Dr-22-02-2008

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

1

Sapa Redaksi Perum Perhutani harus melakukan revitalisasi dan transformasi bisnis agar mampu membangun dirinya menjadi perusahaan yang sangat kuat. Revitalisasi dan transformasi bisnis tersebut harus dilakukan secara konsisten dan merupakan penyehatan yang never ending process. Penataan kembali organisasi, penerapan system informasi manajemen dengan teknologi informasi yang modern, pembenahan sumberdaya manusia sehingga memiliki kompetensi dan kualifikasi professional, serta pembangunan kembali budaya perusahaan yang adaptif dengan tuntutan zaman, harus segera dilakukan. Seperti yang dikatakan Direktur Keuangan Perum Perhutani Tjipta Purwita bahwa Perum Perhutani harus membangun portfolio bisnis secara lebih tajam dan cermat agar secara bertahap namun pasti mampu melepaskan diri dari kebergantungannya pada timber business dengan memperkuat basis usaha lain yang lebih inovatif dan inkonvensional. Mudah-mudahan, acara Pra Workshop “Revitalisasi dan Transformasi Bisnis Perum Perhutani” di Jakarta, Kamis (21/2), yang mengundang beberapa perwakilan perusahaan yang telah sukses dalam melakukan revitalisasi dan transformasi bisnisnya, seperti PT Telkom, PT Wijaya Karya, PT Perkebunan Nusantara III, dan Bank BNI 46, dapat menjadi titik tolak bagi kita untuk berubah. Cerita sukses dari beberapa perusahaan itu diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Perum Perhutani untuk melakukan revitalisasi dan transformasi bisnis.

Visi dan misi PERUM PERHUTANI

VISI Menjadi Pengelola Hutan Tropis Terbaik di Dunia

MISI

1. Mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari bersama Masyarakat. 2. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai sumberdaya hutan. 3. Mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan serta potensi lainnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat (sekitar hutan). 4. Membangun sumberdaya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa dan profesional. 5. Mendukung dan berperanserta dalam pembangunan wilayah dan perekonomian nasional.

PEMIMPIN UMUM: Dr. Ir. Upik Rosalina Wasrin, DEA. WAKIL PEMIMPIN UMUM: Ir. Tjipta Purwita, MBA. PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB: Ir. Audy Arthur Pattiruhu, MEd. SEKRETARIS REDAKSI: Ir. Sanjoto. DEWAN REDAKSI: Ir. Darman E Purba, Ir. Yopita Sari. REDAKTUR PELAKSANA: Marison Guciano, Henny Elevianty. DESIGN GRAFIS: Teddy Octavin. PERWAKILAN: Ir. Dadang Ishardiyanto. (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Ir. Murgunadi, MM (Jawa Timur), Ir. Ronald G. Suitela, M.Si, (Jawa Barat dan Banten), STAF REDAKSI: A. Soenarwoko (Foto), Idayati (Bendahara), Aristus Luhur (Data), Guritno, Nanang (Sirkulasi) KONTRIBUTOR: Bambang Sulaksano. adalah majalah bulanan yang diterbitkan Perum Perhutani. Opini yang dituangkan oleh penulis dalam majalah ini tidak semuanya mencerminkan pendapat Perum Perhutani. Redaksi menerima tulisan yang sejalan dengan visi dan misi majalah ini. Artikel ditulis dengan spasi ganda, maksimal 5 halaman kwarto. Dikirim ke alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok VII lantai 9, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat. Telp: 021 - 5721282, Fax: 021 - 5732451, atau e-mail: [email protected], humas@ perumperhutani.com.

2

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Kunjungi Perhutani di Dunia Maya. Klik http://www.perumperhutani.com

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

3

Surat Pembaca Alamat LMDH Argomulyo Mohon bantuan alamat dan no telepon LMDH Argomulyo Desa Sugih Waras Kab. Nganjuk. LMDH Telaga Indah Desa Jukong 2 RPH Aengkokap, KPH Madura 0813 32127250 Silahkan menghubungi KPH Nganjuk di Jalan Merdeka nomor 6 Nganjuk, Telepon 0358-321197

Jatah Kalender Kepada Yth, Direksi Perhutani Dari hati yang paling dalam saya merasa bangga atas kemajuan Perhutani di segala bidang. Dari kebanggaan itu ada sedikit harapan

dari kami sebagai karyawan/I yang paling bawah merasa tidak diakui karena setiap pembagian kalender kami tidak kebagian, yang kebagian hanya pejabat KPRH ke atas saja. Demikian saran dan dukungan kami. Terima kasih Dadang, BKPH Ujung Krawang 085880809XXX

Lebih Giat Bekerja Yth direksi Perhutani Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah banyak peningkatan kesejahteraan, gaji sudah naik dan seragam sudah dikasih. Semoga kita lebih giat bekerja untuk memajukan Perhutani. Terima kasih ya Mariyono TU Asper BKPH Blambangan, KPH Banyuwangi Selatan,

085236681XXX

Bingung Kirim Berita Red Duta Rimba Saya mau Tanya. Saya Kaur Humas baru merasa bingung bagaimana cara kirim berita dan bisa dimuat apa syaratnya? Terima kasih 081325611XXX Untuk mengirim naskah ke Duta Rimba langsung saja ke alamat redaksi yang tertera di halaman depan majalah. Atau bisa melalui email: [email protected]

Ternak Rusa Kami berkeinginan untuk ternak hewan rusa. Mohon info untuk pembelian anak rusa dan dimana perijinannya?

PEMASANGAN IKLAN DI MAJALAH DUTA RIMBA

085645377XXX

Silahkan menghubungi Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Wisata Benih dan Usaha Lain di Jalan Soekarno Hatta nomor 628 Km 14 Bandung. Telpon 022-7802971

Iklan memuat jenis produk dan alamat atau kontak person. Lebih baik lagi bila disertai harga dan stok barang

100% GRATIS*

Selain barang dapat ditawarkan bermacam-macam bentuk kerja sama dengan pihak eksternal. Iklan dikirim ke Biro Humas Kantor Pusat via email atau faximile.

*) Berlaku untuk PT. PAK, PT. PALAWI, Seluruh KPH dan KBM Perum Perhutani, Pusdiklat SDM Madiun, Puslitbang Cepu.

Fax : 021 - 5733616 Email : [email protected]

Redaksi menerima pertanyaan, kritik, dan saran yang ditujukan kepada manajemen melalui alamat redaksi dan SMS ke no. 0815

4

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Daftar SAPA REDAKSI

2

SURAT PEMBACA

4

LAPORAN UTAMA Sosialisasi dan Anev MOU Perhutani & Indonesian Forestry Parallel Event On COP 13 UNFCCC Perhutani Di Tengah Bencana Banjir dan Longsor FOKUS ALTERNATIF KEMASAN PRODUK GONDORUKEM BOX Masyarakat Hutan Kabupaten Sintang, Kalbar Kunjungi LMDH Bangun, Purworejo Penyuluhan dan Pembinaan Hukum Dalam Rangka OHL-TB HUT Yogyakarta ke-251 Pelajar Peduli Hutan Di Pemalang HUMANIORA CATATAN SEORANG KARYAWAN TENTANG TRANSTOTO HANDADHARI Agus S Ganasari, S. Hut. MP

Perum Perhutani Harus Lakukan Revitalisasi dan Transformasi Bisnis

H. 6

HUTAN KOTA KOLEKSI KPH RANDUBLATUNG

H. 44

Budidaya Rosela

H. 49

7 8 9 10 11 12 13

16

ILMU PENGERTAHUAN DAN TEKHNOLOGI PERUM PERHUTANI MENGEMBANGKAN FAST GROWING SPECIES (FGS) Hengki Herwanto & Diana Puspitasari

18

HUKUM Hukum Bisnis Revitalisasi dan Transformasi Bisnis Perum Perhutani Yuniar Permadi dan Indianto Suhardi

24

REKAMAN LENSA

26-27

EKONOMI Kedelai untuk Masyarakat Sekitar Hutan Di Perum Perhutani Eddy Djanad

28

KOLOM Full Stocked Forest Dahono Irianto

30

LINTAS KPH PELATIHAN BAGI MANDOR PENDAMPING PHBM AKSI NYATA ATASI PENCURIAN KAYU Snake Hunter di Bandung KERJASAMA PAGUYUBAN BKPH PENGANTEN DENGAN IBU-IBU MUSPIKA KECAMATAN KLAMBU PENGGODOGAN JUKLAK EVALUASI POTENSI SDH KPH Kediri Sukseskan Menanam Bersama GERAKAN PEREMPUAN TANAM & PELIHARA POHON KERJASAMA PENANAMAN SENGON DALAM KAWASAN HUTAN DI PERUM PERHUTANI KPH BANYUMAS BARAT DUA JAM RIBUAN BIBIT LUDES DIBAGIKAN Hibah Mesin Pengolah Kopi dan Kakao Untuk LMDH Wonosalam KPH Jombang TOURING PBC IV BERJALAN MENUJU PERHUTANI MASA DEPAN KPH PEMALANG Sertijab Kaur Data dan Umum Musim Hujan Disambut dengan Menanam Porang Muspika Kecamatan Klambum Kab. Grobogan Dukung Sukses Perhutani Hijau 2010 PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KPH KEDIRI HALAL BIL HALAL WARNAI PISAH SAMBUT ADMINISTRATUR/KKPH CIANJUR BAKSOS DHARMA WANITA PERSATUAN CABANG KPH CIANJUR ADMINISTRATUR SEPAKAT TANDA TANGANI BERITA ACARA Perhutani KPH Banyumas Barat Optimis Hijaukan Kawasan Mangrove

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50

5

Laporan Utama

Perum Perhutani Harus Lakukan Revitalisasi dan Transformasi Bisnis Perum Perhutani harus melakukan revitalisasi dan transformasi bisnis agar mampu membangun dirinya menjadi perusahaan yang sangat kuat. Revitalisasi dan transformasi bisnis tersebut harus dilakukan secara konsisten dan merupakan penyehatan yang never ending process. Air Terjun Potensi wisata yang harus lebih dioptimalkan

Oleh Marison Guciano Penataan kembali organisasi, penerapan system informasi manajemen dengan teknologi informasi yang modern, pembenahan sumberdaya manusia sehingga memiliki kompetensi dan kualifikasi professional, serta pembangunan kembali budaya perusahaan yang adaptif dengan tuntutan zaman, harus segera dilakukan. “Perum Perhutani harus membangun portfolio bisnis secara lebih tajam dan cermat agar secara bertahap namun pasti mampu melepaskan diri dari kebergantungannya pada timber business dengan memperkuat basis usaha lain yang lebih inovatif dan inkonvensional,” kata Direktur Keuangan Perum Perhutani Tjipta Purwita dalam sambutannya pada acara Pra Workshop “Revitalisasi dan Transformasi Bisnis Perum Perhutani” di Jakarta, Kamis (21/2). Acara yang dibuka oleh Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Muslimin Nasution itu mengundang beberapa perwakilan perusahaan yang telah sukses dalam melakukan

6

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

revitalisasi dan transformasi bisnisnya, seperti PT Telkom, PT Wijaya Karya, PT Perkebunan Nusantara III, dan Bank BNI 46. Cerita sukses dari beberapa perusahaan itu diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Perum Perhutani untuk melakukan revitalisasi dan transformasi bisnis. Dikatakan Tjipta, Perum Perhutani ke depan akan menghadapi tantangan yang sangat berat, baik dari sisi bisnis, social, maupun ekologis. “Dengan mengemban kawasan kelola seluas lebih kurang 2,4 juta hektar, Perum Perhutani ditantang untuk membangun produktifitas dan rentabilitas lahan agar bisa berfungsi secara optimal, serta memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan nasional,” tuturnya.

Biofuel dan ecotourism

Menurut Muslimin Nasution, dalam beberapa hal, Perhutani harus berubah. Perhutani harus menyelaraskan diri terhadap perubahan dunia yang memang demikian besar, terutama yang menyangkut bidang ilmu pengetahuan. “Kini ilmu pengetahuan sudah bergeser bukan lagi

dibidang IT, tetapi sudah masuk ke bidang bio teknologi, termasuk biofuel, bio chemistry, dan bio nuklir,” katanya. Oleh karena itu, paradigma Perum Perhutani yang masih berpijak kepada timber management sudah seharusnya beralih ke suistanabel forest management dengan memfungsikan hutan sebagai life support system. “Paradigma-paradigma atau bias berfikir yang menjadi mitos bahwa hutan adalah kayu, yang menurut penelitian hanya 1 persen dari potensi hutan, harus segera kita tinggalkan,” tuturnya. Menurut Muslimin, munculnya biofuel memunculkan persaingan yang sangat kuat sekali antara bijibijian untuk pangan dan biji-bijian untuk bahan bakar. Oleh karenanya, kebutuhan akan biji-bijian semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, Perum Perhutani memegang peranan yang sangat strategis mengingat Perhutani menguasai lahan yang paling luas di Pulau Jawa. Peran tersebut terutama dalam mengantisipasi kerawanan pangan, kemiskinan, dan pengangguran. Saat ini, kata Muslimin, perubahan core business yang paling mendasar dalam era globalisasi adalah apa yang disebut 3 T, yaitu Telekomunikasi, Transportasi, dan yang paling menarik adalah Tourism. Dalam era globalisasi, Tourism menjadi andalan setiap negara akibat berkembangnya telekomunikasi dan transportasi. Potensi tourism itulah yang harus dioptimalkan oleh Perum Perhutani. “Tourism adalah potensi yang paling besar dari Perum Perhutani. Ada 154 potensi dan belum tergarap sama sekali. Kedepan, devisa Indonesia diharapkan dari tourism, terutama ecotourism,” tuturnya. Dari hasil asessment baldrige yang dilakukan Indonesia Quality Award (IQA) pada 2007, Perum Perhutani memperoleh skor 288 atau berada pada tahapan early result. Berikut gambaran Perum Perhutani. kom yang sudah

Revitalisasi dan Transformasi Bisnis di PT Telkom Menurut Asisten Vice Presiden PT Telkom Danang Baskoro, untuk menjadi besar seperti sekarang, PT Telkom mengalami proses transformasi yang berkesinambungan dan never ending, yang dilalui dengan ‘berdarah-darah’. Eskalasi dan akselerasi transformasi dan revitalisasi bisnis Telkom semakin intens terutama sejak tahun 1991, saat dilakukan perubahan terhadap bentuk perusahaan. Berikut proses revitalisasi dan transformasi bisnis yang terjadi di PT telkom: • Tahun 1991 Telkom melakukan perubahan dari Perum ke PT. • Tahun 1995 Telkom go public den-

gan menjadi persero. • Tahun 1996 PT Telkom mencanangkan diri sebagai world class operator. • Tahun 2002 terjadi restrukturisasi internal. • Tahun 2003 ketika dalam bidang telekomunikasi dibuka keran dari monopoli menjadi full kompetisi, PT Telkom melakukan pembenahan budaya korporasi. • Tahun 2005-sekarang ada perubahan-perubahan yang cenderung dipicu oleh perubahan karakteristik industrinya. Setiap tonggak perubahan PT Telkom selalu mempunyai burning platform.

rut Danang, selalu dilatarbelakangi oleh alasan dan tujuan yang jelas. “Contohnya tahun 1994 ketika di PT Telkom ada tuntutan percepatan pembangunan. Saat itu masyarakat mengalami kesulitan penyambungan telepon. Perubahan yang kami lakukan adalah merombak struktur organisasi kantor pusat dan unitunit,” tuturnya. Dalam melakukan revitalisasi dan transformasi bisnisnya, PT Telkom memilah antara core bisnis, related bisnis, dan supporting bisnis. Dari masing-masing kelompok ini kemudian dipilih strateginya. (Marison)

Perubahan dari tahun- ke tahun yang dilakukan PT Telkom, menu-

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

7

Laporan Utama Sharing on Experience :

Transformasi Menuju Kinerja Unggul PTPN III, PT. Wijaya Karya, BNI 46 & PT. Telkom Oleh : Henny Elevianty Saat pra workshop tentang Revitalisasi & Transformasi Perum Perhutani Menuju Kinerja Unggul di ruang Sonokeling Gedung Manggala Wanabakti 21 Februari 2008 lalu. Hadir pula para pembicara diantaranya adalah HM. Rachmat Prawirakusumah, SE, MM (Direktur SDM PTPN III), Ir. Sugito (Manajer Pengembangan Usaha) PT. Wijaya Karya dan Drs. Bomen Lumbanraja, MBA (Head of Change Management Office) BNI. Berikut adalah sekilas gambaran bagaimana BUMN-BUMN tersebut berupaya melakukan revitalisasi dan transformasi.

PTPN III

Salah satu perusahaan yang sukses menjalankan transformasi bisnisnya adalah PTPN III. Kegiatan PTPN III meliputi : perkebunan kelapa sawit seluas 113.708 Ha (kebun sendiri = 103.305 Ha dan kebun plasma = 10.403 Ha) dan 11 pabrik pengolahan minyak sawit, perkebunan karet seluas 47.654 Ha (kebun sendiri = 38.503 Ha dan kebun plasma = 9.151 Ha) dan 6 pabrik pengolahan rubber smoke sheet, 3 pabrik crumb rubber serta 2 pabrik pengolahan lateks pekat. Untuk industri hilir terdapat pabrik rubber thread dengan kapasitas 20 ton perhari, pabrik pembuatan rubber articles serta pabrik pembuatan resin. Dengan areal kerja seluas 161.362 Ha PTPN mampu menghasilkan pendapatan pada tahun 2007 sebesar 3,9 triliun dan laba sebesar ± 1 triliun. Latar belakang yang mendorong PTPN III melakukan transformasi

8

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

bisnis yaitu : • budaya kerja SDM yang lemah sebagai sistem kerja yang kurang kondusif (sistem kerja terpusat, tidak transparan, tidak adil, dan un accountable, serta budaya kerja yang tidak kreatif, tidak inovatif, kurang analitis, belum berfikir secara global); • terlambatnya peremajaan/rehabilitasi sarana dan prasarana produksi serta tidak jalannya kebijakan produk/komoditi termasuk pelaksanaan peremajaan tanaman tidak didasarkan pada perencanaan yang dilandasi analisa yang mempertimbangkan kondisi pasar, kapasitas olah yang tersedia serta biaya transport bahan baku; • rendahnya tingkat likuiditas perusahaan dengan tingkat current ratio. • Tuntutan lingkungan usaha : tuntutan NGO, ancaman produk substitusi, tuntutan konsumen dan ancaman pesaing. Kemudian dilakukanlah tansformasi bisnis yang fundamental, strategis dan menyeluruh. Langkahlangkah yang dilakukan adalah : 1. diawali dengan pelaksanaan sosialisasi program transformasi bisnis (PTB) kepada karyawan pimpinan dan serikat pekerja; 2. melaksanakan pelatihan PTB untuk seluruh Senior Leaders (Direksi dan Pimpinan 2 (dua) tingkat dibawah Direksi); 3. menseleksi dan menetapkan The Champions Team yang bertugas memformulasikan paradigma bisnis baru, The Winning Formula, The Bisnis Success Model dan Strategic Initiative beserta program-programnya berikut road map;

4. Kick off tanda diawalinya PTB sebagai suatu program yang berkelanjutan, dimulai dari membuat Keputusan Direksi atas hasil kerja The Champions Team serta menetapkan PIC sebagai penanggung jawab pelaksanaan strategic initiative berikut program-programnya; 5. Melakukan assessment secara berkala dan berkelanjutan terhadap penerapan PTB untuk mengetahui ruang untuk perbaikan (room fo improvement). Transformasi yang dilakukan meliputi transformasi manajemen, strategi, struktural dan kultural yaitu dengan melakukan perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru menuju visi perusahaan yang telah disepakati bersama dan merupakan upaya merealisasi strategic initiative dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu. Beberapa program dalam transformasi struktural antara lain : 1. Work system: dilakukan melalui rekayasa ulang proses bisnis, restrukturisasi organisasi, reassign SOP dan redesign sistem informasi. 2. SDM: dilakukan melalui assessment ulang personal, dengan diawali dan membangun kompetensi profile dari setiap jabatan. 3. Physical Resources: dilakukan melalui assessment ulang assets. 4. Permodalan: dilakukan melalui rekayasa ulang struktur permodalan. Setiap obyek strategis atau pelaku diberikan indikator penilaian dan target yang jelas dan terukur sehingga penilaian kinerja benar-benar dilakukan secara obyektif.

