Hubungan Internasional, Dirangkum Oleh Wida Sanditya Kusuma

Hubungan Internasional & Organisasi Internasional Di rangkum oleh: Wida Sanditya Kusuma XI-IIA-2 SMAN 8 Pekanbaru Riau, Indonesia http://sayawida.blogspot.com

[email protected]

Standar Kompetensi 

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, kamu diharapkan mampu menganalisa Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.

Indikator 

  



Mendeskripsikan pengertian, pentingnya dan saranasarana Hubungan Internasional suatu negara; Menjelaskan tahap-tahap perjanjian Internasional Menganalisis fungsi perwakilan diplomatik; Mengkaji peranan organisasi Internasional, seperti ASEAN & PBB dalam meningkatkan hubungan internasional; Menghargai kerja sama dan perjanjian Internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.

Konsep Hubungan Internasional (HI) & Organisasi Internasional

Pengertian, Pentingnya & Sarana-sarana HI

Kerjasama Internasional (KI)

Organisasi Internasional (OI)

Definisi HI

Perjanjian Internasional

Contoh Organisasi Internasional

Peranan & Sarana

Diplomasi, Propaganda, Poleksosbud, Hankam

Perwakilan Diplomatik

Kebijaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Menghargai Kerja Sama & Perjanjian Internasional

Apa itu Hubungan Internasional?

Hubungan yang terjadi antar individu, kelompok, organisasi maupun negara baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Mengapa kita perlu mengadakan hubungan internasional? 

Karena sifat dasar manusia  makhluk sosial



Setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri

Landasan HI 

Landasan Iidil 



Landasan konstitusional/struktural 



UUD 1945  Pembukaan, alinea ke-IV  Pasal 13

Landasan Operasional   



Pancasila (sila ke-5)

Tap MPR no.IV/MPR/1999 tentang GBHN UU no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional Kepres, Kepmen, Perpu, dll. (selalu diperbaharui)

Kebijakan Politik Luar Negeri ditetapkan pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang BPKNIP

Pengertian Hubungan Internasional adalah hubungan yang mengatur perilaku setiap

negara untuk berinteraksi dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan.







Menurut Daniel S.Papp = Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah internasional dan sistem yang membentuk hubungan Internasional serta para aktor yang terlibat di dalamnya. Menurut Hugo de Groat = Hukum & Hubungan Internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan negara-negara. Bertujuan demi kepentingan bersama dari yang menyatukan diri dalam ikatan tsb. Hugo dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional Menurut Mochtar Kusumaatmadja = dengan adanya hubungan antar bangsa, berkembang pula

Asas-Asas dalam Hubungan Internasional – Asas Kebangsaan (ekstrateritorial)  warga negara tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya dimana dia berada – Asas Teritorial  berlaku bagi semua orang & barang yg berada di wilayahnya baik warga negara atau orang asing

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL a. Negara b. Organisasi internasional  PBB c. Tahta suci  Vatikan d. Palang merah internasional e. Individu f. Pemberontak & Pihak dalam sengketa  PLO,GAM, Hamas

Kegiatan Diplomasi  = Kegiatan yang menyangkut hubungan

antar negara dengan negara lain.

Hubungan Diplomatik Alat-alat perlengkapan/instrument diplomasi, a.l. :  

Departemen Luar Negeri Perwakilan Diplomatik

Alat-alat perlengkapan Republik Indonesia di luar negeri:  

Bidang politik = Perwakilan Diplomatik Bidang non-politik = Perwakilan Konsuler

Dasar pertimbangan Negara menempatkan perwakilannya  Penting/tidaknya

kedudukan negara pengirim dan negara penerima;  Erat/tidaknya hubungan antara negara pengirim dan negara penerima;  Besar/kecilnya kepentingan antara negara pengirim dengan negara penerima.

PERWAKILAN DIPLOMATIK Perwakilan Diplomatik adalah lembaga kenegaraan diluar negeri yang bertugas dalam membina dan menyelenggarakan tugas-tugas hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps Diplomatik, yaitu (C.D)  Duta (Ervoye Extraordinaire et ministre fleni to centiaire) dan menteri berkuasa penuh/Gerzant  Duta besar (Ambassador)  Menteri Residen (Minister Resident)  Kuasa usaha (Charges d`affaires) Pembagian ini didasarkan pada kongres Wina 1815 dan kongres achan 1818. Ketentuan mengenai perwakilan diplomatik RI diatur dalam UUD 1945 pasal 13 “Presiden mengangkat duta

PERWAKILAN DIPLOMATIK Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik, tugas pokok perwakilan Diplomatik secara umum: Menyelenggarakan kepentingan politik negaranya di luar negeri terutama di negara tempat bertugas; 2. Menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara; 3. Melakukan hubungan serta perundingan-perundingan dengan pemerintah negara tersebut; 4. Menciptakan pengertian bersama (Good will); 5. Berkewajiban melindungi kepentingan-kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima. Tugas Utama: 1.

