Doc.doc
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Doc.doc as PDF for free.
More details
- Words: 7,490
- Pages: 31
BAB I AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/PEMERINTAHAN
1. Sebutkan definisi Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan untuk pengelolaan sumber daya atau sumber dana yang berasal dari masyarakat antara lain : pengelolaan dana pemerintah yang mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dari sektor lainnya seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat, yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, yayasan keagamaan, serta organisasi sektor publik lainnya. Pengelolaan dana masyarakat itu sifatnya bukan milik individu melainkan milik publik. 2. Jelaskan ciri-ciri organisasi sektor publik -Tujuan
: melayani masyarakat baik jasmani maupun rohani agar sejahtera
-Aktivitas
: program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik (public services)
-Sumber pembiayaan : berasal dari publik (masyarakat) dan pendapatan lain yang sah -Pertanggungjawaban : kembali kepada publik mengenai keuangan melalui lembaga perwakilan masyarakat dapat berupa laporan keuangan 3. Jelaskan perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Pemerintahan Kriteria Bagian/Cakupan
Aturan/Ketentuan
Lembaga yang diatur
Yang menyusun aturan
Akuntansi Sektor Publik Mencakup Akuntansi Pemerintahan Diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAP Lembaga yang memberikan pelayanan publik termasuk lembaga pemerintah, LSM, organisasi politik, yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, yayasan keagamaan Disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Akuntansi Pemerintahan Merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) Diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lembaga pendidikan dan kesehatan yang organisasinya di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Kesehatan atau pemda Disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah P a g e 1 | 31
Sifat lembaga
Lembaga bersifat tidak mencari keuntungan tetapi melayani masyarakat
Lembaga milik pemerintah (BUMN/BUMD) yang bersifat mencari keuntungan
4. Uraikan perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial Kriteria
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi Komersial
Laporan Keuangan
Tidak mengenal Laporan Laba Rugi melainkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menghasilkan Defisit atau Surplus dan Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Mengenal Laporan Laba Rugi yang menghasilkan laba atau rugi
Anggaran
Terdapat anggaran dan akuntansi anggaran (budgetary accounting)
Hanya terdapat anggaran saja, tidak ada akuntansi anggaran
Standar Akuntansi
Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAK)
Cara Pencatatan Transaksi
Dicatat dalam budgetary accounting, bila mengakibatkan perubahan aset atau kewajiban (kecuali kas Negara atau Daerah) diperlukan pencatatan korolari
Tidak terdapat budgetary accounting dan juga tidak ada pencatatan korolari
Basis Akuntansi
Basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu basis kas untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan, akrual untuk pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas
Basis akrual untuk neraca dan laporan laba rugi
Pengukuran Basis Kas
Pengeluaran dibukukan sebagai belanja, apabila telah dikeluarkan dari Bendahara Umum Negara/Daerah bukan oleh Bendahara Pengeluaran dan penerimaan dibukukan sebagai pendapatan apabila telah disetor/diterima oleh
Cash nya diperlakukan sebagai imprest fund,mirip dengan akuntansi pemerintahan tetapi pada akuntansi komersial dapat petty cash sebagai fluctuating fund yang tidak berlaku pada akuntansi pemerintahan P a g e 2 | 31
Bendahara Umum Negara/Daerah bukan oleh Bendahara Penerimaan
Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK)
Penggunaan LAK disusun oleh Bendahara Umum karena pengakuan pendapatan dan belanja setelah diterima atau diganti oleh Bendahara Umum
Pada akuntansi komersial yang mempunyai cabang, LAK disusun oleh cabang dan selanjutnya oleh kantor pusat disusun LAK Konsolidasian
Bukti Kepemilikan
Terdapat ekuitas dana tanpa adanya bukti kepemilikan
Terdapat bukti kepemilikan pada ekuitasnya
Proses Pertanggungjawaban
Pemerintah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas LRA, neraca, LAK dan Catatan atas laporan keuangan (Calk) kepada DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Sebelum disampaikan pada badan legislatif masing-masing, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyampaikan terlebih dahulu pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal
Melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Diperiksa oleh BPK dalam rangka pemberian opini atas laporan yang disusun pemerintah, KAP yang ditunjuk BPK dapat pula memberi opini
Diperiksa oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan menggunakan SPAP ( Standar Profesional Akuntan Publik) yang dikeluarkan oleh IAI
BAB II AKUNTANSI PEMERINTAHAN
P a g e 3 | 31
1. Jelaskan ciri khusus Akuntansi Pemerintahan a) Mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan azas demokrasi serta ada pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif menyusun anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan alat pengendalian, dan selanjutnya legislatif mengesahkan eksekutif melaksanakan kegiatan dalam batas-batas apropriasi, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada legislatif dan rakyat. b) Berkaitan dengan sistem pemerintahan kita yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah atasan memberi arahan kepada pemerintah dibawahnya, dan pemerintah yang menghasilkan pajak dan bukan pajak yang lebih besar perlu memperhatikan sistem bagi hasil, alokasi dana, hibah, ataupun subsidi pada pemerintah yang relatif kurang pendapatannya c) Bahwa investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan d) Sebagian besar pendapatan pemerintah pada pungutan pajak, tidak ada kaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan e) Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam asset tetap yang mempunyai masa manfaat yang lama dengan konsekuensi pemeliharaan yang memadai agar masa manfaat dapat dipertahankan 2. Jelaskan mengenai Anggaran dalam Akuntansi Pemerintahan dan dampaknya bagi pelaporan keuangan Pemerintah Dalam Akuntansi Pemerintahan, selain anggaran, terdapat akuntansi anggaran dan pelaksanannya tertuang dalam salah satu komponen laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran/neraca bagi akuntansi pemerintahan merupakan byproduct dari laporan realisasi anggaran. Hal tersebut terlihat dalam jurnal transaksi, pertama-tama adalah bertalian dengan anggaran dan realisasi anggaran, selanjutnya bila jurnal anggaran mengakibatkan perubahan asset diikuti dengan jurnal korolari. Dengan demikian, dalam kerangka dasar akuntansi pemerintah menganut pendekatan pendapatan beban/belanja (revenue expense approach). 3. Jelaskan mengenai jenis-jenis dari Akuntansi Pemerintahan 1) Akuntansi pemerintah pusat yang terdiri dari akuntansi departemen/kementrian, akuntansi lembaga tinggi negara, akuntansi lembaga non departemen lainnya dan akuntansi dari unit-unit vertikal baik dipusat maupun daerah 2) Akuntansi pemerintah daerah provinsi 3) Akuntansi pemerintah daerah kabupaten 4) Akuntansi pemerintah daerah kota Masing-masing akuntansi di atas merupakan akuntansi dengan kemandirian entitas yaitu mempunyai : P a g e 4 | 31
1) Kewenangan untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan Tanggungjawab penuh 2) Mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan 3) Bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan utang, serta sumber daya di luar neraca serta terlaksana tidaknya program yang telah ditentukan
BAB III ERA INDISCHE COMPTABILITEITSWET (ICW) DAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA 1. Jelaskan Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan pada Era ICW Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan merupakan akuntansi warisan Belanda. Pada saat itu, pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan negara menggunakan P a g e 5 | 31
instructieen Vendere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR) staatsblad 1933 No. 320. Pada era ICW, anggaran yang disusun dan dilaksanakan pemerintah pada mulanya berbasis kas yang dimodifikasi. Dalam praktek pada masa ICW pemerintah berusaha menyusun neraca berdasarkan data yang dikumpulkan tanpa proses akuntansi yang lazim dan hanya berdasarkan taksiran taksiran. Selain itu, juga terdapat akuntansi asset tetap, akuntansi uang, akuntansi anggaran, akuntansi bendaharawan dan sebagainya. Namun disusun berdasarkan sistem masing-masing. 2. Sebutkan 11 jenis Belanja Negara sesuai fungsinya menurut UU no.17 tahun 2003 Pelayanan umum Pertahanan Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum Kesehatan Pariwisata dan budaya Agama Pendidikan Perlindungan sosial 3. Apa tujuan membagi jenis Belanja Negara sesuai fungsinya tersebut Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara dengan cara meminimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran belanja negara serta meningkatkan antara output (keluaran) dengan outcomes (hasil) yang dicapai dengan penganggaran organisasi Menyesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan internasional 4. Uraikan mengenai pembagian kewenangan pengelolaan Keuangan Negara pada Era Reformasi dan jelaskan juga dampaknya Reformasi keuangan negara masalah pelaksanaan anggaran adalah diadakannya pembagian kewenangan pengelolaan keuangan antara menteri teknis sebagai Chief Operational Officer (COO) dengan menteri keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO). Pembagian wewenang tersebut akan mengakibatkan : 1. Terlaksananya mekanisme saling uji dalam pelaksanaan anggaran, wewenang otorisasi ada pada COO, sedangkan wewenang ordonasi ada pada pengguna anggaran. Berdasarkan produk otorisator (dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran / DIPA), pengguna anggaran dapat menerbitkan produk ordonator (dalam bentuk Surat Perintah Membayar / SPM) Berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 2. Makin jelasnya akuntanbilitas menteri keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan meteri teknis sebagai pengguna anggaran, perubahan dalam pengelolaan kas negara adalah penerapan Treasury Single Account (TSA), agar dana yang dikelola pemerintah secara optimal mendukung pelaksanaan anggaran. P a g e 6 | 31
