Cover Makalah Ekonomi Kegiatan Bums.docx

MAKALAH EKONOMI PERAN, FUNGSI, DAN KEGIATAN BUMS SERTA TAHAPAN PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEORANGAN (CV, FIRMA. DAN PT)

Disusun oleh : Nama

: 1. Azizatul Ilmia 2. Fina Mahirotul Aisyiyah 3. Heni Hermanto 4. Satria Putra Hamendra F.

SMA NEGERI 1 UMBULSARI Jalan PB. Sudirman No. 129,  (0331) 321437

UMBULSARI – JEMBER

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

A. PERAN. FUNGSI, DAN KEGIATAN BUMS 1. Peranan BUMS: a. Membantu pemerintah dalam usaha memperbesar penerimaan / penghasilan negara melalui pembayaran pajak, dll. b. Sebagai partner pemerintah dalam mengusahakan SDA. c. Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah. d. Membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa nonmigas. 2. Fungsi : a. Fungsi dari Badan Usaha Milik Swasta : b. Sebagian dinamisator perekonomian Negara . c. Merupakan lembaga dari yang memberikan tingkat pengangguran.

3. Kegiatan BUMS a. Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah. b. Membantu pemerintah dalam usaha memperbesar penerimaan / penghasilan negara melalui pembayaran pajak dan devisa nonmigas.

B. TAHAP-TAHAP PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (DENGAN IZIN USAHA), CV, FIRMA, DAN PT 1. COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh minimal 2 (dua) orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Berikut ini adalah langkah-langkah pendirian CV : 1. PEMBUATAN AKTA DAN PENDIRIAN CV Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh notaris, dengan menyerahkan : a. Fotokopi KTP Direktur dan Persero Pasif (Komisaris) b. Fotokopi NPWP Direktur dan Persero Pasif (Komisaris) c. Nama CV d. Penjelasan mengenai bidang usaha e. Foto Direktur ukuran 3x4 latar belakang merah

2. PEMBUATAN SURAT KETE RANGAN DOMISILI PERUSAHAAN Surat ini diajukan ke kelurahan setempat, sebagai bukti keterangan alamat perusahaan dengan persyaratan : a. Pengisian formulir pengajuan SKDP b. Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian & SK Menkumham) c. Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha d. Surat keterangan dan pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan e. Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhirFotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) f. Foto gedung/ruangan tampak luar dan dalam

3. PEMBUATAN NOMOR POKO K WAJIB PAJAK (NPWP) Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili perusahaan. Selain mendapat kartu NPWP, nanti juga akan mendapat surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak dengan persyaratan : a. Pengisian formulir pengajuan NPWP b. Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SK Menkumham & SKDP) c. Fotokopi KTP, NPWP & KK Direktur

4. PEMBUATAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Permohonan diajukan ke Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil. Sedangkan SIUP besar diajukan ke Dinas Perdagangan Propinsi dengan persyaratannya: a. Pengisian formulir pengajuan SIUP b. Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SK Menkumham, SKDP & NPWP) c. Pas foto direktur perusahaan ukuran 3×4 (2 lembar) berwarna.

5. PEMBUATAN SURAT KETE RANGAN DOMISILI PERUSAHAAN Surat ini diajukan ke kelurahan setempat, sebagai bukti keterangan alamat perusahaan dengan persyaratan : a. Pengisian formulir pengajuan SKDP b. Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian & SK c. Menkumham) d. Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha e. Surat keterangan dan pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan f. Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhir g. Fotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) h. Foto gedung/ruangan tampak luar dan dalam

