Daftar Isi Area V.docx

Komponen 1. Pengendalian Gratifikasi 1.1 Indikator Public campaign tentang pengedalian gratifikasi telah dilakukan.

Langkah Aksi 1. Memasang

standing

banner

tentang

gratifikasi

di

lingkungan

Pengadilan Negeri Banda Aceh dan mensosialisasikanya. 2. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi 3. Memasang standing banner Zona Integritas 4. Mengadakan inovasi gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh 5. Membuat spanduk gratifikasi

Bukti Fisik 1. Foto Banner gratifikasi 2. Undangan sosialisasi, absen sosialisasi penanganan gratifikasi, dokumentasi sosialisasi, dan notulen sosialisasi 3. Foto dan Banner Zona Integritas 4. Inovasi gratifikasi berupa stiker atau pamflet tentang gratifikasi 5. Spanduk gratifikasi

Komponen 1. Pengendalian Gratifikasi 1.2 Indikator Pengendalian gratifikasi telah diimplemetasikan

Langkah Aksi 1. Membuat laporan monitoring evaluasi pengendalian gratifikasi 2. Membuat pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi 3. Membuat stiker pengendali gratifikasi 4. Membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Zona Integritas 5. Membuat Surat Keputusan tentang Tim Pengendali Gratifikasi 6. Membuat Surat Keputusan tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi 7. Membuat Laporan Tahunan Gratifikasi

Bukti Fisik 1. Laporan monitoring evaluasi pengendalian gratifikasi 2. Pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi 3. Stiker pengendali gratifikasi 4. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Zona Integritas 5. Surat Keputusan tentang Tim Pengendali Gratifikasi 6. Surat Keputusan tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi 7. Laporan Tahunan Gratifikasi

Komponen 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2.1 Indikator Pengendalian telah dibangun di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh

Langkah Aksi 1. Membuat Surat Keputusan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh 2. Membuat Surat Keputusan tentang Hakim Pengawas Bidang 3. Melaksanakan

rapat

internal

sewaktu

waktu

sebagai

sarana

pengendalian internal

Bukti Fisik 1. Surat Keputusan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh 2. Surat Keputusan tentang Hakim Pengawas Bidang 3. Undangan, daftar hadir, notulen, dan foto rapat internal

Komponen 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2.2 Indikator Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan

Langkah Aksi 1. Melaksanakan rapat internal sewaktu-waktu 2. Menyusun manajemen resiko kepegawaian 3. Menyusun manajemen resiko hukum 4. Menyusun manajemen resiko panitera 5. Menyusun manajemen resiko perdata 6. Menyusun manajemen resiko pidana 7. Menyusun manajemen resiko Umum dan Keuangan

Bukti Fisik 1. Undangan, daftar hadir, notelen, dan foto rapat internal 2. Manajemen resiko kepegawaian 3. Manajemen resiko hukum 4. Manajemen resiko panitera 5. Manajemen resiko perdata 6. Manajemen resiko pidana 7. Manajemen resiko Umum dan Keuangan

Komponen 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2.3 Indikator Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi

Langkah Aksi 1. Melaksanakan rapat internal sewaktu-waktu 2. Membuat Laporan Pengawas Bidang untuk seluruh bidang

Bukti Fisik 1. Undangan, daftar hadir, notelen, dan foto rapat internal 2. Laporan Pengawas Bidang

Komponen 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2.4 Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak

Langkah Aksi 1. Melakukan sosialisasi terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai 2. Membuat banner tentang gratifikasi 3. Membuat banner tentang zona integritas 4. Membuat spaduk tentang gratifikasi 5. Membuat stiker pengendalian gratifikasi

Bukti Fisik 1. Undangan, absensi, dokumentasi, notulen sosialisasi SPIP 2. Banner gratifikasi 3. Banner zona integritas 4. Spaduk gratifikasi 5. Stiker pengendalian gratifikasi

Komponen 3. Pengaduan Masyarakat 3.1 Indikator Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

