Harian Relitas Halaman Kota 13 Pebruari 2009

Jumat, 13 Pebruari 2009

Medan Metr opolitan Metropolitan

REALITAS

3

Sertijab Kapoltabes Dilakukan Secara Tertutup Medan, Realitas Serah terima jabatan (Sertijab) Kapoltabes MS dari Kombes Pol Drs Aton Suhartono kepada pejabat yang baru AKBP Drs Imam Margono yang dipimpin langsung Kapoldasu Irjen Pol Drs Nanan Soekarna di ruang Bhayangkara, Markas Kepolisian Kota Besar Medan dan Sekitarnya, Kamis, 12/2 pagi berlangsung tertutup. Belum diketahui secara pasti tentang tertutupnya pelaksanaan upacara Sertijab orang nomor satu di struktural organisasi Poltabes MS itu. Apakan ada kaitannya dengan pencopotan Kombes Aton Suhartono ataukah ada penyebab lain. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi (Kombes) Baharudin Djafar MSi usai acara Sertijab mengatakan kepada sejumlah wartawan bahwa upacara Sertijab Kapoltabes MS itu bukan tertutup, melainkan hanya keterbatasan ruangan. Tolong jangan dipersepsikan miring. Saya luruskan, selain keterbatasan ruangan, pak Kapolda juga buru-buru karena beliau (Kapoldasu-red) harus menyerah-terimakan jabatan sejumlah pejabat teras Polda Sumut diantaranya Irwasda, Karo Ops dan Dir Intelkam, papar juru bicara Poldasu itu. Tanggung-jawab Seorang Pemimpin Kapoldasu Irjen Pol Drs Nanan Soekarna usai memimpin upacara Sertijab Kapoltabes MS sebelum bertolak ke Mapoldasu kepada wartawan mengatakan, bahwa Sertijab Kapoltabes MS ini merupakan bentuk tanggung-jawab seorang pimpinan kesatuan. Seperti yang sering saya katakan pada setiap kegiatan baik itu pada upacara maupun pencerahan dan sebagainya, seorang pemimpin kesatuan harus bisa bertanggungjawab, kalau tidak bertanggung-jawab ya tidak usah memimpin, ujar Jenderal Berbintang Dua itu. Dijelaskan Nanan, kepolisian di Indonesia dilakukan dengan struktural dan fungsional. Struktural mencakup Polsek, Polres, Poltabes, Polda dan Mabes. Sedangkan Fungsional terdiri dari Satuan Intelkam, Reserse, Samapta dan lain sebagainya. Per-

sepsi tersebut harus disamakan, jelas Nanan. Ditambahkannya, setiap pimpinan Satuan sesuai dengan jenjang struktur harus bisa bertanggung-jawab sesuai dengan struktur yang diembannya. Untuk menyikapi segala permasalah kamtibmas termasuk demo anarkis massa pendukung terbentuknya Propinsi Tapanuli (Protap), Kapoldasu meminta kepada jajarannya untuk mengambil hikmah dari semua kejadian dalam rangka perbaikan ke depan. Mengambil semua hikmah dari semua kejadian bukan berarti menyesalkan semua yang terjadi. Kita harapkan, mudah-mudahan semua ada hikmahnya,pungkas Kapolda sembari mengatakan bahwa pihaknya sudah dan sedang melakukan tindakan kepada mereka yang berbuat anarkis. Kapolda juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melakukan tindakan melawan hukum. Karena polisi lebih mengedepankan hukum. Oleh karena itu, imbuh Kapolda, masyarakat khususnya Poltabes Medan agar tetap menjaga kekondusifan Sumut, khususnya Medan untuk tidak terprovokasi apapun. Dalam kesempatan itu, Kapoldasu mengingatkan kepada Kombes Pol Drs Aton Suhartono bahwa dirinya selaku pimpinan Polri, polda Sumatera Utara tetap menghargai semua yang telah di lakukan Kombes Aton. Kembali saya katakan bahwa kejadian demo anarkis itu tidak kita harapkan dan semua itu menjadi tanggung jawab kita bersama dengan demikian tidak ada yang perlu disesalkan, ujarnya. Bicara soal tanggung-jawab, Kapoldasu dengan tegas mengatakan semua yang terjadi di Sumut menjadi tanggung-jawabnya, termasuk tanggung-jawab kredibilitas, dan reputasi. Soal salah prosudur serta kelalaian dan sebagainya, ada yang memeriksa. Kalau saya yang mengatakan, nanti dikira membela diri. Kita lihat saja hasil pemeriksaan dari atas yang menentukan kesalahan dan kelalaian. Kita tidak bisa menilai diri sendiri, kata Kapoldasu. (R-wp)

BERIKAN ARAHAN: Gubsu Syamsul Arifin SE memberikan arahan pada acara perayaan Tahun Baru Islam di Pematang Siantar yang diadakan kemarin.