5. Jelaskan pengertian Dana Perimbangan dan tujuannya Pengertian : dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Tujuan Dana Perimbangan: - Konsolidasi desentralisasi fiskal - Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah (horizontal fiscal imbalance) - Meningkatkan pelayanan publik - Memperbaiki pelayanan otonomi daerah dengan mempertahankan fiscal sustainability - Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) 6. Jelaskan jenis-jenis Dana Perimbangan Ada 3 jenis dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi, untuk membiayai kebutuhan daeah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen transfer ke daerah yang bertujuan meminimkan ketimpangan fiskal antar daerah (fiscal gap), yaitu selisih fiscal need dengan fiscal capacity, dan juga bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dan dialokasikan dalam bentuk block grant. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
P a g e 7 | 31
BAB IV UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
1. Jelaskan pengertian keuangan negara Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Uraikan mengenai kekuasaan atas pegelolaan keuangan negara menurut UU no.17 tahun 2003 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut di atas selanjutnya : 1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Dikuasakan kepada Menteri / pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran / pengguna barang kementrian Negara / lembaga yang dipimpinnya. 3. Diserahkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain: mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro 2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN 3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran 4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan 5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang 6. Melaksanakan fungsi bendahara umum Negara 7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang Menteri keuangan selaku pembantu Presiden di bidang keuangan pada dasarnya adalah Chief Financial Officer (CFO) pemerintahan RI. Menteri / Pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang kementrian / lembaga yang dipimpinnya bertugas : 1. Menyusun rancangan anggaran Kementrian Negara / lembaga yang dipimpinnya P a g e 8 | 31
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 3. Melaksanakan anggaran kementrian Negara / lembaga yang dipimpinnya 4. Melaksanakan penanganan penerimaan negara bukan pajak dan menyalurkan ke kas Negara 5. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementrian negara / lembaga yang dipimpinnya 6. Mengelola barang / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementrian / lembaga yang dipimpinnya 7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara / lembaga yang dipimpinnya 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang Menteri Negara / pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran / pengguna barang selaku pembantu presiden pada dasarnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Gubernur / Bupati / Walikota selaku kepala pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan di atas bahwa : 1. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh : Kepada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD Kepada satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah 2. Pejabat pengelola keuangan daerah bertugas : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengolahan APBD Menyusun undangan APBD dan rancangan perubahan APBD Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 3. Pejabat pengguna anggaran / barang bertugas : Menyusun anggaran satuan perangkat daerah yang dipimpinnya Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
3. Jelaskan mengenai susunan APBN/APBD menurut UU No.17 Tahun 2003 APBN/APBD merupakan wujud pengeolaan keuangan Negara/daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang/Peraturan Daerah P a g e 9 | 31
APBN/APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Belanja Negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah Belanja Negara/daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja APBN/APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara/Daerah Penyusunan rancangan APBN/APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah pusat/daerah dalam rangka mewujudkan tecapainya tujuan bernegara
4. Jelaskan mengenai klasifikasi anggaran sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 19 ayat 2) menyebutkan bahwa rencana kerja anggaran pemerintah pusat dan SKPD (tingkat pemerintah daerah) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Selanjutnya agar kinerja dapat diukur, maka Pasal 15 ayat 5, terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Karena program, kegiatan dan sub kegiatan harus ditetapkan sesuai dengan rencana kerja dan merupakan rangkaian yang utuh dalam mencapai keluaran yang telah ditetapkan yaitu : Fungsi merupakan tugas pemerintahan yang terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketenteraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Yang terdiri dari 11 fungsi utama yang dirinci ke dalam 79 sub fungsi, penggunaan fungsi dan sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian Negara dan lembaga dan SKPD. Program yang merupakan penjabaran kegiatan kementerian Negara atau lembaga ataupun SKPD berisikan satu atau beberapa kegiatan yang menjadi landasannya dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran yang terukur setara program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran. Sub kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan. 5. Jelaskan mengenai tiga Pilar Penganggaran Menurut UU No. 17 Tahun 2004, terdapat 3 pilar penganggaran Negara, yaitu : a) Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting) P a g e 10 | 31
Penganggaran terpadu berlaku untuk semua jenis belanja dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan secara efisien. Departemen keuangan dalam Modul Perencanaan dan Penganggaran APBN menyebutkan 5 komponen pokok anggaran terpadu yaitu: Penetapan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga Setiap satuan kerja minimal mempunyai 1 kegiatan dalam rangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi Kegiatan satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan keluaran kegiatan lain Jenis belanja yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satuan kerja dan kegiatan b) Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Berdasarkan PP No 21 Tahun 2004, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis pendapatan. Kementerian/lembaga harus memperkuat diri dalam mengembangkan indikator kinerja dan sistem pengukuran kinerja, dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya. Menteri keuangan menetapkan standar biaya umum maupun khusus bagi pemerintah pusat dan standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya masukan pada tahap awal penerapan anggaran berbasis kinerja dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. Penanggungjawab evaluasi kinerja (1) pimpinan satuan kerja bertanggungjawab terhadap evaluasi kegiatan (2) menteri/pimpinan lembaga bertanggungjawab terhadap evaluasi kinerja program. c) Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) Menurut UU No. 17 Tahun 2004 : (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya (2) Rencana kerja dan anggaran tersebut, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun Manfaat yang diperoleh dengan penganggaran ini antara lain : (1) Alokasi sumber daya yang lebih rasional (2) Menjamin keberlanjutan pembiayaan program/kegiatan (3) Perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya cenderung lebih mudah (4) Mendorong peningkatan kinerja pelayanan Kelemahan penganggaran ini antara lain : (1) Diperlukan kestabilan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi makro, adanya ketidakstabilan menyebabkan kurang tepatnya alokasi sumber daya P a g e 11 | 31
(2) Diperlukan keterpaduan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya, ketidakterpaduan tersebut akan mempersulit pengalokasian dana dan ada kemungkinan alokasi dana didominasi aspek politik 6. Jelaskan mengenai perbedaan ordonator dan bendahara Wewenang ordonator ada pada menteri/lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang meliputi wewenang melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Sedangkan wewenang kebendaharaan ada pada menteri keuangan selaku bendahara umum negara dan berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran serta sebagai pengawas keuangan dan manajer keuangan.
