Deb At

Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Dalam hal ini, debat dilakukan menuruti aturan-aturan yang jelas dan hasil dari debat dapat dihasilkan melalui voting atau keputusan juri. Contoh lain debat yang diselenggarakan secara formal adalah debat antar kandidat legislatif dan debat antar calon presiden/wakil presiden yang umum dilakukan menjelang pemilihan umum. Debat kompetitif adalah debat dalam bentuk permainan yang biasa dilakukan di tingkat sekolah dan universitas. Dalam hal ini, debat dilakukan sebagai pertandingan dengan aturan ("format") yang jelas dan ketat antara dua pihak yang masing-masing mendukung dan menentang sebuah pernyataan. Debat disaksikan oleh satu atau beberapa orang juri yang ditunjuk untuk menentukan pemenang dari sebuah debat. Pemenang dari debat kompetitif adalah tim yang berhasil menunjukkan pengetahuan dan kemampuan debat yang lebih baik.

•

[sunting] Debat kompetitif dalam pendidikan Tidak seperti debat sebenarnya di parlemen, debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan namun lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas dan terstruktur, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan kemampuan berbahasa asing (bila debat dilakukan dalam bahasa asing). Namun demikian, beberapa format yang digunakan dalam debat kompetitif didasarkan atas debat formal yang dilakukan di parlemen. Dari sinilah muncul istilah "debat parlementer" sebagai salah satu gaya debat kompetitif yang populer. Ada berbagai format debat parlementer yang masing-masing memiliki aturan dan organisasinya sendiri. Kejuaraan debat kompetitif parlementer tingkat dunia yang paling diakui adalah World Universities Debating Championship (WUDC) dengan gaya British Parliamentary di tingkat universitas dan World Schools Debating Championship (WSDC) untuk tingkat sekolah menengah atas. Kompetisi debat bertaraf internasional umumnya menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Tidak ada bantuan penerjemah bagi peserta manapun. Namun demikian, beberapa kompetisi memberikan penghargaan khusus kepada tim yang berasal dari negara-negara yang hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (English as Second Language - ESL). Negara-negara yang terkenal dengan tim debatnya antara lain Inggris, Australia, Irlandia, dan Amerika Serikat. Di Asia, negara yang dianggap relatif kuat antara lain Filipina dan Singapura. [sunting] Debat kompetitif di Indonesia Artikel Utama: Debat kompetitif di Indonesia Di Indonesia, debat kompetitif sudah mulai berkembang, walaupun masih didominasi oleh kompetisi debat berbahasa Inggris. Kejuaraan debat parlementar pertama di tingkat universitas adalah Java Overland Varsities English Debate (JOVED) yang diselenggarakan tahun 1997 di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, dan diikuti oleh tim-tim dari berbagai wilayah di P. Jawa. Kejuaraan debat se-Indonesia yang pertama adalah Indonesian Varsity English Debate (IVED) 1998 di Universitas Indonesia. Hingga kini (2006), kedua kompetisi tersebut diselenggarakan setiap tahun secara bergilir di universitas yang berbeda. Sejak 2001, Indonesia telah mengirimkan delegasi ke WSDC. Delegasi tersebut dipilih setiap tahunnya melalui Indonesian Schools Debating Championship (ISDC) yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Association for Critical Thinking (ACT). [sunting] Berbagai gaya debat parlementer Dalam debat kompetitif, sebuah format mengatur hal-hal antara lain: • • • • • •

jumlah tim dalam satu debat jumlah pembicara dalam satu tim giliran berbicara lama waktu yang disediakan untuk masing-masing pembicara tatacara interupsi mosi dan batasan-batasan pendefinisian mosi

• • • •

tugas yang diharapkan dari masing-masing pembicara hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pembicara jumlah juri dalam satu debat kisaran penilaian

Selain itu, berbagai kompetisi juga memiliki aturan yang berbeda mengenai: •

penentuan topik debat (mosi) - apakah diberikan jauh hari sebelumnya atau hanya beberapa saat sebelum debat dimulai (impromptu) lama waktu persiapan - untuk debat impromptu, waktu persiapan berkisar antara 15 menit (WUDC) hingga 1 jam (WSDC) perhitungan hasil pertandingan - beberapa debat hanya menggunakan victory point (VP) untuk menentukan peringkat, namun ada juga yang menghitung selisih (margin) nilai yang diraih kedua tim atau jumlah vote juri (mis. untuk panel beranggotakan 3 juri, sebuah tim bisa menang 3-0 atau 2-1) sistem kompetisi - sistem gugur biasanya hanya digunakan dalam babak elimiasi (perdelapan final, perempat final, semifinal dan final); dalam babak penyisihan, sistem yang biasa digunakan adalah power matching