PT. Wijaya Karya

Sebagai salah satu BUMN terbaik, Wijaya Karya merupakan holding company yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Wika Beton, Wika Industri, Wika Trading dll. Dengan Visi To be an excellent company in the engineering and construction industry in Southeast Asia. Dan Misi To be the pioneer in the engineering and construction industry development to fulfill stakeholders satisfaction. Adapun dalam melaksanakan aktivitas perusahaan Wijaya Karya berpedoman kepada : Value : Commitment, Innovation, Balance, Excellence, Relationship, Team Work & Integrity. Yang mana nilai-nilai ini tercantum di belakang name tag setiap karyawan, sehingga diharapkan setiap karyawan selalu mengingat dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan, namun Team Work adalah menjadi hal yang utama, demikian dikatakan Ir. Sugito (Manajer Pengembangan Usaha PT. Wijaya Karya) saat presentasi. Beliefs : • Hanya yang unggul yang akan tumbuh • Pelanggan adalah penentu utama keberhasilan usaha • Keberhasilan usaha tidak dapat dipisahkan dari peran serta mitra usaha • Manusia WIKA adalah sumber daya utama perusahaan • Wika tumbuh dan berkembang sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara

th.2003, namun berkat revitalisasi dan transformasi yang segera dilaksanakan maka BNI pun kembali bangkit dan bahkan mempunyai reputasi yang cukup baik saat ini. Bahkan pencapaian score hasil assessment IQA pada th.2007 BNI berada di band 4 (good performance) bersama dengan Pertamina, Petrokima, Wika, dll. Visi BNI adalah Menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja. Adapun Misi BNI Memaksimalkan stakeholer value dengan menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar korporasi, komersial dan consumer. Dalam presentasinya Drs. Bomen Lumbanraja, MBA ( Head of Change Management Office BNI) menjelaskan bahwa VISI BNI dijabarkan dalam tahapan-tahapan yang disebut dengan Peta Navigasi sampai dengan tahun 2018. Dan untuk mencapai tahapan dalam peta navigasi tersebut kemudian disusun program transformasi organisasi dan operasional. Agar program transformasi ini mencapai sasarannya yakni perbaikan kinerja, maka dilengkapi pula dengan program performance management. Program ini bukan hanya semata-mata mengukur kinerja, tetapi juga menjadikan kinerja seb-

agai orientasi kerja atau budaya bagi setiap insan BNI. Program ini akan memberikan landasan untuk kinerja yang berkesinambungan. Selain itu implementasi MBC diintegrasikan dengan sistem penilaian kinerja unit (PMS) dan didukung oleh perbaikan proses melalui Six Sigma. Walaupun implementasi program transformasi ini sasarannya untuk kinerja jangka panjang dalam mencapai Visi, namun dalam jangka pendek telah memberikan hasil/kontribusi yang positif antara lain dari aspek ORGANISASI hasil yang diperoleh pembentukan sentra sentra pemrosesan kredit dan non kredit; dan masing-masing Unit lebih fokus dalam pengelolaan produk. Dari aspek SDM layanan dan kinerja telah menjadi budaya kerja BNI; Sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi; dan adanya budaya inovasi dan pembelajaran di kalangan pegawai BNI. Dari segi PROSES diperoleh perbaikan proses bisnis seperti peningkatan rata-rata waktu proses kredit, penurunan jumlah komplain, serta efisiensi pengelolaan kas. Dari aspek KINERJA KEUANGAN diperoleh hasil penurunan NPL; BOPO; kenaikan NIM; ROA; CAR; ROE dan peningkatan ekspansi kredit.

Sedangkan mindset dalam pengembangan SDM Wijaya Karya berpatokan pada kompetensi sebagai asset yang kemudian diikuti dengan pengharkatan yang berkelanjutan dan selanjutkan diupayakan pengembangan “strength” karyawan, yang pada akhirnya dapat menjadi human capital yang tangguh dan mau belajar.

BNI

Bank plat merah ini pun pernah terpuruk karena kasus LC pada

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

9

Laporan Utama PT. Telkom

PT. Telkon telah beberapa kali mengalami event perubahan, Th. 1991 Perumtel menjadi PT. Telkom, Th. 1995 mengalami tahap sentralisasi fungsional kemudian divisionalisasi kemudian PT. Telkom (persero) menjadi PT Telkom, tbk.

Perjalanan Restrukturisasi

Th.1994 strategi core business Focus in POTS, Multimedia & Network Services, strategi related business Selected by Return; Run by Subsidiary Co.; Maintain the Existing; Utilization of Resources, strategy support business Selected Alliances for Supporting Core Business, dan strategy non core business Gradually exit or Outsourcing. Th. 2002 selain struktur korporasi yang mulai berubah, diterapkan pula strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui optimalisasi kinerja unit bisnis (stand alone influence); strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui optimalisasi interaksi antar unit bisnis yang terkait

10

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

hubungan pemasok-pengguna (linkage influence); strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penyediaan kepemimpinan fungsi dan layanan terpusat yang bersifat cost efektif (central functions and services); strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui perubahan komposisi unit bisnis (corporate development). Th.2005 saat restrukturisasi mulai diterapkan Roadmap to Customer Centric Organization dengan menjalankan menjaga keandalan productive asset (assed based); penguasaan product sebagai landasan (product based); menjawab tuntutan pasar secara umum (market centric); penajaman focus kepada segmen (customer service centric); berfikir bersama konsumen mencipta nilai (customer intention centric). Adapun dari segi tuntutan budaya perusahaan pada th.1995-2002 dimana organisasi terkondisi dalam model Divisional, dan seluruh Divisi berstatus profit center, dan ini berdampak pada :

• Terkotak-kotak • Kompetisi internal semakin kuat • Terbentuk budaya masing-masing Divisi • Beresiko makin tinggi terhadap standar layanan dan price • Tidak fit antara karakteristik industri infocom vs regional based Dan sejak th.2003 mulai perubahan budaya Telkom way 135 untuk menuju customer centric. (1 = hati : commited 2u; 3 = pikiran (customer value; service excellence; people competence); 5 = langkah ( Stretching The Goal, Simplify, Involve Everyone, Quality is My Job, Rewarding The Winner).

Perum Perhutani Menuju Sustainable Forest Management Oleh Ali Rahman Tenaga Ahli Dewan Pengawas Perum Perhutani

Tahun 1972 Perhutani diberi tugas mengelola hutan di Jawa dengan tujuan untuk meningkatkan devisa negara. Produk utamanya adalah kayu, khususnya jati yang banyak tumbuh di Jawa. Sesuai dengan tujuan pendiriannya, maka mindset yang terbentuk dalam lingkungan Perhutani adalah memanfaatkan kayu seoptimal mungkin sebagai core bisnis perusahaan. Pada saat itu, harga kayu (jati) di pasar internasional sangat prospektif. Indonesia pun menjadi salah satu negara penghasil kayu jati terbaik dunia. Maka pada saat itu devisa negara dari ekspor kayu sangat melimpah. Masa itu adalah masa kejayaan kehutanan Indonesia dengan paradigma timber manajemen. Kondisi sebaliknya terjadi pada saat ini, dimana kayu Indonesia harus bersaing ketat baik dari segi harga, kualitas dan image kerusakan lingkungan. Sehingga penentuan kuota penjualan dan strategi harga yang kompetitif semakin menyulitkan daya saing produk kayu nasional. Terlebih sekarang dengan issue pemanasan global (Global warming) jelas semakin menyulitkan bagi bangsa ini jika masih dan hanya mengandalkan kayu sebagai sumber utama ekonomi hutan. Padahal dari beberapa literatur disebutkan bahwa potensi kayu tidak lebih dari 5% dari potensi ekonomi hutan. Dalam konteks Perum Perhutani sebagai BUMN, hutan menyimpan nilai ekonomi yang sangat melimpah. Hutan merupakan sumber air, oksigen, pangan, bioenergi, plasma nutfah, fitofarmaka, palawija, getah, dll. Potensi sumberdaya hutan lainnya adalah ekowisata. Di sisi lain, pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tersebut memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang besar karena dapat dikelola oleh masyarakat dengan menerapkan prinsipprinsip subsidaritas. Artinya hal-hal yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat desa hutan (MDH) harus didukung dan difasilitasi oleh Perhutani. Sementara kegiatan yang memerlukan best practice management dan sentuhan tekologi

“canggih” maka disitulah Perhutani terlibat secara langsung. Revitalisasi Agroforestry Data menunjukan bahwa lokasi ekowisata di kawasan hutan Pehutani mencapai 128 lokasi, sumber mata air mencapai 1355 lokasi, potensi gondorukem dan terpentin mencapai 51.475 ton dan sekian luas potensi Minyak Kayu Putih & Ylang-ylang. Hutan dapat menghasilkan sumber pangan dan bioenergi melalui sistem tumpangsari dengan tanaman pangan, seperti ubikayu, jagung atau ganyong. Untuk ubi kayu misalnya, seandainya 5 % (Sekitar 95.000 ha) luas hutan produksi Perhutani di dayagunakan untuk pengembangan ubi kayu maka perhutani berpotensi menghasilkan fresh cassava sebanyak 2,85 juta ton. Atau setara dengan 855.000 ton tepung atau setara dengan 475.000 KL ethanol. Artinya dengan hanya mencadangkan 5% lahan maka perhutani dengan sangat nyata telah berkontribusi penting bagi pembangunan ketahanan pangan dan energi nasional. Revitalisasi agroforestry dalam konteks Perhutani sebagai sebuah perum mutlak dilakukan. Falsafah perum “more public than private firm” harus dimaknai bahwa membangun kualitas hidup MDH adalah bagian dari pencapaian kinerja semua pemangku kepentingan di Perum Perhutani. Apalagi Perhutani berada di Pulau Jawa yang merupakan jantungnya kemiskinan di negara kita. Otomatis Perhutani harus menjadi ujung tombak dan

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

11

Laporan Utama lokomotif dalam upaya membantu program pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Saat ini BOD Perhutani mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemsikinan. Maka langkah-langkah strategis dan sistematis merevitalisasi model agroforestry untuk menjalankan perintah tersebut harus segera dilakukan. Hal terpenting dalam upaya penajaman konsep agroforestry adalah kelembagaan bisnis MDH. Untuk itu Perhutani bisa merujuk kepada UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Khususnya pasal 30 beserta penjelasnnya yang menyebutkan bahwa BUMN (Perhutani) memiliki kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan MDH melalui kelembagaan koperasi. Bilamana koperasi belum terbentuk maka BUMN (Perhutani) memiliki tanggung jawab untuk mendorong terbentuknya koperasi tersebut sampai sejajar (level playing field). Revitalisasi agroforestery sangat berkaitan dengan revitalisasi kelembagaan koperasi bagi MDH. Program PHBM sebagai tools perusahaan dalam mewadahi aktivitas MDH harus segera difokuskan kepada penguatan kelembagaan koperasi. Sedikitnya Ada 2 alasan pokok kenapa Perhutani (Program PHBM) harus mempercepat revitalisasi koperasi. Pertama dari segi UU Perhutani memiliki kewajiban untuk membangun koperasi dalam rangka pemberdayaan MDH. Pertanyaan kenapa UU 41 sampai mewajibkan BUMN/S harus mengembangkan koperasi pasti sudah dilakukan kajian akademis dan empiris yang sangat matang. Karena untuk membuat suatu UU proses dan mekenismenya sangat panjang dan berliku serta telah mendapatkan masukan dan pendapat dari lintas sektoral dan lintas keilmuan. Jadi, hemat penulis, perintah UU ini merupakan sesuatu yang given dan taken for granteed. Kedua dari sisi bisnis, secara long term “koperasi wanatani” ini merupakan investasi Perhutani untuk “meringankan” pekerjaan dan cost perusahaan. Saat ini Perhutani akan melakukan transformasi dan revitalisasi bisnis. Peran penting Koperasi wanatani adalah sebagai patner peru-

12

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

sahaan/Perhutani dengan core competence di bidang budidaya/penanaman dan kegiatan agroforestry. Seperti Case sekarang, Perhutani diminta untuk mengembangkan kedelai, jagung dan ubi kayu di lahan milik Perhutani dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional. Apabila kegiatan agroforestry ini full finance dari Perhutani jelas perhutani akan bleeding. Pertanyaannya apakah LMDH bisa mendanai berbagai kegiatan agroforesytry tersebut? Jelas ini tidak bisa karena LMDH bukan lembaga ekonomi yang compatible dengan mekanisme perbankan. Jadi sebetulnya membangun koperasi wanatani merupakan hal yang sangat business like, artinya akan sangat mendukung core bisnis Perhutani. Ada satu case lagi, kebetulan tanggal 20-21 Februari 2008 penulis mendapat kesempatan keliling dari KPH Telawah terus ke KPH Kediri. Sepanjang jalan berdiskusi dengan staf dari binhut. Ada satu case yang menarik, yaitu mengenai dana sharing kayu. Disebutkan bahwa dana sharing sekitar 1 Milyar tidak bisa langsung disalurkan ke LMDH karena, mereka (LMDH) tidak memiliki rincian penggunaan dana sharing tersebut (Business plan). Bahkan direncanakan akan digunakan untuk membangun infrastruktur desa. Padahal jelas dana infrastruktur sudah ada alokasinya (DAK) untuk setiap desa dari Pemda Setempat. Menurut hemat saya, hal ini terjadi karena LMDH memang Bukan Lembaga Bisnis, sehingga begitu “diberi” dana sharing 1 milyar pengurus LMDH kebingungan untuk menggunakan dana tersebut. Tetapi akan lain ceritanya kalau dana sharing tersebut diberikan kepada Koperasi. Misalnya dalam bentuk penambahan equity kepada koperasi simpan pinjam atau untuk perluasan usaha koperasi tersebut (pengembangan bsinis). Karena Koperasi tersebut memang lembaga ekonomi sehinga sudah memiliki bisnis plan. Dan bagi Perhutani sendiri ini jelas akan lebih mudah dalam mekanisme pertanggung jawabannya (GCG). Bahkan seharusnya dana sharing tersebut harus digunakan

untuk mendukung bisnis inti Perhutani. Misalnya dialokasikan untuk membangun industri bibit, pengembangan tanaman agroforestry, pelatihan pengamanan hutan dan kegiatan kehutanan lainnya.

Hutan Sebagai Life Support System

Sesuai konsep neraca sumberdaya, hutan sebagai daerah catchment area berhak mendapat benefit dari industri hilir yang keberadaaannya terkait dengan kelestarian hutan. Sebagi ilustrasi, penampungan air DAS Citarum pada Waduk Jatiluhur, Cirata dan Saguling sekitar 2,3 miliar meter kubik. Jika untuk setiap 1 liter air dikenakan tarif Rp. 1, maka nilai air dari DAS Citarum akan mencapai Rp. 2,3 triliun. Jika biaya rehabilitasi untuk lahan kritis per hektar sebesar Rp. 5 juta, maka dapat digunakan untuk merehabilitasi seluas 460.000 ha setiap tahunnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan dana investasi konservasi ps. 35 UU 41. Ini merupakan satu potensi dana untuk mengatasi rehabilitasi lahan pencegah banjir sehingga tantangan dari Kementrian BUMN yang meminta Perhutani untuk melakukan reboisasi tiap tahun seluas 600.000 hektar bisa segera direalisasikan. Tentunya untuk merealisasikan itu diperlukan kerja keras semua komponen Perhutani, termasuk keterlibatan MDH dalam “menggiring” public opinion tentang betapa pentingnya nilai-nilai konservasi dilibatkan dalam setiap perhitungan ekonomi bagi perusahaan yang mengambil manfaat langsung dari potensi hutan. Selain itu di era keterbukaan dan kebertanggungjawaban, Perhutani dituntut harus berani mempublikasikan setiap usahanya dalam melakukan re-forestasi kawasan sehingga Perhutani memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem di Pulau Jawa. Apalagi kalau konsep re-forestasinya dikaitkan dengan kegiatan agroforestry yang sudah jelas sangat berperan dalam program MDGs dan upaya membangun ketahanan pangan nasional. UU Kehutanan No 41 juga menggariskan bahwa hutan adalah amanah yang harus dikelola secara lestari

sesuai perintah pemiliknya, yaitu Tuhan YME. Tidak ada hak milik bagi siapa pun, yang ada adalah hak pemanfaatan. Masyarakat dalam wadah koperasi diberikan keleluasaan akses terhadap sumberdaya hutan (pasal 30 uu 41/1999). Masyarakat memiliki hak pemanfaatan sumberdaya hutan baik kayu maupun non kayu dengan kaidah kelestarian dan kesetaraan. Sayangnya, sistem kemitraan ini belum menempatkan kesetaraan antara petani dan Perhutani. Petani masih dianggap sebagai pekerja, bukan pelaku utama pengelola dan penjaga sumberdaya hutan. Selain itu, hutan juga masih dianggap sebagai komoditi. Padahal Hutan berfungsi sebagai life support system bagi masyarakat. Suatu kawasan hutan harus menjadi sistem kehidupan. Bukan hanya kayu tetapi berperan juga dalam pengembangan peternakan, pertanian sistem tumpangsari, sampai kepada industri hilirnya. Saat ini akan dicoba dikembangkan model

peternakan sapi di lahan milik perhutani di KPH Sumedang. Model ini diharapkan dapat menampung 1800 ekor sapi yang dikandangkan. Untuk itu perhutani akan menyediakan lahan sekitar 1 hektar untuk kandang dan 100 hektar untuk budidaya MHT. Selain sebagai sentra peternakan, juga melalui wadah koperasi wanatani akan dihasilkan kompos yang akan digunakan sebagai pupuk tanaman perhutani. Bahkan lebih jauh optimalisasi pemenfaatan limbah ternak sebagai sumber biogas untuk sumber energi bagi MDH. Apalagi dengan kondisi sekarang dimana rakyat sedang kesulitan mendapatkan sumber bahan bakar, maka pengembangan biogas merupakan langakah tepat bagi upaya pemenuhan sumber energi murah dan ramah lingkungan (CDM). Perum Perhutani dengan potensi yang dimilikinnya akan banyak dapat berperan untuk mengatasi kemiskinan dan pengguran di Jawa, terutama bersama pemerintah mengusahakan tercapainya target MDGs

pada tahun 2015. Perum Perhutani dapat berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam mengoptimumkan penggunaan dana Pengentasan Kemiskinan dan Penganguran melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Aplikasi program PNPM merupakan instrumen yang menjanjikan untuk mengerakkan ekonomi riel di sektor pertanian/kehutanan di Pulau Jawa yang mempunyai kemampuan besar untuk mencitakan lapangan kerja bukan saja pada inti bisnisnnya namun juga pada backward dan forward linkagen-nya. Dana perum untuk memberdayakan MDH dapat juga bersumber dari dana-dana Pengetasan kemiskinan tetapi juga pada dana-dana yang mengendap di perbankkan termasuk dana yang dalokasikan untuk menggerakan koperasi dan UKM. Karena usaha yang menjanjikan Perum seharusnnya juga dapat bekerja sama dengan perusahaan pemerintah/BUMN untuk membangun sinergy termasuk dengan Jamsostek yang memiliki dana mengendap demikian besar. Pada akhirnya Perum Perhutani dengan trilogi saktinya yaitu fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial dapat dilaksanakan seiring sejalan. Sehingga paradigma yang selalu mendikotomikan secara diamteral ketiga fungsi ini bisa terjawab dengan sangat harmonis dan produktif. Bravo Perhutani, maju terus sebagai garda terdepan para rimbawan dalam membangun kehidupan umat manusia yang rahmatan lil alamin.

Kawah Putih potensi wisata yang layak dikembangkan

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

13

Laporan Utama

Sistem Manajemen Mutu

Membangun Budaya Kerja Perusahaan dan Menghantarkan Keberhasilan KBM Industri Non Kayu SEJARAH PENERAPAN Sistem Manajemen Mutu ISO 9000

Oleh Tribagus Sumaryuwono Manager Pengolahan PGT KBM Industri Non Kayu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah

14

Tidak semudah apa yang dibayangkan dan diucapkan, bahkan pada awal penerapannya banyak sindiran dan keluhan. Sejarah panjang menunjukkan betapa sulitnya mengubah budaya kerja di perusahaan nasional sekelas Perum Perhutani, hingga membutuhkan waktu setidaknya hampir 7 tahun. Diawali dari upaya peningkatan kualitas produk Gondorukem & Terpentin pada pabrik pengolahan Getah Pinus (PGT) Perhutani yang terus menerus dengan langkah-langkah menuju efisiensi & produktivitas dari tahun 1990, Manajemen industri melakukan berbagai kegiatan, antara lain : Pelatihan Teknis Pemasakan, Gugus Kendali Mutu, Total Quality Management (TQM) dan Manajerial. Pada tahun 1994 kabar akan diberlakukannya AFTA 2003 (lebih dikenal dengan Perdagangan Bebas) telah sampai di manajemen Industri Perhutani, sehingga pihak manajemen industri menetapkan kebijakan untuk lebih berkonsentrasi pada kegiatan TQM dengan GKM nya dalam meningkatkan kualitas produknya. Pada tahun 1995 manajemen industri diperkenalkan pada suatu Standard Internasional sebagai pedoman memperbaiki sistem manajemen industri dalam rangka menjamin kualitas produknya. Standard tersebut dikenal dengan nama Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9000.‚þ: Dengan dikenalnya SMM ISO 9000, secara perlahan dan terus menerus dilakukan sosialisasi di lingkup industri Perhutani, khususnya Industri Non Kayu, dan sejak tahun 1997 Perhutani berketetapan untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9002 : 1994 khususnya dilingkup industri Perhutani yang produk-produknya berorientasi ekspor.

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Setelah melalui delapan tahap konsultasi area per area, baik area penerapan maupun area pendukung, selanjutnya Perhutani mengundang Badan Sertifikasi dalam hal ini adalah PT. MALQA (Mutuagung Lestari Quality Assurance) guna melakukan audit apakah sistem yang telah dibangun ini sudah memenuhi persyaratan ISO 9002 : 1994 atau belum. Berdasarkan hasil putusan Dewan pembina PT.MALQA yang tertuang dalam suratnya no.104.8/MSC/VIII/00 tanggal 14 Agustus 2000, Perhutani telah dinyatakan BERHASIL dalam meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9002 : 1994. Guna mengetahui konsistensi penerapan SMM ISO 9002 : 1994, setiap 6 bulan dilakukan Surveillance oleh auditor PT. MALQA. Dalam kurun waktu 3 tahun Sistem Manajemen Mutu ISO 9002 : 1994 dapat dipertahankan hingga habis masa berlakunya Sertifikat pada bulan Agustus 2003. Dengan komitmen yang kuat dari Jajaran Industri maka Sistem Manajemen Mutu tetap dipertahankan implementasinya dan bahkan dilakukan mengembangan (upgrade) dari ISO 9002 versi 1994 menjadi ISO 9001 versi 2000. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat maka pada tanggal 18 Mei 2004 Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi

Internasional (UKAS) dari Inggris melalui BM TRADA. Untuk mengetahui konsistensi penerapan SMM ISO 9001 : 2000, setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan Surveillance oleh auditor PT. MALQA dan 1 tahun sekali dilakukan Penilaian oleh Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh anggota Satuan Pengawasan Intern Perum Perhutani. Terhitung mulai tanggal 17 Mei 2007, kembali Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 dapat dipertahankan dan diperpanjang. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam penerapannya.

Maksud & tujuan SISTEM MANAJEMEN MUTU

• Memberikan jaminan konsistensi dan kontinuitas mutu produk, dengan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 secara Konsisten & Berkesinambungan. • Membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan produktif, dengan perspektif Mutu dan Kepuasan Pelanggan. • Tertib administrasi dan patuh pada prosedur kerja & Peraturan, dengan

prinsip awal : “ Kerjakanlah apa yang ditulis dan Tulislah apa yang dikerjakan “. • Membangun profesionalisme dan kompetensi Sumberdaya Manusia dengan kejelasan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenangnya. Dalam menjalankan Sistem Manajemen Mutu memerlukan Komitmen Top Manajemen. Sesuai persyaratan Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 perusahaan harus membuktikan komitmennya untuk mengembangkan Sistem Manajemen Mutu, melakukan perbaikan terus-menerus, mengkomunikasikan kepada karyawan tentang pentingnya Kepuasan Pelanggan dan Ketaatan terhadap persyaratan, menetapkan Kebijakan Mutu, melakukan Tinjauan Manajemen dan menyediakan Sumberdaya. Kebijakan Mutu, mengandung substansi fundamental sebagai kompas untuk menunjukkan arah kemana Perusahaan harus melangkah. Kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang perlu dimiliki oleh setiap karyawan agar mau dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan pekerjaannya melalui Sistem yang telah dibangun.

Sukses atau gagal penerapan Sistem Manajemen Mutu tergantung pada kemampuan Pimpinan melakukan perubahan pada faktor Sumberdaya Manusia. Nilai berharga dari Sistem Manajemen Mutu adalah pencegahan dan perbaikan, dengan menitikberatkan diteksi dini terhadap penyimpangan untuk mencegah kegagalan. Sistem Manajemen Mutu yang telah dibangun harus bisa membawa seluruh personil perusahaan untuk bersama-sama menggali nilai tambah dari kegiatannya melalui proses perbaikan dan inovasi secara terus menerus. Hasil-hasil Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pada awalnya standar ini hanya dianggap sebagai suatu tuntutan pasar. Namun dalam perkembangannya ternyata memberikan banyak sekali nilai tambah bagi perusahaan, seperti : • Tertib administrasi, • Kedisiplinan kerja meningkat, • Hubungan/interaksi antar proses & kerja lebih harmonis, • Produktivitas dan efisiensi meningkat, • Penurunan biaya perawatan mesin, • Peningkatan stabilitas dan Mutu produk, • Peningkatan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, Sekarang standar ini telah dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi perusahaan. dengan motto : “Tidak akan pernah menjadi lebih baik, bila tidak mau menerima perubahan terhadap apa yang dianggap sudah baik “. Kini anda telah memahami manfaat penerapan Sistem Manajemen Mutu, kenapa anda tidak mulai berusaha turut mempelopori penerapannya dilingkup kerja anda. Demi kemajuan perusahaan Perum Perhutani yang tercinta, Kami siap membantu sosialisasi dan bimbingan.

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

15

Fokus

BEDENG SAPIH BERTINGKAT ATASI LAHAN PERSEMAIAN SEMPIT Dalam rangka menuntaskan penyelesaian tanah kosong dan untuk mempercepat realisasi Perhutani Hijau 2010, maka luas pembuatan tanaman dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini semakin meningkat. Semua KPH berlomba-lomba untuk segera mereboisasi tanah kosongnya sebelum tahun 2010. Seperti halnya juga KPH Saradan, realisasi pembuatan tanaman pada tahun 2007 seluas 3.820,6 hektar dan pada tahun 2008 ini rencana luas pembuatan tanaman 3.015,6 hektar.

Oleh Agus Mahudi Luasnya pembuatan tanaman tersebut membutuhkan ketersediaan bibit dalam jumlah besar. Untuk mendukung pembuatan tanaman seluas 3.015,6 hektar dibutuhkan bibit sejumlah 4.914360 plances. Suatu jumlah yang sangat besar, baik dilihat dari volume fisik bibit yang harus dibuat maupun ketersediaan lokasi dan kebutuhan anggaran untuk mencukupi sarana prasarana lainnya untuk membuat persemaian tersebut. Dengan luas lokasi persemaian permanen yang sudah ada selama ini dipastikan tidak akan menampung. Kapasitas persemaian yang selama ini disentralkan di Persemaian Pajaran hanya bisa membuat maksimal

16

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

2 jutaan bibit, sehingga untuk memenuhi kekurangannya diperlukan lokasi-lokasi persemaiaan tambahan sebagai pendukung dan tentunya harus memenuhi persyaratan untuk dijadikan lokasi persemaian. Untuk mencari lokasi calon persemaian yang memenuhi persyaratan seperti ketersediaan air sepanjang musim dan dekat dengan lokasi rencana tanaman, tidaklah mudah. Kadangkala dilihat dari segi keluasan dan kondisi lahan cocok untuk dibuat lokasi persemaian, tetapi dari ketersediaan air dan jarak ke lokasi tanaman tidak mendukung, begitu juga sebaliknya. Seperti yang ada di BKPH Bringin didapatkan calon rencana lokasi persemaian yang memenuhi persyaratan ketersediaan air cukup sepanjang tahun, tetapi dengan target bibit yang harus dibuat jumlahnya sangat besar ternyata keluasan calon persemaian tersebut masih kurang luas. Dengan pertimbangan persyaratan utama berupa ketersediaan air mencukupi, maka untuk menyiasati keluasan yang kurang, khusus untuk persemaian Kesambi, bedeng sapihnya dibuat bertingkat. Seperti diketahui, pertumbuhan bibit Kesambi untuk mendapatkan bibit siap tanam dengan jangka waktu tiga bulan berada di lokasi persemaian sudah bisa memenuhi persyaratan menghasilkan bibit siap tanam. Namun karena musim panen biji Kesambi pada bulan Desember dan Januari sedangkan daya

kecambah (viabilitas) biji Kesambi sangat bergantung pada waktu, yang mana semakin lama disimpan akan semakin turun daya kecambahnya, sehingga persemaian biasanya dibuat di awal tahun. Lamanya bibit Kesambi berada di lokasi persemaian ternyata mengakibatkan tambahan biaya pembuatan persemaian Kesambi, seperti: 1. Membutuhkan alas bedengan sapih yang tidak bisa ditembus akar, karena kalau akar sudah tembus maka pada waktu pemindahan bibit kondisi akar terutama akar tunggang harus benar-benar dapat dipastikan tidak terganggu. Apabila akar bibit Kesambi terganggu maka dapat mengakibatkan bibit tersebut stres, sehingga perlu karantina terlebih dahulu atau perlu perlakuan tambahan untuk mengembalikan kondisi bibit betul-betul siap untuk ditanam. Hal ini mengakibatkan tambahan biaya. 2. Membutuhkan polybag dengan ukuran lebih besar. Biasanya untuk persemaian Jati yang dibuat pada bulan Agustus atau awal September dengan ukuran polybag (13x10x0,04) Cm masih memungkinkan untuk mendapatkan pertumbuhan bibit normal dan siap tanam. Karena persemaian bibit Kesambi yang dibuat di awal tahun maka diperlukan polybag dengan ukuran (13x15x 0,04) Cm bahkan ada yang menggunakan polybag ukuran (13x18x0,04) Cm agar pertumbuhan bibit normal walaupun berada di bedeng sapih dalam jangka waktu yang lama. Tetapi akibat dari ukuran polybag yang besar maka memerlukan media sapih berupa campuran top soil dan kompos dalam jumlah yang besar. Hal ini juga akan mengakibatkan tambahan biaya disamping ketersediaan top soil di hutan semakin menipis. Khusus mempertahankan kebijakan menggunakan top soil untuk media sapih perlu kajian

Fokus lebih lanjut, karena ketersediaan top soil di lantai hutan semakin menipis akibat dikuras setiap tahunnya tanpa pernah melakukan rehabilitasi pengembalian unsur hara ke tanah. 3. Membutuhkan waktu pemeliharaan bibit di bedeng sapih, seperti penyiraman dan perawatan lebih lama yang mengakibatkan tambahan biaya juga. Berdasarkan hasil pengamatan selama ini terhadap kondisi dan pertumbuhan bibit Kesambi yang dibuat bertingkat dua, baik bedeng yang ada di tingkat atas maupun bedeng yang ada di tingkat bawah semuanya tidak bersentuhan langsung dengan lantai tanah, kondisi maupun pertumbuhannya tidak terganggu. Hasil pengukuran tingkat pertumbuhan dan kondisi bibit Kesambi antara di bedeng sapih bertingkat dengan di bedeng sapih biasa terhadap pen-

tuk pertambahan ke arah tinggi lebih pendek atau tingkat pertambahannya hanya 79%. Rata-rata laju pertambahan ini lebih signifikan pada waktu pengamatan bulan keempat sampai dengan bulan kedelapan. Untuk jumlah dan kondisi daun bibit Kesambi yang ada di bedeng sapih biasa jumlahnya banyak dan didominasi daun-daun yang masih muda dan cenderung terus tumbuh daun baru, sedangkan jumlah dan kondisi daun bibit Kesambi yang ada di bedeng sapih bertingkat jumlahnya lebih sedikit dan didominasi daun tua dengan kondisi daun ratarata sehat dan tidak cepat rontok. Untuk kondisi batang rata-rata bibit Kesambi yang ada di bedeng sapih bertingkat pada umumnya lebih kekar walaupun pendek dibandingkan bibit kesambi yang ada di bedeng sapih biasa. Cepatnya pertumbuhan bibit di

gamatan 500 bibit selama delapan bulan, yang dimulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Oktober 2007 tanpa diberikan perlakuan tambahan nutrisi yang berasal dari pupuk anorganik sebagaimana tabel berikut:

bedeng sapih biasa ada kemungkinan terjadi akibat akar dapat menembus lantai tanah. Walaupun bedeng sapih biasa dibawahnya dilapisi alas bedengan yang terbuat dari plastik tetapi setelah diamati ternyata banyak juga yang dapat ditembus akar dimungkinkan karena kualitas plastik yang tidak bagus (terlalu tipis) atau lamanya plastik terkena panas matahari dan air siraman mengakibatkan plastik tersebut menjadi getas. Hal ini mengakibatkan akar bibit kesambi yang ada di bedeng sapih biasa mendapat tambahan nutrisi dari lantai tanah sehingga pertumbuhannnya relatif lebih tinggi dibandingkan bibit yang ada di bedeng sapih bertingkat.

Pertumbuhan bibit Kesambi di bedeng sapih biasa, baik dari laju pertambahan ukuran tinggi maupun keliling batang, cenderung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bibit yang ada di bedeng sapih bertingkat. Untuk pertambahan keliling batang bibit Kesambi di bedeng sapih bertingkat lebih kecil atau 90% dari tingkat pertambahan keliling batang bibit Kesambi yang ada di bedeng sapih biasa. Sedangkan un-

Untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal, bibit yang dibuat di bedeng sapih bertingkat disarankan adanya tambahan pemberian nutrisi yang berasal dari pupuk anorganik seperti NPK. Tambahan nutrisi tersebut selain untuk meningkatkan unsur hara di media sapih juga dapat mengefisienkan jumlah volume media sapih. Dengan jumlah volume media sapih yang terbatas sekalipun apabila asupan nutrisi ke dalam media sapih dilakukan secara kontinyu melalui pemupukan maka pertumbuhan bibitpun akan maksimal. Sehingga dengan menggunakan polybag ukuran (13x10x 0,04) Cm sekalipun, jumlah volume media sapih yang sedikitpun sudah mampu menyangga pertumbuhan batang bibit untuk tumbuh maksimal. Pengurangan ukuran polybag dari ukuran (13x18x0,04) Cm dengan isi media sapih seberat 800 Gram per polybag menjadi ukuran polybag (13x15x0,04) Cm dengan isi media sapih seberat 600 Gram per polybag akan menghemat pengadaan media sapih sebesar 25%, apalagi kalau ukuran polybag menjadi (13x10x0,04) Cm, efisensi bisa mencapai 50%. Disamping itu juga pengurangan ukuran polybag akan memberikan nilai efisiensi berupa nilai pengadaan polybag semakin rendah serta meningkatkan prestasi angkutan dan pikul bibit dari lokasi persemaian ke lokasi tanaman. Walaupun secara fisik pertumbuhan baik ke arah tinggi maupun ke arah keliling bibit Kesambi yang ada di bedeng sapih biasa lebih unggul dibandingkan dengan bibit yang ada di bedeng sapih bertingkat. Namun demikian ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembuatan bedeng sapih Kesambi secara bertingkat sebagai berikut: 1. Penyiraman lebih murah, karena pada waktu menyiram bedeng sapih yang diatas sekaligus bedeng sapih yang ada di bawahnya ikut tersiram. 2. Perawatan lebih murah, karena gulma cenderung lebih sedikit akibat bedeng sapih tidak bersentuhan langsung dengan lantai tanah. 3. Pertumbuhan bibit di bedeng sapih cenderung mempunyai ketinggian

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

17

Fokus bambu hanya dapat digunakan untuk satu kali pakai. Pada tahun kedua rak bambu tersebut harus digantikan dengan rangka bambu yang baru. Dalam rangka menuntaskan penyelesaian tanah kosong dan untuk mempercepat realisasi Perhutani Hijau 2010, maka luas pembuatan tanaman dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini semakin meningkat. Semua KPH berlomba-lomba untuk segera mereboisasi tanah kosongnya sebelum tahun 2010. Seperti halnya juga KPH Saradan, realisasi pembuatan tanaman pada tahun 2007 seluas 3.820,6 hektar dan pada tahun 2008 ini rencana luas pembuatan tanaman 3.015,6 hektar.

yang merata sehingga tidak perlu seleksi bibit yang intensif. 4. Hasil pengamatan di lokasi tanaman, bibit Kesambi asal bedeng sapih bertingkat lebih cepat beradaftasi dibandingkan bibit asal bedeng sapih biasa. 5. Bibit asal bedeng sapih tingkat langsung bisa ditanam tanpa ada

perlakuan karantina terlebih dahulu untuk menghindari setres. Untuk mengurangi biaya pembuatan bedeng sapih bertingkat dapat dilakukan dengan cara mengganti rangka rak yang terbuat dari beton bertulang dengan rangka dari bambu Petung atau Andong. Umur pakai rangka rak dengan menggunakan

KPH Pekalogan

Sarasehan Peningkatan Kepedulian Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Di Ruang Konferensi KPH Pekalongan Timur Pada tanggal 22 Nopember 2007 telah diadakan Sarasehan Peningkatan Kepedulian sumberdaya hutan dan lingkungan, hadir dalam sarasehan antara lain Administratur KKPH Pekalongan Timur, Habib M Lutfi Ali Bin Yahya, Kapolwil Pekalongan, Kapolresta Pekalongan, Batang, Pemalang, Kejari, Dinas Kehutanan dan 17 ( tujuh belas ) Perwakilan Para Ulama dari Kab Batang, Pemalang, Pekalongan. Tujuan diadakan sarasehan tersebut untuk menginventarisasi permasalahan yang timbul akibat kerusakan sumberdaya hutan dan masalah tenurial khususnya di wilayah KPH Pekalongan Timur.

18

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Akhir sarasehan telah membuahkan Rekomendasi yang telah ditanda tangani oleh Kapolwil Pekalongan, HabibLutfi Ali BinYahya, KH. Damanhuri serta Administratur KKPH Pekalongan Timur dengan butir butir kesepakatan sbb : 1) Perlu adanya sosialisasi dan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, para ulama dan masyarakat desa melalui penyuluhan berkaitan dengan permasalahan sumberdaya hutan dan lingkungan. 2) Inventarisasi terhadap permasalahan tenurial lahan yang bersengketa dengan masyarakat diselesaiakan secara holistic menyeluruh disertai bukti bukti otentik status tanah kawasan hutan.

3) Perlu adanya sosialisasi PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ) berkaitan dengan percepatannya dan hubungannya dengan perlindungan sumberdaya hutan. 4) Perlunya dibentuk tim kecil yang beranggotakan semua stakeholder, meliputi para tokoh agama (Kyai Ulama) , tokoh masyarakat, muspika, muspida dan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. 5) Dalam waktu dekat disusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari Sarasehan ini dengan pelatihan kader penyuluh tingkat desa.

Fokus

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DENGAN SILVIKULTUR INTENSIF Pembangunan tanaman hutan dengan silvikultur intensif bertujuan memaksimalkan produktivitas hutan yang pada akhirnya diperoleh tegakan hutan yang akan menghasilkan tegakan tinggal yang optimal.