BAB V UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
1. Jelaskan pengertian Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban Negara, termasuk investasi kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan Negara meliputi: Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara Pelaksanaan pendapatan dan belanja Daerah Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Daerah Pengelolaan kas Pengelolaan piutang dan utang Negara/Daerah P a g e 12 | 31
Pengelolaan investasi dan barang milik Negara/Daerah Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan Negara/Daerah Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Penyelesaian kerugian Negara/Daerah Pengelolaan Badan Layanan Umum Perumusan standar, kebijakan serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
2. Jelaskan Pejabat Perbendaharaan Negara sesuai UU No. 1 Tahun 2004 Menteri keuangan sebagai pembantu Presiden pada dasarnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI, sedangkan menteri/pimpinan lembaga pada dasarnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang pemerintahan tertentu. Sesuai dengan prinsip tersebut, Kementrian Keuangan berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Dalam pelaksanaan anggaran perlu dilakukan perubahan secara drastis, yaitu pemisahan antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Kewenangan administratif diserahkan kepada kementrian Negara/lembaga sedangkan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada kementrian keuangan. Kewenangan administratif meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran Negara, dan pembebanan tagihan yang diajukan pada kementrian/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai pelaksanaan anggaran. Di pihak lain, menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak memiliki kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Sebagai pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya yaitu berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan. Fungsi pengawasan keuangan di sini berbeda pada aspek rechtmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementrian teknis atau pas-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. a. Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang: 1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara 2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara 4. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara P a g e 13 | 31
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Menunjuk bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran Negara. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran Negara Menyimpan uang negara Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat penguuna anggaran beban rekening kas umum negara Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah Memberikan pinjaman atas nama pemerintah Melakukan pengelolaan utang dan piutang Negara Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan Melakukan penagihan piutang Negara Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara Menyajikan informasi keuangan Negara Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negata di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
b. Bendahara Umum Daerah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mempunyai wewenang: 1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 2. Mengesahlam dokumen pelaksanaan anggaran 3. Melakukan pengadaan pelaksanaan APBD 4. Memberikan petunjuk khusus pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah 6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk 7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD 8. Menyimpan uang daerah 9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi 10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau beban rekening kas umum daerah 11. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah daerah 12. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah daerah 13. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah 14. Melakukan penagihan piutang daerah 15. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 16. Menyajikan informasi keuangan daerah P a g e 14 | 31
17. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah c. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Menteri/pimpinan lembaga serta Gubernur/Bupati/Walikota 1. Mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga maupun satuan kerja perangkat daerah 2. Mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga maupun satuan kerja perangkat daerah - Bendaharawan penerimaan dan pengeluaran adalah pejabat fungsional - Jabatan Bendahara penerimaan/pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran atau kuasa bendahara umum Negara/Daerah - Bendahara penerimaan/pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pembangunan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan tersebut. d. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang bagi kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya, mempunyai wewenang: - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran - Menunjuk kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dari piutang - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengajuan dari perintah pembayaran - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Negara - Mengawasi pelaksanaan anggaran - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga dipimpinnya e. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala Pemerintahan Daerah: - Menetapkan kebijakan bidang pelaksanaan APBD - Menetapkan kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerlukan pembayaran f. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna anggaran/penguna barang bagi sektor yang dipimpinnya mempunyai wewenang: - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja - Melakukan pengajuan atas kegiatan dan meningkatkan pembayaran P a g e 15 | 31
-
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak Mengelola utang dan piutang Menggunakan barang milik daerah Mengawasi pelaksanaan anggaran Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sektor perangkat daerah yang dipimpinnya
3. Jelaskan mengenai pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2004. a. Dokumen pelaksanaan anggaran APBN Setelah APBN ditetapkan, menteri keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementrian Negara/lembaga Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan presiden. - Dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. - Pada dokumen pelaksanaan anggaran, dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementrian Negara yang bersangkutan. - Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri/Pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum Negara dan BPK
b. Dokumen pelaksanaan anggaran APBD Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota - Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap sektor serta pendapatan yang diperkirakan - Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, disampaikan kepada kepala sektor perangkat daerah dan BPK. c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Setiap kementrian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengidentifikasikan perolehan pendapatan yang menjadi P a g e 16 | 31
wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan harus seluruhnya ke kas Negara /Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah, dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang/jasa oleh Negara/daerah akibat hak Negara/daerah. d. Pelaksanaan Anggaran Belanja Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, akan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Pengguna anggaran/kuasa berhak untuk membebaskan pada suatu anggaran yang telah disediakan, dan memerintah pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Pembayaran atas beban APBN dilakukan oleh BUN/kuasa BUN dan pembayaran atas beban APBD dilakukan oleh BUD dan tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepada PA/kuasa PA dapat diberikan uang persediaan yang dikelola bendahara penyuluh, Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/kuasa PA apabila tidak memenuhi persyaratan. Mengenai kelengkapan perintah pembayaran, kebenaran perhitungan tagihan, ketersediaan dana. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 4. Jelaskan mengenai pengelolaan Keuangan Negara yang sehat. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan Negara, dirasakan makin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, secara efisien. Terutama perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan ini juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan piutang, pengelolaan investor, serta pengelolaan barang milik negara dan daerah. Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan kewenangan menteri keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, diatur kewenangan penyelesaian piutang negara/daerah. P a g e 17 | 31
Demikian pula dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk menyatakan utang negara/daerah. 5. Jelaskan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan agar laporan keuangan: - Dihasilkan melalui proses akuntansi - Disajikan sesuai dengan SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan - Disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah - Laporan keuangan pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir - Diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD - Dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar Negara kegiatan pemerintahan dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen, yang terdiri dari para profesional. Agar KSAP terjamin independensinya, komite dibentuk dengan keputusan Presiden dan haarus bekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu usul SAP yang disusun KSAP perlu memperoleh pertimbangan dari BPK, sebagai bahan untuk penyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada BPK, dan selanjutnya usul yang telah disempurnakan diajukan kepada Menteri keuangan untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Agar informasi laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntanbilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat yang dilaksanakan oleh kementrian keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi yang dilaksanakan oleh kementrian Negara/Lembaga. Laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Audit atas laporan keuangan harus diselesaikan P a g e 18 | 31
selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima BPK dari pemerintah. 6. Bagaimana penyelesaian jika terjadi Kerugian Negara/Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini diatur mengenai penyelesaian kerugian Negara. Setiap pimpinan kementrian Negara / lembaga / kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam oeganisasi yang dipimpinnya terjadi kerugian. Pengenaan ganti rugi Negara/daerah terhadap bendaharawan di tetapkan oleh BPK, sedangkan pengenaan ganti rugi Negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Bendahara, pegawai negara bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.
BAB VI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA 1. Jelaskan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yaitu: a. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam keuangan pemerintah b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investifatif. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan Negara pada saat pemeriksaan berlangsung. P a g e 19 | 31
2. Berikan uraian yang menggambarkan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Proses pemeriksaan oleh BPK didasarkan pada suatu standar pemeriksaan yang disebut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam melakukan tugasnya, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian untuk menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya sudah diatur tersendiri dalam undang-undang atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. BPK kemudian melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak yang didalam penyelenggaraannya BPK memiliki kebebasan untuk menentukan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigasi. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai, kemudian disampaikan kepada DPR / DPD / DPRD / Pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana, undang-undang mewajibkan BPK untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, undang-undang menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, agar masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.
P a g e 20 | 31
BAB VII WEWENANG PENGURUSAN PENGELUARAN UANG NEGARA 1. Jelaskan wewenang dalam pengelolaan Keuangan Negara.
2.
Wewenang administratif : wewenang berkaitan dengan tindakan penerimaan & pengeluaran negara , yang dibagi menjadi 2 yaitu : o Wewenang otorisasi o Wewenang ordonasi Wewenang kebendaharaan : seperti pejabat yang mempunyai wewenang melakukan suatu tindakan dalam negara dan batas-batas anggaran yang telah ditetapkan, yaitu mempunyai wewenang : o Menguji kebenaran tagihan pihak ketiga pada negara o Membebankan pengeluaran atau belanja atas beban anggaran yang ditetapkan o Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan ke kas negara dan daerah Bendahara umum terdiri dari : o Bendahara umum negara yang dipegang oleh Menteri Keuangan o Kuasa Bendahara Umum Negara yang ada dipusat dan daerah-daerah
Jelaskan mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN/APBD .
Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA. Segera setelah suatu tahun anggaran P a g e 21 | 31
dimulai (1 Januari), maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga. Seperti pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah juga harus menempuh cara yang sama dengan sedikit tambahan prosedur. Setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA. Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran. DPA disusun secara rinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Selanjutnya DIPA disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara(BUN)/SKPKD(BUD) untuk disahkan , selanjutnya : Kepala kantor melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dalam DIPA , mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang/ tagihan atas beban DIPA yang bersangkutan Penjabat segera membuat dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kuasa PA melalui petugas penerima SPP Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas ,mengisi check-list berkas ,mencatatnya dalan buku pengawasan penerimaan dan menyerahkan tanda terima SPP Petugas penerima SPP menyampaikan SPP kepada petugas penguji SPP Penjabat penerbit Surat Perintah Membayar ( SPM) untuk diterbitkan SPM sekurang kurangnya 3 rangkap SPM lembar pertama dan kedua oleh bendahara pengeluaran disampaikan pada KPPN melalui petugas loket Seksi perbendaharaan KPPN menguji ulang substansi SPM beserta lampiran-lampirannya, bila SPM tidak memenuhi syarat harus dikembalikan kepada penjabat penerbit SPM , bila menerima syarat maka di terbitkan SP2D yang ditanda tangani kepala seksi perbendaharaan dalam 3 rangkap dan di stempel bank/ giro pos Penyampaian SP2D oleh KPPN kepada bank operasional disertai dengan Daftar Penguji
3. Jelaskan perbedaan SPM LS SPM UP DAN SPM GU.
Surat perintah membayar- Langsung/ SPM-LS : pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada yang berhak dengan bukti pengeluaran yang jumlahnya diatas Rp 5 juta dan atas beban mata anggaran pengeluaran yang tersedia kreditnya pada DIPA atau dokumen lainnnya yang disamakan dengan DIPA Surat perintah membayar- Uang Persediaan/ SPM UP : surat perintah yang diterbitkan oleh kuasa PA atas permintaan bendahara pengeluaran berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atas beban MAK untuk pengeluaran transito
P a g e 22 | 31
Surat perintah membayar- pengganti UP/ SPM GU : surat perintah untuk membayar biaya-biaya pengganti uang persediaan yang dibebankan kepada MAK yang telah disedikan.
BAB VIII REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI SUDUT SIKLUS ANGGARAN
1. Jelaskan tahap-tahap siklus APBN A. Penyusunan rencana APBN oleh Pemerintah Pusat yang dimulai selambatlambatnya pertengahan Mei sebelum tahun anggaran yang baru: a. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR b. Pemerintah pusat dan DPR membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tersebut dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun berikutnya c. Berdasarkan pembicaraan pendahuluan tersebut,pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai acuan bagi setiap kementerian dalam penyusunan usulan anggaran d. Selanjutnya pemerintah selaku pengguna anggaran barang menyusun rencana disertai perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun e. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN f. Hasil pembahasan kemudian disampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun berikutnya. P a g e 23 | 31
B. Pengajuan rancangan UU-APBN,disertai Nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya C. Pembahasan rancangan UU-APBN dan pengambilan keputusan oleh DPR selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan : a. Pembahasan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR b. APBN yang disetujui DPR terinci dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja c. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan UU-APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tinggi nya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya D. Setelah APBN ditetapkan dengan UU, pelaksanaan nya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden E. Setelah anggaran dilaksanakan,pemerintah menyusun laporan realisasi semester 1 APBN dan program untuk 6 bulan berikutnya,dan disampaikan pada DPR selambat-lambatnya akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, selanjutnya diadakan pembahasan bersama antara DPR dengan Pemerintah Pusat F. Berdasarkan hasil pembahasan laporan realisasi semester,selanjutnya Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berakhir G. Penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah H. Pemerintah menyampikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit dan diberikan opini I. Pemerintah menyampaikan rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR,berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK selambat-lambat nya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir J. Pengesahan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah oleh DPR selambatlambatnya bulan Agustus
P a g e 24 | 31
BAB IX KSAP, KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1. Apa tujuan, strategi, dan organisasi komite Standar Akuntansi Pemerintahan ?
Tujuan KSAP adalah meningkatkan akuntanbilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar-standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan standar tersebut
Strategi pengembangan SAP adalah basis kas menuju akrual ( cash towards accrual ) dengan memperlakukan basis kas untuk pendapatam, belanja, dan pembiayaan, dan basis akrual untuk asset, utang, dan ekuitas dan selanjutnya menuju ke akrual semuanya
Organisasi KSAP terdiri dari : 1. Komite konsultatif standar akuntansi pemerintah (komite konsultatif ) 2. Komite kerja standar akuntansi pemerintah ( komite kerja ) Komite konsultatif bertugas member konsultasi atau pendapatan dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintahan tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkam, merumuskan, dan menyusun konseprancangan peraturan pemerintah tentang SAP KSAP selain menyusun SAP, juga berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya antara lain interpretasi pernytaan standar akuntansi pemerintahan (IPSAP) dan bulletin teknis, yg merupakan pedoman dan informasi lebih lanjut yg akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan SAP serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan P a g e 25 | 31
2. Jelaskan asumsi dasar Akuntansi Pemerintah! Asumsi dasar pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggaran yang dinilainya sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
Asumsi kemandirian entitas
Asumsi kesinambungan entitas
Asumsi keterukunan dalam satuan uang
3. Jelaskan karakteristik kualitatif akuntansi pemerintahan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan syarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1. 2. 3. 4.
Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami 1. Relevan Laporan keuangan relevan bila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, yaitu: a. Memiliki manfaat umpan balik b. Memiliki manfaat prediktif c. Tepat waktu d. Lengkap 2. Andal a. Dapat diverifikasi b. Disajikan secara jujur c. Netral 3. Dapat diperbandingkan Laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan: a. Laporan keuangan periode sebelumnya (intern) b. Laporan keuangan entitas pelaporan lain (ekstern) 4. Dapat dipahami Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi tersebut.