• •

•

Format debat parlementer sering menggunakan peristilahan yang biasa dipakai di debat parlemen sebenarnya: • •

topik debat disebut mosi (motion) tim Afirmatif (yang setuju terhadap mosi) sering disebut juga Pemerintah (Government), tim Negatif (yang menentang mosi) disebut Oposisi (Opposition) pembicara pertama dipanggil sebagai Perdana Menteri (Prime Minister), dan sebagainya pemimpin/wasit debat (chairperson) dipanggil Speaker of The House penonton/juri dipanggil Members of the House (Sidang Dewan yang Terhormat) interupsi disebut Points of Information (POI)

• • • •

[sunting] Australian Parliamentary/Australasian Parliamentary ("Australs") Gaya debat ini digunakan di Australia, namun pengaruhnya menyebar hingga ke kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan di Asia, sehingga akhirnya disebut sebagai format Australasian Parliamentary. Dalam format ini, dua tim beranggotakan masing-masing tiga orang berhadapan dalam satu debat, satu tim mewakili Pemerintah (Government) dan satu tim mewakili Oposisi (Opposition), dengan urutan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pembicara pertama pihak Pemerintah - 7 menit Pembicara pertama pihak Oposisi - 7 menit Pembicara kedua pihak Pemerintah - 7 menit Pembicara kedua pihak Oposisi - 7 menit Pembicara ketiga pihak Pemerintah - 7 menit Pembicara ketiga pihak Oposisi - 7 menit Pidato penutup pihak Oposisi - 5 menit Pidato penutup pihak Pemerintah - 5 menit

Pidato penutup (Reply speech) menjadi ciri dari format ini. Pidato penutup dibawakan oleh pembicara pertama atau kedua dari masing-masing tim (tidak boleh pembicara ketiga). Pidato penutup dimulai oleh Oposisi terlebih dahulu, baru Pemerintah. Mosi dalam format ini diberikan dalam bentuk pernyataan yang harus didukung oleh pihak Pemerintah dan ditentang oleh Pihak Oposisi, contoh: (This House believes that) Globalization marginalizes the poor. (Sidang Dewan percaya bahwa) Globalisasi meminggirkan masyarakat miskin. Mosi tersebut dapat didefinisikan oleh pihak Pemerintah dalam batasan-batasan tertentu dengan tujuan untuk memperjelas debat yang akan dilakukan. Ada aturan-aturan yang cukup jelas dalam hal apa yang boleh dilakukan sebagai bagian dari definisi dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tidak ada interupsi dalam format ini. Juri (adjudicator) dalam format Australs terdiri atas satu orang atau satu panel berjumlah ganjil. Dalam panel, setiap juri memberikan voting-nya tanpa melalui musyawarah. Dengan demikian, keputusan panel dapat bersifat unanimous ataupun split decision. Di Indonesia, format ini termasuk yang pertama kali dikenal sehingga cukup populer terutama di kalangan universitas. Kompetisi debat di Indonesia yang menggunakan format ini adalah Java Overland Varsities English Debate (JOVED) dan Indonesian Varsity English Debate (IVED).

[sunting] Asian Parliamentary ("Asians") Format ini merupakan pengembangan dari format Australs dan digunakan dalam kejuaraan tingkat Asia. Perbedaannya dengan format Australs adalah adanya interupsi (Points of Information) yang boleh diajukan antara menit ke-1 dan ke-6 (hanya untuk pidato utama, tidak pada pidato penutup). Format ini juga mirip dengan World Schools Style yang digunakan di WSDC. Di Indonesia, format ini digunakan dalam ALSA English Competition (e-Comp) yang diselenggarakan (hampir) setiap tahun oleh ALSA LC [[Universitas Indonesia]. [sunting] British Parliamentary ("BP") Gaya debat parlementer ini banyak dipakai di Inggris namun juga populer di banyak negara, sebab format inilah yang digunakan di kejuaraan dunia WUDC. Dalam format ini, empat tim beranggotakan masing-masing dua orang bertarung dalam satu debat, dua tim mewakili Pemerintah (Government) dan dua lainnya Oposisi (Opposition), dengan susunan sebagai berikut: Opening Government: - Prime Minister - Deputy Prime Minister Closing Government: - Member of the Government - Government Whip