Hak-Hak Perwakilan Diplomatik •Hak Ekstrateritorial adalah hak untuk mengamati tata hukum negeri sendiri(tidak tunduk pada tata hukum negara tempat bertugas). 5.Hak kekebalan Diplomatik (Imunitas) adalah hak imunitas menyangkut diri pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilannya dengan hak ini seorang diplomat berhak mendapat perlindungan istimewa terhadap keselamatan diri serta harta bendanya,anggota Diplomatik tidak tunduk kepada juridiksi pengadilan pidana/perdata dinegara tempat ia bertugas.

PERWAKILAN KONSULER Dalam membina / Menyelenggarakan hubungan yang Non-politis Duta Besar Tadi Dibantu Oleh Korps Consuler Yang Terdiri Dari Konsul Jenderal Konsul Wakil Konsul Agen Konsul Tugas pokok perwakilan konsuler, menjaga duta memajukan kepentingan kepentingan perdangangan, industri, pelayaran dan persetujuanpersetujuan dagang ekonomi lainnya.

Perbedaan antara Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Perwakilan Diplomatik •

Perwakilan Konsuler

• Perwakilan konsuler bisa terdapat Perwakilan diplomatik hanya terdapat 1 di setiap Negara lebih dari 1 di negara penerima; • Bekerja di bidang non-politik penerimanya; • Bekerja di bidang politik; tetapi dapat menjadi politik di • Perwakilan Diplomatik terletak di wilayah kekonsulannya; • Hanya konsul jenderal yang Ibukota Negara penerima; • Duta besar bertanggung jawab terdapat di ibukota negara; • Konsul jenderal langsung pada presiden melalui Menteri Luar Negeri; bertanggung jawab pada Menteri • Pengangkatannya terdapat surat Luar Negeri; • Pengangkatan terdapat surat pengakuan kerja yang disebut Letter of creadance (surat pengakuan kerja disebut exequatur kepercayaan) (surat pengangkatan)

Perjanjian Internasional





Dasar hukum perjanjian internasional adalah pasal 38 ayat 1 piagam mahkamah Internasional, yang menyatakan perjanjian internasional harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional Perjanjian internasional adalah sebagai sumber hukum internasional dengan alasan: – –

Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum, karena perjanjian internasional diadakan secara tertulis Perjanjian internasioanl mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan antara subjek hukum internasional

TAHAP-TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

Berdasarkan konvensi WINA 1969 tentang hukum perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap.Tahap-tahap tersebut dilakukan secara berurutan, yaitu muali dari perundingan, penandatanganan nota, agreement ataupun treaty yang megikat negara-negara yang membuat perjanjian, mengesahkan perjanjian tersebut melalui ratifikasi yang melibatkan dewan perwakilan/parlemen.

1.PERUNDINGAN (NEGOISASI)

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara yang dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu. Wakil-wakil negara melakuakn perundingan terhadap masalah yang harus dilakuakn. Perundingan dilakuakn oleh kepala negara,Mentri luar negeri, atau duta besar. Perundingan dapat juga diwakili oleh pejabat yang dapat memajukan surat kuasa penuh (full Power) apabila perundingan mencapai kesepakatan, perundingan tersebut meningkat pada tahap penandatanganan.

2. PENANDATANGANAN (SIGNATURE) Lazimnya dilakuakn oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganna teks perjanjian sudah dianggap sah jiak dua pertiga suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali ditentukan lain. Namun perjanjian belum dapt dilakukan masing-masing negara apabila beluum diratifikasi oleh masingmasing negaranya atau perjanjian akan berlaku setelah ditandatangani pada waktu diumumkan mulai berlaku atau setelah ditandatangani, perjanjian memasuki tahap ratifikasi atau pengesahan oelh parlemen/ dewan perwakilan rakyat di negaranegara yang menandatangani perjanjian.

