Draft.docx

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT BINA KESERTAAN KB JALUR SWASTA

PAPI GANJEN 2018 PANDUAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN (PMB) DALAM BERJEJARING DENGAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

KATA PENGANTAR Kata Pengantar Berdasarkan amanat Undang-undang N0. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada ayat (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Dalam hal ini BKKBN mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan masyarakat agar menjadi peserta KB dan menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) di setiap tempat pelayanan KB. BKKBN juga mempunyai tanggung jawab mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh tempat pelayanan KB di seluruh Indonesia guna menjamin pelayanan KB dapat dilakukan di setiap tempat pelayanan KB. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut adalah dengan meningkatkan cakupan PMB

KATA PENGANTAR jejaring FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister SIM BKKBN melalui Panduan Praktik Mandiri Bidan dalam berjejaring dengan FKTP di Era JKN. Dengan adanya panduan ini, PMB diharapkan berjejaring dengan FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregister SIM BKKBN, sehingga jaminan ketersediaan alokon dan pembiayaan pelayanan KB diharapkan dapat dijamin oleh pemerintah. Jakarta, September 2018 Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta,

drg. Widwiono, M.Kes

DAFTAR ISI

Daftar isi Kata Pengantar _______________________________________________________________ 1 Daftar isi ______________________________________________________________________ 1 Dasar Hukum _________________________________________________________________ 2 Pelayanan KB di PMB ________________________________________________________ 4 Manfaat Berjejaring __________________________________________________________ 5 Bagaimana PMB Berjejaring dengan FKTP yang sudah Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ______________________________________________________ 6 Bagaimana Registrasi SIM BKKBN _________________________________________ 12 K/0/KB/15 __________________________________________________________________ 13 Cara Pengajuan Klaim BPJS Kesehatan kepada FKTP ____________________ 21

Page 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.

5.

Page 2

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Perjanjian Kerjasama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Ikatan Bidan Indonesia Nomot 157/KSM/E2/2015 dan Nomor 1740/PPIBI/IV/2015 tentang Perluasan Akses dan

DASAR HUKUM 6.

Page 3

Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional an Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7/KSM/G2/2017 dan Nomor 95/KTR/0317 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana pada Jaminan Kesehatan Nasional

PELAYANAN KB DI PMB

Pelayanan KB di PMB NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Page 4

LINGKUP PELAYANAN Konseling Pemberian Kondom Pelayanan Pil KB Pelayanan Suntik KB Pelayanan IUD/Implan Penanggulangan Efek Samping (sesuai kemampuan) dan upaya rujukan

KB SEDERHANA     

KB LENGKAP      

MANFAAT BERJEJARING

Manfaat Berjejaring 1. Terangkum dalam jejaring FKTP BPJS Kesehatan dan Jejaring Pelayanan KB Nasional 2. Mendapatkan peluang mengikuti seminar CTU, Pelatihan KB dan Kesehatan Reproduksi serta kegiatan pengembangan lainnya 3. Mendapatkan distribusi alokon program BKKBN, media informasi dan promosi KB, distribusi alkes KB (IUD Kit, VTP Kit, Implant Kit) melalui FKTP 4. Sistem Pencatatan dan Pelaporan berbasis IT

Page 5

BAGAIMANA PMB BERJEJARING DENGAN FKTP YANG SUDAH BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN

Bagaimana PMB Berjejaring dengan FKTP yang sudah Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

PMB

Page 6

Koordinasi dengan FKTP yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Validasi PMB: SIPB dan Tempat Praktik

MoU

BAGAIMANA PMB BERJEJARING DENGAN FKTP YANG SUDAH BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN SYARAT BERJEJARING DENGAN FKTP •

Surat Ijin Praktik Bidan

•

Nomor Pokok Wajib Pajak

•

Perjanjian Kerja Sama antara Praktik Mandiri Bidan dengan FKTP

•

Surat Pernyaraan Kesediaan Mematuhi Ketentuan Penyelenggaraan KB dalam JKN

PERSYARATAN SIPB PMB meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai.

Page 7

BAGAIMANA PMB BERJEJARING DENGAN FKTP YANG SUDAH BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN Persyaratan lokasi Praktik Mandiri Bidan harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Persyaratan bangunan meliputi ruang dalam bangunan Praktik Mandiri Bidan, terdiri atas: a. ruang tunggu; b. ruang periksa; c. ruang bersalin; d. ruang nifas; e. WC/kamar mandi; dan f. ruang lain sesuai kebutuhan.

Page 8

BAGAIMANA PMB BERJEJARING DENGAN FKTP YANG SUDAH BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN  Bangunan Praktik Mandiri Bidan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya.  Ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya tidak termasuk rumah tinggal perorangan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.  Dalam hal praktik mandiri berada di rumah tinggal perorangan, akses pintu keluar masuk tempat praktik harus terpisah dari tempat tinggal perorangan.  Bangunan praktik mandiri Bidan harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut. Page 9

BAGAIMANA PMB BERJEJARING DENGAN FKTP YANG SUDAH BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN Persyaratan prasarana Praktik Mandiri Bidan paling sedikit memiliki: a. sistem air bersih; b. sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup; c. ventilasi/sirkulasi udara yang baik; dan d. prasarana lain sesuai kebutuhan. Persyaratan peralatan berupa peralatan Praktik Mandiri Bidan harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan pelayanan.

Page 10

BAGAIMANA PMB BERJEJARING DENGAN FKTP YANG SUDAH BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN Persyaratan obat dan bahan habis pakai Praktik Mandiri Bidan meliputi:  Pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, penatalaksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, dan penanganan awal kasus kedaruratan kebidanan dan bayi baru lahir.  Obat dan bahan habis pakai hanya diperoleh dari apotek melalui surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.  Bidan yang melakukan praktik mandiri harus melakukan pendokumentasian surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai serta melakukan pengelolaan obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 11

BAGAIMANA REGISTRASI SIM BKKBN

Bagaimana Registrasi SIM BKKBN Bidan yang sudah berjejaring dengan FKTP

Page 12

Menghubungi PKB/PLKB atau OPD KB

Diberi K/0/KB/15

PKB/PLKB/OP D KB menginput K/0/KB/15

Mengisi K/0/KB/15

K/0/KB/15

K/0/KB/15

Page 13

K/0/KB/15

Page 14

K/0/KB/15 PETUNJUK PENGISIAN A. PETUNJUK UMUM 1. K/0/KB/15 diisi oleh faskes KB, jaringan, dan jejaring baik yang sudah maupun belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan . 2. Pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring menandatangani setelah K/0/KB/15 terisi dengan lengkap dan benar. 3. Setelah K/0/KB/15 ditandatangani oleh pimpinan faskes KB/jaringan/jejaring, selanjutnya dikirimkan kepada Pimpinan faskes KB induk bagi jaringan/jejaring atau Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota bagi faskes KB untuk mendapatkan persetujuan dan nomor kode register. B. KODE REGISTER TEMPAT PELAYANAN KB Diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi faskes KB/jaringan/jejaring, terdiri dari :  Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).  Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri). Page 15

K/0/KB/15 

Kotak 5, 6 dan 7, adalah nomor urut faskes KB di kabupaten/kota bersangkutan.  Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut jaringan/jejaring pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) induknya. Kode register FASKES KB terdiri dari TUJUH ANGKA, diperoleh atas persetujuan Kepala SKPDKB Kabupaten/Kota. Sedangkan, kode register JARINGAN/JEJARING FASKES KB terdiri dari SEMBILAN ANGKA, diperoleh atas persetujuan Pimpinan faskes KB induk. C. IDENTITAS 1. NAMA TEMPAT PELAYANAN KB, diisi dengan nama faskes KB/jaringan/jejaring. 2. ALAMAT, diisi dengan alamat lengkap di mana tempat pelayanan KB tersebut berdomisili, terdiri dari : a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW. b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri). Page 16

K/0/KB/15 c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri). d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri). e. PROVINSI,diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri). 1. JENIS, diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOTAK sesuai dengan jenis tempat pelayanan KB yang bersangkutan. 2. KEPEMILIKAN, diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOTAK sesuai dengan kepemilikan tempat pelayanan KB yang bersangkutan. 5a. KB PERUSAHAAN, diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOTAK untuk menunjukkan apakah tempat pelayanan KB berada pada perusahaan atau tidak. 5b. PKBRS, jika jenis tempat pelayanan KB merupakan FKRTL : Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus, maka diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOTAK untuk menunjukkan bahwa tempat pelayanan KB merupakan PKBRS atau tidak. Page 17

K/0/KB/15 6. KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN, diisi dengan tanda centang (√) untuk menunjukkan status kerjasama tempat pelayanan KB dengan BPJS Kesehatan. Apabila tempat pelayanan KB memilih status kerjasama YA, maka ada 2 (dua) ketentuan, yaitu: Status kerjasama secara TIDAK LANGSUNG hanya dapat dipilih oleh JARINGAN/JEJARING FASKES KB. Selanjutnya, jaringan/jejaring faskes KB bersangkutan mengisi :  NO. PKS, diisi dengan nomor Perjanjian Kerjasama (PKS) antara jaringan/jejaring tersebut dengan FKTP induknya.  MASA BERLAKU, diisi dengan DUA ANGKA tanggal, DUA ANGKA bulan, dan EMPAT ANGKA tahun masa berlaku PKS antara jaringan/jejaring tersebut dengan FKTP induknya.

Page 18

K/0/KB/15 D. SARANA DAN PERLENGKAPAN Diisi dengan angka-angka yang menunjukkan jumlah masing-masing jenis sarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh tempat pelayanan KB dengan kondisi masih bisa dipakai. E. TENAGA Tenaga yang dicatat dalam K/0/KB/15 ini adalah seluruh tenaga yang melakukan pelayanan KB dan kegiatan pencatatan dan pelaporan (R/R) pada tempat pelayanan KB tersebut. 1. NO, diisi dengan nomor urut. 2. NIK, diisi dengan Nomor Induk Kependudukan dari tenaga pada tempat pelayanan KB, sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dari tenaga tersebut. 3. NAMA, diisi dengan nama lengkap tenaga pada tempat pelayanan KB tersebut tanpa gelar. 4. PROFESI, diisi dengan tanda centang (√) pada SALAH SATU KOLOM sesuai dengan profesi dari tenaga pada tempat pelayanan KB tersebut. Page 19

K/0/KB/15 5. PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN DAN R/R, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom-kolom yang tersedia sesuai dengan pelatihan teknis pelayanan dan R/R yang pernah diikuti oleh tenaga pada tempat pelayanan KB tersebut. Setelah K/0/KB/15 terisi dengan dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah di tempat yang tersedia diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian kartu. Selanjutnya, ditandatangani oleh pimpinan tempat pelayanan KB dan Pimpinan Faskes KB Induk atau Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota, serta diisi nama jelas dan NIP-nya. Jika pimpinan tempat pelayanan KB bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka NIP dapat dikosongkan.

Page 20

CARA PENGAJUAN KLAIM BPJS KESEHATAN KEPADA FKTP

Cara Pengajuan Klaim BPJS Kesehatan kepada FKTP

PMB

Page 21

Mengumpulkan syarat pengajuan klaim

Menyerahka n kepada FKTP induk

Menerima Pembayaran Klaim dari BPJS Kesehatan

CARA PENGAJUAN KLAIM BPJS KESEHATAN KEPADA FKTP SYARAT PENGAJUAN KLAIM ADALAH: 1.

2.

Kelengkapan administrasi umum: • Formulir pengajuan klaim (dapat diperoleh di FKTP induk) • Kuitansi bermaterai cukup • Surat tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan FKTP atau pejabat lain yang berwenang Kelengkapan administrasi khusus: • Rekapitulasi pelayanan; • Salinan lembar pelayanan, sesuai pelayanan yang diberikan • Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota keluarga; dan • kelengkapan pendukung yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan klaim.

Page 22

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT BINA KESERTAAN KB JALUR SWASTA Tel 0218098018 ext 751 Fax 0218011881 [email protected]

Page 23