Opening Opposition: - Leader of the Opposition - Deputy Leader of the Opposition Closing Opposition: - Member of the Opposition - Opposition Whip

Urutan berbicara adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prime Minister - 7 menit Leader of the Opposition - 7 menit Deputy Prome Minister - 7 menit Deputy Leader of the Opposition - 7 menit Member of the Government - 7 menit Member of the Opposition - 7 menit Government Whip - 7 menit Opposition Whip - 7 menit

Setiap pembicara diberi waktu 7 menit untuk menyampaikan pidatonya. Di antara menit ke-1 dan ke-6, pembicara dari pihak lawan dapat mengajukan interupsi (Points of Information). Bila diterima, pembicara yang mengajukan permintaan interupsi tadi diberikan waktu maksimal 15 detik untuk menyampaikan sebuah pertanyaan yang kemudian harus dijawab oleh pembicara tadi sebelum melanjutkan pidatonya. Juri dalam debat BP bisa satu orang atau satu panel berjumlah ganjil. Di akhir debat, juri menentukan urutan kemenangan dari peringkat 1 sampai 4 untuk debat tersebut. Dalam panel, keputusan sebisanya diambil berdasarkan mufakat. Bila mufakat tidak tercapai, Ketua Panel akan membuat keputusan terakhir. Di Indonesia, format ini digunakan dalam kompetisi Founder's Trophy yang diselenggarakan oleh Komunitas Debat Bahasa Inggris Universitas Indonesia setiap tahun. [sunting] Format World Schools Format yang digunakan dalam turnamen World Schools Debating Championship (WSDC) dapat dianggap sebagai kombinasi BP dan Australs. Setiap debat terdiri atas dua tim, Proposisi dan Oposisi, beranggotakan masing-masing tiga orang. Urutan pidato adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pembicara pertama Proposisi - 8 menit Pembicara pertama Oposisi - 8 menit Pembicara kedua Proposisi - 8 menit Pembicara kedua Oposisi - 8 menit Pembicara ketiga Proposisi - 8 menit Pembicara ketiga Oposisi - 8 menit Pidato penutup Oposisi - 4 menit Pidato penutup Proposisi - 4 menit

Pidato penutup (reply speech) dibawakan oleh pembicara pertama atau kedua masing-masing tim (tidak boleh pembicara ketiga) dan didahului oleh pihak Oposisi dan ditutup oleh pihak Proposisi. Aturan untuk interupsi (Points of Information - POI) mirip dengan format BP. POI hanya dapat diberikan antara menit ke-1 dan ke-7 pidato utama dan tidak ada POI dalam pidato penutup.

Di Indonesia, format ini digunakan dalam kejuaraan Indonesian Schools Debating Championship (ISDC). Beberapa SMU di Indonesia yang pernah mengadakan kompetisi debat juga menggunakan format ini. [sunting] American Parliamentary Debat parlementer di Amerika Serikat diikuti oleh dua tim untuk setiap debatnya dengan susunan sebagai berikut: •

•

Government • Prime Minister (PM) • Member of the Government (MG) Opposition • Leader of the Opposition (LO) • Member of the Opposition (MO)

Debat parlementer diadakan oleh beberapa organisasi berbeda di Amerika Serikat di tingkat pendidikan menengah dan tinggi. National Parliamentary Debate Association (NPDA), American Parliamentary Debate Association (APDA), dan National Parliamentary Tournament of Excellence (NPTE) menyelenggarakan debat parlementer tingkat universitas dengan susunan pidato sebagai berikut: • • • • • •

Prime Minister - 7 menit Leader of the Opposition - 8 menit Member of the Government - 8 min Member of the Opposition - 8 min Leader of the Opposition Rebuttal - 4 min Prime Minister Rebuttal - 5 min

California High School Speech Association (CHSSA) dan National Parliamentary Debate League (NPDL) menyelenggarakan debat parlementer tingkat sekolah menengah dengan susunan pidato sebagai berikut: • • • • • •

Prime Minister - 7 menit Leader of the Opposition - 7 menit Member of the Government - 7 menit Member of the Opposition - 7 menit Leader of the Opposition Rebuttal - 5 menit Prime Minister Rebuttal - 5 menit

