Dokumen Pengadaan.pdf

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi - Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi Ver 1.1

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA ACEH

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 03/DOK/Pokja –LXVII/V/2018 Tanggal : 25 Mei 2018

untuk Pengadaan Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh

POKJA KONSTRUKSI- LXVII BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH ACEH Tahun Anggaran 2018

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

1

BAB I. UMUM A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. B.

Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: Pekerjaan Konstruksi

: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;

HPS

: Harga Perkiraan Sendiri;

HEA

: Harga Evaluasi Akhir;

Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)

: kerja sama usaha antar penyedia yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

LDP

: Lembar Data Pemilihan;

LDK

: Lembar Data Kualifikasi;

Pokja ULP

: Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

KPA

: KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK);

KPA/PPK

: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

SPPBJ

: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

2

SPMK

: Surat Perintah Mulai Kerja;

TKDN

: Tingkat Komponen Dalam Negeri;

PHO

: Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand

Over; FHO

: Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over;

Masa

LPSE

: Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

Aplikasi SPSE

: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE;

Form Isian : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk Elektronik grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi; Form Isian : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang Elektronik Data digunakan penyedia barang/jasa untuk Kualifikasi menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi; E-Lelang

: Proses pelelangan umum/terbatas/sederhana/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya. Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”.

C. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. D. Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan. E.

Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Langsung pascakualifikasi melalui Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

dengan

3

BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

4

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan

1.1

Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2

Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

3.1

Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/ koperasi), kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.

3.2

Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/ KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.

3.3

Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4.1

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan,

[Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung]

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

pendanaan

5

dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

4.2

Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

4.3

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.

5.1

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama; b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

6

BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan; e. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. 5.3

Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan 6.1 Produksi Dalam Negeri

Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.

6.2

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

7

yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. 6.3

Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal: a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

6.4

[Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga, untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri.]

7. Satu Penawaran Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai Tiap Peserta anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. B.

DOKUMEN PENGADAAN

8.

Dokumen Pengadaan

9. Isi Dokumen Pengadaan

adalah Dokumen yang ditetapkan oleh POKJA ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

9.1

Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

9.2

Dokumen Pemilihan terdiri dari: a. Umum; b. Pengumuman; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

8

g. [Daftar

Kuantitas dipersyaratkan)];

dan

harga

(apabila

h. Tata Cara Evaluasi Penawaran; i. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File; 2) Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (file 1; 3) [surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)]; 4) Dokumen Penawaran Teknis; 5) [Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga)]. j. Bentuk Dokumen Lain: 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 3) Jaminan Pelaksanaan; 4) [Jaminan Uang Muka (apabila dipersyaratkan)]; 5) [Jaminan Pemeliharaan (apabila dipersyaratkan)]. 9.3

Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Isian Data Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

9.4

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

10. Bahasa Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

11. Pemberian Penjelasan

11.1

Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.

11.2

Ketidak ikut sertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

9

12. Perubahan Dokumen Pengadaan

11.3

Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.

11.4

Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggun oleh peserta.

11.5

Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.

11.6

Apabila diperlukan Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.

11.7

Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, perserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

11.8

Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).

11.9

Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

11.10

Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

12.1

Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

12.2

Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan KPA/PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

10

13. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

12.3

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

12.4

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.

12.5

Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

12.6

Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (upload) file adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

12.7

Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 14. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

14.1

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

14.2

Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

11

15. Bahasa Penawaran

16. Dokumen Penawaran

15.1

peserta. Semua Dokumen Penawaran menggunakan Bahasa Indonesia.

harus

15.2

Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

15.3

Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

16.1

Dokumen Penawaran meliputi a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan; 1) tanggal; 2) nama pekerjaan; 3) tujuan penawaran; 4) masa berlaku penawaran; dan 5) total harga penawaran. b. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga. c. Daftar Kuantitas dan Harga;

d. [surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)];

e. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) Metode pelaksanaan; 2) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO); 3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; 4) Spesifikasi teknis (bahan/barang tertentu apabila berbeda dari spesifikasi teknis yang telah ditetapkan); 5) Daftar personil inti; 6) RK3K; 7) Analisa Harga Satuan; 8) Uraian Analisa Teknis Harga Satuan; 9) Daftar Harga Upah, Daftar Harga Bahan dan Daftar Harga Sewa Peralatan; 10) Rencana Usulan Struktur Organisasi Lapangan; 11) Daftar Mobilisasi Peralatan; 12) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

12

f. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDN

(apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);

g. Data Kualifikasi (Isian Data Kualifikasi telah disediakan dalam aplikasi SPSE). h. Dokumen lain yang dipersyaratkan : sesuai LDP 17. Harga Penawaran

17.1

Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.

17.2

Untuk kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

17.3

Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

18. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

18.1

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.

18.2

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

19. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

19.1

Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP.

19.2

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

20. Pengisian Data Kualifikasi

20.1

Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

20.2

Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

13

pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO. 21. Pakta Integritas

21.1

Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.

21.2

Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

21.3

Pakta Integritas sebagaimana yang dimaksud pada angka 21.2 disampaikan dengan cara dipindai/scan.

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 22. Penyampulan 22.1 [Untuk metode 1 (satu) file] dan Penandaan 22.1.A) File penawaran yang disampaikan oleh Sampul peserta terdiri dari 1 (satu) file Penawaran penawaran yang telah disandikan/ dienkripsi yang terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga. 22.1.B) File penawaran disandikan/dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO)/ Spamkodok. 22.1.C) Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai waktu yang ditetapkan. 22.1.D) Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

14

23. Pemasukkan/ Penyampaian Dokumen Penawaran

23.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan: a. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. b. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam; 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

15

23.2

d.

Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

e.

Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirmkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.

[Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]:

a. Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/ Spamkodok. b. Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Apendo/Spamkodok. c. peserta mengunggah (upload) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) sesuai jadwal yang ditetapkan. d. Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

23.3 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. 23.4 Peserta tidak perlu menggunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain. 23.5 Peserta dapat menggunggah (upload) ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

16

penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 23.6 Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/ Spamkodok yang melekat pada Apendo/ Spamkodok. 23.7 Untuk Peserta yang berbentuk konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain. 24. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

24.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP. 24.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 24.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE. 24.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran. 24.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

25. Penawaran Terlambat

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran kirim. Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

17

E.

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

26. Pembukaan Penawaran

26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan. 26.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. 26.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan 26.4 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 28.

27. Evaluasi Penawaran

26.5

Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE

27.1

Evaluasi Penawaran dilakukan dengan Sistem Gugur.

27.2

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a Untuk Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan: 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

18

2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan 5) hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.] b Untuk Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum: 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 3) hasil koreksi aritmatik pada bagian Lump Sum tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran] 27.3 Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 27.4 Apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. 27.5 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah. 27.6 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

19

dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 27.7 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 27.8 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; c. evaluasi harga; dan d. evaluasi kualifikasi. 27.9 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini; b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya

kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

20

f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau KPA/PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. 27.10 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi sebagaimana ketentuan angka 16.1, (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol)); 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; b) bertanggal; dan c) total harga penawaran. c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; d. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

21

yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. 27.11 Evaluasi Teknis: a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis monimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: a) Metoda pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan. Metode pelaksanaan juga harus menjelaskan pengendalian terhadap resiko K3 untuk item – item pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja sesuai dengan form RK3K yang diajukan. b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar; e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

22

d. e.

f. g.

h. i. j.

posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP; g) [sertifikat garansi khususnya untuk pekerjaan Enginering Procurement and Construction/EPC (apabila dipersyaratkan)] Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP ; apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyartan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi; apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal; dan Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.

27.12 Evaluasi Harga: 1. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah halhal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: a. Untuk Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan:] 1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dengan ketentuan: a. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

23

volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, dilakukan negosiasi teknis dan harga; b. apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut tidak timpang. 2) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 2. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) untuk sistem gugur dilakukan klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan; 2) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri; 3) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan c) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pokja ULP dengan Penyedia. 3. Memperhitungkan

preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan: a. rumus penghitungan sebagai berikut:  1  HEA     HP  1  KP  HEA = Harga Evaluasi Akhir.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

24

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa). HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi). b. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang; c. pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang pelelangan. 4 apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi; 5. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan 6. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakan gagal. 27.13 Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan. 27.14 Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

27.15. dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang

memiliki harga penawaran yang sama maka untuk yang menggunakan sistem gugur tanpa

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

25

ambang batas Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kualifikasi lebih baik. 27.16 Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah. 28. [Klarifikasi dan 28.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga Negosiasi dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan Teknis dan penawaran kurang dari 3 (tiga).

Harga]

28.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan dilakukan bersamaan dengan evaluasi.

harga

28.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan : a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan harga yang terendah dan dinilai wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan; c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian lumpsum; d. untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, penawaran penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur]

29. Evaluasi Kualifikasi

28.4

Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka pelelangan dinyatakan gagal.

29.1

Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

29.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. 29.3 [Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

26

(untuk peserta yang melakukan kemitraan/ KSO)]. 29.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini. 29.5

Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: 1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau 2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan; 3) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan); 6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 8) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: (a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan (b) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

27

melakukan Kemitraan/KSO 9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan. 29.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.

30. Pembuktian Kualifikasi

29.7

Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

29.8

Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

30.1

Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

30.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline). 30.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya. 30.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 30.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut. 30.6 Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). 30.7 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal. Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

28

30.8 Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, maka: a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan b) dimasukan dalam daftar hitam. 30.9 Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka: a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan b) dimasukan dalam daftar hitam. 31. Berita Acara Hasil Pelelangan

F.

Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat: a. Nama seluruh peserta; b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta; c. Metode evaluasi yang digunakan; d. Unsur-unsur yang dievaluasi; e. Rumus yang dipergunakan; f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan h. Tanggal dibuatnya Berita Acara.

PENETAPAN PEMENANG

32. Penetapan Pemenang

32.1 Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE. 32.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

29

penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. 32.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi. 33. Pengumuman Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP.

34. Sanggahan

34.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP. 34.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 34.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat [5 (lima) hari kalender (untuk pelelangan umum)]/[3 (tiga) hari kalender (untuk pemilihan langsung)] setelah menerima sanggahan. 34.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal. 34.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a) sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

30

b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepada Pokja ULP; atau c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah. 34.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti. G. PENUNJUKAN PEMENANG 35. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

35.1

Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada KPA/PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

35.2 KPA/PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah berakhir. 35.3 KPA/PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk. 35.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi. 35.5 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

31

penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 35.6 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari KPA/PPK. 35.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat [6 (enam)

hari kerja untuk pelelangan umum/4 (empat) hari kerja untuk pemilihan langsung)] setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab.

35.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 35.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan internal. 35.10 Dalam hal KPA/PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA sependapat dengan KPA/PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan KPA/PPK untuk menerbitkan SPPBJ. 36. BAHP, Berita 36.1 Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses

Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.

36.2

Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 36.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

36.3

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

32

H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL 37. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal

37.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

c. [seluruh harga penawaran terkoreksi lebih tinggi dari HPS;]

d. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunanya serta Dokumen Pengadaan ternyata benar; e. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. 37.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila: a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan KPA/PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau KPA/PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

33

h. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. 37.3 Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA/PPK, ternyata benar. 37.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta. 37.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan. 37.6 PA/KPA, KPA/PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal. 37.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelengan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan. I.

JAMINAN PELAKSANAAN

38. Jaminan Pelaksanaan

38.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak. 38.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah: a. penyerahan seluruh pekerjaan; b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila diperlukan). Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

34

38.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang; b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP; c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama KPA/PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama KPA/PPK yang menandatangan kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari KPA/PPK diterima oleh penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. 38.4 KPA/PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan. 38.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

35

38.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. J.

PENANDATANGANAN KONTRAK

39. Penandatanganan Kontrak

Setelah SPPBJ diterbitkan, KPA/PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 39.1 Sebelum penandatanganan kontrak, KPA/PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 39.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (apabila dipersyaratkan), dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 39.3 KPA/PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. 39.4 Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran, penandatanganan Kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan Kontrak tahun jamak. 39.5 KPA/PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

36

setiap lembar Dokumen Kontrak. 39.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak; c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. spesifikasi teknis; e. gambar-gambar; f. daftar kuantitas dan harga; dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 39.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk KPA/PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia Jasa Lainnya; dan 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia Jasa Lainnya dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh KPA/PPK; b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 39.8 Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah draft kontrak memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. 39.9

Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

39.10 Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, dapat menanda-tangani kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

37

berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak. 39.11 KPA/PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

38

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pokja ULP 2. Alamat Pokja ULP

: Pokja Konstruksi - LXVII : Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda AceH : lpse.acehprov.go.id

3.

Website LPSE

4.

Nama paket pekerjaan : Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh

5. Uraian singkat pekerjaan : Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar 6.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

B. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DPA SKPA Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2018.

C. JENIS KONTRAK

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Kontrak Harga Satuan 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Anggaran : Tahun Tunggal 3. Kontrak berdasarkan sumber Kontrak Pengadaan Tunggal

Tahun

pendanaan:

4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal D. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

E. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]

[Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : _______________________ Tanggal : _______________________ Waktu : ___________s.d _________ Tempat : _______________________] Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

:

39

F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1.

Mata uang yang digunakan : Rupiah

2.

Pembayaran dilakukan dengan cara Angsuran (Termyn) didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang sesungguhnya telah dilaksanakan.

G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

I. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

J. PEMBUKAAN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

K. DOKUMEN PENAWARAN

L. SANGGAHAN, PENGADUAN

1.

Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan : Terlampir

2.

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan : Terlampir

3.

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak Ada

4.

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk : Tidak Ada.

1.

Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.

2.

Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada: a. KPA/PPK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh a. PA Dinas Pendidikan Aceh b. Inspektorat Aceh

3.

Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Inspektorat Aceh Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

40

M. JAMINAN PELAKSANAAN

1.

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.

2.

Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada KPA Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh

3. N. JAMINAN UANG MUKA

1.

Nilai Jaminan Uang Muka untuk Usaha Kecil dapat diberikan sebesar maksimal 30% (Tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak.

2.

Jaminan Uang Muka ditujukan kepada KPA Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.

3.

O. JAMINAN PEMELIHARAAN

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

1.

Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai sejak serah terima pertama pekerjaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan.

2.

Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada KPA/PPK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.

3.

Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

41

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Lembar Data Kualifikasi (LDK) A. Lingkup Kualifikasi

Nama Pokja ULP

:

Pokja Kontruksi – LXVII

Alamat Pokja ULP

:

Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh

Website LPSE

:

lpse.acehprov.go.id

Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh B.

Persyaratan Kualifikasi

1. peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha : 1.1 Sertifikat badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan BG007 1.2 Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK). 1.3 Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). 1.4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun; 3. Memiliki pengalaman pada bidang Pekerjaan Konstruksi Bangunan Pendidikan 4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian: sesuai dengan LDP; 5. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan : sesuai dengan LDP; 6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2017;. 7. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

42

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A.

BENTUK SURAT PENAWARAN (KSO)(UNTUK 1 (SATU) FILE)

PESERTA

BADAN

[Kop Surat Badan Usaha] Nomor : Lampiran :

USAHA/KEMITRAAN CONTOH

_______, _____________ 20___

Kepada Yth.: Pokja Konstruksi-LXVII di

Banda Aceh

Perihal

: Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh.

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh sebesar Rp_______________ (__________________________). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal ........... Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Rekaman (Hasil Scan) Dukungan Bank 2. Daftar Kuantitas dan Harga; 3. Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada; 4. Dokumen penawaran teknis 5. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga; 6. Melampirkan Hasil Pindai/scan SBU, AKTE Perusahaan, Laporan Lengkap SPT Tahunan 2017 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

43

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

44

B.

BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) CONTOH SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________ pada tanggal ________ 20__, maka kami: ______________________________ [nama peserta 1] ______________________________ [nama peserta 2] ______________________________ [nama peserta 3] ______________________________ [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersamasama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah ________________ b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _______________ [nama peserta 1] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____ % (___________ persen) _________________________________ [dst] 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain. Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

45

6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _________________________ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _________________________ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO. 7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _________ pada hari __________ tanggal __________ bulan ____________, tahun ________________________

[Peserta 1]

[Peserta 2]

(_______________)

[Peserta 3]

(________________)

[dst

(________________)

(________________)]

Catatan:

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel/bermaterai

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

46

C.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (UNTUK 1 (SATU) FILE) Dokumen Penawaran Teknis

1. Metode pelaksanaan pekerjaan, menguraikan secara sepesifik metode yang akan digunakan pada pekerjaan tersebut; 2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan keseluruhan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP dalam bentuk Kurva-S, dan Network Planning; 3. Daftar Usulan Personil inti Proyek yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, memberikan uraian tugas personil inti serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan 4. Seluruh Tenaga Ahli dan Terampil melampirkan rekaman Ijazah, KTP, NPWP, SKA/SKT dan daftar riwayat hidup yang ditandatangi oleh tenaga Ahli/Terampil yang diusulkan (rekaman yang dilampirkan harus jelas terbaca/tidak kabur; 5. Struktur Organisasi Lapangan/Proyek; 6. Daftar Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sebagaimana tercantum dalam LDP]; 7. Melampirkan Bukti Kepemilikan Peralatan/sewa; 8. Daftar Usulan Pekerjaan yang di Subkontrakkan (apabila ada); 9. Surat Keterangan Dukungan Bank; 10. Kontrak Pengalaman Kerja [file hasil pindai/scan sampul depan]. Kontrak asli diperlukan saat pembuktian kualifikasi; 11. Analisa Teknis menguraikan secara rinci produktifitas tenaga kerja dan produktifitas peralatan serta material yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan; 12. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

47

D.

[BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), apabila diberikan preferensi harga] FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) Total DN LN Ribu % Rp KDN

Uraian Pekerjaan

(1) Barang I. Material Langsung (Bahan baku) II. Peralatan (Barang jadi)

TKDN Barang/ Jasa

Gabungan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1A) (2A)

(1B) (2B)

(1C) (2C)

(1D) (2D)

(1E) (2E)

(1F) (2F)

A. Sub Total Barang Jasa III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja V. Konstruksi dan Fabrikasi VI. Jasa Umum

(3A)

(3B)

(3C)

(3D)

(3E)

(3F)

(4A)

(4B)

(4C)

(4D)

(4E)

(4F)

(5A)

(5B)

(5C)

(5D)

(5E)

(5F)

(6A) (7A)

(6B) (7B)

(6C) (7C)

(6D) (7D)

(6E) (7E)

(6F) (7F)

B. Sub Total Jasa

(8A)

(8B)

(8C)

(8D)

(8E)

(8F)

C. TOTAL Biaya (A + B)

(9A)

(9B)

(9C)

(9D)

(9E)

(9F)

Formulasi perhitungan: Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C) % TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)

=

+ Nilai Jasa Total(8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

48

[tanda tangan] [nama wakil sah badan usaha/pemimpin kemitraan (KSO)/perorangan]

E.

BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

49

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha] No.Identitas

: ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

: __________________________

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang untuk dan sesuai dan cantumkan nama] atas nama 2. Nama

: _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas

: ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

: __________________________

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang untuk dan sesuai dan cantumkan nama] atas nama 3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO] dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap]

[tanda tangan], [nama lengkap]

[tanda tangan], [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO] Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

50

L. DATA ISIAN KUALIFIKASI Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

51

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO] Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ___________________ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan

: _____________ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]

Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi _______________________

Alamat

: ___________________________________

Telepon/Fax

: ___________________________________

Email

: ___________________________________

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _______________ [akta pendirian/

anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”] ;

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

52

A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha

: _____________________

2. Status

:

Pusat

Cabang

: _____________________ _____________________

Alamat Kantor Pusat 3. No. Telepon No. Fax E-Mail Alamat Kantor Cabang

: : : :

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ : _____________________ : _____________________ : _____________________

4. No. Telepon No. Fax E-Mail B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor : _______________ b. Tanggal : _______________ c. Nama Notaris : _______________ : _______________ d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) 2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir a. Nomor : _______________ b. Tanggal : _______________ c. Nama Notaris : _______________ C. Pengurus Badan Usaha No.

Nama

No. Identitas

D. Izin Usaha 1. No. Surat Izin Usaha ________ 2. Masa berlaku izin usaha 3. Instansi pemberi izin usaha 4. Kualifikasi Usaha 5. Klasifikasi Usaha

: : : : :

Jabatan dalam Badan Usaha

_______Tanggal ______ __________ __________ ___________ ___________

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

53

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. No. Surat Izin _________ 2. Masa berlaku izin 3. Instansi pemberi izin

: _____________ Tanggal ________ : _______________ : _______________

F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.

Nama

No. Identitas

Persentase

Alamat

2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _______________ b. Bukti Laporan Pajak Tahun : No. _______ Tanggal _______ terakhir G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) No

Nama

Tgl/bln/thn lahir

Tingkat Pendidikan

1

2

3

4

Jabatan dalam pekerjaan 5

Pengalaman Kerja (tahun)

Profesi/ keahlian

6

7

Tahun Sertifikat/ Ijazah 8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja

ULP]

Jenis No. Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 1

2

Jumlah 3

Kapasitas atau

output

pada saat ini 4

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi (%)

Lokasi Sekarang

Status Kepemilikan/Dukungan Sewa

5

6

7

8

9

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

54

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.

1

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Paket Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Ringkasan Lingkup Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

5

Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan

Kontrak

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA Serah Terima

6

7

8

9

10

11

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Paket Pekerjaan

Ringkasan Lingkup Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

1

Nama

Alamat/ Telepon

5

Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan

Kontrak No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA Serah Terima

7

8

9

10

6

K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.

1

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Kontrak

Progres Terakhir

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak (rencana) %

Prestasi Kerja %

5

6

7

8

9

10

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

55

L. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor Tanggal Nama Bank Nilai

: __________ : __________ : __________ : __________

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] PT/CV/Firma/Koperasi __________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha )

[jabatan pada badan usaha]

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

56

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI I. II.

Petunjuk Pengisian untuk peserta bukan kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE ( User Guide ). Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B.

Landasan Hukum Pendirian Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha. D. Izin Usaha (Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundangundangan, contohnya : Izin Usaha di bidang Konstruksi adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK). Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia Asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia) Tabel izin usaha: 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. 4. Diisi dengan kualifikasi usaha. 5. Diisi dengan klasifikasi usaha.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

57

E.

Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

F.

Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero. 2. Pajak: a. Diisi dengan NPWP badan usaha. b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan Tahun 2017. 3. [Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan

untuk Penyedia Asing (khusus untuk International Competitive Biding)]

G. Data Personalia Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan. H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi. I.

Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) pada paket pekerjaan usaha non kecil.

J.

Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO), untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

K. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

58

persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP). L.

Modal Kerja Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket (HPS).

Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

59

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A.

Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2017; 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS); 11. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut; b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO;

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

60

12. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan: a. KD = 3 NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO; c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya; e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

NPs Npo

= =

Nilai pekerjaan sekarang Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya) Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan; 13. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan

Untuk usaha kecil: KP = 5 Untuk usaha non kecil: KP N

b.

= =

6 atau KP = 1,2 N Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO;

14. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan. B.

Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal: 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

61

C.

Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

D.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE.

E.

Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

62

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan - Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab

kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]

- Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut

uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]

- Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan

untuk pelaksanaan pekerjaan]

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

63

BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR (TERLAMPIR)

Keterangan Pokja ULP menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

64

BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (TERLAMPIR)

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum) 1.

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

3.

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6.

Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

atas

kesalahan

(a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

65

Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum) 1.

Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.

2.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.

3.

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.

4.

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

5.

Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

6.

Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

66

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum1

No.

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan

Total Harga2

Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

1 2

Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum. Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

67

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: __________1

No.

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan

Total Harga2

Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

1

2

Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain. Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

68

Daftar 3: Mata Pembayaran ______________________1

No.

