Ekonomi Hal. 13,14,19,20,21.docx

Rumaah sakit swasta, sekolah swasta, siaran televisi khusus, dan sebagainya adalah semi privat yang penyediaannya dilakukan oleh swasta murni sehingga distribusinya juga dilakukan oleh swasa yang pada umumnya lebih dekat dengan penggunaan mekanisme pasar. Barang ini dengan mudah disediakan oleh swasta murni sebab adanya atau jelasnya reveal preference dari konsumen atas barang-barang tersebutsehingga produksi dapat dibiayai dari hasil penjualan atas barang dan jasa yang disediakan. Penyediaan barang semi privat jenis ini tentunya tidak dapat semata dibiayai dengan cara subsidi silang, jika pemerintah juga menyediakan barang semi privat yang diperuntukkan bagi konsumen yang memiliki reveal preference tinggi. Merit good (barang merit) adalah komoditi atau jasa yang menjadi kebutuhan individu atau masyarakat tanpa berkaitan dengan kemampuan untuk membayar ataupun kemauan untuk membayar (Musgrave, 1959). Kadang barang merit dikaitkan dengan misalnya pendidikan. Merit good juga dikaitkan dengan barang/jasa yang memiliki asimetris informs yang sangat tinggi terutama bagi konsumennya, misalnya kesehatan. Merit good juga terkait dengan barang yang dikonsumsi menimbulkan kemungkinan buruk misalnya minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Subsidi perumahan bagi kelompok juga sering digunakan sebagai contoh merit good yang bersifat kompleks.

Tabel 7.1 Beberapa jenis Barang, Institusi Penyediaan dan Mekanisme Pembiayaan serta Distribusinya. Karakteristik Barang dan Jasa

Barang Privat Murni

Barang public dengan harga perkecualian (semi publik)

Barang publik yang menimbulkan kejenuhan (semi publik)

Barang publik murni

Institusi Distribusi

Metode Distribusi

Metode Pembiayaan

Contoh Makanan, mobil, pakaian. Makanan dan kesehatan untuk orang miskin.

Swasta

Pasar

Hasil penjualan

Pemerintah

Politik

Pajak

Swasta yang terikat kontrak dengan pemerintah

Politik

Hasil penjualan subsidi

Swaasta

Pasar

Hasil penjualan

Pemerintah

Pasar dan subsidi

Hasil penjualan pajak

Pasar dan subsidi

Hasil penjualan pajak

Rumah sakit khusus, sarana khusus

Pasar Pasar dan politik

Hasil penjualan Pajak dan hasil penjualan

Club, taman khusus Jalan umum, jembatan, sarana reaksi

Swasta yang terikat kontrak dengan pemerintah

Pasar

Hasil penjualan pajak

Jalan khusus, jembatan khusus, sarana rekreasi yang dibangun swasata

Swasta

Langsung

Iuran

Charity

Pemerintah Swasta yang terikat kontrak dengan pemerintah

Langsung

Pajak

Pertahanan, peradilan

Langsung

Pajak

Peradilan

Swasta yang terikat kontrak dengan pemerintah Swasta Pemerintah

Makanan dan kesehatan untuk orang miskin. Sekolah, rumah sakit, transportasi swasta, Rumah sakit umum, sekolah umum, sarana umum

Berdasarkan jumlah produksi barang publik itu (yang setiap orang mengungkapkan keinginannya atas barang publik) badan ini menentukan pajak harus dibayar oleh masyarakat. Metode ini dengan jelas menghubungkan antara pajak yang dibayar dengan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak yang dilakukan. Berbagai analisis yang dikemukakan oleh ahli ekonomi itu mengandung kelemahan mendasar yakni, tidak adanya reveal preference, oleh karena itu permintaan yang selalu dibayangkan tidak pernah ada. Akan berbeda untuk barang semi publik atau semi privat yang ada reveal preferencenya. Kelemahan lain adalah bahwa kepuasan dan ketidakpuasan tidak dapat dikuantifikasi dan dipastikan, bagaimana mengukur kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat, apakah kepuasan masyarakat adalah penjumlahan dari kepuasan semua orang, akan dibuktikan nanti bahwa hal ini tidak selau benar. Kelemahan berikutnya adalah analisis yang sebagian besar mendasarkan pada asumsi bahwa barang publikitu dikonsumsi dalam jumlah yang sama oleh setiap orang, padahal tidak banyak barang publik yang dikonsumsi dalam jumlah yang sama.

7.5. Penutup Bab ini menjadi kunci penting memahami kebijakan publik. Pada bagian penutup ini akan diberikan sebuah contoh bagaimana menggunakan konsep-konsep yang telah diikenal. Batu bara, sebagai barang mungkin lebih dekat dengan barang privat, tetapi dalam prosesnya erat berkaitan dengan barang publik dan kebijakan publik. Data yang diperoleh dari majalah Temp (7 Februari 2010) menyebutkan: 1). Investor asing memburu tambang batu bara kecil di wilayah Kalimantan. Rekanan dari Negeri Ginseng siap dengan Rp. 20 milliar untuk 5.300 ha; 2) UU Mineral dan Batubara No. 4/2009: KP diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha dalam negeri yang mengelola tambang di bawah 8.000 ha; 3) Biaya operasional untuk tambang dengan skala kecil (3000ha) sekitar Rp. 2 miliyar; 4) Dari luasan tambang itu rata-rata dapat dihasilkan hasil juta ton; 5) Pada saat laporan Tempo itu diturunkan harga batu bara adalah antara US$ 70 sampai US$ 90 per ton; dan 6) Berdasarkan UU Minerba (No. 4/2009) Royalti untuk daerah: 13,5%. Box 5.1 menyajikan evaluasi sederhana (dengan asumsi-asumsi tertentu, missal asumsi tentang jumlah CSR dan juga jumlah uang pelicin) kegiatan pertambangan yang datanya dirilis oleh majalah Tempo itu. Pembaca bisa mencoba analisis atas investasi yang lain, seperti eksploitasi hutan atau alih fungsi lahan dari hutan menjadi kebun kelapa sawit, hutan menjadi pusat pemerintahan, pertambangan kapur, dan sebagainya. Analisis dapat difokuskan pada eksternalitas negative apa yang muncul dan apakah eksternalitas itu telah diinternalisasi dalam biaya produksi? Apa dampak dari

keadaan itu terhadap kepentingan publik? Siapa (pihak mana) yang diuntungkan dari kegitan itu, dan sebgainya. Analisis atas sector pertahanan juga menarik untuk dianalisis sebagai barang publik demikian juga mengenai peradilan yang sedang menjadi isu hangat di negeri ini. untuk barang merit, analisis atas sector pendidikan dan kesehatan akan tetap menarik untuk dianalisi. Dikaitkan dengan isu otonomi daerah pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan dasar adalah juga isu yang penting untuk menjadi bahan kajian.

Daftar Pustaka Binger, Brian R. , dan Hofman, Elisabeth. 1988. Microeconomic with Calculus. Scott Fofersman. Hyman, David N. 1999. A Contemporary Application of Theory to Policy. Dryden Press Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. Ekonomi Publik. BPFE. Stigliz, JosephE. 2000. Economic of the Public Sector. WW Northon & Company Tempo, 7 Februari 2010