisi%2520bab, pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 7.40

9