Evident Kampanye.docx

(www.neliti.com) Douglas Hagar (2014) dalam Campaigning Online: Social Media in the 2010 Niagara Municipal Elections menuturkan, media sosial bisa berkontribusi pada keberhasilan politik. Ini karena media sosial membuat kandidat dalam sebuah pemilihan bisa berinteraksi dengan para calon pemilih dengan skala dan intensitas yang tak bisa dicapai lewat pola kampanye tradisional seperti kampanye dari pintu ke pintu, brosur, bahkan peliputan oleh media cetak dan televisi.

(www.neliti.com) Modal komunikasi multiarah ini, menurut Tasente Tanase (2015) dalam The Electoral Campaign through Social Media: A Case Study-2014 Presidential Election in Romania, menjadi salah satu modal bagi kandidat untuk bisa meraih suara dalam pemilihan. Tasente berargumen, peluang dukungan media sosial menjadi suara dalam pemilihan lebih besar jika ada keterlibatan atau partisipasi aktif calon pemilih. Partisipasi aktif ini tidak harus berlangsung di akun media sosial si kandidat. Bisa saja pendukung kandidat itu menyebarluaskan materi kampanye dari akun kandidat, tetapi dengan pesan yang dipersonalisasi lalu memancing perbincangan dengan temantemannya di dunia maya. Dengan kata lain, keaktifan itu lebih penting dari banyaknya orang yang menjadi "pengikut" di akun media sosial.

(www.ekonomi.okezone.com) Berikut beberapa pejabat yang gemar berselancar di media sosial, seperti yang dirangkum Okezone: 1. Presiden Joko Widodo Orang nomor satu di Indonesia ini cukup aktif setidaknya pada 4 media sosial, yakni Facebook (Presiden Joko Widodo), Twitter (@Jokowi), Instagram (@jokowi), serta Youtube (Presiden Joko Widodo). Dalam akunnya Jokowi membagi setiap aktivitasnya sebagai petinggi negara. Menariknya melalui akun YouTube, Jokowi membagikan aktivitasnya dengan melakukan video blog atau yang dikenal dengan istilah vlog. Dalam jenis video ini, Jokowi memegang sendiri kameranya serta menyoroti sendiri objek-objek di sekitarnya. Tak hanya sendirian, seringkali dia juga mengajak para menterinya untuk melakukan vlog bersama, tak terkecuali juga dengan pejabat dari negara lainnya. 2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menteri satu ini terbilang aktif dalam akun Instgaramnya @smindrawati. Dia membagikan sejumlah aktivitasnya sebagai pejabat pada warga net. Bahkan pada postingannya beberapa waktu lalu saat peresmian stadion utama Gelora Bung Karno, Sri Mulyani melakukan vlog bersama Jokowi. Di sisi lain melalui akun YouTube Kemenkeu RI, Sri Mulyani juga memiliki vlog yang sering diunggah di akun tersebut. 3. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Menteri satu ini sangat aktif dalam akun Twitter-nya @susipudjiastuti. Seperti halnya dengan menteri lain, Susi juga membagikan aktivitasnya sebagai pejabat ke warga net. Namun, hal yang berbeda, Susi seringkali membalas langsung komentar-komentar warga net yang tertuju padanya. Bahkan akun twitternya selalu penuh dengan retweet-an dari warga net. 4. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri Sama halnya dengan temen-teman sekerjanya dalam Kabinet Kerja, Hanif juga membagikan sejumlah aktivitasnya sebagai pejabat melalui akun twitternya @hanifdhakiri. Menariknya, melalui

akun Instagramnya @hanifdhakiri, menteri satu ini tak hanya membagikan postingan aktivitas sebagai pejabat, tetapi juga video-video lucu yang mengundang tawa ataupun aktivitas di luar tugas kementeriannya baik dalam bentuk foto maupun vlog.

(www.jurnal.uii.co.id) Keberhasilan menggunakan media sosial dipandang sebagai salah satu faktor kesuksesan Barack Obama memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat. Sekitar 30 persen pesanpesan kampanye Obama disampaikan melalui media baru (Riaz, 2010). Beberapa tahun sebelum Obama, terdapat nama Howard Dean yang mampu memanfaatkan internet untuk meraih atensi publik AS. Namun saat itu Dean kandas di konvensi nasional Partai Demokrat (Chavez, 2012). = Chavez, Jonathan. 2012. #Fail: The Misuse of Social Media Campaign in the 2012 US Presidential Campaign. http://www.tcd.ie/policyinstitute/assets/pdf/PL_Chavez_Ma rch12.pdf, diakses 22 Juli 2013

(www.jurnal.uii.co.id) Para pengguna internet tak tertarik untuk mencari rekam jejak atau program yang ditawarkan oleh politisi. Sebaliknya, ada kecenderungan di masa kampanye Pemilu, internet justru digunakan untuk mengolok-olok politisi dan menyerang politisi yang tidak disukai (Momoc, 2011). = Momoc, Antonio. 2011. “New Media and Social Media in the Political Communication” dalam The 6th Edition of The International Conference European IntegrationRealities and Perspectives, hal.556- 562. http://www.proceedings.univdanubius.ro/index.php/eirp/article/ view/797/725, diakses 21 Juli 2013

(www.jurnal.uii.co.id) Dengan mengambil contoh studi kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, yang meloloskan Jokowi – Ahok sebagai pemenenang. Proses kampanye hingga branidng yang mereka jalankan banyak menggunakan bantuan media sosial seperti facebook, twitter, hingga youtube. Sehingga tidk salah jika ada kemungkinan branding yang dijalankan dengan media sosial dapat menuai hasil yang positif.

(www.tirto.id) {Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak } sepengetahuan Nelson, beriklan di media sosial, lewat googleads atau Facebook ads, tidak diatur secara terperinci dalam UU Pilkada.

(www.tirto.id) Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, mengatakan kampanye di iklan media sosial sebenarnya diatur dalam Pilkada serentak 2017.

(www.bbc.com) Komisioner KPU lain, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada BBC Indonesia menjelaskan bahwa pada dasarnya anggota masyarakat tetap dibolehkan

menyuarakan dukungan kepada peserta pemilu, baik legislatif maupun presiden, walaupun hal ini bisa diartikan sebagai kampanye. Jakarta (ANTARA News) - Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu akan mengatur mekanisme kampanye di media sosial karena selama ini belum diatur dalam sebuah produk UU namun hanya di Peraturan Komisi Pemilihan Umum, kata anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Achmad Baidowi. "RUU Pemilu mulai mengatur kampanye di media sosial karena uu sebelumnya belum mengatur terkait hal tersebut," katanya di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan dalam PKPU No 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota hanya mengatur mengenai akun resmi pasangan calon dan para pendukung. Menurut dia, terkait akun-akun liar yang banyak beredar di medsos belum diatur sehingga diperlukan payung hukum agar tidak terjadi kampanye hitam terhadap salah satu calon.

(www. voxntt.com)Cliff Angelo, seorang Koordinator E-Campaign “Bush for President” tahun 2000, pernah mengatakan, “not only is [the Internet] a message tool but . . . it is a coordination tool. It allows you to coordinate a nationwide campaign from headquarters”. Melalui internet, informasi kandidasi dan suksesi politik dapat dilakukan secara cepat dan masif. Melalui media sosial, para politisi dan timnya bisa mempercantik kemasan politik. Lalu itu ditawarkan kepada para netizens. Inilah proses “kampanye online”.