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan

Total Harga2

Total Daftar 3 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

1

2

Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan. Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

69

Daftar Rekapitulasi

Mata Pembayaran

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama Daftar No. 3: Mata Pembayaran __________ —dll.— Jumlah (Daftar 1+2+3+___) PPN 10% TOTAL NILAI

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

Harga

70

BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/D/I] Nomor : __________ Lampiran : __________

__________, __ __________ 20__

Kepada Yth. __________ di __________ Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ _________________________________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatangan surat perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya. Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan]

NIP. __________ Tembusan Yth. : 1. ____________ [PA/KPA K/L/D/I] 2. ____________ [APIP K/L/D/I] 3. ____________ [Pokja ULP] ......... dst

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

71

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/D/I] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________

Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: _______________ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Macam pekerjaan: __________; 2. Tanggal mulai kerja: __________; 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

72

(satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

__________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan]

NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________

[tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

73

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________

KPA/PPK]

Alamat

selanjutnya disebut:

[nama

: _______________________________________________ PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _______________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

74

2.

3.

4.

5. 6.

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________

[Nama dan Jabatan]

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

75

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama KPA/PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

76

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________ [Nama dan Jabatan]

__________________

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

77

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________

KPA/PPK]

Alamat

selanjutnya disebut:

[nama

: _______________________________________________ PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

78

4.

5. 6.

Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________

[Nama dan Jabatan]

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

79

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama KPA/PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

80

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________ [Nama dan Jabatan]

__________________ [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

81

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________

KPA/PPK]

Alamat

selanjutnya disebut:

[nama

: _______________________________________________ PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

82

4.

5. 6.

kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________

[Nama dan Jabatan]

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

83

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama KPA/PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________ [Nama & Jabatan]

__________________ [Nama & Jabatan]

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi

BAB V. BENTUK DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi : PEMBANGUNAN RUANG KEGIATAN BELAJAR SDN 70 BANDA ACEH Nomor : / SPK-FSK / PKLK / / 2018 “SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara MURTADHA, S.Sos, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh, yang berkedudukan di Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 22 Banda Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No : 954/139/2018 tanggal 29 Maret 2018 selanjutnya disebut “KPA” dan Untuk penyedia badan usaha, maka: [__________ [nama wakil Penyedia], ______________[jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di ____________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _______ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”] MENGINGAT BAHWA : ( a )KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”); ( b )Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; ( c )KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; ( d )KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: (1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; (2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; (3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; (4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________ (___________________ rupiah); 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak; c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. spesifikasi teknis; e. gambar-gambar; f. daftar kuantitas dan harga; dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk : 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk : 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Kuasa Pengguna Anggaran [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

MURTADHA, S.Sos Penata Tk. I NIP. 19640912 198603 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) Penyedia/Kemitraan (KSO) _________________ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja KPA maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap] Jabatan

BAB VI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut : 1.1 1.2

1.3 1.4 1.5 1.6

1.7 1.8 1.9

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada KPA untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia. 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. 1.13 Hari adalah hari kalender. 1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh KPA, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. 1.15 Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh KPA untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. 1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh KPA, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. 1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; 1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu; 1.20 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki 1.21 penawar; Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. 1.22 Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. 1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA. 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. 1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh KPA. 1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh KPA. 1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. 1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia. 1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada KPA dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1

Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. [kecuali dalam rangka

4. Larangan

4.1

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), persekongkol an serta Penipuan

pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.] 3.1 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)]

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini . 4.2

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3

Penyedia yang menurut penilaian KPA terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. dimasukkan dalam daftar hitam. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh KPA kepada PA/KPA. KPA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4 4.5 5. Asal Material/ Bahan

5.1 5.2 5.3

5.4

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia

6. Korespondensi 6.1 6.2

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh KPA atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya. 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan. 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan. 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis. 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari KPA. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KS O

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap KPA berdasarkan Kontrak.

14. Penemuan penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada KPA dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 15. Jadwal

Pelaksanaan Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada KPA, maka KPA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 16. Penyerahan Lokasi Kerja

16.1 KPA berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka KPA dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17. Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17.1 KPA menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak. 17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh KPA. 18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi : a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja. 18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan KPA. 18.6 Persetujuan KPA terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. 19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

19.1 KPA bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 19.2 Dalam rapat persiapan, KPA dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. 19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi : a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi : 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 2) organisasi kerja Penyedia; 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; 5) prosedur instruksi kerja; 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan. 19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

20. Mobilisasi

20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu : a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil. 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

21. Pengawasan

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, KPA jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil KPA atau manajemen konstruksi/konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Peralatan, Fasilitas dan Personil

Pelaksanaan Pekerjaan

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan KPA. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah KPA. 22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan

22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Persetujuan Pengawas Pekerjaan

22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara. 23. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

24. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses KPA, Wakil Sah KPA dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25. Pemeriksaan Bersama

25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, KPA bersamasama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul KPA. 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

26. Waktu Penyelesaia n Pekerjaan

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjanga n Waktu

27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 KPA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada KPA.

29. Rapat

29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

oleh Pengawas Pekerjaan

Pemantauan

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada KPA dan pihak-pihak yang menghadiri rapat. 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. 30. Peringatan Dini 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut. B.2 Penyelesaian Kontrak 31. Serah Terima Pekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA untuk penyerahan pekerjaan. 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, KPA meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah KPA. 31.4 KPA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA untuk penyerahan akhir pekerjaan. 31.9 KPA menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. KPA wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 31.10Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka KPA berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. 31.11Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK. 32. Pengambilaliha KPA akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu n setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 33. Pedoman

Pengoperasia n dan Perawatan

33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada KPA tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK. 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, KPA berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3 Perubahan Kontrak 34. Perubahan Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi : a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga. 34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum. 34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul KPA.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

membentuk

35.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kotrak

Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

a. KPA bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal. c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh KPA secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak e. awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.] f. [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak sebagaimana ketentuan pada angka 35.1.]

36. Perubahan

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut : a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh KPA; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau e. keadaan kahar.] [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh KPA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut : a. keterlambatan yang disebabkan oleh KPA; b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau c. keadaan kahar.] 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. 36.3 KPA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 36.4 KPA dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar 37. Keadaan Kahar 37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 37.2 Yang temasuk Keadaan Kahar antara lain : a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada KPA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. 37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar KPA memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 38. Penghentian Kontrak

38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh KPA dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat : a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan. 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran. 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima KPA.

39. Pemutusan Kontrak

39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak KPA atau pihak Penyedia. 39.2 KPA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak. 39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila KPA tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah KPA/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/KPA.

40. Pemutusan

40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KPA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :

Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen

a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; b. berdasarkan penelitian KPA, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; g. Penyedia berada dalam keadaan pailit; h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh KPA; i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; j. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; k. dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia : a. [Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah))];

atas

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita KPA sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

40.3 KPA membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh KPA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada KPA dan selanjutnya menjadi hak milik KPA. 41. Pemutusan 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Kontrak oleh Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis Penyedia kepada KPA apabila KPA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. 41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, KPA membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh KPA sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada KPA dan selanjutnya menjadi hak milik KPA. 42. [Keterlambata

n Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan)]

42.1 [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka KPA harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. 42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila : a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana. c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. 42.3 Penanganan kontrak kritis a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktikan (show cause meeting/SCM) 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM. 2) dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I 3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II. 4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.

5) pada setiap uji coba yang gagal, KPA harus menerbitkan surat perigatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan. b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, KPA melakukan rapat bersama atasan KPA sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan :1) KPA dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan : secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan a) penyedia paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan b) penyedia dikarenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak 2) KPA dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau 3) KPA dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal. 43. Pemutusan

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena KPA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

44. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh KPA tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan KPA.

Kontrak akibat lainnya

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 45. Hak

dan Kewajiban Penyedia

45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban : a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. 45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia. 46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari KPA.

47. Hak Atas

Penyedia wajib melindungi KPA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

48. Penanggung an dan Risiko

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat KPA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :

Kekayaan Intelektual

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga. 49. Perlindunga n Tenaga Kerja

49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada KPA mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

50. Pemeliharaa n Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

51. Asuransi

51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk : a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

52. Tindakan Penyedia yang Mensyaratk an Persetujuan KPA atau Pengawas Pekerjaan

52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis KPA sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut : a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut : a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53. Laporan Hasil Pekerjaan

53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 53.3 Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil KPA. 53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, KPA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 54. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik KPA. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada KPA. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

55. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

55.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya. 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. 56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

57. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, KPA dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

58. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan Kesehatan Kerja semua pihak di lokasi kerja.

59. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. KPA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

55.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh KPA. 55.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 55.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

60. Jaminan

60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada KPA sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar : a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. 60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO ). 60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; 60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada KPA dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka; 60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan; 60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO). 60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada KPA setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak; 60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN KPA 61. Hak dan Kewajiban KPA

KPA memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); e. membayar uang muka (apabila diberikan); f. memberikan instruksi sesuai jadwal; g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan KPA; dan h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

62. Fasilitas

KPA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

63. Peristiwa Kompensasi

63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut : a. KPA mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. KPA tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. KPA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. KPA memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. KPA memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh KPA; h. ketentuan lain dalam SSKK. 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka KPA berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada KPA, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi. 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi. 63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada KPA. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA 64. Personil Inti dan/atau Peralatan

64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis KPA. 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada KPA dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan 64.4 penggantian. KPA dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 64.5 Jika KPA menilai bahwa personil inti : a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh KPA.

64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh KPA, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 65. Harga Kontrak 65.1 KPA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. 65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja. 65.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).]

66. Pembayaran

66.1 Uang Muka a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. dalam hal KPA menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada KPA disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. KPA harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki ijin untuk menjual produk jaminan (suretyship ) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 66.2 Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA, dengan ketentuan : 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK;

4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; c. KPA dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 66.3 Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diteriam oleh KPA; atau 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi; 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK. d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh KPA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh KPA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. 67. Hari Kerja

67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh KPA. 67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani. 67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

68. Perhitungan Akhir

68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. KPA berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan. 69. Penangguha n Pembayaran

69.1 KPA dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. 69.2 KPA secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. 69.4 Jika dipandang perlu oleh KPA, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

70. [Penyesuaian

Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]

70.1 [Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. 70.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. 70.3 Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK. 70.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran. 70.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. 70.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. 70.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. 70.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. 70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : Hn= Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen b,c,d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah

B = Indeks harga komponen pada saat n, pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan C penandatanganan B = ke-13 Indekssetelah harga komponen pada bulan ke-

o, 12 setelah penanda-tanganan kontrak. C 70.10Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.

70.11Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 70.12Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 70.13Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut : Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... Dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn= Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 70.14Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh KPA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 70.15Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.] G. PENGAWASAN MUTU 71. Pengawasan dan Pemeriksaan

KPA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, KPA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh KPA

72.1 KPA dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

73. Cacat Mutu

KPA atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. KPA atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh KPA atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74. Pengujian

Jika KPA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

75. Perbaikan Cacat Mutu

75.1 KPA atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka KPA, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPA melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim KPA secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. KPA dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada KPA yang telah dapat jatuh tempo. 75.4 KPA mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia. 76. Kegagalan

Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka KPA, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagal konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing. 76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka KPA dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian KPA sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan. 76.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 76 ini. 76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 77. Penyelesaia n Perselisihan

77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. 77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

78. Itikad Baik

78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 78.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

BAB VII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja KPA : Nama : Dinas Pendidikan Aceh Alamat : Jl. Tgk. H. Daud Beureueh No. 22 Banda Aceh Telepon : (0651) 22620 Website : disdik.acehprov.go.id Faksimili : (0651) 32386 e-mail : [email protected] Penyedia Nama Alamat Telepon Website Faksimili e-mail

: : : : : : :

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk KPA : MURTADHA, S.Sos Untuk Penyedia : _________________ Pengawas Pekerjaan ________ sebagai wakil sah KPA (apabila ada)

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

D. Tanggal Kontrak

Berlaku Kontrak mulai berlaku sejak : ________ s.d. ________

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender

F. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (seratus delapan puluh) hari Kelender

G. Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi : 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.

H. Pedoman Pengoperasian Perawatan

Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus dan diserahkan selambat-lambatnya : 14 (empat belas) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.

I.

Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.

J.

Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

K. Tindakan Penyedia yang Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan KPA adalah : Mensyaratkan Addendum Kontrak Pekerjaan Persetujuan KPA atau Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : Addendum Kontrak Pekerjaan

L. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : __________

M. Fasilitas

KPA akan memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada

N. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari OTSUS Kota Banda Aceh 2018 O. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK). Uang muka diberikan sebesar 30% (Tiga puluh persen) persen dari Nilai Kontrak

P. Pembayaran Prestasi

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus). Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : __________ Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan Progres, Back Up Data Pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada SSUK angka 66.2a senilai ___% (________per seratus) dari nilai peralatan dan/atau bahan.

Q. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : Tidak Ada (apabila ada)

R. Denda dan Ganti Rugi

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila KPA memutuskan kontrak secara sepihak adalah : 5% (lima persen) dari nilai Kontrak 2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh KPA yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu : Sebelum Masa Jaminan berlaku

Pekerjaan

3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari senilai harga bagian pekerjaan yang belum dikerjakan . 4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : Tidak ada 5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : Tidak ada S. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten

U. LAINNYA (Apabila Ada)

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia, dan Peralatan

~ Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan] ~ Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas] ~ Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]

BAB VIII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan Pokja ULP menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB IX. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum) 1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (KPA), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum) 1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar. 2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK. 3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak. 4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. 6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum No

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan Total Harga

Total Daftar 1 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

1 Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum. 2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: __________ No

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan Total Harga

Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

1 Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain. 2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 3: Mata Pembayaran ______________________ No

Uraian Pekerjaan

Satuan Ukuran

Kuantitas

Harga Satuan Total Harga

Total Daftar 3 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)

1 Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan. 2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar Rekapitulasi Mata Pembayaran Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama Daftar No. 3: Mata Pembayaran __________ —dll.— Jumlah (Daftar 1+2+3+___) PPN 10% TOTAL NILAI

Harga

BAB X. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/D/I] Nomor Lampiran

: :

_____________ _____________

__________, __ __________ 20__

Kepada Yth. ______________ di ______________ Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ __________________________________________________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatangan surat perjanjian. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. __________ Tembusan Yth. : 1. ____________ [PA/KPA K/L/D/I] 2. ____________ [APIP K/L/D/I] 3. ____________ [Pokja ULP]

......... dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/D/I] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini memerintahkan: _______________ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Macam pekerjaan: __________; Tanggal mulai kerja: __________; Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak. __________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________

[tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: ________________________ ________________________ __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________ [nama KPA] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _______________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, apabila: Nama : ___________________________________ [nama Penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, _____________dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dari ______________ [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lain/ Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggah banding] paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

__________________ [Nama dan Jabatan]

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama KPA], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: ________________________ ________________________ __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________ [nama KPA] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _______________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, apabila: Nama : ___________________________________ [nama Penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, _________________dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

__________________

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama KPA], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: ________________________ ________________________ __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________ [nama KPA] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _______________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila: Nama : ___________________________________ [nama Penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, _________________dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

__________________

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama KPA], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambatlambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

TERJAMIN

Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ PENJAMIN Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

PEMERINTAH ACEH

DINAS PENDIDIKAN Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121 Telepon (0651) 22620 Fax. (0651) 32386 Wibesite : disdik.acehprov.go.id, Email : [email protected]

PENGESAHAN RANCANGAN KONTRAK Nomor

:

Tanggal

:

/ PGSHN - DOKA / FSK - PKLK / 2018 2018

Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi : PEMBANGUNAN RUANG KEGIATAN BELAJAR SDN 70 BANDA ACEH

JENIS KONTRAK : Kontrak Harga Satuan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender Tahun Anggaran : 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MURTADHA, S.Sos Penata Tk. I NIP. 19640912 198603 1 007

BILL OF QUANTITY (BOQ) PEKERJAAN

:

Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh

LOKASI

:

Kota Banda Aceh

TAHUN ANGGARAN

:

2018

NO 1

I. A. B. I II III IV V VI VII VIII IX C. I II III IV V VI VII VIII IX

URAIAN PEKERJAAN 2

PEMBANGUNAN RKB 4 RUANG PEKERJAAN PERSIAPAN SUB. JUMLAH A PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI - I PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI PEKERJAAN BETON BERTULANG PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN PEKERJAAN TANAH DAN LANTAI PEK. PASANGAN KUSEN PINTU DAN JENDELA PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP KANOPI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK PEKERJAAN PENGECATAN SUB. JUMLAH - B PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI - II PEKERJAAN BETON BERTULANG PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN PEKERJAAN LANTAI PEK. PASANGAN KUSEN PINTU DAN JENDELA PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP PEKERJAAN LANGIT-LANGIT PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK PEKERJAAN PENGECATAN PEKERJAAN LAIN - LAIN SUB. JUMLAH - C JUMLAH PEMB. RKB 4 RUANG - I

II. A. I II III IV V VI VII VIII

PEMBANGUNAN RKB 2 RUANG PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI - I PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI PEKERJAAN BETON BERTULANG PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN PEKERJAAN TANAH DAN LANTAI PEK. PASANGAN KUSEN PINTU DAN JENDELA PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP KANOPI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK PEKERJAAN PENGECATAN SUB. JUMLAH - A

JUMLAH HARGA (RP) 3

PAGU -

-

NO

(RP)

2

1

B. I II III IV V VI VII VIII

JUMLAH HARGA

URAIAN PEKERJAAN

3

PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI - II PEKERJAAN BETON BERTULANG PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN PEKERJAAN LANTAI PEK. PASANGAN KUSEN PINTU DAN JENDELA PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP PEKERJAAN LANGIT-LANGIT PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK PEKERJAAN PENGECATAN SUB. JUMLAH - B

Terbilang :

-

JUMLAH PEMB. RKB 2 RUANG - II

PAGU -

JUMLAH ( I + II )

PAGU -

PPN 10 %

-

JUMLAH TOTAL

-

DIBULATKAN

-

#VALUE!

Banda Aceh

2018 Penyedia Jasa

PT/CV. .................................

Nama Jelas Jabatan

BILL OF QUANTITY (BOQ) PEKERJAAN

:

Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh

LOKASI

:

Kota Banda Aceh

TAHUN ANGGARAN

:

2018

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

2

3

4

5

6

7=3x6

1

I.

PEMBANGUNAN RKB 4 RUANG

A.

PEKERJAAN PERSIAPAN

1,1 Pembongkaran Bangunan Lama

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

1,2 Administrasi & Dokumentasi

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

1,3 Papan Nama Proyek

1,00

Unit

Taksir

0,00

-

1,4 Direksi Keet/Sewa

1,00

Unit

Taksir

0,00

-

1,5 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

1,6 Mutual Uji Mutu Beton

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

Sub Jumlah B.

PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI - I

I.

PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI

-

Bangunan Utama a. Pondasi Type I 1,1 Galian Tanah Pondasi Tapak

63,58

m3

1,2 Urugan Tanah Kembali

A.2.3.1.2

0,00

-

15,90

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

1,45

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas. Lantai Kerja

2,89

m3

A.4.1.1.4

0,00

-

1,5 Pondasi Tapak 150 x 150 cm'

6,75

m3

Suplemen 1.b

0,00

-

1,6 Stik Kolom Pedestal 30/40 cm

2,10

m3

Suplemen 3.a

0,00

-

b. Pondasi Type II 1,1 Galian Tanah Pondasi Tapak

12,94

m3

A.2.3.1.2

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

3,23

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,29

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas. Lantai Kerja

0,59

m3

A.4.1.1.4

0,00

-

1,5 Pondasi Tapak 120 x 120 cm'

1,30

m3

Suplemen 1.a

0,00

-

1,6 Stik Kolom Pedestal 30/30 cm

0,47

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi

19,19

m3

A.2.3.1.1

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

4,80

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

2,06

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas Batu Aanstamping

4,12

m3

A.3.2.1.2.A

0,00

-

1,5 Pas. Batu Gunung 1 : 4

14,55

m3

A.3.2.1.2

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi

0,72

m3

A.2.3.1.1

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

0,18

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,30

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas Batu Aanstamping

0,59

m3

A.3.2.1.2.A

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi Tapak

43,12

m3

A.2.3.1.2

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

10,78

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,98

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas. Lantai Kerja

1,96

m3

A.4.1.1.4

0,00

-

1,5 Pondasi Tapak 120 x 120 cm'

4,32

m3

Suplemen 1.a

0,00

-

1,6 Stik Kolom Pedestal 30/30 cm

1,58

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

10,17

m3

A.2.3.1.1

0,00

-

c. Pondasi Menerus

d. Sloof Gantung

Selasar dan Tangga a. Pondasi Type II

b. Pondasi Menerus 1,1 Galian Tanah Pondasi

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

1,2 Urugan Tanah Kembali

2,54

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

1,31

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas Batu Aanstamping

2,62

m3

A.3.2.1.2.A

0,00

-

1,5 Pas. Batu Gunung 1 : 4

8,86

m3

A.3.2.1.2

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi

0,19

m3

A.2.3.1.1

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

0,05

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,06

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas Batu Aanstamping

0,12

m3

A.3.2.1.2.A

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi

0,96

m3

A.2.3.1.1

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

0,24

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,16

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas. Lantai Kerja

0,32

m3

A.4.1.1.4

0,00

-

1,5 Pas. Trasram Batu Bata 1 : 2 (dinding)

3,24

m2

A.4.4.1.7

0,00

-

1,6 Plesteran 1 : 2

6,48

m2

A.4.4.2.2

0,00

-

1,7 Timbunan Tanah Bawah Lantai

1,21

m3

A.2.3.1.14.a

0,00

-

1,8 Urugan Pasir Bawah Lantai T = 10 cm'

0,32

m3

A.2.3.1.11

-

-

1,9 Beton Cor T = 5 cm'

0,16

m3

A.4.1.1.4

-

-

c. Sloof Gantung

d. Trap Tangga

Sub Jumlah II.

-

PEKERJAAN BETON BERTULANG

a. Bangunan Utama 2,1 Sloof 25/40 cm' (S1)

4,85

m3

Suplemen 2.a

0,00

-

2,2 Sloof Gantung 25/40 cm' (S1)

1,32

m3

Suplemen 2.a

0,00

-

2,3 Kolom K1 30/40 cm'

5,40

m3

Suplemen 3.a

0,00

-

2,4 Kolom K2 30/30 cm'

1,22

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

2,5 Balok Latai 13/15 cm' atas kusen

0,58

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

2,6 Balok Lantai 30/60 cm' (BL1)

2,38

m3

Suplemen 4.a

0,00

-

2,7 Balok Lantai 25/45 cm' (BL2)

7,12

m3

Suplemen 4.b

0,00

-

11,62

m3

Suplemen 6.a

0,00

-

2,1 Sloof 20/30 cm' (S2)

2,15

m3

Suplemen 2.b

0,00

-

2,2 Sloof Gantung 20/30 cm' (S2)

0,11

m3

Suplemen 2.b

0,00

-

2,3 Kolom K2 30/30 cm'

4,05

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

2,4 Kolom Praktis 13/13 cm' atas selasar

0,05

m3

Suplemen 3.c

0,00

2,5 Balok 13/15 cm' atas selasar

0,62

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

2,6 Balok Lantai 20/40 cm' (BL3)

3,33

m3

Suplemen 4.c

0,00

-

2,7 Pengecoran Plat Lantai T = 12 cm' Beton K250

4,45

m3

Suplemen 6.a

2,8 Pengecoran Plat Lantai T = 12 cm' Beton K250 b. Selasar dan Tangga

0,00 Sub Jumlah

III.