Ter sangka Demo Anar kis Terancam Gagal Jadi Caleg Medan, Realitas Calon legislatif yang menjadi tersangka demontrasi anarkis pembentukan Provinsi Tapanuli pada 3 Februari lalu, terancam batal proses pencalonannya. Namun nama-nama calon legislatif yang jadi tersangka tersebut tetap tercantum di kertas suara.

suaranya tetap dihitung untuk suara parpol," kata Turunan. Hingga Kamis, polisi telah menetapkan 66 tersangka kasus demontrasi anarkis pembentukan Provinsi Tapanuli. Beberapa di antara tersangka tersebut merupakan caleg seperti GM Chandra Panggabean, Burhanudin Rajagukguk, Viktor Siahaan yang merupakan caleg untuk DPR RI dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Nurdin Manurung caleg DPRD Sumut dari PPRN, dan Tahan Manahan Panggabean caleg DPRD Sumut dari Partai Demokrat. Terkait sikap KPU terhadap calegcaleg yang jadi tersangka tersebut, menurut Turunan, KPU Sumut tidak bisa bertindak apapun. Mereka tetap sah sebagai caleg sebelum ada pem-

Menurut anggota Komisi Pemili- kumannya di atas lima tahun," ujar han Umum (KPU) Sumatera Utara Turunan di Medan, Kamis (12/2). (Sumut) Turunan Gulo, calon legislaNamun, Turunan mengungkapkan, Caleg Beking Bangunan tif yang menjadi tersangka demontra- seandainya caleg yang menjadi tersangsi anarkis pembentukan Provinsi ka itu mengundurkan diri atau dipecat Tapanuli bisa batal pencalegannya dari keanggotaan partai, nama mereka karena beberapa hal. tetap tercantum di kertas suara. "Pertama, yang bersangkutan men"Tidak mungkin kami menghapus gundurkan diri. Kedua, dia dipecat nama-nama mereka, karena kertas dari keanggotaan partai politik tem- suara sudah dicetak. Jika nama merepat dia mencalonkan diri. Ketiga, yang ka tetap dipilih tetapi pencalegannya Medan, Realitas Anggota DPRD Medan, yang sekarang men- bersangkutan dijatuhi hukuman dengan telah dibatalkan, suara untuk caleg Developer proyek pembangunan perumah- coba mencalonkan dirinya kembali menjadi putusan hukum tetap yang ancaman hu- yang bersangkutan tidak sah, tetapi an mewah di Polonia bekas Lembur Kuring, anggota legislative di DPRD Medan periode kembali menyalah. Pasalnya, linning tembok mendatang. perumahan terebut telah mengambil jalur hiBeking Caleg jau Sungai Deli, tepatnya berseberangan denDari sekian ribu bangunan di Kota Medan, gan SPBU Katamso, Sei Mati, Medan, seh- hampir sebagian besar tidak memiliki SIMB ingga mempersempit pinggir sungai. atau menyalahi SIMB. Banyak bangunan di Hal itu dapat terlihat, disepanjang pinggi- Kota Medan berdiri dengan seenaknya saja ran Sungai Deli, dari ujung ke ujung lokasi tanpa memperhatikan letak tata ruang kota. proyek pembangunan perumahan mewah terse- Bangunan-bangunan itu berdiri tentu berkat Medan, Realitas resmi dilantik sebagai Bupati kan dengan mendorong dana Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Langkat pe- lebih besar dari yang dialokasibut. Tembok yang berdiri setinggi 3 meter mafia-mafia bangunan yang mencari makan tersebut telah mencuri jalannya air Sungai dari hasil mencuri Pendapatan Asli Daerah Langkat terpilih Ngogesa riode 2008-2013, maka pro- kan pada APBD,” katanya. Sitepu-Budiono dijadwalkan gram pembangunan daerah Deli, sehingga kawasan pemukiman penduduk (PAD) Kota Medan. Terkait kondisi kelangkaan menjadi