Silvikultur intensif ini nantinya yang akan dikembangkan untuk mengatasi menurunnya potensi sumber daya hutan. Riap yang dihasilkan silvikutur intensif bisa mencapai 4-5 cm diameter per tahun. Demikian antara lain disampaikan oleh Wakhid Nurdin, Waka Puslitbang Bagian Pengembangan Penelitian ketika menjelaskan kegiatan Puslitbang Perhutani. Penerapan silvikultur intensif memadukan tiga faktor yang dilaksanakan sebagai satu kesatuan yaitu faktor genetik, lingkungan dan perlindungan. Faktor genetik adalah penggunaan benih / bibit unggul hasil pemuliaan yang diperoleh melalui pembiakan generatif dan vegetatif. Faktor lingkungan adalah upaya meningkatkan pertumbuhan pohon melalui perbaikan tapak seperti penggebrusan, pendangiran, dan pemupukan. Sedangkan faktor lingkungan adalah mengupayakan

sekecil mungkin terjadi gangguan seperti kebakaran, gulma, hama penyakit dan gangguan lainnya. Untuk mendapatkan bibit unggul, Perhutani telah mengumpulkan 600 pohon plus, 300 pohon berasal dari luar Jawa dan 300 pohon dari Jawa. Dengan materi 600 pohon tersebut dilakukan serangkaian kegiatan pemuliaan pohon yaitu seleksi pohon plus, pembangunan Kebun Benih Klonal (KBK), uji keturunan, pembangunan kebun pangkas dan uji klon. Tahun ini, Direktur Produksi Upik Rosalina memerintahkan untuk membangun 50 hektar kebun pangkas dengan tujuan untuk memperbesar kemampuan penyediaan bibit unggul. Dari 1 hektar kebun pangkas dapat dibuat 1 juta plances JPP per tahun. Ternyata, setelah dilakukan survei ke lapangan hanya didapat sekitar 30 hektar. Kesulitan medapatkan lahan karena beberapa

persyaratan lokasi tidak terpenuhi. Selain pendirian kebun pangkas juga harus mendirikan persemaian untuk mendewasakan. Langkah selanjutnya dalam pengelolaan hutan dengan sistem silvikultur intensif adalah persiapan lapangan terdiri dari pembersihan lapangan, pengolahan tanah, pembuatan lobang tanam, pemupukan dan penentuan pola tanam. Pada dasarnya kegiatan persiapan lapangan sesuai dengan Instruksi 1974 (Pedoman Pembuatan Tanaman Jati). Pada silvikultur intensif penggemburan tanah dilakukan 2 kali di seluruh areal tanaman dengan kedalaman 20 - 25 cm, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi dan diameter 2 kali lipat dibanding tanpa perlakuan. Lobang tanam dibuat dengan ukuran 40 x 40 x 30 cm, dan diberi pupuk 3 kg per lobang satu bulan sebelumnya. Setelah ditanam diberikan pupuk anorganik (urea). Sayangnya saat ini ada masalah dalam pengadaan pupuk urea. Pupuk urea yang beredar di toko-toko adalah pupuk urea bersubsidi untuk petani yang seharusnya tidak boleh dibeli

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

19

Fokus

Silvikultur Intensif oleh Perhutani, Akibatnya ada beberapa KPH yang mendapat teguran karena membeli pupuk urea tersebut, demikian Aris Wibowo peneliti dari Puslitbang menyampaikan. Aris mengusulkan pula agar Perhutani langsung mengadakan kontrak pembelian pupuk urea ke Petrokimia Gresik atau pabrik pupuk lainnya. Karena kebutuhan pupuk anorganik jumlahnya sangat besar, maka dapat melakukan pembelian langsung yang dipesan sebelumnya sesuai permintaan Perhutani, seperti dibuat dalam bentuk tablet dengan dosis sesuai kebutuhan (50 gram) sehingga nanti di lapangan lebih mudah digunakan dan untuk menghindari pengurangan dosis. Pupuk anorganik bertindak sebagai stimulan dan dapat diserap cepat oleh tanaman, berbeda dengan pupuk anorganik yang kelebihannya dapat memperbaiki struktur tanah namun proses penyerapannya lebih lambat, selain itu kemampuan penyediaan pupuk organik seperti pupuk kandang dan kompos berkualitas jumlahnya terbatas.

20

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Pemeliharaan tanaman merupakan elemen pekerjaan yang sangat menentukan keberhasilan tanaman. Sayangnya kadang pemeliharaan tanaman diabaikan dan anggaran untuk kegiatan tersebut juga terbatas. Untuk membantu perkembangan perakaran, dangir piringan harus dilakukan dengan baik (minimal 2 kali setahun). Dangir piringan selain memperbaiki aerasi tanah, juga membunuh gulma di sekitar tanaman. Pembersihan gulma secara total dapat meningkatkan volume 30% dibandingkan pengendalian gulma sepanjang jalur. Berdasarkan pengamatan Aris Wibowo dan kawan-kawan, perlindungan tanaman terutama dari kebakaran sangat diperlukan karena tanaman jati yang terbakar walaupun tidak mati tetapi dapat menghambat pertumbuhan diameternya 1-2 cm per tahun. Selama ini, kendala yang ditemukan di lapangan adalah di beberapa daerah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai instruksi dari Puslitbang

dan biaya pemupukan kadangkadang tidak mencukupi. Berdasarkan hasil penelitian silvikultur jati intensif di Cepu dan Ngawi menunjukkan pertumbuhan diameter dan beberapa sifat fisik mekanis kayu JPP umur 5 tahun hampir sama dengan JPP umur 15 tahun. Ketika dilakukan penjarangan JPP umur 5 tahun di Cepu diperoleh hasil 5,1 m3/ha dibandingkan tanaman dengan benih konvensional (APB) 1,6 m3/ha, sedangkan di Ngawi memberikan hasil penjarangan JPP sebesar 5,3 m3/ha. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman JPP dengan sistem silvikultur intensif yang dilaksanakan sesuai ketentuan akan memberikan hasil yang sangat menjanjikan bagi Perhutani (Yopita).

Fokus

POLA TANAM TUMPANGSARI TANAMAN KAYU PUTIH (Mellaleuca cajuputi) DAN PEMUPUKANNYA

(STUDI KASUS DI KPH INDRAMAYU PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN) Salah satu sumber daya hutan non kayu yang memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan unggulan KPH Indramayu Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten adalah Industri Minyak Kayu Putih (MKP).

Pembuatan Jalur Bebas 1,5 Meter tinggi 25-30 Cm Arah Timur

Oleh Wijanarko 1) dan Oman Suherman 2) Pada Tahun 2007, total potensi tanaman kayu putih di KPH Indramayu berdasarkan hasil penggabungan tanaman kayu putih yang berada di dalam KP Kayu Putih dan di luar KP Kayu Putih (KP Jati) adalah seluas 11.559,08 ha, dimana yang terdapat di dalam KP Kayu Putih seluas 6.533,23 Ha dan di luar KP Kayu Putih seluas 5.025,85 ha dengan struktur kelas hutannya terdiri dari: Kelas Umur (KU) 2.854,51 Ha, TKPBK 2.700,72 Ha, TPR 4.750,87 Ha dan Bukan Untuk

Produksi 1.252,98 Ha. Dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Hutan (SDH) Kayu Putih tersebut, maka di rencanakan kegiatan rehabilitasi tanaman kayu putih pada tahun 2007 seluas 2.932,97 ha. Sedangkan di tahun 2008 direncanakan tanaman kayu putih seluas 3.161,41 ha yang berasal dari kelas hutan TPR dan TKPBK berusia lebih dari 20 tahun. Untuk tahun 2009, luas rencana tanaman adalah 1.243,76 ha yang merupakan kegiatan KRT pada lokasi kelas hutan TKPBK berusia kurang dari 20 tahun. Dengan rencana kegiatan rehabilitasi tersebut

diharapkan tanaman kayu putih di KPH Indramayu didominasi kelas hutan yang produktif dengan hasil produksi daun yang optimal. Lokasi rencana rehabilitasi tanaman kayu putih tersebut di atas merupakan lahan dengan bertopografi relatif datar pada fungsi hutan produksi. Sehingga kegiatan rehabilitasi tanaman kayu putih direncanakan akan dilaksanakan dengan mengubah arah larikan menjadi timur–barat dan jarak tanam menjadi 6 x 1 m serta pembuatan jalur bebas/larikan tanaman pokok berupa guludan selebar 1,5 meter dan tinggi 25 – 30 cm. Dengan arah larikan timur–barat tersebut diharapkan terjadi optimalisasi cahaya matahari yang diterima tanaman pertanian masyarakat dan tanaman kayu putih. Di samping itu dengan lebar jalur/larikan tanaman kayu putih selebar 1,5 meter akan meningkatkan pula keberhasilan pertumbuhan tanaman kayu putih yang biasanya terganggu akibat sistem pemanenan padi oleh masyarakat. Secara umum, pola tanam tanaman kayu putih tersebut di lapangan merupakan pola tanam tumpangsari padi sawah tadah hujan dengan sistem PHBM. Tanaman tumpangsari padi sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan pada lokasi tanaman kayu putih merupakan pola yang sudah lama dan turun temurun. Namun, kegiatan secara umum, pemupukan tidak dilakukan sesuai standar kebutuhan tanaman padi di lapangan mengingat keterbatasan anggaran Masyarakat Desa Hutan. Berdasarkan hasil analisa kualitatif yang dilakukan

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

21

Fokus penulis menggunakan Paddy Soil Test Kit (Perangkat Uji Tanah Sawah*) terhadap 14 Anak Petak secara acak lokasi tanaman kayu putih, didapatkan status hara makro Nitrogen (N),

Phospor (P), Kalium (K) dan pH tanahnya seperti Tabel I: Berdasarkan Tabel I, secara umum kondisi kandungan hara tanahnya adalah rendah sampai dengan sedang. Namun pada kedalaman tanah

Tabel I: Status Hara Makro (N, P, K) dan pH Tanah Lokasi Tanaman Tumpangsari Kayu Putih

Status hara tanah tersebut di atas jika dikuantitatifkan berdasarkan Kriteria Balai Penelitian Tanah, Bogor adalah sebagai berikut

Kriteria Status Hara N, P, K dan pH Tanah Status 1 Rendah Sedang Tinggi

N (%)

P-Bray 1 (ppm)

2 0,10-0,20 0,21-0,25 0,51-0,75

3 10-15 16-25 26-35

K20 HCl 25% (mg/100g) 4 10-20 21-40 41-60

Sumber : Balai Penelitian Tanah, Bogor 2007

22

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

pH H20 5 4,5 - 5,5 (masam) 5,6 - 6,5 (agak masam) 6,6 - 7,5 (netral)

20-50 cm kandungan hara Nitrogen dan Phospor umumnya rendah, sedangkan pada lapisan tanah tersebut merupakan lapisan yang sangat dibutuhkan tanaman kayu putih untuk pertumbuhannya terutama produktifitas daunnya. Kondisi ketidaksuburan tersebut menunjukan perlunya suplai pupuk pada lokasi tanaman kayu putih, agar pertumbuhan dan produksi daun kayu putih optimal di lapangan. Untuk mengetahui banyaknya pupuk yang dibutuhkan oleh setiap pohon kayu putih, maka dicoba didekati dengan kandungan hara daun dan ranting yang dipungut per pohon. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan penulis di Laboratorium Balai Penelitian Tanah, Bogor, terhadap kandungan hara makro dari daun dan ranting Kayu Putih diperoleh hasil sebagai berikut : Rata-Rata Kandungan Hara Makro (N, P, K, Ca dan Mg) Daun dan Ranting Berdasarkan data dalam Tabel tersebut dapat dihitung banyaknya hara yang terangkut atau terkuras ke luar kawasan hutan akibat pemungutan daun kayu putih. Contoh Perhitungan Ø Jika 1 Pohon kayu putih di pungut

2 kg (daun + ranting) berat basah Ø Dapat diketahui kandungan hara dalam daun dan ranting ( berat kering oven) adalah : 9 gram Nitrogen, 0,5 gram Phospat dan 3,25 gram Kalium Ø Artinya setiap pemungutan Daun Kayu Putih sebanyak 2 Kg dari hutan, terjadi pengurasan hara ke luar hutan sebanyak 9 gram Nitrogen, 0,5 gram Phospor dan 3,25 gram Kalium. Ø Bila ke 3 hara tersebut dikonversi

Fokus gukur hara N, P, dan K tanah yang terdapat dalam bentuk tersedia secara semi kuantitatif (pewarnaan) dengan cepat secara langsung di lapangan. Perangkat Uji tanah lainnya adalah : Upland Soil Test Kit (Perangkat Uji Tanah Kering). Kedua alat tersebut telah dipergunakan Penulis untuk membantu mendeteksi status kesuburan tanah pada : • Tanah sawah lokasi tumpangsari Kayu Putih ( Paddy Soil Test Kit ) • Tanah calon lokasi tanaman JPP ( Upland Soil Test Kit ) • Tanah pada media sapih persemaian, Dsb.( Upland Soil Test Kit ) Penulis saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Perencanaan Hutan Wilayah IV Cirebon 2) Penulis saat ini adalah sebagai Administratur/KKPH Indramayu 1)

Tanaman Kayu Putih dengan Tanaman Tumpangsari Padi Sawah ke dalam pupuk an-organik, maka pemungutan daun dan ranting sebanyak 2 kg (basah) setara dengan : 35 gram gram pupuk Urea, 4 gram pupuk SP-36 dan 15 gram pupuk KCl per pohon. Dapat disimpulkan bahwa untuk

*) Paddy Soil Test Kit ( Perangkat Uji Tanah Sawah) merupakan alat yang dikembangkan oleh Balai Penelitian Tanah, Bogor untuk analisis kadar hara tanah sawah secara Kualitatif. Prinsip kerja alat ini adalah men-

mengganti hara yang hilang akibat adanya pemungutan daun dan ranting Daun Kayu Putih (DKP) sebanyak 2 kg/pohon, harus digantikan dengan pemberian pupuk per pohon di lapangan minimal sebanyak 35 gram Urea, 4 gram SP-36 dan 15 gram KCl.

Catatan :

Jumlah tiap jenis pupuk tersebut belum diperhitungkan dengan tingkat efisiensi pupuk diserap oleh tanaman Kayu Putih.

Contoh Hasil Uji Status Hara N, P, dan K Tanah Tumpangsari Kayu Putih Menggunakan Paddy Soil Test Kit ( Perangkat Uji Tanah Sawah)

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

23

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

KAJIAN RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS MORATORIUM LOGGING

Oleh MOCH. FARID JANUARDI; KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SDH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KEDIRI

Bencana alam yang terjadi pada setiap musim hujan seolah menjadi pintu dibukanya kembali wacana moratorium logging oleh beberapa pihak. Mereka memandang moratorium logging menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas ekologi dan mencegah terjadinya bencana serupa di masa yang akan datang. Wacana ini perlu dikaji secara komprehensif tentang relevansi dan efektifitasnya, sehingga tidak menjadi blunder dan justru mendatangkan bencana ekologi dan sosial yang lebih parah.

kemarau), 2) keterbatasan kemampuan Perum Perhutani dalam merehabilitasi/reboisasi hutan dan sebagai upaya percepatan reboisasi/rehabilitasi, 3) pengamanan kawasan hutan. Apabila latar belakang wacana moratorium logging adalah ketiga hal tersebut di atas, maka relevansi moratorium logging perlu dikaji kembali, dengan uraian sebagai berikut:

PENGERTIAN

1. Terjadinya bencana alam Terjadinya bencana alam disebabkan oleh faktor alam, yaitu cuaca yang ekstrim, kerusakan hutan/lahan dalam kawasan dan luar kawasan, dan utamanya adalah kerusakan pada lahan yang mempunyai fungsi lindung baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Yang berada dalam kawasan hutan, masih bisa dipilah-pilah lagi, bagaimana kondisi hutan Perum Perhutani dan bagaimana kondisi kawasan hutan yang bukan dikelola oleh Perum Perhutani. Sehingga penyebab bencana alam tidak bisa ditimpakan begitu saja kepada Perum Perhutani. Penyebab terjadinya bencana alam perlu dikaji secara obyektif dan komprehensif sehingga penanganan dan pencegahannya dapat efektif.

Moratorium logging berarti penghentian sementara aktifitas eksploitasi legal hutan produksi oleh insitusi yang mendapat mandat pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kartodihardjo (2001), moratorium merupakan predikat (kata kerja) yang bersifat simptomatik, yang berarti ajakan, seruan, atau upaya membangkitkan kemauan. Subyek yang akan menangani hal ini harus berdaya atau memiliki kapasitas dan kapabilitas. Sedangkan subyek (pelaku) moratorium logging ada beberapa pendapat, apakah pemerintah (propinsi, kabupaten, pusat), LSM, kepolisian, badan usaha, atau rakyat secara langsung. Permasalahan yang muncul kemudian adalah kesiapan dari pelaksanaan dan kapasitas subyek moratorium logging itu sendiri. Dengan demikian efektifitas moratorium logging akan sangat tergantung pada kesiapan pihak-pihak yang terkait dalam pemberlakuan moratorium logging.

RELEVANSI DAN LINGKUP MORATORIUM LOGGING

Tujuan pemberlakuan moratorium logging tidak bisa dilepaskan dari tujuan pengelolaan hutan lestari, dimana fungsi dan manfaat hutan dapat optimal dalam aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Pemberlakuan moratorium logging menjadikan pengelolaan hutan berorientasi pada kelola ekologi dan meminimumkan aspek kelola ekonomi dan sosial, selama jangka waktu pemberlakuan moratorium. Wacana moratorium logging dikeluarkan dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) hal, yaitu; 1) timbulnya bencana alam (tanah longsor dan banjir pada saat musim hujan, kekeringan, kebakaran di musim

24

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

2. Keterbatasan kemampuan Perum Perhutani dalam merehabilitasi/ reboisasi hutan Tidak ada di dunia ini yang mutlak tanpa batas. Ukuran-ukuran keterbatasan perlu didefinisikan secara obyektif. Perum Perhutani telah melaksanakan crash program penyelesaian tanah kosong setiap tahunnya berkisar 30.000 ha, di luar tanaman rutin. Sehingga dalam tiga tahun mendatang (tahun 2007), apabila dalam kondisi normal, maka program reboisasi tanah

kosong ini telah dapat diselesaikan. 3. Pengamanan kawasan hutan Dengan atau tanpa pemberlakuan moratorium logging, pengamanan kawasan hutan tetap dilaksanakan. Yang menjadi permasalahan dan tantangan adalah bagaimana menciptakan sistem pengamanan hutan yang efektif. Perum Perhutani telah berupaya agar pengelolaan hutan dalam kawasannya senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip kelestarian hutan. Namun demikian pengelolaan hutan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan tapi juga dalam kenyataannya faktor eksternal menjadi sangat dominan dan berada di luar kendali perusahaan. Sebagai dampak krisis ekonomi yang berujung pada maraknya penjarahan hutan, beberapa satuan unit manajemen hutan Perum Perhutani memerlukan penggeseran orientasi pengelolaan. Terutama pada daerahdaerah yang sangat rawan bencana, orientasi pengelolaan akan bergeser pada kelola ekologi. Pada daerah-daerah seperti ini akan sangat relevan apabila diberlakukan moratorium logging. Sementara pada satuan unit manajemen hutan lain yang aman secara ekologi dan berpotensi untuk dikelola secara ekonomi, akan tidak relevan apabila moratorium logging diberlakukan. Sehingga pemberlakuan moratorium logging akan relevan jika dibatasi ruang lingkupnya, yaitu pada daerah-daerah yang rawan secara ekologi.

EFEKTIFITAS MORATORIUM LOGGING

Apabila pemberlakuan moratorium logging tak terelakkan, maka yang harus diperhitungkan adalah efektifitas pemberlakuan moratorium logging agar tidak kontraproduktif terhadap tujuan yang akan dicapai. Moratorium logging yang efektif membutuhkan serangkaian kebijakan yang kondusif baik yang terkait dengan pelaksanaan maupun penanganan dampak moratorium logging itu sendiri, yang mana kewenangannya tersebar di beberapa institusi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kapasitas dan dukungan masyarakat luas yang memiliki power dan influence terhadap pengelolaan hutan. Oleh karenanya maka moratorium logging harus diarahkan dan dilandaskan kepada hal-hal berikut :

1. Pengkajian moratorium logging secara komprehensif Pengkajian kebijakan sebelum pemberlakuan moratorium logging diarahkan untuk menjawab antara lain beberapa pertanyaan berikut : a. Bagaimana dampak akhir dari moratorium logging terhadap kelestarian hutan b. Seberapa besar biaya sosial yang harus ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai dampak dari pemberlakuan moratorium logging c. Apakah dampak positif dan negatif dari pemberlakuan moratorium logging d. Langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memaksimalkan dampak positif dan sekaligus meminimumkan dampak negatif moratorium logging e. Bagaimanakah rincian jadual, langkah, prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan moratorium logging f. Bagaimana agar moratorium logging dapat diberlakukan secara efektif dan produktif 2. Moratorium logging sebagai keputusan bersama stakeholders Moratorium logging akan berdampak luas dan tidak akan efektif tanpa dukungan stakeholders. Oleh karena itu perumusan kebijakan moratorium logging harus melalui proses konsultasi publik. Jika hal ini dilakukan maka kebijakan moratorium logging akan kredible dan pihak-pihak yang terkait akan memahami agenda dan peran yang akan dijalankan. 3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan hutan Maraknya penjarahan hutan dan kerusakan hutan sebagai dampaknya adalah sebuah fenomena yang harus dicermati. Rendahnya sensitiftas pasar kayu dan produk turunannya terhadap kelestarian lingkungan, juga memberikan kontribusi pada kerusakan hutan dan lingkungan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelestarian hutan dan lingkungan belum merupakan pilihan masyarakat saat ini. Sehingga membangun kapasitas masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang lestari merupakan prasyarat dalam pemberlakuan moratorium logging.

4. Restrukturisasi industri kehutanan dan koreksi over capasity Kondisi industri perkayuan saat ini disinyalir terjadi ketimpangan supply dan demand kayu, dimana demand kayu berada jauh di atas kemampuan supply hutan dalam memproduksi kayu secara lestari. Konsekuensi pemberlakuan moratorium logging adalah menurunkan supply kayu. Sehingga kebijakan moratorium logging ini harus disertai dengan konsep dan implementasi restrukturisasi industri kehutanan. 5. Penegakan hukum Dampak sosial dari pemberlakuan moratorium logging akan menimbulkan tekanan yang semakin berat terhadap sumberdaya hutan, baik di lingkup kawasan hutan dimana diberlakukan moratorium logging maupun di kawasan hutan yang tidak diberlakukan moratorium logging. Harus disadari bahwa situasi penegakan hukum saat ini belum efektif untuk dapat menyelamatkan sumberdaya hutan. Pemberlakuan moratorium logging tanpa disertai dengan penegakan hukum yang efektif hanya akan menghentikan legal logging semata dan memarakkan illegal logging.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah tersebut di atas, pemberlakuan moratorium logging belum merupakan pilihan strategi terbaik untuk dilaksanakan saat ini. Perum Perhutani telah menerapkan dan menawarkan pilihan selective area untuk diberlakukan moratorium logging pada daerah-daerah yang rawan secara ekologi yang diwujudkan dalam pembatasan tebangan yang diatur dalam JPT. Selain itu Perhutani juga telah merintis upaya menuju sertifikasi pengelolaan hutan lestari (bahkan ada KPH yang telah memperoleh sertifikat pengelolaa hutan lestari). Pekerjaan Rumah (PR) dan tantangan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari saat ini adalah bagaimana mewujudkan harmonisasi dan sinergi hubungan dan peran antar stakeholders, merumuskan bersama agenda dan peran yang akan dijalankan oleh masing-masing pihak dalam pengelolaan hutan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan masing-masing pihak tidak bersifat egosentris dan lebih merupakan desakan kewenangan yang ada, baik di pusat maupun di daerah,

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

25

HUKUM

REVISI PP. 30/2003; Pendekatan Hukum Korporasi Oleh Bambang Eko Supriyadi PENDAHULUAN

Saat ini Perum Perhutani sedang dalam proses menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut PP. 30/2003. Penyempurnaan tersebut mutlak perlu dilakukan mengingat dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, beberapa materi muatan baru UU BUMN maupun PP tersebut harus diadaptasi oleh Perum Perhutani dan diatur dalam anggaran dasarnya. Materi muatan baru tersebut antara lain mengenai organ perusahaan, modal perusahaan, penggunaan laba bersih, mekanisme pengangkatan Direksi, komite audit, dan ketentuan tentang Public Service Obligation (PSO) Adanya perubahan lingkungan strategis di sekitar Perhutani dan berkembangnya isu pemanasan global, disamping kondisi internal Perhutani sendiri seperti kecenderungan turunnya potensi sumberdaya hutan kayu serta terjadinya bencana alam banjir maupun tanah longsor di beberapa wilayah Pulau Jawa harus segera direspon oleh Perhutani, antara lain dengan melakukan pengelolaan hutan dengan lebih baik. Terkait dengan hal tersebut maka momentum penyempurnaan PP. 30/2003 menjadi sangat penting dan perlu disikapi dengan serius.

HAKEKAT DAN KEDUDUKAN PP. 30/2003

Berbicara masalah PP, dalam hukum positip kita (UU No. 10 Tahun 2004) dikenal adanya macam-macam

26

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

atau jenis-jenis peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Dalam sistem UU BUMN, baik BUMN berbentuk Perum maupun Persero didirikan dengan Peraturan Pemerintah. Yang membedakannya adalah untuk Persero anggaran dasar perusahaan dibuat dalam bentuk akta yang dibuat di hadapan Notaris, selanjutnya dimintakan pengesahan kepada di Departemen Hukum dan HAM, dan Persero memperoleh status badan hukum dengan disahkannya Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan Perum anggaran dasar Perusahaan sudah termasuk di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendiriannya. Perum memperoleh status badan hukum dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Merujuk pada UU BUMN dan PP. 45/2005, PP. 30/2003 pada hakekatnya merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pendirian Perusahaan dan sekaligus memuat anggaran dasar perusahaan sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 19 Tahun 1960 maupun UU BUMN bahwa pendirian BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jadi berbeda dengan PP pada umumnya yang bersifat pengaturan (regelend). PP yang bersifat pengaturan, misalnya PP. No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, atau PP. No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, materi muatannya merupakan pengaturan lebih lanjut dari dan diperintahkan oleh UU Kehutanan (delegated legislation). PP yang bersifat mengatur, ke-

mungkinan besar materi muatannya menyangkut hak dasar atau hak asasi warga negara atau masyarakat, atau menyangkut kepentingan dan kewajiban, merupakan kaidah yang akan menimbulkan beban atau kewajiban bagi rakyat.

ANGGARAN DASAR

Apakah yang dimaksud dengan anggaran dasar? Dalam UU BUMN maupun PP. 45 tahun 2005 tidak ditemukan penjelasan apa yang dimaksud dengan anggaran dasar. Demikian pula dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pengertian anggaran dasar juga tidak dijelaskan. Baik UU BUMN, PP. 45/2005 maupun UU PT hanya mengatur tentang apa saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam anggaran dasar. Sebagai bahan perbandingan, dalam kepustakaan hukum common law system (Inggris, USA, Australia, Singapore, dsb), anggaran dasar perusahaan dikenal dengan nama “the incorporation paper, charter, articles of incorporation, certificate of incorporation” (vide : James D. Cox et al, Corporation, Aspen Law & Business, 1997), sedangkan Gaylord A. Jentz et al (Business Law, West Publishing Company, 1990) menyebutnya sebagai “Articles of Incorporation” yaitu “the primary document needed to begin the incorporation process. The articles include basic information about the corporation and serve as primary source of authority for its future organizational and business functions”. Lebih lanjut dinyatakan oleh Gaylord, bahwa “Articles of Incorporation” secara umum memuat “(1) corporate name, (2) purpose, (3) duration, (4) capital structure, (5) internal organization, (6) registered office and agent, (7) Incorporators”. Menurut PP. 45/2005, anggaran dasar Perum sekurang-kurangnya memuat : (a) nama dan tempat kedudukan; (b) maksud dan tujuan

serta kegiatan usaha; (c) jangka waktu berdiri; (d) besarnya modal; (e) susunan dan jumlah anggota direksi dan dewan pengawas serta komposisi dewan pengawas; (f) tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota direksi dan dewan pengawas; (g) tata cara penyelenggaraan rapat direksi dan rapat dewan pengawas; (h) tata cara penggunaan laba; dan (i) ketentuanketentuan lain menurut peraturan pemerintah ini. Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat diambil suatu simpulan bahwa anggaran dasar adalah dokumen utama yang diperlukan guna memulai pendirian suatu perusahaan, memuat informasi dasar/awal tentang perusahaan serta berperan sebagai sumber utama kewenangan bagi fungsi-fungsi organisasi dan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Dalam revisi PP. 30/2003, satu materi yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah penentuan maksud, tujuan dan kegiatan usaha perusahaan. Kenapa penulis anggap penting? Sebagaimana diketahui maksud dan tujuan suatu badan hukum (perusahaan) merupakan batas ruang lingkup kecakapan bertindak badan hukum tersebut (de doelomschrijving van de rechtspersoon geldt als begrenzing van haar bevoegdheid). Dalam kaitan ini bahwa kewenangan Perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum sangat tergantung pada rumusan yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Bagaimana mungkin perhutani akan melakukan berbagai macam portofolio bisnisnya, apabila dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang menjadi dasar kecakapan bertindak ini tidak diatur secara tegas dan jelas? Dalam pada itu, dalam RPP revisi PP. 30/2003 sedapat mungkin dihindari adanya materi muatan yang malah akan membelenggu gerak langkah Perhutani. Idealnya, materi muatan yang memberikan kewajiban-kewajiban bagi Perhutani nantinya cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral, misalnya diatur saja dalam

peraturan pemerintah tersendiri tentang pengelolaan hutan oleh BUMN sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang menyatakan : “Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh BUMN bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri “. Perhutani sebagai operator usaha jelas akan mengikuti dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan bidang sektoral ini, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU BUMN bahwa terhadap BUMN berlaku UU BUMN, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam rangka mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan Menteri BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator, maka dalam anggaran dasar Perusahaan akan lebih banyak mengatur mekanisme kerja organ perusahaan, dalam hal ini Menteri, Dewan Pengawas dan Direksi di satu pihak sebagai operator usaha, berhadapan dengan Menteri Teknis yang berkedudukan sebagai regulator. Perlu dihindari campur tangan pihak lain, dalam konteks pengelolaan perusahaan disini yang terlibat hanya organ perusahaan, ini merupakan sistem yang dibangun UU BUMN. Dalam perumusan konsep RPP tentang Perum dipisahkan antara urusan regulasi dan urusan korporasi, maka ketika bicara anggaran dasar perusahaan maka yang tampak disana adalah peran Direksi, Dewan Pengawas dan Menteri selaku organ Perusahaan. UU BUMN sendiri dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten. Untuk itu, ketentuan dalam UU BUMN ini harus terimplementasikan secara jelas di dalam Rancangan PP tentang Perum

Perhutani.

PENUTUP

Ada hal penting yang terkait dengan apa yang dipaparkan di atas, bahwa Perhutani adalah BUMN bidang kehutanan yang diserahi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya sekaligus menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan seterusnya. Perhutani sebagai badan usaha berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. Dalam konteks ini tentunya Perhutani harus segera memikirkan portofolio bisnis Perhutani yang baru, dengan perlahan-lahan meninggalkan o:mindset dan paradigma timber management, kalau Perhutani memang tetap ingin exist. Masalahnya adalah apakah dukungan peraturan perundang-undangan sudah cukup menjamin keinginan ini? Perum Perhutani memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, mengingat wilayah kerja perusahaan berada pada pulau yang sangat padat penduduknya, berikut berbagai dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya yang menyertainya. Ke depan Perhutani diharapkan dapat menjadi bagian dari life support system. Untuk mendukung peran strategis dan memenuhi harapan ini, maka fleksibilitas perusahaan dan dukungan regulasi merupakan suatu conditio sine qua non

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

27

SUMBER DAYA MANUSIA

Catatan Untuk Pola Karir Pegawai Perum Perhutani

Oleh Sarkoro Doso Budiatmoko Puslitbang Perhutani

28

Beberapa waktu yang lalu Pola Karir Pegawai Perum Perhutani terbaru menggantikan keputusan sebelumnya yang sudah berumur 13 tahun (1994) disosialisasikan. Lepas dari beberapa hal yang masih harus dilengkapi (seperti pola karir untuk jabatan funsional), beberapa rekan berharap peluang untuk meniti karir akan lebih transparan dan jelas arahnya. Harapan yang beralasan, apalagi apabila membaca Prinsip Dasar Pola Karir (Bab I, Pasal 1), pola karir menganut asas rasional, adil, transparan, terbuka dan obyektif. Harapan yang juga logis, karena transparansi dan kejelasan arah dalam pola karir akan mengubur dalam-dalam peluang maraknya siapa dekat cepat melesat, sekaligus menenggelamkan “pasar” isu, cap, stereotyping, dan bahkan stigma negatif yang melekat pada seseorang seumurumur. Sesuatu yang hanya akan tumbuh subur pada lingkungan tidak profesional. Pola karir ini juga memberi gambaran yang mudah dibaca bagi pegawai untuk mengatur diri bagaimana membangun dan mengembangkan karir hingga mencapai jabatan puncak setinggi mungkin. Tinggal melihat umur, jabatan, pengalaman, pendidikan, bakat dan minat serta kompetensi anda saat ini dan peluang yang ada. Sekaligus juga jelas bagi karyawan untuk mengukur diri sampai dimana kira-kira karir tertinggi bisa dicapai. Semudah dan sesederhana itukah? Tunggu dulu. Disamping masih harus ditunggu pembuktiannya (karena penting tidaknya suatu keputusan, berharga tidaknya sebuah ketetapan tergantung pada kebijakan terkait yang mengikutinya), juga garis pola karir dalam kenyataan yang harus ditempuh nanti tidak akan sejelas dan seterang sebagaimana tercantum dalam gambar / skema. Kenapa begitu? Untuk memenuhi asas rasional, adil, transparan, terbuka dan obyektif maka tidak ada jalan lain selain melakukan penilaian terhadap pegawai secara akuntable dan terukur terhadap aspek moralitas, minat, bakat bahkan kompetensi sekalipun. Sesuatu yang tidak mudah tetapi bukan

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

tidak bisa dilakukan sebagaimana tercermin dalam definisi kompetensi dari Konferensi Kompetensi di Johannessburg, 1995, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang saling terkait dan berkorelasi erat dengan kinerja pada suatu jabatan dan dapat diukur dengan standar yang dapat diterima serta dapat ditingkatkan melalui upaya pelatihan dan pengembangan (Endang Suraningsih dalam paparan di Pusdiklat SDM Perhutani, 2008). Dikatakan juga bahwa kompetensi mirip dengan gunung es yang puncaknya adalah pengetahun dan ketrampilan, ditopang oleh unsur-unsur kompetensi yang tidak mudah terlihat, tetapi mengarahkan dan mengendalikan perilaku permukaan. Melihat batasan tersebut di atas, tepat sekali apabila kompetensi menjadi parameter utama dalam penilaian pegawai untuk meniti karir, dan jika secara transparan dapat diukur dengan standar yang dapat diterima, logikanya semua karyawan yang ingin maju akan berkonsentrasi menggantungkan diri pada upaya peningkatan kompetensi masingmasing. Ketergantungan seperti itu jauh lebih baik dibandingkan ketergantungan pegawai pada atasan (dalam konotasi negatif) yang menggiring pegawai cenderung akan menjadi penjilat dan ABS. ABS dan menjilat adalah perilaku palsu dan tidak profesional yang antara lain diakibatkan karena pegawai harus selalu benar dan tampil sempurna. John Naisbitt, 2007, menyatakan bahwa orang secara budaya dikondisikan harus benar, orang tua

selalu benar, guru selalu benar, bos selalu benar. Seolah tidak ada tempat untuk berbuat salah, sehingga orang dengan cara apapun ingin selalu dianggap benar. Padahal, menurut Gede Prama (2007), kekurangan ada bukan sebagai awal kehancuran, bukan juga sebagai bahan untuk dijelek-jelekkan. Kekurangan ada sebagai bahan-bahan pertumbuhan berikutnya. Dengan sedikit lagi penyempurnaan, Pola Karir yang baru ini berpotensi menjadi salah satu pintu untuk menyiapkan dan menciptakan kondisi bagi pegawai untuk bekerja dan memaksimalkan kompetensinya, yang dengan sendirinya akan memberi tambahan semangat dan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif sebagaimana juga diharapkan oleh Susilo Budi Wacono dalam Duta Rimba edisi 17/th.2/Juli 2007. Hanya dalam suasana kondusif jugalah amanat UU No 13 th 2003 bahwa “setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya” dapat diwujudkan. Pegawai adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Foulkes (1975), telah memprediksi peran pegawai dari waktu ke waktu akan semakin strategis dengan menyatakan bahwa faktor yang menjadi bottleneck dalam pengembangan usaha bukan ketiadaan modal usaha, tetapi ketidakmampuan perusahaan untuk melakukan rekruasi dan memelihara pegawai dengan baik . Pola karir ini jelas harus disempurnakan. Apabila tidak maka akan terbuka peluang kembali pada pola lama, dan kembali terjebak dalam PGPS (Pinter Goblok Pangkat/Pendapatan Sama).

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

29

KPH Cianjur

PELANTIKAN DAN SERTIJAB PABIN JAGAWANA Administratur/KKPH Cianjur, Ir.John Novarly melantik Pabin Jagawana baru AKP Baban Sima Prawiro yang serah terima Jabatan dari Pabin Jagawana lama AKP Ayi Suhendar, Selasa (29/01-2008).

Bertempat di Aula Kantor KPH Cianjur, Selasa (29/01-2008), administratur/KKPH Cianjur, Ir.John Novarly melantik anggota Kepolisian Republik Indonesia AKP Baban Sima Prawiro yang resmi menjadi Pabin Jagawana Perum Perhutani

KPH Cianjur. Baban Sima Prawiro, sebelumnya menjabat Waka Polsek Weru Cirebon, sementara itu Pabin Jagawana lama AKP Ayi Suhendar dialih tugaskan oleh Komandan Kesatuannya (Polda Jabar) menjadi Kaur Akreditasi Subdit Bidang Propam Polda Jabar.

Seperti biasa pelantikan tersebut dihadiri sebagian ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Cabang Perum Perhutani KPH Cianjur, Para Asper dan KRPH serta segenap Kaur Keatas Kantor KPH, khususnya dihadiri lengkap oleh segenap anggota Polhutan Mobil KPH Cianjur. Hadir ditengah-tengah para karyawan, Kasubag Ops Polres Cianjur IPDA Sardju Yang datang mewakili Kapolres Cianjur. Acara Pelantikan dan Serah terima Jabatan Pabin Jagawana Perum Perhutani KPH Cianjur itu, berjalan singkat, tertib, lancar dan penuh kekeluargaan. (Mars/Hms/Cjr).

PT EMRN Siap Bermitra dengan Perhutani Setelah beberapa waktu menempuh aturan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perum Perhutani KPH Cianjur, akhirnya Direktur Utama PT EMRN (energy mining resouces nickel), Jimmy Irawan Lioe, dalam hal ini menguasakan penuh kepada Dedi Sudaryono sesuai surat kuasa tanggal 06 Pebruari 2008, sepakat menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional Reklamasi dan Rahabilitasi Hutan antara Perum Perhutani KPH Cianjur dengan PT. Energi Mining Resouces Nickel. Naskah tersebut ditandatangani di Aula Kantor KPH Cianjur dengan disaksikan sejumlah pejabat terkait, Kamis (14/02-2008). Dalam Kesempatan itu Administratur/KKPH Cianjur, Ir. John Novarly mengatakan, Perum Perhutani terbuka untuk kerjasama dengan pihak lain, siapa saja. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan, baik untuk negara, perusahaan, maupun masyarakat sekiitar hutan. Dengan adanya KSO itu diharapkan ada kerjasama dan komunikasi aktif antara

30

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Operasional antara Perum Perhutani KPH Cianjur dengan P T EMRN di Aula KPH Cianjur, Kamis (14/02-2008). kedua belah pihak untuk menjaga ekses-ekses negatif dari pihak lain. Sementara itu Kuasa PT EMRN, Dedi Sudaryono menyambut baik dan positif segala aturan yang berlaku di Perum Perhutani, dirinya juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan realisasi penandatanganan kerjasama ini sehubungan dengan banyak hal yang mengganggu kepada proses

pelaksanaan penandatanganan serta pihaknya juga minta koreksi dari Perum Perhutani apabila ada keganjilan di lapangan.(Mars/Hms/Cjr)

L

I

N

T

A

S

K

KPH Garut

RAPAT KOORDINASI BIDANG KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN GARUT “Optimalisasi Peran aktif masyarakat dalam pengetahuan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan di Kabupaten Garut” Pada hari Selasa, (12/2) diselenggarakan Rapat Koordinasi Kehutanan yang dihadiri oleh beberapa petinggi kehutanan kabupaten Garut, diantaranya Kadis Kehutanan Kab. Garut, Kepala BKSDA Seksi II Jabar, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Kepala BPTH, Kepala BPDAS dan Adm. Perhutani KPH Garut yang dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kab. Garut H. Memo Hermawan didepan peserta RAKOR yang berjumlah sekitar 40 orang, terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, Asper/KBKPH dan Staf Pelaksana. Maksud acara RAKOR ini, menurut Wakil Bupati Garut, guna menyatukan visi dan persepsi antar institusi teknis terkait, dalam penanganan dan pengelolaan potensi kehutanan di Kabupaten Garut. Sementara itu Wakil Bupati Garut seusai membuka rapat koordinasi tersebut menegaskan diperlukannya komitmen yang jelas untuk bersama–sama menyelamatkan potensi hutan beserta hasil ikutannya agar hutan tetap lestari namun memberikan manfaat yang sebesarnya bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi mereka yang bermukim di kawasan pinggiran hutan, sehingga perlu terus diwujudkan dan ditingkatkan kualitas rasa memiliki masyarakat untuk berperan serta menjaga dan memelihara kelestarian hutan disekitarnya, tegas Memo Hermawan. Karena sekitar 80 % dari seluruh luas areal kehutanan di Kabupaten Garut, berfungsi sebagai konservasi sekaligus sebagai penyangga (hinterland) ekologi di Propinsi Jawa Barat, katanya. Penghijauan serta pengembalian kelestarian hutan, juga patut dilakukan pada kawasan cagar alam Leuweung (hu-

tan) Sancang di Kecamatan Cibalong,yang cukup parah mengamali degradasi alam serta lingkungannya. Humas Perhutani KPH Garut Tatang Subara menyatakan kondisi 81.510 Ha areal Perhutani didaerahnya kualitasnya terus ditingkatkan, sehingga berbagai upaya dilakukan guna mewujudkan Perhutani Hi-

jau 2010 mendatang, melalui kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, tertib kawasan dan hasil hutan, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis, peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan sumber benih, pemanfaatan hutan berupa flora dan faunanya. Setelah bergulirnya waktu menunjukan pukul 04.00 WIB dihasilkan Draft kesepakatan yang telah dibentuk bersama – sama sesuai dengan hasil rapat dengan bentuk seperti dibawah :

DRAFT KESEPAKATAN BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN

1). Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam bidang kehutanan di Kabupaten Garut merupakan tanggung jawab bersama dinas/masyarakat lingkup kehutanan yang dalam implementasinya dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi melalui kendali regulasi Pemerintah Kabupaten Garut (Cq. Dinas Kehutanan) 2). Setiap kasus dan permasalahan implementasi penyelenggaraan urusan bidang kehutanan di Kabupaten Garut ditempuh melalui upaya penyelesaian secara komprehensif, terkendali dan permanen dengan menge tengahkan azas musyawarah/mufakat sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku 3). Pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya hutan di lahan DAS diutamakan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan serta mempertahankan kelestarian ekosistem hutan dan DAS B. Aspek Khusus 1. Pengamanan dan perlindungan hutan a. Pengamanan dan perlindungan hutan dilaksanakan secara komprehensif dengan mengoptimalkan peran Polisi Kehutanan dan Kelompok Pamhutswakarsa melalui penerapan sisitem keamanan khusus dan terpadu dalam satu kesatuan keamanan dengan dukungan biaya operasional secara kolektif b. Penyuluhan kesadaran hukum merupakan langkah terdepan yang perlu dilaksanakan secara intensif dan terpadu dengan instansi penegak hukum

A. Aspek Umum

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

31

Banjarnegara. Dalam sambutannya Wakil Adm/ KSKPH bahwa dana PKBL merupakan kredit dengan bunga lunak 6% per tahun, dana tersebut berasal dari penyisihan keuntungan perusahaan setiap tahunnya sebesar 5% dan diprioritaskan bagi masyarakat desa sekitar hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH Kedu Selatan. Perum Perhutani KPH Kedu Selatan telah menyerahkan dana PKBL ini sejak tahun 1992 dan sampai dengan akhir tahun 2007 telah terealisasi sebesar 1,4 milyar, dengan mitra binaan yang tersebar di 5 wilayah kabupaten yaitu kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara dan Banyumas. (Rini.S/Hms KPH Kedu Slt).

KPH Kedu Selatan

LMDH Terima KBL Bertempat di ruang rapat kantor KPH Kedu Selatan pada 19 Desember 2007, Administratur/KKPH Kedu Selatan, yang diwakili Wakil Adm/KSKPH Budi Santoso menyerahkan dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan) tahun 2007 kepada 11 Mitra Binaan dengan total pinjaman sebesar Rp.91.000.000,- diperuntukan bagi LMDH, koperasi dan kelompok tani ternak dalam wilayah kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo, dan

PROMOSI DAN MUTASI PEJABAT KPH KEDU SELATAN Pada tgl.17 Januari 2008 bertempat di Gd. Wanita A. Yani Purworejo, Administratur/KKPH Kedu Selatan melantik dan menyerahkan SK kenaikan pangkat perusahaan kepada sejumlah pejabat dan karyawan dalam lingkup KPH Kedu Selatan. Maria Heni Sustikarini, S.Hut promosi menjadi KSS Tanaman menggantikan Yuliono, Warso Hadi Suprapto semula asper Jembolo KPH Semarang dilantik menjadi Asper/ KBKPH Gombong Selatan menggantikan Djariyanto. Sebelumnya dikantor KPH juga

32

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

telah dilakukan pelantikan sejumlah pejabat yaitu Yuliono yang semula KSS Tanaman dilantik menjadi Asper/KBKPH Karanganyar menggantikan Sukmono Edwi Susanto, S.Hut yang promosi menjadi Kasi PSDH Kedu Selatan. Drs. Hadi Praktiknyo dilantik menjadi Asper/ KBKPH Ngadisono menggantikan Suprapto RH yang alih tugas menjadi Asper/KBKPH Purworejo sedang Djariyanto menjadi Asper/KBKPH Kebumen. SK Kenaikan pangkat juga diberikan kepada Warkum (Danru

Polhut Mob); Bolang (KSS PHBM); Slamet Waryono (Kaur Hugra), Machud (KRPH Watubelah); Rakiman (Mandor Polter), Warisman (Mandor Sadap); Suripno (Mandor Polter), Rachman (Mandor TPG); Sunoto (Mandor Sadap), Sajan (Mandor Sadap), Hadiman (Mandor Polter); Purwanto (Mandor Tanam), dan pangkat pengabdian diberikan kepada Chanapi (Sp. Sarpra & Opt.Aset). (R.Jati/Hms Kedu Selatan).

L

I

N

T

A

S

K

Tanjung Papuma Terus Berbenah Untuk mengembangkan potensi wisata Tanjung Papuma sebagai salah satu objek wisata andalan Jawa Timur, Perum Perhutani mengucurkan anggaran sebesar 1,6 Miliar untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana (Sarpra) Wana wisata tanjung Papuma.

Bupati Jember, MZA Djalal (paling kiri) Pembangunan tujuh unit cottage berupa rumah panggung pada lahan seluas 1,5 Ha, shelter dan fasilitas penunjang wisata lainnya itu menelan anggaran sekitar Rp 1,55 Miliar. Pembangunan yang telah rampung dalam waktu 3 bulan itu, Kamis (24/01) lalu diresmikan oleh Bupati Jember, MZA Djalal. “Atas nama masyarakat Jember, kami turut berterima kasih atas kepedulian Perhutani menanamkan investasi untuk kemajuan Jember khususnya di bidang Wisata. Semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kita berharap, wisata di Jember akan lebih maju lagi,” ujar Djalal. Sementara itu Administratur Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember, Taufik Setyadi mengatakan, “Perluasan peningkatan sarpra wisata di Tanjung Papuma, yang merupakan kawasan wisata hutan

pantai seluas lebih kurang 25 hektar yang terletak didesa Lojejer Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ini dimaksudkan untuk merangsang minat kunjungan dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan diharapkan selain dapat meningkatkan pendapatan, disisi lain juga dapat memberi manfaat bagi masyarakat Jember, khususnya yang tinggal di sekitar Pa p u m a , ” u j a r Taufik. Dalam sambutannya Kepala Perum Perhutani Unit II, Tedjo

Rumekso mengatakan, Perhutani sengaja mengalokasikan anggarannya untuk pengembangan wisata di Kabupaten Jember khususnya di Tanjung Papuma yang berjarak sekitar 37 Km dari Kota Jember itu dapat menjadi satu icon wisata Kabupaten Jember. Bahkan menurut Tedjo, demi maksimalnya perluasan pembangunan Sarpra di Tanjung Papuma, semua anggaran yang mestinya untuk wana wisata - wana wisata Perhutani yang lain, ditarik untuk dialokasikan ke Jember. Dikatakan Tedjo, selama ini Pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan dukungan kerjasama yang begitu besar dalam hal pengelolaan hutan lestari. “Dan saya sangat berterima kasih atas kerjasamanya itu,” katanya. Selain pembangunan tujuh unit cottage dan tujuh unit shelter baru, dikatakan Kepala Sub Seksi Sarpra & Optimalisasi asset Chriswanto Adjie, di Papuma nantinya juga akan dibangun enam ruangan toko souvenir, jaringan listrik dan air bawah tanah serta merehabilitasi sejumlah cottage yang sudah ada sebelumnya yang diperkirakan akan menelan biaya sekitar 300 juta dan rencananya pekerjaan itu akan dilaksanakan pada tahun ini.. (Tuti Punu Humas Unit-2 Jatim)

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

33

34

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

L

I

N

T

A

S

K

KPH Purwodadi

KODIM 0717 Purwodadi & Perhutani Hijaukan Karangasem Kodim 0717 Purwodadi bersama Perhutani KPH Purwodadi beserta tokoh masyarakat Grobogan berkomitmen dalam melestarikan lingkungan. Mengingat kondisi kabupaten Grobogan yang akhir-akhir ini rawan bencana banjir, tanah longsor, angina serta berkurangnya sumber mata air. Baru-baru ini Kodim 0717 Purwodadi telah melaksanakan gerakan penghijauan peneduh jalan di perbatasan desa Tambakselo sampai desa Karangasem sejauh lk. 4 km. Jenis pohon yang ditanam adalah akasia, mindi dan johar sebanyak 7500 plances/setek yang merupakan bantuan dari Perum Perhutani KPH Purwodadi. Gerakan reboisasi ini diawali dengan upacara dengan Pembina upacara Kasdim 0717 Purwodadi Mayor Arm Syamsudin yang diikuti peserta upacara dari Kodim 0717 Purwodadi, Koramil Wirosari, Polsek Wirosari, polhut, jajaran KPH Purwodadi, LMDH serta perangkat desa karangasem, serta tidak ketinggalan pula Brigade Hijau KPH Purwodadi yang merupakan pelopor utama. Dalam sambutannya Kasdim 0717 Purwodadi Mayor Arm Syamsudin mengatakan bahwa sebagai tulang punggung Negara mari kita ciptakan hijau lingkungan yang ada disekitar kita, agar bermanfaat bagi anak cucu kita. “Mari kita berikan sesuatu kepada penerus bangsa dengan peran serta, dan sesuatu yang mendidik, serta memberdayakan masyarakat,” kata Syamsudin. Menanam merupakan serangkaian kegiatan untuk mempertahankan ekosistem maka harus ditindaklanjuti dengan memberikan pemeliharaan terhadap tanaman yang kita tanam agar dapat menjadi besar, maka sempurnalah apa yang kita kerjakan,” tandas Syamsudin. Selanjutnya setelah upacara dilanjutkan para tamu undangan

diantaranya Camat Wirosari, jajaran Kodim 0717 Purwodadi, Dan Ramil Wirosari, Kapolsek Wirosari, Wakil Adm/KSKPH Purwodadi beserta segenap Asper wilayah Purwodadi secara simbolis melakukan penanam bersama di sekitar kantor Kepala Desa Karangasem. Setelah itu semua peserta apel yang dibagi menjadi 4 group langsung menuju ke lokasi reboisasi dengan membawa tanaman yang akan ditanam di turus jaan karangasem.

Administratur/KKPH Purwo dadi Ir. Benyamin HS, MForsci, mengatakan bahwa gerakan pengjihauan turus jalan merupakan gerakan kepedulian terhadap lingkungan untuk mencegah segala bentuk kegiatan yang merusak lingkungan; menggalang kegiatan gemar menanam dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya; mengutamakan pelestarian alam dalam pembangunan keberlanjutan; dan dalam waktu 3 tahun kedepan wilayah turus jalan karangasem pasti kelihatan hijau dan asri, selama kita merawat dan memelihara tanaman secara baik, demikian dikatakan Benyamin HS. (Sugiyono/Hms KPH Purwodadi).

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

35

KPH Semarang

Pembekalan Mandor Pendamping PHBM Tingkat BKPH KPH Semarang Berdasarkan surat Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 2007 Nomor 639/022.3/ Keu/I, tentang pembekalan Mandor pendamping PHBM tingkat BKPH, pada tanggal 11 Desember 2007 KPH Semarang telah melaksanakan pembekalan Mandor pendamping PHBM bertempat di Aula Kantor KPH Semarang. Dalam sambutannya, Administratur/KKPH Semarang Ir. Giri Irwanto mengatakan Mandor pendamping PHBM supaya mencari strategi agar dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki perusahaan. PHBM yang mempunyai arti

suatu system pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan dengan jiwa berbagi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan untuk mewujudkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara optimal ini bermaksud memberikan arah pengelolaan dengan memadukan aspek – aspek ekonomi, ekologi dan social secara professional dengan tujuan meningkatkan tanggung jawab perusahaan, meningkatkan peran perusahaan dengan pihak yang berkepentingan, menyelaraskan kegiatan, meningkatkan mutu yang sesuai dengan karakteristik sehingga

terjadilah pengarahan pembekalan Mandor pendamping PHBM tingkat desa agar mereka lebih memahami arti, maksud dan tujuannya. Acara ini dihadiri oleh Administratur/KKPH Semarang, Kasi Binling Unit I Jateng, Wakil Adm/KSKPH Semarang Barat dan Timur, Kasi Pengelolaan SDH, KSS PHBM Unit I Jateng, LSM Bina Mandiri Semarang, Badan Pengembangan Tropika Hijau dan Agroforestry, Mandor Pendamping PHBM tingkat desa./Humas KPH SMG

GANGGUAN KEAMANAN HUTAN KPH NGAWI TURUN Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya , tapi juga karena kesempatan.. Ini merupakan slogan dalam salah satu acara berita kriminal di stasisun tv swasta yang sangat terkenal dan hal tersebut pula yang mengilhami bapak Ir Lorentius Suhartana selaku Koordinator Keamanan KPH Ngawi dalam usahanya menekan laju tindak kejahatan hutan di KPH Ngawi. Beliau menekan kepada segenap jajaran Asper pada umumnya dan khususnya kepada PolHutMob KPH ngawi yang dipimpin oleh Sugito, untuk menindak sekecil apapun kejahatan hutan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan hutan. Dengan kata lain tidak ada ruang dan waktu bagi pelaku kejahatan hutan untuk melakukan tindakan aksinya. Walaupun di KPH Ngawi tetap terjadi gangguan keamanan hutan akan tetapi nilainya lebih rendah dibandingkan tahun 2006, hal ini dapat dilihat dari perkembangan laporan keamanan sampai bulan Desember tahun 2007, dimana jumlah pohon yang hilang dan jumlah kerugian pada bulan desember 2006 sebanyak 5.691 batang dengan nilai kerugian sebesar

36

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Rp.1.292.918.000,- dan pada bulan yang sama di tahun 2007 sebanyak 2.478 batang dengan nilai kerugian sebesar Rp. 515.326.000,- . Dengan jumlah tersangka 105 orang, dengan rincian 83 sudah diputuskan dan 22 sedang menunggu keputusan. Adapun jumlah Barang bukti yang berhasil diamankan selama kurun waktu januari 2007 sampai dengan Desember 2007 adalah 14 Unit kendaraan roda 4, sepeda motor sebanyak 7 unit, sepeda sebanyak 4 unit, 4 buag Circle, dan 2 unit chaisaw. Hal ini tidak lepas dari strategi keamanan yang diterapkan oleh Ir Lorentius Suhartana, dalam hal pengamanan hutan. Adapaun strategi yang ditempuh antara lain melakukan koordinasi yang baik dan menyeluruh terhadap semua aparat keamanan dan aparat hukum yang ada di kabupaten Ngawi baik itu kehakiman, kejaksaan kepolisian, Polisi Militer maupun TNI, Pembentukan patroli gabungan tiap BKPH yang melibatkan anggota LMDH, Patroli dan detasir untuk anggota PolHutMob KPH Ngawi.

Semua itu dapat terlaksana juga atas dukungan sepenuhnya dari Administratur KPH Ngawi, Ir Adi Pradana, MM, yang merupakan pemegang falsafah jawa, dimana beliau menerapkan 3 pakem jawa yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho (didepan memberi contoh), Ing Madya Mangu Karso (ditengah memberi dukungan), Tut Wuri Handayani (dibelakang memberi semangat), ini semua dapat terlihat dalam keseharian beliau yang disibukkan oleh pekerjaan rutin masih sempat untuk menyisihkan waktu istirahatnya dimalam hari untuk melakukan patroli di kawasan hutan. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Ir Adi Pradana MM ini bukan hanya sekedar patroli belaka, tapi juga menambah motivasi dan meningkatkan jiwa korsa rimbawan diantara karyawan KPH Ngawi dan tidak jarang pula beliau juga menikmati teh ala pos PTM dan ketela rebus ala mandor polter. Hal ini membuat batas antara mandor dengan administratur terjalin tanpa batas, disamping itu pula di pos PTM menjadi sarana untuk menyampaikan keluh kesah dan permasalahan yang ada disemua bidang

L

I

N

T

A

S

K

Cintailah Hutan Sejak Dini Selasa, 8 Januari 2008 lalu, telah dilaksanakan penanaman pohon jati oleh murid-murid SD Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, di kawasan hutan petak 12 D RPH Mantingan BKPH Kebon KPH Mantingan. Administratur KKPH Mantingan Djoko Poernomo mengatakan, bahwa program-program yang bertujuan positif diperkenankan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal itulah Sutarman KRPH Mantingan bekerjasama dengan Kepala Sekolah SD Bulu Suyatmi, dan didampingi staf kegiatan sekolah serta para murid-murid SD Bulu, melaksanakan penanaman pohon di hutan. Hadir pada kesempatan itu anggota Polsek Bulu dan jajaran Perhutani KPH Mantingan.

Sebelum acara penanaman dimulai, murid-murid diberikan pengarahan terlebih dahulu tentang cara menanam yang baik dan benar, disamping itu petugas dari Polsek Bulu juga memberikan pengarahan agar anak-anak tidak merusak hutan/ menggembala hewan di lokasi tanaman muda. Karena kalau tanaman sudah besar dapat mencegah tanah longsor, mencegah bahaya banjir serta menambah sumber air. Selesai pengarahan dilakukan penyerahan bibit jati oleh KRPH Man-

tingan kepada Kepala Sekolah SD Bulu sebagai tanda penanaman dimulai. Pihak SD Bulu merencanakan sekitar 3 bulan lagi akan kembali ke lokasi dengan mengajak para murid untuk melihat hasil tanamannya. Mengingat murid-murid SD Bulu ini kebanyakan rumahnya dengan dekat hutan maka kegiatan ini cukup efektif, sehingga mereka sadar bahwa bila mereka menggembala di hutan artinya itu akan merusakan tanaman muda yang telah mereka tanam. Kegiatan yang sangat positif ini diharapkan dapat dicontoh, dan kedepannya bisa menunjang telaksananya program Perhutani Hijau 2010l. (Bambang Sutedjo/Hms KPH Mantingan).