-

-

PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA

3,1 Balok Bordes 20/30 cm'

0,77

m3

Suplemen 4.d

0,00

-

3,2 Pengecoran Anak Tangga

0,84

m3

Suplemen 6.c

0,00

-

3,3 Pengecoran Plat Tangga

1,36

m3

Suplemen 6.d

0,00

-

3,4 Pengecoran Plat Bordes

0,54

m3

Suplemen 6.d

0,00

-

3,5 Kolom Praktis 13/13 cm'

0,08

m3

Suplemen 3.c

0,00

-

3,6 Balok Reilling 13/15 cm'

0,18

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

3,7 Pasangan Batu Bata 1 : 4

8,15

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

3,8 Plesteran Batu Bata 1 : 4

16,29

m2

A.4.4.2.4

0,00

-

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

21,00

m2

A.4.4.3.35a

0,00

-

9,05

m'

Taksir

0,00

3,9 Pembuatan Lubang pada Dinding Bata Pengaman Tangga 3,10 Keramik Lantai 30 x 30 cm Unpholised 3,11 Besi Pipa Handle Relling Tangga Ø2"

Sub Jumlah

-

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

IV.

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

4,1 Pas. Batu Bata Trasraam 1 : 2 (dibawah Lantai 10 cm)

7,11

m2

A.4.4.1.7

0,00

-

4,2 Pas. Batu Bata Trasraam 1 : 2 (diatas Lantai 15 cm)

8,93

m2

A.4.4.1.7

0,00

-

4,3 Pas. Batu Bata 1 : 4

177,79

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

4,4 Pas. Batu Bata 1 : 4 (diatas Selasar)

10,58

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

4,5 Plesteran 1 : 2

32,07

m2

A.4.4.2.2

0,00

-

4,6 Plesteran Batu Bata 1 : 4

376,72

m2

A.4.4.2.4

0,00

-

4,7 Plasteran Acian Kolom/Balok & Plat Lantai

315,80

m2

A.4.4.2.27

0,00

-

4,8 Pek. Relief Tiang Teras Depan (Bentuk sesuai gambar)

4,00

unit

Taksir

0,00

-

4,9 Pek. Relief Balok atas selasar (Bentuk sesuai gambar)

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

1,00

Ls

Taksir

0,00

4,10 Pembentukan Lubang pada Dinding Beton Dudukan Kusen

Sub Jumlah V.

-

PEKERJAAN TANAH DAN LANTAI

a. Lantai Ruangan Elv. 0 + 0.00 5,1 Timbunan Tanah Bawah Lantai

33,60

m3

A.2.3.1.14.a

5,2 Urugan Pasir Bawah Lantai T = 10 cm'

11,20

m3

7,84

m3

107,55

5,3 Beton Cor T = 7 cm' 5,4 Lantai Keramik 40 x 40 cm' pholised

0,00

-

A.2.3.1.11

-

-

A.4.1.1.4

-

-

m2

A.4.4.3.34

0,00

-

14,75

m3

A.2.3.1.14.a

0,00

-

4,10

m3

A.2.3.1.11

-

-

2,87

m3

A.4.1.1.4

-

-

57,83

m2

A.4.4.3.34a

b. Lantai Selasar & Tangga Elv. 0 - 0.05 5,1 Timbunan Tanah Bawah Lantai 5,2 Urugan Pasir Bawah Lantai T = 10 cm' 5,3 Beton Cor T = 7 cm' 5,4 Lantai Keramik 40 x 40 cm' Unpholised

0,00 Sub Jumlah

VI.

-

PEK. PASANGAN KUSEN PINTU DAN JENDELA

6,1 Pintu Type P1 = 2 Unit - Pintu UPVC + Panel UPVC + Kusen UPVC + Engsel UPVC Termasuk Kunci Tanam 2 Slaag & aksesories lainnya (terpasang) - Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + aksesories lainnya (terpasang) 6,2 Jendela Type J1 = 6 Unit - Jendela & Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Engsel Jendela UPVC Termasuk Kunci Pacok & aksesories lainnya (terpasang) 6,3 Jendela Type J2 = 2 Unit - Jendela & Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Engsel Jendela UPVC Termasuk Kunci Pacok & aksesories lainnya (terpasang) 6,4 Batu Krawang Merah

2,00

Unit

Taksir

0,00

-

2,00

Unit

Taksir

0,00

-

0,00 6,00

Unit

Taksir

0,00

-

2,00

Unit

Taksir

0,00

-

4,19

m2

Taksir

0,00 Sub Jumlah

VII. PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP KANOPI 7,1 Kayu Kuda 5/10 cm & Gording 5/7 cm (diketam halus empat sisi)

-

0,39

m3

A.4.6.1.13

0,00

-

7,2 Lesplang Reuter Papan 2,5/25 cm

23,00

m'

A.4.6.1.21

0,00

-

7,3 Penutup Atap Span Dek 0.30 setara(Muliadek Type 700)

24,70

m2

A.4.5.2.32

0,00 Sub Jumlah

-

VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 8,1 Armatur - Lampu HE 18 Watt

8,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Lampu HE 12 Watt

3,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Sakalar 2 Seri setara Panasonic

2,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Sakalar 3 Seri setara Panasonic

1,00

Bh

Taksir

0,00

-

8,2 Saklar lampu setara Panasonic

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

4,00

Bh

Taksir

0,00

-

11,00

Titik

Taksir

0,00

-

4,00

Titik

Taksir

0,00

-

1,00

Bh

Taksir

0,00

8,3 Stop Kontak setara Panasonic 8,4 Instlasi titik penerangan, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan instalasi terpasang 8,5 Instalasi titik Stop kontak, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC, kotak kontak dan kelengkapan instalasi terpasang. 8,6 Box Panel MCB

Sub Jumlah IX.

-

PEKERJAAN PENGECATAN

9,1 Cat Tembok (L/D)

606,97

m2

A.4.7.1.10

0,00

-

9,2 Cat Langi-langit Beton

149,74

m2

A.4.7.1.10

0,00

-

30,83

m2

A.4.7.1.4

9,3 Cat Kuda-kuda dan Lisplank

0,00 Sub Jumlah

C.

PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI - II

I

PEKERJAAN BETON BERTULANG

-

a. Bangunan Utama 1,1 Kolom K1 30/40 cm'

4,20

m3

Suplemen 3.a

0,00

-

1,2 Kolom K2 30/30 cm'

0,95

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

1,3 Kolom Praktis 13/13 cm' Tombak Layar

0,10

m3

Suplemen 3.c

0,00

-

1,4 Balok Latai 13/15 cm' atas kusen

0,58

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

1,5 Ring Balok 20/35 cm' (RB1)

3,40

m3

Suplemen 5.b

0,00

-

1,6 Balok Tombak Layar 15/20 cm'

0,34

m3

Suplemen 5.c

0,00

-

1,1 Kolom K2 30/30 cm'

3,15

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

1,2 Kolom Praktis 13/13 cm' Atas selasar

0,05

m3

Suplemen 3.c

0,00

-

1,3 Kolom Praktis 13/13 cm' Tombak Layar

0,10

m3

Suplemen 3.c

0,00

-

1,4 Balok Rielling Selasar 13/15 cm'

0,37

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

1,5 Balok 13/15 cm' atas selasar

0,62

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

1,6 Ring Balok 20/30 cm' (RB2)

2,30

m3

Suplemen 5.a

0,00

-

1,7 Balok Tombak Layar 15/20 cm'

0,34

m3

Suplemen 5.c

0,00

-

b. Selasar

Sub Jumlah II.

-

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

2,1 Pas. Batu Bata 1 : 4

147,15

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

2,2 Pas. Batu Bata 1 : 4 (tombak layar)

24,41

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

2,3 Pas. Batu Bata 1 : 4 (Reilling Selasar)

11,99

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

2,4 Pas. Batu Bata 1 : 4 (Atas Selasar)

10,58

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

2,5 Plesteran Batu Bata 1 : 4

363,83

m2

A.4.4.2.4

0,00

-

2,6 Plasteran Acian Kolom/Balok

139,97

m2

A.4.4.2.27

0,00

-

2,7 Pek. Relief Balok atas selasar (Bentuk sesuai gambar)

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

2,8 Pembentukan Lubang pada Dinding Beton Dudukan Kusen

1,00

Ls

Taksir

0,00 Sub Jumlah

III.

-

PEKERJAAN LANTAI

a. Lantai Ruangan Elv. + 4.05 3,1 Lantai Keramik 40 x 40 cm' pholised

108,13

m2

A.4.4.3.34

0,00

-

40,77

m2

A.4.4.3.34a

0,00

-

b. Lantai Selasar Elv. + 4.00 3,1 Lantai Keramik 40 x 40 cm' Unpholised

Sub Jumlah

-

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

2,00

Unit

Taksir

0,00

-

2,00

Unit

Taksir

0,00

-

6,00

bh

Taksir

0,00

-

2,00

bh

Taksir

0,00

-

4,00

bh

Taksir

0,00

-

8,51

m2

Taksir

0,00

IV.

PEK. PASANGAN KUSEN PINTU DAN JENDELA

4,1 Pintu Type P1 = 2 Unit - Pintu UPVC + Panel UPVC + Kusen UPVC + Engsel UPVC Termasuk Kunci Tanam 2 Slaag & aksesories lainnya (terpasang) - Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + aksesories lainnya (terpasang) 4,2 Jendela Type J1 = 6 Unit - Jendela & Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Engsel Jendela UPVC Termasuk Kunci Pacok & aksesories lainnya (terpasang) 4,3 Jendela Type J2 = 2 Unit - Jendela & Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Engsel Jendela UPVC Termasuk Kunci Pacok & aksesories lainnya (terpasang) 4,4 Ventilasi Type V1 = 4 Unit - Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Aksesories lainnya (terpasang) 4,5 Batu Krawang Merah

Sub Jumlah V.

-

PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

5,1 Rangka Atap Baja Ringan Zincalume

278,66

m2

Taksir

0,00

-

5,2 Penutup Atap Span Dek 0.30 setara(Muliadek Type 700)

278,66

m2

A.4.5.2.32

0,00

-

27,38

m'

A.4.5.2.36

0,00

-

7,00

m'

Taksir

0,00

-

5,5 Klem Lisplang/Nok Samping Seng Metal 0.35

27,12

m'

Taksir

0,00

-

5,6 Lesplang Reuter Papan 2,5/25 cm

68,12

m'

A.4.6.1.21

0,00

5,3 Rabung Seng Genteng Metal 0.35 5,4 Jurai Seng BJLS 0,3

Sub Jumlah VI. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT 6,1 Plafond PVC t=6 mm pada Ruangan termasuk Rangka Furing + Penggantung (Terpasang) 6,2 Plafond PVC t=6 mm pada Selasar & Tangga termasuk Rangka Furing + Penggantung (Terpasang) 6,3 Plafond PVC t=6 mm pada Tritisan termasuk Rangka Furing + Penggantung (Terpasang) 6,4 List Profil

108,13

m2

Taksir

0,00

-

54,89

m2

Taksir

0,00

-

81,84

m2

Taksir

0,00

-

267,05

m'

Taksir

0,00

-

Sub Jumlah VII.

-

-

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

7,1 Armatur - Lampu HE 18 Watt

8,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Lampu HE 12 Watt

4,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Sakalar 1 Seri setara Panasonic

1,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Sakalar 2 Seri setara Panasonic

2,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Sakalar 3 Seri setara Panasonic

1,00

Bh

Taksir

0,00

-

4,00

Bh

Taksir

0,00

-

12,00

Titik

Taksir

0,00

-

4,00

Titik

Taksir

0,00

-

1,00

Bh

Taksir

0,00

7,2 Saklar lampu setara Panasonic

7,3 Stop Kontak setara Panasonic 7,4 Instlasi titik penerangan, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan instalasi terpasang 7,5 Instalasi titik Stop kontak, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC, kotak kontak dan kelengkapan instalasi terpasang. 7,6 Box Panel MCB

Sub Jumlah

-

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

VIII. PEKERJAAN PENGECATAN 8,1 Cat Tembok (L/D)

503,80

m2

A.4.7.1.10

0,00

-

8,2 Cat Listplank kayu

17,03

m2

A.4.7.1.4

0,00

-

Sub Jumlah IX. PEKERJAAN LAIN - LAIN 9,1 Plakat dari Batu Granit uk 40 x 60 cm

1,00

unit

Taksir

-

0,00 Sub Jumlah

Banda Aceh

Penyedia Jasa PT/CV. .................................

Nama Jelas Jabatan

2018

BILL OF QUANTITY (BOQ) PEKERJAAN

:

Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh

LOKASI

:

Kota Banda Aceh

TAHUN ANGGARAN

:

2018

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

II.

PEMBANGUNAN RKB 2 RUANG

A.

PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI - I

I.

PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI Bangunan Utama a. Pondasi Type I

1,1 Galian Tanah Pondasi Tapak

38,15

m3

A.2.3.1.2

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

9,54

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,87

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas. Lantai Kerja

1,73

m3

A.4.1.1.4

0,00

-

1,5 Pondasi Tapak 150 x 150 cm'

4,05

m3

Suplemen 1.b

0,00

-

1,6 Stik Kolom Pedestal 30/40 cm

1,26

m3

Suplemen 3.a

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi Tapak

8,62

m3

A.2.3.1.2

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

2,16

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,20

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas. Lantai Kerja

0,39

m3

A.4.1.1.4

0,00

-

1,5 Pondasi Tapak 120 x 120 cm'

0,86

m3

Suplemen 1.a

0,00

-

1,6 Stik Kolom Pedestal 30/30 cm

0,32

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi

10,84

m3

A.2.3.1.1

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

2,71

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

1,16

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas Batu Aanstamping

2,33

m3

A.3.2.1.2.A

0,00

-

1,5 Pas. Batu Gunung 1 : 4

8,22

m3

A.3.2.1.2

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi

0,36

m3

A.2.3.1.1

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

0,09

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,15

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas Batu Aanstamping

0,30

m3

A.3.2.1.2.A

0,00

-

b. Pondasi Type II

c. Pondasi Menerus

d. Sloof Gantung

Selasar a. Pondasi Type II 1,1 Galian Tanah Pondasi Tapak

12,94

m3

A.2.3.1.2

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

3,23

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,29

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas. Lantai Kerja

0,59

m3

A.4.1.1.4

0,00

-

1,5 Pondasi Tapak 120 x 120 cm'

1,30

m3

Suplemen 1.a

0,00

-

1,6 Stik Kolom Pedestal 30/30 cm

0,47

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi

3,66

m3

A.2.3.1.1

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

0,92

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

1,3 Pas. Pasir Alas

0,21

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas Batu Aanstamping

0,42

m3

A.3.2.1.2.A

0,00

-

1,5 Pas. Batu Gunung 1 : 4

1,43

m3

A.3.2.1.2

0,00

-

1,1 Galian Tanah Pondasi

0,48

m3

A.2.3.1.1

0,00

-

1,2 Urugan Tanah Kembali

0,12

m3

A.2.3.1.9

0,00

-

b. Pondasi Menerus

c. Trap Tangga

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

1,3 Pas. Pasir Alas

0,08

m3

A.2.3.1.11

0,00

-

1,4 Pas. Lantai Kerja

0,16

m3

A.4.1.1.4

0,00

-

1,5 Pas. Trasram Batu Bata 1 : 2 (dinding)

1,62

m2

A.4.4.1.7

0,00

-

1,6 Plesteran 1 : 2

3,24

m2

A.4.4.2.2

0,00

-

1,7 Timbunan Tanah Bawah Lantai

0,60

m3

A.2.3.1.14.a

0,00

-

1,8 Urugan Pasir Bawah Lantai T = 10 cm'

0,16

m3

A.2.3.1.11

-

-

1,9 Beton Cor T = 5 cm'

0,08

m3

A.4.1.1.4

-

-

Sub Jumlah II.

-

PEKERJAAN BETON BERTULANG

a. Bangunan Utama 2,1 Sloof 25/40 cm' (S1)

2,74

m3

Suplemen 2.a

0,00

-

2,2 Sloof Gantung 25/40 cm' (S1)

0,66

m3

Suplemen 2.a

0,00

-

2,3 Kolom K1 30/40 cm'

3,24

m3

Suplemen 3.a

0,00

-

2,4 Kolom K2 30/30 cm'

0,81

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

2,5 Balok Latai 13/15 cm' atas kusen

0,29

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

2,6 Balok Lantai 30/60 cm' (BL1)

1,19

m3

Suplemen 4.a

0,00

-

2,7 Balok Lantai 25/45 cm' (BL2)

3,92

m3

Suplemen 4.b

0,00

-

2,8 Pengecoran Plat Lantai T = 12 cm' Beton K250

5,81

m3

Suplemen 6.a

0,00

-

2,1 Sloof 20/30 cm' (S2)

0,64

m3

Suplemen 2.b

0,00

-

2,2 Kolom K2 30/30 cm'

1,22

m3

Suplemen 3.b

0,00

2,3 Kolom Praktis 13/13 cm' atas selasar

0,02

m3

Suplemen 3.c

0,00

2,4 Balok 13/15 cm' atas selasar

0,23

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

2,5 Balok Lantai 20/40 cm' (BL3)

0,99

m3

Suplemen 4.c

0,00

-

2,6 Pengecoran Plat Lantai T = 12 cm' Beton K250

1,62

m3

Suplemen 6.a

0,00

b. Selasar

Sub Jumlah III.

-

-

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

3,1 Pas. Batu Bata Trasraam 1 : 2 (dibawah Lantai 10 cm)

3,48

m2

A.4.4.1.7

0,00

-

3,2 Pas. Batu Bata Trasraam 1 : 2 (diatas Lantai 15 cm)

1,98

m2

A.4.4.1.7

0,00

-

56,10

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

6,79

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

10,91

m2

A.4.4.2.2

0,00

-

3,6 Plesteran Batu Bata 1 : 4

125,78

m2

A.4.4.2.4

0,00

-

3,7 Plasteran Acian Kolom/Balok & Plat Lantai

155,29

m2

A.4.4.2.27

0,00

-

3,8 Pek. Relief Tiang Teras Depan (Bentuk sesuai gambar)

3,00

unit

Taksir

0,00

-

3,9 Pek. Relief Balok atas selasar (Bentuk sesuai gambar)

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

1,00

Ls

Taksir

3,3 Pas. Batu Bata 1 : 4 3,4 Pas. Batu Bata 1 : 4 (diatas Selasar) 3,5 Plesteran 1 : 2

3,10 Pembentukan Lubang pada Dinding Beton Dudukan Kusen

0,00 Sub Jumlah

IV.

-

PEKERJAAN TANAH DAN LANTAI

a. Lantai Ruangan Elv. 0 + 0.00 4,1 Timbunan Tanah Bawah Lantai

16,80

m3

A.2.3.1.14.a

0,00

-

4,2 Urugan Pasir Bawah Lantai T = 10 cm'

5,60

m3

4,3 Beton Cor T = 7 cm'

3,92

m3

A.2.3.1.11

-

-

A.4.1.1.4

-

54,96

-

m2

A.4.4.3.34

0,00

-

4,1 Timbunan Tanah Bawah Lantai

4,00

m3

A.2.3.1.14.a

0,00

-

4,2 Urugan Pasir Bawah Lantai T = 10 cm'

1,60

m3

A.2.3.1.11

-

-

4,3 Beton Cor T = 7 cm'

1,12

m3

A.4.1.1.4

-

-

16,00

m2

A.4.4.3.34a

4,4 Lantai Keramik 40 x 40 cm' pholised b. Lantai Selasar Elv. 0 - 0.05

4,4 Lantai Keramik 40 x 40 cm' Unpholised

0,00 Sub Jumlah

-

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

1,00

Unit

Taksir

0,00

-

1,00

Unit

Taksir

0,00

-

3,00

Unit

Taksir

0,00

-

1,00

Unit

Taksir

0,00

-

V.

PEK. PASANGAN KUSEN PINTU DAN JENDELA

5,1 Pintu Type P1 = 1 Unit - Pintu UPVC + Panel UPVC + Kusen UPVC + Engsel UPVC -

Termasuk Kunci Tanam 2 Slaag & aksesories lainnya (terpasang) Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + aksesories lainnya (terpasang)

5,2 Jendela Type J1 = 3 Unit - Jendela & Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Engsel Jendela UPVC Termasuk Kunci Pacok & aksesories lainnya (terpasang) 5,3 Jendela Type J2 = 1 Unit - Jendela & Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Engsel Jendela UPVC Termasuk Kunci Pacok & aksesories lainnya (terpasang)

Sub Jumlah VI. PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP KANOPI 6,1 Kayu Kuda 5/10 cm & Gording 5/7 cm (diketam halus empat sisi)

-

0,19

m3

A.4.6.1.13

0,00

-

6,2 Lesplang Reuter Papan 2,5/25 cm

10,00

m'

A.4.6.1.21

0,00

-

6,3 Penutup Atap Span Dek 0.30 setara(Muliadek Type 700)

10,40

m2

A.4.5.2.32

0,00 Sub Jumlah

VII.

-

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

7,1 Armatur - Lampu HE 18 Watt

4,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Lampu HE 12 Watt

1,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Sakalar 1 Seri setara Panasonic

1,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Sakalar 2 Seri setara Panasonic

1,00

Bh

Taksir

0,00

-

2,00

Bh

Taksir

0,00

-

5,00

Titik

Taksir

0,00

-

2,00

Titik

Taksir

0,00

-

1,00

Bh

Taksir

0,00

7,2 Saklar lampu setara Panasonic

7,3 Stop Kontak setara Panasonic 7,4 Instlasi titik penerangan, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan instalasi terpasang 7,5 Instalasi titik Stop kontak, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC, kotak kontak dan kelengkapan instalasi terpasang. 7,6 Box Panel MCB

Sub Jumlah

-

VIII. PEKERJAAN PENGECATAN 8,1 Cat Tembok (L/D)

230,06

m2

A.4.7.1.10

0,00

-

8,2 Cat Langi-langit Beton

61,92

m2

A.4.7.1.10

0,00

-

8,3 Cat Kuda-kuda dan Lisplank

14,98

m2

A.4.7.1.4

0,00 Sub Jumlah

B.

PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI - II

I

PEKERJAAN BETON BERTULANG

-

a. Bangunan Utama 1,1 Kolom K1 30/40 cm'

2,52

m3

Suplemen 3.a

0,00

-

1,2 Kolom K2 30/30 cm'

0,63

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

1,3 Kolom Praktis 13/13 cm' Tombak Layar

0,10

m3

Suplemen 3.c

0,00

-

1,4 Balok Latai 13/15 cm' atas kusen

0,29

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

1,5 Ring Balok 20/35 cm' (RB1)

1,92

m3

Suplemen 5.b

0,00

-

1,6 Balok Tombak Layar 15/20 cm'

0,34

m3

Suplemen 5.c

0,00

-

1,1 Kolom K2 30/30 cm'

0,95

m3

Suplemen 3.b

0,00

-

1,2 Kolom Praktis 13/13 cm' Atas selasar

0,03

m3

Suplemen 3.c

0,00

-

b. Selasar

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

1,3 Balok Rielling Selasar 13/15 cm'

0,18

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

1,4 Balok 13/15 cm' atas selasar

0,37

m3

Suplemen 4.e

0,00

-

1,5 Ring Balok 20/30 cm' (RB2)

0,64

m3

Suplemen 5.a

0,00

-

Sub Jumlah II.

-

PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN

2,1 Pas. Batu Bata 1 : 4

50,83

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

2,2 Pas. Batu Bata 1 : 4 (tombak layar)

12,20

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

7,69

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

2,3 Pas. Batu Bata 1 : 4 (Reilling Selasar) 2,4 Pas. Batu Bata 1 : 4 (Atas Selasar)

6,79

m2

A.4.4.1.9

0,00

-

142,82

m2

A.4.4.2.4

0,00

-

67,60

m2

A.4.4.2.27

0,00

-

2,7 Pek. Relief Balok atas selasar (Bentuk sesuai gambar)

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

2,8 Pembentukan Lubang pada Dinding Beton Dudukan Kusen

1,00

Ls

Taksir

0,00

-

2,9 Pembongkaran Dinding Bata Selasar Lama

1,00

Ls

Taksir

2,5 Plesteran Batu Bata 1 : 4 2,6 Plasteran Acian Kolom/Balok

0,00 Sub Jumlah

III.

-

PEKERJAAN LANTAI

a. Lantai Ruangan Elv. + 4.05 3,1 Lantai Keramik 40 x 40 cm' pholised

54,96

m2

A.4.4.3.34

0,00

-

16,00

m2

A.4.4.3.34a

0,00

-

b. Lantai Selasar Elv. + 4.00 3,1 Lantai Keramik 40 x 40 cm' Unpholised

Sub Jumlah IV.

PEK. PASANGAN KUSEN PINTU DAN JENDELA

4,1 Pintu Type P1 = 1 Unit - Pintu UPVC + Panel UPVC + Kusen UPVC + Engsel UPVC -

-

Termasuk Kunci Tanam 2 Slaag & aksesories lainnya (terpasang) Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + aksesories lainnya (terpasang)

4,2 Jendela Type J1 = 3 Unit - Jendela & Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Engsel Jendela UPVC

1,00

Unit

Taksir

0,00

-

1,00

Unit

Taksir

0,00

-

3,00

bh

Taksir

0,00

-

1,00

bh

Taksir

0,00

-

2,00

bh

Taksir

0,00

-

Termasuk Kunci Pacok & aksesories lainnya (terpasang) 4,3 Jendela Type J2 = 1 Unit - Jendela & Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Engsel Jendela UPVC Termasuk Kunci Pacok & aksesories lainnya (terpasang) 4,4 Ventilasi Type V1 = 2 Unit - Ventilasi UPVC + Kusen UPVC + Aksesories lainnya (terpasang)

Sub Jumlah V.

-

PEKERJAAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

5,1 Rangka Atap Baja Ringan Zincalume

130,85

m2

Taksir

0,00

-

5,2 Penutup Atap Span Dek 0.30 setara(Muliadek Type 700)

130,85

m2

A.4.5.2.32

0,00

-

9,65

m'

A.4.5.2.36

0,00

-

5,4 Klem Lisplang/Nok Samping Seng Metal 0.35

13,56

m'

Taksir

0,00

-

5,5 Lesplang Reuter Papan 2,5/25 cm

23,21

m'

A.4.6.1.21

0,00

-

5,3 Rabung Seng Genteng Metal 0.35

Sub Jumlah VI. PEKERJAAN LANGIT-LANGIT 6,1 Plafond PVC t=6 mm pada Ruangan termasuk Rangka Furing + Penggantung (Terpasang) 6,2 Plafond PVC t=6 mm pada Selasar termasuk Rangka Furing + Penggantung (Terpasang) 6,3 Plafond PVC t=6 mm pada Tritisan termasuk Rangka Furing + Penggantung (Terpasang) 6,4 List Profil

-

54,07

m2

Taksir

0,00

-

14,72

m2

Taksir

0,00

-

39,48

m2

Taksir

0,00

-

109,20

m'

Taksir

0,00 Sub Jumlah

-

NO.

URAIAN PEKERJAAN

VOLUME

SAT

ANALISA

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7=3x6

VII.

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

7,1 Armatur - Lampu HE 18 Watt

4,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Lampu HE 12 Watt

1,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Sakalar 1 Seri setara Panasonic

1,00

Bh

Taksir

0,00

-

- Sakalar 2 Seri setara Panasonic

1,00

Bh

Taksir

0,00

-

2,00

Bh

Taksir

0,00

-

5,00

Titik

Taksir

0,00

-

2,00

Titik

Taksir

0,00

-

1,00

Bh

Taksir

0,00

7,2 Saklar lampu setara Panasonic

7,3 Stop Kontak setara Panasonic 7,4 Instlasi titik penerangan, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC fitting lampu dan kelengkapan instalasi terpasang 7,5 Instalasi titik Stop kontak, instalasi termasuk kabel NYA 2,5 mm dalam pipa PVC, kotak kontak dan kelengkapan instalasi terpasang. 7,6 Box Panel MCB

-

Sub Jumlah

-

VIII. PEKERJAAN PENGECATAN 8,1 Cat Tembok (L/D)

210,42

m2

A.4.7.1.10

0,00

8,2 Cat Listplank kayu

5,80

m2

A.4.7.1.4

0,00

-

Sub Jumlah Banda Aceh

Penyedia Jasa PT/CV. .................................

Nama Jelas Jabatan

2018

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

: Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh

LOKASI

: Kota Banda Aceh

TAHUN ANGGARAN

: 2018

A.

A.2.3.1 PEKERJAAN TANAH A.2.3.1.1 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 1 meter A. TENAGA

A.2.3.1.1

0,750

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,025

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

B. BAHAN

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) A.2.3.1.2 1 m3 Galian tanah biasa sedalam 2 meter A. TENAGA

A.2.3.1.2

0,900

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,045

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

Rp

-

B. BAHAN

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Rp

-

Rp

-

A.2.3.1.9 1 m3 Urugan Tanah Kembali A. TENAGA

A.2.3.1.9

0,500

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,050

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

B. BAHAN

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Page 14

A.2.3.1.11 1 m3 Urugan pasir 0,300

A. TENAGA

A.2.3.1.11

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,010

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

1,200

m3

Pasir urug

Rp

-

Rp

-

Rp

-

B. BAHAN

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Rp

-

Rp

-

A.2.3.1.14.a 1 m3 Urugan Tanah A. TENAGA

A.2.3.1.14.a

0,250

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,025

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

1,200

m3

Tanah urug

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

B. BAHAN

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) B.

A.3.2.1 PEKERJAAN PONDASI A.3.2.1.2 3

A.3.2.1.2

1 m Pondasi batu Belah (Gunung/kali) 1PC : 4 PP A. TENAGA

B. BAHAN

1,500

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,750

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,075

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,075

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

1,200

m3

Batu Belah Gunung/Kali

Rp

-

Rp

-

163,000

Kg

PC

Rp

-

Rp

-

0,520

m3

Pasir pasang

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Page 15

Rp

-

Rp

-

A.3.2.1.2.A 1 m3 Pondasi batu kosong (aanstamping) A.TENAGA

B. BAHAN

A.3.2.1.2.A

0,780

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,390

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,039

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,039

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

1,200

m3

Rp

-

Rp

-

0,432

m3

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Batu Kali/Batu Belah Pasir urug

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) C.

A.4.4.1 PEKERJAAN DINDING A.4.4.1.7 2

A.4.4.1.7

1 m Dinding Bata merah tebal 1/2 bata 1PC : 2PP A. TENAGA

B. BAHAN

0,300

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,100

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,010

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,015

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

70,000

bh

Batu bata

Rp

-

Rp

-

18,950

kg

PC

Rp

-

Rp

-

0,038

m3

Pasir pasang

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) A.4.4.1.9 2

A.4.4.1.9

1 m Dinding Bata merah tebal 1/2 bata 1PC : 4 PP A. TENAGA

B. BAHAN

0,300

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,100

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,010

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,015

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

70,000

bh

Batu bata

Rp

-

Rp

-

11,500

kg

PC

Rp

-

Rp

-

0,043

m3

Pasir pasang

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Page 16

D.

A.4.4.2 PEKERJAAN PLESTERAN A.4.4.2.2 1 m2 Plesteran , 1PC : 2PP tebal 15 mm A. TENAGA

A. BAHAN

A.4.4.2.2

0,300

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,150

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,015

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,015

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

10,224

kg

PC

Rp

-

Rp

-

0,020

m3

Pasir pasang

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) A.4.4.2.4 1 m2 Plesteran , 1PC : 4PP tebal 15 mm A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.4.2.4

0,300

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,150

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,015

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,015

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

6,240

kg

PC

Rp

-

Rp

-

0,024

m3

Pasir pasang

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) A.4.4.2.27 1 m2 Acian A. TENAGA

A. BAHAN

A.4.4.2.27

0,200

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,100

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,010

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,010

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

3,250

kg

PC

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Page 17

E.

A.4.1.1 PEKERJAAN BETON A.4.1.1.4 3

1 m Beton lantai kerja mutu f'c = 7,4 Mpa (K 100), slump (3-6) cm A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.4

1,200

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,200

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,020

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,060

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

230,000

kg

PC

Rp

-

Rp

-

893,000

kg

Pasir beton

Rp

-

Rp

-

1027,000

kg

Kerikil beton

Rp

-

Rp

-

200,000

liter

Air

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Rp

-

Rp

-

A.4.1.1.5 3

1 m Beton mutu f'c = 14,5 Mpa (K 175), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,66 A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.5

1,650

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,275

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,028

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,083

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

326,000

kg

PC

Rp

-

Rp

-

760,000

kg

Pasir beton

Rp

-

Rp

-

1029,000

kg

Kerikil beton

Rp

-

Rp

-

215,000

liter

Air

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Rp

-

Rp

-

A.4.1.1.7 3

1 m Beton mutu f'c = 19,3 Mpa (K 225), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58 A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.7

1,650

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,275

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,028

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,083

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

371,000

kg

PC

Rp

-

Rp

-

698,000

kg

Pasir beton

Rp

-

Rp

-

1047,000

kg

Kerikil beton

Rp

-

Rp

-

215,000

liter

Air

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Page 18

A.4.1.1.8 3

1 m Beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56 A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.8

1,650

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,275

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,028

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,083

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

384,000

kg

PC

Rp

-

Rp

-

692,000

kg

Pasir beton

Rp

-

Rp

-

1039,000

kg

Batu Pecah

Rp

-

Rp

-

215,000

liter

Air

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) A.4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos

A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.17

0,070

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,070

OH

Tukang besi

Rp

-

Rp

-

0,007

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,004

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

10,500

kg

Besi beton polos

Rp

-

Rp

-

0,150

kg

Kawat beton

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 1 kg -------------------> A.4.1.1.17a Pembesian 10 kg dengan besi ulir

A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.17a

0,070

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,070

OH

Tukang besi

Rp

-

Rp

-

0,007

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,004

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

10,500

kg

Besi beton ulir

Rp

-

Rp

-

0,150

kg

Kawat beton

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 1 kg ------------------->

Page 19

A.4.1.1.20 1 m2 bekisting untuk pondasi A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.20

0,520

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,260

OH

Tukang kayu

Rp

-

Rp

-

0,026

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,026

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

0,040

m3

Kayu kelas III

Rp

-

Rp

-

0,300

kg

Paku 5 cm - 10 cm

Rp

-

Rp

-

0,100

liter

Minyak bekisting

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) A.4.1.1.21 1 m2 bekisting untuk sloof A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.21

0,520

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,260

OH

Tukang kayu

Rp

-

Rp

-

0,026

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,026

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

0,045

m3

Kayu kelas III

Rp

-

Rp

-

0,300

kg

Paku 5 cm - 10 cm

Rp

-

Rp

-

0,100

liter

Minyak bekisting

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) A.4.1.1.22 1 m2 bekisting untuk kolom A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.22

0,660

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,330

OH

Tukang kayu

Rp

-

Rp

-

0,033

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,033

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

0,040

m3

Kayu kelas III

Rp

-

Rp

-

0,400

kg

Paku 5 cm - 12 cm

Rp

-

Rp

-

0,200

liter

Minyak bekisting

Rp

-

Rp

-

0,015

m3

Balok kayu kelas II

Rp

-

Rp

-

0,350

lbr

Multiplek 9 MM

Rp

-

Rp

-

2,000

btg

Dolken

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Page 20

A.4.1.1.23 1 m2 bekisting untuk balok A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.23

0,660

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,330

OH

Tukang kayu

Rp

-

Rp

-

0,033

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,033

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

0,040

m3

Kayu kelas III

Rp

-

Rp

-

0,400

kg

Paku 5 cm - 12 cm

Rp

-

Rp

-

0,200

liter

Minyak bekisting

Rp

-

Rp

-

0,018

m3

Balok kayu kelas II

Rp

-

Rp

-

0,350

lbr

Multiplek 9 MM

Rp

-

Rp

-

2,000

btg

Dolken

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) A.4.1.1.24 1 m2 bekisting untuk plat lantai A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.1.1.24

0,660

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,330

OH

Tukang kayu

Rp

-

Rp

-

0,033

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,033

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

0,040

m3

Kayu kelas III

Rp

-

Rp

-

0,400

kg

Paku 5 cm - 12 cm

Rp

-

Rp

-

0,200

liter

Minyak bekisting

Rp

-

Rp

-

0,015

m3

Balok kayu kelas II

Rp

-

Rp

-

0,350

lbr

Multiplek 9 MM

Rp

-

Rp

-

6,000

btg

Dolken

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Pek. Lain-Lain 1 m3 Membongkar bekisting/menyiram beton A. TENAGA

1,000

OH

Pekerja

Rp

-

B. BAHAN C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Page 21

Rp

-

Rp

-

F.

PEKERJAAN BETON BERTULANG Suplemen 1.a 1M3 Beton Bertulang Plat pondasi tapak 120 x 120 cm'

BAHAN

Suplemen 1.a

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

200,6241

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

5,000

m2

A.4.1.1.20

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 1.b 1M3 Beton Bertulang Plat pondasi tapak 150 x 150 cm'

BAHAN

Suplemen 1.b

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

191,3645

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

1,778

m2

A.4.1.1.20

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 2.a 1M3 Sloof Beton Bertulang 25 x 40 cm' (S1)

BAHAN

Suplemen 2.a

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

106,3404

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

69,0522

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

5,333

m2

A.4.1.1.21

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 2.b 1M3 Sloof Beton Bertulang 20 x 30 cm' (S2)

BAHAN

Suplemen 2.b

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

110,7712

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

75,6286

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

6,667

m2

A.4.1.1.21

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 3.a 1M3 Kolom Beton Bertulang 30 x 40 cm' (K1)

BAHAN

Suplemen 3.a

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

173,6170

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

54,2553

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

7,778

m2

A.4.1.1.22

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Page 22

Suplemen 3.b 1M3 Kolom Beton Bertulang 30 x 30 cm' (K2)

BAHAN

Suplemen 3.b

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

136,2411

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

61,3797

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

8,889

m2

A.4.1.1.22

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 3.c 1M3 Kolom Beton Bertulang 13 x 13 cm' (KP)

BAHAN

Suplemen 3.c

1,0000

m3

A.4.1.1.5

Rp

-

Rp

-

257,0244

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

7,692

m2

A.4.1.1.22

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 4.a 1M3 Balok Beton Bertulang 30 x 60 cm' (BL1)

BAHAN

Suplemen 4.a

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

107,3049

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

52,0632

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

5,556

m2

A.4.1.1.23

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 4.b 1M3 Balok Beton Bertulang 25 x 45 cm' (BL2)

BAHAN

Suplemen 4.b

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

123,4610

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

65,7640

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

6,815

m2

A.4.1.1.23

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 4.c 1M3 Balok Beton Bertulang 20 x 40 cm' (BL3)

BAHAN

Suplemen 4.c

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

151,9149

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

80,1499

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

8,333

m2

A.4.1.1.23

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Page 23

Suplemen 4.d 1M3 Balok Beton Bertulang 20 x 30 cm' (BD)

BAHAN

Suplemen 4.d

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

143,3244

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

90,4255

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

6,667

m2

A.4.1.1.23

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 4.e 1M3 Balok Latai 13 x 15 cm'

BAHAN

Suplemen 4.e

1,0000

m3

A.4.1.1.5

Rp

-

Rp

-

228,1505

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

7,692

m2

A.4.1.1.23

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 5.a 1M3 Reng Balok beton Bertulang 20 x 30 cm' (R2)

BAHAN

Suplemen 5.a

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

110,7712

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

57,8723

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

8,889

m2

A.4.1.1.23

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 5.b 1M3 Reng Balok beton Bertulang 20 x 35 cm' (RB1)

BAHAN

Suplemen 5.b

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

113,9361

Kg

A.4.1.1.17a

Rp

-

Rp

-

54,1144

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

8,571

m2

A.4.1.1.23

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 5.c 1M3 Reng Balok beton Bertulang 15 x 20 cm'

BAHAN

Suplemen 5.c

1,0000

m3

A.4.1.1.5

Rp

-

Rp

-

200,3610

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

9,167

m2

A.4.1.1.23

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Page 24

Suplemen 6.a 1M3 Beton Bertulang Plat Lantai Beton K-250 T=12 cm 1,0000 BAHAN

Suplemen 6.a

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

141,2899

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

8,333

m2

A.4.1.1.24

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 6.b 1M3 Beton Bertulang Plat Daag Beton K-225 T=10 cm

BAHAN

Suplemen 6.b

1,0000

m3

A.4.1.1.7

Rp

-

Rp

-

135,6383

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

6,667

m2

A.4.1.1.24

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Pekerjaan lain - lain

Suplemen 6.c 1M3 Beton Bertulang Anak Tangga 1,0000 BAHAN

Suplemen 6.c

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

213,9748

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

4,444

m2

A.4.1.1.24

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

Suplemen 6.d 1M3 Beton Bertulang Plat Tangga dan Bordes

BAHAN

G.

Suplemen 6.d

1,0000

m3

A.4.1.1.8

Rp

-

Rp

-

162,7659

Kg

A.4.1.1.17

Rp

-

Rp

-

5,556

m2

A.4.1.1.24

Rp

-

Rp

-

1,000

Ls

Pek. Lain-Lain

Rp

-

Rp

-

JUMLAH

Rp

-

HARGA SATUAN

Rp

-

A.4.5.2 PEKERJAAN PENUTUP ATAP A.4.5.2.32 1 m2 Pemasangan Seng Spandek A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.5.2.32

0,200

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,100

OH

Tukang Kayu

Rp

-

Rp

-

0,010

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,001

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

1,100

M2

Seng Spandek

Rp

-

Rp

-

0,200

Kg

Paku Skrup

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) ` Page 25

A.4.5.2.36 1

A.4.5.2.36

1 m Pemasangan Rabung Seng Genteng Metal A. TENAGA

B. BAHAN

0,250

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,150

OH

Tukang Kayu

Rp

-

Rp

-

0,015

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,013

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

1,100

lbh

Rabung Seng Genteng Metal

Rp

-

Rp

-

0,050

Kg

Paku Skrup

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) ` H.

A.4.6.1 PEKERJAAN KAYU A.4.6.1.13 A.4.6.1.13

3

1 m Memasang Kobstruksi Kuda kuda konvensional, kayu Klas I, II & III

A. TENAGA

B. BAHAN

4,000

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

12,000

OH

Tukang Kayu

Rp

-

Rp

-

1,200

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,200

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

1,100

m3

Kayu Klas II

Rp

-

Rp

-

15,000

Kg

Besi Plat Strip

Rp

-

Rp

-

5,600

Kg

Paku 12 cm

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) A.4.6.1.21 1

A.4.6.1.21

1 m Memasang Lisplank uk. (2.5x25) cm kayu Klas I & II A. TENAGA

B. BAHAN

0,100

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,200

OH

Tukang Kayu

Rp

-

Rp

-

0,020

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,005

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

0,0108

m3

Kayu papan Klas II

Rp

-

Rp

-

0,100

Kg

Paku biasa 2" - 5"

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Page 26

Page 27

J.

A.4.4.3 PEKERJAAN LANTAI A.4.4.3.34 2

A.4.4.3.34

1 m Memasang lantai keramik uk.( 40 x 40 cm') A. TENAGA

B. BAHAN

0,700

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,350

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,035

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,030

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

6,560

bh

Ubin keramik 40 x 40 cm'

Rp

-

Rp

-

8,190

kg

PC

Rp

-

Rp

-

0,045

m3

Pasir pasang

Rp

-

Rp

-

1,620

kg

Semen warna

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Rp

-

Rp

-

A.4.4.3.34a 2

A.4.4.3.34a

1 m Memasang lantai keramik uk.( 40 x 40 cm') Anti Slip A. TENAGA

B. BAHAN

0,700

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,350

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,035

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,030

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

6,560

bh

Ubin keramik 40 x 40 cm'

Rp

-

Rp

-

10,000

kg

PC

Rp

-

Rp

-

0,045

m3

Pasir pasang

Rp

-

Rp

-

1,500

kg

Semen warna

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Rp

-

Rp

-

A.4.4.3.35a 2

A.4.4.3.35a

1 m Memasang lantai keramik uk.(30x30) cm anti slip A. TENAGA

B. BAHAN

0,700

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,350

OH

Tukang batu

Rp

-

Rp

-

0,035

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,030

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

11,670

bh

Ubin keramik 30x30 anti slip

Rp

-

Rp

-

10,000

kg

PC

Rp

-

Rp

-

0,045

m3

Pasir pasang

Rp

-

Rp

-

1,500

kg

Semen warna

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Page 28

Rp

-

Rp

-

Page 29

L.

A.4.7.1 PEKERJAAN PENGECATAN A.4.7.1.4 1 m2 Mengecat bidang kayu baru A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.7.1.4

0,070

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,009

OH

Tukang cat

Rp

-

Rp

-

0,006

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,0030

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

0,2000

kg

Cat meni

Rp

-

Rp

-

0,1500

kg

Plamir

Rp

-

Rp

-

0,1700

kg

Cat dasar

Rp

-

Rp

-

0,2600

kg

Cat Penutup Kayu

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Rp

-

Rp

-

A.4.7.1.10 1 m2 Mengecat bidang tembok baru A. TENAGA

B. BAHAN

A.4.7.1.10

0,020

OH

Pekerja

Rp

-

Rp

-

0,063

OH

Tukang cat

Rp

-

Rp

-

0,0063

OH

Kepala Tukang

Rp

-

Rp

-

0,0030

OH

Mandor

Rp

-

Rp

-

0,1000

kg

Plamir

Rp

-

Rp

-

0,1000

kg

Cat dasar

Rp

-

Rp

-

0,2600

kg

Cat Penutup

Rp

-

Rp

-

Rp

-

C. PERALATAN D. JUMLAH (A+B+C) E. OVER HEAD & PROFIT …………..%

…………..% x D

F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E)

Rp

-

Rp

-

Banda Aceh

2018 Penyedia Jasa

PT/CV. .................................

Nama Jelas Jabatan

Page 30

DAFTAR HARGA UPAH DAN BAHAN PEKERJAAN

:

Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh

LOKASI

:

Kota Banda Aceh

TAHUN ANGGARAN

:

2018

NO

URAIAN PEKERJAAN

SATUAN

1

2

3

A.

UPAH

1

Pekerja

Hari

2

Tukang

Hari

3

Kepala Tukang

Hari

4

Mandor

Hari

B.

BAHAN

1

Tanah Urug

2

Pasir Urug

3

Pasir Pasang

4

Pasir Beton

5

Pasir Beton

6

Kerikil Beton

7

Kerikil Beton

8

Batu Pecah

9

Batu Pecah

10

Batu Kali/Batu Belah

11

Batu Bata

12

Besi Pipa Tangga Ø2"

M'

13

Paving Block

14

Besi Pipa Raam Ø2½"

M2 M'

15

Air

Liter

16

Semen @ 40 Kg

Zak

17

Semen @ 40 Kg

Kg

18

Semen Warna @ 50 Kg

Zak

19

Semen Warna @ 50 Kg

Kg

20

Rangka Atap Baja Ringan

M2

21

Seng Spandek

M2

22

Rabung Seng Metal Warna

Lbr

23

Nok Samping seng metal

Lbr

24

Papan Kayu Meuranti

25

Kayu / Papan Bauwplank

M3

26

Kayu Rangka Plafond

27

Kayu Balok / Papan Perancah

M3 M3 M3

M3 Kg M3 Kg M3 Kg M3 Buah

M3 M3 M3

Page 31 of 33

HARGA (RP) 4

NO

URAIAN PEKERJAAN

SATUAN

1

2

3

M3

28

Kayu Kls III

29

Kayu Kls II

30

Kayu Kemper Papan 3/20

31

Dolken Kayu ø 8-10/4 m

M3 Batang

32

Triplex tebal 4 mm'

Lembar

33

Plywood tebal 12 mm

Lembar

34

Plywood tebal 9 mm

Lembar

35

Besi Beton Polos

Kg

36

Besi Beton Ulir

Kg

37

Besi Plat Stip

Kg

38

Batu alam

M2

39

Batu Kerawang Merah

M2

40

Kawat Beton

Kg

41

Paku Kecil

Kg

42

List Profil

m'

43

Paku Skrup

Kg

44

Paku 5 cm - 12 cm

Kg

45

Paku 5 cm - 10 cm

Kg

46

Paku 7 cm - 10 cm

Kg

47

Paku Biasa 1/2" - 1"

Kg

48

Paku 2,5" - 5"

Kg

49

Paku 1 - 2,5 cm

50

Keramik 40 x 40 cm' Pholised

Buah

51

Keramik 40 x 40 cm' Unpholised

Buah

52

Keramik 20 x 20 cm' Unpholised

Buah

53

Keramik 20 x 25 cm' pholised

Buah

54

Keramik 30 x 30 cm' Unpholised

Buah

55

Keramik 30 x 30 cm' pholised

Buah

56

Plamir

Kg

57

Cat Dasar

Kg

58

Cat Menie

Kg

59

Cat Kayu/Minyak

Kg

60

Cat Dinding Acrylic Emultion Paint

Kg

61

Minyak Bekisting

62

Lem Kayu

63

Lampu HE 12 watt

Buah

64

Lampu HE 18 wtt

Buah

65

Saklar lampu setara Panasonic 1 seri

Buah

66

Saklar lampu setara Panasonic 2 seri

Buah

67

Saklar lampu setara Panasonic 3 seri

Buah

68

Stop kontak

Buah

69

Box Panel MCB

Buah

M3

Kg

Liter Kg

Page 32 of 33

HARGA (RP) 4

NO

URAIAN PEKERJAAN

SATUAN

1

2

3

70

Pemasangan titik api/stop kontak

71

Jurai Seng BJLS 0,3

72

HARGA (RP) 4

Titik m'

Plafond PVC 6 mm + Rangka Furing (Terpasang)

m2

Banda Aceh

Penyedia Jasa PT/CV. .................................

Nama Jelas Jabatan

Page 33 of 33

2018

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

:

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

PEKERJAAN

:

PEMBANGUNAN RUANG KEGIATAN BELAJAR SDN 70 BANDA ACEH

KEGIATAN

:

PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH

SKPA

DINAS PENDIDIKAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2018

PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KEGIATAN BELAJAR SDN 70 BANDA ACEH 1. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum Pendidkan merupakan usaha sistematik pewarisan budaya oleh masyarakat kepada generasi penerus. Pada saat ini lembaga sekolah masih merupakan media yang dianggap paling efektif untuk usaha pewarisan budaya secara massal, khususnya pewarisan pengetahuan dan teknologi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, sampai saat iini diakui masih merupakan alternatif terbaik untuk pendidikan generasi yang akan datang.

Manusia yang tumbuh sesuai fitrahnya secara umum akan memiliki beberapa ciri yaitu : beraqidah yang benar; berakhlaq yang mulia; berpengetahuan dan menguasai teknologi; berfikir yang cerdas; berperasaan yang lembut; berkepribadian mandiri, kreatif dan inovatif; berwawasan lingkungan; dan kuat secara jasmani. Pendidikan pada saat ini, umumnya lebih menekankan pada pewarisan pengetahuan dan teknolog. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek moral, akhlak mulia, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olah raga dan perilaku. Pengembangan aspek-aspek tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan kecakapan hidup (life-skills) siswa melalui pencapaian seperangkat kompetensi agar mampu memecahkan masalah dan bertahan hidup, beradaptasi, dan berhasil di era globalisasi yang penuh tantangan yang sangat kompetitif.

b. Referensi Hukum 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M2007 tangal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Pengadaan Jasa dan Konstruksi;

6.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. TARGET / SASARAN

a. Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) yang memuat penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan Pengadaan. masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta di interprestasikan kedalam pelaksanaan tugas lingkup Dinas Pendidikan Aceh. b. Tujuan 1. Sebagai salah satu dasar dalam rangka pelaksanaan pelelangan Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh 2. Terpilihnya Penyedia yang mampu mewujudkan Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh sesuai dengan persyaratan dan standar teknis pembangunan gedung Negara. 1. 2.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Peetunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

Tersedianya Ruang Kelas Belajar yang memenuhi standar prasarana Bangunan Pendidikan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai, adalah meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan di Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, sebagai usaha untuk memenuhi SPM di Sekolah untuk terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang/jasa : Nama Kuasa Pengguna Anggaran : MURTADHA, S.Sos NIP. 19640912 198603 1 007 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Aceh a.

b. c.

6. RUANG LINGKUP, a. LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG b. c.

Sumber dana berasal dari OTSUS Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 Total Pagu Rp.1.885.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah). Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.1.884.700.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi yaitu Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh Lokasi pekerjaan : Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA : - (tidak ada)

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (Seratus lima puluh) hari kalender.

8. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA 9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

10. RENCANA KERJA DAN SYARAT TEKNIS 11. DESAIN DAN GAMBAR 12. HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Memiliki Kemampuan pada Sub Bidang Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan . Persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlaksananya Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Banda Aceh sesuai dengan persyaratan teknis. Terlampir Terlampir Terlampir

Banda Aceh, 2018 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas PendidiKan Aceh

MURTADHA, S.Sos Penata Tk. I NIP. 19640912 198603 1 007

DAFTAR PERSONIL INTI

No

Nama

Jabatan

Tempat / Tanggal Lahir

Pendidikan Minimal

Masa Kerja di Pengalaman Perusahaan (Tahun) (Tahun)

Sertifikat

S1 Teknik Sipil/Arsitektur

3 Tahun

S1 Teknik Sipil

2 Tahun

DIII Teknik Sipil STM

3 Tahun 4 Tahun

Juru Ukur

D I / SMA Sederajat

2 Tahun

SKT Juru Ukur

4

Juru Gambar

D I / SMA Sederajat

2 Tahun

SKT Juru Gambar

5

Mandor Batu/Bata/Beton

2 Tahun

SKT Mandor

6

Ahli K3

2 Tahun

7

Tenaga Adminstrasi

Sertifikat Ahli / Petugas K3

1

Manager

2

Pelaksana Lapangan

3

* Surat Edaran Meteri Pekerjaan Umum Nomor : 06 / SE / M / 2014 Tanggal : 05 Agustus 2015

D I / SMA Sederajat D I / SMA Sederajat D III Ekonomi

SKA Teknik bangunan gedung SKT Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung

2 Tahun

Banda Aceh, 2018 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh

MURTADHA, S.Sos Penata Tk. I NIP. 19640912 198603 1 007

Ket

DAFTAR PERALATAN UTAMA No 1 2 3 4 5 6

Nama Dump Truck Mobil Pick Up Concrete Mixer Generator Set Kereta Sorong Alat Ukur

Jumlah 1 Unit 1`Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 2 Set

Merk dan Tahun Model Pembuatan

Ukuran Kapasitas atau Daya

Kepemilikan

Kondisi

Lokasi

Ket Bukti-bukti surat kepemilikan / Dukungan Sewa peralatan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan

6 Ton 1 M3 500 Liter

Banda Aceh, 2018 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh

MURTADHA, S.Sos Penata Tk. I NIP. 19640912 198603 1 007

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN: PEMBANGUNAN RKB SDN 70 KOTA BANDA ACEH LOKASI: KOTA BANDA ACEH ANGGARAN: TAHUN 2018 Letak bangunan sesuai site plan yang sudah direncanakan dan selanjutnya akan dijelaskan pada saat rapat penjelasan lapangan. Pelaksana harus melihat langsung di lapangan terutama situasi lapangan yang menyangkut penyimpanan bahan, penempatan peralatan, dan pelaksanaan pekerjaan. PASAL 1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1.1

Pengukuran dan Opname 1.1.1. Lingkup Pekerjaan a. Meliputi : Pekerja-pekerja, ahli, bahan, peralatan dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan pengukuran sesuai dengan RKS dan gambar-gambar. b. Pekerjaan pengukuran antara lain :  Penentuan lokasi bangunan, jalan, landscaping dan lain-lain.  Penentuan duga 1.1.2. Syarat-syarat : a. Pengukuran harus dilakukan oleh tenaga yang betul-betul ahli dalam bidangnya dan pengalaman. b. Pemeriksaan Hasil pengukuran segera dilaporkan kepada Konsultan Pengawas dan dimintai persetujuan Konsultan. c. Pengukuran harus diketahui dan disetujui oleh Instansi yang berwenang dalam pengurusan IMB. 1.1.3. Bahan-bahan dan peralatan : Theodolit, water pass serta peralatan dan patok-patok yang kuat yang diperlukan untuk pengukuran. Semua peralatan ini harus dimiliki Pelaksana dan harus selalu ada apabila sewaktu-waktu memerlukan pemeriksaan. 1.1.4. Tata Kerja : a. Segera setelah diterima surat perintah kerja dari Pemimpin Program, Pelaksana diharuskan untuk melaksanakan pengukuran dan opname pada setiap pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. b. Setiap tahap pengukuran dan opname harus disetujui oleh Direksi sebelum pekerjaan pengukuran berikutnya dilanjutkan, setiap kesalahan/keraguan hasil pengukuran harus diulang kembali. c. Dalam hal Direksi tidak dapat hadir pada saat pengukuran, Direksi dapat menunjuk/menguasakan wakilnya secara tertulis dan mempunyai hak yang sama dengan Direksi. Pelaksanaan pengukuran dan opname dianggap benar dan setelah dibuat berita acara serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh Pihak Prngendali Program.

1

d. Sesudah pekerjaan pemerataan tanah selesai dikerjakan, Pelaksana diharuskan melakukan pengukuran situasi tanah lokasi lengkap. Untuk diplotkan tata letak bangunan sesuai dengan gambar rencana. e. Perletakan bangunan baru supaya di cocokkan dengan ukuran-ukuran pada rencana, akan tetapi apabila ada selisih/ perbedaan maka peletakannya dapat diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi tanah yang ada berdasarkan petunjuk-petunjuk serta persetujuan Bouwheer/Direksi. f. Perubahan mengenai tata letak bangunan maupun ukuran-ukurannya harus diterapkan pada gambar rencana yang ada lengkap dengan tanda-tandanya serta harus dilegalisir oleh Direksi dan disetujui oleh Bouwheer/Pemberi Tugas. 1.2

Lapangan Pekerjaan 1.2.1. Pekerjaan persiapan, Pelaksana harus menyediakan gudang, bangsal-bangsal kerja kecuali tempat kerja yang akan ditetapkan pada waktu penunjukan setempat (BUILDING PLOT) 1.2.2. Semua benda-benda tak berguna, tumbuh-tumbuhan, akar, alang-alang dan lain-lain harus dibersihkan/ disingkirkan dari lapangan dan apabila perlu dengan menggalinya. 1.2.3. Semua lapisan atas dari tanah dan tumbuh-tumbuhan di lapangan disingkirkan, kemudian permukaan tanahnya di sesuaikan dengan tinggi duga yang dikehendaki. 1.2.4. Bila Pelaksana membutuhkan bangunan sementara, maka Pelaksana diberi kesempatan untuk mendirikannya atas beban sendiri dengan persetujuan pengawas. 1.2.5. Pelaksana harus menutup, memagar lapangan kerja, pagar penutup harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan pemerintah setempat, Pelaksana diwajibkan untuk membuat pintu masuk sendiri.

1.3

Papan Nama Proyek 1.3.1. Pelaksana harus membuat dan memasang Papan Nama Proyek yang memuat tentang identitas proyek. 1.3.2. Papan Nama proyek menggunakan ukuran minimal 120 cm x 240 cm kecuali ditentukan lain oleh Owner. 1.3.3. Papan nama proyek rangka dan kakinya terbuat dari kayu dengan kualitas terbaik sehingga sanggup bertahan minimal sampai selesainya pengerjaan proyek. Latar papan nama dapat berupa papa kayu tebal minimal 1.8 cm atau multiplex dengan tebal minimal 18 mm. Penggunaan bahan dan material lain harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas. 1.3.4. Papan nama proyek berlatar belakang putih dengan tulisan warna hitam, kecuali untuk logo atau symbol dapat dipakai warna yang bervariasi. 1.3.5. Papan nama proyek harus mencantumkan Instansi Penyandang Dana, Instansi Pemilik Bangunan, Pelaksana Pelaksana, Konsultan Pengawas. 1.3.6. Papan juga harus mencantumkan besar anggaran pelaksanaan proyek, waktu mulai proyek, dan waktu penyelesaian proyek. PASAL 2 PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN

2.1

Lingkup Pekerjaan : Meliputi semua pekerjaan, peralatan, bahan-bahan yang berhubungan dengan galian dan urugan untuk konstruksi seperti tercantum dalam spesifikasi dan gambar-gambar rencana.

2

2.2

Galian Pondasi 2.2.1. Sebelum dilakukan pekerjaan galian pondasi Pelaksana Pelaksana harus memastikan lokasi di sekitar penggalian bersih dari pepohonan, semak belukar, dan tanah humus. 2.2.2. Posisi galian pondasi harus tepat benar dengan posisi peletakan tapak pondasi dan ini harus dibuktikan dengan pekerjaan pengukuran posisi peletakan pondasi dengan alat Theodolit atau cara manual dengan persetujuan Konsultan Pengawas. 2.2.3. Pekerjaan galian pondasi tidak boleh merusak struktur tanah di sekitar galian pondasi. 2.2.4. Bentuk galian dan kedalaman galian pondasi harus sesuai dengan Gambar Bestek. 2.2.5. Penggalian pondasi harus mempunyai lebar yang cukup untuk membangun maupun memindahkan rangka/bekisting yang diperlukan dan juga untuk mengadakan pembersihan. 2.2.6. Perubahan-perubahan dari gambar Bestek yang diperlukan untuk kemudahan pekerjaan penggalian pondasi harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. 2.2.7. Kesalahan penggalian sehingga kedalaman galian melebihi dari kedalaman yang diperlukan, maka kelebihan kedalaman tersebut harus diurug kembali dengan biaya sendiri dari Pelaksana Pelaksana. 2.2.8. Dasar galian yang telah selesai digali harus dipadatkan kembali dengan alat pemadat sehingga mencapai kepadatan yang cukup. 2.2.9. Jika pada saat penggalian ditemukan akar-akar tumbuhan lama atau puing-puing bangunan lama maka akar dan puing tersebut harus diangkat serta diurug kembali dengan pasir urug hingga mencapai elevasi kedalaman yang diperlukan. 2.2.10. Hasil galian pondasi yang akan dipakai kembali untuk urugan pondasi harus ditempatkan dengan jarak tertentu sehingga tidak masuk kembali ke dalam lubang galian dan tidak mengganggu pekerjaan konstruksi pondasi. 2.2.11. Dimensi, ukuran, dan kedalaman galian harus tetap dan tidak berubah sebelum pekerjaan konstruksi pondasi selesai dikerjakan. 2.2.12. Pelaksana Pelaksana harus membuat dinding penahan tanah sementara jika tanah di sekitar galian adalah tanah agresif, labil, dan mudah runtuh sehingga membahayakan pekerjaan penggalian. 2.2.13. Penggalian dengan alat berat dibenarkan selama tidak merusak struktur tanah di sekitar galian. 2.2.14. Hasil pekerjaan galian pondasi harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

2.3

Urugan Galian Pondasi 2.3.1. Urugan pondasi dikerjakan setelah pekerjaan konstruksi pondasi selesai dikerjakan. 2.3.2. Untuk urugan pondasi dapat digunakan tanah hasil galian pondasi atau material lain yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. 2.3.3. Tanah urugan pondasi harus dipadatkan dengan alat pemadat Stamper atau alat lain yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. 2.3.4. Pemadatan dilakukan lapis berlapis dengan ketebalan minimal setiap lapisannya adalah 30 cm. 2.3.5. Hasil pekerjaan urugan pondasi harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

2.4

Galian Saluran Drainase 2.4.1. Sebelum dilakukan pekerjaan galian drainase Pelaksana Pelaksana harus memastikan lokasi di sekitar penggalian bersih dari pepohonan, semak belukar, dan tanah humus. 2.4.2. Penggalian dapat dilakukan dengan tenaga manusia (manual).

3

2.4.3. 2.4.4. 2.4.5.

Pekerjaan galian harus benar-benar memperhatikan elevasi dasar galian sehingga ketika saluran selesai dikerjakan air dapat mengalir dengan lancar, hal ini harus dibuktikan dengan pekerjaan Water passing. Bentuk, dimensi, ukuran, dan kedalaman galian harus sesuai dengan Gambar Bestek. Hasil pekerjaan galian saluran harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

2.5

Galian Bangunan Bawah Tanah 2.5.1. Yang dimaksud dengan bangunan bawah tanah adalah Septic tank, Ground Reservoir, Bak Kontrol dan Saluran Resapan. 2.5.2. Bentuk dan kedalaman galian harus sesuai dengan Gambar Bestek. 2.5.3. Hasil pekerjaan galian harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

2.6

Galian Pipa dan Instalasi Listrik 2.6.1. Yang dimaksud dengan galian pipa adalah semua pekerjaan yang berhubungan dengan Instalasi Air Kotor, Instalasi Air Bersih, dan Instalasi Limbah Kimia. 2.6.2. Bentuk dan kedalaman galian harus sesuai dengan Gambar Bestek. 2.6.3. Kedalaman galian pipa minimal 40 cm dari muka tanah dasar kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek. 2.6.4. Galian pipa tidak boleh mengganggu struktur dan konstruksi bangunan lain yang ada disekitarnya.

2.7

Timbunan Tanah 2.7.1. Sebelum dilakukan pekerjaan timbunan Pelaksana Pelaksana harus memastikan lokasi di sekitar penggalian bersih dari pepohonan, semak belukar, dan tanah humus. 2.7.2. Material timbunan adalah tanah gunung yang gembur tidak berbongkah-bongkah, bukan tanah liat, bukan tanah sawah, bukan hasil bongkaran bangunan lama, dan bukan pasir laut. 2.7.3. Material timbunan adalah tanah yang mudah dipadatkan. 2.7.4. Untuk penimbunan dalam bangunan tidak boleh dilakukan dengan alat berat. 2.7.5. Timbunan harus dipadatkan dengan alat Stamper, Mini Tandem Roller atau alat lain yang disetujui oleh Konsultan Pengawas lapis berlapis dengan ketebalan tiap lapis minimal 30 cm. 2.7.6. Kepadatan timbunan pada lapisan terbawah harus mencapai 95% dari standar proctor laboratorium pada kadar air optimum dengan pemeriksaan kepadatan standar. 2.7.7. Hasil pemadatan tanah harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

2.8

Pasir Urug 2.8.1. Pasir urug hanya dipergunakan untuk urugan dan timbunan serta alas pekerjaan Lantai Kerja Beton (Line Concrete). 2.8.2. Pasir urug tidak untuk digunakan pada pekerjaan beton struktural dan beton non struktural. 2.8.3. Pasir Urug tidak terdiri dari butiran-butiran yang keras dan bersifat kekal. 2.8.4. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 10% dari berat keringnya.

4

PASAL 3 PEKERJAAN PONDASI 3.1 3.2

3.3

Lingkup Pekerjaan : Meliputi semua pekerjaan, peralatan, bahan-bahan yang berhubungan dengan pekerjaan Pondasi, sesuai dengan gambar-gambar denah, gambar potongan dan gambar detail. Bahan Yang Harus disediakan : 3.2.1. Penggunakan bahan beton K-250 harus memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam pasal beton bertulang. 3.2.2. Pondasi plat beton bertulang menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam pasal beton bertulang. Beton yang digunakan adalah beton mutu K-250. 3.2.3. Batu gunung / Batu Kali yang dipergunakan adalah dari kualitas baik dari jenis yang keras, tidak berlubang dan fokus. 3.2.4. Batu gunung/ Batu Kali tidak boleh mengandung atau menempel tanah dan ukuran minimal 25 cm sedangkan ukuran maksimal 30 cm. 3.2.5. Untuk pekerjaan batu kosong (aanstamping) dipakai ukuran minimal 10 cm sedangkan ukuran maksimal 15 cm. 3.2.6. Kerikil yang keras, ukurannya rata-rata sama, berkwalitas terbaik, satu dan lain sesuai dengan NI-3 pasal 19. 3.2.7. Semen yang dapat digunakan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan yang tersebut dalam NI-8 satu dan lain hal sama dengan yang diisyaratkan untuk pekerjaan beton dengan pasangan bata. 3.2.8. Pasir yang digunakan dalam pekerjaan ini jenis pasir pasangan, yang memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam NI-3 pasal 14 ayat 2, satu dan lain hal sama dengan yang diisyaratkan dalam pekerjaan beton. Pedoman Pelaksanaan 3.3.1. Sebelum dilakuan pekerjaan Galian Pondasi Kontraktor Pelaksana harus memastikan lokasi disekitar penggalian dalam keadaan aman dan bersih dari pepohonan, semak belukar dan bekas bangunan-bangunan lain. 3.3.2. Posisi galian pondasi harus tepat benar dengan posisi peletakan tapak pondasi atau lay out daerah galian pondasi yang ada dalam Gambar Rencana dan ini harus dipastikan dengan pekerjaan pengukuran posisi perletakan pondasi dengan alat theodolite atau cara lain dengan persetujuan direksi/konsultan pengawas. 3.3.3. Pekerjaan Galian Pondasi Tidak boleh merusak struktur tanah disekitar galian pondasi. 3.3.4. Bentuk dan Kedalaman Galian Pondasi sesuai dengan gambar kerja. 3.3.5. Jika diperlukan kontraktor pelaksana harus membuat shop drawing untuk pekerjaan galian pondasi ini untuk memudahkan pekerjaan dilapangan. 3.3.6. Dasar galian yang telah selesai digali harus dipadatkan kembali dengan alat pemadat sehingga mencapai kepadatan yang cukup. 3.3.7. Pada lapisan paling dasar diberi lapisan pasir urug setebal minimal 5 cm, Beton Cor Lantai Kerja atau sesuai dengan Gambar Rencana. 3.3.8. Diatas lapisan pasir urug diletakkan Aanstamping dengan ketebalan minimal 10 cm atau sesuai dengan Gambar Bestek dan diatas permukaan beton cor lantai kerja diletakkan Pondasi Tapak. Pelaksanaan Lapisan Pasir Urug, Lantai Kerja harus benar-benar rata dan elevasi dan harus dibuktikan dengan pekerjaan water passing. 3.3.9. Pasangan Batu gunung diprofilkan atau dipasang diatas Aanstamping dengan campuran perekat 1 Pc : 4 Ps. Setiap permukaan batu gunung harus benar-benar merekat satu dengan yang lain oleh perekat dari campuran semen dan pasir. 3.3.10. Bentuk dan ukuran pasangan Batu gunung harus sesuai dengan Gambar Bestek. 3.3.11. Permukaan hasil pekerjaan pasangan Batu gunung harus benar-benar rata dan hal ini harus dibuktikan dengan pekerjaan water passing. 3.3.12. Dalam pasangan Batu gunung harus ditanam angkur-angkur besi dengan diameter minimal 12 mm untuk keperluan penjangkaran ke sloof-sloof bangunan kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek.

