Fitriani Xi Iis 1.docx

MENGANALISIS RESPON BANGSA INDONESIA TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DALAM BIDANG POLITIK,EKONOMI,SOSIAL,BUDAYA DAN PENDIDIKAN 1. Perubahan dalam Bidang Politik Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern.Para Bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat, kedudukan bupati adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat.Bupati telah menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamog praja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian.Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perfektuf. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, misalnya soal pergantian tahta kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia.Akibatnya peranan elite kerajaan berkurang dalam bidang politik, bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh. 2. Perubahan dalam dalam Bidang Sosial Pembentukan status sosial dimana yang tertingi adalah Eropa lalu Asia dan Timur Jauh yang terakhir kaum Pribumi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sanga sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah belanda. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk/patuh pada tuan tanah Barat/Timur Asing. Sehingga kehidupan penduduk Indonesia megalami kemerosotan. 3. Perubahan dalam Bidang Ekonomi Belanda membuka tambang minyak bumi di Tarakan Kaltim. Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagagngan. Liberialisme ekonomi Eksploitasi ekonomi, monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan nusantara di panggung perdagangan internasional. Peranan syahbandar digantikan oleh para pejabat Belanda.

Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Eksportirnya dilakukan oleh bangsa Belanda, pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing terutama bangsa Cina dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengecer, sehingga tidak memiliki jiwa wiraswasta jenis tanaman baru serta cara memeliharanya. Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing sehingga gulung tikar. Perkebunan di Jawa berkembang sedangkan di Sumatra kesulitan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Untuk mendukung program penanaman modal Barat di Indonesia pemerintah Belanda membangun : Irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi (kerja paksa). Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang yang juga menyebar di kalangan petani. 4. Perubahan dalam Bidang Budaya Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, merutuhkan kewibawaan tradisional penguasa pribumi. Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah. Dengan merosotnya peranan politik maka para elit politik baik raja maupun bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Contoh Paku Buwono V memerintahkan penulisan serat Centhini, R.Ng Ronggo Warsito menyusun Kitab Pustakaraya Purwa, Mangkunegara IV menyusun kitab Wedatama dan lain-lain. Budaya Barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, kebiasaan minum minuman keras yang dilakukan oleh golongan bangsawan. Kebiasaan tersebut bukan milik asli bangsa Indonesia, tetapi kebiasaan yang berlaku di kalangan bangsa Barat yang dibawa oleh para penjajah (Westernisasi menyebar lewat jalur pendidikan dan pemerintahan).Birokrat menggunakan bahasa belanda sebagai simbol status mereka, dan masuknya agama katholik dan protestan. 5. Peruahan dalam bidang pendidikan Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan

kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni: 1) Memiliki tujuan pendidikan . Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan, 2) Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah, 3) Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai, 4) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan, 5) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. 6) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya.