Draft Perjanjian Alat Kecantikan

PERJANJIAN KERJASAMA Pada hari ini, _____ tanggal ______ bulan _______ tahun ______ (……-……-2018), yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

Klinik ____________________, yang dalam hal ini diwakili oleh ______________________________ selaku _______________, yang beralamat di Jalan _________________________________, oleh dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama ___________________________, untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”;

2.

Mirsja Hikmah Ninfealita, beralamat di Jalan Benda II No. 9, RT. 007 RW. 001, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama–sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. Bahwa Para Pihak dalam Perjanjian ini, terlebih dahulu menerangkan hal–hal sebagai berikut: 1.

Pihak Pertama merupakan klinik estetika (kecantikan) yang kegiatan usahanya memberikan pelayanan perawatan untuk kecantikan wanita, dimana untuk menunjang kegiatan usahanya tersebut dibutuhkan alat-alat perawatan kecantikan.

2.

Pihak Kedua adalah pemilik dan sekaligus penyedia alat–alat perawatan kecantikan, berupa RF Venus, Scarlet RF-Fractional Needle dan HIFU yang merupakan alat-alat perawatan kecantikan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha Pihak Pertama.

Para Pihak sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain, yang dituangkan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut: Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian Pihak Pertama membutuhkan alat berupa RF Venus, Scarlet RF-Fractional Needle dan HIFU guna menunjang kegiatan usahanya, dan Pihak Kedua dengan ini sanggup dan bersedia menyediakan dan menyewakan alat berupa RF Venus, Scarlet RFFractional Needle dan HIFU kepada Pihak Pertama.

Pasal 2

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama 1.

Menyewa dan membayar uang sewa dalam kurun waktu tertentu yaitu alat kecantikan berupa RF Venus, Scarlet RF-Fractional Needle dan HIFU milik Pihak Kedua untuk dipergunakan oleh Pihak Pertama dalam melakukan perawatan (treatment) kepada pasien.

2.

Wajib Memberikan uang sewa kepada Pihak Kedua sebesar Rp ---------- dalam penggunaan alat berupa RF Venus, Scarlet RF-Fractional Needle dan HIFU, yang dibayarkan pada saat __________.

3.

Berhak Menjaga dan merawat alat yang disewa berupa RF Venus, Scarlet RFFractional Needle dan HIFU. Pasal 3 Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

1.

Berhak Mendapatkan biaya sewa dari Pihak Pertama atas alat berupa RF Venus, Scarlet RF-Fractional Needle dan HIFU.

2.

Wajib Menyediakan alat berupa RF Venus, Scarlet RF-Fractional Needle dan HIFU. Pasal 4 Jangka Waktu

Para Pihak sepakat Perjanjian ini berlaku selama [________] (____) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini hingga tanggal [_________________]. Pasal 5 Cara Pembayaran Pembayaran akan ditransfer oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ke rekening bank Pihak Pertama, yaitu: Pemilik Rekening Bank No. Rekening

: ______________________ : ______________________ : ______________________ Pasal 6 Korespondensi

Semua pemberitahuan disampaikan kepada Para Pihak dengan alamat masing-masing sebagai berikut: Pihak Pertama Alamat Telepon

: ______________________ : ______________________

Pihak Kedua Alamat Telepon

: Jalan Benda II No. 9, RT. 007 RW. 001, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan : ______________________

Para Pihak berhak untuk mengganti nama dan alamat kemana dokumen harus dikirimkan dengan memberitahukan juga kepada Pihak lainnya secara tertulis mengenai perubahan tersebut kepada Pihak lainnya sesegera mungkin setelah dilakukannya perubahan. Pasal 7 Keadaan Memaksa/ Force Majeure 1.

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force majeure) adalah keadaan memaksa yang secara langsung mengakibatkan salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang diakibatkan keadaan diluar kekuasaan Para Pihak, antara lain: pemogokan umum, huru-hara, gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, teror, bom, perang, kebijaksanaan pemerintah, sakit, peralatan rusak, hujan, dan/atau kecelakaan politik.

2.

Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure).

3.

Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) tersebut di atas sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah. Pasal 8 Addendum Dan Amandemen

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini serta hal-hal di dalam Perjanjian ini yang perlu dilakukan penambahan ataupun perubahan, akan diatur kemudian oleh dan antara Para Pihak dan bilamana dianggap perlu dapat dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) atau Perjanjian Perubahan (Amandemen) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 9 Pengakhiran Perjanjian Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama setelah melalui proses musyawarah mufakat, evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Para Pihak.

Pasal 10 Hukum Yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan Dan Domisili Hukum 1.

Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2.

Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

3.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, cara penyelesaian mufakat tersebut di atas tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap. Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

_________________ Mirsja Hikmah Ninfealita

Saksi-saksi: 1.

2.