4. Jelaskan Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah! Basis Akuntansi P a g e 26 | 31
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO (Laporan Operasional), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nilai Historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Realisasi Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue P a g e 27 | 31
principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Substansi Mengungguli Bentuk Formal Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan Lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. P a g e 28 | 31
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
BAB X PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN JURNAL TRANSAKSI 1. Diketahui data-data untuk menysusun Neraca Awal Kota sebagai berikut (dalam jutaan Rp) : Kas di Kas Daerah Piutang Pajak Persediaan Penyertaan Modal pada BUMN Tanah Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Mesin dan Peralatan Konstruksi dalam Pengerjaan Dana Cadangan Pelabuhan Utang Bunga Utang Gaji Utang Obligasi Utang Jangka Panjang pada Pusat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Pusat
XYZ Per 1 Januari 2014 1000 2000 750 5000 1500 2500 1750 1500 500 2250 250 1250 4000 3500 500
P a g e 29 | 31
Diminta: susunlah Neraca Awal Kota XYZ per 1 Januari 2014
NERACA KOTA XYZ PER 1 JANUARI 2014 (Dalam Jutaan Rp)
P a g e 30 | 31
2. Buatlah jurnal transaksi dan jurnal korolari (kalua ada) untuk transaksi-transaksi berikut : Diterima pendapatan Daerah dari pajak daerah Rp.100.000.000, Retribusi Daerah Rp.50.000.000, Bagian laba BUMD Rp.75.000.000, dari PPh Rp.125.000.000, dari PBB Rp.150.000.000. Dilakukan belanja daerah yaitu belanja pegawai Rp.125.000.000 (PPh Rp.5.000.000), belanja bunga Rp.50.000.000, dan belanja subsisi Rp.20.000.000 Dilakukan belanja tanah Rp.100.000.000 dan belanja mesin dan peralatan Rp.150.000.000. Diterima pinjaman dari pusat sebesar Rp.300.000.000 Dibayar pokok pinjaman ke pusat sebesar Rp.50.000.000
Jawaban :
P a g e 31 | 31
1. Sebutkan definisi Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan untuk pengelolaan sumber daya atau sumber dana yang berasal dari masyarakat antara lain : pengelolaan dana pemerintah yang mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dari sektor lainnya seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat
: melayani masyarakat baik jasmani maupun rohani agar sejahtera
-Aktivitas
: program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik (public services)
-Sumber pembiayaan : berasal dari publik (masyarakat) dan pendapatan lain yang sah -Pertanggungjawaban : kembali kepada publik mengenai keuangan melalui lembaga perwakilan masyarakat dapat berupa laporan keuangan 3. Jelaskan perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Pemerintahan Kriteria Bagian/Cakupan
Aturan/Ketentuan
Lembaga yang diatur
Yang menyusun aturan
Akuntansi Sektor Publik Mencakup Akuntansi Pemerintahan Diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAP Lembaga yang memberikan pelayanan publik termasuk lembaga pemerintah, LSM, organisasi politik, yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, yayasan keagamaan Disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Akuntansi Pemerintahan Merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) Diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lembaga pendidikan dan kesehatan yang organisasinya di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Kesehatan atau pemda Disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah P a g e 1 | 31
Sifat lembaga
Lembaga bersifat tidak mencari keuntungan tetapi melayani masyarakat
Lembaga milik pemerintah (BUMN/BUMD) yang bersifat mencari keuntungan
4. Uraikan perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial Kriteria
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi Komersial
Laporan Keuangan
Tidak mengenal Laporan Laba Rugi melainkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menghasilkan Defisit atau Surplus dan Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Mengenal Laporan Laba Rugi yang menghasilkan laba atau rugi
Anggaran
Terdapat anggaran dan akuntansi anggaran (budgetary accounting)
Hanya terdapat anggaran saja, tidak ada akuntansi anggaran
Standar Akuntansi
Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAK)
Cara Pencatatan Transaksi
Dicatat dalam budgetary accounting, bila mengakibatkan perubahan aset atau kewajiban (kecuali kas Negara atau Daerah) diperlukan pencatatan korolari
Tidak terdapat budgetary accounting dan juga tidak ada pencatatan korolari
Basis Akuntansi
Basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu basis kas untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan, akrual untuk pencatatan aset, kewajiban dan ekuitas
Basis akrual untuk neraca dan laporan laba rugi
Pengukuran Basis Kas
Pengeluaran dibukukan sebagai belanja, apabila telah dikeluarkan dari Bendahara Umum Negara/Daerah bukan oleh Bendahara Pengeluaran dan penerimaan dibukukan sebagai pendapatan apabila telah disetor/diterima oleh
Cash nya diperlakukan sebagai imprest fund,mirip dengan akuntansi pemerintahan tetapi pada akuntansi komersial dapat petty cash sebagai fluctuating fund yang tidak berlaku pada akuntansi pemerintahan P a g e 2 | 31
Bendahara Umum Negara/Daerah bukan oleh Bendahara Penerimaan
Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK)
Penggunaan LAK disusun oleh Bendahara Umum karena pengakuan pendapatan dan belanja setelah diterima atau diganti oleh Bendahara Umum
Pada akuntansi komersial yang mempunyai cabang, LAK disusun oleh cabang dan selanjutnya oleh kantor pusat disusun LAK Konsolidasian
Bukti Kepemilikan
Terdapat ekuitas dana tanpa adanya bukti kepemilikan
Terdapat bukti kepemilikan pada ekuitasnya
Proses Pertanggungjawaban
Pemerintah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas LRA, neraca, LAK dan Catatan atas laporan keuangan (Calk) kepada DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Sebelum disampaikan pada badan legislatif masing-masing, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyampaikan terlebih dahulu pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal
Melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Diperiksa oleh BPK dalam rangka pemberian opini atas laporan yang disusun pemerintah, KAP yang ditunjuk BPK dapat pula memberi opini
Diperiksa oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan menggunakan SPAP ( Standar Profesional Akuntan Publik) yang dikeluarkan oleh IAI
BAB II AKUNTANSI PEMERINTAHAN
P a g e 3 | 31
1. Jelaskan ciri khusus Akuntansi Pemerintahan a) Mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan azas demokrasi serta ada pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif menyusun anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan alat pengendalian, dan selanjutnya legislatif mengesahkan eksekutif melaksanakan kegiatan dalam batas-batas apropriasi, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada legislatif dan rakyat. b) Berkaitan dengan sistem pemerintahan kita yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah atasan memberi arahan kepada pemerintah dibawahnya, dan pemerintah yang menghasilkan pajak dan bukan pajak yang lebih besar perlu memperhatikan sistem bagi hasil, alokasi dana, hibah, ataupun subsidi pada pemerintah yang relatif kurang pendapatannya c) Bahwa investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan d) Sebagian besar pendapatan pemerintah pada pungutan pajak, tidak ada kaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan e) Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam asset tetap yang mempunyai masa manfaat yang lama dengan konsekuensi pemeliharaan yang memadai agar masa manfaat dapat dipertahankan 2. Jelaskan mengenai Anggaran dalam Akuntansi Pemerintahan dan dampaknya bagi pelaporan keuangan Pemerintah Dalam Akuntansi Pemerintahan, selain anggaran, terdapat akuntansi anggaran dan pelaksanannya tertuang dalam salah satu komponen laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran/neraca bagi akuntansi pemerintahan merupakan byproduct dari laporan realisasi anggaran. Hal tersebut terlihat dalam jurnal transaksi, pertama-tama adalah bertalian dengan anggaran dan realisasi anggaran, selanjutnya bila jurnal anggaran mengakibatkan perubahan asset diikuti dengan jurnal korolari. Dengan demikian, dalam kerangka dasar akuntansi pemerintah menganut pendekatan pendapatan beban/belanja (revenue expense approach). 3. Jelaskan mengenai jenis-jenis dari Akuntansi Pemerintahan 1) Akuntansi pemerintah pusat yang terdiri dari akuntansi departemen/kementrian, akuntansi lembaga tinggi negara, akuntansi lembaga non departemen lainnya dan akuntansi dari unit-unit vertikal baik dipusat maupun daerah 2) Akuntansi pemerintah daerah provinsi 3) Akuntansi pemerintah daerah kabupaten 4) Akuntansi pemerintah daerah kota Masing-masing akuntansi di atas merupakan akuntansi dengan kemandirian entitas yaitu mempunyai : P a g e 4 | 31
1) Kewenangan untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan Tanggungjawab penuh 2) Mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan 3) Bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan utang, serta sumber daya di luar neraca serta terlaksana tidaknya program yang telah ditentukan
BAB III ERA INDISCHE COMPTABILITEITSWET (ICW) DAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA 1. Jelaskan Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan pada Era ICW Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan merupakan akuntansi warisan Belanda. Pada saat itu, pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan negara menggunakan P a g e 5 | 31
instructieen Vendere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR) staatsblad 1933 No. 320. Pada era ICW, anggaran yang disusun dan dilaksanakan pemerintah pada mulanya berbasis kas yang dimodifikasi. Dalam praktek pada masa ICW pemerintah berusaha menyusun neraca berdasarkan data yang dikumpulkan tanpa proses akuntansi yang lazim dan hanya berdasarkan taksiran taksiran. Selain itu, juga terdapat akuntansi asset tetap, akuntansi uang, akuntansi anggaran, akuntansi bendaharawan dan sebagainya. Namun disusun berdasarkan sistem masing-masing. 2. Sebutkan 11 jenis Belanja Negara sesuai fungsinya menurut UU no.17 tahun 2003 Pelayanan umum Pertahanan Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum Kesehatan Pariwisata dan budaya Agama Pendidikan Perlindungan sosial 3. Apa tujuan membagi jenis Belanja Negara sesuai fungsinya tersebut Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara dengan cara meminimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran belanja negara serta meningkatkan antara output (keluaran) dengan outcomes (hasil) yang dicapai dengan penganggaran organisasi Menyesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan internasional 4. Uraikan mengenai pembagian kewenangan pengelolaan Keuangan Negara pada Era Reformasi dan jelaskan juga dampaknya Reformasi keuangan negara masalah pelaksanaan anggaran adalah diadakannya pembagian kewenangan pengelolaan keuangan antara menteri teknis sebagai Chief Operational Officer (COO) dengan menteri keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO). Pembagian wewenang tersebut akan mengakibatkan : 1. Terlaksananya mekanisme saling uji dalam pelaksanaan anggaran, wewenang otorisasi ada pada COO, sedangkan wewenang ordonasi ada pada pengguna anggaran. Berdasarkan produk otorisator (dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran / DIPA), pengguna anggaran dapat menerbitkan produk ordonator (dalam bentuk Surat Perintah Membayar / SPM) Berdasarkan SPM tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 2. Makin jelasnya akuntanbilitas menteri keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan meteri teknis sebagai pengguna anggaran, perubahan dalam pengelolaan kas negara adalah penerapan Treasury Single Account (TSA), agar dana yang dikelola pemerintah secara optimal mendukung pelaksanaan anggaran. P a g e 6 | 31
5. Jelaskan pengertian Dana Perimbangan dan tujuannya Pengertian : dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Tujuan Dana Perimbangan: - Konsolidasi desentralisasi fiskal - Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah (horizontal fiscal imbalance) - Meningkatkan pelayanan publik - Memperbaiki pelayanan otonomi daerah dengan mempertahankan fiscal sustainability - Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) 6. Jelaskan jenis-jenis Dana Perimbangan Ada 3 jenis dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi, untuk membiayai kebutuhan daeah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen transfer ke daerah yang bertujuan meminimkan ketimpangan fiskal antar daerah (fiscal gap), yaitu selisih fiscal need dengan fiscal capacity, dan juga bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dan dialokasikan dalam bentuk block grant. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
P a g e 7 | 31
BAB IV UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
1. Jelaskan pengertian keuangan negara Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Uraikan mengenai kekuasaan atas pegelolaan keuangan negara menurut UU no.17 tahun 2003 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut di atas selanjutnya : 1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Dikuasakan kepada Menteri / pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran / pengguna barang kementrian Negara / lembaga yang dipimpinnya. 3. Diserahkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain: mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro 2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN 3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran 4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan 5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang 6. Melaksanakan fungsi bendahara umum Negara 7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang Menteri keuangan selaku pembantu Presiden di bidang keuangan pada dasarnya adalah Chief Financial Officer (CFO) pemerintahan RI. Menteri / Pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang kementrian / lembaga yang dipimpinnya bertugas : 1. Menyusun rancangan anggaran Kementrian Negara / lembaga yang dipimpinnya P a g e 8 | 31
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 3. Melaksanakan anggaran kementrian Negara / lembaga yang dipimpinnya 4. Melaksanakan penanganan penerimaan negara bukan pajak dan menyalurkan ke kas Negara 5. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementrian negara / lembaga yang dipimpinnya 6. Mengelola barang / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementrian / lembaga yang dipimpinnya 7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara / lembaga yang dipimpinnya 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang Menteri Negara / pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran / pengguna barang selaku pembantu presiden pada dasarnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Gubernur / Bupati / Walikota selaku kepala pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan di atas bahwa : 1. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh : Kepada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD Kepada satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah 2. Pejabat pengelola keuangan daerah bertugas : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengolahan APBD Menyusun undangan APBD dan rancangan perubahan APBD Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 3. Pejabat pengguna anggaran / barang bertugas : Menyusun anggaran satuan perangkat daerah yang dipimpinnya Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
3. Jelaskan mengenai susunan APBN/APBD menurut UU No.17 Tahun 2003 APBN/APBD merupakan wujud pengeolaan keuangan Negara/daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang/Peraturan Daerah P a g e 9 | 31
APBN/APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah Belanja Negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah Belanja Negara/daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja APBN/APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara/Daerah Penyusunan rancangan APBN/APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah pusat/daerah dalam rangka mewujudkan tecapainya tujuan bernegara
4. Jelaskan mengenai klasifikasi anggaran sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 19 ayat 2) menyebutkan bahwa rencana kerja anggaran pemerintah pusat dan SKPD (tingkat pemerintah daerah) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Selanjutnya agar kinerja dapat diukur, maka Pasal 15 ayat 5, terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Karena program, kegiatan dan sub kegiatan harus ditetapkan sesuai dengan rencana kerja dan merupakan rangkaian yang utuh dalam mencapai keluaran yang telah ditetapkan yaitu : Fungsi merupakan tugas pemerintahan yang terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketenteraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Yang terdiri dari 11 fungsi utama yang dirinci ke dalam 79 sub fungsi, penggunaan fungsi dan sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian Negara dan lembaga dan SKPD. Program yang merupakan penjabaran kegiatan kementerian Negara atau lembaga ataupun SKPD berisikan satu atau beberapa kegiatan yang menjadi landasannya dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran yang terukur setara program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran. Sub kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan. 5. Jelaskan mengenai tiga Pilar Penganggaran Menurut UU No. 17 Tahun 2004, terdapat 3 pilar penganggaran Negara, yaitu : a) Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting) P a g e 10 | 31
Penganggaran terpadu berlaku untuk semua jenis belanja dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan secara efisien. Departemen keuangan dalam Modul Perencanaan dan Penganggaran APBN menyebutkan 5 komponen pokok anggaran terpadu yaitu: Penetapan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga Setiap satuan kerja minimal mempunyai 1 kegiatan dalam rangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi Kegiatan satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan keluaran kegiatan lain Jenis belanja yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satuan kerja dan kegiatan b) Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Berdasarkan PP No 21 Tahun 2004, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis pendapatan. Kementerian/lembaga harus memperkuat diri dalam mengembangkan indikator kinerja dan sistem pengukuran kinerja, dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya. Menteri keuangan menetapkan standar biaya umum maupun khusus bagi pemerintah pusat dan standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya masukan pada tahap awal penerapan anggaran berbasis kinerja dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. Penanggungjawab evaluasi kinerja (1) pimpinan satuan kerja bertanggungjawab terhadap evaluasi kegiatan (2) menteri/pimpinan lembaga bertanggungjawab terhadap evaluasi kinerja program. c) Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) Menurut UU No. 17 Tahun 2004 : (1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya (2) Rencana kerja dan anggaran tersebut, disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun Manfaat yang diperoleh dengan penganggaran ini antara lain : (1) Alokasi sumber daya yang lebih rasional (2) Menjamin keberlanjutan pembiayaan program/kegiatan (3) Perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya cenderung lebih mudah (4) Mendorong peningkatan kinerja pelayanan Kelemahan penganggaran ini antara lain : (1) Diperlukan kestabilan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi makro, adanya ketidakstabilan menyebabkan kurang tepatnya alokasi sumber daya P a g e 11 | 31
(2) Diperlukan keterpaduan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya, ketidakterpaduan tersebut akan mempersulit pengalokasian dana dan ada kemungkinan alokasi dana didominasi aspek politik 6. Jelaskan mengenai perbedaan ordonator dan bendahara Wewenang ordonator ada pada menteri/lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang meliputi wewenang melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Sedangkan wewenang kebendaharaan ada pada menteri keuangan selaku bendahara umum negara dan berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran serta sebagai pengawas keuangan dan manajer keuangan.