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

37

KPH Bandung Utara

TAWARKAN POTENSI WISATA Kawasan Hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara mempunyai potensi bisnis yang bisa menjadi tujuan investasi. Dengan luas kawasannya 20.560,36 Ha dimana 79 persennya merupakan hutan lindung, sehingga pendapatan kayu praktis tidak bisa diharapkan. Namun kondisi tersebut tidak membuat jajaran karyawan dan pimpinan KPH Bandung Utara berpangku tangan, masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Menurut Administratur KPH Bandung Utara Lies Bahunta, peluang kerjasama antara pihaknya dan penanam modal masih bisa dilakukan. Potensi yang ditawarkan adalah Wana Wisata dan Jasa lingkungan, Pemanfaatan Sumber Air, Pengkayaan tanaman serta Optimalisasi Asset. Pada pertengahan November lalu KPH Bandung Utara telah melakukan pertemuan Bisnis antara KPH Bandung Utara dengan 100 investor yang berasal dari Bandung, Jakarta dan sekitarnya , yang bertajuk “

38

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Business Gathering, Bisnis Berbasis Lingkungan, Peluang dan Tantangan di Bandung Utara”. KPH Bandung Utara dalam kesempatan tersebut menawarkan beberapa obyek kerjasama kepada investor. Khusus dibidang Wisata para investor bisa turut serta dalam pengembangan antara lain: Pengadaan Sarana dan Prasarana, Bumi Perkemahan, Pengembangan tempat makan, sampai Studio Alam. Kerjasama lainnya yaitu, Pemanfaatan Sumber Air bisa berupa Penyediaan Air Bersih dan Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Adapun Wana Wisata yang ditawarkan antara lain: Curug Cimahi, Curug Puteri Layung, Curug Panganten dan Curug Cijalu. Untuk pengkayaan tanaman kerjasama yang sudah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan antara lain, Hujauan Makanan Ternak

(HMT), Multi Purpose Tree Species (MPTS) jenis kopi, mangga, petai, durian, alpukat, nangka dan lain-lain. Dalam acara tersebut dilakukan penandatangan MoU antara Perum Perhutani KPH Bandung Utara dengan PT. Wanabangun (kerjasama Pemanfaatan Air), CV. Kreasindo (kerjasama Pemasangan Papan Reklame) dan Grafika Rest Area Cikole (Kerjasama pemanfaatan Jasa Lingkungan). Acara yang dihadiri oleh Kepala Unit III Jawa Barat dan Banten Ir. Moh. Komarudin dan Wakanit Ir. Dadang Hendaris,MM beserta Kepala Biro Hukamas Ir. Andrie Suyatman, Kepala Biro Renbang Ir. Lukman Imam Syafei,MM, General Manager Wisata Benih dan Usaha Lain Ir. Teguh Purwanto,MBA, General Manager Industri Kayu dan Non Kayu Drs. H. Moh. Chandra Wijaya, mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan yang diundang, baik investor maupun masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH lingkup KPH Bandung Utara. Lies Bahunta dan jajaran KPH Bandung Utara sudah mempersiapkan konsep Pengembangan Wisata yang berorientasi “Think Global Act Local”, Anda berminat? Hub : Harry (08122195830)

L

Test Calon Peserta Rencana Kursus 2008

Berdasarkan surat Adm/KKPH Semarang No. 227/016.3/Rhs/Sdm/ Smg/I tanggal 18 Desember 2007, tentang panggilan test calon peserta

rencana kursus tahun 2008. di aula kantor Perhutani KPH Semarang belum lama ini dilaksanakan test seleksi calon peserta pendidikan

I

N

T

A

S

K

yang akan diberangkatkan ke Puslatbang Madiun. Adapun tujuan diadakan test tersebut adalah untuk meraking serta mengurutkan peserta yang akan mengikuti pendidikan untuk memperbaiki jenjang karir. Pelaksanaan test meliputi kursus KP I TU diikuti oleh 3 orang, kursus dasar TU diikuti oleh 15 orang, kursus dasar Tehnik Kehutanan diikuti 17 orang, kursus KP I tehnik Kehutanan diikuti 5 orang, kursus KP II Tehnik Kehutanan diikuti 16 orang, Pendidikan Menengah Kehutanan 5 orang. Peserta test tersebut adalah Danru dan anggota Polhutan Semarang Barat, mandor tebang, TU daerah, dan beberapa TU yang ada di kantor KPH Semarang. Dalam sambutan Administartur/ KKPH Semarang Ir. Giri Irwanto mengatakan dalam seleksi ini kita laksanakan secara objektif dan kita memilih peserta kursus yang benar – benar berkualitas sehingga dapat mencetak SDM yang berprestasi. Humas KPH SMG

Ir. Haryono Kusumo Melepas Ir. Teddy Widjaja dkk Di Salatiga Pada 14 Februari 2008, bertempat di lapangan kantor Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan (SDH) Salatiga berlangsung acara Pembinaan karyawan dan pelepasan pejabat yang purna tugas. Hadir dalam acara tersebut segenap karyawan, KSS, wakil Kasi, Kasi lingkup Biro Perencanaan dan SPH Pekalongan, Yogyakarta, Salatiga, Rembang, para purna rimbawan, juga Kepala Unit I Jateng Haryono Kusumo dan Wakil Kepala Unit Bambang Setiabudi, serta paguyuban istri rimbawan. Adapun pejabat yang purna tugas adalah Ir. Teddy Widjaja SV (Karo Ren SDH), Ir. Suprihadi (Karo Industri & Pemasaran), Cornelis

Kermite (GM KBM Industri Non Kayu) dan Sakdun (Kasi Analisa dan Evaluasi Industri). Agus Hermansyah (wakil Karo Ren) selaku perwakilan karyawan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Teddy Widjaja atas dharma baktinya selama mengemban tugas membina, memimpin Biro Ren, dan memohon maaf atas kesalahan yang ada. Agus hermansyah juga mengucapkan selamat menikmati hari yang indah bersama keluarga. Adapun Haryono Kusumo mengatakan bahwa kita karyawan Perhutani harus dapat meningkatkan kinerjanya selaras dengan job masing-masing, penuh semangat, proporsional, aktif, kreatif, agar Perhutani

tetap eksis dan tercapainya program Perhutani Hijau 2010. Selanjutnya kepada yang purna tugas Haryono Kusumo juga menyampaikan terima kasih atas sumbang saran baik teknik maupun non teknik. Sedangkan Teddy Widjaja yang mewakili para purna tugas menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, mohon maaf dan mohon undur diri, dan mudah-mudahan Perhutani kedepan tambah hijau royo-royo. (Sujatno/Hms Biro Ren).

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

39

KPH Pati

Sertijab di KPH Pati

Bertempat di ruang serbaguna kantor KPH Pati, Administratur Perum Perhutani KPH Pati Ir. Mulyono, MBA,MM, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat yang baru promosi dan mutasi. Pajabat yang diambil sumpah jabatan adalah

Sumardjono mandor keamanan KPH Sukolilo menggantikan KRPH Bategede BKPH Muria Patiayam. Kuswanto yang semula KRPH Bategede menggantikan Rahmat Wijaya, Asep Aris Alya, S.Hut dari SPH II Yogyakarta menggantikan Jasmani asper

Tidak ada Alih Fungsi Hutan dalam PHBM Dalam pengembangan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan hutan, tidak ada alih fungsi. Tanaman pokok di kawasan hutan tetap tanaman kehutanan. Termasuk dalam pengembangan agrobisnis tebu dalam kawasan hutan, tidak ada istilah tebunisasi, semua dalam kerangka PHBM, fungsi dan manfaat hutan tetap terjaga. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen Wakidi dalam dialog pembahasan PHBM di kantor Asper/KBKPH Tangen pada 12 Februari lalu. Acara yang dipandu oleh Nur Budi Susatyo, Asper/KBKPH Tangen tersebut diikuti 4 orang camat, kepala desa se-eks Kawedanan Tangen serta segenap KRPH wilayah BKPH Tangen.

40

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Klumobangsri yang sudah purna tugas, Andi Nurdiyanto,SE menggantikan Amin Priono yang di mutasi ke KPH Banyumas Barat. Dalam sambutannya Administratur/KKPH Pati Ir. Mulyono, MBA, MM, mengharapkan agar para pejabat yang dilantik mampu melaksanakan prinsip prinsip Good Coorporate Governance secara konsisten dalam melaksanakan tugas. Serta harus pula menguasai ilmu AKI: A berarti atlas, aturan dan akhlak; K berarti komunikasi, koordinasi, kebersamaan dan kolaborasi; I berarti Informasi, intelijen, intuisi, inovasi, implementasi dan iman. (Sulewi/ Hms KPH Pati)

“Saat ini Bupati Sragen sudah membuat surat kepada segenap Camat dan Kepala Desa untuk menanam tanaman turus jalan dengan jenis jati dan gmelina. Penanaman agar dilakukan tepat waktu, dan teknis penanaman juga harus dilakukan dengan baik,” kata Wakidi. Kegiatan dalam PHBM, lanjutnya, harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan yang sudah habis masa perjanjiannya agar dievaluasi serta dipikirkan pemanfaatan lahan selanjutnya. Perjanjian kerjasama yang baru perlu ada revisi dengan memuat klausul-klausul yang menegaskan hak dan kewajiban masingmasing pihak agar tanaman hutan bisa tumbuh dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sragen dalam tahun 2008 akan membantu bibit tanaman porang dan buah-

buahan untuk ditanam di kawasan hutan. Adapun pola tanamnya akan diserahkan kepada Perhutani. Asper Tangen, Nur Budi Susatyo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa luas kerjasama agrobisnis tebu di kawasan hutan secara gradual akan dikurangi setiap tahun sesuai dengan masa tanam tebu. Pada tahun 2009 kerjasama agrobisnis tebu sudah selesai dan akan dilakukan penataan ulang pemanfaatan lahan selain tebu. “Pada saat ini sudah dipikirkan pengganti agrobisnis tebu dan sudah mulai dilakukan penanaman umbi porang, garut dan jarak pagar,” katanya. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pembagian sharing kontribusi kerjasama PHBM oleh Kadishutbun kepada kepala desa dan camat yang kontribusi tebu tahun 2007 telah lunas. (Gatot/Staf PHBM Perhutani Tangen, Sragen).

L

LMDH TERIMA PKBL Bertempat di ruang rapat kantor KPH Kedu Selatan pada tgl.19 Desember 2007, Administratur/KKPH Kedu Selatan, yang diwakili Wakil Adm/KSKPH Budi Santoso menyerahkan dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tahun 2007 kepada 11 Mitra Binaan dengan total pinjaman sebesar Rp.91.000.000,diperuntukan bagi LMDH, Koperasi dan Kelompok Tani Ternak dalam

wilayah kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo dan Banjarnegara. Dalam sambutannya Wakil Adm/ KSKPH bahwa dana PKBL merupakan kredit dengan bunga lunak 6% per tahun, dana tersebut berasal dari penyisihan keuntungan perusahaan setiap tahunnya sebesar 5% dan diprioritaskan bagi masyarakat desa sekitar hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Dibangun, Sekretariat LMDH Sedyo Rahayu Acara peletakan batu pertama pembangunan sekretariat LMDH di desa Sedayu, Kec. Loano, Kab. Purworejo didahului ucapan selamat datang oleh Ketua LMDH Sedyo Rahayu Drs. Khosim yang juga kepala desa Sedayu, Kec. Loano, Kab. Purworejo. Pada sambutannya, Khosim mengemukakan bahwa LMDH Sedyo Rahayu mulai tahun 2006 melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Perhutani dalam hal kontrak angkutan getah dan angkutan kayu tebangan, persemaian, dan semua itu modalnya dari PKBL, dan waktu itu LMDH Sedyo Rahayu juga mendapat bantuan bibit kapulogo dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah yang kemudian ditanam dibawah tegakan di lahan hutan Perhutani. Dengan

demikian pendapatan masyarakat desa Sedayu umumnya meningkat yang pada akhirnya berpengaruh pula pada income per kapita dan daya beli masyarakat juga membaik. Sedangkan Administratur/KKPH Kedu Selatan Ir. Dwi Witjahjono, MBA, mengatakan bahwa pembangunan sekretariat LMDH merupakan yang pertama kali dibangun di wilayah Perum Perhutani Unit I Jateng atas inisiatif LMDH itu sendiri. Karena kegiatan LMDH tidak hanya pada pengelolaan hutan saja tetapi sudah mengarah pada peningkatan SDM, yaitu dengan pemberantasan buta aksara yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digerakkan dengan ikon PHBM plus.

I

N

T

A

S

K

(LMDH) yang ada dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH Kedu Selatan. Perum Perhutani KPH Kedu Selatan telah menyerahkan dana PKBL ini sejak tahun 1992 dan sampai dengan akhir tahun 2007 telah terealisasi sebesar 1,4 milyar, dengan mitra binaan yang tersebar di 5 wilayah kabupaten yaitu kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara dan Banyumas. (Rini.S/Hms KPH Kedu Slt).

Bupati Purworejo Kelik Sumahadi, menilai bahwa dengan adanya pemanasan global, maka upaya yang dilakukan Perhutani juga harus kita dukung bersama-sama, artinya tanggung jawab tentang kelestarian hutan adalah tanggungjawab bersama. Iklim yang kondusif dan kerjasama yang harmonis antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan dalam bentuk kerjasama yang sudah di akta notariskan maka tanggungjawab pun harus dipikul bersama, dan sharing pekerjaan maupun hasilnya juga dipikul bersama. Sebelum melaksanakan peletakan batu pertama bupati Purworejo melakukan potong tumpeng yang disaksikan oleh Administratur/KKPH Kedu Selatan Ir. Dwi Witjahjono, MBA dan Muspida kabupaten Purworejo serta undangan lainnya. (Sby-PHBM-Kds)

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

41

SOSIALISASI PENYELAMATAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DI KPH MADIUN Untuk menyukseskan Gerakan Indonesia Menanam dan Pengelolaan Hutan Lestari, KPH Madiun melalui Satuan Karya (Saka) Wanabakti Kwartir Cabang (Kwarcab) Ponorogo mengadakan Sosialisasi Penyelamatan dan Pemanfaatan Hutan, Tanah dan Air untuk tingkat Pramuka Penggalang seKecamatan Sampung. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 1920 Januari 2008 di SMPN 1 Sampung, Ponorogo. Gerakan Indonesia Menanam merupakan salah satu program pemerintah yang merangkul dan mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut aktif melakukan kegiatan penghijauan dengan cara menanaman pohon. Selama ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan hanya melibatkan masyarakat dewasa. Padahal, yang paling penting adalah melakukan sosialisasi mulai dari tingkat anak-anak. Memang, anakanak sering dianggap tidak mengetahui apapun tentang penghijauan tetapi mereka yang akan meneruskan tongkat estafet kehidupan dalam masyarakat. Banyak kegiatan yang diarahkan kepada anak-anak seperti Kecil Menanam Dewasa Memanen.

42

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Tetapi, pada kenyataannya kurang dapat dilaksanakan. Kurangnya personel dari masing-masing instansi dan belum masuknya program penghijauan sebagai kurikulum muatan lokal yang menyebabkan sosialisasi kurang menyentuh sampai ke anakanak. Selain bertujuan melakukan sosialisasi penyelamatan dan pemanfaatan hutan, tanah dan air, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan rasa cinta lingkungan sejak dini kepada anak-anak sekolah dasar dan mengenalkan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Saka Wanabakti. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya pemberian materi penyuluhan melulu

melainkan diracik dengan kegiatan yang menarik sesuai dengan umur anak-anak sehingga kegiatan ini tidak dirasa membosankan tetapi membuat anak-anak bersemangat untuk melakukannya. Acara ini diikuti oleh 96 peserta dan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok Bina, Tata, Guna dan Reksa yang tiap-tiap kelompok terdiri dari 24 orang. Pada hari pertama, peserta melaksanakan kegiatan ourbond. Kemudian, pada hari kedua, peserta melaksanakan inti kegiatan yaitu penyelamatan dan pemanfaatan hutan, tanah dan air. Selain itu, peserta juga melakukan perjalanan wisata ke situs Gua Lowo. Acara ini tidak menganggu aktivitas peserta dalam belajar tetapi mengajak peserta mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan kegiatan yaitu menyelamatkan dan memanfaatkan hutan, tanah dan air serta mencintai alam beserta isinya dan mengerti cara menanam sejak dini. (/Aprilia Puspita Sari – Aristus)

L

I

N

T

A

S

K

BANJIR MENGGENANGI PERSEMAIAN PUSLITBANG PERHUTANI Banjir kali ini jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Daerah yang tergenang luas. Di beberapa tempat bahkan menelan pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Sungai Bengawan Solo yang selama ini adem ayem, memuntahkan airnya ke segenap penjuru yang dilaluinya. Lagunya tak lagi terdengar indah tetapi menyesakkan dada. Banjir kali ini bukan hanya menyisakan penderitaan yang dirasakan oleh manusia namun juga dirasakan oleh hewan dan tumbuhan. Selama 3 hari pada tanggal 27 sd 30 Desember 2007 persemaian Puslitbang Perhutani digenangi air. Air dari luapan sungai Bengawan Solo itu mulai masuk pukul 11.15 WIB. Air naik semakin tinggi, sore hari di lokasi pembuatan stek pucuk, bedeng induksi akar dan bedeng aklimatisasi, air telah mencapai ketinggian 130 cm. Praktis lokasi persemaian yang letaknya agak rendah dibanding bangunan lain di Puslitbang terendam paling parah. Di lokasi persemaian jangankan bibit, atap persemaianpun sebagian terendam

air. Banjir juga membuat akses jalan menuju Puslitbang terputus dan aliran listrik mati. Setelah 3 hari, air perlahan-lahan mulai menyusut. Keadaan di Puslitbang terutama di persemaian sungguh menyedihkan. Lantai kantor kotor berlumpur. Sampah daun-daun berserakan dimana-mana. Bibit-bibit banyak yang mati, hanyut dan busuk. Kantong polybag yang sudah terisi media tanam hanyut. Media tanam seperti pasir, pupuk kandang maupun top soil juga tersapu bersih. Yadi Suryadi Asper KB Bibit menceritakan, setelah diperiksa, ditemukan 441.557 plc bibit yang mati terendam, hanyut, busuk dan mengering di lokasi bedeng induksi akar dan bedeng aklimatisasi. 55.000 polybag yang telah diisi media hanyut terbawa arus. 14 m3 media tanam yang telah dicampur rata terbawa air, sedianya akan digunakan untuk

mengisi 35.000 polybag. Ikut hanyut pula pasir sebanyak 18 m3. Karyawan Puslitbang harus kerja ekstra keras, selain menyelamatkan harta benda dan keluarga juga harus membersihkan kantor, menyelamatkan bibit dan menginventarisir kerugian. Untuk mencukupi kekurangan bibit, Puslitbang menanam kembali bibit di persemaian. Sebanyak 187.299 plc yang akan ditanam di lokasi perhutanan klon ditargetkan siap tanam sd akhir Maret 2008. Sedangkan untuk Kebun Pangkas karena tata waktunya sd Desember 2008 maka penyediaan bibitnya dapat dilakukan setelah itu, demikian disampaikan Sutijasno Kasi Pengembangan Hasil Penelitian. Perubahan tata guna lahan telah menyumbang andil besar terjadinya banjir besar akhir-akhir ini. Lahan yang semula untuk daerah resapan air kemudian berubah fungsi. Daerah rawa, pinggiran sungai, sepanjang hutan bakau sudah menjadi daerah pemukiman, pertokoan, kawasan wisata, dll. Alur sungai semakin sempit, selain disesaki pemukiman, di sepanjang aliran dijadikan sawah atau tambak yang pada saat hujan menghambat aliran air, belum lagi kebiasaan membuang sampah di sungai. Banjir adalah peringatan kepada manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Sudah saatnya pencuri kayu/penadah/penjual/pemakai kayu curian dan atau pihak-pihak yang merongrong/merusak/menduduki lahan hutan, sadar bahwa kerusakan lingkungan akan berakibat bagi semua orang dan upaya Perhutani untuk menghijaukan hutan seharusnya mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat (Yopita).