3. PENGESAHAN (RATIFIKASI) Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan berwenag (treaty making powers) di negaranya. Penandatanganan atas perjanjian yang bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan dinamakan ratifikasi. Ratifikasi dilakuakn oleh DPR dan Pemerintah perlu mengajak DPR untuk mensahkan perjanjian karena DPR merupakan perwakilan rakyat yang berhak untuk mengetahui isi dan kepentingan yang diemnban dalam perjanjian tersebut. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa masalah perjanjian internasional harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Apabila perjanjian telah disahkan atau diratifikasi dengan persetujuan DPR, perjanjian tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas:  Ratifikasi oelh badan eksekutif, hal ini biasa dilakuakn

oelh Raja absolut dan pemerintahan otoriter.  Ratifikasi oleh badan legislatif, secara umum sistem ini jarang digunakan, tetapi sistem ini pernah diterapkan di negara Turki 1924. Elsalvador 1950, Honduras 1936.  Ratifikasi campuran (DPR dan Pemerintah), sistem ini paling benyak digunakan karena legislatif dan eksekutif secara bersama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.

BERLAKUNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL Perjanjian internasional berlaku pada saat: • Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding • Jika tidak ada ketentuan, perjanjian mulai berlaku setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara berunding. • Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian setelah perjanjian itu berlaku. Maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain • Ketentuan-ketentuan perjajian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan prsetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian. Cara dan tanggal berlakuanya, persyaaratan fungsi-fungsi penyimpanan dan masalahmasalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlakunya sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

PEMBATALAN PERJANJIAN INTERNASIONAL  Berdasarkan konvensi Wina 1969, karena berbagai alasan suatu perjanjian Internasional dapat batal antara lain:  Negara atau wakil kuasa pernah melanggar ketentuan hukum Nasionalnya.  Adanya unsur kesalahan error pada saat perjanjian itu dibuat.  Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain, waktu pembentukan perjanjian.  Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (Corruption) melalui kelicikan atau penyuapan.  Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta, paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.  Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum Internasional umum.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian B.

      

tersebut. Pengakhiran perjanjian yang disimpulkan dari pembuatan perjanjian berikutnya. Secara umum suatu perjanjian bisa punah/berakhir karena hal berikut: Telah tercapai tujuan dari perjanjian Internasional Masa berlakunya perjanjian itu sudah habis Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objeck perjanjian itu Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

Bisa damai kok pilih perang?!

BENTUK & NAMA PERJANJIAN INTERNASIONAL  

   

a.Traktat perjanjian 2 negara atau lebih yg sifatnya formal & sangat mengikat b.Konvensi  perjanjian yg lebih khusus namun bersifat multilateral, tidak menyangkut kebijakan tingkat tinggi. c.Pakta traktat dalam arti sempit & memerlukan ratifikasi d.Persetujuan (agreement) perjanjian bersifat teknis/adminitratif e.Protokol persetujuan yg melengkapi konvensi f. Perikatan persetujuan bagi transaksi2 bersifat sementara

KEBIJAKAN POLITIK INDONESIA Bebas Aktif  Bebas menentukan sikap&kehendak sendiri tidak memihak 

Aktif berperan dalam kancah internasional

HAKIKAT POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA 









Menghormati kedaulatan Negara lain Lepas dari ikatan blok ideologi, militer&bebas menentukan masalah sendiri Menentang segala bentuk penjajahan Kerjasama internasional yg saling menguntungkan Hidup berdampingan

Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yg juga merupakan isi dari

Bendera PBB (Perserikatan BangsaBangsa)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tujuan PBB:  a. Memelihara perdamaian & keamanan dunia  b. Mengembangkan persahabatan antar bangsa berdasar azas persamaan Hak  c. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional  d. Menjadi pusat penyerasian tindakan bangsa2 dalam mencapai tujuan bersama

SEBUAH SIDANG PBB

Asas PBB a. Asas persamaan kedaulatan bagi semua anggota b. anggota wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan piagam PBB c. anggota menyelesaikan sengketa dengan damai d. Dalam hubungan internasional menghindari anacaman & kekerasan e. Memberi bantuan kepada PBB sesuai dengan piagam PBB f. PBB tidak berkuasa mencampuri urusan dalam negeri suatau negara

BADAN-BADAN POKOK PBB   

 



Majelis umum (General Assembly) Dewan keamanan (Security council) Dewan Ekonomi dan sosial (Economic and Sosial Council) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Sekretaris Jendral (Secretary General)

Organisasi-organisasi dibawah PBB 



  

UNESCO Pengetahuan & budaya UNICEF Kesejahteraan anakanak FAO Kakanan WHO  Kesehatan ILO Perburuhan

Bendera ASEAN (Association of South East Asian Nation)

NEGARA-NEGARA ASEAN

TUJUAN ASEAN 1.

2. 3.

Menjalin kerjasama negara-negara Asia Tenggara dibidang Ekonomi, sosial dan budaya Menjaga stabilitas keamanan Asia Tenggara Meningkatkan peran negara-negara ASEAN dalam kancah internasional

SEKIAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA… MOHON MAAF JIKALAU ADA KESALAHAN DALAM PENYAMPAIAN. -Wida S.Kusuma