Hpi

PEMBATALAN KONTRAK DAGANG INTERNATIONAL DEWAN ARBITRASE DIKESAMPINGKAN Kasus Posisi: Seorang Pengusaha Indonesia di Jakarta pada 1982 mengimpor gula pasir putih dari seorang pengusaha gula di London. Jual beli gula pasir putih ini dituangkan dalam suatu Perjanjian Dagang yaitu: 1. Contract for White Sugar No. 7458 tanggal 12 Februari 1982, untuk jual beli gula sebanyak 300.000 metrik ton. 2. Contract for White Sugar No. 7527 tanggal 23 Maret 1982, untuk jual beli gula sebanyak 100.000 metrik ton. Dalam Perjanjian jual beli gula tersebut: - Pihak Penjual adalah E.D. & F. MAN SUGAR, Ltd, Sugar quay London. Sedang pihak Pembeli adalah Jani Haryanto (Importir Indonesia) berkedudukan di Jakarta. - Dalam pasal 14 dari Contract for White Sugar No. 7458 dan No. 7527, telah disepakati bersama yang isinya sebagai berikut: "segala sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gula ini, kedua pihak sepakat diselesaikan oleh "suatu Badan Arbitrase Gula" atau yang disebut dengan istilah: "The Council of The Refened Sugar Association" yang berkedudukan di London, sesuai dengan ketentuan dalam "the Rules of the Refened - Sugar Association Relating to Arbitration. Kemudian Contract for White Sugar tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada Februari dan Maret 1982. Pelaksanaan perjanjian jual beli gula pasir ini ternyata mengalami kegagalan, karena pihak Pembeli, Importir Indonesia Jani Haryanto, menolak melaksanakan perjanjian jual beli tersebut, dengan alasan bahwa import gula pasir adalah wewenang dari BULOG (BADAN URUSAN LOGISTIK). Perorangan/Pribadi tidak dibenarkan import gula. Larangan ini diatur dalam: 1. Keputusan Presiden No. 43/Tahun 1971, tanggal 14 Juli 1971, yang berisikan: Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pengadaan beras, gula dan lain-lain oleh BULOG. 2. Keputusan Presiden No. 39/1978, yang mengatur kewenangan BULOG dalam mengendalikan pengadaan harga beras, gula ... dst. Pada saat perjanjian jual beli dibuat dan ditanda tangani, kedua belah pihak tidak mengetahui adanya Keppres No. 43/1971 jo Keppres No. 39/1978 tersebut. Baru diketahui setelah perjanjian akan dilaksanakan. Mengetahui adanya larangan import gula yang diatur dalam Keppres No. 43/1971, Pembeli (Jani Haryanto) berusaha untuk for White Sugar No. 7458 dan No. 7527)

ke Indonesia oleh perorangan (importir) maka pihak importir Indonesia, Pihak membatalkan perjanjian jual beli (Contract tersebut.

Sebaliknya Pihak Penjual Exportir gula di London (E.D. & F. MAN SUGAR, Ltd) karena perjanjian (contract) tersebut dibatalkan oleh Pembeli (Importir Indonesia), maka Penjual menuntut uang ganti rugi karena pembatalan perjanjian oleh Pembeli sebesar + Rp. 146.000.000,-

Sengketa ini telah ditangani di Negara Inggris yaitu: - The English High Court di London - The English Court of Appeal di London yang memberikan putusan, bahwa sesuai dengan bunyi Contract yang telah disepakati, maka sengketa tersebut merupakan wewenang "Dewan Arbitrase Gula" di London (The Council of Refened Sugar Association di London). Diperintahkan agar sengketa tersebut diajukan kepada Dewan Arbitrase. Sengketa belum sampai diajukan ke Dewan Arbitrase di London, maka beberapa waktu kemudian, pihak Pembeli/Importir Indonesia (Jani Haryanto) berusaha membatalkan pelaksanaan "Perjanjian jual beli gula" tersebut diatas melalui Badan Peradilan di Indonesia, setelah tidak berhasil melalui Peradilan di Inggris. Pada tahun 1988, maka pengusaha Indonesia bernama : Jani Haryanto sebagai Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat: Penjual gula di Inggris, yakni E.D. & F. MAN SUGAR LTD. LONDON di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dalil yang pokoknya sebagai berikut: 1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati Perjanjian jual beli gula, yang dituangkan dalam Contracta for White Sugar No. 7458, tanggal 12 Februari 1982 dan No. 7527 tanggal 23 Maret 1982. 2. bahwa menurut Keppres No. 43/1971 jo Keppres No. 39/1978, ditentukan bahwa pembelian (pengadaan) gula pasir hanya dapat dilakukan oleh BULOG. Dengan adanya larangan pengadaan gula oleh perorangan dalam Surat Keputusan Presiden tersebut diatas, maka Perjanjian Jual Beli Gula (Contract for White Sugar) tersebut diatas menjadi batal demi hukum, karena Perjanjian tersebut mempunyai causa/sebab yang dilarang oleh Peraturan. Hal mana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 (4) jo pasal 1337 BW. Penggugat tidak ingin melaksanakan Perjanjian jual beli yang causanya dilarang oleh Peraturan Negara RI tersebut. Sebaliknya Tergugat, Penjual gula selalu berusaha mengambil langkah untuk melaksanakan Perjanjian Jual Beli Gula tersebut atau menuntut ganti rugi uang. **(tu baca dulu aja kasusnya.. minggu depan kita kerja kelompok okey , buat bahas ini? ;)