Langkah Aksi 1. Penyediaan kotak pengaduan/saran dan pengaduan melaluii website serta email resmi 2. Membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan 3. Melakukan Sosialisasi mengenai Pengaduan di Pengadilan Negeri Banda Aceh 4. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat 5. Membuat formulir penerima pengaduan 6. Melakukan publikasi pengaduan

Bukti Fisik 1. Dokumentasi kotak pengaduan/saran, pengaduan melalui website dan email resmi 2. Surat Keputusan tentang Pembentukan Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan 3. Undangan, notulen, dan dokumentasi sosialisasi 4. Laporan pengaduan dari masyarakat 5. Formulir penerima pengaduan 6. Publikasi pengaduan

Komponen 3. Pengaduan Masyarakat 3.2 Indikator Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti

Langkah Aksi 1. Menyusun

laporan

tindak

lanjut

pengaduan

masyarakat

dan

mempublikasikan

Bukti Fisik 1. Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan publikasi melalui website

Komponen 3. Pengaduan Masyarakat 3.3 Indikator Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Langkah Aksi 1. Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester

Bukti Fisik 1. Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Komponen 3. Pengaduan Masyarakat 3.4 Indikator Hasil evaluasi atas penanganan pengadua masyarakat telah ditindak lanjuti

Langkah Aksi 1. Menindak

lanjuti

hasil

evaluasi

atas

penanganan

pengaduan

masyarakat 2. Membuat laporan pengaduan tahunan

Bukti Fisik 1. Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dan publikasi melalui website 2. Laporan Pengaduan Tahun 2017 dan Laporan Pengaduan Tahun 2018

Komponen 4. Whistle Blowing System (SIWAS) 4.1 Indikator Whistle Blowing System sudah diimplementasikan

Langkah Aksi 1. Membuat pedoman pelaksanaan Whistleblower di lingkungan instansi, menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan Surat Keputusan oleh pimpinan, mensosialisasikan pedoman pelaksanaan whistle blowing system 2. Mempublikasikan SIWAS Pengadilan Negeri Banda Aceh

Bukti Fisik 1. Dokumen pedoman pelaksanaan whistleblower, Surat Keputusan tentang pengelola WBS, Undangan, daftar hadir, notulen, dan foto hasil sosialisasi 2. Publikasi SIWAS

Komponen 4. Whistle Blowing System (SIWAS) 4.2 Indikator Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan

Langkah Aksi 1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun rencana aksi terhadap pelaksanaan WBS 6 (enam) bulan sekali

Bukti Fisik 1. Laporan monitoring dan evaluasi serta rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS

Komponen 4. Whistle Blowing System (SIWAS) 4.3 Indikator Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti

Langkah Aksi 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS 6 (enam) bulan sekali

Bukti Fisik 1. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perbaikan pelaksanaan WBS

Komponen 5. Penanganan Benturan Kepentingan 5.1 Indikator Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan

Langkah Aksi 1. Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan intansi mengacu pada PerMenPAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 pembentukan tim penanganan benturan kepentingan 2. Membuat Surat Keputusan Penanganan Benturan Kepentingan

Bukti Fisik 1. Pedoman penanganan beturan kepentingan dan Surat Keputusan tentang Tim Penanganan Benturan 2. Surat Keputusan Penanganan Benturan Kepentingan

Komponen 5. Penanganan Benturan Kepentingan 5.2 Indikator Penanganan

benturan

kepentingan

telah

disosialisasikan/

internalisasi

Langkah Aksi 1. Sosialisasi pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh

Bukti Fisik 1. Undagan, daftar hadir, notulen, dan dokumetasi sosialisasi

Komponen 5. Penanganan Benturan Kepentingan 5.3 Indikator Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan

Langkah Aksi 1. Menyusun matrik implementasi penanganan benturan kepentingan

Bukti Fisik 1. Matrik implementasi penanganan benturan kepentingan

Komponen 5. Penanganan Benturan Kepentingan 5.4 Indikator Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

Langkah Aksi 1. Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan

Bukti Fisik 1. Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan

Komponen 5. Penanganan Benturan Kepentingan 5.5 Indikator Hasil

evaluasi

atas

penanganan

benturan

kepentingan

telah

ditindaklanjuti

Langkah Aksi 1. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan

Bukti Fisik 1. Laporan tindaklanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan