Desentralisasi.pdf

Introduction

Desentralisasi Kuliah Hukum Otonomi Daerah Fakultas Hukum Unnes

Dani Muhtada, Ph.D.

Negara Federal vs. Negara Kesatuan • Apa perbedaan negara federal dan negara kesatuan? • Apa kelebihan dan kekurangan negara federal dan negara kesatuan? • Mana yang lebih baik: Negara federal atau negara kesatuan?

2

Negara Federal vs. Negara Kesatuan • Negara Federal 1. 2. 3. 4.

Australia Canada Malaysia United States

• Negara Kesatuan 1. 2. 3. 4.

Afghanistan China Indonesia Madagascar

3

Negara Federal vs. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan

Sentralisasi

Desentralisasi

Negara Federal

Definisi Desentralisasi • UNDP (1999):  “Decentralization, or decentralizing governance, refers to the restructuring or reorganization of authority so that there is a system of co-responsibility between institutions of governance at the central, regional and local levels according to the principle of subsidiarity, thus increasing the overall quality and effectiveness of the system of governance, while increasing the authority and capacities of sub-national levels”

5

Tiga Kata Kunci 1. Restrukturisasi atau reorganisasi wewenang (the restructuring or reorganization of authority) 2. Sistem yang mengedepankan tanggung jawab bersama (a system of co-responsibility) 3. Prinsip Subsidiarity (the principle of subsidiarity)

6

Mengapa Desentralisasi? • Administrative  Efektivitas  Efisiensi  Subsidiary

• Politics  Stabilitas politik  Keadilan ekonomi

7

Apa akibat desentralisasi?

8

Kelebihan vs. Kelemahan Desentralisasi • Kelebihan 1. Memangkas birokrasi 2. Meningkatkan efisiensi pemerintahan 3. Mendekatkan pemerintah dengan warganegara 4. Pemerintah lebih mudah menangkap aspirasi warganegara

• Kelemahan 1. Konflik antardaerah e.g., soal pengelolaan SDA yang melibatkan dua atau lebih wilayah 2. Persaingan antar daerah (daerah kaya bisa makin kaya, yang miskin tetap miskin) 3. Problem redistribusi ekonomi 4. Kemunculan raja-raja kecil di daerah

Dasar Hukum Desentralisasi • Pasal 18 UUD 1945 1)

2) 3) 4) 5)

6) 7)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan WaIikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjaIankan otonomi seluas-Iuasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.

10

Perkembangan Desentralisasi di Indonesia • UU No 5 /1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah • UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah • UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan • UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

11

Ada Pertanyaan?

12

Daftar Pustaka • • • • • •

Simanjuntak, B. A. (Ed) (2011). Otonomi Daerah, Etonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia UU No 5 /1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah UNDP (1999). Decentralization: A Sampling of Definitions, Working paper prepared in connection with the Joint UNDP-Government of Germany evaluation of the UNDP role in decentralization and local governance, available at http://web.undp.org/evaluation/evaluations/documents/decentralization_workin g_report.PDF

13