Hpi Ke 2

Pengertian konversi Menurut KBBI konversi merupakan perubahan dari sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Sedangkan menurut Boedi Harsono, konversi adalah perubahan hak yang lama menjadi satu hak yang baru menurut UUPA . dalam ahli hukum yang lain dinyatakan bahwa konversi hakhak atas tanah adalah penyesuaian hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut UndangUndang Pokok Agraria. Sejarah konversi atas tanah Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan. Disatu sisi berlaku hukum tanah berdasarkan hak kolonial belanda, tanah yang tunduk dan diatur Hukum Perdata Barat yang sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa misalnya tanah hak Eigendom, Hak Opstall, Hak Erfpacht dan lain-lainnya. Disisi lain berlaku penguasaan tanah dengan hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat yang tidak mempunyai bukti tertulis atau sering disebut tanah adat misalnya Tanah Hak Ulayat, Tanah Milik Adat, Tanah Yasan, Tanah Gogolan dan lainnya. Tanggal 24 September 1960, yang merupakan hari bersejarah karena pada tanggal tersebut telah diundangkan dan dinyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bagi seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya di sebut UUPA) terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang pertanahan. Maka berakhirlah dualisme hukum tanah dan terselenggaranya unifikasi yaitu kesatuan hukum dilapangan hukum pertanahan di Indonesia. Pada kenyataannya ternyata didalam masyarakat masih terdapat Hak Eigendom, Hak Opstal, Hak Erfpacht serta hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat yang tidak mempunyai bukti tertulis, yang dipunyai penduduk setempat sering disebut tanah adat misalnya Tanah Hak Ulayat, Tanah Milik Adat, Tanah Yasan, Tanah Gogolan dan lainnya. tanah-tanah yang berasal dari Hak-Hak Barat tidak bisa didaftarkan, hal ini sesuai dengan pasal 9 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa yang bisa menjadi objek pendaftaran tanah adalah : a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

b. Tanah Hak Pengelolaan c. Tanah Wakaf d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun e. Hak Tanggungan f. Tanah Negara Jika tanah-tanah ini tidak bisa didaftarkan tentukan akan merugikan para pemilik tanah, karena mereka tentu akan kehilangan haknya. Oleh karena itu diperlukan suatu cara agar tanah ini dapat didaftarkan, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan konversi terhadap tanah yang bersumber dari hak barat tersebut. Dengan adanya konversi tanah dari hak-hak barat diharapkan masyarakat tidak ada yang dirugikan haknya karena setelah dikonversikan hak tersebut akan dapat didaftarkan. Jenis-jenis konversi Menurut UUPA terdapat 3 macam konversi, diantaranya : 1. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat a. Hak Eigendom Merupakan hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak eigendom merupakan hak yang paling sempurna. Hak eigendom dapat dikonversi menjadi hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1)

b. Hak erfpacht, adalah hak untuk memetik kenikmatan seluas-luasnya dari tanah milik orang lain dan mengusahakannya untuk waktu yang sangat lama (Pasal 820 KUH Perdata).9 Hak erfpacht terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:  Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, dapat dikonversi menjadi hak guna usaha.  Hak erfpacht untuk perumahan, dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan.  Hak erfpacht untuk pertanian kecil, tidak dikonversi dan dihapus.

c. Hak opstal, adalah hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain (Pasal 711 KUH Perdata).7 Hak opstal dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan. d. Hak gebruik (recht van gebruik), adalah hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya, sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya. Hak gebruik dikonversi menjadi hak pakai. 2. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia a. Hak erfpacht yang altijddurend, adalah hak erfpacht yang diberikan sebagai pengganti hak usaha di atas bekas tanah partikulir menurut S. 1913 – 702.17 Hak ini dapat dikonversi menjadi hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan, tergantung pada subyek hak dan peruntukannya. b. Hak agrarische eigendom, adalah hak buatan

semasa pemerintahan kolonial

Belanda

yang

memberikan kaum bumiputera suatu hak baru yang kuat atas sebidang tanah.19 Hak agrarische eigendom juga dapat dikonversi menjadi hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan, sesuai dengan subyek hak dan peruntukannya. c. Hak gogolan, hak seorang gogol (kuli) atas komunal desa. Hak gogolan juga sering disebut hak sanggao atau hak pekulen.Hak gogolan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:  Hak gogolan yang bersifat tetap, apabila si gogol secara terus-menerus mempunyai tanah yang sama dan tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya.  Hak gogolan yang bersifat tidak tetap, apabila gogol tersebut tidak secara terus-menerus memegang tanah gogolan yang sama dan apabila ia meninggal dunia, tanah gogolan kembali pada desa. Terhadap tanah gogolan yang bersifat tetap dapat dikonversi menjadi hak milik. Sedangkan terhadap tanah gogolan yang bersfat tidak tetap dapat dikonversi menjadi hak pakai.

3. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas swapraja Daerah swapraja adalah daerah raja-raja semasa pemerintahan kolonial Belanda.24 Terdapat beberapa jenis hak swapraja atas tanah: a. Hak hanggaduh, adalah hak untuk memakai tanah kepunyaan raja. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, semua tanah adalah kepunyaan raja. sedangkan rakyat hanya menggaduh saja.25 Hak hanggaduh dapat dikonversi menjadi hak pakai. b. Hak grant, adalah hak atas tanah atas pemberian hak raja kepada bangsa asing. Hak grant juga disebut geran datuk, geran sultan atau geran raja.27 Hak grant terdiri dari tiga macam, yaitu:  Grant sultan, adalah hak milik untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh sultan kepada para kaula swapraja.28 Hak ini dapat dikonversi menjadi hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan, sesuai dengan subyek hak dan peruntukannya.29  Grant controleur, diberikan oleh sultan kepada bukan kaula swapraja.30 Hak ini dikonversi menjadi hak pakai31  Grant deli maatschappy, diberikan oleh sultan kepada deli maatschappy yang berwenang untuk memberikan bagian-bagian tanah kepada pihak lain.32 Terhadap konversi hak grant deli maatschappy, tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya. Namun menurut Boediharsono, hak ini dapat dikonversi menjadi hak pakai karena sifatnya sama dengan hak grant controleur.33 c. Hak konsesi dan sewa untuk perusahaan kebun besar. Hak konsesi untuk perusahaan kebun besar adalah hak-hak untuk mengusahakan tanah swapraja yang diberikan oleh kepala swapraja. Sedangkan hak sewa untuk perusahaan kebun besar adalah hak sewa atas tanah negara, termasuk

tanah

bekas

swapraja

untuk

dipergunakan

sebagai

perkebunan yang luasnya Ha atau lebih.34 Hak-hak ini dapat dikonversi menjadi hak guna usaha.

Daftar pustaka http://www.jurnalhukum.com/konversi-hak-atas-tanah/#footnote_4_1562