Draft Modul Pi Bireuen (bahan Diskusi)

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

Draft MODUL PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN BIREUEN

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kabupaten Bireuen terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3963). Kabupaten ini memiliki Luas wilayah 1.901,21 Km2 dan secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan, 70 Mukim serta 610 Gampong dengan jumlah penduduk pada Tahun 2006 sebanyak 354.763 jiwa yang terdiri dari 174.258 laki-laki dan 180.505 perempuan. Bencana tsunami dan gempa yang secara dahsyat melanda NAD pada 26 Desember 2004, turut berimbas ke Kabupaten Bireuen baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, hingga beberapa tahun ke depan pembangunan di wilayah ini masih akan berjalan secara intensif yang berasal dari berbagai sumber dana dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi keamanan di Kabupaten Bireuen saat ini sudah semakin kondusif pasca terwujudnya penandatanganan MOU perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada Tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Hal ini berdampak amat positif bagi pelaksanaan pembangunan yang telah dapat dilaksanakan sampai ke daerah pedalaman yang sebelumnya hampir tidak tersentuh sama sekali. Dengan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan dan kemakmuran masyarakat, ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2005 sebesar 2,71 persen dan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2006 semakin baik lagi hingga mencapai 3,40 persen. Kesuksesan proses pembangunan di Kabupaten Bireuen dengan jumlah dana yang besar baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ditentukan

oleh

kualitas

proses

pengadaan

barang

dan

(APBK) akan sangat jasa

(PBJ)

yang

dilaksanakannya. Sebab, pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) paling besar dan juga paling rawan terjadinya korupsi. Berdasarkan hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang disebut Country Procurement Assesment Report (CPAR), menyebutkan bahwa terjadi kebocoran uang negara antara 10 – 40% dalam

1

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

pengadaan barang/jasa. Padahal, pengadaan barang/jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berupaya untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan barang/jasa melalui berbagai kegiatan dan program yang telah dijalankan. Namun upaya tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak didukung oleh komitmen yang kuat dari pejabat/panitia pengadaan itu sendiri, penyedia barang/jasa dan masyarakat agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa merupakan solusi untuk mendorong keterbukaan dan komitmen para pihak untuk mencegah korupsi di sektor ini. Pakta Integritas memastikan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada. Selain itu juga akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, iklim investasi yang baik, dan mencegah praktik penyimpangan. Penerapan Pakta Integritas juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sehingga tujuan otonomi daerah dan tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai. B. Identifikasi Masalah Upaya pemerintah untuk menekan terjadinya KKN dan kebocoran anggaran negara dalam pengadaan barang/jasa dilakukan dengan membuat regulasi tentang tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

terus

disempurnakan melalui beberapa kali perubahan. Namun demikian dalam pelaksanaan masih terjadi KKN, yang membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dijalankan secara konsisten Berikut beberapa persoalan yang umum terjadi dalam pengadaan barang/jasa; 1. Masih adanya pejabat/pegawai dan penyelenggara negara yang beraktivitas bisnis terkait jabatannya Sulit dipisahkan antara jabatan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau penyelenggara negara dengan aktivitas lainnya yang dilakukan, misalnya seorang pejabat yang juga memiliki aktivitas bisnis akan sulit dibedakan kapasitasnya sebagai pejabat atau pengusaha. Hal ini untuk mencegah terjadinya bisnis yang dilakukan orang dalam (internal trading) yakni transaksi bisnis yang menggunakan dana publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan kontrak pemerintah

2

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

2. Masih terjadinya praktik penyuapan dan pembayaran tidak resmi: a. Penyuapan terjadi untuk memperlancar dan mengharapkan keberpihakan pengguna barang/jasa, panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa kepada penyedia jasa;

b. Pembayaran tidak resmi lainnya adalah pembayaran di luar dari ketentuan yang berlaku, contohnya pemberian komisi, dana ”ucapan terima kasih”, kickback, sumbangan untuk pihak tertentu atau partai politik yang dibebankan pada nilai kontrak pekerjaan.

3. Masih terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (abuse of power) Mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan. Dalam hal pengambilan keputusan, pejabat yang lebih tinggi masih melakukan intervensi kepada pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan di luar dari mekanisme yang berlaku 4. Masih adanya konflik kepentingan Pengambilan keputusan lebih didasarkan kepada faktor subyektifitas dengan mendahulukan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pengambil keputusan 5. Masih adanya praktik pemerasan dan budaya premanisme a. Memaksa

seseorang

untuk

membayar

atau

memberikan

sejumlah

uang/barang, atau bentuk lain, sebagai imbalan dari seorang pengambil keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; b. Panitia atau pejabat pengadaan tidak dapat bersikap independen karena adanya ancaman baik secara fisik atau psikis yang mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan. 6. Masih terjadinya tender diatur (tender arisan) Praktik kolusi dan nepotisme antara penyedia barang/jasa masih terjadi. Disisi lain, pejabat/panitia pengadaan masih mengalami kesulitan untuk membuktikan praktik tersebut benar-benar terjadi 7. Masih terjadinya pengalihan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan utama kepada pihak lain (Jual beli proyek) Praktik rent-seeking masih terjadi. Adanya penyedia barang/jasa yang hanya mengambil

keuntungan

dari

pelaksanaan

pengadaan

dan

kemudian

menyerahkan seluruh atau sebagian utama tanggungjawab pekerjaan utama kepada pihak lain selain pekerjaan khusus. 8. Rendahnya kualitas barang/jasa yang dihasilkan. Akibat dari berbagai praktek penyimpangan yang terjadi dalam proses tender, menyebabkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rekanan untuk memenangkan tender “secara tidak benar” dibebankan ke nilai kontrak pekerjaan. Hal tersebut berdampak pada penurunan mutu barang, dan tidak jarang terjadi pengurangan volume pekerjaan. 3

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

Beberapa permasalahan yang terjadi di atas disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; 1. Kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan Swakelola Masih adanya kekeliruan pemahaman dalam mengartikan jenis pekerjaan swakelola yang bertentangan dengan prinsip, prosedur dan persyaratan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubah-perubahannya. 2. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan metoda Penunjukan Langsung Masih lemahnya pemahaman tentang kriteria penunjukan langsung yang seharusnya tetap menganut prinsip dasar, kebijakan umum dan etika pengadaan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya 3. Kurangnya pemahaman dalam penentuan metoda pengadaan jasa konsultasi Pada prinsipnya pemilihan penyedia jasa konsultasi harus dilakukan dengan seleksi umum. Hanya dalam keadaan tertentu saja yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pemilihan dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung 4. Masih rendahnya profesionalisme rekanan/kontraktor Beberapa indikasi profesionalisme yang masih rendah, antara lain; a. Masih

banyak

perusahaan

yang

belum

memenuhi

persyaratan

yang

diwajibkan, baik secara administrasi maupun teknis.

b. Masih banyak rekanan/kontraktor yang hanya menginginkan fee dari proses tender yang diatur/arisan. 5. Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya pengawasan : a. Ketidakcermatan dalam pemilihan konsultan pengawas; b. Konsultan pengawas tidak melakukan pekerjaannya secara benar; c. Rendahnya kredibilitas konsultan pengawas; d. Kurangnya kapasitas dan kuantitas pengawas internal; e. Masih terjadi kolusi dalam penentuan hasil pengawasan. 6. Terlambatnya proses penyusunan dan pengesahan APBK. Kondisi tersebut menyebabkan proses tender dilaksanakan secara tergesa-gesa dan waktu pelaksanaan project menjadi sangat pendek. Hal tersebut semakin membuka peluang bagi terjadinya KKN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. 7. Pengawasan masyarakat belum efektif. Belum efektifnya peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi profesi lainnya dalam melakukan pengawasan akibat dari belum terbangunnya mekanisme pengawasan eksternal terhadap institusi publik. 8. Belum berjalannya sistem sanksi dan penghargaan serta sistem penilaian kinerja aparatur pemerintah. Hal tersebut berdampak pada lemahnya ethos kerja dan terbukanya peluang KKN.

4

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

9. Belum adanya mekanisme pengaduan masyarakat dan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang melapor. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan kasus-kasus penyelewengan sehingga upaya pencegahan terjadinya korupsi tidak berjalan. 10. Akses publik terhadap informasi masih terbatas. Sulitnya memperoleh dokumen publik terutama yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga menghambat partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan.

5

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

BAB II PAKTA INTEGRITAS PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN 1.

Pengertian Pakta Integritas (PI) adalah Janji Integritas, antara dua pihak atau lebih untuk mewujudkan transaksi bisnis secara fair diantara pelaku usaha dalam proses tender proyek pemerintah Pakta Integritas dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance, pada lingkup pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pakta Integritas dalam naskah ini dibatasi hanya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen mencakup unsur-unsur strategis sebagai berikut; a. Piagam Pakta Integritas; adalah janji integritas yang ditandatangani oleh dua pihak atau lebih di atas kertas bermaterai b. Modul Pakta Integritas; adalah kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci meliputi segala aspek yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Pakta Integritas secara benar dan efektif.

2.

Tujuan Adapun tujuan dari kesepakatan kejujuran (Pakta Integritas) yang akan diwujudkan di Kabupaten Bireuen adalah : a. Mewujudkan aparatur negara yang bersih berwibawa serta bebas dari unsur KKN (clean governance) b. Mewujudkan kesepakatan kejujuran bersama bagi segenap komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal menghindari terjadinya KKN. c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. d. Menjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, profesional, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta bertanggungjawab. e. Mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik dan bebas KKN

3.

Manfaat Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan manfaat sebagai berikut; 1. Mencegah terjadinya penyimpangan di bidang; pengadaan barang/jasa, anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat dan lainnya; 2. Mencegah

para

Pimpinan,

Pejabat

dan

Karyawan

dari

perbuatan

penyimpangan yang menjurus pada perbuatan tindak pidana korupsi;

3. Meningkatkan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bireuen 4. Mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja yang berkualitas, efisien dan efektif.

6

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

4.

Substansi Secara umum, Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen berisi komitmen sebagai berikut; 1. Komitmen Pejabat Instansi Pemerintah a. Pejabat atau pegawai instansi pemerintah tidak akan – secara langsung atau lewat perantara – menerima atau meminta “gratifikasi” (suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya) dari pihak manapun. b. Instansi akan menyediakan seluruh informasi dan dokumen prosedur, spesifikasi teknis, legal, serta administratif pengadaan secara terbuka bagi peserta lelang maupun masyarakat c. Tidak ada seorang pun pejabat atau pegawai instansi yang akan membocorkan informasi rahasia yang akan menguntungkan satu atau sebagian peserta lelang

d. Semua pegawai instansi yang terlibat proses pengadaan mengungkapkan “konflik kepentingan” yang terkait dengan pengadaan dan aset pribadi serta keluarganya e. Pegawai instansi akan melaporkan tiap upaya pelanggaran komitmen ini kepada tim pemantau dan pejabat yang berwenang f.

Pimpinan instansi akan melindungi pegawai yang melaporkan pelanggaran

g. Melibatkan peran dan fungsi pengawas independen yang berasal dari masyarakat sipil h. Instansi menyediakan anggaran untuk biaya pelaksanaan PI 2. Komitmen Peserta Lelang Komitmen ini diberikan oleh wakil peserta lelang/kontraktor atas nama direksi. a. Tidak akan menawarkan, secara langsung, suap, hadiah, bantuan, atau bentuk gratifikasi lainnya kepada pegawai instansi (atau saudara dan temannya) b. Tidak akan berkolusi dengan pihak lain yang dapat merusak transparansi dan kewajaran proses pengadaan c. Tidak akan menerima kompensasi atas tindakan yang tidak profesional d. Akan mengungkapkan adanya pembayaran yang tidak sah kepada pihakpihak yang terkait atau perantaranya. e. Mengakui dan melibatkan peran dan fungsi pengawas yang ditunjuk dari masyarakat sipil C. Lembaga Pemantau Independen (LPI) Untuk menjaga agar sistem integritas tetap berjalan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka perlu dilibatkan lembaga independen dalam memantau pelaksanaannya. Untuk itu perlu disepakati; 1. Adanya lembaga independen sebagai badan pengawas external yang dibentuk oleh masyarakat sipil dan mendapat dana dari anggaran belanja pemerintah daerah (APBD).

7

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

2. Adanya kerjasama dan pengakuan formal dari institusi publik atas peran lembaga independen dalam memantau implementasinya Beberapa tugas dan fungsi Lembaga Pemantau Independen (LPI) antara lain; a) Memantau proses pengadaan Barang dan Jasa dengan mengikuti seluruh proses mulai dari pengumuman lelang, penjelasan lelang (anwijzing), pemasukan penawaran dan pengumuman penetapan lelang b) Mencatat dan melaporkan kepada Tim Pengelola Pengaduan apabila dalam proses lelang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang jelas c) Mengakses dokumen lelang beserta kelengkapanya pada setiap paket yang dilelang d) Memberikan saran kepada pemerintah daerah terkait perbaikan proses pengadaan barang dan jasa e) Memfasilitasi pengaduan atau keluhan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa f)

Memberikan rekomendasi kepada bupati untuk menerbitkan Perda tentang reformasi pengadaan barang dan jasa

g) Melakukan kerja sama dengan lembaga pengembangan kebijakan pengadaan pemerintah di level kabupaten h) Berpartisipasi secara sukarela D. Mekanisme Pelaporan dan Pengelolaan Pengaduan Pemerintah

Daerah

akan

membuka

kotak

saran/pengaduan

yang

dapat

dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas pelanggaran Pakta Integritas. 1.

Apabila ada pengaduan dari stakeholder terhadap palaksanaan PBJ yang terdapat cacat dalam penerapan pakta integritas, pelapor menyampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan atau kotak saran dan pengaduan di Pemda.

2.

Tim Pengelola Pengaduan teridiri dari LPI dan Bawasda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

3.

Laporan dapat secara anonim, atau terbuka (jelas pelapornya)

4.

Pengelolaan pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan tanpa melihat apakah pelapor anonim atau terbuka (jelas pelapornya)

5.

Apabila diperlukan LPI dan Bawasda dapat membentuk tim gabungan untuk melakukan peninjauan lapangan. Anggota tim gabungan terdiri dari: -

LPI

-

Bawasda

-

Pihak penyedia jasa

-

Pihak pengguna jasa

-

Dan bila diperlukan dapat melibatkan tenaga ahli dibidang konstruksi; pengawasan; dan pengadaan.

8

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

6.

Pemecahan/solusi segera disampaikan balik kepada masyarakat, dan apabila terjadi penyimpangan penerapan pakta integritas, segera LPI manyampaikan pada masing-masing pihak untuk membicarakan pelanggaran tersebut.

7.

Penyelesaian berdasarkan pedoman yang disepakati dalam resolusi pertikaian antar entitas terkait.

8.

Apabila ternyata laporan stakeholder terbukti benar, LPI menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Daerah, dan sanksi perlu ditegakkan.

9.

Agar proses penyampaian dan penanganan pengaduan berjalan efektif, maka petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pengaduan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

E. Kesepakatan atas batasan informasi rahasia Transparansi maksimum adalah kunci sukses penerapan Pakta Integritas. Namun demikian dalam proses pengadaan barang/jasa

ada beberapa pengecualian,

untuk itu perlu disepakati mengenai batasan rahasia. Penentuan batasan rahasia dalam lingkup Pakta Intergitas mengacu kepada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya serta peraturan perundangan yang terkait. F. Kesepakatan mengenai sanksi, dan sistem insentif dan disinsentif 1. Pejabat dan pegawai a. Pejabat dan pegawai pelanggar Pakta Integritas dikenakan sanksi sesuai dengan PP 30 tahun 1980 dan ketentuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); b. Pelanggaran

pakta

integritas

yang

dikategorikan

melakukan

penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara melanggar UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi atau KUHP, berkas diteruskan kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses; c. Disinsentif melekat pada pejabat yang diputuskan pelanggar Pakta Integritas. 2. Penyedia Barang/Jasa a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara; b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;

c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1 per seribu (satu per seribu)/hari atau maksimal 5% dari nilai kontrak;

d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan diumumkan kepada publik secara terbuka;

e. Ketentuan mengenai daftar hitam ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati;

9

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

f.

Bagi konsultan Perencana dan konsultan pengawas yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

3. Pemantau Independen Bila dalam pelaksanaan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dari lembaga pemantau independen, akan diberlakukan sanksi sesuai undangundang yang berlaku. Dalam hal tidak diatur oleh undang-undang, sanksi akan diatur lebih lanjut dalam Kode Etik. Contoh tindak pidana adalah: a. Menerima suap atau menjadi perantara dalam praktik penyuapan; b. Melakukan pemerasan; c. Memberikan informasi yang tidak benar atau palsu, dan atau memberikan informasi rahasia yang telah disepakati kepada pihak lain, baik yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa maupun tidak langsung, yang dianggap akan merusak secara langsung proses pengadaan barang/jasa maupun tidak; d. Mempergunakan berbagai alibi dan kewenangannya untuk melakukan intervensi, ancaman fisik maupun psikis, baik untuk keuntungan pribadi maupun tidak. G. Kesepakatan mengenai resolusi konflik Perselisihan dapat terjadi antara:

a. pejabat terkait dengan pengadaan barang dan dengan mitra kerja b. pejabat dengan masyarakat. c. mitra kerja/pebisnis dengan masyarakat. Penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan musyawarah antar pihak dengan melibatkan LPI (Lembaga Pemantau Independent) sebagai mediator, dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, akan diselesaikan melalui jalur hukum, baik di Pengadilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. LPI dalam hal ini mengacu kepada beberapa prinsip sebagai berikut; a. Wajib menyelesaikan setiap konflik yang dimintakan penyelesaiannya secara adil tanpa memihak; b. Setiap penyelesaian konflik harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari semenjak surat diterima oleh Komite Independent; c. Hasil penyelesaian konflik disampaikan kepada masing-masing pihak dalam waktu 3 (tiga) hari semenjak ditetapkan Keputusan Tim tersebut; d. Keputusan ini dimaksud bersifat mengikat para pihak;

e. Bagi pihak yang tidak mematuhi Keputusan Komite Penyelesaian Konflik diberikan sanksi sesuai dengan pasal/point kesepakatan mengenai sanksi, dan sistem insentif dan disinsentif sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

10

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

H. Kesepakatan mengenai sistem perlindungan saksi Sesuai undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan memberikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan atas Hak Asasi Manusia kepada saksi/pelapor/korban. Dalam hal belum terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, perlu disepakati hal berikut:

•

Kepala

Daerah

menjadi

personal

guarantee

dalam

mengambil

alih

perlindungan terhadap saksi dan pelapor. •

Lembaga Pemantau Independen menjaga kerahasian identitas saksi dan pelapor.

•

Adanya jaminan kerahasiaan identitas bagi pelapor, baik yang berasal dari pejabat, pegawai, pejabat penyelenggara negara, pelaku usaha maupun masyarakat.

•

Adanya perlindungan bagi saksi dan pelapor atas segala bentuk retalitas (balas dendam) dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk retalitas antara lain pemecatan, pemutasian, pengasingan dan bentuk lainnya).

•

Bila diperlukan adanya perlindungan terhadap saksi dan pelapor atau keluarga/kerabat dan atau pihak yang dianggap berkaitan dengan saksi dan pelapor, kepala daerah wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk melindungi dan memberikan rasa aman.

•

Mengenai mekanisme perlindungan saksi dan pelapor akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

III.

TINDAK LANJUT PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menindaklanjuti penerapan Pakta Integritas adalah: 1. Identifikasi sikap dan perilaku integritas pada;

a. Keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan pelayanan Kabupaten Bireuen.

b. Keluhan pejabat/aparatur Kabupaten Bireuen c. Kegiatan yang membuka peluang korupsi di lingkungan Kabupaten Bireuen Hasil identifikasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil dalam rangka meminimalisir peluang KKN. 2. Sosialisasi

a. Sosialisasi Internal Institusi Publik (dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen.) Dalam rangka memasyarakatkan pakta integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan sosialisasi internal secara komprehensif, agar maksud dan tujuan dapat tercapai, yakni dimengerti,

11

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

diterapkan secara utuh dan masing-masing birokrat di lingkungan Kabupaten Bireuen melaksanakan komitmen tersebut secara konsekuen pada tahun 2008 b. Sosialisasi Internal assosiasi pebisnis (dilakukan sepenuhnya oleh Pebisnis.) Untuk mengimbangi terlaksananya pakta integritas secara utuh di Kabupaten Bireuen, Pebisnis yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, dan sekitarnya sangat perlu menyelanggarakan sosialisasi pakta integritas ini. Waktu penyelanggaraannya selaras dengan jadwal pelaksanaan sosialisasi pakta integritas dilingkungan birokrat, dan fasilitator seyogyanya diambil dari internal pebisnis dengan pengamat dari CSO/NGO yang akan beraliansi sebagai pemantau independen. c. Sosialisasi Eksternal (dilakukan bersama oleh tiga pilar kemitraan.)

•

sosialisasi eksternal adalah sosialisasi interaktif antara pebisnis dan birokrat secara bersama-sama, dengan pengamat dari CSO/NGO.

•

Sosialisasi dapat dilakukan oleh Kadin, assosiasi pengusaha, atau kantor pemerintah daerah.

•

Pelaksanaan dijadwalkan setelah sosialisasi internal.

•

Pola workshop akan sangat membantu dalam percepatan adaptasi pakta integritas ini.

3. Sinkronisasi dokumen dalam kaitan dengan penerapan Pakta Integritas pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. a. Dokumen prakualifikasi. Perlu pencantuman klausul yang menuntut kepada para peserta prakualifikasi untuk menyampaikan format janji integritas yang telah ditanda tangani bersama –sama dengan format isian prakualifikasi. (format isian telah tercantum dalam dokumen prakualifikasi). Dokumen prakualifikasi tidak akan dievaluasi apa bila format janji integritas tidak ditanda tangani dan dikembalikan. b. Dokumen lelang. 1. Klausul tentang adanya penandatanganan janji integritas terkait dengan keikutsertaan dalam pengadaan barang dan jasa. 2. Adanya pernyataan dalam surat penawaran bahwa peserta tender bersedia menandatangani janji integritas serta mentaati isi janji tersebut. 3. Mencantumkan format janji integritas dalam dokumen lelang. 4. Mencantumkan klausul dalam syarat khusus kontrak tentang janji integritas oleh kontraktor/supplier/konsultan pemenang. 5. Mencantumkan klausul dalam surat perjanjian bahwa janji integritas sebagaimana terlampir pada surat perjanjian merupakan satu kesatuan dengan kontrak. 6. Mencantumkan format janji integritas dalam dokumen lelang yang harus diserahkan bersama dokumen kontrak bagi pemenang tender, setelah ditandatangani. 12

Paska Bireuen

Draft Modul Pakta Integritas Kabupaten Bireuen

c. Dokumen kontrak. 1. Dokumen kontrak yang disampaikan oleh pemenang tender adalah dokumen yang tercantum dalam dokumen lelang. 2. Surat perjanjian yang ditandatangai adalah surat perjanjian yang ada dalam dokumen lelang.(ditanda tangani antara pimpro dengan pemenang tender.) 3. Janji integritas dalam kaitan dengan pelaksanaan kontrak diserahkan bersama dengan dokumen kontrak lainnya. Demikianlah pedoman Penerapan Pakta Integritas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen ini disusun, dan Insya Allah akan dilaksanakan mulai awal bulan Desember Tahun 2008 yang akan datang. Di dalam pelaksanaannya nanti akan dilakukan evaluasi setelah berjalan satu tahun, jika dalam perjalanannya nanti diperlukan perbaikan-perbaikan maka dapat dilakukan perbakan setiap saat untuk penyempurnaannya. Pedoman Pelaksanaan Pakta Integritas ini semoga nantinya dapat menuntun setiap diri pribadi Pejabat Politik , Pegawai Negeri Sipil, Pihak Swasta dan Masyarakat yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen . Bireuen, .... November 2008

NURDIN ABDUL RAHMAN BUPATI BIREUEN

13

Paska Bireuen