Lokasi persemaian yang terkena banjir

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

43

Wisata

Wisata

HUTAN KOTA KOLEKSI KPH RANDUBLATUNG

WUJUD KEPEDULIAN YANG TERABAIKAN Hutan Kota Koleksi KPH Randublatung mulai dibuat sejak tahun 2003 dengan tujuan awal sebagai tempat koleksi semua jenis flora disamping juga untuk tempat wisata. Hutan Kota ini merupakan wujud kepedulian KPH Randublatung untuk berperan serta mengurangi efek pemanasan global yang terjadi pada saat ini. Pemilihan lokasi Hutan Kota ini sangat strategis, hanya berjarak kurang lebih 2 kilometer dari kota Randublatung. Tepatnya berada di RPH Jatikusumo, BKPH Kedung Jambu, KPH Randublatung. Jika ditempuh dengan kendaraan bermotor hanya membutuhkan waktu 5 menit dari kota Randublatung untuk tiba di lokasi. Awalnya Hutan Kota direncanakan dibangun di KPH Mantingan. Karena tidak ditemukan lokasi yang cocok, akhirnya lokasinya dipindahkan ke KPH Randublatung.

44

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

Luas total Hutan Koleksi adalah 36,4 hektar dan terdiri dari beberapa blok. Ada blok pohon berbatang unik, pohon berbunga indah, bambu-bambuan, pohon langka, dan buah-buahan. Selain itu, Hutan Kota mempunyai tempat penangkaran rusa. Saat ini ada 6 ekor rusa totol di Hutan Kota. “Ada rencana penangkaran rusa ke depannya. Tetapi, berdasarkan pengalaman, kalau tidak pintar mengelolanya maka biaya operasional penangkaran rusa bisa lebih besar daripada pemasukan-

nya,” jelas Rukman Supriatna, Wakil Administratur KPH Randublatung. Memang, profit dari sisi penangkaran rusa kurang menguntungkan tetapi jika dilihat dari sisi untuk menarik perhatian pengunjung, penangkaran rusa bisa menjanjikan. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan rusa seperti memberikan makan dan nantinya akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi mereka. Pada Hutan Kota Koleksi juga

terdapat lokasi perkemahan bernama Bumi Perkemahan Wana Amarta dengan luas 12 hektar yang dilengkapi dengan bangunan joglo untuk acara yang bersifat insidentil. Bumi perkemahan ini juga sering disewa untuk umum seperti digunakan untuk acara kebaktian kegiatan keagamaan tiap hari Sabtu dan Minggu. Bumi perkemahan ini terakhir dipakai untuk acara Saka Wanabakti pada tahun 2005. Sayangnya, sarana prasarana yang ada banyak yang rusak. Tidak hanya di bumi perkemahan, di blok lainnya juga kurang terawat. Kabelkabel listrik banyak yang hilang, tidak ada papan informasi nama blok dan nama pohon serta jalan-jalan masih berlumpur dan terjal di dalam Hutan Kota. Maklum saja, tahun ini tidak ada anggaran untuk perbaikan sarana prasarana di Hutan Kota karena masih dianggap sebagai sesuatu yang belum menghasilkan. Anggaran untuk hutan kota terakhir diberikan pada tahun 2006. KBM Wisata Unit I pernah datang ke lokasi untuk melakukan survey tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. “KBM dan KPH harusnya duduk bersama untuk membuat suatu program terpadu untuk mengembangkan Hutan Kota,” ujar Rukman. KPH Randublatung

sendiri mengharapkan agar KBM ikut terlibat dalam mengembangkan sesuatu yang dianggap belum menghasilkan menjadi sesuatu yang nantinya menghasilkan. Tiap hari Sabtu dan Minggu

banyak pengunjung yang datang ke Hutan Kota. Jumlahnya pun sekitar 100 orang lebih. Berarti ada potensi sumber pemasukan dari hutan kota. Namun menurut Rukman belum saatnya di hutan kota dikenai penarikan tiket pengunjung. Alternatifnya adalah pengunjung dapat dikenai uang ketertiban dengan melibatkan LMDH. Pemasukan ini nantinya dapat digunakan untuk perbaikan sarana prasarana di Hutan Kota seperti perbaikan jalan. Melihat potensi tersebut, tentunya KPH Randublatung terus berupaya untuk mengadakan perbaikan serta perawatan Hutan Kota. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Hutan Kota sudah menjadi brand image Perhutani bagi masyarakat Randublatung dan sekitarnya. Sebagai wahana rekreasi keluarga dan pendidikan serta tempat penuangan kreasi seni, Hutan Kota Koleksi memang layak diperhitungkan keberadaannya. (Aristus)

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

45

Wisata

Wisata

Tahun 2008 pemerintah telah mencanangkan sebagai tahun kunjungan wisata Indonesia atau Visit Indonesia Year 2008 sekaligus bertepatan dengan peringatan 100 tahun hari lahirnya Kebangkitan Nasional. Artinya, tahun 2008 juga merupakan suatu momentum emas bagi kebangkitan sektor pariwisata nasional.

Menangkap Peluang Pasar Pariwisata di Tahun 2008 Oleh Ir. Aulia Hasanusi,Msi Menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Watjik, ada empat agenda besar di tahun 2008, yaitu Visit Indonsia Year, Konferensi Kebudayaan Dunia (World Cullture Forum), Gelombang Ekonomi Keempat (Ekonomi Kreatif) yang berbasis pada Kebudayaan, serta mendaftarkan karya budaya bangsa agar tidak diakui oleh negara luar. Jika kita tidak mau tertinggal, maka momentum tersebut harus kita tangkap untuk kemajuan pembangunan wisata Perum Perhutani yang berbasis pada pemanfaatan jasa lingkungan (ecotourism) dan kekayaan ragam budaya (community based tourism) serta ide–ide kreatif.

Potensi Wisata Perum Perhutani

Melihat potensi pariwisata di Perum Perhutani, berdasarkan jenis objek wisata dapat dikategorikan sebagai Wana Wisata (WW), Pantai Wisata (PW), Wisata Hutan (WH), Taman Wisata Alam (TWA) , BP, LHI dan SW, serta Loco Tour. Jumlah objek wisata pada tahun 2007 yang dikelola resmi oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Wisata, Benih dan Usaha Lain (WBU) adalah sejumlah 92 objek wisata yang tersebar di Unit I Jawa Tengah 28 objek, Unit II Jawa Timur 25 objek dan 38 objek di Unit III Jawa Barat & Banten. Objek wi-

46

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

sata tersebut belum termasuk yang masih masih dalam pengelolaan KPH. Jadi diperkirakan lebih dari 100 objek wisata yang dimiliki oleh Perum Perhutani di P. Jawa dan Madura. Sedangkan yang dikelola oleh anak perusahaan PT. Perhutani Alam Wisata (Palawi) ada 2 buah. Tabel 1. berikut adalah realisasi pencapaian pendapatan bidang wisata tahun 2007 yang dikelola oleh KBM. D a l a m ko n t e k s ko n t r i b u s i pendapatan, KBM WBU Unit III mempunyai objek wisata dan kunjungan wisatawan yang paling banyak dan juga menghasilkan pendapatan yang paling tingi dibandingkan dengan Unit I dan II. Namun objek- objek wisata yang dikelola oleh KBM masih terdapat objek wisata yang disubsidi oleh objek wisata lain yang menguntungkan dalam hal pembiayaan atau dengan kata lain belum menghasilkan keuntungan finansial. Rencana pendapatan sektor wisata pada tahun 2008 adalah sebesar

hanya untuk mempertahankan ekosistem wilayah (intangible advantage) namun juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berarti (income benefit).

Potensi Pasar Pariwisata Perum Perhutani

Dalam konteks pariwisata nasional, kunjungan wisatawan domestik

pada seluruh objek wisata di tanah air pada tahun 2007 mencapai 116 juta orang , dan sekitar 220 juta orang yang melakukan perjalanan wisata (Statistik Wisata, Departemen Kebudayaan & Pariwisata RI, 2007). Jika kita mengacu pada angka tersebut,

mancanegara. Dari tabel 2 berikut ini dapat kita lihat bahwa total pengeluaran yang dibelanjakan wisatawan domestik pada tahun 2007 adalah sebesar 79,85 Trilyun. Sebuah angka yang fantastis! Jika kita boleh berandai – andai dan bila diasumsikan bahwa jumlah kunjungan wisatawan domestik

berkorelasi positif pada total pengeluaran, maka 2 % dari total pengeluaran yang dibelanjakan wisatawan domestik pada objek wisata Perum Perhutani dalam tahun 2007 adalah sebesar lebih kurang Rp. 1,5 Trilyun

Menjaring Turis mancanegara

Jika kita memperhatikan perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia tahun 2007, menurut hitungan terakhir diperkirakan mencapai 5,5 juta orang , merupakan rekor nasional tertinggi dalam sepuluh tahun tarakhir ini. Prestasi tertinggi sebelumnya pernah dicapai tahun 2004 sebesar 5,3 juta wisman dengan perolehan devisa lebih kurang US $ 5 Milyar.

Rp. 13,5 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2007, maka rencana pendapatan pada tahun 2008 terdapat peningkatan sebesar 5 %. Jika dibandingkan dengan pendapatan total Perum Perhutani pada tahun 2007 sebesar Rp. 2,3 Trilyun, kontribusi sektor wisata seluruh KBM hanya sebesar 0,5% dari total pendapatan. Nampak sungguh kecil jika dibandingkan dengan potensi wisata yang kita miliki, tetapi itulah realitanya bahwa sekecil apapun pendapatan yang diperoleh, sektor wisata masih mempunyai prospek pengembangan kedepan , tidak

maka objek wisata Perhutani pada tahun 2007 telah dikunjngi hampir 2 % dari total wisatawan domestik. Dari potensi pangsa pasar, P. Jawa adalah pangsa terbesar bagi pariwisata Perum Perutani karena lebih dari 60 % penduduk Indonesia berdomisili di pulau ini atau lebih dari 150 juta orang. Sehingga pertanyaan yang timbul apakah kita sudah puas dengan angka pencapaian kunjungan wisata domestik sebesar 2 % tesebut? Itupun kalau kita hanya berbicara pangsa pasar di P. Jawa, belum lagi kita mengusik pangsa pasar luar Jawa ataupun turis

Kunjungan 5,5 juta wisman tahun 2007 tersebut cukup tinggi karena pada tahun sebelumnya (tahun 2006) sebesar 4,8 juta orang. Membaiknya pertumbuhan wisman pada

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

47

Wisata

Wisata

tahun ini semakin mendorong kita lebih optimistis dalam meraih target kunjungan wisman tahun 2008 yang ditargetkan sebesar 7 juta wisman. Penetapan target 7 juta wisman tahun 2008 itu setelah memperhitungkan berbagai situasi terutama tingginya persepsi wisman terha dap pariwisata Indonesia belakangan ini yang dibuktikan dengan banyaknya event internasional yang diadakan di Indonesia seperti belum lama ini seperti Asean Tourism Invesment Forum, PATA Travel Mart dan Konferensi Internasional Perubahaan Iklim Global (UNFCCC) di Bali, yang dipastikan memberi dampak cukup signifikan terhadap upaya pencapaian target kunjungan tersebut. Peluang Perum Perhutani untuk menjaring wisman untuk berkunjung ke objek pariwisata di P. Jawa tentunya sangat terbuka luas. Hal ini sangat tergantung sekali pada bagaimana kita mempersiapkan objek wisata yang kita punyai dapat menjadi pili-

48

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

han destinasi para wisman tersebut. Dan yang juga penting adalah mempersiapkan diri kita menjadi pelaku industri pariwisata dan menjalin hubungan kerja yang luas (networking) dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Apalagi ecotourism yang berbasis budaya setempat (community based tourism) semakin menjadi trend wisata bagi wisman. Secara garis besar pengembangan pariwisata Perum Perhutani tidak lepas dari berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Program pemasaran pada prinsipnya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan customer loyality dan melakukan penetrasi pasar baru serta mengintegrasikan promosi produk antar stakeholders. Program pengembangan destinasi dapat terdiri dari diversifikasi daya tarik wisata, mengembangan pariwisata berbasis ekologi dan masyarakat, meningkatkan kondisi daya tarik

wisata dan mengembangkan sarana & prasarana pariwisata. Program pengembangan kemitraan sangat penting bagi keberhasilan pariwisata Perum Perhutani, karena terkait dengan koordinasi antar stakeholders, peningkatan kompetensi usaha pariwisata, standar usaha dan peningkatan kompetensi sumber daya manusi (SDM). Sebagai BUMN, program yang juga penting dalam meningkatkan daya saing pariwisata Perum Perhutani adalah meningkatkan kulitas pelayanan publik , transparansi dan akuntabilitas aparatur dalam kerangka Good Cooperate Governance (GCG).

EKONOMI

Budidaya

Rosela

(Hibiscus Sabdariffa Linn)

Disela-sela kesibukan pekerjaannya sebagai Asper BKPH Tumpuk, KPH Purwodadi, Pandoyo memperkenalkan kepada masyarakat sekitar hutan dan juga beserta staf jajarannya untuk lebih memanfaatkan hutan dan pekarangannya untuk ditanami rosella.

Hal ini disebabkan jenis rosella belum banyak dikenal padahal jenis tanaman ini mempunyai prospek yang sangat bagus. Manfaat rosella antara lain: • Anti hipertensi, anti kejang, mengatasi gangguan kencing dan pencernaan dan dapat meningkatkan stamina. • Dapat dibuat aneka minuman segar (sirup, pudding, dll). • Biji bisa dibuat kopi • Bisa dibuat rujak • Tali sebagai pengganti rami • Sebagai pot bunga Rosela bisa ditanam dengan biji langsung atau dengan polybag. Keistimewaa rosella adalah dapat tumbuh pada lokasi yang kurang subur dan ini sudah dicoba pada petak 126 dan 125 pada tanaman mindi tahun 2006 dengan sistem tumpangsari. RPH Anggil-anggil BKPH Tumpuk masuk wilayah pangkuan LMDH Wanatirta desa Karangasem kecamatan Wirosari seluas 3 ha. Rpsela juga dikembangkan di pekarangan rumah dinas Asper. Rosela dapat tumbuh baik apabila mendapatkan sinar matahari yang cukup serta drainase yang baik, : l e b i h bagus dibuat seperti guludan, pada bulan ke 4-5 sudah dapat dipanen. Penanaman yang baik adalah bulan Pebruari dengan harapan pada bulan April s/d Juni sudah bisa dipanen, dalam satu bulan dapat 2x panen dengan maksimal 4 bulan sehingga panen miimal 8x dengan rata-rata 8 ton basah, dan 4 kwintal kering per tahun. Prakiraan pengeluaran dan pendapatan budidaya rosela dalam 1 ha/tahun jarak 1x1 m adalah sebagai berikut :

• Pengolahan tanah 100 Hok @ 25000 R p . 2.500.000 • Pemeliharaan 20 Hok @ 25000 Rp. 500.000 • Pupuk kandang 10 ton @ 150/kg Rp. 1.500.000 • Panen dan angkut 120 Hok @ 25000 Rp. 3.000.000 • Pembelian biji 1 kg Rp. 250.000 • Jumlah pengeluaran Rp. 7.750.000

B. Pendapatan

• Produksi basah (Pb) 1000 kg/panen x 2x panen x Rp. 2000/kg x 4 bulan/th Jumlah produksi basah

Rp.16.000.000 Rp.16.000.000

• Produksi kering (Pk) 400kg/ha x Rp.40.000 (20 kg : 1 kg)

Rp.16.000.000

• Biji 10 kg x 250.000 (40kg:1kg biji)

Rp. 2.500.000

Jadi keuntungan yang diperoleh pada panen basah A-Pb = Rp. 8.250.000. Panen kering A-Pk = Rp.10.750.000. Jadi kesimpulannya adalah : 1. Budidaya rosela sangat mudah 2. Sangat bermanfaat dalam segala hal 3. Dalam skala besar mempunyai prospek usaha yang sangat bagus. Dengan tulisan singkat ini diharapkan rosela lebih dikenal. Paling tidak sebagai informasi, baik untuk kepentingan pribadi atau yang berjiwa bisnis. Begitu seperti dikatakan Asper/BKPH Tumpuk. Selamat mencoba. (Sugiyono/Hms Purwodadi).

A. Pengeluaran Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

49

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

Para peneliti dipusltbang sedang mengamati benih pinus

PENELITIAN BIOTEK PUSLITBANG BERALIH KE PINUS Genetika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sifat-sifat makhluk hidup diwariskan dari induk kepada keturunannya. Sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan itu dapat direkayasa sehingga menghasilkan suatu individu baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Selama ini basis penelitian yang dilakukan di Puslitbang adalah penelitian jati (teak center). Tetapi, sejak tahun 2006 trend teak center di Puslitbang telah bergeser karena dilakukan juga penelitian selain jati. Saat ini tengah dilakukan penelitian pinus bocor getah dan pinus yang tahan penyakit. Penelitian pinus bocor getah dilakukan mengggunakan teknologi genetika molekuler pinus. Saat ini, Tim Biotek Puslitbang mencoba meneliti gen spesifik yang dimiliki pohon-pohon pinus dengan keung-

50

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

gulan tersebut. Inti tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas. Mencari gen pohon pinus dengan tingkat produktivitas yang tinggi kemudian dimuliakan. Langkah pertama adalah mencari pohon pinus dengan tingkat produktivitas getah yang tinggi (pinus bocor getah). Pohon pinus tersebut dapat dilacak bagaimana gennya. Bagian dari pinus yang digunakan sebagai bahan penelitian DNA adalah daun mudanya karena lebih mudah untuk diekstrak DNA-nya. Setelah diekstrak kemudian dianalisa DNA-nya

di laboratorium analisa yang terdapat di Puslitbang. Selanjutnya dihitung konsentrasinya dan dilakukan running, nanti akan terlihat genetic marker-nya (penanda genetik). Dari genetic marker tersebut dapat terlihat karakteristik gen pohon-pohon pinus yang unggul. Genetic marker ini sangat berguna untuk pembuatan peta genetika dan identifikasi gen yang secara langsung berpengaruh terhadap fenotipe (karakteristik yang nampak) dan sifat-sifat penting lainnya. Selain itu di Puslitbang juga melakukan penelitian pinus yang tahan penyakit. Penelitian ini bekerja sama dengan IPB. Penelitian pinus yang tahan penyakit dengan melihat materi DNA dan ekspresi gennya. Ekspresi gen ini dapat terlihat dari analisa terpenoid. Salah satu bentuk ekspresi gen adalah jika pohon

diserang oleh hama maka akan mengeluarkan suatu reaksi tertentu yang khas. Ekspresi gen ini yang nantinya akan diukur atau dilihat. Ekspresi gen pohon yang resisten dan yang tidak resisten dapat dilihat perbedaannya. Dari tegakan yang ada, terlihat mana pinus yang resisten dan mana yang tidak. Setelah itu akan dilakukan seleksi mana saja pohon-pohon pinus yang unggul dan mana yang tidak unggul. Kemudian dilakukan penyilangan antar pohon pinus. Hasil penyilangan kemudian ditanam. Pada umur tertentu dilakukan pengecekan lagi apakah gen yang unggul tersebut ikut diturunkan atau tidak. Jika dapat diturunkan, maka dapat dimuliakan untuk menjadi

sumber benih. Jika tidak diturunkan maka dicari solusi penyilangan lagi. Bioteknologi merupakan pelengkap dari cara konvensional. Bioteknologi merupakan modifikasi genetik yang menawarkan peningkatan kualitas tanaman. Walau begitu masih terdapat kendala untuk menerapkan bioteknologi. Kendala terbesar saat ini adalah Puslitbang kekurangan tenaga ahli di bidang bioteknologi. Selain itu, penggunaan teknologi tidaklah gampang. Diperlukan waktu try and error yang lama bahkan sampai satu tahun atau lebih. Untuk itu dapat digabung antara pola konvensional dengan modern. Pohon yang unggul ditanam secara vegetatif kemudian diperbanyak dengan kultur jaringan.

Pemuliaan pohon merupakan metode yang merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selama ini banyak masalah berat yang harus dihadapi manusia seperti lokasi pohon yang sulit dijangkau, riap pohon yang lambat dan bentuk pohon yang tidak bagus. Dengan memanfaatkan hasil penelitian genetika ini maka pemuliaan pohon dapat memainkan peran yang penting ke depan untuk meningkatkan produktivitas hutan. (/Yopitasari – Aristus)

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008

51

52

Edisi 22/ Th. 3 / Februari 2008