BAB V UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
1. Jelaskan pengertian Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban Negara, termasuk investasi kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan Negara meliputi: Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara Pelaksanaan pendapatan dan belanja Daerah Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Daerah Pengelolaan kas Pengelolaan piutang dan utang Negara/Daerah P a g e 12 | 31
Pengelolaan investasi dan barang milik Negara/Daerah Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan Negara/Daerah Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Penyelesaian kerugian Negara/Daerah Pengelolaan Badan Layanan Umum Perumusan standar, kebijakan serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD
2. Jelaskan Pejabat Perbendaharaan Negara sesuai UU No. 1 Tahun 2004 Menteri keuangan sebagai pembantu Presiden pada dasarnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI, sedangkan menteri/pimpinan lembaga pada dasarnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang pemerintahan tertentu. Sesuai dengan prinsip tersebut, Kementrian Keuangan berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Dalam pelaksanaan anggaran perlu dilakukan perubahan secara drastis, yaitu pemisahan antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Kewenangan administratif diserahkan kepada kementrian Negara/lembaga sedangkan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada kementrian keuangan. Kewenangan administratif meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran Negara, dan pembebanan tagihan yang diajukan pada kementrian/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai pelaksanaan anggaran. Di pihak lain, menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak memiliki kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Sebagai pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya yaitu berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan. Fungsi pengawasan keuangan di sini berbeda pada aspek rechtmatigheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementrian teknis atau pas-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. a. Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang: 1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara 2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara 4. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara P a g e 13 | 31
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Menunjuk bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran Negara. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran Negara Menyimpan uang negara Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat penguuna anggaran beban rekening kas umum negara Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah Memberikan pinjaman atas nama pemerintah Melakukan pengelolaan utang dan piutang Negara Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan Melakukan penagihan piutang Negara Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara Menyajikan informasi keuangan Negara Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negata di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
b. Bendahara Umum Daerah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mempunyai wewenang: 1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 2. Mengesahlam dokumen pelaksanaan anggaran 3. Melakukan pengadaan pelaksanaan APBD 4. Memberikan petunjuk khusus pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah 6. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk 7. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD 8. Menyimpan uang daerah 9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi 10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau beban rekening kas umum daerah 11. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah daerah 12. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah daerah 13. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah 14. Melakukan penagihan piutang daerah 15. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 16. Menyajikan informasi keuangan daerah P a g e 14 | 31
17. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah c. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Menteri/pimpinan lembaga serta Gubernur/Bupati/Walikota 1. Mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga maupun satuan kerja perangkat daerah 2. Mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/lembaga maupun satuan kerja perangkat daerah - Bendaharawan penerimaan dan pengeluaran adalah pejabat fungsional - Jabatan Bendahara penerimaan/pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran atau kuasa bendahara umum Negara/Daerah - Bendahara penerimaan/pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pembangunan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan tersebut. d. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang bagi kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya, mempunyai wewenang: - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran - Menunjuk kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dari piutang - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengajuan dari perintah pembayaran - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Negara - Mengawasi pelaksanaan anggaran - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga dipimpinnya e. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala Pemerintahan Daerah: - Menetapkan kebijakan bidang pelaksanaan APBD - Menetapkan kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah - Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerlukan pembayaran f. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna anggaran/penguna barang bagi sektor yang dipimpinnya mempunyai wewenang: - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja - Melakukan pengajuan atas kegiatan dan meningkatkan pembayaran P a g e 15 | 31
-
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak Mengelola utang dan piutang Menggunakan barang milik daerah Mengawasi pelaksanaan anggaran Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sektor perangkat daerah yang dipimpinnya
3. Jelaskan mengenai pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2004. a. Dokumen pelaksanaan anggaran APBN Setelah APBN ditetapkan, menteri keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementrian Negara/lembaga Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan presiden. - Dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. - Pada dokumen pelaksanaan anggaran, dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementrian Negara yang bersangkutan. - Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri/Pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum Negara dan BPK
b. Dokumen pelaksanaan anggaran APBD Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota - Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap sektor serta pendapatan yang diperkirakan - Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, disampaikan kepada kepala sektor perangkat daerah dan BPK. c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Setiap kementrian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengidentifikasikan perolehan pendapatan yang menjadi P a g e 16 | 31
wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan harus seluruhnya ke kas Negara /Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah, dan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang/jasa oleh Negara/daerah akibat hak Negara/daerah. d. Pelaksanaan Anggaran Belanja Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, akan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Pengguna anggaran/kuasa berhak untuk membebaskan pada suatu anggaran yang telah disediakan, dan memerintah pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Pembayaran atas beban APBN dilakukan oleh BUN/kuasa BUN dan pembayaran atas beban APBD dilakukan oleh BUD dan tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepada PA/kuasa PA dapat diberikan uang persediaan yang dikelola bendahara penyuluh, Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/kuasa PA apabila tidak memenuhi persyaratan. Mengenai kelengkapan perintah pembayaran, kebenaran perhitungan tagihan, ketersediaan dana. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. 4. Jelaskan mengenai pengelolaan Keuangan Negara yang sehat. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan Negara, dirasakan makin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, secara efisien. Terutama perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan ini juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan piutang, pengelolaan investor, serta pengelolaan barang milik negara dan daerah. Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan kewenangan menteri keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, diatur kewenangan penyelesaian piutang negara/daerah. P a g e 17 | 31
Demikian pula dalam rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk menyatakan utang negara/daerah. 5. Jelaskan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan agar laporan keuangan: - Dihasilkan melalui proses akuntansi - Disajikan sesuai dengan SAP yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan - Disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah - Laporan keuangan pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir - Diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD - Dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar Negara kegiatan pemerintahan dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen, yang terdiri dari para profesional. Agar KSAP terjamin independensinya, komite dibentuk dengan keputusan Presiden dan haarus bekerja berdasarkan suatu due process. Selain itu usul SAP yang disusun KSAP perlu memperoleh pertimbangan dari BPK, sebagai bahan untuk penyempurnaan. Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada BPK, dan selanjutnya usul yang telah disempurnakan diajukan kepada Menteri keuangan untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Agar informasi laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntanbilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat yang dilaksanakan oleh kementrian keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi yang dilaksanakan oleh kementrian Negara/Lembaga. Laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Audit atas laporan keuangan harus diselesaikan P a g e 18 | 31
selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima BPK dari pemerintah. 6. Bagaimana penyelesaian jika terjadi Kerugian Negara/Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini diatur mengenai penyelesaian kerugian Negara. Setiap pimpinan kementrian Negara / lembaga / kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam oeganisasi yang dipimpinnya terjadi kerugian. Pengenaan ganti rugi Negara/daerah terhadap bendaharawan di tetapkan oleh BPK, sedangkan pengenaan ganti rugi Negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Bendahara, pegawai negara bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.
BAB VI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA 1. Jelaskan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yaitu: a. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam keuangan pemerintah b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investifatif. BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan Negara pada saat pemeriksaan berlangsung. P a g e 19 | 31
2. Berikan uraian yang menggambarkan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Proses pemeriksaan oleh BPK didasarkan pada suatu standar pemeriksaan yang disebut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam melakukan tugasnya, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian untuk menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya sudah diatur tersendiri dalam undang-undang atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. BPK kemudian melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak yang didalam penyelenggaraannya BPK memiliki kebebasan untuk menentukan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigasi. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai, kemudian disampaikan kepada DPR / DPD / DPRD / Pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana, undang-undang mewajibkan BPK untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, undang-undang menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, agar masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.
P a g e 20 | 31
BAB VII WEWENANG PENGURUSAN PENGELUARAN UANG NEGARA 1. Jelaskan wewenang dalam pengelolaan Keuangan Negara.
2.
Wewenang administratif : wewenang berkaitan dengan tindakan penerimaan & pengeluaran negara , yang dibagi menjadi 2 yaitu : o Wewenang otorisasi o Wewenang ordonasi Wewenang kebendaharaan : seperti pejabat yang mempunyai wewenang melakukan suatu tindakan dalam negara dan batas-batas anggaran yang telah ditetapkan, yaitu mempunyai wewenang : o Menguji kebenaran tagihan pihak ketiga pada negara o Membebankan pengeluaran atau belanja atas beban anggaran yang ditetapkan o Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan ke kas negara dan daerah Bendahara umum terdiri dari : o Bendahara umum negara yang dipegang oleh Menteri Keuangan o Kuasa Bendahara Umum Negara yang ada dipusat dan daerah-daerah
Jelaskan mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN/APBD .
Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA. Segera setelah suatu tahun anggaran P a g e 21 | 31
dimulai (1 Januari), maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga. Seperti pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah juga harus menempuh cara yang sama dengan sedikit tambahan prosedur. Setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA. Dengan demikian maka fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran. DPA disusun secara rinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Selanjutnya DIPA disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara(BUN)/SKPKD(BUD) untuk disahkan , selanjutnya : Kepala kantor melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dalam DIPA , mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang/ tagihan atas beban DIPA yang bersangkutan Penjabat segera membuat dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kuasa PA melalui petugas penerima SPP Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas ,mengisi check-list berkas ,mencatatnya dalan buku pengawasan penerimaan dan menyerahkan tanda terima SPP Petugas penerima SPP menyampaikan SPP kepada petugas penguji SPP Penjabat penerbit Surat Perintah Membayar ( SPM) untuk diterbitkan SPM sekurang kurangnya 3 rangkap SPM lembar pertama dan kedua oleh bendahara pengeluaran disampaikan pada KPPN melalui petugas loket Seksi perbendaharaan KPPN menguji ulang substansi SPM beserta lampiran-lampirannya, bila SPM tidak memenuhi syarat harus dikembalikan kepada penjabat penerbit SPM , bila menerima syarat maka di terbitkan SP2D yang ditanda tangani kepala seksi perbendaharaan dalam 3 rangkap dan di stempel bank/ giro pos Penyampaian SP2D oleh KPPN kepada bank operasional disertai dengan Daftar Penguji
3. Jelaskan perbedaan SPM LS SPM UP DAN SPM GU.
Surat perintah membayar- Langsung/ SPM-LS : pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada yang berhak dengan bukti pengeluaran yang jumlahnya diatas Rp 5 juta dan atas beban mata anggaran pengeluaran yang tersedia kreditnya pada DIPA atau dokumen lainnnya yang disamakan dengan DIPA Surat perintah membayar- Uang Persediaan/ SPM UP : surat perintah yang diterbitkan oleh kuasa PA atas permintaan bendahara pengeluaran berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atas beban MAK untuk pengeluaran transito
P a g e 22 | 31
Surat perintah membayar- pengganti UP/ SPM GU : surat perintah untuk membayar biaya-biaya pengganti uang persediaan yang dibebankan kepada MAK yang telah disedikan.
BAB VIII REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI SUDUT SIKLUS ANGGARAN
1. Jelaskan tahap-tahap siklus APBN A. Penyusunan rencana APBN oleh Pemerintah Pusat yang dimulai selambatlambatnya pertengahan Mei sebelum tahun anggaran yang baru: a. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR b. Pemerintah pusat dan DPR membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tersebut dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun berikutnya c. Berdasarkan pembicaraan pendahuluan tersebut,pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai acuan bagi setiap kementerian dalam penyusunan usulan anggaran d. Selanjutnya pemerintah selaku pengguna anggaran barang menyusun rencana disertai perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun e. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN f. Hasil pembahasan kemudian disampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun berikutnya. P a g e 23 | 31
B. Pengajuan rancangan UU-APBN,disertai Nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya C. Pembahasan rancangan UU-APBN dan pengambilan keputusan oleh DPR selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan : a. Pembahasan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR b. APBN yang disetujui DPR terinci dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja c. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan UU-APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tinggi nya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya D. Setelah APBN ditetapkan dengan UU, pelaksanaan nya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden E. Setelah anggaran dilaksanakan,pemerintah menyusun laporan realisasi semester 1 APBN dan program untuk 6 bulan berikutnya,dan disampaikan pada DPR selambat-lambatnya akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, selanjutnya diadakan pembahasan bersama antara DPR dengan Pemerintah Pusat F. Berdasarkan hasil pembahasan laporan realisasi semester,selanjutnya Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berakhir G. Penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah H. Pemerintah menyampikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit dan diberikan opini I. Pemerintah menyampaikan rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR,berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK selambat-lambat nya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir J. Pengesahan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah oleh DPR selambatlambatnya bulan Agustus
P a g e 24 | 31
BAB IX KSAP, KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1. Apa tujuan, strategi, dan organisasi komite Standar Akuntansi Pemerintahan ?
Tujuan KSAP adalah meningkatkan akuntanbilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar-standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan standar tersebut
Strategi pengembangan SAP adalah basis kas menuju akrual ( cash towards accrual ) dengan memperlakukan basis kas untuk pendapatam, belanja, dan pembiayaan, dan basis akrual untuk asset, utang, dan ekuitas dan selanjutnya menuju ke akrual semuanya
Organisasi KSAP terdiri dari : 1. Komite konsultatif standar akuntansi pemerintah (komite konsultatif ) 2. Komite kerja standar akuntansi pemerintah ( komite kerja ) Komite konsultatif bertugas member konsultasi atau pendapatan dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintahan tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkam, merumuskan, dan menyusun konseprancangan peraturan pemerintah tentang SAP KSAP selain menyusun SAP, juga berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya antara lain interpretasi pernytaan standar akuntansi pemerintahan (IPSAP) dan bulletin teknis, yg merupakan pedoman dan informasi lebih lanjut yg akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan SAP serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan P a g e 25 | 31
2. Jelaskan asumsi dasar Akuntansi Pemerintah! Asumsi dasar pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggaran yang dinilainya sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
Asumsi kemandirian entitas
Asumsi kesinambungan entitas
Asumsi keterukunan dalam satuan uang
3. Jelaskan karakteristik kualitatif akuntansi pemerintahan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan syarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1. 2. 3. 4.
Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami 1. Relevan Laporan keuangan relevan bila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, yaitu: a. Memiliki manfaat umpan balik b. Memiliki manfaat prediktif c. Tepat waktu d. Lengkap 2. Andal a. Dapat diverifikasi b. Disajikan secara jujur c. Netral 3. Dapat diperbandingkan Laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan: a. Laporan keuangan periode sebelumnya (intern) b. Laporan keuangan entitas pelaporan lain (ekstern) 4. Dapat dipahami Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi tersebut.
4. Jelaskan Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah! Basis Akuntansi P a g e 26 | 31
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO (Laporan Operasional), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nilai Historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Realisasi Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue P a g e 27 | 31
principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. Substansi Mengungguli Bentuk Formal Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan Lengkap Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. P a g e 28 | 31
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
BAB X PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN JURNAL TRANSAKSI 1. Diketahui data-data untuk menysusun Neraca Awal Kota sebagai berikut (dalam jutaan Rp) : Kas di Kas Daerah Piutang Pajak Persediaan Penyertaan Modal pada BUMN Tanah Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Mesin dan Peralatan Konstruksi dalam Pengerjaan Dana Cadangan Pelabuhan Utang Bunga Utang Gaji Utang Obligasi Utang Jangka Panjang pada Pusat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Pusat
XYZ Per 1 Januari 2014 1000 2000 750 5000 1500 2500 1750 1500 500 2250 250 1250 4000 3500 500
P a g e 29 | 31
Diminta: susunlah Neraca Awal Kota XYZ per 1 Januari 2014
NERACA KOTA XYZ PER 1 JANUARI 2014 (Dalam Jutaan Rp)
P a g e 30 | 31
2. Buatlah jurnal transaksi dan jurnal korolari (kalua ada) untuk transaksi-transaksi berikut : Diterima pendapatan Daerah dari pajak daerah Rp.100.000.000, Retribusi Daerah Rp.50.000.000, Bagian laba BUMD Rp.75.000.000, dari PPh Rp.125.000.000, dari PBB Rp.150.000.000. Dilakukan belanja daerah yaitu belanja pegawai Rp.125.000.000 (PPh Rp.5.000.000), belanja bunga Rp.50.000.000, dan belanja subsisi Rp.20.000.000 Dilakukan belanja tanah Rp.100.000.000 dan belanja mesin dan peralatan Rp.150.000.000. Diterima pinjaman dari pusat sebesar Rp.300.000.000 Dibayar pokok pinjaman ke pusat sebesar Rp.50.000.000
Jawaban :
P a g e 31 | 31
More Documents from "Vikke Pesek"
Doc.doc
May 2020 9
Wisnu Triyanggono D400150149
October 2019 15
Antena_dan_propagasi_gelombang.doc
October 2019 16
Caridokumen.com_australian-pump-handbook-.pdf
October 2019 10