rawan banjir. Sebut saja, disepanjang Jalan Ringroad (Gagak dilantik di Gedung DPRD, tetap melanjutkan pendahulu- pupuk yang terjadi selama ini, Selain masalah linning Sungai Deli, loka- Hitam) dan sejumlah kawasan di Kecamatan Jumat (20/2) pagi sekitar pukul nya, H Syamsul Arifin yang Ngogesa berjanji akan memsi proyek yang masih memiliki peninggalan Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tun- 08.00 WIB. Pelantikan akan ditambah dengan visi dan misi perbaiki kondisi distribusi dan sejarah berupa bunker tersebut, sudah mulai tungan dan Medan Marelan. Juga sejumlah ban- dipimpin langsung Gubsu H yang diusung selama ini. “Itu ketersediannya di lapangan. dibangun struktur rumah mewah, hingga men- gunan di Jalan Jenderal AH Nasution, tepatnya Syamsul Arifin SE. Kepastian sudah tekad kita berdua,” Tak dipungkirinya, Kabupaten capai dua lantai. Tragisnya, bangunan-ban- di depan Dinas TKTB Medan, bangunan berse- hal ini diperoleh ketika Ngo- jelasnya. Langkat, selain mengandalkan gunan yang baru dikerjakan tersebut belum jarah di Jalan Wajir dan sejumlah bangunan lain- gesa usai bertemu H Syamsul Dirincikan, beberapa sek- penghasilan dari sektor laut, di Gubernuran Medan , Rabu tor yang menjadi prioritas pem- juga sektor pertanian menjadi memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan nya, semuanya dibackingi. (SIMB). bangunan Langkat ke depan di tulang punggung untuk mengKuat dugaan bangunan-bangunan itu diback- (11/2) kemarin. Ngogesa sendiri membe- bawah kepemimpinan mereka hasilkan PAD (Pendapatan Menurut salah seorang pekerja yang tidak ingi oleh oknum Anggota DPRD Medan, bahmau disebutkan namanya, kepada wartawan, kan hampir rata-rata Calon Legislatif (Ca- narkan jadwal pelantikan di- berdua, antara lain meningkat- Asli Daerah). Kamis (12/2), mengatakan proyek tersebut baru leg) di Kota Medan yang belum duduk di rinya bersama Budiono. “Kita kan bidang perekonomian “Untuk tetap meningkatkan mulai dikerjakan sebulan. Namun dia men- DPRD Medan, sudah bertahun-tahun mem- hanya melapor kepada Gubsu masyarakat menjadi lebih baik kontribusi sektor pertanian tentang jadwal pelantikan den- lagi. gakui berdirinya bangunan tersebut belum ada bekingi bangunan bermasalah tersebut. ini, maka ketersediaan pupuk izin dari Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan “Upaya ke arah itu akan kita dengan harga terjangkau, mut"Cemana kalau sudah duduk jadi anggota gan persiapan yang sedang dan (TKTB) Medan . dewan, pasti kerjanya mencuri duit rakyat sudah dilakukan,” kata Ngoge- tempuh dengan melakukan per- lak harus dijamin pemerintah, Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, dari saja," ujar Haris, warga Medan kepada war- sa menjawab wartawan di baikan di sektor pendapatan dan hal ini akan kita upaya informasi yang diterima wartawan di sekitar tawan. Oleh sebab itu, Haris bertekad tidak Gubernuran Medan . masyarakat nelayan pesisir dan maksimal untuk seluruh masyNgogesa mengaku, setelah petani. Kemudian meningkat- arakat petani di Kabupaten proyek, bangunan-bangunan yang tidak memi- akan memilih para Caleg tersebut ketimbang dirinya bersama Budiono kan mutu dan kualitas pendidi- Langkat,” tukasnya. (R-al) liki SIMB itu diduga dibekingi oleh oknum menjadi beban dosa. (R-zn)

Tanpa SIMB, Rumah Mewah di Kawasan Polonia Mulai Dikerjakan

20 Februari, Bupati Langkat Dilantik di Gedung DPRD

PANSUS II DPRD DAN PDAM KABUPATEN TANAH LAUT STUDI BANDING KE PDAM TIRTANADI KEPALA Divisi Public Relation (PR) PDAM Tirtanadi Ir. Delviyandri memberikan informasi di ruang kerjanya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2009 bahwasanya dalam kunjungan Rombongan Pansus II DPRD Kabupaten Tanah Laut dan PDAM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 18 orang dipimpin Direktur Utamanya Rusdi Azis, SE dan Ketua Pansus ii DPRD Kabupaten Tanah Laut Aus Al Anshori, BA dalam studi banding Ke PDAm Tirtanadi pada tanggal 11 Februari 2009. Rombongan Pansus II beserta PDAM Kabupaten Tanah Laut merasa kagum setelah mengikuti presentasi Direksi dan melihat langsung bagaimana pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirtanadi. Kunjungan studi banding yang dilakukan oleh rombongan yang dilakukan oleh rombongan Pansus II DPRD dan PDAM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan diterima oleh Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Nelson Parapat, SH, Direktur Operasi, Ir.T.Fahmi Johan,Msi, Direktur Perencanaan & Produksi Ir. Subahri Ritonga, MM dan Direktur Administrasi & Keuangan Mangindang Ritonga, SE,MM beserta kepalakepala Divisi PDAM Tirtanadi. Dalam kunjungan studi banding ini dika-

takan oleh Ketua Pansus II keinginannya untuk belajar dan mengetahui bagaimana PDAM Tirtanadi dalam menyusun Peraturan Daerah yang menyangkut Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) Nomor : 2 tahun 2007. Hal ini disampaikan mengingat Struktur Organisasi dari PDAM Kabupaten Tanah Laut masih kurang baik dimana dari isi Permendagri tersebut dikatakan bahwa untuk PDAM yang mempunyai pelanggan kurang dari 30 ribu pelanggan jumlah direksinya paling banyak 3 orang. Sementara itu PDAM Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai pelanggan kurang dari 10 ribu pelanggan jumlah direksinya 3 orang Direktur ditambah dengan 7 orang Kepala Bagian dengan cakupan pelayanan baru 30 % dirasakan tidak efisien dalam pengelolaan air minum walaupun tahun sebelumnya PDAM Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan suntikan dana 2 Milyar Rupiah melalui APBD Kabupaten Tanah Laut dikarenakan PDAM tersebut termasuk kategori PDAM yang kurang sehat. Kemudian Direktur Utama PDAM Kabupaten Tanah Laut juga menanyakan bagaimana trik-trik PDAM Tirtanadi

dalam menjalankan pengelolaan air minum ini sehingga cakupan pelayanannya sudah hampir mencapai 80 %, dengan kinerja yang baik dan sudah dapat memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang setiap tahunnya selalu meningkat. Dalam sambutannya Direksi PDAM Tirtanadi beserta Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan bahwa Ranperda untuk perubahan Perda Nomor 3 tahun 1999 yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang akan mengikuti Permendagri Nomor 2 tahun 2007 sudah 2 tahun masih diproses di DPRD Sumatera Utara. Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Nelson Parapat, SH menyampaikan bahwa pada intinya jiwa dari Ranperda yang disusun adalah berasal dari Permendagri tersebut. Hal ini dikarenakan isi di dalam Permendagri sudah secara rinci sebagai pedoman tata cara Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum PDAM. Untuk pertanyaan dari Direktur Utama PDAM Kabupaten Tanah Laut, Direksi PDAM Tirtanadi menyampaikan bahwa triktrik yang dilakukan oleh PDAM Tirtanadi dalam mengelola pelayanan air minum sehingga menjadikan perusahaan yang sehat

dan memiliki kinerja yang baik dikarenakan perusahaan sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Permendagri yang berlakuditambahkan lagi PDAM Tirtanadi dalam peningkatan pelayanan sudah melakukan Kerjasama dengan Pihak Swasta (KPS) baik dengan sistem BOT (Build Operated and Transfer) maupun ROT (Reinvesment, Operated and Transfer) termasuk dengan menggunakan Koperasi PDAM Tirtanadi untuk penagihan rekening air minum pelanggan ditambahkan lagi dengan penerapan ISO 9001: 2000 untuk Manajemen Mutu untuk pelayanan, ISO 14.000 untuk Manajemen Lingkungan dan Sertifikasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) /ISO 17025 untuk Laboraturium. Akhir dari kunjungan studi banding tersebut rombongan Pansus II DPRD dan PDAM Kabupaten Tanah Laut merasa puas dan mengucapkan terima kasih kepada PDAM Tirtanadi beserta jajarannya atas kesempatan untuk dapat langsung melihat dan menimba ilmu dalam pengelolaan air minum yang baik, efisien dan profesional sehingga dengan kunjungan ini PDAM Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang akan bisa menjadi perusahaan yang sehat dan memiliki kinerja baik. (R-hw)

berhentian sebagai anggota parpol yang bersangkutan atau mengundurkan diri. KPU juga tidak mungkin menekan penegak hukum agar proses hukum terhadap caleg yang menjadi tersangka ini bisa selesai secepatnya. "Kalau memang gentle, caleg ini bisa saja mengundurkan diri," katanya. Di tempat terpisah, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN Sumut Hamdan mengatakan, sampai saat ini DPP PPRN belum memutuskan memecat caleg yang menjadi tersangka kasus demonstrasi anarkis pembentukan Provinsi Tapanuli. "Sampai saat ini belum ada pemecatan terhadap caleg yang jadi tersangka. Belum ada surat DPP tentang pemecatan itu," ujar Hamdan. (mio)

Camat Medan Petisah Janji Tertibkan Ternak Babi di Jalan Kuali Medan, Realitas Camat Medan Petisah Hanna Simanjuntak menegaskan, pihaknya tetap komit dengan janjinya akan menertibkan ternak kaki empat diinti kota, khususnya terhadap ternak babi di Jalan Kuali Medan. Karena dinilai telah meresahkan warga setempat. "Percayalah, ternak babi diinti kota akan kita tertibkan, termasuk ternak babi di Jalan Kuali. Buktinya, kami telah melakukan sosilaisasi dengan tim turun ke lapangan, dalam menyikapi aspirasi warga setempat soal keberatan ternak kaki empat di permukiman warga,"ujar Hanna Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (11/2) di Medan. Dalam hal ini, Hanna berjanji, dalam waktu dua bulan mendatang, ternak babi di Kelurahan sei Putih Tengah tepatnya di kawasan Jalan Kuali Medan, tidak akan ada lagi. "Hal ini kita lakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) tentang Ternak Berkaki Empat di Inti Kota. Pada kesempatan yang sama, Hanna Simanjuntak mengaku bahwa jauh hari sebelum adanya keberatan warga, pihaknya telah mengimbau peternak kaki empat tersebut, untuk tidak beternak di permukiman warga apalagi lokasinya di kota. Sebab, peternakan itu dapat mengganggu kenyaman warga. Bahkan, bau yang tidak sedap dari hewan itu, dapat menimbulkan penyakit. "Ternyata imbauan kami direspon oleh peternak. Namun, mereka minta waktu untuk memindahkan ternaknya sembari menjualnya. Karena peternak yang bersangkutan beritikat baik, dengan mengindahkan imbauan dan peringatan kami, maka kami memberikan waktu dan kesempatan kepada mereka,"katanya. Disela-sela percakapannya dengan wartawan, Hanna Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah menyahuti aspirasi yang disampaikan warga Jalan Kuali Medan, melalui surat keberatannya yang juga ditembuskannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Kapoltabes Medan dan Sekitarnya, serta Lurah Sei Putih Tengah. Sementara itu, Amril Lubis (Amniko) Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapem) III dan M Faisal SE Caleg yang juga dari Partai Golkar Dapem I Sumut meminta Pemko Medan bersikap tegas dalam menertibkan ternak kaki empat seperti babi di kawsan Kota Medan. "Untuk itu, kami mengharapkan, pemerintah termasuk Camat dan Lurah setempat merealisasikan janjikan tepat pada waktunya. Sebab, ini menyangku masyarakat banyak,"tegas Amniko semberi berharap. Hal serupa juga dilontarkan M Faisal SE, bahwa Pemko Medan, DPRD Medan, Camat Medan Petisah dan Lurah setempat sangat diharapkan keseriusannya menindaklanjuti keluhan warga Jalan Kuali. "Bagaimana warga bisa hidup tenang dan nyaman, jika lingkungannya tidak sehat, akibat bau yang tidak sedap terus mereka hirup setiap harinya,"ungkap M Faisal. (R-ji)