Berkas dokumen yang kita dapatkan meliputi : a. Akta pendirian CV\ b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) d. Pengesahan Pengadilan e. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) f. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 2. FIRMA Adapun langkah-langkah pendiriannya secara umum terdapat enam tahapan sebagai berikut. a. Pengurusan Akta Pendirian Proses pembuatan Akta Pendirian Firma dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dalam bahasa Indonesia. Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah melampirkan data pendirian perusahaan, fotokopi KTP para pendiri Firma, serta surat kuasa apabila dikuasakan kepada orang lain. b. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Proses Surat Keterangan Domisili Perusahaan diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan/Desa setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan. c. Pendaftaran Wajib Pajak Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan Usaha diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan untuk mendapatkan kartu NPWP dan surat keterangan tedaftar sebagai wajib pajak, d. Pendaftaran Ke Pengadilan Negeri Permohonan pendataran ini diajukan kepada Kantor Pengadilan Negeri setempat sesuai tempat dan kedudukan perusahaan berada. Persyaratan yang harus dipenuhi biasanya adala fotokopi akta pendirian Firma, fotokopopi KTP dan NPWP para pengurus, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, dan fotokopi NPWP perusahaan. e. Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diajukan melalui kantor Dinas Perdagangan kota/kabupaten sesuai tempat dan kedudukan perusahaan berada. Bagi Pemerintah Daerah yang sudah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat diajukan melalui PTSP sesuai kewenangan Pemerintah Daerah/Propinsi. f. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Permohonan

pendaftaran

diajulcan

melalui

kantor

pendaftaran

Perusahaan yang berada di Kota/Kabupaten. Dinas Perdagangan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah fotokopi alcta pendirian Firma yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri, fotokopi KTP dan NPWP pengurus (Direktur), fotokopi surat keterangan domisih perusahaan, fotokopi NPWP perusahaan atau badan usaha Firma, dan fotokopi SIUP atau Izin Usaha lainnya.

3. PERSORAN TERBATAS (PT) Berikut ini adalah langkah-langkah pendirian PT : 1. PEMBUATAN AKTA DAN PENDIRIAN PT Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh notaris, dengan menyerahkan : a. Fotokopi KTP Direktur dan Persero Pasif (Komisaris) b. Fotokopi NPWP Direktur dan Persero Pasif (Komisaris) c. Nama PT d. Penjelasan mengenai bidang usaha e. Foto Direktur ukuran 3x4 latar belakang merah 2. PEMBUATAN SURAT KETE RANGAN DOMISILI PERUSAHAAN Surat ini diajukan ke kelurahan setempat, sebagai bukti keterangan alamat perusahaan dengan persyaratan : a. Pengisian formulir pengajuan SKDP b. Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian & SK Menkumham) c. Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha

d. Surat keterangan dan pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan e. Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhirFotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) f. Foto gedung/ruangan tampak luar dan dalam

3. PEMBUATAN NOMOR POKO K WAJIB PAJAK (NPWP) Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan domisili perusahaan. Selain mendapat kartu NPWP, nanti juga akan mendapat surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak dengan persyaratan : a. Pengisian formulir pengajuan NPWP b. Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SK Menkumham & SKDP) c. Fotokopi KTP, NPWP & KK Direktur

4. PEMBUATAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Permohonan diajukan ke Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil. Sedangkan SIUP besar diajukan ke Dinas Perdagangan Propinsi dengan persyaratannya: a. Pengisian formulir pengajuan SIUP b. Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SK Menkumham, SKDP & NPWP) c. Pas foto direktur perusahaan ukuran 3×4 (2 lembar) berwarna.

5. PEMBUATAN SURAT KETE RANGAN DOMISILI PERUSAHAAN Surat ini diajukan ke kelurahan setempat, sebagai bukti keterangan alamat perusahaan dengan persyaratan : a. Pengisian formulir pengajuan SKDP b. Melampirkan legalitas perusahaan (Akta Pendirian & SK c. Menkumham) d. Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha e. Surat keterangan dan pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan f. Fotokopi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhir g. Fotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) h. Foto gedung/ruangan tampak luar dan dalam

Berkas dokumen yang kita dapatkan meliputi : a. Akta pendirian PT b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) d. Pengesahan Pengadilan e. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) f. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)