5

3.3.13. Hasil pekerjaan pasangan Batu gunung / Batu Kali harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. PASAL 4 PEKERJAAN BETON 4.1

Syarat-Syarat Umum dan Bahan : 4.1.1. Pasir Beton a. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam. b. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dari berat kering, apabila lebih dari 5% maka pasir tersebut harus dicuci sebelum dipergunakan. c. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan dengan penelitian di Laboratorium Beton. d. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari. e. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai untuk campuran material beton. f. Tidak mengandung zat alkali atau zat-zat lain yang dapat merusak beton. g. Pasir yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui proses penyelidikan di Laboratorium Beton. h. Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Pasir Beton dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) berlaku juga pada Spesifikasi Teknis ini. 4.1.2. Kerikil Beton a. Terdiri dari butiran-butiran yang keras dan tajam serta bersifat kekal. b. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dari berat kering, apabila lebih dari 1% maka kerikil tersebut harus dicuci sebelum dipergunakan. c. Ada tidaknya kandungan lumpur dalam pasir harus dibuktikan dengan penelitian di Laboratorium Beton. d. Bersifat kekal dan tidak hancur oleh karena pengaruh panas matahari. e. Mempunyai gradasi atau susunan butiran yang baik dan sesuai untuk campuran material beton. f. Tidak mengandung zat alkali atau zat-zat lain yang dapat merusak beton. g. Kerikil yang akan digunakan untuk campuran beton harus melalui proses penyelidikan di Laboratorium Beton. h. Semua Peraturan dan Standar yang disyaratkan untuk Kerikil Beton dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI) berlaku juga pada Spesifikasi Teknis ini. 4.1.3. Batu Pecah a. Hasil produksi mesin pemecah batu (Stone Crusher) bukan hasil pekerjaan manual (manusia). b. Batu pecah berasal dari batuan kali. c. Terdiri dari butiran yang keras dan bersifat kekal. d. Tingkat ketahanan terhadap keausan butiran minimal 95%. e. Jumlah butiran Lonjong dan Pipih minimal 5%. f. Tidak boleh mengandung lumpur dan zat-zat yang dapat merusak beton seperti zat alkali. g. Ukuran butiran terkecil minimal 1 cm dan ukuran butiran terbesar maksimal 3 cm. h. Batu pecah yang akan dipakai untuk material campuran beton harus melalui proses pemeriksaan di Laboratorium Beton. i. Batu pecah hanya dan harus dipakai pada campuran beton struktural atau beton dengan mutu K-250 sampai mutu K-350. 4.1.4. Semen Portland a. Terdaftar dalam merek dagang. b. Merk Semen Portland yang dipakai harus seragam untuk semua pekerjaan beton struktural maupun beton non struktural. c. Mempunyai butiran yang halus dan seragam. d. Tidak berbongkah-bongkah/tidak keras. e. Untuk pekerjaan beton dan komponen struktur yang berhubungan langsung dengan tanah dan air dipakai Semen Portland Type II.

6

f.

Untuk pekerjaan beton dan komponen struktur yang tidak berhubungan dengan air dan tanah dipakai Semen Portland Type I. g. Semua peraturan tentang penggunaan semen Portland di Indonesia untuk bangunan gedung berlaku juga pada spesifikasi teknis ini. 4.1.5. Air a. Secara visual air harus bersih dan bening, tidak berwarna dan tidak berasa. b. Tidak mengandung minyak, asam alkali, garam dan zat organik yang dapat merusak beton. c. Air setempat dari sumur dangkal atau sumur bor serta yang didatangkan dari tempat lain ke lokasi pekerjaan harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas sebelum digunakan. 4.1.6. Zat Additive a. Pemakaian zat additive pada campuran beton untuk segala alasan yang berhubungan dengan kemudahan dalam pengerjaan beton atau workability harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. b. Penggunaan zat additive dalam campuran beton harus melalui proses penelitian dan percobaan di laboratorium beton dengan biaya sendiri dari Pelaksana Pelaksana. c. Pelaksana Pelaksana harus menunjukkan standar, aturan, dan syarat yang berlaku secara umum mengenai zat additive yang akan dipakai. d. Kerusakan dan kegagalan struktur akibat penggunaan zat additive yang dapat dibuktikan secara teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pelaksana. 4.1.7. Tulangan Beton a. Bebas dari karatan. Toleransi terhadap karatan pada baja tulangan ditentukan oleh Konsultan Pengawas. b. Baja tulangan Menggunakan Besi dia. 10 mm dan dia. 12 mm adalah besi polos. c. Besi tulangan sengkang/begel diameter 10 mm adalah besi polos. d. Besi beton yang digunakan harus memenuhi kriteria mutu, besi dengan ukuran < Ø 14 mm digunakan U 24 dan besi dengan ukuran ≥ Ø 14 mm digunakan U 32 e. Besi tulangan mempunyai bentuk dan penampang yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai Gambar Bestek. f. Besi Tulangan untuk semua diameter tidak boleh didatangkan ke lokasi pekerjaan dalam keadaan bengkok. g. Besi Tulangan yang telah sekali dibengkokkan tidak boleh dibengkokkan lagi dalam arah yang berlawanan. h. Besi tulangan harus disimpan sedemikian rupa sehingga terlindung dari hubungan langsung dengan tanah dan terlindung dari air hujan. i. Semua peraturan tentang baja di Indonesia untuk bangunan gedung berlaku juga pada spesifikasi teknis ini. 4.2

Syarat - Syarat Pelaksanaan 4.2.1. Rancangan Campuran Beton (Job Mix Desain) a. Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton struktural dengan mutu K225 sampai mutu K-250 Pelaksana Pelaksana harus membuat Rancangan Campuran Beton (Job Mix Desain). b. Mutu beton untuk masing-masing komponen struktur adalah seperti berikut:  Kolom utama K-250  Kolom Praktis K-175  Balok dan Ring balk K-250.

7

c. Job Mix Desain adalah hasil pekerjaan ahli beton pada Laboratorium Beton. d. Semua beton dengan mutu K-250 harus menggunakan batu pecah dan tidak diijinkan menggunakan kerikil beton. e. Laporan Job Mix Desain untuk masing-masing mutu beton minimal harus mencantumkan:  Laporan hasil penelitian Pasir Beton  Laporan hasil penelitian kerikil beton  Laporan hasil penelitian batu pecah.  Komposisi pasir beton  Komposisi batu pecah  Komposisi air beton.  Komposisi zat additive jika digunakan.  Nilai slump rencana  Nilai Faktor air semen. f. Job Mix Desain yang dibuat oleh Pelaksana Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Pengawas sebelum dilaksanakan. 4.2.2. Rencana Campuran Lapangan (Job Mix Formula) a. Berdasarkan Job Mix Desain Pelaksana Pelaksana membuat Rencana Campuran Lapangan (Job Mix Formula) beton struktural dengan mutu K-250. b. Job Mix Formula tidak boleh berbeda dengan Job Mix Desain terutama dari segi komposisi material beton. c. Hasil perhitungan Job Mix Formula harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. d. Pelaksana Pelaksana harus membuat media standar berupa bak-bak dari kayu atau timba-timba plastik yang dipakai untuk menakar komposisi material berdasarkan perhitungan Job Mix Formula. e. Penakaran komposisi material campuran beton dengan bak-bak standar dilokasi pekerjaan tidak boleh mengurangi dan berbeda dengan komposisi material beton yang ada dalam Job Mix Desain. f. Tidak tercapainya mutu beton seperti yang diinginkan karena kesalahan dalam perhitungan Job Mix Formula sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pelaksana Pelaksana. 4.2.3. Beton Ready Mix (Beton Siap Curah) a. Penggunaan beton Ready Mix oleh Pelaksana Pelaksana harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. b. Pelaksana Pelaksana tetap diwajibkan untuk menyerahkan Job Mix Desain kepada Konsultan Pengawas terhadap semua mutu beton struktural yang menggunakan Beton Ready Mix. c. Job Mix Desain harus disetujui oleh Konsultan Pengawas sebelum digunakan. d. Kualitas beton yang dihasilkan oleh Batching Plant tetap menjadi tanggung jawab Pelaksana Pelaksana. 4.2.4. Perakitan Tulangan a. Perakitan tulangan balok, kolom, dan pondasi dapat dilakukan di bengkel kerja oleh Pelaksana Pelaksana atau langsung pada lokasi konstruksi b. Dimensi, model, bengkokan, dan pajang penyaluran tulangan harus sesuai dengan Gambar Bestek atau standar yang ada dalam Peraturan Beton Indonesia (PBI). c. Pelaksana Pelaksana harus menyediakan gambar dan daftar bengkokan, dimensi, model, dan panjang penyaluran tulangan pada bengkel kerja untuk menghindari kesalahan dalam pekerjaan perakitan tulangan.

8

d. Tulangan balok, kolom dan pondasi yang telah selesai dirakit jika tidak langsung dipasang harus diletakkan ditempat yang terlindungi dari hujan dan tidak boleh bersentuhan langsung dengan tanah. e. Untuk tulangan plat lantai dan plat atap dirakit langsung diatas bekisting yang terlebih dahulu telah selesai dikerjakan. f. Pada tulangan kolom, balok, pondasi tapak, plat atap, dan plat lantai harus diberi balok-balok beton tahu dengan tebal yang disesuaikan dengan tebal selimut beton. Beton tahu harus ditempatkan pada semua sisi tulangan yang bersentuhan dengan bekisting. Jarak pemasangan beton tahu minimal 30 cm dan maksimal 60 cm untuk balok dan kolom, sedangkan untuk plat lantai dan plat atap setiap 1 m2 harus ada minimal 4 buah beton tahu. Mutu beton tahu minimal sama dengan mutu beton konstruksi penempatan. g. Untuk tulangan plat lantai dan plat atap harus diberi support atau penyangga untuk keperluan menjaga kestabilan jaring tulangan dari besi tulangan dengan diameter yang lebih besar dari diameter tulangan plat. Setiap 1 m2 harus ada minimal 4 buah support atau penyangga. h. Semua tulangan utama balok dan kolom harus terikat dengan baik oleh sengkang dengan alat ikat kawat beton. i. Jaring tulangan plat harus terikat dengan baik satu dengan yang lain dengan alat ikat kawat beton. j. Tulangan yang telah selesai dirakit tidak boleh dibiarkan terlalu lama dalam bekisting. 4.2.5. Acuan / Bekisting a. Bahan utama bekisting adalah multiplex 6 mm yang diperkuat oleh balok-balok kayu penyangga dari kayu kelas III. b. Pelaksana Pelaksana harus mengajukan gambar-gambar rencana pelaksanaan untuk bekisting balok, kolom, plat lantai, dan plat atap serta konstruksi lain yang dianggap perlu oleh Konsultan Pengawas. c. Penggunaan bekisting sistem bongkar-pasang dari bahan besi harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. d. Permukaan bekisting harus dilumuri atau dioleskan dengan cairan Residu atau cairan Ter supaya hasil campuran beton tidak menempel pada bekisting waktu akan dibuka sehingga dapat menghasilkan permukaan beton yang rapi. e. Bentuk bekisting harus menghasilkan konstruksi akhir sesuai rencana. f. Bekisting harus kokoh dan rapat sehingga pada waktu diisi dengan campuran beton tidak bocor atau berubah bentuknya. g. Hasil pekerjaan bekisting harus diperiksa kembali kebenaran elevasi, kelurusannya terhadap arah vertikal oleh Pelaksana Pelaksana dengan alat Theodolit dan Waterpass. Pemeriksaan secara manual tidak dibenarkan. h. Hasil pekerjaan bekisting harus disetujui oleh Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pekerjaan pengecoran beton. i. Bekisting yang telah dicor beton tidak boleh dibuka kurang dari 28 hari terhitung sejak waktu pengecoran kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas karena alasan penggunaan zat additive yang dapat mempercepat proses pengerasan beton. j. Pekerjaan membuka bekisting tidak boleh merusak permukaan beton jika hal ini terjadi Pelaksana Pelaksana harus memperbaikinya.

9

4.2.6. Pengecoran Beton (Casting Concrete) a. Sebelum memulai pekerjaan pengecoran Pelaksana Pelaksana harus memastikan Acuan/Bekisting telah selesai 100% dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas. b. Sedapat mungkin untuk melakukan sekali pengecoran untuk setiap bagian konstruksi sehingga dapat menghindari sambungan-sambungan beton. c. Pengecoran dalam kondisi cuaca hujan tidak dibenarkan kecuali Pelaksana Pelaksana menjamin bahwa bekisting dan hasil pengecoran tidak berhubungan langsung dengan air hujan. d. Pengecoran beton harus dilakukan dengan Concrete Mixer (molen) dan tidak diperbolehkan melakukan pengecoran dengan cara pengadukan manual kecuali untuk beton -beton dengan mutu dibawah K-125. e. Urutan pemasukan material beton dimulai dengan batu pecah, pasir beton, semen, air, dan zat additive jika ada. Urutan ini bisa diubah dengan persetujuan Konsultan Pengawas. f. Lama pengadukan material beton dalam Concrete Mixer minimal 1,5 menit kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas. g. Hasil pengadukan beton dalam Concrete Mixer apabila diputuskan oleh Konsultan Pengawas sudah cukup langsung dituang dalam wadah yang sebelumnya telah disiapkan oleh Pelaksana Pelaksana. h. Beton segar hasil pengadukan molen dapat diangkut dengan kereta dorong oleh pekerja ke lokasi bekisting untuk dituang. i. Beton segar harus segera dituang ke dalam bekisting dan tidak boleh dibiarkan lebih dari 10 menit berada dalam wadah kereta sorong atau bak tampungan beton. Penggunaan zat additive seperti Super Plasticizer juga tidak membolehkan beton segar terlalu lama dalam wadah tampungan kecuali disetujui oleh Konsultan Pengawas. j. Untuk pengecoran pada daerah tinggi (lantai 2) dapat dipakai media angkut lift. k. Beton segar yang telah dituangkan harus dipadatkan dengan Concrete Vibrator sampai mencapai kepadatan optimum. l. Tinggi jauh penuangan beton untuk bekisting kolom minimal 1,5 meter. m. Penuangan beton dalam balok, plat lantai, plat atap, dan kolom tidak boleh menciptakan sangkar kerikil atau penumpukan kerikil pada posisi tertentu pada saat bekisting dibuka. n. Jika terjadi sangkar kerikil Pelaksana Pelaksana harus memperbaiki bagian itu dengan mempergunakan beton campuran zat kimia khusus untuk sambungan (joint) dengan persetujuan Konsultan Pengawas. o. Pengecoran beton tidak boleh dilakukan langsung diatas tanah, Pelaksana Pelaksana harus membuat lantai kerja dari campuran 1 Sm : 3 Ps : 6 Kr sehingga air semen tidak meresap dalam tanah dan bentuk penampang beton sesuai dengan yang direncanakan. p. Antara pengecoran pertama dengan pengecoran kedua untuk konstruksi yang sama tidak boleh dari 1 hari. q. Untuk pengecoran dengan Beton Ready Mix (beton curah) alat-alat untuk pengecoran seperti Mixer Dump Truck, Concrete Pump, Air Pump, dan Concrete Vibrator harus tersedia di lapangan. r. Hasil pekerjaan pengecoran dengan Ready Mix sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pelaksana. 4.2.7. Perawatan Beton (Curing) a. Pelaksana Pelaksana harus melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap beton yang telah selesai dituang dalam bekisting.

10

b. Perawatan dapat berupa menutup permukaan beton dengan karung goni kemudian menyiram air secara rutin ke permukaan beton sampai beton seumur satu minggu. Penggunaan metode lain untuk perawatan beton harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. 4.2.8. Quality Kontrol a. Slump test  Pemeriksaan kekentalan beton (konsistensi) harus dilakukan setiap beton dituangkan dari Concrete Mixer atau minimal setiap 5 m3 pekerjaan beton pada setiap mutu beton.  Pemeriksaan kekentalan beton dilakukan dengan metode Slump Test dimana nilai slump yang diperoleh harus sesuai dengan nilai slump rencana yang ada pada Job Mix Desain Mix Desain. b. Benda Uji Beton  Pelaksana Pelaksana harus mengambil benda uji beton dalam bentuk kubus dan silinder standar. Ukuran kubus adalah 20 x 20 cm dan ukuran silinder tinggi 30 cm dan diameter 15 cm.  Benda uji beton harus diambil minimal 20 benda uji untuk setiap mutu beton yang berbeda.  Benda uji beton harus dirawat dalam bak dan terendam dalam air sampai berumur 28 hari.  Pada benda uji beton harus dicantumkan mutu beton, nama benda uji, dan tanggal pengambilan benda uji yang tidak mudah hilang dan luntur. c. Kuat Tekan Beton  Pelaksana Pelaksana harus melaksanakan pemeriksaan terhadap kuat tekan beton yang telah selesai mereka kerjakan.  Pemeriksaan kuat tekan beton dilakukan di Laboratorium Beton dengan minimal 20 benda uji kubus atau silinder untuk setiap mutu beton.  Pemeriksaan kuat tekan beton pada Laboratorium Beton oleh Pelaksana Pelaksana harus didampingi oleh Konsultan Pengawas. Pemeriksaan kuat tekan beton tanpa didampingi oleh Konsultan Pengawas hasilnya dianggap tidak sah. Semua biaya untuk pemeriksaan kuat tekan beton ini harus ditanggung oleh Pelaksana Pelaksana termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas.  Hasil pemeriksaan kuat tekan beton harus menghasilkan kuat tekan beton karakteristik yang sesuai dengan yang direncanakan.  Kuat tekan beton yang kurang dari 95% dari kuat tekan beton rencana dianggap gagal dan beton yang telah selesai dikerjakan di lapangan harus dibongkar.  Pelaksana Pelaksana tidak diperbolehkan melanjutkan pekerjaan pengecoran beton jika hasil pemeriksaan kuat tekan beton menghasilkan kuat tekan yang berbeda dengan kuat tekan beton menghasilkan kuat tekan yang berbeda dengan kuat tekan beton rencana.  Perencanaan ulang untuk Job Mix Desain Mix Desain harus dilakukan oleh Pelaksana Pelaksana untuk beton yang gagal dalam uji kuat tekan jika dalam pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas bersama dengan Pelaksana Pelaksana kegagalan kuat tekan disebabkan oleh kesalahan dalamPengawasan campuran dan bukan karena kesalahan pada tahap pelaksanaan.  Pemeriksaan kuat tekan beton selain dengan uji tekan pada laboratorium beton harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

11



Laporan hasil pemeriksaan kuat tekan beton harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

4.2.9. Instalasi dalam Konstruksi Beton a. Instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan instalasi listrik sebaiknya tidak ditanam atau ditekan dalam konstruksi beton kecuali ditentukan lain dalam Gambar bestek atau oleh Konsultan Pengawas. b. Pipa-pipa instalasi dari bahan aluminium tidak boleh ditanam dalam konstruksi beton. c. Pipa-pipa PVC atau besi yang ditanam dalam kolom beton diameternya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari dimensi terkecil kolom. d. Pembongkaran sebagian kecil atau sebagian besar konstruksi beton untuk keperluan instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan instalasi listrik harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas. e. Pembongkaran konstruksi beton pada daerah joint balok dan kolom serta pada posisi tumpuan balok tidak diperbolehkan untuk alasan apapun. 4.2.10. Sambungan Antar Beton a. Penyambungan-penyambungan antara beton lama dengan beton baru sebaiknya dihindari pada konstruksi beton kecuali sambungan antar kolom tiap lantai. b. Jika penyambungan terpaksa dilakukan permukaan beton lama harus dibersihkan dan dikasarkan sebelum disambung dengan beton baru. c. Penyambungan pada posisi tengah kolom dan tengah bentang balok tidak diperbolehkan. d. Untuk sambungan pada balok dan plat lantai harus dilakukan pada posisi 80 cm dari tumpuan sedangkan untuk kolom harus disambung pada posisi tumpuan kedua. e. Bentuk akhir dari konstruksi beton lama (plat lantai dan balok) harus dibuat sedemikian rupa sehingga ketika disambung beton baru akan menumpu pada beton lama. f. Penyambungan pada kondisi beton lama yang sudah berumur lebih dari 3 hari harus dilakukan dengan Bonding Agent, hal ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas. g. Penggunaan zat-zat kimia untuk memperkuat sambungan harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas. 4.2.11. Benda-Benda Yang Tertanam dalam Beton a. Semua anker-anker, baut-baut, pipa-pipa, dan sebagainya yang diperlukan tertanam dalam beton harus terikat dengan baik pada cetakan sebelum beton di cor. b. Benda-benda tersebut di atas harus dalam keadaan bersih dari karat dan kotoran lain pada waktu beton di cor. c. Baut-baut anker harus dipasang dalam posisi yang akurat dan diikat pada tempatnya dengan menggunakan template. 4.2.12. Pengeringan Beton a. Semua pekerjaan beton harus dirawat dengan baik cara yang disetujui oleh Direksi Lapangan. Segera setelah beton di cor dan difinis, maka permukaanpermukaan yang tidak tertutup oleh cetakan harus dijaga kehilangan kelembabannya dengan menjaga agar tetap basah secara terus menerus selama 7 (tujuh) hari.

12

b. Permukaan-permukaan yang dibongkar cetakannya sedang masa perawatan beton belum dilampaui harus dirawat dan dilindungi seperti permukaanpermukaan beton yang tidak tertutup oleh cetakan untuk menghindari terjadinya retak rambat (internal crack). c. Cetakan beton yang dilindungi terhadap penguapan dan tidak dibongkar selama masa perawatan. Beton harus selalu dibasahi dengan air untuk mengurangi retak, terjadinya celah-celah pada sambungannya. d. Lantai beton dan permukaan beton lainnya yang tidak tersebut di atas harus dirawat dengan air atau ditutupi dengan membran yang basah. e. Melapisi permukaan beton dengan bahan khusus perawat beton (curring compound) hanya diperbolehkan pada bagian-bagian beton yang tidak ditonjolkan secara estetika. Kecuali dapat dibuktikan pada Direksi Lapangan bahwa bahan-bahan tersebut tidak memberi pengaruh buruk pada permukaan beton. 4.2.13. Pembukaan Bekesting a. Cetakan beton dapat dibongkar dengan persetujuan tertulis dari Direksi Lapangan atau jika umur beton telah melampaui waktu sebagai berikut :  Bagian sisi balok 48 jam  Balok tanpa beban konstruksi 7 hari  Balok dengan beban konstruksi 21 hari  Plat lantai 21 hari b. Dengan persetujuan direksi lapangan cetakan beton dapat dibongkar lebih awal asal benda uji yang kondisi perawatannya sama dengan beton sebenarnya telah mencapai kekuatan 75 % dari kekuatan pada umur 28 hari. Segala izin yang diberikan oleh Direksi Lapangan sekali-kali tidak boleh menjadi bahan untuk mengurangi/ membebaskan tanggung jawab Pelaksana dari adanya kerusakankerusakan yang timbul akibat pembongkaran cetakan tersebut. Pembongkaran cetakan beton harus dilaksanakan dengan hati-hati sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan cacat pada permukaan beton, tetap dihasilkan sudut-sudut yang tajam dan tidak pecah. c. Berkas cetakan beton untuk bagian-bagian konstruksi yang terpendam dalam tanah harus dicabut dan dibersihkan sebelum dilaksanakan pengurugan tanah kembali. d. Bekesting bagian konstruksi yang memikul beban pelaksanaan lantai diatasnya tidak boleh dibongkar sebelum beton lantai di atasnya tersebut mencapai 75 % dari kekuatan umur 28 hari dan lantai itu sendiri sudah mencapai kekuatan 75 % dari kekuatan umur 28 hari. e. Semua beton yang tampak dalam pandangan, pertemuan dua bidang harus tajam dan halus di bidang-bidangnya. Segera setelah cetakan dibuka dan beton masih relatif segar semua bidang-bidangnya harus dipahat sedangkan lekukan serta lubang-lubang harus diisi dengan adukan satu semen dan satu pasir. Sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas harus dibasahi secara menyeluruh. Semua bagian-bagian atau permukaan yang kasar harus digosok dengan batu karburandum dengan air dan ditinggalkan dalam warna yang merata. Penggosokan hanya diperlukan pada permukaan yang kasar akibat cetakan atau tetesan air semen. f. Permukaan lantai beton harus mempunyai permukaan bentuk fisik yang rata dan halus. Menaburkan semen kering pada permukaan beton dengan maksud menyerap kelebihan air tidak dibenarkan sama sekali.