Dalam semua format tersebut kecuali CHSSA, interupsi berupa pertanyaan dapat ditanyakan kepada pembicara keempat pidato pertama, kecuali pada menit pertama dan terakhir pidato. Dalam format CHSSA, keenam pidato semuanya dapat diinterupsi. Di Indonesia, format debat ini belum populer dan belum ada kompetisi reguler yang menggunakannya. [sunting] Debat kompetitif selain debat parlementer [sunting] Debat Proposal Dalam gaya Debat Proposal (Policy Debate), dua tim menjadi penganjur dan penentang sebuah rencana yang berhubungan dengan topik debat yang diberikan. Topik yang diberikan umumnya mengenai perubahan kebijakan yang diinginkan dari pemerintah. Kedua tim biasanya memainkan peran Afirmatif (mendukung proposal) dan Negatif (menentang proposal). Pada prakteknya, kebanyakan acara debat tipe ini hanya memiliki satu topik yang sama yang berlaku selama setahun penuh atau selama jangka waktu lainnya yang sudah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan debat parlementer, debat proposal lebih mengandalkan pada hasil riset atas fakta-fakta pendukung (evidence). Debat ini juga memiliki persepsi yang lebih luas mengenai argumen. Misalnya, sebuah proposal alternatif (counterplan) yang membuat proposal utama menjadi tidak diperlukan dapat menjadi sebuah argumen dalam debat ini. Walaupun retorika juga penting dan ikut mempengaruhi nilai setiap pembicara, pemenang tiap babak umumnya didasari atas siapa yang telah "memenangkan" argumen sesuai dengan fakta pendukung dan logika yang diberikan. Sebagai konsekuensinya, juri kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan karena semua fakta pendukung harus diperiksa terlebih dahulu. Di Amerika Serikat, Debat Proposal adalah tipe debat yang lebih populer dibandingkan debat parlementer. Kegiatan ini juga telah dicoba dikembangkan di Eropa dan Jepang dan gaya debat ini ikut mempengaruhi bentuk-bentuk debat lain. Di AS, Debat Proposal tingkat SMU diselenggarakan oleh NFL dan NCFL. Di tingkat universitas, debat ini diselenggarakan oleh National Debate Tournament (NDT), Cross Examination Debate Association (CEDA), National Educational Debate Association, dan Great Plains Forensic Conference. Debat Proposal terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing dua orang dalam tiap debatnya. Setiap pembicara

membawakan dua pidato, satu pidato konstruktif (8 atau 9 menit) yang berisi argumen-argumen baru dan satu pidato sanggahan (4, 5, atau 6 menit) yang tidak boleh berisi argumen baru namun dapat berisi fakta pendukung baru untuk membantu sanggahan. Biasanya, sehabis setiap pidato konstruktif, pihak lawan diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang (cross-examination) atas pidato tersebut. Setiap isu yang tidak ditanggapi oleh pihak lawan dianggap sudah diterima dalam debat. Dewan juri secara seksama mencatat semua pernyataan yang dibuat dalam suatu babak (sering disebut flow). Di Indonesia, format debat ini belum populer dan belum ada kompetisi reguler yang menggunakannya. [sunting] Lincoln-Douglas Debate Nama gaya debat ini diambil dari debat-debat terkenal yang pernah dilakukan di Senat Amerika Serikat antara kedua kandidat Lincoln dan Douglas. Setiap debat gaya ini diikuti oleh dua pedebat yang bertarung satu sama lain. Argumen dalam debat ini terpusat pada filosofi dan nilai-nilai abstrak, sehingga sering disebut sebagai debat nilai (value debate). Debat LD kurang menekankan pada fakta pendukung (evidence) dan lebih mengutamakan logika dan penjelasan. Di Indonesia, format debat ini belum populer dan belum ada kompetisi reguler yang menggunakannya. [sunting] Kegiatan lain yang serupa [sunting] Model United Nations Model United Nations adalah kegiatan yang banyak dilakukan di tingkat sekolah dan universitas di dunia. Dalam kegiatan ini, peserta memainkan peran sebagai delegasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mewakili negara tertentu (dalam kompetisi internasional, negara yang diwakili umumnya bukan negara asal sebenarnya dari tim tersebut). Di Indonesia, kegiatan ini relatif belum berkembang. Namun, Jakarta International School (JIS), sebuah sekolah internasional di ibukota, memiliki kegiatan ekstrakurikuler ini.

Secara eksplisit materi debat capres adalah kemiskinan dan pengangguran dan dalam proses elaborasi dan diskusi, isu tersebut menyinggung atau dikaitkan dengan factor pendidikan. Baik oleh KPU, Moderator dan para Calon President sangat memahami bahwa berbicara tentang kemiskinan itu terkait dengan pengangguran, dan berbicara tentang pengangguran itu sangat terkait dengan ketersediaan lapangan kerja. Dan dalam sudut pandang lain, pengangguran dan kemiskinan adalah juga merupakan dampak dari kultur, karakter dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi focus dari fungsi pendidikan. Artinya factor pendidikan merupakan salah satu factor utama yang harus dibenahi di samping factor penyediaan lapangan pekerjaan, jika kita ingin mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. KPU sebagai penyelenggara debat Capres RI 2009 - 2014 Dalam perspektif penyediaan lapangan kerja (oleh dunia industri), pengangguran dipandang sebagai sesuatu yang terjadi karena seseorang tidak mendapatkan pekerjaan yang disebabkan oleh lapangan kerja yang kurang. Seseorang akan menganggur karena ia tidak melamar kerja atau karena lamarannya ditolak atau karena ia di PHK. Dunia industri selalu dipandang sebagai aktor yang bertanggung jawab atas meningkatnya jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Pemerintahpun disalahkan karena tidak mampu menciptakan iklim atau mengkondisikan atau memprakondisikan tumbuhnya dunia industri yang baik yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah didesak dan / atau merasa dirinya perlu mendorong agar dunia industri tumbuh dan berkembang secara baik yang secara kuantitas dapat menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di pasar kerja. Untuk itu kita mengenal ada paket program dan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia dan pelaku industri, bahkan bukan hanya pelaku industri dalam negeri tetapi pemerintah diminta dan merasa dirinya perlu untuk memberikan kemudahan kepada dunia industri luar negeri agar berinvestasi di Indonesia. Sementara dalam perspektif pendidikan, pengangguran dipandang sebagai ketidak mampuan atau sebagai kekurangan kemampuan (lack of competency) dan keterampilan (skill) untuk bekerja dan mencari nafkah menopang kehidupannya. Jadi seseorang menganggur lebih dipandang sebagai ketidakmampuan bekerja, dan tidak perlu menyalahkan faktor lain di luar dirinya (misalnya tidak ada peluang kerja) pada dunia industri. Seseorang yang tidak memiliki kompetensi dan keterampilan untuk hidup tentu merupakan urusan pendidikan.

Dengan demikian secara makro, jumlah pengangguran yang ada di suatu negara merupakan hasil atau pengaruh dari fungsi sistem pendidikan nasional yang dijalankan oleh bangsa tersebut. Seperti juga disebutkan oleh Moderator Debat Capres tadi malam (Dr. Aviliani) bahwa saat ini jumlah pengangguran terdidik di negara kita sebesar 53% dari total (kurang lebih) 9 juta pengangguran. Jumlah prosentase tersebut sangat besar karena lebih dari setengah atau mayoritas pengangguran kita adalah mereka yang menamatkan pendidikan SMP, SMA, SMK, MA, M.Ts, Universitas, Sekolah Tinggi atau Institut, danlain-lain. Kehadiran pengangguran terpelajar (dengan prosentase yang besar) sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab sektor pendidikan. Dunia usaha dan industri tidak patut disalahkan atas fakta adanya pengangguran terpelajar. Dalam paparannya, para capres mengemukakan perlunya intervensi pemerintah pada dunia pendidikan, disamping intervensi pada dunia usaha dan industri. Dunia pendidikan harus mampu memberikan ketrampilan serta semangat enterpreneurship kepada pelajar Indonesia. Penciptaan sekolah kejuruan dipandang perlu agar dapat memberikan ketrampilan dan kemampuan kerja untuk hidup secara lebih layak kepada penduduk Indonesia. Demikian pula halnya kurikulum yang terintegrasi dengan sistem perencanaan tenaga kerja nasional menjadi mutlak untuk dikerjakan. Kurikulum pendidikan harus berbobot dan operasional mengantarkan pelajar Indonesia mampu bersaing di tingkat global, bukan hanya ketika mereka masih di bangsu sekolah, tetapi juga setelah mereka keluar dari bangku sekolah, yakni menjadi enterpreneur dan pelaku pembangunan yang produktif, kompetitif, peduli dan bertanggung jawab. Semoga isu tersebut tidak hanya sekedar diwacanakan tetapi menjadi komitmen yang akan dirumuskan dalam bentuk rencana aksi program dan kebijakan setelah mereka terpilih menjadi pemimpin bangsa pada tahun 2009 hingga tahun 2014.