13

PASAL 5 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 5.1

Pekerjaan Pasangan Batu Bata 5.1.1. Lingkup Pekerjaan : Meliputi semua pekerjaan, peralatan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pekerjaan pasangan dan plesteran seperti yang tercantum dalam spesifikasi dan gambar. 5.1.2. Syarat-syarat : Standar umum pekerjaan ini harus mengikuti persyaratan pekerjaan beton. 5.1.3. Bahan-bahan : a. Semen Portland ( PC tipe I ). b. Agregat halus seperti yang dipersyaratkan dalam pekerjaan beton. c. Agregat kasar seperti yang dipersyaratkan dalam pekerjaan beton. d. Air seperti yang dipersyaratkan dalam pekerjaan beton. e. Batu bata harus digunakan batu bata biasa dari tanah liat buatan pabrik dengan ukuran 6 x 12 x 22 cm dan harus kuat. Tidak mudah patah, dibakar dengan baik, mempunyai ukuran yang tepat, bentuk yang teratur tidak mempunyai cacat dan mempunyai kekuatan tekan minimum 30 kg/cm2. 5.1.4. Pemasangan dan Tata Kerja : a. Adukan semen harus diaduk dengan mesin pengaduk seperti yang dipersyaratkan dalam pekerjaan beton. b. Semua pemasangan harus diletakkan tegak lurus, datar dalam satu garis lurus dan berjarak sama. Sebelum dipasang batu bata harus dibasahi dengan air. Tebal spesie adalah 1 cm - 2 cm. c. Untuk dinding-dinding biasa yang di atas tanah seperti pada saluran serta untuk dinding – dinding yang dimulai dari sloof sampai 50 cm di atas lantai dipakai pasangan kedap air (trasram) dengan perbandingan 1 semen : 2 pasir ( 1pc : 2ps). d. Pasangan biasa dengan adukan 1 semen : 4 pasir ( 1pc : 4ps) berada di atas pasangan kedap air tersebut. e. Benda-benda yang tertanam, pasang semua penulangan, baut-baut, angker dan barang-barang lain yang diperlukan untuk pekerjaan lain ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan. f. Perawatan : Sebelum diplester pasangan bata harus dibasahi terlebih dahulu dengan air. g. Contoh : Berikan contoh dari batu bata yang digunakan untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas.

5.2

Pekerjaan Plesteran 5.2.1. Lingkup Pekerjaan : Meliputi semua pekerjaan, peralatan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pekerjaan Plesteran seperti yang tercantum dalam spesifikasi dan gambar. 5.2.2. Syarat-syarat : a. Semua permukaan pasangan batu bata, kecuali bagian-bagian yang tidak perlu diplester seperti yang tercantum dalam gambar. b. Semua kolom, balok, dinding dan langit-langit dari beton. 5.2.3. Bahan-bahan :

14

a. Semen Portland ( PC tipe I ) seperti yang ditentukan dalam Pasal SII - 003 - 81, NI 8 - 1972 b. Agregates :  Pasir seperti yang tercantum dalam Pasal 4 kecuali bahwa pasir harus dicuci dan kecuali apabila ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas.  Pasir untuk lapisan terakhir harus bersih dicuci dan jenis silikat putih. c. Air bersih, bebas dari minyak-minyak, asam alkali dan barang-barang organik lainnya. 5.2.4. Penyerahan dan penyimpanan : a. Bahan-bahan jadi harus dalam bungkus dan ikatan asli yang masih ada nama dan merk dari pabrik. b. Simpanlah bahan-bahan untuk plesteran, sehingga tidak kena tanah, jauh dari tembok basah dan harus ditutup rapat sehingga tidak kena air. 5.2.5. Tata kerja : a. Pemeriksaan permukaan yang akan diplester :  Periksa semua permukaan yang akan diplester dan pekerjaan yang berhubungan sebelum melakukan pekerjaan plesteran. Berikan laporan kepada Konsultan Pengawas semua kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya pekerjaan tersebut dengan baik.  Bila Pelaksana mulai mengerjakan pekerjaan ini tanpa berhubungan/ melaporkan adanya hal-hal yang tidak memenuhi syarat kepada Konsultan Pengawas Pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya akan hasil pekerjaan tersebut. Setiap perbaikan yang diperlukan untuk penyempurnaan pekerjaan buruk sebelumnya, harus dikerjakan oleh Pelaksana tanpa adanya biaya tambahan.  Persiapan dinding yang akan di plester 1. Semua siar dipermukaan dinding batu bata hendaknya dikerok sedalam ± 10 mm. 2. Permukaan dinding beton yang diplesteran harus diketrik (dibuat kasar) agar bahan plesterannya dapat mereket. 3. Semua pekerjaan yang akan diplesteran harus disikat sampai bersih dan disiram air sebelum bahan plesterannya di tempelkan (permukaan dindingnya harus dipelihara kelembabannya selama seminggu semenjak penempelan plesterannya. b. Mencampur plesteran  Ukurlah bahan-bahan dengan tepat dan campuran menurut proporsi yang sesuai. Cara pengukuran harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.  Campurlah lebih dahulu bahan-bahan kering sebelum diberi air.  Pergunakan alat-alat pencampur mekanis dari type yang disetujui untuk segala macam campuran plesteran  Campur plesteran dengan jumlah air yang sesuai sehingga diperoleh campuran yang baik.  Tidak diizinkan untuk memakai kembali adukan yang sudah mengeras. c. Proporsi plesteran : Plesteran semen portland (pc)  Standar berdasarkan volume ; 1 bagian semen : 4 bagian pasir.  Transram berdasarkan volume ; 1 bagian semen : 2 bagian pasir. Plesteran trassram dilakukan pada daerah 50 cm diatas dan dibawah permukaan tanah atau pada daerah yang basah. Plesteran transram toilet harus setinggi ± 1,5 m.

15

d. Penggunaan :  Permukaan beton ; tebal min. 0,05 cm dan max. 0,8 cm.  Permukaan batu bata; tebal min. 1,5 cm dan max. 2 cm.  Logam pelindung plesteran : Tempelkan tepat pada pasangan batu bata dengan menggunakan baut-baut pengikat sedemikian rupa sehingga lurus dan tidak miring. Logam pelindung harus rata dengan plesteran sekitarnya. e. Perawatan : Jagalah agar permukaan yang baru diplester tetap basah selama 48 jam. Basahilah secukupnya tiap-tiap plesteran, bila plesteran tersebut mulai mengeras, untuk mencegah kerusakan. Lindungilah plesteran dari penguapan yang berlebihan selama udara panas dan kering. f.

Penambalan : Sesudah pekerjaan selesai dilakukan, penambalan dan pelaburan yang dibutuhkan, tambalkan sebaik-baiknya agar tambalan tidak tampak. Pekerjaan yang sudah selesai harus bersih dan tidak ada kerusakan.

g. Perlindungan untuk pekerjaan lain : Tutuplah pekerjaan lain dengan kantung semen atau yang lain. Singkirkan sisasisa plesteran yang masuk dalam lubang-lubang yang disiapkan untuk panel listrik. PASAL 6 PEKERJAAN LANTAI 6.1

Lingkup Pekerjaan : Meliputi semua pekerjaan, peralatan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pekerjaan Lantai seperti yang tercantum dalam spesifikasi dan gambar.

6.2

Bahan-bahan : a. Semen Portland ( PC tipe I ). b. Agregat halus seperti yang dipersyaratkan dalam pekerjaan beton. c. Agregat kasar seperti yang dipersyaratkan dalam pekerjaan beton. d. Air seperti yang dipersyaratkan dalam pekerjaan beton.

6.3

Tata kerja : 6.3.1. Timbunan Pilihan bawah lantai a. Sebelum pekerjaan lantai dilakukan pekerjaan timbunan tanah dalam ruangan harus sudah selesai 100%. b. Diatas timbunan tanah dilakukan urugan timbunan timbunan pilihan yang dipadatkan secara sempurna dengan kdelaman pengurungan sesuai gambar bestek. c. Timbunan pilihan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas daya dukung tanah dasar pada lapisan dasar dibawah lantai. d. Timbunan pilihan dapat berupa timbunan batu atau kerikil lempungan bergradasi baik atau lempung pasiran atau lempung berplastisitas rendah. e. Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui oleh Direksi

16

Pekerjaan. Dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan harus, bila diuji sesuai dengan SNI 03-1744-1989, memiliki CBR paling sedikit 10.% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 10% kepadatan kering maksimum sesuai dengan SNI 03-1742-1989. 6.3.2. Pasir Urug Bawah Lantai a. Diatas timbunan pilihan dilakukan pekerjaan lapisan pasir urug setebal minimal 5 cm kecuali ditentukan lain dalam Gambar Bestek. b. Pasir urug yang dipakai harus benar-benar mempunyai susunan butiran yang seragam. c. Lapisan pasir urug harus dipadatkan sampai mencapai kepadatan yang diinginkan dengan alat Stamper atau alat pemadat mekanik lain. Tidak dibenarkan melakukan pemadatan secara manual. d. Hasil pekerjaan lapisan pasir urug harus benar-benar rata dan elevasi hal ini harus dibuktikan dengan pekerjaan Waterpassing. e. Untuk lantai 2 (dua) diatas lantai beton dilakukan pekerjaan pelapisan pasir urug setebal minimum 5 cm. 6.3.3. Lantai Kerja a. Pekerjaan lantai kerja dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 6 Kr dilakukan diatas lapisan pasir urug dengan ketebalan minimal 7 cm. b. Permukaan hasil pekerjaan beton cor bawah lantai harus benar-benar rata dan elevasi hal ini dibuktikan dengan pekerjaan Waterpassing. 6.3.4. Lantai Keramik. a. Keramik Merk Platinum/yang setara ukuran 40 x 40 cm untuk lantai dalam ruangan. b. Keramik Kesat Merk Platinum/yang setara ukuran 40 x 40 cm untuk selasar. c. Keramik Kesat Merk Platinum/yang setara ukuran 30 x 30 cm untuk tangga. d. Keramik Kesat Merk Platinum/yang setara ukuran 20 x 20 cm untuk lantai kamar mandi. e. Keramik Merk Platinum/yang setara ukuran 20 x 25 cm untuk dinding kamar mandi. f. Warna keramik ditentukan kemudian oleh PPTK. g. Pemasangan keramik harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan sebelum pemasangan harus mendapat persetujuan dari Direksi Lapangan. Warna dan merk keramik harus mendapat persetujuan dari PPTK. h. Spesifikasi Pemasangan Keramik :  Direndam  10 menit,  Dioleskan semen PC tipe I pada permukaan bagian bawah keramik,  Mortal semen adukan 1 : 2 dan jangan terlalu encer. i. Pemasangan lantai keramik tersebut diatas harus dikerjakan serapi mungkin, sehingga diperoleh permukaan yang betul-betul rata. Sambungan (celah) antara satu dengan yang lainnya harus lurus dan siku-siku dengan lebar celah maksimum 2 mm. Celah-celah (siar) tersebut diisi/ dicor dengan larutan semen yang warnanya sama dengan warna keramik yang bersangkutan. Permukaan lantai harus betul-betul datar (diukur dengan water pass), sedangkan keramik dinding harus betul-betul tegak (harus di lot).

17

PASAL 7 PEKERJAAN PASANGAN KUSEN PINTU DAN JENDELA 7.1.

Lingkup pekerjaan Meliputi semua pekerjaan, peralatan dan bahan-bahan peruntukan partisi, kozen, pintu, jendela seperti yang tergambar dan tercantum dalam rencana kerja dan syarat- syarat (RKS).

7.2.

Pintu, Jendela dan Ventilasi UPVC 7.2.1. Lingkup Pekerjaan Meliputi semua pekerjaan, peralatan, bahan-bahan yang berhubungan dengan pekerjaan/ pemasangan pintu, jendela dan Ventilasi sesuai dengan spesifikasi/Brosur Pabrik dan gambar-gambar. 7.2.2. Bahan-bahan Bahan Rangka terbuat dari Profil UPVC yang diperkuat dengan rangka besi lapis Galvanis yang berguna untuk menguatkan agar lebih rigid/kaku, berguna untuk intalasi ke tembok dan untuk instalasi hardware. Penggunaan karet gasket untuk Pintu dan Jendela UPVC berbahan campuran antara karet dan Plastik untuk lebih tahan getas dan kedap. 7.2.3. Tata kerja 1. Semua Pintu, Jendela dan Ventilasi dari bahan UPVC harus dibuat berdasarkan tipe dan ukuran seperti terlihat pada gambar kerja dan anjuran yang dipersyaratkan produsen/pabrik yang telah disetujui oleh Direksi Pengawas dan harus benar-benar direkatkan tanpa lekukan konstruksinya, tanpa kelihatan sambungan atau lekukan di permukaannya atau sisi-sisi vertikal. 2. Semua pintu dan jendela serta Ventilasi harus kekar, rigit dan rapi hasilnya, bebas dari pelintiran atau tekukan. Tekukan sudut harus benar dan lurus dan dengan radius minimum untuk ukuran UPVC yang digunakan. 3. Locking System dan Hardware a) Pintu, Jendela dan Ventilasi UPVC yang menggunakan multipoin locking system dan hardware, Rambuncis Casement, Engsel Kupuk-kupu, Spot Arms, flust bolt, Floor hing. b) Pintu, Jendela dan Ventilasi UPVC yang menggunakan teknik penyambungan welding system yang dipanaskan sampai engan suhu 2600 C dan tekanan 0,5 mpa pada titik penyambungan sehingga menjadikan las titik sambungan kedap dan kokoh. c) Locking System yang dipakai sesuai dengan bentuk dan Ukuran:

18

19

4. Instalasi kusen dan daun pintu, Jendela serta ventilasi pada bangunan : a. Penyetelan kusen di kolom dinding. Kusen dan daun pintu, jendela dan ventilasi yang telah diproduksi disetel sesuai dengan kolom yang telah finis yang telah pada bangunan. b. Pengeboran fisher dan pemasangan kusen pada kolom dinding. Langkah pemasangan dilakukan sebagai berikut : - Dinding dibor dengan pengebor beton sesuai dengan ukuran kepala fisher. - Kusen dan daun pintu jendela dan ventilasi dibor sesuai dengan ukuran kaki fisher berdasarkan posisi lubang pengeboran fisher pada dinding. - Pemasangan kusen dan daun pintu jendela dan ventilasi dengan system pengikatan dengan menggunakan fisher dan skrup. c. Pemasangan kaca mati pada kusen. Kusen yang telah terpasang maka langkah selanjutnya adalah pemasangan kaca mati pada kusen, pemasangan kaca mati ini menggunakan lat sebagai penguncinya. d. Penyetelan dan pemasangan daun pintu, jendela dan ventilasi. Apabila seluruh kusen telah terpasang langkah selanjutnya adalah menyetel daun pintu, jendela dan ventilasi sesuai posisinya masing-masing. Setelah posisinya tepat maka dapat dilakukan pemasangan daun pintu, jendela dan ventilasi beserta aksesorisnya (hardware). 5. Seluruh kusen dan daun pintu, jendela dan ventilasi yang telah terpasang selanjutnya adalah pencabutan stiker pada seluruh profil kusen dan daun pintu, jendela dan ventilasi. Setelah itu dilakukan penyetelan akhir pada seluruh pintu dan jendela, ventilasi untuk memastikan pemasangan telah selesai dan berfungsi dengan baik. PASAL 8 PEKERJAAN RANGKA ATAP BAJA RINGAN DAN PENUTUP ATAP 8.1.

Lingkup pekerjaan : Pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan, alat dan bahan-bahan yang diperlukan terbuat dari Kuda-kuda Rangka Baja Ringan C. 75 mm dan Atap Seng Spandek 0,30 mm (Muliadek Type 700/setara), sesuai dengan gambar rencana.

8.2.

Syarat-syarat a. Pekerjaan ini harus dilaksanakan seperti yang tertera didalam gambar Rencana. b. Hasil pekerjaan memasang atap ini harus mendapat persetujuan dari Pengawas. c. Untuk Pekerjaan gudang dipakai Rangka Baja Ringan yang dipakai Berupa C-75 mm (Canal dengan Ukuran Tinggi 75 mm) yang diangkur pada ring balk menggunakan baut dia. ½ “ dengan panjang 15 cm pada setiap rangka kuda-kuda.

8.3.

Bahan – bahan rangka atap a. Bahan rangka atap adalah Rangka Baja Ringan C. 75 mm dengan kandungan 55% Aluminium & 4,35% Zincalum, Tegangan leleh Baja minimum 550 mpa, Rangka Baja Yang di izinkan harus memiliki sertifikat dari HIMPUNAN AHLI KONSTRUKSI INDONESIA (HAKI). Besaran Ukuran Baja Ringan yang dipakai Harus dihitung kembali oleh pelaksana (Pabrik Pemasok Bahan Rangka Baja Ringan).

20

8.4.

Bahan - bahan penutup atap harus memenuhi syarat – syarat a. Kuat – Tahan terhadap tekanan dan terpaan angin hingga kecepatan 192 km/jam serta tahan terhadap gempa. b. Tahan lama – Tidak berkarat, tidak berjamur atau rapuh dengan umur produk 30 thn c. Tahan bocor dan cuaca – Garansi water proof 10 thn dan cocok untuk iklim tropis : panas, hujan, kelembaban seerta perubahan cuaca. d. Ekonomis – Tidak memerlukan perawatan dan pemeliharaan. e. Insulasi panas – Dapat meredam panas, memiliki daya hantar panas yang rendah. f. Pemasangan dan fleksibilitas – Pemasangan mudah dan dapat di pergunakan untuk berbagai aplikasi. g. Aman dan ramah lingkungan – Tidak mengandung bahan bahan yang berbahaya.

8.5.

Tata kerja a. Untuk Pekerjaan pemasangan Seng Spandek 0,30 mm dan Kuda-kuda Baja Ringan C75 mm ini Pelaksana pelaksana harus mendapatkan persetujuan dari pengawas terhadap bahan yang dipakai dan tata cara pemasangannya. Pemasangan ini harus mengikuti petunjuk pabrikasi dan petunjuk yang terdapat didalam gambar rencana. b. Rangka Baja Ringan yang akan dirangkai sebagai rangka atap harus diangkur pada ring balk menggunakan baut dia. ½ “ dengan panjang 15 cm pada setiap rangka kudakuda. c. Jarak Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja Ringan C 75 mm memiliki jarak antar kudakuda sesuai dengan gambar rencana. d. Pemasangan baut sekrup pada rangka baja ringan harus benar –benar kuat, sehingga sambungan rangka baja dapat terjepit dengan rapat. e. Bentuk dan ukuran serja jarak pemasangan rangka kuda – kuda baja ringan harus dipastikan benar – benar kuat dan aman dari segi strukturalnya, apabila diperlukan penambahan rangka tambahan maka harus dipasang dengan benar dan dengan mendapat persetujuan dari pengawas. f. Untuk pemasangan Seng Spandek 0,30 mm harus rapi dan kuat terpasang, harus dipastikan jarak pemasangan baut tepat pada gording rangka baja ringan. apabila terdapat kebocoran pada seng atap maka Pelaksana pelaksana harus membongkar dan memperbaikinya kembali. g. Pemasangan dan Perletakan atap yang pertama harus dipasang berlawanan arah angin. Maksud dari berlawanan arah angin adalah tepi ujung yang mempunyai kaki atap harus dipasang berlawanan arah angin, kemudian baru ditimpa dengan atap yang tepi ujung yang tanpa kaki atap dan seterusnya diikuti oleh lembaran-lembaran yang berikutnya. Pasal 9 PEKERJAAN RANGKA KANOPI DAN PENUTUP ATAP KANOPI

9.1

Lingkup Pekerjaan a. Lingkup Pekerjaan meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan dan alat-alat bantu yang diperlukan,sehingga konstruksi selesai dilaksanakan b. Pekerjaan Kuda-kuda Kayu, gording, kasau, reng dan rangka atap menggunakan kayu dengan kualitas baik. Memasang kuda – kuda disesuai dengan bestek dan gambar rencana. c. Memasang Atap Seng Spandek Metal 0.30 mm d. Memasang lisplank ukuran 2,5/25 cm.

21

9.2

Syarat – syarat Bahan a. Syarat-syarat umum Dokumen Tender menjadi bagian yang tidak terpisah dari bagian ini. b. Persyaratan-persyaratan konstruksi Kayu/Baja dan istilah-istilah teknik menjadi satu kesatuan dalam bagian ini. c. Kecuali tercantum lain dalam spesifikasi ini, semua pekerjaan bahan / Baja harus sesuai dengan standar di bawah ini : Peraturan Muatan Indonesia ( PMI ) Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia ( PUBBI ). Peraturan Konstruksi Baja Indonesia. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia. Standar Industri Indonesia ( SII ). Bahan a. Rangka Kayu - Kayu Yang digunakan harus memenuhi standar. - Kwalitas baik . - kokoh, kuat dan utuh. - Ukuran sesuai dengan konstruksi rencana kayu - Kayu untuk kuda – kuda, gording harus dibor sesuai dengan rangkaiannya dan untuk lisplank harus dimeni. - Harus kering, lurus tidak bermata dan tidak pecah-pecah. - Ukuran Kayu disesuaikan dengan ukuran yang direncanakan dalam gambar bestek. b. Cat - Semua bahan konstruksi kayu harus dicat sesuai dengan warna yang ditentukan terutama pada listplank - Meni kayu dilakukan pada seluruh permukaan kayu minimal 1 kali. c. Atap Seng Spandek. - Bahan penutup atap adalah atap Seng Spandek. - Atap harus mempunyai permukaan yang utuh. - Kerapatan pada pemasangan baik. - Warna harus sama, untuk ini ditentukan kemudian oleh Direksi.

9.3

Syarat-syarat pelaksanaan a. Pemasangan - Pemasangan bagian-bagian konstruksi harus sesuai dengan gambar rencana dan petunjuk pemasangan. - Selama pelaksanaan pemasangan, kayu-kayu konstruksi tidak berhubungan langsung dengan tanah. - Jika terjadi kerusakan, seperti bengkok, bagian yang di atas putus dan kesalahan teknis, maka konstruksi segera diperbaiki sesuai dengan gambar. - Pemasangan bagian-bagian konstruksi harus lurus, kokoh dan bebas dari puntiranpuntiran, bengkokan-bengkokan dan sambungan-sambungan yang menganga. - Sambungan kayu harus dibuat dengan rapi/presisi dan penuh keahlian dengan memperhatikan peraturan yang disyaratkan. - Konstruksi sambungan konstruksi kuda-kuda harus dilengkapi baut. - Rangka Atap Rangka atap dilaksanakan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam gambar. Hasil akhir pasangan harus rata dan tidak bergelombang.

22

PASAL 10 PEKERJAAN LANGIT-LANGIT/PLAFOND 10.1 Lingkup Pekerjaan Meliputi : Penyediaan bahan PVC t = 6 mm, penyiapan rangka penggantungnya, serta pemasangan latlat pada penggantungnya diruang-ruang, satu dan lain hal sesuai dengan yang tertera dalam gambar, serta daftar bahan penyelesaian. 10.2 Syarat-syarat Bahan : o Bahan plafond adalah hasil produksi pabrik dengan kualitas baik dan harus mempunyai kualitas dagang. o Material Plafond yang didatangkan ke lokasi pekerjaan tidakk boleh dalam keadaan cacat/rusak. o Ukuran material plafond PVC ukuran panel yaitu 20 cm x 400 cm – 500 cm dan tebal 6 mm. o Kontraktor harus mengajukan brosur material yang didalamnya menjelaskan spesifikasi material dan cara pemasangan material dan cara pemasangan material unruk disetujui oleh pihak direksi. 10.3 Syarat-Syarat Rangka Plafond. o Rangka Plafond adalah dari Rangka Furing baja ringan yang mempunyai lapisan pelindung aluminium dan seng pada galvalum melindungi material dari proses karat. o Rangka Furing Plafond harus digantung pada konstruksi kuda-kuda pada plat lantai beton bertulang, balok dan ring balok dengan alat gantung besi tulangan. o Setiap 2 m2 plafond harus dipasang minimal 4 (empat) penggantung. o Penggunaan alat gantung kayu harus mendapat persetujuan dari direksi dan konsultan pengawas. o Pemasangan rangka plafond harus mengikuti pola pemasangan plafond yang ada dalam gambar bestek atau anjuran dari produsen. 10.4 Syarat-Syarat Pemasangan o Pemasangan plafond PVC dilakukan langsung pada rangka plafond. o Cara pemasangan harus mengikuti persyaratan atau anjuran yang disyaratkan oleh pabrikasi dan petunjuk yang terdapat didalam gambar rencana. o Cara pemotongan dan penyekrupan dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tatacara yang disyaratkan oleh pabrikasi dan petunjuk yang terdapat didalam gambar rencana. o Hasil Pemasangan Plafond harus menghasilakn permukaan akhir yang rata dan tidak melendut. o Harus ada koordinasi yang baik antara pekerjaan plafond dengan pekerjaan instalasi listrik, instalasi AC, Instalasi Air Bersih dan Instalasi Air Kotor sehingga plafond yang telah dipasang tidak dibongkar kembali. o Plafond yang telah selesai dipasang kalau terpaksa dibongkar karena alasan-alasan yang disetujui oleh direksi dan pengawas tidak boleh dipotong sebarangan tetapi harus dibongkar perlembar standarnya pada posisi penjangkarannya pada rangka plafond. o Pada sudut ruangan dipasang list plafond yang ditempatkan pada posisi dinding, Pemasangan List Plafond harus rata, licin dan sama besarnya, jika kasar harus digosok licon supaya tampak rapi dan bagus.

23

PASAL 11 INSTALASI LAMPU & ACCESSORIES 11.1

Lampu a. Spesifikasi dan jenis lampu yang digunakan seperti tertera dalam gambar. b. Lampu dan Ballast menggunakan merk Phillips/yang setara, sedangkan sangkarnya menggunakan merk Cup SUN atau setara.

11.2

Kabel Dan Kabel Tray a. Kabel lampu jenis NYM ukuran sesuai dengan gambar atau minimum luas penampang 2x2,5 mm2, dan 3x2,5 mm2, untuk Stop Kontak standard SII merk Eterna, atau setaranya. b. Kabel pentanahan yang terpisah dari untaian kabel power harus berwama hijau dari jenis NY A. c. Kabel tray menggunakan type heavy duty lengkap dengan support dan asesoris pendukung lainnya. d. Kabel untuk Panel ke Meteran memakai jenis NYY 4x50 mm2, standard SII merk Eterna atau setaranya. e. Kabel untuk Panel Utama ke Panel Lampu dan AC memakai jenis NYY 4x25 mm2, standard SII merk Eterna atau setaranya.

11.3

Panel Dan Komponennya a. Panel jenis 60cm x 50cm x 25cm, yang dilengkapi dengan kunci serta papan nama. b. Breaker jenis 1 phasa 1 pole dan 3 phasa 3 pole setara GAE, AEG, BBC, Mitsubishi.

11.4

Material Pendukung Lainnya a. Junction box minimal mempunyai diameter outlet 0,5 inch dan dilengkapi dengan tutup. b. Isolasi memakai jenis PVC setara 3M. c. Material consumable lainnya disesuaikan dengan standard dalam spesifikasi ini.

11.5

Pengujian Dan Pemeriksaan Pelaksana harus mengadakan pengujian dan pemeriksaan terhadap seluruh pekerjaan dan menjamin akan bekerja dengan sempurna yang disaksikan oleh pengawas proyek yang ditunjuk. Pengujian dan pemeriksaan meliputi : a. Pengujian Tahanan Isolasi Pengujian tahanan isolasi terhadap kabel instalasi minimal 2 Mega ohm dengan menggunakan magger 500 volt. b. Continuty Test Dilakukan setelah pengujian tahanan isolasi, hal ini dimaksud untuk meyakinkan dan memastikan bahwa koneksi kabel sudah benar. c. Power Receiving Test Dilakukan untuk memastikan tidak ada kelainan pada peralatan yang telah dipasang sehingga siap untuk dioperasikan. d. Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan sebelum pelaksanaan, sedang pelaksanaan dan setelah pelaksanaan dilakukan.

11.6

Lain-lain Pelaksana harus berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan guna menghindari terjadinya kecelakaan baik terhadap orang, peralatan maupun material. Jika pada suatu saat

24

peralatan atau material ditempatkan pada suatu tempat yang bersifat sementara, maka tempatnya harus jauh dari lalu lintas, jauh dari sumber-sumber yang dapat menimbulkan kebakaran, kerusakan dan cacat pada peralatan maupun material tersebut. PASAL 12 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 12.1

Umum Pekerjaan sistem elektrikal meliputi pengadaan semua bahan, peralatan dan tenaga kerja, pemasangan, pengujian perbaikan selama masa pemeliharaan dan training bagi calon operator, sehingga seluruh sisem elektrikal dapat beroperasi dengan baik dan benar.

12.2

Lingkup Pekerjaan 12.2.1 Lingkup pekerjaan sistem elektrikal 1. Pengadaan dan pemasangan dan penyambungan instalasi kabel utama dari panel distribusi menuju ke ruang panel di setiap lantai, lengkap dengan seluruh instalasinya termasuk armature, saklar, dan stop kontak. 2. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan berbagai type dan ukuran kabel tegangan rendah sesuai dengan gambar rencana. 3. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan panel-panel tegangan rendah dan panel kapasitor sesuai dengan gambar rencana. 4. Pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak, meliputi: a) Pengadaan dan pemasangan berbagai jenis armatur lampu dan jenis lampu sesuai gambar rencana. b) Pengadaan dan pemasangan berbagai jenis stop kontak biasa, stop kontak daya dan stop kontak khusus. c) Pengadaan dan pemasangan berbagai jenis saklar, grid switch dan saklar tukar. d) Pengadaan dan pemasangan berbagai cable ladder, cable switch dan saklar tukar. e) Pengadaan, pemasangan dan penyambungan pipa instalasi pelindung kabel serta berbagai accessories lainnya seperti: box untuk saklar dan stop kontak, junction box, fleksibel conduit, bends/elbows, socket dan lain-lain. f) Pengadaan, pemasangan dan penyambungan kabel instalasi penerangan dan stop kontak. 5. Pekerjaan sistem penerangan luar (Outdoor Lighting) a) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan luar lengkap denga tiang, pondasi, armature dan accessories lainnya. b) Pengadaan dan pemasangan lampu jalan lengkap dengan tiang, pondasi, armature dan accessories lainnya. c) Pengadaan dan penerangan lampu facade lengkap dengan tiang armature dan accessories lainnya. d) Pengadaan dan pemasangan instalasi penerangan luar lengkap dengan conduit, pelindung kable dan accessories lainnya. 6. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan sistem pentanahan lengkap dengan box kontrol, elektroda pentanahan dan accessories lainnya. 7. Pengadaan, pemasangan dan penyambungan sistem penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya.

25

8. Pengadaan, pemasangan pekerjaan lainnya yang menunjang sistem ini agar dapat beroperasi dengan baik (seperti pekerjaan bak kontrol, kabel rack, support equipment dan accessories lainnya) 12.2.2 Koordinasi 1. Adalah bukan tujuan spesifikasi ini atau gambar-gambar rencana untuk menggambarkan secara detail tentang semua masalah dari peralatan-peralatan, dan sambungan sambungannya. Pelaksana Pelaksana harus melengkapi dan memasang seluruh peralatan-peralatan bantu yang dibutuhkan. 2. Gambar-gambar rencana hanya menunjukkan secara umum tentang posisi dari peralatan-peralatan, pemipaan, ducting dan lain-lain. Pelaksana Pelaksana harus mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi bangunan tanpa tambahan-tambahan biaya. 3. Setiap pekerjaan yang disebut pada spesifikasi tapi tidak ditunjukkan pada gambar atau sebaliknya, harus dilengkapi dan dipasang. 12.2.3 Standar-standar 1. Sebagai dasarPengawasan mengikuti standard dan peraturan yang berlaku: a) Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) edisi tahun 2000. b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik (PIL) dan tentang Syarat-syarat penyambungan Listrik c) Standard Industri Indonesia (SII) dan Standard Nasional Indonesia d) Standard PLN dalam wilayah daerah setempat. e) Keputusan Dirjen Cipta Karya DPU dan SNI tentang Standard penerangan buatan. f) Pentunjuk pengajuan rencana instalasi dan perlengkapan bangunan. PASAL 13 PEKERJAAN CAT 13.1

Lingkup Pekerjaan Meliputi semua pekerjaan, peralatan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pengecatan sesuai dengan spesifikasi. Semua permukaan kayu, dinding, plafond dan lain-lain dicat kecuali kalau ditentukan lain dalam gambar. Pekerjaan terdiri dari : a. Dinding ; plamur, cat dasar 1 kali dan warna tembok 2 kali minimal. b. Kayu ; plamur, cat dasar 1 kali dan warna kayu 2 kali minimal. c. Besi ; meni besi, plamur, cat dasar 1 kali dan 2 kali cat minimal. d. Teakwod ; plitur 2 kali, teak oil 2 kali.

13.2

Syarat-syarat Pelaksana harus memberikan jaminan tertulis kepada pemilik bahwa semua pekerjaan cat sesuai dengan spesifikasi tidak mengelembung, mengeluap dan cacat-cacat lain selama 2 tahun sesudah penyerahan terakhir dari pekerjaan. Bahan-bahan a. Untuk dinding dan langit-langit bagian dalam menggunakan Acrylic Emultion Paint /setara. b. Sedangkan bagian luar bangunan harus memakai cat Mowilex Weather Shield Exterior/Setara. Warna dinding dapat dikonsultasikan kembali dengan Direksi Lapangan/ Pemilik Proyek.

13.3

26

c. Untuk kosen pintu dan jendela serta ambang pintu dan jendela dari kayu harus memakai cat minyak merk Avian atau setara. d. Cat harus dalam bungkus asli dan utuh. Pada label tersebut ada keteranganketerangan nama pabrik, warna, susunan kimia dan aturan pakai. e. Pengujian Contoh cat diambil secara periodik dan kaleng yang dibuka dilapangan diuji di laboratorium. Bila dari hasil pengujian tersebut hasilnya tidak sama dengan spesifikasi maka biaya perbaikan/ pengecatan kembali dibebankan kepada Pelaksana. 13.4

Tata Kerja a. Pelaksana bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil pekerjaan. Pelaksana harus mengerjakan pengecatan sedemikian rupa sehingga hasilnya baik dan sempurna. Walaupun Pelaksana harus mengecat lebih 2 kali untuk lapisan akhirnya tanpa adanya biaya tambahan. Jangan mulai mengecat bila keadaan masih kotor dan pekerjaanpekerjaan yang berhubungan belum selesai. b. Dinding sebelum dicat terlebih dahulu harus di plamur supaya permukaannya rata dan tidak terlalu banyak menyerap cat. c. Untuk kosen pintu dan jendela serta ambang pintu dan jendela harus di Menie (cat dasar) terlebih dahulu sebelum di cat jadi. d. Semua cara-cara pengecatan harus sesuai dengan petunjuk pabrik, terutama mengenai urutan pengecatan. PASAL 14 PEKERJAAN SANITAIR

14.1

Lingkup Pekerjaan Bagian ini meliputi penyediaan bahan-bahan, tenaga kerja dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pemasangan perlengkapan kamar mandi/WC, closet, floor drain, kran air, pipa air bersih dan pipa pembuangan air kotor.

14.2

Ketentuan Bahan 1. Semua material harus memenuhi ukuran, standard dan mudah didapat dipasaran, kecuali bila ditentukan lain. 2. Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih. 3. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku ini, kecuali ditentukan lain.

14.3

Contoh-Contoh Pelaksana diminta untuk memperlihalkan contoh-contoh bahan yang akan dipakai kepada Pengawas untuk disetujui. Contoh-contoh yang telah disetujui akan dipakai sebagai pedoman/standard bagi Pengawas untuk menerima/memeriksa bahan yang dikirim ke lapangan oleh Pelaksana.

14.4

Syarat Pemasangan 1. Pelaksana harus meminta ijin kepada Pengawas tentang cara, waktu dan letak pemasangan perlengkapan kamar mandi dan Iain-lain. Pemasangan harus kuat, rapi dan bersih. 2. Penyambungan pipa harus dilakukan menurut instruksi dari pabrik dan disetujui oleh pengawas.

27

3. Pelaksana harus memotong pipa bilamana diperlukan dengan menggunakan alat pemotong pipa. 4. Perlengkapan pipa seperti valve dan lainnya harus ditempatkan sesuai dengan gambar atau petunjuk pengawas. 14.5

Pekerjaan Closet 1. Kloset jongkot adalah Ex. American Standard Tipe RAPI C\ atau setara dan closet duduk berikut segala kelengkapannya adalah Ex. American Standard Tipe SANREMO CCST'. atau setara, perlengkapan dan warna akan ditentukan kemudian. 2. Kloset yang dipasang adalah yang telah diseleksi dengan baik, tidak terdapat gompak retak dan cacat lainnya. 3. Kloset hams terpasang kokoh dan ketinggian sesuai dengan gambar, waterpass. Semua noda-noda, harus dibersihkan, sambungan-sambungan pipa tidak boleh ada kebocoran.

14.6

Perlengkapan Kran 1. Semua keran yang dipakai. kecuali kran dinding adalah merk 'Sun Ei' (ditentukan kemudian), dengan cromed finish. Ukuran disesuaikan dengan gambar plumbing dan brosur alat-alat sanitair. Kran-kran tembok dipakai yang berleher panjang dan memepunyai ring dudukan yang hams dipasang menempel pada dinding dengan type (ditentukan kemudian). 2. Stop kran yang dipakai adalah merk (ditentukan kemudian), bahan kuningan dengan putaran warna merah/hijau, diameter dan penempatan sesuai gambar. 3. Kran-kran hams dipasang pada pipa air bersih dengan kuat, siku penempatan hams sesuai dengan gambar.

14.7

Floor Drain Dan Clean Out 1. Floor drain dan clean out yang digunakan adalah merk Sun-Ei/setara, metal verchroom, lubang 2 inci dilengkapi dengan siphon dan penutup berengsel untuk foor drain dan dopverchroom dengan drat untuk clean out. 2. Floor drain dipasang sesuai dengan gambar. 3. Floor drain yang dipasang telah diseleksi dengan baik, tidak ada cacat dan disetujui oleh pengawas. 4. Pada tempat yang akan dipasang floor drain, penutup lantai hams dilubangi dengan rapi, menggunakan pahat kecil dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan ukuran floor drain.

14.8

Pengujian Mutu Pekerjaan 1. Bila dianggap perlu Pelaksana wajib mengadakan test terhadap bahan-bahan tersebut pada laboratorium yang ditunjuk Pengawas, baik mengenai komposisi, kekuatan maupun aspek-aspek yang ditimbulkannya. Untuk itu Pelaksana hams menunjukkan syarat rekomendasi memulai pekerjaan. 2. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan di uji baik pada pembuatan, pengerjaan maupun pelaksanaan di lapangan oleh Pengawas atas tanggungan Pelaksana tanpa biaya tambahan. 3. Pengujian pipa dilakukan bagian demi bagian dengan cara memompakan air ke dalam pipa yang akan di uji sehingga mencapai tekanan 8 atm dan dibiarkan selama 1 jam. 4. Apabila ditemui kerusakan, pekerjaan pengetesan harus diulang setelah perbaikan dilaksanakan. Biaya perbaikan dan pengetesan menjadi tanggungan Pelaksana.

28

PASAL 15 PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH, INSTALASI AIR KOTOR , SEPTICTANK DAN RESAPAN 15.1

Instalasi Air Bersih Dan Air Kotor 15.1.1 Lingkup Pekerjaan Bagian ini meliputi penyediaan bahan-bahan, tenaga kerja dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pemasangan instalasi air bersih, instalasi air kotor. 15.1.2 Ketentuan Bahan 1. Semua material harus memenuhi ukuran, standard dan mudah didapat dipasaran, kecuali bila ditentukan lain. 2. Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, sesuai dengan yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih. 3. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku ini, kecuali ditentukan lain. 15.1.3 Contoh-Contoh Pelaksana diminta untuk memperlihalkan contoh-contoh bahan yang akan dipakai kepada Pengawas untuk disetujui. Contoh-contoh yang telah disetujui akan dipakai sebagai pedoman/standard bagi Pengawas untuk menerima/memeriksa bahan yang dikirim ke lapangan oleh Pelaksana. 15.1.4 Syarat Pemasangan 1. Pelaksana harus meminta ijin kepada Pengawas tentang cara, waktu dan letak pemasangan perlengkapan kamar mandi dan Iain-lain. Pemasangan harus kuat, rapi dan bersih. 2. Penyambungan pipa harus dilakukan menurut instruksi dari pabrik dan disetujui oleh pengawas. 3. Pelaksana harus memotong pipa bilamana diperlukan dengan menggunakan alat pemotong pipa. 4. Perlengkapan pipa seperti valve dan lainnya harus ditempatkan sesuai dengan gambar atau petunjuk pengawas. 5. Pelaksana harus melakukan pekerjaan sesuai gambar rencana baik instalasi air bersih dan air kotor, 15.1.5 Perlengkapan Pipa 1. Semua pipa yang dipakai. kecuali kran dinding adalah merk Wavin/setara.'(ditentukan kemudian), dengan cromed finish. Ukuran disesuaikan dengan gambar plumbing dan brosur alat-alat sanitair. 2. Pipa-pipa dipasang mengikuti gambr rencana pipa air bersih dan instalasi air kotor dengan kuat sesuai dengan gambar. 3. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan di uji baik pada pembuatan, pengerjaan maupun pelaksanaan di lapangan oleh Pengawas atas tanggungan Pelaksana tanpa biaya tambahan. 4. Pengujian pipa dilakukan bagian demi bagian dengan cara memompakan air ke dalam pipa yang akan di uji sehingga mencapai tekanan 8 atm dan dibiarkan selama 1 jam. 5. Apabila ditemui kerusakan, pekerjaan pengetesan harus diulang setelah perbaikan dilaksanakan. Biaya perbaikan dan pengetesan menjadi tanggungan Pelaksana.

29

15.2

Septictank Dan Resapan 15.2.1 Lingkup Pekerjaan Bagian ini meliputi penyediaan bahan-bahan, tenaga kerja dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan instalasi pipa air bersih dan air kotor dihibungkan pembuatan septictank dan resapan. 15.2.2 Ketentuan Bahan 1. Pelaksana harus melakukan penyediaan septictank dan resapan guna keperluan pendukung sanitair. 2. Cincin sumuran yang digunakan cincin sumuran setempat dengan kualitas terbaik yang disetujui pengawas. 3. Resapan menggunakan batu kali/batu gunung yang dilapisi ijuk dengan kualitas terbaik yang disetujui pengawas. 15.2.3 Pengujian Mutu Pekerjaan 1. Pelaksana harus menguji semua pekerjaan munurut pesyaratan teknis dari pabrik/prosedur atau menurut uraian diatas. Peralatan untuk pengujian disediakan oleh Pelaksana. 2. Apabila pengujian tidak dilakukan dengan baik atau kurang memuaskan maka pengawas berhak meminta pengulangan pengujian dimana biaya pengujian dan pengulangan pengujian tersebut adalah tanggung jawab Pelaksana. PASAL 16 DAFTAR PERSONIL INTI/TENAGA AHLI/TEKNIS /TERAMPIL MINIMAL UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.

Nama Personil

Pendidikan

Pengala man (Thn)

Jmlh (Org)

Melampirkan SKA Ahli Madya Bidang Bangunan SKA Muda Bidang Bangunan

1

Site Manager

S-1 Teknik Sipil

5

1

2

Pengawas Lapangan

S-1 Teknik Sipil

3

1

3

Quality Engineer

S-1 Teknik Sipil

3

1

4

Quantity Engineer

S-1 Teknik Sipil

3

1

SKT Juru Ukur/Kuantitas

5

Juru Ukur/Surveyor

DIII Teknik Sipil

3

1

SKT Juru Ukur

6

Juru Gambar/Draftman

S1 Teknik Arsitektur

3

1

SKA Arsitektur

7

Administrasi

SMU/Sederajat

3

1

30

PASAL 17 DAFTAR PERALATAN UTAMA MINIMAL YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.

Nama/Jenis Alat

Jumlah Alat

Ukuran/ Kapasitas

1

Concrete Mixer Truck

1 Unit

2

Concrete Pump

1 Unit

3

Dump Truck

3 Unit

4

Molen Beton

2 Unit

5

Concrete Vibrator

2 Unit

6

Pompa Air

1 Unit

7

Stemper

1 Unit

8

Pick Up

1 Unit

9

Kereta Sorong

6 Unit

10

Peralatan Tukang Lengkap

1 Set

5 M3 3-4 M3

PASAL 18 PEKERJAAN LAIN-LAIN DAN FINISHING 17.1. 17.2. 17.3. 17.4.

Persiapan pekerjaan dibuat los kerja, gudang bahan dan kamar direksi dalam bentuk darurat dan papan nama program. Pemasangan bowplank harus disahkan oleh direksi, konsultan dan pengelola, mengingat ada kaitannya dengan peil yang sudah ditentukan. Guna untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik, untuk kesempurnaan pekerjaan, ternyata tidak disebut dalam uraian ini, maka bagian tersebut harus dilaksanakan oleh Pelaksana. Apabila ternyata tidak terdapat kesesuaian antara gambar dengan bestek, maka diambil pada gambar detail. Apabila kurang jelas maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam bestek ini, terkecuali Direksi memberi keputusan lain.

31

17.5.

Untuk dokumentasi, Pelaksana diharuskan mengadakan opname photografi sekurangkurangnya 3 (tiga) kali (sebelum dimulai, sedang dalam pelaksanaan dan setelah selesai) pandangan yang sama 4 (empat) arah muka, belakang, samping kiri dan samping kanan. ceh, 2015 Banda Aceh,

2018

Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

………………………….. Nip…………………….

32